Peraturan ini mengatur tentang registrasi dan izin kerja bagi Ahli Kesehatan Lingkungan serta penyelenggaraan praktik sanitarian. Ahli Kesehatan Lingkungan wajib memiliki sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi, dan izin praktik untuk menjalankan pekerjaannya di fasilitas kesehatan atau lembaga lain. Peraturan ini mengatur tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk dokumen yang dibutuhkan.

1. DRAFT Usulan HAKLI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..../MENKES/..../..../20....
TENTANG
REGISTRASI DAN IZIN KERJA AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK SANITARIAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-
Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengatur
izin dan penyelenggaraan praktek sanitarian;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal ...... Peraturan
Pemerintah No. ....... Tahun ....tentang ..... (Tenaga Kesehatan)
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi
dan Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan;
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelengaraan
Praktik Sanitarian.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan
Kimia dan Larangan Penggunaan bahan Kimia Sebagai Senjata
Kimia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4834);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor .............);
5. Undang-undang Nomor 2336 Tahun 19922009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 19922009 Nomor 100144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 34955063);
6. Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun ... No....Tambahan
Lembaran Negara No............. )
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10.Keputusan Menteri Kesehatan nomor. 373/Menkes/SK/III/ 2007
tentang Standar Profesi Sanitarian Ahli Kesehatan Lingkungan (?--
> Ahli Kesehatan Lingkungan);
11.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 712/Menkes/Per/X/1986
tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
1
Tuesday, June 21, 2011

2. 12.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 304/Menkes/Per/IV/1989
tentang Persyaratan Kesahatan Rumah Makan dan Restoran;
13.Peraturan Menteri Kesehatan nomor 161/Menkes/Per/I/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
14. Tolong Tambahkan Permenkes lain yang berkaitan dengan sanitasi:
Kolam Renang, K3, Hotel ........................dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASI
DAN IZIN KERJA AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN IZIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK SANITARIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Sanitarian atau Ahli Kesehatan Lingkungan adalah seseorang yang lulus
pendidikan kesehatan lingkungan yang telah diakui oleh Pemerintah di dalam dan
atau di luar negeri.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
masyarakat
3. Uji kompetensi adalah suatu penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
dinyatakan dengan sertifikat kompetensi.
4. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Ahli Kesehatan Lingkungan
setelah mengikuti uji kompentensi yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi
seorang Ahli Kesehatan Lingkungan yang telah lulus uji kompetensi yang
dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi.
6. Lembaga Uji Kompetensi (MTKP/MTKI tingkat Propinsi) adalah lembaga
independen untuk melakukan uji kompetensi yang terdiri dari unsur Pemerintah,
profesi, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta dikukuhkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi.
7. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Ahli Kesehatan Lingkungan yang
telah memiliki sertifikat kompetensi dan diberi Surat Tanda Registrasi Ahli
Kesehatan Lingkungan (STRAKL).
8. Surat Tanda Registrasi Ahli Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat
STRAKL adalah bukti tertulis pemberian kewenangan dan kepada Ahli Kesehatan
Lingkungan untuk menjalankan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar
pelayanan kesehatan lingkungan yang berlaku secara nasional
9. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap Ahli Kesehatan Lingkungan
yang telah habis masa berlaku STRAKL.
10.Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan Praktik selanjutnya disingkat
SIKAKL SIP adalah surat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /
Kota bagi Ahli Kesehatan Lingkungan yang diberikan kepada Sanitarian yang telah
memenuhi persyaratan untuk bekerja sesuai dengan keprofesiannya.
11.Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk
dalam menjalankan melaksanakan pelayanan profesi Ahli Kesehatan Lingkungan
yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
12.Satuan kredit profesi adalah nilai yang diperoleh dari kegiatan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan keprofesian seperti mengikuti seminar, pelatihan dan
atau pendidikan berkelanjutan baik formal maupun non-formal yang ditetapkan oleh
Organisasi Profesi.
2
Tuesday, June 21, 2011

3. 13.Formulir rekapitulasi pencapaian Angka Kredit Profesi adalah dokumen yang
berisi jumlah angka kredit dalam Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dimiliki Ahli
Kesehatan Lingkungan.
14.Organisasi Profesi adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
(HAKLI)
15.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.
BAB II
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN IZIN KERJA
PERIZINAN
Pasal 2
(1) Sanitarian dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasiltas pelayanan
publik dan/atau lembaga lainnya.
(2) Sanitarian yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan sekurang-kurangnya
Diploma III Kesehatan Lingkungan.
(3) Pimpinan penyelenggara pendidikan kesehatan lingkungan wajib menyampaikan
laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta
didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus
dengan tembusan kepada Organisasi Profesi Propinsi.
(4) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum
dalam Formulir I terlampir.
Pasal 3
(1) Setiap sanitarian yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasiltas
pelayanan publik dan/atau lembaga lainnya wajib memiliki izin praktik Sanitarian
(2) Surat izin praktek (SIP) sanitarian berlaku untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
tempat
(3) Ahli Kesehatan Lingkungan harus memiliki Sertifikat Kompetensi
(4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus
penilaian kompetensi yang meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
(5) Tata cara uji kompetensi diatur oleh MTKI
(6) Sertifikat Kompetensi sebagai dasar mengurus STRAKL.
Pasal 4
(1) Ahli Kesehatan Lingkungan harus memiliki STRAKL.
(2) Untuk memperoleh STRAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ahli Kesehatan
Lingkungan mengajukan permohonan dengan menyertakan kelengkapan registrasi
kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi tempat institusi pendidikan dan atau
dimana Ahli Kesehatan Lingkungan berada
(3) Bentuk permohonan STRAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Formulir II terlampir.
(4) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh institusi pendidikan;
b. Fotokopi Sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh Lembaga Uji Kompetensi;
c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
d. Foto copy STRAKL yang akan habis masa berlakunya untuk Ahli Kesehatan
Lingkungan yang hendak memperpanjang STRAKL.
(5) STRAKL yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi atas nama Menteri Kesehatan
(6) STRAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya
1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
(7) Bentuk dan isi STRAKL sebagaimana tercantum pada Formulir III terlampir.
(8) STRAKL berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperbaharui
3
Tuesday, June 21, 2011

4. Pasal 5
(1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membuat pembukuan registrasi mengenai
STRAKL yang diterbitkan.
(2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada
Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan mengenai STRAKL yang telah diterbitkan untuk
kemudian secara berkala diterbitkan dalam buku registrasi nasional.
(3) Sistem penomoran dan tata cara registrasi diatur oleh MTKI
Pasal 4 .Pasal 6
(1) Setiap Ahli Kesehatan Lingkungan dalam menjalankan pekerjaannya wajib memiliki
SIKAKL.
(2) Untuk memperoleh SIP SIKAKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Sanitarian
pada ayat (1) Ahli Kesehatan Lingkungan mengajukan permohonan kepada
Pemerintah Daerah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
melampirkan :
a. Fotokopi STRAKL yang masih berlaku dan dilegalisir
b. Fotokopi Sertifikat Uji Kompetensi yang masih berlaku dan dilegalisir
c. Foto copy ijazah yang dilegalisir
d. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, 2 lembar.
(3) Kewajiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan SIKAKL masih tetap berlaku
sepanjang STRAKL berlaku
(4) Bentuk permohonan SIP SIKAKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada ayat
(1) tercantum dalam Formulir IV terlampir
(5) Permohonan SIP yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sejak tanggal permohonan diterima.
(6) Bentuk dan isi SIKAKL yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Formulir VII terlampir
(7) Bentuk surat penolakan SIKAKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum
dalam Formulir VIII terlampir
(8) SIKAKL hanya berlaku di wilayah Kabupaten/Kota dimana SIKAKL diterbitkan
(9) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan SIKAKL yang diterbitkan kepada
Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Organisasi Profesi
Pasal 5 .
Sanitarian dapat menjalankan praktik sebanyak-banyaknya di 3 (tiga) tempat kerja atau
lembaga.
Pasal 6 .
(1) SIP berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis
masa berlakuknya.
(2) Pembaharuan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan:
a. Fotokopi SIP yang lama;
b. Fotocopy STR;
c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, 2 lembar.
Pasal 7 .
SIP dinyatakan tidak berlaku karena:
a. Tempat kerja/praktik tidak sesuai dengan SIP
b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
4
Tuesday, June 21, 2011

5. c. Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberi izin.
Pasal 7
(1) Ahli Kesehatan Lingkungan lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi
sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada institusi
pendidikan yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Pelaksanaan program adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan peraturan perundangan.
(4) Untuk melakukan adaptasi Ahli Kesehatan Lingkungan lulusan luar negeri
mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan :
a. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh institusi di negara tempat institusi
pendidikan berada.
b. Fotokopi surat hasil penilaian ijazah yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi.
c. Fotokopi sertifikat uji kemampuan berbahasa Indonesia yang diterbitkan lembaga
yang berwenang memberikan sertifikat.
d. Memiliki STR dari negara asal
e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi negara asal
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, d dan e tidak berlaku
bagi Ahli Kesehatan Lingkungan Lulusan luar negeri Warga Negara Indonesia
(6) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menetapkan institusi pendidikan sebagai tempat pelaksanaan adaptasi.
(7) Ahli Kesehatan Lingkungan lulusan luar negeri yang telah melaksanakan
adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5.
(8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana
tercantum dalam Formulir V terlampir.
Pasal 9
(1) Ahli Kesehatan Lingkungan yang menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan
lingkungan secara perorangan dan atau kelompok wajib memiliki Surat Izin Kerja
Ahli Kesehatan Lingkungan (SIKAKL)
(2) SIKAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan
permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.
(3) Permohonan SIKAKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
menyertakan:
a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir,
b. Fotokopi STRAKL,
c. Surat keterangan sehat dari dokter,
d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(4) Rekomendasi dari Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
dikeluarkan oleh Organisasi Profesi di tingkat kabupaten/kota
(5) Bentuk Rekomendasi Organisasi Profesi tercantum dalam Formulir VI terlampir
Pasal 10
(1) Permohonan SIKAKL yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya
1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
(2) Apabila permohonan SIKAKL ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
harus memberikan alasan penolakan tersebut.
(3) Bentuk dan isi SIKAKL yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Formulir VII terlampir
(4) Bentuk surat penolakan SIKAKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum
dalam Formulir VIII terlampir
5
Tuesday, June 21, 2011

6. Pasal 8 .Pasal 11
(1) Dalam hal kedaruratan bencana dan bakti sosial, Sanitarian Ahli Kesehatan
Lingkungan dapat melaksanakan pekerjaannya tanpa SIP SIKAKL
(2) Ahli Kesehatan Lingkungan dalam menjalankan pekerjaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sanitarian wajib harus melapor kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
BAB III
WEWENANG AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK SANITARIAN
Pasal 12
Pasal 9 .
Ahli Kesehatan Lingkungan Sanitarian dalam menjalankan kegiatan pelayanan
kesehatan lingkungan berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi
mengelola unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
a. limbah cair;
b. limbah padat;
c. limbah gas;
d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
pemerintah;
e. binatang pembawa penyakit;
f. zat kimia yang berbahaya;
g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
i. air yang tercemar;
j. udara yang tercemar; dan
k. makanan yang terkontaminasi.
a. Pelayanan Penyediaan Air Bersih;
b. Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair;
c. Pelayanan Pengelolaan Limbah Padat (sampah);
d. Pelayanan Pengendalian Vektor;
e. Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
f. Pelayanan Penyehatan Udara
g. Pelayanan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
h. Pelayanan Penyehatan Makanan dan Minuman
i. Pelayanan Penyehatan Tempat-Tempat Umum
j. Jasa Konsultasi AMDAL/ADKL
k. Jasa Konsultasi Audit Lingkungan
Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan (WHO) :
1. Penyediaan air minum
2. Pengolahan air buangan dan pengendalian pencemaran air
3. Pengelolaan sampah padat
4. Pengendalian vektor
5. Pengendalian atau pencegahan pencemaran tanah
6. Hygiene makanan
7. Pengendalian pencemaran udara
8. Pengendalian radiasi
9. Kesehatan kerja
10.Pengendalian kebisingan
11.Perumahan dan pemukiman
12.Perencanaan daerah perkotaan
13.Aspek kesehatan lingkungan transportasi udara, laut dan darat
14.Pencegahan kecelakaan
6
Tuesday, June 21, 2011

7. 15.Rekreasi umum dan pariwisata
16.Keadaan darurat
17.Pencegahan resiko lingkungan
Pasal 10 .
(1) Pelayanan pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a
diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah limbah cair.
(2) Pelayanan pengelolaan limbah cair sebagaimana tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik limbah cair
b. Pemeriksaan kualitas kimia limbah cair
c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi limbah cair
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah cair sebagaimana
ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 11 .
(1) Pelayanan pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b
diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah limbah padat.
(2) Pelayanan pengelolaan limbah padat sebagaimana tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik limbah pada
b. Pemeriksaan kualitas kimia limbah padat
c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi limbah padat
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah padat sebagaimana
ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 12 .
(1) Pelayanan pengelolaan limbah gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c
diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah limbah gas.
(2) Pelayanan pengelolaan limbah gas sebagaimana tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik limbah gas
b. Pemeriksaan kualitas kimia limbah gas
c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi limbah gas
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan limbah gas sebagaimana
ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 13 .
(1) Pelayanan pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d diberikan kepada masyarakat yang
menghadapi masalah sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah.
(2) Pelayanan pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah
sebagaimana tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan
pemerintah
7
Tuesday, June 21, 2011

8. b. Pemeriksaan kualitas kimia sampah yang tidak diproses sesuai
persyaratan pemerintah
c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi sampah yang tidak diproses sesuai
persyaratan pemerintah
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak diproses
sesuai persyaratan pemerintah sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 14 .
(1) Pelayanan pengedalian binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 huruf e diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah
binatang pembawa penyakit.
(2) Pelayanan pengendalian binatang pembawa penyakit sebagaimana tersebut
ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan tempat perindukan binatang pembawa penyakit
b. Pemeriksaan perilaku binatang pembawa penyakit
c. Pemeriksaan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan binatang
pembawa penyakit
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengendalian binatang pembawa
penyakit sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Melakukan survei
b. Menganalisis hasil survei
c. Merencanakan tindakan
d. Melaksanakan tindakan
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindakan.
Pasal 15 .
(1) Pelayanan pengelolaan zat kimia yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 huruf f diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah zat kimia
yang berbahaya.
(2) Pelayanan pengelolaan zat kimia yang berbahaya sebagaimana tersebut ayat (1)
meliputi:
a. Pemeriksaan jumlah dan jenis zat kimia yang berbahaya
b. Pemeriksaan peralatan dan lingkungan yang terpajan zat kimia yang
berbahaya
c. Pemeriksaan manusia yang terpajan zat kimia yang berbahaya
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan zat kimia yang berbahaya
sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Menganalisis hasil pemeriksaan
d. Merencanakan tindakan
e. Melaksanakan tindakan
f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindakan.
Pasal 16 .
(1) Pelayanan pengelolaan kebisingan yang melebihi ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf g diberikan kepada masyarakat yang menghadapi
masalah kebisingan yang melebihi ambang batas.
(2) Pelayanan pengelolaan kebisingan yang melebihi ambang batas sebagaimana
tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan intensitas dan tingkat kebisingan yang melebihi ambang
batas
8
Tuesday, June 21, 2011

9. b. Pemeriksaan sumber dan sifat kebisingan yang melebihi ambang
batas
c. Pemeriksaan kondisi lingkungan kebisingan yang melebihi ambang
batas
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan kebisingan yang melebihi
ambang batas sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengukur tingkat kebisingan
b. Memetakan hasil pengukuran kebisingan
c. Merencanakan tindakan
d. Melaksanakan tindakan
e. Mengevasluasi evaluasi hasil pelaksanaan tindakan.
Pasal 17 .
(1) Pelayanan pengelolaan radiasi sinar pengion dan non pengion sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf h diberikan kepada masyarakat yang menghadapi
masalah radiasi sinar pengion dan non pengion.
(2) Pelayanan pengelolaan radiasi sinar pengion dan non pengion sebagaimana
tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan intensitas dan tingkat radiasi sinar pengion dan non
pengion
b. Pemeriksaan sumber dan sifat radiasi sinar pengion dan non
pengion
c. Pemeriksaan kondisi lingkungan radiasi sinar pengion dan non
pengion
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan radiasi sinar pengion dan
non pengion sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Memetakan hasil pengukuran tingkat radiasi sinar pengion dan non
pengion
b. Merencanakan tindakan
c. Melaksanakan tindakan
d. Mengevaluasi evaluasi hasil pelaksanaan tindakan.
Pasal 18 .
(1) Pelayanan pengelolaan air yang tercemar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
huruf i diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah air yang
tercemar.
(2) Pelayanan pengelolaan air yang tercemar sebagaimana tersebut ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik air yang tercemar
b. Pemeriksaan kualitas kimia air yang tercemar
c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi air yang tercemar
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan air yang tercemar
sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 19 .
(1) Pelayanan pengelolaan udara yang tercemar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 huruf j diberikan kepada masyarakat yang menghadapi masalah udara
yang tercemar.
(2) Pelayanan pengelolaan udara yang tercemar sebagaimana tersebut ayat (1)
meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik udara yang tercemar
b. Pemeriksaan kualitas kimia udara yang tercemar
9
Tuesday, June 21, 2011

10. c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara yang tercemar
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan udara yang tercemar
sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 20 .
(1) Pelayanan pengelolaan makanan yang terkontaminasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf k diberikan kepada masyarakat yang
menghadapi masalah makanan yang terkontaminasi.
(2) Pelayanan pengelolaan makanan yang terkontaminasi sebagaimana tersebut
ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan kualitas fisik makanan yang terkontaminasi
b. Pemeriksaan kualitas kimia makanan yang terkontaminasi
c. Pemeriksaan kualitas mikrobiologi makanan yang terkontaminasi
(3) Sanitarian dalam memberikan pelayanan pengelolaan makanan yang
terkontaminasi sebagaimana ayat (2) berwenang untuk:
a. Mengambil sampel
b. Mengirim sampel
c. Memeriksa sampel
d. Menganalisis hasil pemeriksaan.
Pasal 21 .
(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan
Pasal 20, Sanitarian yang menjalankan program Pemerintah berwenang
melakukan pelayanan kesehatan lingkungan meliputi:
a. Pemberian serbuk abate
b. Melakukan pemberantasan nyamuk dan sarang nyamuk
c. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
lingkungan
d. Melakukan pemantauan pelaksanaan RKL sesuai dengan RPL
e. Melakukan pemantauan pelaksanaan UKL sesuai dengan UPL
f. Pelayanan kesehatan yang merupakan program pemerintah.
(2) Pelayanan kesehatan program pemerintah lainnya hanya dapat dilakukan oleh
Sanitarian yang dilatih khusus untuk program pemerintah tersebut.
Pasal 22 .
(1) Bagi Sanitarian yang melakukan praktik diluar kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5, harus memperoleh kewenangan tertulis dari yang
berwenang.
(2) Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung
jawab menyelenggarakan pelatihan bagi sanitarian yang memperoleh
kewenangan tersebut ayat (1).
Pasal 13
Ahli Kesehatan Lingkungan dalam menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan
standar profesi dan kode etik
Pasal 14
Ahli Kesehatan Lingkungan dalam menjalankan pekerjaanya harus sejalan dengan
program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terkait
kesehatan lingkungan.
10
Tuesday, June 21, 2011

11. BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 23 .Pasal 15
(1) Ahli Kesehatan Lingkungan Sanitarian dalam melakukan pekerjaannya wajib
melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai Formulir IX terlampir.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sanitarian
yang bekerja diluar fasilitas pelayanan Kesehatan.
BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENCABUT IZIN KERJA
Pasal 16
(1) Kepala Dinas Kabupaten/kota dapat memberikan tindakan disiplin berupa teguran
lisan, tulisan sampai dengan pencabutan SIKAKL kepada Ahli Kesehatan
Lingkungan yang melakukan pelanggaran.
(2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
banyak 3 (tiga) kali dengan tembusan Organisasi Profesi, apabila peringatan
tersebut tidak diindahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut
SIKAKL Ahli Kesehatan Lingkungan yang bersangkutan.
(3) Pencabutan SIKAKL berdasarkan rekomendasi organisasi profesi
(4) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan
oleh pejabat yang ditunjuk.
(5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala
kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang pelaksanaan pemberian
atau penolakan SIKAKL di wilayahnya dengan tembusan kepada Organisasi Profesi
HAKLI setempat.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24 .Pasal 17
(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ahli Kesehatan
Lingkungan Sanitarian yang melakukan praktik profesi sanitarian sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lingkungan kepada masyarakat dan
menjamin kondisi lingkungan yang sehat.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melibatkan Organisasi Profesi dan asosiasi pendidikan sanitasi;
(4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan
yang hasilnya dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Pasal 25 .Pasal 18
Ahli Kesehatan Lingkungan dalam melakukan pekerjaannya harus menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan keadaan Sanitarian
yang bekerja atau praktik di daerahnya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
11
Tuesday, June 21, 2011

12. BAB VII
SANKSI
Pasal 26 .Pasal 19
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal Menteri,
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dapat memberikan tindakan menjatuhkan sanksi administratif kepada Ahli
Kesehatan Lingkungan Sanitarian yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Peraturan ini.
(2) Sanksi Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis; dan
c. Pencabutan SIKAKL SIP
(3) Tindfakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah
mendapat pertimbangan atau rekomendasi dari Organisasi Profesi dapat
mengusulkan diambilnya tindakan sanksi adminisratif kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap Ahli Kesehatan Lingkungan yang dinilai
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.
(4) Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif
terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari MTKI
Pasal 27 .Pasal 20
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi berupa
rekomendasi pencabutan STR kepada MTKI melalui MTKP terhadap Sanitarian yang
melakukan praktik Kesehatan lingkungan tanpa memiliki SIP melaporkan setiap
pencabutan SIKAKL kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan
tembusan kepada Organisasi Profesi.
BAB VIII VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28 .Pasal 21
(1) Setiap Ahli Kesehatan Lingkungan Sanitarian yang saat ditetapkannya Peraturan ini
sedang menjalankan praktik atau pekerjaannya dianggap telah memiliki SIP SIKAKL
berdasarkan STRAKL.
(2) Dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan,
Ahli Kesehatan Lingkungan Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki SIP STRAKL dan SIKAKL sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
Pasal 29 .
Sanitarian yang berpendidikan dibawah Diploma III (D III) Kesehatan Lingkungan yang
menjalankan praktik harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya
5 (lima) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.
BAB IX VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 .Pasal 22
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
12
Tuesday, June 21, 2011

13. Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ..............
MENTERI KESEHATAN,
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal .....................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGAra republik indonesia tahun 2011 nomor ...............
13
Tuesday, June 21, 2011

14. Lampiran I
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : ..................................
Tanggal : ................................
PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN KERJA AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN
BAB
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Ahli Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi
pelayanan terdepan kepada masyarakat mempunyai kedudukan penting,
oleh karena itu perlu selalu meningkatkan mutu pelayanannya.
2. Agar Ahli Kesehatan Lingkungan dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik, perlu adanya pengaturan yang mudah dipahami
oleh pemerintah,Ahli Kesehatan Lingkungan, dan pihak terkait.
B. TUJUAN
1. Ada pedoman bagi Pemerintah, Dinkes Propinsi, Dinkes Kabupaten/Kota,
Organisasi Profesi dan Ahli Kesehatan Lingkungan.
2. Meningkatkan pemahaman Ahli Kesehatan Lingkungan untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta memberikan
kejelasan batas-batas kewenangannya, kemampuan dalam menjalankan
pekerjaannya.
3. Memberikan perlindungan pada masyarakat sebagai pengguna jasa
pelayanan Ahli Kesehatan Lingkungan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, serta meningkatkan citra
Ahli Kesehatan Lingkungan.
5. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Ahli Kesehatan
Lingkungan sebagai pemberi pelayanan.
I. REGISTRASI DAN TATA CARA
a. Semua Ahli Kesehatan Lingkungan yang melakukan pekerjaannya baik PNS,
swasta dan perorangan di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Ahli
Kesehatan Lingkungan (STRAKL).
b. STRAKL diperoleh setelah Ahli Kesehatan Lingkungan dinyatakan lulus uji
kompetensi dan memperoleh sertifikat dari Lembaga Uji Kompetensi.
c. Mekanisme Uji kompetensi diatur dalam ketentuan tersendiri.
d. STRAKL merupakan persyaratan dasar untuk memperoleh SIKAKL.
III. PENYELENGGARAAN IZIN KERJA
6. Surat Izin kerja
a. Ahli Kesehatan Lingkungan yang menjalankan pekerjaannya pada institusi
Pemerintah, swasta dan perorangan maupun kelompok sesuai dengan
keprofesiannya wajib memiliki Surat Ijin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan
(SIKAKL)
b. SIKAKL berlaku maksimal pada 2 (dua) sarana pelayanan
c. Permohonan SIKAKL pada butir 2 selambat – lambatnya diajukan dalam
waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.
7. Dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa mempertahankan dan
meningkatkan keterampilan profesinya dengan:
14
Tuesday, June 21, 2011

15. a. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baik formal
maupun informal melalui pendidikan berkelanjutan.
b. Mengikuti kegiatan akademis dan pelatihan sesuai dengan
tugasnya.
c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan baik.
IV. WEWENANG AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN
1. Pemberian kewenangan kepada Ahli Kesehatan
Lingkungan dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan lingkungan kepada masyarakat
2. Dalam menjalankan kewenangan yang diberikan
Ahli Kesehatan Lingkungan harus :
a. Melaksanakan tugas kewenangan sesuai dengan standar profesi.
b. Memiliki kemampuan untuk tindakan yang dilakukannya.
c. Bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan.
d. Beberapa kewajiban Ahli Kesehatan Lingkungan yang perlu diperhatikan
dalam menjalankan kewenangan memberikan informasi, pencatatan dan
pelaporan serta pendokumentasian mengenai kegiatan yang dilakukan.
3. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan, Ahli Kesehatan
Lingkungan wajib membangkitkan motivasi dan menggerakkan peran serta
masyarakat.
V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan Ahli Kesehatan Lingkungan disemua jenjang
pelayanan baik PNS, swasta dan perorangan berada dibawah pembinaan Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota dan Organisasi Profesi meliputi: peningkatan
pengetahuan, keterampilan klinis, manajemen pelayanan dan kode etik profesi dan
pengawasan terhadap mutu pelayanan.
VI. SANKSI
Apabila terjadi ketidak sesuaian atau kesenjangan sebagaimana dalam ketentuan
yang telah ditetapkan, maka untuk penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan
musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang terkait.
VII. PENCATATAN DAN PELAPORAN
1. Dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan lingkungan, Ahli Kesehatan Lingkungan harus
melaksanakan pencatatan hasil pelayanan baik berupa rekaman/ dokumentasi
maupun rekapitulasi hasil pelayanan sebagai dasar untuk pebuatan laporan.
2. Ahli Kesehatan
Lingkungan setiap memberikan pelayanan kesehatan lingkungan harus sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaporan yang dilakukan
dengan mengikuti ketentuan program Pemerintah
MENTERI KESEHATAN RI.
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
15
Tuesday, June 21, 2011

16. Lampiran II
Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : ..................................
Tanggal : ................................
FORMAT LAPORAN KEGIATAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN*)
No. :
Lampiran :
Perihal : Laporan Bulanan Sanitarian Ahli Kesehatan Lingkungan
Kepada
Yth
................
di-
Tempat
Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang telah
dilaksanakan sbb:
No. Kegiatan Lokasi Keterangan
*) Mengacu kepada laporan Ahli Kesehatan Lingkungan Puskesmas
Demikianlah untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih
............................................
Mengetahui,
Atasan langsung Ahli Kesehatan Lingkungan
Tembusan :
1. HAKLI Cabang Kabupaten/Kota
MENTERI KESEHATAN RI.
...............................................
16
Tuesday, June 21, 2011

17. Formulir I
Nomor :
Lampiran :
Periha : Laporan Lulusan Pendidikan Ahli Kesehatan Lingkungan
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi .......................
di
................................
Bersama ini kami laporkan lulusan pendidikan DIII KeAhli Kesehatan Lingkunganan
Institusi Pendidikan........................ Tahun Ajaran ........................sebagai berikut :
No. Nama Lulusan
Tempat
dan Tgl.
Lahir
IPK Alamat Keterangan
......................................., .................20.....
Pimpinan ........................
(.............................................................)
(Nama)
Tembusan:
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Depkes RI
3. Kepala Pusat Diknakes Depkes RI
4. Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
17
Tuesday, June 21, 2011

18. Formulir II
Perihal : Permohonan Surat Tanda
Registrasi Ahli Kesehatan Lingkungan
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi .......................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
Tempat, tanggal lahir: ...................................................................................
Tahun Lulusan : ...................................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Ahli
Kesehatan Lingkungan (STRAKL).
Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
a. Fotokopi Ijazah Ahli Kesehatan Lingkungan yang dilegalisir oleh institusi pendidikan;
b. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang dilegalisir oleh institusi pendidikan;
c. Surat keterangan sehat dari dokter;
d. Fotokopi sertifikat kompetensi yang dilegalisir;
e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar:
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
......................,.....................
yang memohon,
........................................
18
Tuesday, June 21, 2011

19. Formulir III
KOP
DINAS KESEHATAN PROPINSI
SURAT TANDA REGISTRASI AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN (STRAKL)
No.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor ................................. tentang Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan, bahwa
kepada :
Nama : ..............................................................
Tempat/Tgl. Lahir : ..............................................................
Lulusan : ..............................................................
Tahun : ..............................................................
Dinyatakan telah teregistrasi sebagai Ahli Kesehatan Lingkungan pada Dinas
Kesehatan Propinsi ............................. dengan Nomor
Registrasi ......................................... dan diberi kewenangan untuk melakukan asuhan
keAhli Kesehatan Lingkunganan di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STRAKL berlaku sampai dengan tanggal ...............................................
......................,...............20...
An. Menteri Kesehatan RI
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi ..............................
( .........................................)
Pas Foto
Tembusan:
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Depkes RI
2. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri Depkes
RI
3. Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
19
Tuesday, June 21, 2011

20. Formulir IV
Perihal : Permohonan Surat Ijin Praktik Sanitarian Kerja Ahli Kesehatan
Lingkungan
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
Bupati/Walikota .......................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
Tempat, tanggal lahir: ...................................................................................
Tahun Lulusan : ...................................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktik Sanitarian
Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan (SIKAKL).
Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
a. Fotokopi STRAKL
b. Surat Keterangan Bekerja dari institusi.................dan ...............
c. Pas foto 4 x 6, 2 lembar
d. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
e. Rekomendasi HAKLI
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
......................,.....................
Yang memohon,
........................................
20
Tuesday, June 21, 2011

21. Formulir V
Perihal : Permohonan Adaptasi
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi .......................
.......................................
Di
...........................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...................................................................................
Jenis kelamin : ...................................................................................
Tempat Pendidikan : ...................................................................................
Tahun Lulusan : ...................................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi.
Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
a. Fotokopi Ijazah Ahli Kesehatan Lingkungan yang telah dilegalisir oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi;
b. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang dilegalisir oleh institusi pendidikan;
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
......................,.....................
yang memohon,
...........................................
21
Tuesday, June 21, 2011

22. Formulir VI
Perihal : Permohonan Surat Izin
Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan (SIKAKL)
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.........................
...................................................
Di
.......................................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : ...................................................................................
Alamat : ...................................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...................................................................................
Jenis kelamin : ...................................................................................
Tahun Lulusan : ...................................................................................
Nomor STRAKL
: ...................................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Ahli
Kesehatan Lingkungan (SIKAKL).
Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
a. Fotokopi Ijazah Ahli Kesehatan Lingkungan yang;
b. Fotokopi STRAKL yang masih berlaku;
c. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai
Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan;
d. Surat keterangan sehat dari dokter;
e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
f. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
......................,.....................
yang memohon,
...........................................
*) coret yang tidak perlu
22
Tuesday, June 21, 2011

23. Formulir VII
Perihal : Lembaran Permintaan Obat
Ahli Kesehatan Lingkungan ..............................................................................
(Nama)
........................................................................................ (Alamat)
........................................................................................ (Nama Kota)
STRAKL No. : ............................................................
SIPS No. : ............................................................
.....................................20..........
Yang bertanda tangan dibawah ini Ahli Kesehatan
Lingkungan ................................ dalam rangka pemberian pelayanan keAhli Kesehatan
Lingkunganan mohon kepada Apoteker dapat memberikan
kepada .................................... (Nama pasien). Umur : ............................... Berat
badan : ............... obat-obatan sebagai berikut :
1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
(...........................................)
Tanda tangan
23
Tuesday, June 21, 2011

24. Formulir VIII
KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
SURAT IZIN IZIN KERJA AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN (SIKAKL)
No.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ..........................
tentang Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan, yang bertanda tangan dibawah ini,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota*).......................................... memberikan Izin
Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan pada :
__________________________________
(Nama)
Tempat/Tgl. Lahir : ..............................................................
Alamat : ..............................................................
Untuk Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan di
: ..............................................................
Alamat Tempat Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan
: ..............................................................
Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan (SIKAKL) berlaku sampai dengan
tanggal .......................
............................,.................20...
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota...........................
( .........................................)
Pas Foto
Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
2. Pengurus Himpunan Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang Kab/Kota
*) coret yang tidak perlu
24
Tuesday, June 21, 2011

25. Formulir IX
Perihal : Penolakan permohonan Surat
Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan (SIKAKL)
Kepada Yth,
...................................................
Di
.......................................
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor
.....................tanggal ....................... Perihal Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Lingkungan
(SIKAKL), setelah dilakukan penilaian atas permohonan tersebut, diberitahukan bahwa
permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :
1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
Demikian untuk dimaklumi.
................................,.................20...
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota...............................
(......................................................)
NIP .........................
Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
2. Organisasi Profesi (HAKLI) Cabang Kab/Kota
*) coret yang tidak perlu.
25
Tuesday, June 21, 2011