Dokumen ini membahas tentang manajemen dan regulasi apotek di Indonesia, termasuk syarat dan prosedur perizinan yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Apotek diharuskan memenuhi berbagai kriteria bangunan dan kelengkapan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang baik dan aman bagi masyarakat. Selain itu, apoteker bertanggung jawab dalam mengelola resep dan pelayanan farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Manajemen apotek
darwin

2. Manajemen apotek
Apotek adalah: Apotek adalah
sarana pelayanan kefarmasian
tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh Apoteker
(permenkes no. 9 tahun 2017)

3. Apotek (kbbi) :
toko tempat meramu dan menjual obat
berdasarkan resep dokter serta
memperdagangkan barang medis; rumah
obat;
Manajemen apotek

4. Manajemen apotek
• Pengelolaan Apotek hanya diberikan
kepada Apoteker, setelah mendapat
izin Menteri Kesehatan (Permenkes
no. 9 tahun 2017)

5. IZIN APOTEK
Menurut permenkes no. 9 tahun 2017, disebutkan
bahwa persyaratan-persyaratan apotek adalah sebagai
berikut:
a. fotokopi STRA dengan menunjukan STRA asli;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
d. fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan
e. daftar prasarana, sarana, dan peralatan
Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama
dengan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan
farmasi.

6. Prosedur perizinan apotek
• Untuk mendapatkan izin apotek, Untuk
memperoleh SIA, Apoteker harus
mengajukan permohonan tertulis kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. • Apoteker untuk mendapat ijin apotek
harus memiliki Surat tanda registrasi
apoteker (STRA) dari Komite Farmasi
Nasional (KFN)  memiliki Surat ijin
praktek apoteker (SIPA) yg dikeluarkan
Dinkes Kab/kota (permenkes 889 thn
2009)  saat ini perda setiap daerah
masing2 SIPA di perloleh dari dinas
pendapatan.

8. Wewenang pemberian SIA
• dilimpahkan oleh Menteri Kesehatan
kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota wajib melaporkan
pelaksanaan pemberian izin, pembekuan
izin, pencairan izin, dan pencabutan izin
apotek sekali setahun kepada Menteri
Kesehatan dan tembusan disampaikan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

9. Lokasi dan Tempat
Jarak antara apotek tidak lagi
dipersyaratkan, namun sebaiknya tetap
mempertimbangkan segi penyebaran dan
pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah
penduduk, dan kemampuan daya beli
penduduk di sekitar lokasi apotek,
kesehatan lingkungan, keamanan dan
mudah dijangkau masyarakat dengan
kendaraan.

10. Bangunan dan Kelengkapan
• Bangunan apotek harus luas dan
memenuhi persyaratan yang cukup, serta
memenuhi persyaratan teknis sehingga
dapat menjamin kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi apotek serta memelihara
mutu perbekalan kesehatan di bidang
farmasi.

11. Bangunan apotek sekurang-kurangnya terdiri dari :
• ruang tunggu, ruang administrasi dan ruang kerja
apoteker, ruang penyimpanan obat, ruang peracikan dan
penyerahan obat, tempat pencucian obat, kamar mandi
dan toilet.
• Bangunan apotek juga harus dilengkapi dengan :
Sumber air yang memenuhi syarat kesehatan,
penerangan yang baik, Alat pemadam kebakaran yang
befungsi baik, Ventilasi dan sistem sanitasi yang baik
dan memenuhi syarat higienis,
• Papan nama yang memuat nama apotek, nama APA,
nomor SIA, alamat apotek, nomor telepon apotek.
Bangunan dan Kelengkapan

12. Perlengkapan Apotek
Apotek harus memiliki perlengkapan, antara lain:
• Alat pembuangan, pengolahan dan peracikan seperti
timbangan, mortir, gelas ukur dll. Perlengkapan dan
alat penyimpanan, dan perbekalan farmasi,
seperti lemari obat dan lemari pendingin.
• Wadah pengemas dan pembungkus, etiket dan plastik
pengemas.
• Tempat penyimpanan khusus narkotika, psikotropika
dan bahan beracun.
• Buku standar Farmakope Indonesia, ISO, MIMS, DPHO,
serta kumpulan peraturan per-UU yang berhubungan
dengan apotek.
• Alat administrasi, seperti blanko pesanan obat, faktur,
kwitansi, salinan resep dan lain-lain.

13. Manajemen apotek
Apoteker dalam suatu apotek dibantu oleh
seorang atau lebih Asisten Apoteker (AA)
yang memiliki izin (STRTTK) untuk
melakukan pekerjaan farmasi (permenkes
889 thn 2009)

14. Struktur organisasi Apotek
PSA
APA I/II
KASIR
AA I/II/III/IV
BAG. COUNTER
Gudang

15. TATA RUANG APOTEK
• Apotek untuk mendapat perhatian dari
konsumen/pelanggan harus ditata agar
memiliki daya tarik untuk dikunjungi yang
diharapkan juga akan membeli ataupun
berkonsultasi.
• Beberapa karakter fisik apotek yang dapat
menerik konsumen:
– Desain bagian luar
– Desain bagian dalam
– Penyajian barang dagangan/obat

16. Tugas APA dalam tata ruang
apotek adalah membagi ruangan
yang ada dengan seefisien
mungkin yang ditujukan untuk
mencapai penjualan setinggi
mungkin dengan biaya yang
rendah.

17. Desain luar
Apotek saat ini selain menyediakan obat keras dan
bebas juga boleh menyediakan barang
kebutuhan masyarakat layaknya swalayan, oleh
karena itu maka penataan bagian luar dari
apotek tergantung pada besar kecilnya apotek
dan layanannya.
Misalnya:
- KF  selain obat juga ditata seperti swalayan,
dimana pasien dapat melihat dan menyentuh
obat yang di tata diluar dan barang lainya.
- apotek kebanyakan ditata sedemikian, dimana
pasien hanya dapat melihat tataan obat yang
ada dibagian luar

18. Desain Dalam
• Desain bagian dalam apotek biasanya
terdiri dari:
– Ruang obat-obat keras daftar G
– Ruang racikan obat
– Tempat penyimpanan obat daftar O dan
psikotropika
– Tempat Penyimpanan yang memerlukan suhu
dibawah suhu kamar (lemari es)
– Gudang obat (untuk apotek Besar)

19. Penyajian barang
• Obat-obat yang ada di bagian dalam
maupun luar biasanya disusun
berdasarkan kemudahan untuk mencari
dan keserasian untuk dilihat (bagian luar)
dan biasanya disusun berdasarkan:
– Abjad (alfabet)
– Indikasi (farmakologi)
– Jenis sediaan (tablet, sirup, alkes, dll)

20. Tugas APA dalam pelayanan farmasi adalah
pengelolaan apotek adalah pelayanan
resep juga Obat Wajib Apotek (OWA),
obat keras, narkotika, psikotropika, obat
bebas, obat bebas terbatas, obat
tradisional, kosmetik, alat kesehatan,
dan perbekalan kesehatan kesehatan
lainnya.

21. Pelayanan Obat Non Resep
Pelayanan Obat Non Resep merupakan pelayanan
kepada pasienyang ingin melakukan pengobatan
sendiri, dikenal dengan swamedikasi.Obat untuk
swamedikasi meliputi obat-obat yang dapat digunakan
tanpa resep yang meliputi obat wajib apotek (OWA),
obat bebas terbatas (OBT) dan obat bebas (OB).
Obat wajib apotek terdiri dari kelas terapi oral
kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta
tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang
mempengaruhi sistem neuromuskular, anti parasit dan
obat kulit topikal
(Dirjen POM, 1997)

22. Pelayanan Obat Resep
Pelayanan resep sepenuhnya atas
tanggung jawab apoteker pengelola
apotek. Apoteker tidak diizinkan untuk
mengganti obat yang ditulis dalam resep
dengan obat lain. Dalam hal pasien tidak
mampu menebus obat yang ditulis
dalam resep, apoteker wajib
berkonsultasi dengan dokter untuk
pemilihan obat yang lebih terjangkau
(Permenkes No.24 tahun 1993)

23. Resep
(permenkes 72/2016)
• Resep adalah permintaan tertulis dari
dokter atau dokter gigi, kepada apoteker,
baik dalam bentuk paper maupun
electronik untuk menyediakan dan
menyerahkan obat bagi pasien sesuai
peraturan yang berlaku

24. Resep
(PMK no 9 tahun 2017)
• Resep adalah permintaan tertulis dari
dokter, dokter gigi,atau dokter hewan
kepada Apoteker, baik dalam bentuk
kertas maupun elektronik untuk
menyediakan dan menyerahkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan bagi
pasien

25. Pelayanan resep didahului proses
a) skrining resep yang meliputi pemeriksaan
kelengkapan resep,
b) keabsahan dan tinjauan kerasionalan obat.
c) Resep yang lengkap harus ada nama, alamat
dan nomor ijin praktek dokter, tempat dan
tanggal resep, tanda R/ pada bagian kiri untuk
tiap penulisan resep,
d) nama obat dan jumlahnya, kadang-kadang
cara pembuatan atau keterangan lain
(liter, prn, cito) yang dibutuhkan,
e) aturan pakai,
f) nama pasien,
g) serta tanda tangan atau paraf dokter

26. Pendapatan Apotek
Pendapatan dari resep bisa diperoleh
berdasarkan harga jual maksimal (HET
= harga eceran tertinggi) yang
diperbolehkan sesuai ketentuan Depkes
RI, walaupun demikian HET ini tidak akan
secara langsung diikuti oleh apotek dalam
prakteknya, karena jika harga yang
ditentukan terlalu tinggi, maka pasien
akan mengalihkan dan pergi ke apotek
lain.

27. Hasil penjualan yang baik dapat dicapai
dengan melakukan hal berikut:
• Pemanfaatan tempat secara maksimal
• Mengurangi pemborosan (barang
pengemas, air, dll), barang/obat hilang
atau pecah/rusak,
• Penanganan obat ED

28. Permenkes no. 9 tahun 2017
Resep adalah permintaan tertulis dari
dokter, dokter gigi, atau dokter hewan
kepada Apoteker, baik dalam bentuk
kertas maupun elektronik untuk
menyediakan dan menyerahkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan bagi
pasien.

29. Pelayanan farmasi
• Apotek hanya dapat menyerahkan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada:
a. Apotek lainnya;
b. Puskesmas;
c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
d. Instalasi Farmasi Klinik;
e. dokter;
f. bidan praktik mandiri;
g. pasien; dan
h. masyarakat.

30. • Apotek wajib memasang papan nama
yang terdiri atas:
a. papan nama Apotek, yang memuat paling
sedikit informasi mengenai nama Apotek,
nomor SIA, dan alamat
b. papan nama praktik Apoteker, yang memuat
paling sedikit informasi mengenai nama
Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal praktik
Apoteker.