SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Yang terhormat,
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
4. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/24/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI,
IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
Bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang
pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk Surat Izin Praktik
(SIP). Salah satu jenis tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian yang dalam
menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat
tenaga kefarmasian tersebut bekerja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11
ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
menyatakan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok
tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
terkait izin praktik, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin
Kerja Tenaga Kefarmasian.
Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai tata cara pemberian surat izin praktik bagi apoteker dan tenaga
teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
- 2 -
Mengingat ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011
tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin
- 3 -
Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1137);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut:
A. Surat Izin Praktik
1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
a. Setiap apoteker yang akan menjalankan pekerjaan
kefarmasian wajib memiliki surat izin berupa Surat Izin Praktik
Apoteker (SIPA) sesuai tempat fasilitas kefarmasian.
b. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas
Produksi atau Fasilitas Distribusi/Penyaluran hanya dapat
diberikan 1 (satu) SIPA sesuai dengan tempatnya bekerja.
c. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak
3 (tiga) SIPA, berupa:
1) SIPA Kesatu;
2) SIPA Kedua; dan/atau
3) SIPA Ketiga.
d. Dikecualikan dari butir 1.b bagi apoteker yang bekerja di
Instalasi Farmasi Pemerintah/TNI/POLRI dapat memiliki
paling banyak 3 (tiga) SIPA.
e. Apoteker hanya boleh mempunyai 1 (satu) Surat Izin Apotek
(SIA). Dalam hal apoteker telah memiliki SIA, maka apoteker
yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada
fasilitas pelayanan kefarmasian lain.
f. Bagi apoteker sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja
di fasilitas pelayanan kefarmasian milik pemerintah harus
memiliki SIPA.
g. Dalam rangka permohonan untuk memperoleh SIA, apoteker
dapat menggunakan SIPA Kesatu, SIPA Kedua atau SIPA
Ketiga.
- 4 -
h. SIA bersifat melekat pada SIPA, dan memiliki masa berlaku
sesuai dengan SIPA.
i. Setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di
fasilitas pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama
praktik yang mencantumkan:
1) Nama Apoteker;
2) SIPA/SIA; dan
3) Waktu praktik (hari/jam).
j. Fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan
pelayanan kefarmasian sepanjang apoteker berada di tempat
dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
k. Apoteker yang telah memiliki SIPA atau SIKA berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik,
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, SIPA atau SIKA yang
bersangkutan berlaku sebagai SIPA sampai habis masa
berlakunya.
2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
a. Setiap tenaga teknis kefarmasian yang akan menjalankan
pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin berupa Surat
Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) sesuai
dengan tempat fasilitas kefarmasian.
b. Tenaga teknis kefarmasian yang menjalankan pekerjaan
kefarmasian di fasilitas kefarmasian dapat diberikan untuk
paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian, berupa:
1) SIPTTK Kesatu;
2) SIPTTK Kedua; dan/atau
3) SIPTTK Ketiga.
c. Tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki SIKTTK
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, SIKTTK yang bersangkutan
berlaku sebagai SIPTTK sampai habis masa berlakunya.
- 5 -
B. Tata Cara Pemberian Surat Izin Praktik
1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
a. Apoteker mengajukan permohonan SIPA kepada kepala dinas
kesehatan atau penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian
dilaksanakan.
b. Apoteker mengajukan permohonan SIPA sebagaimana
dimaksud pada butir a menggunakan formulir sebagai berikut:
1) Formulir 1 untuk SIPA di fasilitas pelayanan kefarmasian
(terlampir);
2) Formulir 2 untuk SIPA di fasilitas produksi (terlampir);
atau
3) Formulir 3 untuk SIPA di fasilitas distribusi/penyaluran
(terlampir).
c. Permohonan SIPA harus melampirkan:
1) fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
2) surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi
dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum
dalam Formulir 4 terlampir atau surat keterangan dari
pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari
pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran
dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum
dalam Formulir 5 terlampir;
3) surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker
yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di
fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh
sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir;
4) surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
5) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
d. Dalam hal apoteker mengajukan permohonan SIPA di fasilitas
pelayanan kefarmasian, untuk:
1) SIPA Kedua harus melampirkan fotokopi SIPA Kesatu;
atau
- 6 -
2) SIPA Ketiga harus melampirkan fotokopi SIPA Kesatu dan
SIPA Kedua.
e. Dalam mengajukan permohonan SIPA harus dinyatakan
secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan
kefarmasian.
f. Kepala dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota harus menerbitkan
SIPA paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat
permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dengan
menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir
7, Formulir 8, atau Formulir 9 terlampir.
2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
a. Tenaga teknis kefarmasian mengajukan permohonan untuk
masing-masing tempat fasilitas kefarmasian kepada kepala
dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian
dilaksanakan dengan menggunakan contoh sebagaimana
tercantum dalam Formulir 10 terlampir.
b. Permohonan SIPTTK harus melampirkan:
1) fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
2) surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat
pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan
menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam
Formulir 11 terlampir.;
3) surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis
kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan
kefarmasian di fasilitas kefarmasian dengan
menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam
Formulir 12 terlampir;
4) surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun
Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
5) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
c. Dalam hal tenaga teknis kefarmasian mengajukan
permohonan untuk:
- 7 -
1) SIPTTK Kedua melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu; dan
2) SIPTTK Ketiga melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu dan
SIPTTK Kedua.
d. Dalam mengajukan permohonan SIPTTK harus dinyatakan
secara tegas permintaan SIPTTK untuk tempat pekerjaan
kefarmasian kesatu, kedua, atau ketiga.
e. Kepala dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota harus menerbitkan
SIPTTK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat
permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dengan
menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir
13 terlampir.
C. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran
ini dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi sesuai dengan
fungsi dan tugas masing-masing.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Formulir 1
Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
Kesatu/Kedua/Ketiga*)
di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Yang terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan/Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota ...............................
di
...........................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Pendidikan terakhir : ...............................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker
(SIPA) Kesatu/Kedua/Ketiga*) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian, pada:
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Waktu Praktik**) : Hari : ....................
Jam : .................... s.d. ....................
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari
pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
c. surat persetujuan atasan langsung;
d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
f. fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga)
g. fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga).
Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...............................
*) : Diisi sesuai dengan permohonan
**) : Jika praktik dilaksanakan pada setiap hari pada waktu yang sama, cukup
disebutkan setiap hari dan disebutkan waktunya dari Jam berapa sampai
dengan Jam berapa. Jika praktik dilaksanakan tidak setiap hari, sebutkan
hari praktik dan waktu praktik
Formulir 2
Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
Di Fasilitas Produksi
Yang terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan/Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota ...............................
di
...........................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Pendidikan terakhir : ...............................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker
(SIPA) di Fasilitas Produksi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian, pada:
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
b. surat pernyataan dari pimpinan fasilitas produksi;
c. surat persetujuan atasan langsung;
d. surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...............................
Formulir 3
Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
Di Fasilitas Distribusi/Penyaluran
Yang terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan/Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota ...............................
di
...........................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Pendidikan terakhir : ...............................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker
(SIPA) di Fasilitas Distribusi/Penyaluran sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian, pada:
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari
pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
c. surat persetujuan atasan langsung;
d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
f. fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga)
g. fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga).
Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...............................
Formulir 4
SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI TEMPAT PRAKTIK PROFESI
Yang bertandatangan di bawah ini ,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki tempat praktik profesi Apoteker pada :
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan SIPA.
Nama Kota, tanggal bulan tahun
Yang membuat pernyataan,
Materai
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Formulir 5
SURAT KETERANGAN PIMPINAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN/
FASILITAS PRODUKSI/FASILITAS DISTRIBUSI*)
Yang bertandatangan di bawah ini ,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Jabatan : ...............................................................................
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia menerima :
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
untuk bekerja sebagai Apoteker di Fasilitas yang saya pimpin.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan SIPA.
Nama Kota, tanggal bulan tahun
Yang membuat keterangan,
(………………………….…..)
Nama Lengkap
*) : Pilih sesuai permohonan yang diajukan
Formulir 6
SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN
Yang bertandatangan di bawah ini ,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Jabatan : ...............................................................................
Nama Instansi/Fasilitas : ...............................................................................
Alamat Instansi/Fasilitas : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Dengan ini memberikan persetujuan kepada :
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
untuk bekerja sebagai Apoteker pada :
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan SIPA.
Nama Kota, tanggal bulan tahun
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Formulir 7
DINAS KESEHATAN
/PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *)
KABUPATEN / KOTA ................................................
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU/KEDUA/KETIGA **)
NOMOR .................................................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………......................
memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu/Kedua/Ketiga **) kepada:
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Untuk melakukan praktik di:
Nama Tempat Praktik : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Waktu Praktik**) : Hari : ....................
Jam : .................... s.d. ....................
Masa berlaku SIPA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan
kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan
pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum
dalam SIPA.
Dikeluarkan di : ………………………………
Pada tanggal : ………………………………
Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu*)
Kabupaten / Kota …………………………………........
(…………………………………..................)
NIP………………………………….............
PAS FOTO 4 x 6
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ……………………………
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin
dikeluarkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
5. Organisasi Profesi
Catatan:
*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.
**) : Diisi sesuai permohonan perizinan SIPA
Formulir 8
DINAS KESEHATAN/PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *)
KABUPATEN / KOTA ................................................
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) DI FASILITAS PRODUKSI
NOMOR .................................................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/ Penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………......................
memberikan Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Produksi kepada:
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Untuk melakukan praktik di:
Nama Fasilitas : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Masa berlaku SIPA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas produksi harus
mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan
pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum
dalam SIPA.
Dikeluarkan di : ………………………………
Pada tanggal : ………………………………
Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu*)
Kabupaten / Kota …………………………………........
(…………………………………..................)
NIP………………………………….............
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ……………………………
PAS FOTO 4 x 6
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin
dikeluarkan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
5. Organisasi Profesi
Catatan:
*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.
Formulir 9
DINAS KESEHATAN/PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *)
KABUPATEN / KOTA ................................................
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) DI FASILITAS
DISTRIBUSI/PENYALURAN
NOMOR .................................................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/ Penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………......................
memberikan Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Distribusi/Penyaluran kepada:
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
No. STRA : ...............................................................................
Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Untuk melakukan praktik di:
Nama Fasilitas : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Masa berlaku SIPA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas
distribusi/penyaluran harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan
pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum
dalam SIPA.
Dikeluarkan di : ………………………………
Pada tanggal : ………………………………
Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu*)
Kabupaten / Kota …………………………………........
(…………………………………..................)
NIP………………………………….............
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ……………………………
PAS FOTO 4 x 6
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin
dikeluarkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
5. Organisasi Profesi
Catatan:
*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.
Formulir 10
Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
Kesatu/Kedua/Ketiga*)
Yang terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan / Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota**) ...............................
di
...........................
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRTTK : ...............................................................................
Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Pendidikan terakhir : ...............................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga
Teknis Kefarmasian (STRTTK) Kesatu/Kedua/Ketiga*) sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin
Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin
Kerja Tenaga Kefarmasian, pada:
Nama Tempat Praktik : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Waktu Praktik**) : Hari : ....................
Jam : .................... s.d. ....................
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
a. fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
b. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan
pekerjaan kefarmasian;
c. surat persetujuan dari atasan langsung;
d. surat rekomendasi dari organisasi profesi;
e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Pemohon,
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...............................
*) : Diisi sesuai dengan permohonan
**) : Diisi sesuai dengan instansi pemberi izin
***) : Jika praktik dilaksanakan pada setiap hari pada waktu yang sama, cukup
disebutkan setiap hari dan disebutkan waktunya dari Jam berapa sampai
dengan Jam berapa. Jika praktik dilaksanakan tidak setiap hari, sebutkan
hari praktik dan waktu praktik.
Formulir 11
SURAT KETERANGAN PIMPINAN
FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN/
FASILITAS PRODUKSI/FASILITAS DISTRIBUSI*)
Yang bertandatangan di bawah ini ,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Jabatan : ...............................................................................
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia menerima :
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRTTK : ...............................................................................
Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
untuk bekerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas yang saya pimpin.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan SIPA.
Nama Kota, tanggal bulan tahun
Yang membuat keterangan,
(………………………….…..)
Nama Lengkap
*) : Pilih sesuai permohonan yang diajukan
Formulir 12
SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN
Yang bertandatangan di bawah ini ,
Nama Lengkap : ...............................................................................
Jabatan : ...............................................................................
Nama Instansi/Fasilitas : ...............................................................................
Alamat Instansi/Fasilitas : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Dengan ini memberikan persetujuan kepada :
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
Telepon : ...............................................................................
Nomor Handphone : ...............................................................................
E-mail : ...............................................................................
No. STRTTK : ...............................................................................
Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
untuk bekerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada :
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan
persyaratan permohonan SIPTTK.
Nama Kota, tanggal bulan tahun
(………………………….…..)
Nama Lengkap
Formulir 13
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
KESATU/KEDUA/KETIGA **)
NOMOR .................................................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………......................
memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Kesatu/Kedua/Ketiga **)
kepada:
Nama Lengkap : ...............................................................................
Tempat, tanggal lahir : ...............................................................................
Alamat Rumah : ...............................................................................
No. STRTTK : ...............................................................................
Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Untuk melakukan praktik di:
Nama Fasilitas Kefarmasian : ...............................................................................
Alamat : ...............................................................................
Waktu Praktik**) : Hari : ....................
Jam : .................... s.d. ....................
Masa berlaku SIPTTK : ............................................(tanggal/bulan/tahun)
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus
mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan
pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum
dalam SIPTTK.
Dikeluarkan di : ………………………………
Pada tanggal : ………………………………
Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu*)
Kabupaten / Kota …………………………………........
(…………………………………..................)
NIP………………………………….............
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
PAS FOTO 4 x 6
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ……………………………
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin
dikeluarkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
5. Organisasi Profesi
Catatan:
*) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.
**) : Diisi sesuai permohonan perizinan SIPTTK

More Related Content

What's hot

Mi 1 8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1   8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmasMi 1   8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1 8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmasLinaNadhilah2
 
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas
Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmasMi 1   6. pengendalian obat di puskesmas
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmasLinaNadhilah2
 
Sop pelayanan sediaan farmasi tanpa resep
Sop pelayanan sediaan farmasi tanpa resepSop pelayanan sediaan farmasi tanpa resep
Sop pelayanan sediaan farmasi tanpa resepsupriadiyadi1
 
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.pptMI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.pptssuserd53bac
 
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di PuskesmasManajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di PuskesmasI Putu Cahya Legawa
 
Pedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsPedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsHenry Nobito
 
Mi 1 1. perencanaan obat di puskesmas
Mi 1   1. perencanaan obat di puskesmasMi 1   1. perencanaan obat di puskesmas
Mi 1 1. perencanaan obat di puskesmasLinaNadhilah2
 
Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019 Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019 Sugiyantiyanti2
 
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian bernardrbs
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisAtal Tamara Setiawan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinikUlfah Hanum
 
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1   7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmasMi 1   7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmasLinaNadhilah2
 
BORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKER
BORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKERBORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKER
BORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKERIAI PURBALINGGA
 
Contoh SOP Apotek
Contoh SOP Apotek Contoh SOP Apotek
Contoh SOP Apotek Lalla Haflah
 
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Wahyu Sukana
 

What's hot (20)

Mi 1 8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1   8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmasMi 1   8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1 8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan obat di puskesmas
 
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas
Mi 1   6. pengendalian obat di puskesmasMi 1   6. pengendalian obat di puskesmas
Mi 1 6. pengendalian obat di puskesmas
 
PEDOMAN MESO NAKES
PEDOMAN MESO NAKESPEDOMAN MESO NAKES
PEDOMAN MESO NAKES
 
Sop pelayanan sediaan farmasi tanpa resep
Sop pelayanan sediaan farmasi tanpa resepSop pelayanan sediaan farmasi tanpa resep
Sop pelayanan sediaan farmasi tanpa resep
 
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.pptMI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
MI 3 - Rekonsiliasi Obat, Monitoring Efek dan Pharmacovigilence_Final.P.ppt
 
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di PuskesmasManajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
 
Pedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsPedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rs
 
Mi 1 1. perencanaan obat di puskesmas
Mi 1   1. perencanaan obat di puskesmasMi 1   1. perencanaan obat di puskesmas
Mi 1 1. perencanaan obat di puskesmas
 
Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019 Perhitungan indikator por 2019
Perhitungan indikator por 2019
 
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
 
Analisis resep
Analisis resepAnalisis resep
Analisis resep
 
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1   7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmasMi 1   7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas
 
BORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKER
BORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKERBORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKER
BORANG LOG BOOK RE-SERTIFIKASI APOTEKER
 
Denah apotek utama
Denah apotek utamaDenah apotek utama
Denah apotek utama
 
Bab 1 admen
Bab 1 admenBab 1 admen
Bab 1 admen
 
Contoh SOP Apotek
Contoh SOP Apotek Contoh SOP Apotek
Contoh SOP Apotek
 
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
Sop pelimpahan wewenang apoteker (2)
 

Similar to SURAT IZIN PRAKTIK

Menkes 1332 apotik
Menkes 1332 apotikMenkes 1332 apotik
Menkes 1332 apotikJohn Leyy
 
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBFPermenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBFSainal Edi Kamal
 
PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...
PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...
PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...Riska Wasita
 
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasiPerm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasiUlfah Hanum
 
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiPermenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiUlfah Hanum
 
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...Sainal Edi Kamal
 
Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011ADIJM
 
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapisPmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapisppidkemenkes
 
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkesPmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkesUlfah Hanum
 
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_nasrulnasrullah3
 
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri FarmasiPermenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri FarmasiSainal Edi Kamal
 
Permenkes 23 tahun 2013
Permenkes 23 tahun 2013Permenkes 23 tahun 2013
Permenkes 23 tahun 2013Mahar Santoso
 
20160602105914 peraturan menteri_ke
20160602105914 peraturan menteri_ke20160602105914 peraturan menteri_ke
20160602105914 peraturan menteri_keAndi Ditha J
 
PP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.pptPP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.pptAprilhm
 
Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga KesehatanPermenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga KesehatanSainal Edi Kamal
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga giziPmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizippidkemenkes
 
PMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga Sanitarian
PMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga SanitarianPMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga Sanitarian
PMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga SanitarianUFDK
 

Similar to SURAT IZIN PRAKTIK (20)

Menkes 1332 apotik
Menkes 1332 apotikMenkes 1332 apotik
Menkes 1332 apotik
 
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBFPermenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
Permenkes No. 34 Tahun 2014 Tentang PBF
 
PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...
PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...
PMK_No._24_Th_2018_ttg_Izin_dan_Penyelenggaraan_Praktik_NAKES_Jamu_Tradisiona...
 
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasiPerm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
Perm no. 34 ttg pedagang besar farmasi
 
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiPermenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
 
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja ...
 
Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011
 
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapisPmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
 
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkesPmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
Pmk no. 70 ttg perusahaan rumah tangga dan alkes
 
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
 
3 sika
3 sika3 sika
3 sika
 
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri FarmasiPermenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
Permenkes No.1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi
 
Permenkes 23 tahun 2013
Permenkes 23 tahun 2013Permenkes 23 tahun 2013
Permenkes 23 tahun 2013
 
20160602105914 peraturan menteri_ke
20160602105914 peraturan menteri_ke20160602105914 peraturan menteri_ke
20160602105914 peraturan menteri_ke
 
Permenkes 1799 2010
Permenkes 1799 2010Permenkes 1799 2010
Permenkes 1799 2010
 
PP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.pptPP 512009 EDIT.ppt
PP 512009 EDIT.ppt
 
Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga KesehatanPermenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga giziPmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
 
Permenkes 26 tahun 2013
Permenkes 26 tahun 2013Permenkes 26 tahun 2013
Permenkes 26 tahun 2013
 
PMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga Sanitarian
PMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga SanitarianPMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga Sanitarian
PMK no.32 Tentang Pekerjaan Tenaga Sanitarian
 

More from Ulfah Hanum

UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUlfah Hanum
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...Ulfah Hanum
 
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Ulfah Hanum
 
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Ulfah Hanum
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Ulfah Hanum
 
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaPmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaUlfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornasUlfah Hanum
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Ulfah Hanum
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Ulfah Hanum
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Ulfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Ulfah Hanum
 
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Ulfah Hanum
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
 
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasPermenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasUlfah Hanum
 

More from Ulfah Hanum (20)

UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
 
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
 
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
 
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaPmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018  perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
 
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
 
Buku DOEN 2015
Buku DOEN 2015 Buku DOEN 2015
Buku DOEN 2015
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
 
Doen 2015
Doen 2015Doen 2015
Doen 2015
 
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifasPermenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
Permenkes 21 2015 kapsul vitamin a bayi, balita dan ibu nifas
 

Recently uploaded

3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinanDwiNormaR
 
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatFARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatSyarifahNurulMaulida1
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar KepHaslianiBaharuddin
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabayaajongshopp
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docxpuskesmasseigeringin
 
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.pptSOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.pptDwiBhaktiPertiwi1
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufalmahdaly02
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar KeperawatanHaslianiBaharuddin
 
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptxILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptxfania35
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxpuspapameswari
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptRoniAlfaqih2
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannandyyusrizal2
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTriNurmiyati
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfhsetraining040
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptbambang62741
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxrachmatpawelloi
 
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfLaporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfHilalSunu
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptRoniAlfaqih2
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdfMeboix
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/maGusmaliniEf
 

Recently uploaded (20)

3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
3. HEACTING LASERASI.ppt pada persalinan
 
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obatFARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
FARMAKOLOGI OBAT PERSALINAN farmakologi obat
 
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
2 Adaptasi Sel dan Jejas Sel.pptx Ilmu Dasar Kep
 
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod SurabayaToko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
Toko Jual Alat Bantu Penis Ikat Pinggang 081388333722 Cod Surabaya
 
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
2.8.2.a Bukti Pemantauan Kegiatan Evaluasi UKME.docx
 
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.pptSOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
SOSIALISASI MATERI DEMAM BERDARAH DENGUE.ppt
 
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin raufLAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
LAPORAN KASUS HB demam tifoid dr syarifuddin rauf
 
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
1 Konsep Patologi dan Patofisologi.pptx Ilmu Dasar Keperawatan
 
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptxILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
ILMU PENYAKIT GIGI DAN MULUT PEMERIKSAAN SUBJEKTIF.pptx
 
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxPEMBUATAN STR  BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
 
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.pptanatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
anatomi fisiologi sistem penginderaan.ppt
 
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinannPelajaran Distosia Bahu pada persalinann
Pelajaran Distosia Bahu pada persalinann
 
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptxTUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
TUMBUH KEMBANG KELUARGAaaaaaaaaaaaa.pptx
 
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdfStrategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
Strategi_Pengendalian_RisikoZSFADXSCFQ.pdf
 
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).pptMATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
MATERI TENTANG STUNTING BAGI REMAJA (Materi sosialisasi).ppt
 
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptxKeperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
Keperawatan Anatomi Fisiologi Laktasi.pptx
 
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdfLaporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
Laporan kasus restorasi kelas 2 komposit.pdf
 
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.pptToksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
Toksikologi obat dan macam-macam obat yang toksik dan berbahaya.ppt
 
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
2. Kebijakan ILP di Posyandu-1234567.pdf
 
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/mamateri kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
materi kkr dan uks tingkat smp dan sma/ma
 

SURAT IZIN PRAKTIK

  • 1. Yang terhormat, 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 3. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 4. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) SURAT EDARAN NOMOR HK.02.02/MENKES/24/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN Bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP). Salah satu jenis tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian yang dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian tersebut bekerja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkait izin praktik, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat izin praktik bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
  • 2. - 2 - Mengingat ketentuan: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin
  • 3. - 3 - Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); Berdasarkan hal tersebut, bersama ini disampaikan sebagai berikut: A. Surat Izin Praktik 1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) a. Setiap apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin berupa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai tempat fasilitas kefarmasian. b. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Produksi atau Fasilitas Distribusi/Penyaluran hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPA sesuai dengan tempatnya bekerja. c. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) SIPA, berupa: 1) SIPA Kesatu; 2) SIPA Kedua; dan/atau 3) SIPA Ketiga. d. Dikecualikan dari butir 1.b bagi apoteker yang bekerja di Instalasi Farmasi Pemerintah/TNI/POLRI dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPA. e. Apoteker hanya boleh mempunyai 1 (satu) Surat Izin Apotek (SIA). Dalam hal apoteker telah memiliki SIA, maka apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. f. Bagi apoteker sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian milik pemerintah harus memiliki SIPA. g. Dalam rangka permohonan untuk memperoleh SIA, apoteker dapat menggunakan SIPA Kesatu, SIPA Kedua atau SIPA Ketiga.
  • 4. - 4 - h. SIA bersifat melekat pada SIPA, dan memiliki masa berlaku sesuai dengan SIPA. i. Setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama praktik yang mencantumkan: 1) Nama Apoteker; 2) SIPA/SIA; dan 3) Waktu praktik (hari/jam). j. Fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sepanjang apoteker berada di tempat dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien. k. Apoteker yang telah memiliki SIPA atau SIKA berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, SIPA atau SIKA yang bersangkutan berlaku sebagai SIPA sampai habis masa berlakunya. 2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) a. Setiap tenaga teknis kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin berupa Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) sesuai dengan tempat fasilitas kefarmasian. b. Tenaga teknis kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian, berupa: 1) SIPTTK Kesatu; 2) SIPTTK Kedua; dan/atau 3) SIPTTK Ketiga. c. Tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki SIKTTK berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, SIKTTK yang bersangkutan berlaku sebagai SIPTTK sampai habis masa berlakunya.
  • 5. - 5 - B. Tata Cara Pemberian Surat Izin Praktik 1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) a. Apoteker mengajukan permohonan SIPA kepada kepala dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan. b. Apoteker mengajukan permohonan SIPA sebagaimana dimaksud pada butir a menggunakan formulir sebagai berikut: 1) Formulir 1 untuk SIPA di fasilitas pelayanan kefarmasian (terlampir); 2) Formulir 2 untuk SIPA di fasilitas produksi (terlampir); atau 3) Formulir 3 untuk SIPA di fasilitas distribusi/penyaluran (terlampir). c. Permohonan SIPA harus melampirkan: 1) fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli; 2) surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4 terlampir atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir; 3) surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir; 4) surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan 5) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. d. Dalam hal apoteker mengajukan permohonan SIPA di fasilitas pelayanan kefarmasian, untuk: 1) SIPA Kedua harus melampirkan fotokopi SIPA Kesatu; atau
  • 6. - 6 - 2) SIPA Ketiga harus melampirkan fotokopi SIPA Kesatu dan SIPA Kedua. e. Dalam mengajukan permohonan SIPA harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian. f. Kepala dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota harus menerbitkan SIPA paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7, Formulir 8, atau Formulir 9 terlampir. 2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) a. Tenaga teknis kefarmasian mengajukan permohonan untuk masing-masing tempat fasilitas kefarmasian kepada kepala dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 10 terlampir. b. Permohonan SIPTTK harus melampirkan: 1) fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli; 2) surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 11 terlampir.; 3) surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 12 terlampir; 4) surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan 5) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. c. Dalam hal tenaga teknis kefarmasian mengajukan permohonan untuk:
  • 7. - 7 - 1) SIPTTK Kedua melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu; dan 2) SIPTTK Ketiga melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu dan SIPTTK Kedua. d. Dalam mengajukan permohonan SIPTTK harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian kesatu, kedua, atau ketiga. e. Kepala dinas kesehatan atau penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota harus menerbitkan SIPTTK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 13 terlampir. C. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  • 8. Formulir 1 Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu/Kedua/Ketiga*) di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan/Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ............................... di ........................... Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Pendidikan terakhir : ............................................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu/Kedua/Ketiga*) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, pada: Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Waktu Praktik**) : Hari : .................... Jam : .................... s.d. .................... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli; b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian; c. surat persetujuan atasan langsung; d. surat rekomendasi dari organisasi profesi; e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. f. fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga) g. fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga).
  • 9. Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon, (………………………….…..) Nama Lengkap Tembusan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ............................... *) : Diisi sesuai dengan permohonan **) : Jika praktik dilaksanakan pada setiap hari pada waktu yang sama, cukup disebutkan setiap hari dan disebutkan waktunya dari Jam berapa sampai dengan Jam berapa. Jika praktik dilaksanakan tidak setiap hari, sebutkan hari praktik dan waktu praktik
  • 10. Formulir 2 Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Di Fasilitas Produksi Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan/Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ............................... di ........................... Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Pendidikan terakhir : ............................................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) di Fasilitas Produksi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, pada: Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli; b. surat pernyataan dari pimpinan fasilitas produksi; c. surat persetujuan atasan langsung; d. surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon, (………………………….…..) Nama Lengkap
  • 11. Tembusan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ............................... Formulir 3 Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Di Fasilitas Distribusi/Penyaluran Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan/Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ............................... di ........................... Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Pendidikan terakhir : ............................................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) di Fasilitas Distribusi/Penyaluran sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, pada: Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : a. fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli; b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian; c. surat persetujuan atasan langsung; d. surat rekomendasi dari organisasi profesi; e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. f. fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga) g. fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga).
  • 12. Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon, (………………………….…..) Nama Lengkap Tembusan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...............................
  • 13. Formulir 4 SURAT PERNYATAAN MEMPUNYAI TEMPAT PRAKTIK PROFESI Yang bertandatangan di bawah ini , Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki tempat praktik profesi Apoteker pada : Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan persyaratan permohonan SIPA. Nama Kota, tanggal bulan tahun Yang membuat pernyataan, Materai (………………………….…..) Nama Lengkap
  • 14. Formulir 5 SURAT KETERANGAN PIMPINAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN/ FASILITAS PRODUKSI/FASILITAS DISTRIBUSI*) Yang bertandatangan di bawah ini , Nama Lengkap : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia menerima : Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) untuk bekerja sebagai Apoteker di Fasilitas yang saya pimpin. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan persyaratan permohonan SIPA. Nama Kota, tanggal bulan tahun Yang membuat keterangan, (………………………….…..) Nama Lengkap *) : Pilih sesuai permohonan yang diajukan
  • 15. Formulir 6 SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN Yang bertandatangan di bawah ini , Nama Lengkap : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Nama Instansi/Fasilitas : ............................................................................... Alamat Instansi/Fasilitas : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Dengan ini memberikan persetujuan kepada : Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) untuk bekerja sebagai Apoteker pada : Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan persyaratan permohonan SIPA. Nama Kota, tanggal bulan tahun (………………………….…..) Nama Lengkap
  • 16. Formulir 7 DINAS KESEHATAN /PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *) KABUPATEN / KOTA ................................................ SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU/KEDUA/KETIGA **) NOMOR ................................................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………...................... memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu/Kedua/Ketiga **) kepada: Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Untuk melakukan praktik di: Nama Tempat Praktik : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Waktu Praktik**) : Hari : .................... Jam : .................... s.d. .................... Masa berlaku SIPA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA. Dikeluarkan di : ……………………………… Pada tanggal : ……………………………… Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten / Kota …………………………………........ (…………………………………..................) NIP…………………………………............. PAS FOTO 4 x 6
  • 17. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 2. Ketua Komite Farmasi Nasional 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi …………………………… 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin dikeluarkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 5. Organisasi Profesi Catatan: *) : Diisi sesuai instansi pemberi izin. **) : Diisi sesuai permohonan perizinan SIPA
  • 18. Formulir 8 DINAS KESEHATAN/PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *) KABUPATEN / KOTA ................................................ SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) DI FASILITAS PRODUKSI NOMOR ................................................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/ Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………...................... memberikan Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Produksi kepada: Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Untuk melakukan praktik di: Nama Fasilitas : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Masa berlaku SIPA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas produksi harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA. Dikeluarkan di : ……………………………… Pada tanggal : ……………………………… Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten / Kota …………………………………........ (…………………………………..................) NIP…………………………………............. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 2. Ketua Komite Farmasi Nasional 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi …………………………… PAS FOTO 4 x 6
  • 19. 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin dikeluarkan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 5. Organisasi Profesi Catatan: *) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.
  • 20. Formulir 9 DINAS KESEHATAN/PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *) KABUPATEN / KOTA ................................................ SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) DI FASILITAS DISTRIBUSI/PENYALURAN NOMOR ................................................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/ Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………...................... memberikan Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Distribusi/Penyaluran kepada: Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... No. STRA : ............................................................................... Masa berlaku STRA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Untuk melakukan praktik di: Nama Fasilitas : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Masa berlaku SIPA sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas distribusi/penyaluran harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA. Dikeluarkan di : ……………………………… Pada tanggal : ……………………………… Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten / Kota …………………………………........ (…………………………………..................) NIP…………………………………............. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 2. Ketua Komite Farmasi Nasional 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi …………………………… PAS FOTO 4 x 6
  • 21. 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin dikeluarkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 5. Organisasi Profesi Catatan: *) : Diisi sesuai instansi pemberi izin.
  • 22. Formulir 10 Hal : Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) Kesatu/Kedua/Ketiga*) Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan / Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota**) ............................... di ........................... Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRTTK : ............................................................................... Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Pendidikan terakhir : ............................................................................... Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) Kesatu/Kedua/Ketiga*) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, pada: Nama Tempat Praktik : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Waktu Praktik**) : Hari : .................... Jam : .................... s.d. .................... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : a. fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli; b. surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian; c. surat persetujuan dari atasan langsung; d. surat rekomendasi dari organisasi profesi; e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  • 23. Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon, (………………………….…..) Nama Lengkap Tembusan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ............................... *) : Diisi sesuai dengan permohonan **) : Diisi sesuai dengan instansi pemberi izin ***) : Jika praktik dilaksanakan pada setiap hari pada waktu yang sama, cukup disebutkan setiap hari dan disebutkan waktunya dari Jam berapa sampai dengan Jam berapa. Jika praktik dilaksanakan tidak setiap hari, sebutkan hari praktik dan waktu praktik.
  • 24. Formulir 11 SURAT KETERANGAN PIMPINAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN/ FASILITAS PRODUKSI/FASILITAS DISTRIBUSI*) Yang bertandatangan di bawah ini , Nama Lengkap : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia menerima : Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRTTK : ............................................................................... Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) untuk bekerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas yang saya pimpin. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan persyaratan permohonan SIPA. Nama Kota, tanggal bulan tahun Yang membuat keterangan, (………………………….…..) Nama Lengkap *) : Pilih sesuai permohonan yang diajukan
  • 25. Formulir 12 SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN Yang bertandatangan di bawah ini , Nama Lengkap : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Nama Instansi/Fasilitas : ............................................................................... Alamat Instansi/Fasilitas : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Dengan ini memberikan persetujuan kepada : Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... Telepon : ............................................................................... Nomor Handphone : ............................................................................... E-mail : ............................................................................... No. STRTTK : ............................................................................... Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) untuk bekerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada : Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan persyaratan permohonan SIPTTK. Nama Kota, tanggal bulan tahun (………………………….…..) Nama Lengkap
  • 26. Formulir 13 SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU/KEDUA/KETIGA **) NOMOR ................................................................................. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten/Kota …………...................... memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Kesatu/Kedua/Ketiga **) kepada: Nama Lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Alamat Rumah : ............................................................................... No. STRTTK : ............................................................................... Masa berlaku STRTTK sampai : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Untuk melakukan praktik di: Nama Fasilitas Kefarmasian : ............................................................................... Alamat : ............................................................................... Waktu Praktik**) : Hari : .................... Jam : .................... s.d. .................... Masa berlaku SIPTTK : ............................................(tanggal/bulan/tahun) Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK. Dikeluarkan di : ……………………………… Pada tanggal : ……………………………… Kepala Dinas Kesehatan/penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu*) Kabupaten / Kota …………………………………........ (…………………………………..................) NIP…………………………………............. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 2. Ketua Komite Farmasi Nasional PAS FOTO 4 x 6
  • 27. 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi …………………………… 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………………………… (jika Izin dikeluarkan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 5. Organisasi Profesi Catatan: *) : Diisi sesuai instansi pemberi izin. **) : Diisi sesuai permohonan perizinan SIPTTK