Pengadaan obat di puskesmas dapat dilakukan melalui permintaan ke dinas kesehatan kabupaten atau pengadaan mandiri. Permintaan obat diajukan berdasarkan laporan pemakaian dan kebutuhan obat, sedangkan pengadaan mandiri dapat dilakukan melalui sistem pengadaan pemerintah atau langsung ke apotek dalam kondisi tertentu. Apoteker berperan penting dalam proses pengadaan obat di puskesmas.
2. Pada pokok bahasan
sebelumnya kita sudah
belajar bagaimana membuat
perencanaan kebutuhan
obat yang baik,
Yuk, kita lanjut ke
pembelajaran tentang
bagaimana proses
mengadakan obat di
Puskesmas…
3. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan
permintaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dengan pengadaan mandiri
melalui pengadaan barang/jasa pemerintah
4. Kenapa Apoteker perlu
melakukan pengadaan
obat di Puskesmas?
Tujuan pengadaan obat
adalah untuk memenuhi
kebutuhan obat di
Puskesmas, sesuai
dengan perencanaan
kebutuhan yang telah
dibuat. Dan jelas itu
adalah kewenangan
seorang Apoteker…
5. Setelah mempelajari pokok
bahasan ini diharapkan:
Secara umum, peserta mampu
melakukan Pengelolaan Obat
dan BMHP di Puskesmas.
Secara khusus, peserta mampu
melakukan Pengadaan Obat di
Puskesmas
8. Sumber penyediaan
obat di puskesmas
berasal dari Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota,
terutama untuk obat
program kesehatan
masyarakat.
Permintaan obat
puskesmas diajukan
oleh Kepala
Puskesmas kepada
Kepala Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
dengan menggunakan
Laporan Pemakaian
dan Lembar
Permintaan Obat
(LPLPO)
9. Data pemakaian, sisa stok dan permintaan
kebutuhan obat puskesmas dituangkan dalam LPLPO
puskesmas.
Laporan pemakaian berisi jumlah pemakaian obat
dalam satu periode dan lembar permintaan berisi
jumlah kebutuhan obat puskesmas dalam satu periode.
LPLPO puskesmas menjadi dasar untuk rencana
kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan
sebagai data pengajuan kebutuhan obat ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
10. Permintaan terbagi atas dua yaitu :
Dilakukan
sesuai dengan
jadwal yang
disusun oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
sesuai dengan
kebutuhan dan
kondisi masing –
masing
puskesmas
Permintaan
rutin
Dilakukan di luar jadwal
distribusi rutin
Proses permintaan khusus
sama dengan proses
permintaan rutin
dilakukan apabila :
• Kebutuhan meningkat
• Terjadi kekosongan obat
• Ada Kejadian Luar Biasa
(KLB/Bencana)
Permintaan
khusus
12. Pertama, kita perlu mengenal istilah-istilah berikut :
Istilah Keterangan
Stok Kerja Pemakaian rata-rata per periode distribusi
Waktu Kekosongan Lamanya kekosongan obat dihitung dalam hari
Waktu Tunggu Waktu tunggu, dihitung mulai dari permintaan obat oleh
Puskesmas sampai dengan penerimaan obat di Puskesmas
Stok Penyangga Adalah persediaan obat untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan
kunjungan, keterlambatan kedatangan obat. Besarnya ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
Sisa Stok Adalah sisa obat yang masih tersedia di Puskesmas pada akhir periode distribusi
Stok Optimum Adalah stok ideal yang harus tersedia dalam waktu periode tertentu.
13. Lalu, kita perlu mengetahui cara menghitung kebutuhan obat (stok optimum), dengan
prinsip: Jumlah untuk periode yang akan datang diperkirakan sama dengan
pemakaian pada periode sebelumnya
• SO = Stok optimum
• SK = Stok Kerja
• SWK = Jumlah yang dibutuhkan pada waktu kekosongan obat
• SWT = Jumlah yang dibutuhkan pada waktu tunggu ( Lead Time )
• SP = Stok penyangga
SO = SK + SWK + SWT+ SP
14. Kemudian, kita dapat menghitung permintaan obat dengan rumus :
• SO = Stok optimum
• SS = Sisa stok
Permintaan = SO - SS
Prinsip dasar perhitungan permintaan sama dengan
perhitungan rencana kebutuhan obat. Hanya periode
dan besaran stok penyangga saja yang berbeda
15. We can only see a SHORT distance ahead,
but we can see
PLENTY
there that needs to be done.
Alan Turing – British Computer Scientist
17. Puskesmas dapat melakukan pengadaan mandiri obat
melalui distributor obat yang memiliki Izin Pedagang Besar
Farmasi (PBF).
Pengadaan obat secara mandiri oleh Puskesmas
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)
Pengadaan Obat melalui Pedagang Besar Farmasi harus
dilengkapi dengan Surat Pesanan
18. Ketentuan Surat Pesanan obat:
• Asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua). Satu
rangkap surat pesanan diserahkan kepada pemasok dan 1
(satu) rangkap sebagai arsip.
• Ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ),
dilengkapi dengan nama jelas dan nomor Surat Izin Praktik
Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan perundang-undangan
• Mencantumkan nama, alamat lengkap (termasuk nomor
telepon/faksimili bila ada), dan stempel Puskesmas;
• Mencantumkan nama fasilitas pemasok beserta alamat
lengkap
• Mencantumkan nama, bentuk dan kekuatan sediaan,
jumlah dan satuan obat yang dipesan
• Mencantumkan nomor urut surat pesanan, nama kota dan
tanggal dengan penulisan yang jelas
• Sesuai peraturan yang berlaku
Lina Nadhilah Sebut Saja Mawar
Contoh Surat Pesanan obat
19. Apabila pengadaan obat dilakukan melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk e-purchasing maka:
APJ
menyampaikan
daftar kebutuhan
obat kepada
pelaksana sistem
pengadaan
barang/jasa
pemerintah;
Pengadaan Obat
dilakukan oleh
pelaksana sistem
pengadaan
barang/jasa
pemerintah;
APJ menyampaikan Surat
Pesanan kepada pemasok,
terutama untuk pengadaan
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Obat-obat
tertentu yang sering
disalahgunakan.
APJ harus
memonitor
pelaksanaan
pengadaan
obat;
APJ harus
menyimpan salinan
dokumen e-
purchasing dan/atau
Surat Pesanan
Faktur pembelian
dan/atau Surat
Pengiriman Barang
(SPB) harus
disimpan bersatu
dengan Arsip Surat
Pesanan
20. Sekilas tentang e-Catalogue Obat, setelah masuk ke web https://e-katalog.lkpp.go.id/, pada “Komoditas” cari
“Obat”. Jumlah yang tercantum tergantung pada proses pengadaan obat di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah (LKPP)
21. Jika sudah klik komoditas Obat, selanjutnya kita akan diminta untuk klik Provinsi yang dituju…
Lalu klik ”Tampilkan”
22. Kita dapat menemukan item obat yang dicari lebih cepat dengan memasukan kata kunci baik berupa nama obat, penyedia, dan/atau
merk kemudian klik “Tampilkan”. Jika tidak ada hasil, kita dapat mengulang hal serupa pada komoditas “obat” lainnya..
Melalui Langkah-
Langkah tersebut kita
dapat melihat obat apa
saja yang tersedia
dalam e-katalog
beserta harga dan
nama produsen obat..
Namun proses
pemesanan hanya
dapat dilakukan
melalui akun sesuai
yang didaftarkan ke
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
masing-masing
wilayah.
23. Tanya : Berapa besar nilai pengadaan obat yang dapat dilakukan melalui e-katalog?
Jawab : Tidak ada Batasan nilai pengadaan obat e-katalog
Tanya : Bagaimana jika obat tidak tayang dalam e-katalog?
Jawab : Maka proses pengadaan obat dilakukan melalui
metode pengadaan lainnya sesuai yang tercantum dalam
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah, serta turunan peraturan lainnya yang
berlaku
24. Bagaimana jika terjadi
kekosongan persediaan atau
kelangkaan di Pedagang
Besar Farmasi ?
Ketika terjadi kekosongan persediaan
dan kelangkaan di fasilitas distribusi,
sedangkan Puskesmas sangat
memerlukan pengadaan obat agar
pelayanan kesehatan dapat tetap
berjalan, Puskesmas dapat melakukan
pembelian obat ke apotek, tapi tidak
dalam jumlah besar
25. Pembelian obat ke apotek dapat dilakukan dengan
dua mekanisme :
1. Puskesmas dapat membeli obat hanya untuk
memenuhi kebutuhan obat yang diresepkan dokter.
2. Jika letak puskesmas jauh dari apotek, puskesmas
dapat menggunakan SP (Surat Pesanan), dimana obat
yang tidak tersedia di Pedagang Besar Farmasi dapat
dibeli sesuai dengan stok yang dibutuhkan.
26. Sekarang Saya Tahu ….
Pengadaan obat dapat dilakukan dengan cara
permintaan obat dan pengadaan mandiri.
Permintaan obat dapat dilakukan secara rutin atau
melalui permintaan khusus.
Permintaan obat dilakukan terutama terhadap
obat program kesehatan masyarakat.
Pengadaan mandiri dilakukan melalui pengadaan
barang/jasa pemerintah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing wilayah.
Apoteker memiliki kewenangan dalam melakukan
pengadaan obat di Puskesmas, terutama dalam
pengadaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor
dan/atau Obat-obat Tertentu yang sering
disalahgunakan. Kewenangan ini sangat sulit
digantikan oleh tenaga Kesehatan lainnya
27. Referensi ….
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian.
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian
di Puskesmas, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia 2019
Modul Pelatihan Pelayanan Kefarmasian Bagi
Tenaga Kefarmasian di Puskesmas, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia 2020
28. If you can't fly, then RUN.
If you can't run, then WALK.
If you can't walk, then CRAWL.
But whatever you do,
YOU HAVE TO KEEP MOVING.
Martin Luther King, Jr. – Civil Rights Activis