Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan informasi obat (PIO) dan konseling yang dilakukan oleh apoteker, termasuk tujuan, sasaran, jenis informasi yang diberikan kepada berbagai pihak, dan dasar hukum yang mengatur PIO dan konseling di Indonesia.

1. KONSELING DAN PIO
BY :VLORENSYA SAPAN

2. Pelayanan Informasi Obat
 Kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker
dalam pemberian informasi mengenai Obat
yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis
dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek
penggunaan obat kepada profesi kesehatan
lain, pasien atau masyarakat. Informasi
mengenai Obat termasuk Obat Resep, Obat
bebas dan herbal.

3. Tujuan PIO
 Menyediakan informasi mengenai obat kepada
pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah
sakit.
 Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-
kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama
bagi Panitia/Komite Farmasi danTerapi.
 Meningkatkan profesionalisme apoteker.
 Menunjang terapi obat yang rasional
 Tujuan diberikan informasi adalah untuk
memastikan pasien akan menggunakan obatnya
secara benar dan tepat (safely and appropriately)

4. Konseling
 Konseling merupakan proses interaktif antara
Apoteker dengan pasien/keluarga untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi
perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan
menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.
 Konseling Diskusi, nasehat, edukasi tentang
penyakit dan pengobatan sehingga pasien
memperoleh keuntungan yang optimal dalam
meningkatkan kualitas hidup dan perawatannya
Konseling secara psikologis membantu
memecahkan masalah kesehatan pasien, ikut
mengusahakan peningkatan kualitas hidup pasien

5. Kegiatan Konseling
menekankan pada :
 Pendidikan Pasien
 Merubah tingkah laku /sikap pasien ke arah
yang lebih baik
 Merangsang
 Pasien belajar dan ikut aktif dalam proses
terapetik
 Menjamin keselamatan melalui penggunaan
Obat yang benar

6. Prosedur Penggunaan Obat
 Mengidentifikasi Masalah Pasien
 Memecahkan Masalah Pasien “Diagnosa”
 Merencanakan Pengobatan “Penulisan
Resep”
 Menilai Perkembangan Pasien
 Pelaksanaan Pengobatan “Peracikan &
Informasi/konseling obat”
 Pelaksanaan Pengobatan “Penggunaan obat”
 Monitor Perkembangan Pasien

7. Sasaran Pelayanan Informasi
Obat
 Dokter
 Perawat
 Pasien
 Apoteker
 Kelompok,Tim, Kepanitiaan & Peneliti

8. Informasi obat diberikan
langsung oleh Apoteker
 Dokter Informasi obat diberikan langsung
oleh Apoteker Pada tahap penetapan pilihan
obat serta regimennya utk membuat
keputusan yg rasional Informasi obat harus
memenuhi persyaratan klinis : Informasi yg
disesuaikan dgn kebutuhan Spesifik bagi
pasien yg sedang ditangani Harus
disampaikan segera jika hendak mengubah
keputusan penulisan resep

9. TERCAPAI TUJUAN TERAPI
Kualitas hidup meningkat
 PENGGUNAANOBATYANG RASIONAL
DOKTERAPOTEKER KEPATUHAN PASIEN
TERCAPAITUJUANTERAPI Kualitas hidup
meningkat

10. Informasi Yang Perlu
disampaikan kepada Dokter
 Efek samping
 Data farmakokinetika obat
 Indikasi
 Kontra indikasi
 Interaksi obat
 Stabilitas obat
 Ketersediaan hayati
 Inkompatibilitas terapi
 Biaya obat total

11. Informasi Yang Perlu
disampaikan kepada Perawat
 Dosis
 Frekuensi pemberian
 Metode pemberian
 Efek samping
 Penyimpanan
 Inkompatibilitas

12. Informasi yang perlu
diberikan pada pasien
 Indikasi
 Dosis
 Cara penggunaan
 Jangka waktu penggunaan
 Pengaruh makanan pada obat
 Efek samping
Rawat inap : saat visite
Rawat jalan : saat penyerahan obat
Informasi harus : Praktis Kurang ilmiah

13. Informasi Yang Perlu disampaikan
antar sejawat Apoteker
 Pendidikan
 Distribusi
 Pemerintahan
 Industri
 Apoteker
 RS mempunyai tugas & fungsi tertentu
1. Struktural
2. Fungsional

14. Informasi yang perlu
diberikan kepada kelompok
 PFT
 EPO
 Pengendalian infeksi
 Edukasi & konseling
 Sistem pemantauan kesalahan obat

15. Lingkup Jenis Pelayanan
Informasi Obat
 Menjawab pertanyaan
 Mendukung PFT
 Bentuk publikasi
 Edukasi EPO
 Studi Obat Investigasi
 Berdasarkan permintaan penanya
 Informasi tepat pd waktunya
 Sumber informasi dipusatkan dlm suatu sentra
 Jumlah pertanyaan & jenis pertanyaan
 Ukuran Keberhasilan : Menjawab pertanyaan

16. Lanjutan…
 Peninjauan & Evaluasi objektif dari informasi
suatu obat
 Membantu PFT dlm pembuatan keputusan
Informasi harus unggul
 Btk monografi obat & materi latar belakang
lain utk pertimbangan PFT
 Mendukung Panitia FarmasiTerapi
 Upaya mengkomunikasikan informasi ttg
kebijakan penggunaan obat

17. Lanjutan…
 Perkembangan mutakhir dlm pengobatan yg
mempengaruhi seleksi obat
 Buletin Farmasi / kartu informasi
 Artikel pengkajian obat, Abstrak pustaka
mutakhir, Pengumuman Prosedur baru, EPO,
laporan reaksi obat
 Bentuk Publikasi
 Pasien Program edukasi & Konseling
Profesional Kesehatan Program pendidikan
“in-service” Edukasi

18. Lanjutan…
 Suatu program jaminan mutu penggunaan
obat
 Memerlukan standar/kriteria penggunaan
obat
 Sebagai acuan dlm evaluasi
ketepatan/ketidaktepatan penggunaan obat
 Pengembangan standar
 Evaluasi Penggunaan Obat

19. Lanjutan…
 Obat yg dipertimbangkan untuk dipasarkan
secara komersial, ttp belum disetujui BPOM utk
digunakan pd manusia Rutin dilakukan,
ditekankan agar informasi obat yg sesuai
diberikan bagi semua profesional kesehatan yg
terlibat dgn studi obat tsb
 Sebagai acuan dlm evaluasi
ketepatan/ketidaktepatan penggunaan obat
 Tanggung jawab PIO: Mengorganisasikan
penambahan, pengmbangan & penyebaran
informasi obat yg tepat utk obat investigasi
 Studi Obat Investigasi

20. Dasar Hukum Konseling dan
Informasi Obat
 UU No 36Tahun 2009 tentang kesehatan
 PP No. 51 / 2009Tentang Pekerjaan
Kefarmasian.
 PMK. No 58 tahun 2014 tentang standar
pelayanan kefarmasian di rumah sakit
 PMK No 35 tahun 2014 tentang standar
pelayanan kefarmasian di Apotek.

21. UU No 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan
 Pasal 108 Praktik kefarmasiaan yang meliputi
pembuatantermasuk pengendalian mutu
sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan,
penyimpanan danpendistribusian obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan
informasi obat serta pengembangan obat,bahan
obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

22. PMK. No 58 tahun 2014 tentang standar
pelayanan kefarmasian di rumah sakit
 Pasal 3 poin 3 Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. pengkajian dan pelayanan Resep;
 b. penelusuran riwayat penggunaan Obat;
 c. rekonsiliasi Obat;
 d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
 e. konseling;
 f. visite;
 g. PemantauanTerapi Obat (PTO);
 h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
 i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
 j. dispensing sediaan steril; dan
 k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);

23. PMK No 35 tahun 2014 tentang standar
pelayanan kefarmasian di Apotek
 Pasal 3 poin 3 Pelayanan farmasi klinik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
 a. pengkajian Resep;
 b. dispensing;
 c. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
 d. konseling;
 e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home
pharmacy care);
 f. PemantauanTerapi Obat (PTO); dan
 g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);