PP 43 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan perdes, keuangan dan kekayaan desa, serta pembentukan dan peningkatan status desa persiapan.[/ringkasan]
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Slide PP 43/2014
1.
2. RISALAH DAN RUANG LINGKUP
PP 43 TAHUN 2014 TTG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERISI 91 HALAMAN TERMASUK
PENJELASAN
PERATURAN INI MENGATUR TTG :
1. PENATAAN DESA 7. BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
2. KEWENANGAN 8. KERJASAMA DESA
3. PEMERINTAHAN DESA 9. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA
4. TATA CARA PENYUSUNAN PERDES 10. BIMWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINNYA
5. KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
6. PEMBANGUNAN DESA & PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
3. KEWENANGAN
KEWENANGAN DESA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
1. BERDASARKAN HAK ASAL USUL;
2. LOKAL BERSKALA DESA;
3. YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV,
ATAU PEMDA KAB/KOTA;
4. YANG LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH,
PEMDA PROV, ATAU PEMDA KAB/KOTA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PER-UU.
KEWENANGAN DESA TSB DIDALAM PP DESA SEDIKITNYA
TERDIRI ATAS :
1. SISTEM ORGANISASI MASYARAKAT DESA
2. PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASY
3. PEMBINAAN LEMBAGA HUKUM ADAT
4. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
5. PENGEMBANGAN PERAN MASY DESA
1. PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU
2. PENGELOLAAN PASAR DESA
3. PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN UMUM
4. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASY DESA
6. PEMBINAAN KESEHATAN MAST DAN PENGELOLAAN POS
PELAYANAN TERPADU
7. PENGELOLAAN EMBUNG DESA
8. PENGELOLAAN AIR MNUM BERSKALA DESA
9. PEMBUATAN JALAN DESA ANTARPEMUKIMAN KE
WILAYAH PERTANIAN
SELAIN KEWENANGAN DIATAS, MENTERI DAPAT
MENETAPKAN JENIS KEWENANGAN DESA SESUAI DENGAN
SITUASI, KONDISI DAN KEBUTUHAN LOKAL (PS 34 AYAT 3
PP DESA)
4. PENJABAT DESA
PENJABAT DESA
• PENJABAT KADES BERASAL DARI PNS DI LINGK. PEMDA KAB/KOTA
• PEMILIHAN KADES DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK DI SELURUH WIL KAB/KOTA, DAN DAPAT DILAKSANAKAN
BERGELOMBANG MAKS. 3 (TIGA) KALI DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) TAHUN
• JK TERJADI KEKOSONGAN JABATAN KADES DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KADES YANG SERENTAK, MAKA
BUPATI/WALIKOTA MENUNJUK PENJABAT KADES
MASA JABATAN KEPALA DESA
• KADES MEMEGANG JABATAN SELAMA 6 (ENAM) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PELANTIKAN, DAN DAPAT MENJABAT
PALING LAMA 3 (TIGA) KALI SECARA BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT
• DALAM HAL KADES MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM HABIS MASA JABATANNYA ATAU DIBERHENTIKAN, KEPALA DESA
DIANGGAP TELAH MENJABAT 1 (SATU) PERIODE MASA JABATAN
5. PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA TERDIRI ATAS :
1. SEKRETARIAT DESA YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DESA;
2. PELAKSANA KEWILAYAHAN YANG JUMLAHNYA DITENTUKAN SECARA PROPORSIONAL; DAN
3. PELAKSANA TEKNIS, PALING BANYAK 3 (TIGA) SEKSI
SYARAT PERANGKAT DESA :
1. PENDIDIKAN PALING RENDAH SMA ATAU SEDERAJAT
2. BARUSIA 20-42 TAHUN
3. TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN PALING TIDAK TELAH BERTEMPAT TINGGAL SELAMA 1 (SATU) TAHUN
SEBELUM PENDAFTARAN; DAN
4. SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM PERDA KAB/KOTA.
6. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
PEMERINTAH DESA
•PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA DIANGGARKAN DLM APB DESA
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA (ADD), YANG MERUPAKAN PENDAPATAN
YANG BERSUMBER DARI APBN DAN DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA
•SELAIN MENERIMA PENGHASILAN TETAP, KADESDAN PERANGKAT DESA MENERIMA
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH , YANG DAPAT BERSUMBER DARI APB
DESA
•SELURUH PENDAPATAN DESA DITERIMA DAN DISALURKAN MELALUI REKENING KAS
DESA DAN PENGGUNANAANNYA DITETAPKAN DALAM APB DESA
7. KETENTUAN ALOKASI ADD & BESARAN PENGHASILAN TETAP
KETENTUAN ALOKASI ADD
•ADD YANG BERJUMLAH KURANG DARI RP 500.000.000 DIGUNAKAN MAKS 60%
•ADD RP 500 JUTA – RP 700 JUTA DIGUNAKAN MAKS 50%
•ADD RP 700 JUTA – RP 900 JUTA DIGUNAKAN MAKS 40%
•ADD DIATAS RP 900 JUTA DIGUNAKAN MAKS 30%
BESARAN PENGHASILAN TETAP OLEH BUPATI/WALIKOTA
•KEPALA DESA
•SEKDES MINIMAL 70% DARI PENGHASILAN KADES SETIAP BULAN
•PERANGKAT DESA MINIMAL 50% DARI PENGHASILAN KADES SETIAP BULAN
8. DANA & KEKAYAAN DESA
DANA DESA ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA YANG DI TRANSFER MELALUI
ABPD KAB/KOTA DAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ADD, APBD DESA, ASSET DESA DAN BMD
1. ALOKASI DANA DESA (ADD) ADALAH DANA PARIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD KAB/KOTA
SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN
DESA
3. ASET DESA ADALAH BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS
BEBAN APB DESA ATAU PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH
4. BARANG MILIK DESA (BMD) ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA BARANG BERGERAK DAN BARANG TIDAK
BERGERAK
9. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DESA
•PEMERINTAH DESA ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN KEPENTINGAN MASY SETEMPAT DALAM SYSTEM PEMERINTAHAN NKRI
•PEMERINTAH DESA ADALAH KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN
NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DESA
10. PRAKARSA PEMBENTUKAN DESA
PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
1. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan
Desa di kawasan yang bersifat khusus dan
strategis bagi kepentingan nasional;
2. Prakarsa pembentukan Desa dapat diusulkan
oleh kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian terkait;
3. Ususl prakarsa pembentukan Desa diajukan
kepada Menteri
Bentuk Pembentukan Desa :
1. Pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih;
2. Penggabungan bagian desa dari desa yang
bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau
penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu)
desa baru
1. Pemerintah daerah Kab/Kota dalam memprakarsai
pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evalasi
tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di
wilayahnya.
2. Pemerintah daerah Kab/Kota dalam memprakarsai
pembentukan Desa harus mempertimbangkan
prakarsa masy Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi
social budaya masy desa serta kemampuan dan
potensi Desa
Bentuk Pembentukan Desa atas Prakarsa Pemda :
1. Pemekaran dari 1 Desa menjadi 2 Desa atau lebih
2. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa
Desa menjadi 1 (satu) Desa baru
3. Pemda dalam melakukan pembentukan Desa malalui
pemekaran Desa wajib mensosialisasikan rencana
pemekaran Desa kepada Pemdes induk dan Masy Desa
yang bersangkutan
11. MEKANISME PEMBENTUKAN DESA ATAS PRAKARSA
PEMERINTAH
Usul prakarsa pembentukan Desa dibahas
oleh Menteri bersama dengan
menteri/pimpinan LPNK pemrakarsa serta
Pemda Prov dan Pemda Kab/Kota yang
bersangkutan
Dalam melakukan
pembahasan,
Menteri dapat
meminta
pertimbangan dari
menteri/pimpinan
LPNK terkait
Dalam hal hasil pembahasan
usul prakarsa disepakati
untuk pembentukan Desa,
Menteri menerbitkan
keputusan persetujuan
pembentukan Desa
Keputusan Menteri wajib
ditindaklanjuti oleh Pemda
Kab/Kota dengan
menetapkannya dalam Perda
Kab/Kota tentang
Pembentukan Desa
Perda Kab/Kota harus sudah
ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dalam
jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun sejak
ditetapkannya Keputusan
Menteri
12. MEKANISME PEMBENTUKAN DESA ATAS PRAKARSA
PEMERINTAH DAERAH
Rencana pemekaran Desa dibahas
oleh BPD Desa Induk dalam
Musyawarah Desa untuk
mendapatkan kesepakatan
Hasil kesepakatan Musyawarah
Desa menjadi bahan
pertimbangan dan masukan bagi
Bupati/Walikota dalam melakukan
pemekaran Desa
Hasil kesepakatan musyawarah
Desa disampaikan secara tertulis
kepada Bupati/Walikota
Bupati/Walikota setelah
menerima hasil kesepakatan
musyawarah Desa, membentuk tim
pembentukan Desa persiapan
Tim Pembentukan Desa
Persiapan paling sedikit
terdiri atas :
- Unsur Pemda Kab/Kota
yang membidangi
Pemdes,
Pemberdayaan Masy,
Ren Bang dan
Peraturan Per-UU
- Camat atau sebutan
lain
- Unsur akademisi di bid
Pem-an, Ren Bang Wil,
Pembangunan dan
Sosmas
1
3
2
4
13. TIM PEMBENTUKAN DESA
•TIM PEMBETUKAN DESA PERSIAPAN MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN
PEMBETUKAN DESA PERSIAPAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
•HASIL TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DITUANGKAN KEDALAM BENTUK REKOMENDASI YANG
MENYATAKAN LAYAK-TIDAKNYA DIBENTUK DESA PERSIAPAN
•DALAM HAL REKOMENDASI DESA PERSIAPAN DINYATAKAN LAYAK, BIPATI/WALIKOTA MENETAPKAN
PERBUP/WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DESA PERSIAPAN DAPAT DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI DESA DALAM JANGKA
WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI DESA PERSIAPAN
14. MEKANISME PEMBENTUKAN DESA
PERSIAPAN
Bupati/Walikota
menyampaikan
Perbup/Walikota
kepada Gubernur
Berdasarkan
Perbup/Walikota,
Gubernur menerbitkan
surat yang memuat
Kode Register Desa
Persiapan
Kode Reg Desa
Persiapan merupakan
bagian dari Kode Desa
Induknya
Surat Gubernur dijadikan
sebagai dasar bagi
Bupati/Walikota untuk
mengangkat penjabat
kepala Desa Persiapan
PenjabatKades
persiapanberasal
dariunsurPNS
PemdaKab/Kota
untukmasa
jabatanpaling
lama1(satu)
tahundandapat
diperpanjang
palingbanyak2
(dua)kalidalam
masajabatan
yangsama
PenjabatKades
Persiapan
bertanggungjaw
abkepadaBup
ati/Walikota
melaluiKepada
DesaInduknya
15. TUGAS & LAPORAN PENJABAT KADES PERSIAPAN
1. Penetapan batas wilayah Desa sesuai
dengan Kaidah Kartografis
2. Pengelolaan anggaran Operasional Desa
persiapan yang bersumber dari APB Desa
Induk
3. Pembentukan SOTK
4. Pengangkatan Perangkat Desa
5. Penyiapan Fasilitas Dasar bagi Penduduk
Desa
6. Pembangunan sarana dan prasarana
Pemerintahan Desa
7. Pendataan bidang kependudukan, potensi
ekonomi, inventarisasi pertanahan serta
pengembangan saranan ekonomi,
pendidikan dan kesehatan
8. Pembukaan akses perhubungan
antarDesa
9. Dalam melaksanakan tugasnya PJ Kades
mengikutsertakan partisipasi Masy. Desa
1. Kepada Desa Induk; dan
2. Bupati/Walikota melalui Camat atau
sebutan lain;
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali
Laporan menjadi bahan pertimbangan dan
masukan bagi Bupati/Walikota
Laporan disampaikan oleh Bupati/Walikota
kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi
16. HASIL KAJIAN & EVALUASI GUBERNUR
• Apabila hasil kajian dan verifikasi
dinyatkaan Desa persiapan tersebut layak
menjadi Desa, Bupati/Walikota menyusun
rancangan Perda Kab/Kota ttg Pembentukan
Desa persiapan menjadi Desa
• Rancangan Perda dibahas bersama dengan
DPRD Kab/Kota
• Apabila rancangan Perda kab/Kota disetujui
bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD
Kab/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan
rancangan Perda Kab/Kota kepada Gubernur
untuk dievaluasi
Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda
ttg Pembntukan Desa berdasarkan urgensi,
kepentingan nasional, kepentingan daerah,
kepentingan masy Desa, dan/atau Peraturan
Per-UU an
Gubernur menyatakan persetujuan atau
penolakan terhadap Ranperda paling lama 20
(dua puluh) hari setelah menerima rancangan
Perda
Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan
atas Ranperda, Pemda Kab/Kota melakukan
penyempurnaan dan penetapan menjadi Perda
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari
Evaluasi
Gubernur
17. PENOLAKAN RANPERDA
TERDAPAT 3 (TIGA) ASUMSI :
•DALAM HAL GUBERNUR MENOLAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN RANPERDA, RANPERDA TERSEBUT
TIDAK DAPAT DISAHKAN DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA)
TAHUN SETELAH PENOLAKAN OLEH GUBERNUR
•DALAM HAL GUBERNUR TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU IDAK MEMBERIKAN PENOLAKAN
TERHADAP RANPERDAM BUPATI/WALIKOTA DAPAT MENGESAHKAN RANPERDA TERSEBUT SERTA
SEKRETARIS DAERAH MENGUNDANGKANNYA DALAM LEMBARAN DAERAH
•DALAM HAL BUPATI/WALIKOTA TIDAK MENETAPKAN RANPERDA YANG TELAH DISETUJUI OLEH
GUBERNUR, RANPERDA TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU 20 (DUA PULUH) HARI SETELAH TANGGAL
PERSETUJUAN GUBERNUR DINYATAKAN BERLAKU DENGAN SENDIRINYA
18. MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN
PerDa Kab/Kota ttg Pembentukan Desa
diundangkan setelah mendapat Nomor
Registrasi dari Gubernur dan kode Desa
dari Menteri
Perda Kab/Kota disertai lampiran peta
batas Wilayah Desa
Apabila hasil kajian dan verifikasi
menyatakan Desa persiapan tidak layak
menjadi Desa, Desa persiapan dihapus
dan wilayahnya kembali ke Desa
Induknya
Penghapusan dan Pengembalian Desa
Persiapan ke Desa Induk ditetapkan
dengan Perbup/Walikota
Ketentaun mengenai pembentukan Desa
melalui pemekaran berlaku secara
mutatis mutandis terhadap
pembentukan Desa melalui
penggabungan bagian Desa dari 2 (dua)
Desa atau lebih yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa baru
Pembentukan Desa melalui
penggabungan beberapa Desa menjadi 1
(satu) Desa baru dilakukan berdasarkan
kesepakatan Desa yang bersangkutan
19. MEKANISME KESEPAKATAN PENGGABUNGAN
DESA
BPD yang
bersangkutan
menyelenggarakan
Musyawarah Desa
Hasil Muasyawarah
Desa dari setiap Desa
menjadi bahan
kesepakatan
Penggabungan Desa
Hasil kesepakatan
Musyawarah Desa
ditetapkan dalam
Keputusan bersama
BPD
Keputusan bersama
BPD ditandatangani
oleh pada Kades yang
bersangkutan
Para Kades secara
bersama-sama
mengusulkan
penggabungan Desa
kepada
Bupati/Walikota dalam
1 (satu) usulan tertulis
dengan melampirkan
kesepakatan bersama
Penggabungan Desa
ditetapkan Perda
Kab/Kota
20. PERUBAHAN STATUS DESA (DESA-KELURAHAN)
• Luas Wilayah tidak Berubah
• Jumlah penduduk minimal 8.000 jiwa atau 1.600
KK untuk Wilayah Jawa dan Bali serta Minimal
5.000 jiwa atau 1.000 KK untuk diluar Jawa dan
Bali
• SaPra Pemerintahan bagi terselenggaranya
Pemerintahan Kelurahan
• Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa
dan produksi serta keanekaragaman mata
pencaharian
• Kondisi Sosbud Masy berupa keanekaragaman
status penduduk dan perubahan dari masy agraris
ke masy Industri dan jasa
• Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan
Syarat
Desa-
Kelurahan
21. MEKANISME DESA-KELURAHAN
Bupati/Walikota membetuk
tim untuk melakukan kajian
dan verifikasi usulan Kades
Hasil kajian dan Verifikasi
menjadi masukan bagi
Bupati/Walikota untuk
menyetujui atau tidak usulan
perubahan status Desa-
Kelurahan
Dalam hal Bupati/Walikota
menyetujui usulan perubahan
Status, Bupati/Walikota
menyampaikan Ranperda
mengenai Perubahan Status
Desa-Kelurahan kepada DPRD
Kab/Kota untuk dibahas dan
disetujui bersama
Pembahasan dan penetapan
Ranperda Kab/Kota mengenai
Perubahan Status Desa-
Kelurahan dilakukan sesuai
dengan ketentuan Per-UU an
22. KONSEKUENSI DESA-KELURAHAN
•KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD DARI DESA YANG DIUBAH
STATUSNYA MENJADI KELURAHAN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI
JABATANNYA
•KEPALA DESA, PERANGKAT DESAN DAN ANGGOTA BPD DIBERI PENGHARGAAN
DAN/ATAU PESANGON SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KAB/KOTA
•PENGISIAN JABATAN LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN BERASAL DARI PNS DARI
PEMDA KAB/KOTA BERSANGKUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU AN
23. PERUBAHAN STATUS KELURAHAN-DESA
•PERUBAHAN STATUS KELURAHAN-DESA HANYA DAPAT DILAKUKAN BAGI
KELURAHAN YANG KEHIDUPAN MASYARAKATNYA MASIH BERSIFAT
PERDESAAN
•PERUBAHAN STATUS KELURAHAN-DESA DAPAT SELURUHNYA MENJADI
DESA ATAU SEBAGIAN MENJADI DESA DAN SEBAGIAN MENJADI KELURAHAN
24. PERUBAHAN STATUS (DESA ADAT-DESA)
• Luas Wilayah tidak Berubah
• Jumlah Penduduk : Wil. Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200
KK, Wil. Bali paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 KK, Wil. Sulut dan
Sulsel paling sedikit 3000 jiwa atau 600 KK, Wil. NTB paling
sedikit 2500 Jiwa atau 500 KK, Wil. Sulteng, Sulbar, Sultra,
Gorontalo dan Kalsel paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK, Wil.
Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kaltara paling sedikit 1500 Jiwa atau 300
KK, Wil. NTT, Maluku, Malut paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK
dan Wil. Papua dan Paua Barat paling sedikit 500 Jiwa atau 100 KK
• SaPra Pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Desa
• Potensi Ekonomi yang berkembang
• Kondisi Sosbud masy yang berkembang
• Meningkatknya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan
Syarat
Desa
Adat-
Desa
25. MEKANISME DESA ADAT-DESA
Perubahan Status Desa Adat-Desa
dilakukan berdasarkan prakarsa
Pemdes bersama BPD dengan
memperhatikan saran dan
pendapat masy Desa setempat
Prakarsa dibahas dan disepakati
dalam musyawarah desa adat
Kesepakatan hasil musyawarah
desa adat dituangkan kedalam
bentuk keputusan
Keputusan hasil musyawarah
disampaikan oleh Kades adat
kepada Bupati/Walikota sebagai
usulan perubahan status desa
adat-desa
Bupati/Walikota membentuk tim
untuk melakukan kajian dan
verifikasi usulan Kades adat
Hasil Kajian dan Verifikasi menjadi
masukan bagi Bupati/Walikota
untuk menyetujui atau tidak
usulan perubahan status
Dalam hal Bupati/Wawlikota
meyetujui perubahan status,
Bupati/Walikota menyampaikan
Ranperda Kab/Kota mengenai
Perubahan Status Desa Adat-Desa
kepad DPRD Kab/Kota untuk
dibahas dan Disetujui bersama
Apabila Ranperda Kab/Kota
disetujui bersama oleh
Bupati/Walikota dan DPRD
Kab/Kota, Bupati/Walikota
meyampaikan Ranperda Kab/Kota
kepada Gubernur untuk dievaluasi
26. PERUBAHAN STATUS DESA – DESA ADAT
•PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN PEMDA KAB/KOTA DAPAT
MENGUBAH STATUS DESA MENJADI DESA ADAT
•KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENGUBAHAN STATUS DESA
MENJADI DESA ADAT DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
27. PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT
•PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA MELAKUKAN INVENTARISASI DESA YANG
ADA DI WILYAHNYA YANG TELAH MENDAPTKAN KODE DESA
•HASIL INVENTARISASI DESA DIJADIKAN DASAR OLEH PEMERINTAH DAERAH
KAB/KOTA UNTUK MENETAPKAN DESA DAN DESA ADAT YANG ADA
DIWILAYAHNYA
•DESA DAN DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA
28. MEKANISME PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT
Pengidentifikasian
Desa yang ada
Pengkajian terhadap
Desa yang ada yang
dapat ditetapkan
menjadi desa adat
Pengidentifikasian
dan pengkajian
dilakukan Pemda
Provinsi dan Pemda
Kab/Kota bersama
Majelis adat atau
Lembaga lainnya yang
sejenis
Bupati/Walikota
menetapkan Desa adat
yang telah memenuhi
syarat berdasarkan
hasil identifikasi dan
kajian
Penetapan Desa adat
dituangkan dalam
Ranperda
Ranperda yang telah
disetujui bersama
dalam rapat paripurna
DPRD Kab/Kota
disampaikan kepada
Gubernur untuk
mendapatkna No.
register dan kepada
Menteri untuk
mendapatkan kode
desa
Ranperda yang telah
mendapatkan nomor
register dan kode desa
ditetapkan menjadi
Perda
29. KEWENANGAN DESA
• Sistem Organisasi Masy Adat
• Pembinaan Kelembagaan Masy
• Pembinaan Lembaga dan Hk. Adat
• Pengelolaan Tanah Kas Desa
• Pengembangan Peran Masy Desa
Berdasarkan
Hak Asal Usul
• Pengelolaan Tambatan Perahu
• Pasar Desa
• Tempat Pemandian Umum
• Jaringan irigasi
• Ling. Pemukiman Masy. Desa
• Pembinaan Kesehatan Masy dan pegelolaan Posyandu
• Pengembangan dan Pembinan Sanggar Seni dan belajar
• Pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca
• Pengelolaan Embung Desa
• Pengelolaan air minum berskala desa
• Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian
Kewenangan
Lokal berskala
Desa
30. • Selain Kewenangan diatas, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai
dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Lokal
• Kewenangan juga dapat diberikan oleh Pemda Prov, Pemda Kab/Kota sesuai dengan
Peraturan Per-UU an
• Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa diatur lebih lanjut dalam peraturan
menteri
Kewenangan
Lain
• Penataan Sistem Organisasi Kelembagaan masy adat
• Pranata Hk. Adat
• Pemilikan hak tradisional
• Pengelolaan tanah kas desa
• Pengelolaan tanah ulayat
• Kesepakatan dalam kehidupan masy Desa adat
• Pengisian Jabatan Kades adat dan perangkat desa adat
• Masa Jabatan kades adat
Kewenangan
Asal Usul
KEWENANGAN DESA (LANJUTAN……)
31. KEWENANGAN DESA
• KETENTUAN MENGENAI FUNGSI DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASY DESA BERLAKU SECARA
MUTATIS MUTANDIS TERHADAP FUNGSI DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT,
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA ADAT DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA ADAT
• DALAM MENYELENGGARAKAN HAK ASAL USUL SERTA FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN, DESA ADAT
MEMBENTUK KELEMBAGAAN YANG MEWADAHI KEDUA FUNGSI TSB.
• DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAHANM KEPALA DESA ADAT ATAU SEBUTAN LAIN DAPAT
MENDELGASIKAN KEWENANGAN PELAKSANAANNYA KEPADA PERANGKAT DESA ADAT ATAU SEBUTAN LAIN
32. KEWENANGAN DESA
• PEMERINTAH DAERAH BAK/KOTA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOCAL BERSKALA DESA SEBAGAMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 DENGAN
MELIBATKAN DESA
• BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI, BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN PERBUP/WALIKOTA TTG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOCAL BERSKALA DESA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN
• PERBU[P/WALIKOTA DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DESA DENGAN MENETAPKAN PERATURAN DESA TENATNG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOCAL BERSKALA DESA SESUAI DENGAN
SITUASI,KONDISI DAN KEBUTUHAN LOKAL
33. TATA CARA PILKADES
•PILKADES DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK DI SELURUH WILAYAH KAB/KOTA
•PILKADES SECARA SERENTAK DAPAT DILAKSANAKAN BERGELOMBANG PALING
BANYAK 3 (TIGA) KALI DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) TAHUN
•DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN KADES DALAM PENYELENGGARAAN
PILKADES SERENTAK, BUPATI/WALIKOTA MENUNJUK PENJABAT KADES
•PENJABAT KADES BERASAL DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMDA KAB/KOTA
34. Persiapan
• Pemberitahuan BPD
kepada Kades ttg akhir
masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam)
bulan sebelum
berakhir masa jabatan
(AMJ)
• Pembentukan panitia
Pilkades oleh BPD
ditetapkan dalam
jangka waktu 10 hari
setelah pemberitahuan
AMJ
• Laporan AMJ Kades
kepada
Bupati/Walikota
disampaikan dalam
jangka waktu 30 hari
setelah pemberitahuan
AMJ
• Perencanaan biaya
Pilkades diajukan oleh
Panitia kepada
Bupati/Walikota
melalui Camat dalam
jangka waktu 30 hari
setelah terbentuknya
panitia pemilihan
• Persetujuan
Pencalonan
• Pengumuman dan
pendaftaran balon
dalam jangka waktu 9
hari
• Penelitian kelengkapan
persyaratan
administrasi,
klarifikasi serta
penetapan dan
pengumuman nama
calon dalam jang waktu
20 hari
• Penetapan calon Kades
sebagaimana
dimaksud pada huruf b
paling sedikit 2 orang
dan paling banyak 5
orang calon
• Penetapan daftar
pemilih tetap untuk
pelaksanaan Pilkades
• Pelaksanaan
Kampanye calon Kades
dalam jangka waktu 3
hari
• Masa tenang dalam
jangka waktu 3 hari
Pemungutan Suara
• Pelaksanaan
pemungutan dan
penghitungan suara
• Penetapan calon yang
memperoleh suara
terbanyak dan/atau
• Dalam hal calon yang
memperoleh suara
terbanyak lebih dari 1
(satu) orang, calon
terpilih ditetapkan
berdasarkan wilayah
perolehan suara yang
lebih luas
Penetapan
• Laporan penitia
Pilkades mengenai
calon terpilih kepada
BPD paling lambat 7
hari setelah
pemungutan suara
• Laporan BPD mengenai
calon terpilih kepada
Bupati/Walikota paling
lambat 7 hari setelah
menerima laporan
panitia
• Bupati/Walikota
menerbitkan
keputusan mengenai
pengesahan dan
pengangkatan Kades
paling lambat 30 hari
hari sejak diterima
laporan dari BPD
• Bupati/Walikota atau
pejabat yang ditunjuk
melantik calon terpilih
paling lambat 30 hari
sejak diterbitkan
keputusan pengesahan
pengangkatan Kades
sesuai dengan
Peraturan Per-UU an
35. KADES DAN PNS MENCALONKAN
• KADES YANG AKAN MENCALONKAN DIRI KEMBAL DIBERI CUTI SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI CALON SAMPAI DENGAN
SELESAINYA PELAKSANAAN PENETAPAN CALON TERPILIH
• DALAM HAL KADES CUTI, SEKDES MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KADES
• PNS YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADES HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN
• DALAM HAL PNS TERPILIH DAN DIANGKAT MENJADI KADES, YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI
JABATANNYA SELAMA MENJADI KADES TANPA KEHILANGAN HAK SEBAGAI PNS
• PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADES DIBERI CUTI TERHITUNG SEJAK YANG BERSANGKUTAN
TERDAFTAR SEBAGAI BALON KADES SAMPAI DENGAN SELESAINYA PELAKSANAAN PENETAPAN CALON TERPILIH
• TUGAS PERANGKAT DESA DIRANGKAP OLEH PERANGKAT DESA LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
KADES
36. PILKADES ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
MUSYAWARAH DESA YANG DISELENGGARAKAN KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN PILKADES ANTAR WAKTU DILAKSANAKAN
PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN TERHITUNG SEJAK KADES DIBERHENTIKAN, DENGAN MEKANISME :
Pembentukan panitia
Pilkades antarwaktu oleh
BPD paling lama dalam
jangka waktu 15 hari
terhitung sejak Kades
diberhentikan
Pengajuan biaya
pemilihan dengan beban
APB Desa oleh panitia
Pilkades paling lambat
dalam jangka waktu 30
hari sejak terhitung
sejak panitia terbentuk
Pemberian persetujuan
biaya oleh Penjabat
Kades paling lama dalam
jangka waktu 30 hari
terhitung sejak diajukan
oleh panitia pemilihan
Pengumuman dan
pendaftaran balon Kades
oleh panitia pemilihan
dalam jangka waktu 15
hari
Penelitian kelengkapan
persyaratan
administrasi balon oleh
panitia pemilihan dalam
jangka waktu 7 hari
Penetapan calon Kades
antarwaktu oleh panitia
pemilihan paling sedikit
2 orang calon dan paling
banyak 3 orang calon
yang dimintakan
pengesahan
musyawarah desa untuk
ditetapkan sebagai calon
yang berhak dipilih
dalam musyawarah desa
37. MUSYAWARAH BPD MELIPUTI :
• PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DIPIMPIN OLEH KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHANNYA DILAKUKAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN;
• PENGESAHAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIHOLEH MUSYAWARAH DESA MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA;
• PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA YANG
TELAH DISEPAKATI OLEH MUSYAWARAH DESA;
• PELAPORAN HASIL PEMILIHANCALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPADA MUSYAWARAH DESA;
• PENGESAHAN CALON TERPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA;
• PELAPORAN HASIL PEMILIHANKEPALA DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH
MUSYAWARAH DESA MENGESAHKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH;
• PELAPORAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL MUSYAWARAH DESA OLEH KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA PALING LAMBAT 7
(TUJUH) HARI SETELAH MENERIMA LAPORAN DARI PANITIA PEMILIHAN;
• PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIHPALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK
DITERIMANYA LAPORAN DARI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; DAN
• PELANTIKAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK DITERBITKAN KEPUTUSAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA
DESA TERPILIH DENGAN URUTAN ACARA PELANTIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
38. MASA JABATAN KADES
•KEPALA DESA MEMEGANG JABATAN SELAMA 6 (ENAM) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL
PELANTIKAN.
•KEPALA DESA DAPAT MENJABAT PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT-
TURUT ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT.
•KETENTUAN PERIODISASI MASA JABATAN BERLAKU DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.
•KETENTUAN PERIODISASI MASA JABATAN TERMASUK MASA JABATAN KEPALA DESA YANG DIPILIH
MELALUI MUSYAWARAH DESA.
•DALAM HAL KEPALA DESA MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM HABIS MASA JABATANNYA ATAU
DIBERHENTIKAN, KEPALA DESA DIANGGAP TELAH MENJABAT 1 (SATU) PERIODE MASA JABATAN.
39. LAPORAN KADES
•MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN
ANGGARAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA;
•MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA AKHIR MASA JABATAN
KEPADA BUPATI/WALIKOTA;
•MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS
KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN.
•LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA
MELALUI CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH BERAKHIRNYA
TAHUN ANGGARAN.
40. LANJUTAN……
Laporan memuat :
a. Pertanggungjawaban
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
b. Pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan
c. Pelaksanaan pembinaan
kemasyarakatan
d. Pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat
• Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa digunakan sebagai
bahan evaluasi oleh bupati/walikota
untuk dasar pembinaan dan
pengawasan
• Kades wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat atau
sebutan lain
• Laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa disampaikan
dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan
41. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPP DESA)
Laporan LPP Des memuat :
a. Ringkasan laporan tahun-tahun
sebelumnya
b. Rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dalam
jangka waktu untuk 5 (lima)
bulan sisa masa jabatan
c. Hasil yang dicapai dan yang
belum dicapai
d. Hal yang dianggap perlu
perbaikan
• Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota
dalam memori serah terima jabatan.
• Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran.
• Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
• Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam
melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
• Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
masyarakat Desa.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
42. PEMBERHENTIAN KADES
KADES DIBERHENTIKAN KARENA :
• BERAKHIR MASA JABATANNYA;
• TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERKELANJUTAN ATAU BERHALANGAN TETAP SECARA BERTURUT-TURUT SELAMA 6 (ENAM)
BULAN;
• TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KEPALA DESA;
• MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI KEPALA DESA;
• ADANYA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN, PENGGABUNGAN 2 (DUA) DESA ATAU LEBIH MENJADI 1 (SATU) DESA BARU, ATAU
PENGHAPUSAN DESA;
• TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI KEPALA DESA; ATAU
• DINYATAKAN SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
• APABILA KEPALA DESA BERHENTI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELAPORKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT ATAU
SEBUTAN LAIN.
• PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.
43. SISA MASA JABATAN
•DALAM HAL SISA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG BERHENTI TIDAK LEBIH DARI 1 (SATU)
TAHUN KARENA DIBERHENTIKAN, BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI TERPILIHNYA
KEPALA DESA YANG BARU.
•DALAM HAL SISA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG BERHENTI LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN
KARENA DIBERHENTIKAN, BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI TERPILIHNYA
KEPALA DESA YANG BARU MELALUI HASIL MUSYAWARAH DESA.
44. PENUNDAAN PELAKSANAAN PILKADES
• DALAM HAL TERJADI KEBIJAKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, KEPALA DESA YANG HABIS MASA
JABATANNYA TETAP DIBERHENTIKAN DAN SELANJUTNYA BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PENJABAT KEPALA DESA.
• KEBIJAKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH MENTERI.
• BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PENJABAT KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.
• PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA PALING SEDIKIT HARUS MEMAHAMI BIDANG
KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS PEMERINTAHAN.
• PENJABAT KEPALA DESA MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPEROLEH HAK YANG SAMA
DENGAN KEPALA DESA.
• KEPALA DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA BERHENTI SEBAGAI KEPALA DESA DIKEMBALIKAN KEPADA
INSTANSI INDUKNYA.
• KEPALA DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN MEMPEROLEH HAK SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
45. PERANGKAT DESA
Sekretariat Desa
• Sekretariat Desa dipimpin
oleh SekretarisDesa
dibantu oleh unsur staf
secretariat yang bertugas
membantu Kades dalam
bidang Administrasi
Pemerintahan
• Sekdes paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) bidang
urusan
• Ketentuan mengenai bidang
urusan diatur dengan
Permen
Pelaksana Kewilayahan
• Merupakan unsur pembantu
Kades sebagai satuan tugas
kewilayahan
• Jumlah pelaksana
kewilyahan ditentukan
secara proporsional antara
pelaksana kewilayahan
yang dibutuhkan dan
kemampuan keuangan desa
Pelaksana Teknis
• Merupakan unsur pembantu
kepala desa sebagai
pelaksana tugas
operasional
• Pelaksana teknis paling
banyak terdiri atas 3 (tiga)
seksi
• Ketentuan mengenai
pelaksana teknis diatur
dengan Permen
Perangkat Desa
• Perangkat Desa
berkedudukan sebagai
unsur pembantu Kepala
Desa
46. PERSYARATAN PERANGKAT DESA
•BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH MENENGAH UMUM ATAU YANG SEDERAJAT;
•BERUSIA 20 (DUA PULUH) TAHUN SAMPAI DENGAN 42 (EMPAT PULUH DUA) TAHUN;
•TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA PALING KURANG 1
(SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN; DAN
•SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
•SYARAT LAIN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA HARUS MEMPERHATIKAN HAK ASAL USUL DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
47. MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA
Perangkat Desa
Rekomendasi tertulis
camat atau sebutan
lain dijadikan dasar
oleh kepala Desa
dalam pengangkatan
perangkat Desa
dengan keputusan
kepala Desa.
Camat atau sebutan
lain memberikan
rekomendasi tertulis
yang memuat
mengenai calon
perangkat Desa yang
telah dikonsultasikan
dengan kepala Desa
Kepala Desa
melakukan konsultasi
dengan camat atau
sebutan lain mengenai
pengangkatan
perangkat Desa
Kepala Desa
melakukan
penjaringan dan
penyaringan atau
seleksi calon
perangkat Desa
48. LANJUTAN…..
PERANGKAT DESA PNS :
1. Pegawai negeri sipil
kabupaten/kota setempat yang akan
diangkat menjadi perangkat Desa
harus mendapatkan izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian.
2. Dalam hal pegawai negeri sipil
kabupaten/kota setempat terpilih
dan diangkat menjadi perangkat
Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi
perangkat Desa tanpa kehilangan
hak sebagai pegawai negeri sipil.
PERANGKAT DESA BERHENTI :
1. Meninggal Dunia
2. Permintaan Sendiri
3. Diberhentikan, karena :
a. Usia genap 60 tahun
b. Berhalangan tetap
c. Tidak lagi memenuhi syarat
sebagai perangkat desa
d. Melanggar larangan
sebagai perangkat Desa
49. MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Rekomendasi tertulis camat
atau sebutan lain dijadikan
dasar oleh kepala Desa
dalam pemberhentian
perangkat Desa dengan
keputusan kepala Desa
Camat atau sebutan lain
memberikan rekomendasi
tertulis yang memuat
mengenai pemberhentian
perangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan
kepala Desa
Kepala Desa melakukan
konsultasi dengan camat
atau sebutan lain mengenai
pemberhentian perangkat
Desa
50. PAKAIAN DINAS & ATRIBUT
•KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENGENAKAN
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT.
•KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAKAIAN
DINAS DAN ATRIBUT DIATUR DENGAN PERATURAN
MENTERI