Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PRODUK HUKUM DESA
Similar to PRODUK HUKUM DESA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PRODUK HUKUM DESA
- 1. PRODUK HUKUM DESA berdasarkan Permendagri 111 Tahun 2014 DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
- 2. Permasalahan Produk Hukum Desa Desa tidak memiliki hak dalam konstitusi/perundangan, ini artinya peraturan apapun yang dibuat oleh Desa bukan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat dan pemerintah Desa Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting, apalagi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang multi, yang menimbulkan keberagaman sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat yang berbeda- beda, luas wilayah, adat istiadat, agama dan budaya Pemerintahan desa belum memahami dan menguasai tentang penyusunan dan pembuatan peraturan desa. Partisipasi masyarakat Desa yang masih cenderung lemah dalam setiap pembahasan peraturan Desa Kemampuan dan kapasitas aparatur Desa dan BPD dalam membuat Peraturan di Desa yang masih kurang Kekurangan informasi tentang peraturan daerah
- 3. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -40 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 01 02 03 04 05 06 07 TAP MPR Undang-Undang/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota PERTANYAANNYA ADALAH: BAGAIMANA DENGAN PERATURAN DESA?
- 5. ARTI PENTING PERATURAN DI DESA 01 02 03 04 05 06 “Desa bisa membuat aturan, Desa harus bisa menjalankan dan menegakan “ memberikan kepastian hukum pada warga masyarakat. melindungi dan mangayomi hak hak masyarakat. memberikan rasa keadilan bagi masyarakat menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat Menghindari kesewenang-wenangan. Sebagai alat pengawasan
- 7. BEBERAPA HAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (PERDES) YANG BAIK 01 02 03 ASAS PEMBENTUKAN ASAS PERATURAN TEKNIK PENYUSUNAN 04 LANDASAN PEMBENTUKAN
- 14. JENIS PERATURAN DESA Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Pendataan Ditjen Bina Pemerintahan Desa 1. RPJMDES 2. RKPDES 3. APBDES 4. SOTK 5. LPJ APBDes 6. Perubahan APBDES 7. Review RPJMDES 8. Kerjasama Antar Desa 9. Pengelolaan kekayaan desa 10. BUMDES 11. Pungutan Desa 12. Kontribusi desa 13. Pemanfaatan tanah desa 14. Kepemilikan sarana dan prasarana 15. LPMDes 16. Penyertaan Modal Pemdes 17. Sumbangan pembangunan desa 18. Pembentukan Tim profil Desa 19. Penyusunan produk hukum desa 20. Pelepasan Tanah Kas Desa 21. Upah Tenaga Kerja 22. Kedudukan keuangan kepala desa 23. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa /Staf Honorer Desa 24. Pengangkatan pelaksana tugas harian 25. Pengalihan tugas/jabatan Prkt Desa 26. Penghapusan barang milik Pemerintahan Desa 27. TANAH KAS DESA 28. Pemisahan Kekayaan Desa 29. Ketentraman dan Ketertiban Umum 30. Perlindungan Perempuan dan Anak 31. Kawasan Desa Bebas Asap Rokok 32. Syarat Pernikahan 33. Pembalut Wanita 34. Perlindungan Hak Cipta Pengerajin Patung 35. Lingkungan Bersih 36. Larangan Pemulung, Pengemis, dan Pengamen masuk ke Desa 37. Jam Belajar untuk anak sekolah 38. Larangan untuk Unggas Berkeliaran 39. Perceraian 40. Pemakaian Batu Akik 40. Larangan Memburu Satwa Langka 41. Pemanfaatan Sumber Mata Air 42. Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 43. Pengelolaan Objek Wisata 44. Penyelenggaraan Rumah Kos atau Rumah Sewa 45. TKI asal Desa Majasari
- 15. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDES PERMENDAGRI 111 TAHUN 2014
- 17. 1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa 2. Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. 3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. 4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. 5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarasi oleh Kepala Desa
- 18. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk 1. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), 2. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), 3. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 4. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes).
- 21. 04 MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI PERDES A BPD DAN KEPALA DESA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA YANG DIAJUKAN BPD DAN ATAU KEPALA DESA B PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA DISELENGGARAK AN OLEH BPD DALAM MUSYAWARAH BPD PALING LAMBAT 10 H ARI KERJA TERHITUNG SEJAK RANCANGAN PERATURAN DESA DIT ERIMA OLEH BPD C PELAKSANAAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA ANTARA BPD DAN KEPALA DESA UNTUK PERTAMA KALI DILAKUK AN PALING LAMA 30 HARI SEJAK PELAKSANAAN MUSYAWARAH INTERNAL BPD D SETIAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA DILAKUKA N PENCATATAN PROSES YANG DITUANGKAN DALAM NOTULEN MUSYAWARAH PSL 44
- 22. BUKU ADMINISTRASI YANG MENJADI ALAT EVALUASI BPD DALAM PERDES 1. BUKU NOTULEN RAPAT BPD 2. BUKU PERATURAN/KEPUTUSAN BPD 3. BUKU KEPUTUSAN MUSDES 4. BUKU KEPUTUSAN MUSRENBANGDES 5. BUKU PERATURAN DESA PERMENDAGRI 110/2016
- 25. 1. Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. 2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes. 4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya. 5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes. EVALUASI
- 27. KLARIFIKASI 1. Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat.disampaikan Kepala Desa 2. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes, 3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. 4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. 5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota 6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. 7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 9. Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai
- 38. PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN 1. Sebelum aturan disebarluaskan HARUS diundangkan dan memiliki dan Berita Desa; 2. Lembaran Desa adalah suatu lembaran (kertas) registrasi tempat mengundangkan (mengumumkan) peraturan desa agar sah berlaku, yang berisi penjelasan dari suatu Perdes dimuat dalam tambahan lembaran desa tersebut. Lembara Desa diterbitkan oleh Sekretaris Desa, yang disebutkan dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut. 3. Berita Desa adalah suatu penerbitan resmi atau regestrasi oleh Sekretaris Desa yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan Perdes, Perkades, dan Kepkades agar sah berlaku, yang disebutkan dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut.
- 39. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik Terima Kasih! Ditjen Bina Pemerintahan Desa