Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat

1. PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018

2. DASAR HUKUM
• UU Nomor 6 Tahun 2014
• PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pp 47 Tahun 2015
• PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 22 Tahun
2015
• Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

3. PENGERTIAN BPD
•Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis

4. TUGAS BPD
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu;

5. TUGAS BPD
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. KEDUDUKAN BPD
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis.
b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

7. HAK BPD
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. HAK ANGGOTA BPD
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

9. KEWAJIBAN BPD
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa; d

10. KEWAJIBAN BPD
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan;
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
Desa; dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga kemasyarakatan Desa.

11. LARANGAN
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau
golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan

12. LARANGAN
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam perat Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

13. MUSYAWARAH BPD/RAPAT BPD
a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa;
b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
Badan Permusyawaratan Desa;
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah
guna mencapai mufakat;

14. MUSYAWARAH BPD/RAPAT BPD
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah
apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu)
dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan
keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen
musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

15. PENGAWASAN
 Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang
dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan
apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.
 Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk
menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan
penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang
direncanakan.

16. TUJUAN PENGAWASAN
Pengawasan pada dasarnya tak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai.Adapun tujuan dari
pengawasan diantaranya ialah:
a.Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang
digariskan.
b.Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas
yang telah ditentukan.
c.Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
d.Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
e.Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke
arah perbaikan.

17. PENGERTIAN KINERJA
• Menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organi
• Shadily (1992:425), mengatakan kinerja atau performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil.
• Wahyudi Kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik
setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektif dan akuntabel.
• performance adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk
mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari
kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama
periode waktu tertentu, aktifitas, keadilan dan daya tanggap organisasi dalam mencapai misinya.

18. FUNGSI BPD
(PASAL 55 UU NOMOR 6 TAHUN 2014)
a. membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

19. PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa:
1.Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada
Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.
2.Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3.Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja kepala Desa.

20. Ketentuan Pasal 55 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 yang
mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan
pengawasan kinerja kepala Desa inilah poin penting bahwa
pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, ini bentuk
transparansi dan akuntabilitasnya pemerintah desa dalam
penyelenggara pemerintahan desa.

21.  Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, BPD
mempunyai peran yang penting dalam menciptakan
pemerintahan yang baik.
 BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan
masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan
pemerintahan desa yang harus diawasi.
 Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari
sejauhmana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing
individu dari anggota BPD tersebut.

22.  Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka
diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana
desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut
menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
 Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi
pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh
terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu
ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa.
 Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan
keuangan desa.

23. Dengan demikian, sehubungan dengan fungsi pengawasan yang
dimiliki oleh BPD, BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa,
dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, agar pemerintah desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan
penyimpangan-penyimpangan, berjalan sesuai dengan yang
direncanakan, sesuai dengan asas-asas dan bila ditemui kesulitan dapat
diupayakan untuk perbaikan.

24.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa,
peran pengawasan oleh BPD dilakukan sejak Perencanaan
dimulai, atau dengan kata lain BPD menjalankan fungsi
pengawasannya saat Pemerintah desa merumuskan program
kerjanya, yaitu dalam perumusan Rencana Program Kerja Jangka
Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Des). Dengan begitu segala bentuk penyimpangan-
penyimpangan dapat dicegah.

25.  Sesuai dengan pengertian diatas, terkait kinerja kepala desa dan
hubungannya dengan fungsi pengawasan oleh BPD, maka suatu
pencapaian oleh kepala desa dalam kurun waktu tertentu tergantung
bagaimana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Artinya kinerja ditentukan oleh kemampuan dan usaha kepala desa
dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah
pemerintahan desa dan BPD dalam fungsi pengawasan terhadap
proses pecapaian dari kinerja kepala desa yang dimulai dari
perencanaan program kerja.

26. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Ruang lingkup pengawasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
1.administrasi pemerintahan desa dan
2.urusan pemerintahan desa.
Pengawasan yang dimaksud meliputi:
1)Kebijakan desa,
2)kelembagaan desa,
3)keuangan desa dan
4)kekayaan desa.
Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah pada
Inspektorat kabupaten/kota.

27. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
I.Administrasi pemerintahan desa, terdiri atas:
A. Kebijakan desa, meliputi:
1) Peraturan desa
2) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
3) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
B. Kelembagaan desa, meliputi:
1) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Wewenang
2) Administrasi Desa

28. C. Keuangan desa, meliputi:
1)Pengelolaan Keuangan Desa
2)Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
3)Pelaksanaan APBDesa
4)Penatausahaan
5)Pelaporan
6)Pertanggungjawaban
D.Aset desa, meliputi:
1)Kebijakan pengelolaan aset desa
2)Perencanaan Kebutuhan Aset Desa
3)Inventarisasi aset desa
4)Lain-lain aset milik Desa

29. II. Urusan pemerintahan desa, meliputi:
A.Kewenangan berdasarkan hak asal usul
B.Kewenangan lokal berskala Desa
C.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
D.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
E.Penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
F.Badan Permusyawaratan Desa
G.Lembaga Kemasyarakatan Desa
H.Kerjasama Desa
I.Perencanaan Pembangunan Desa
J.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
K.Pembinaan dan Pengawasan

30. •Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan
Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai
peran yang strategis dalam ikut mengawal
penggunaan dana desa tersebut agar tidak
diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48
dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 sbb:

31. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :
1.Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun
anggaran.
2.Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata
paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan
salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan
tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan
APBDes.
3.Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam
melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

32.  Dana yang besar diberikan kepada pemerintah desa bertujuan untuk bisa
menambah daya gedor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
Namun bisa jadi tujuan tersebut tidak tercapai dan malah melenceng, dengan kata
lain gagal.
 Kegagalan tersebut bisa jadi disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran yang
diberikan dan ketidakmampuan aparat desa untuk mengelolanya.
 Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyiapkan
formula untuk mengawal pengamplikasian pemerintah desa yang terbaru,
khususnya sistem pengawasannya.
 Sistem pengawasan yang diharapkan kedepannya lebih baik dari dewasa ini. Jangan
sampai anggaran yang besar yang digelontorkan ke pemerintah desa akan menjadi
sia-sia saja.