1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. 2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. 3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. PRODUK HUKUM DAERAH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
ARDI SUSANTO, SH
KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN,
BAGIAN HUKUM, SETDA BARRU
Phone : 081355555453
DIPAPARKAN DALAM LATIHAN KEPEMIMPINAN
MAHASISWA (BARRU, 14 AGUST 2019)

2. TERMINOLOGI
•APA ITU PRODUK ?
•APA MANFAAT HUKUM
?
•APA PENGERTIAN
DAERAH ?

3. PRODUK HUKUM DAERAH ADALAH
PRODUK HUKUM BERBENTUK
PERATURAN MELIPUTI PERDA,
PERKADA, PERATURAN DPRD DAN
BERBENTUK KEPUTUSAN MELIPUTI
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH,
KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN
BADAN KEHORMATAN DPRD.
PENGERTIAN BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA
19 PERMENDAGRI 80/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH JO
PERMENDAGRI 120/2018

4. TERTIB
KEWENANGAN
UU 23
TAHUN
2014
TERTIB
SUBSTANSI
POLKUM
MATERI
MUATAN
AZAS
HUKUM
TERTIB PROSES
PEMBENTUKAN
UU 12/2011
PERMENDAGRI
80/2015
TERTIB
ADMINISTRASI
TERMINOLOGI PRODUK HUKUM DAERAH

5. 1.Daerah berhak menetapkan KEBIJAKAN
DAERAH untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
2.Daerah dalam menetapkan KEBIJAKAN
DAERAH, WAJIB berpedoman pada NSPK yg
telah ditetapkan o/Pemerintah Pusat

6. ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PEMDA
MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1. Peningkatan pelayanan;
2. Pemberdayaan dan peran serta
masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah
PENINGKATAN EFISIENSI & EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PEMDA
1. Hubungan antara pemerintah pusat dgn
daerah dan antar daerah;
2. Potensi dan keanekaragaman daerah;
3. Peluang dan tantangan persaingan
global
1
2
® Ditjen Otda_2015

7. URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
PELAYANAN
DASAR (6)
NON
PELAYANAN
DASAR (18)
S P M
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT & KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS
6. SOSIAL
dilaksanakan secara bertahap dengan
mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber
daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
Memprioritaskan
pelaksanaan urusan wajib
yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
NSPK
PEMERINTAHAN
UMUM
1. Pembinaan wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional.
2. Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa.
3. Pembinaan kerukunan
antarsuku dan Intrasuku, umat
beragama, ras dan gol lainnya
4. Penanganan Konflik Sosial.
5. Koordinasi Pelaksanaan tugas
antar instansi pemerintahan
yang ada di Wilayah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Pengembangan kehidupan
demokrasi berdasarkan
Pancasila.
7. Pelaksanaan semua Urusan
Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah
dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal.

8. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
• A. PENDIDIKAN;
• B. KESEHATAN;
• C. PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG;
• D. PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN;
• E. KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM,
DAN PELINDUNGAN
• MASYARAKAT; DAN
• F. SOSIAL.
BUKAN PELAYANAN
DASAR
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan
perempuan dan
pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan
hidup;
f. administrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil;
g. pemberdayaan
masyarakat dan
Desa;
h. pengendalian
penduduk dan
i. perhubungan;
j. komunikasi dan
informatika;
k. koperasi, usaha
kecil, dan
menengah;
l. penanaman
modal;
m. kepemudaan
dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan;
dan
r. kearsipan.

9. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
• A. KELAUTAN DAN PERIKANAN;
• B. PARIWISATA;
• C. PERTANIAN;
• D. KEHUTANAN;
• E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
• F. PERDAGANGAN;
• G. PERINDUSTRIAN; DAN
• H. TRANSMIGRASI.

10. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA
2. UU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARRU-SULAWESI SELATAN
3. UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TTG PPP
4. PERATURAN YG MENDELEGASIKAN
5. PERMENDAGRI 80 THN 2015 TTG PEMBENTUKAN PHD
6. PERATURAN DAERAH
7. PERATURAN PUUAN SEKTORAL SESUAI DGN MATERI MUATAN PERBUP

11. KAIDAH YANG HARUS
DIPERHATIKAN
• KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN
• KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS
PERATURAN DENGAN MATERI YANG
DIATUR
• KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA
TERTENTU
• TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PER-UUAN YANG LEBIH
TINGGI 11

12. 15
PERATURAN
DAERAH
/TAHUN)
JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH
PERTAHUN
500
KEPUTUSAN
BUPATI/
TAHUN
40 PERATURAN
BUPATI
/TAHUN

13. PERATURA
N
DAERAH

14. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH
1. PERENCANAAN DALAM PROPEMPERDA
2. PENYUSUNAN OLEH PEMDA/DPRD
3. PEMBAHASAN PEMERINTAHAN DAERAH
4. PEMBINAAN/FASILITASI OLEH PEMPROV
5. EVALUASI OLEH PEMPROV
6. NOMOR REGISTER OLEH PEMPROV
7. PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
AUTENTIFIKASI
8. PENYEBARLUASAN OLEH PEMDA

15. PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
DILAKS
O/
DPR
D
PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
KEPALA
DAERAH
DAFTAR RANPERDA
DIDASARKAN ATAS
:
a. PERINTAH
PUUAN LBH
TINGGI
b. RENCANA PEMB
DAERAH
c. OTDA & TP
d. ASPIRASI MASY
DAERAH
MEMUAT DAFTAR
URUTAN U/ JGK WKT 1
(SATU) THN B’DASAR
SKALA PRIORITAS
PEMBENTUKAN
RANPERDA KAB/KOTA
HASIL
PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
DISEPAK
ATI
PROPEMPERDA
DITETAPK
AN
KEPUTUSAN
DPRD

16. Pemrakarsa dlm mempersiapkan ranperda disertai dengan
PENJELASAN atau KETERANGAN dan/atau NASKAH AKADEMIK
Naskah Akademik berisi : Pendahuluan, Kajian teoritis
dan praktik empiris, Evaluasi dan analisis aturan
terkait, Landasan filosofis, sosiologis, yuridis,
jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup
Naskah Akademik tidak diperlukan bagi APBD, Pencabutan Perda,
atau Perubahan Perda
PASAL 22-24
PMDN
80/2015

17. BUPATI TIM
PENYUSUNAN
1. BUPATI
2. SEKDA
3. SKPD
PEMRAKARS
A
4. BAGIAN
HUKUM
5. PD TERKAIT
6. PERANCANG
DITETAPKAN DGN
KEP BUPATI
KETUA TIM
& PD
PEMRAKARS
A
SEKDA
HARMONISASI, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA
OLEH BAGIAN HUKUM
PARAF
PERSETUJUAN
PAKOR
PENYUSUNAN PERDA EKSEKUTIF

18. RANPERDA
(O/ ANGGOTA DPRD, KOMISI,
GABUNGAN
KOMUSI,/BAPERMPERDA)
DISERTAI NASKAH
AKADEMIK
N.A YG TELAH MELALUI
PENGKAJIAN DAN
PENYELARASAN, MEMUAT :
a. Latarbelakang & tujuan
penyusunan
b. Sasaran yg ingin diwujudkan
c. Pokok pikiran, ruang lingkup
atau objek yg akan diatur
d. Jangkauan & arah pengaturan
PENJELASAN & KETERANGAN,
MEMUAT :
a. Pokok pikiran dan materi
muatan yg diatur
b. Daftar nama
c. Tanda tangan pengusul
DISERTAI KETERANGAN &
PENJELASAN
PENYAMPAIAN
RANPERDA
PIMPINAN DPRD
NOMOR POKOK O/
SEKRETARIAT DPRD
BAPEMPERDA
UTK HARMONISASI, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA
HASIL PENGKAJIAN RANPERDA
ANGGOTA DPRD
PENYAMPAIAN RANPERDA
7 HARI SBLM RAPAT
PARIPURNA
RAPAT PARIPURNA BUPATIpembahas
an

19. PARIPURNA I
(PEMBICARAAN TINGKAT I MELIPUTI PENYERAHAN, PANDANGAN UMUM
FRAKSI, DAN PEMBAHASAN)
RANPERDA EKSEKUTIF
• PENJELASAN BUPATI
DALAM RAPAT PARIPURNA
MENGENAI RANCANGAN
PERDA;
• PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI TERHADAP
RANCANGAN PERDA; DAN
• TANGGAPAN DAN/ATAU
JAWABAN BUPATI
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI.
RANPERDA INISIATIF
DPRD
• PENJELASAN PIMPINAN
KOMISI,PIMPINAN GABUNGAN
KOMISI, PIMPINAN
BAPEMPERDA, ATAU PIMPINAN
PANITIA KHUSUS DALAM
RAPAT PARIPURNA MENGENAI
RANCANGAN PERDA;
• PENDAPAT BUPATI TERHADAP
RANCANGAN PERDA; DAN
• TANGGAPAN DAN/ATAU
JAWABAN FRAKSI TERHADAP
PENDAPAT BUPATI .

20. PARIPURNA II
(PEMBICARAAN TINGKAT II MELIPUTI PENDAPAT
AKHIR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN)
1. PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI/PIMPINAN GABUNGAN
KOMISI/PIMPINAN PANITIA KHUSUS YANG BERISI
PENDAPAT FRAKSI DAN HASIL PEMBAHASAN;
2. PERMINTAAN PERSETUJUAN DARI ANGGOTA SECARA
LISAN OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA ; DAN
3. SAMBUTAN BUPATI MENGIRINGI PENETAPAN
RANCANGAN PERDA MENJADI PERDA.

21. PENETAPAN
RANPERDA
(DISETUJUI BERSAMA DPRD DAN KHD)
DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD
PLG LAMA 3 HARI SJK TGL PERSETUJUAN
BUPATI/WALIKO
TA
GUBERNUR
RANPERDA
DISAMPAIKA
N PLG LAMA
3 HARI SEJAK
DITERIMA
NOMOR
REGISTER
(PALING LAMA 7
HARI SEJAK
RANPERDA
DITERIMA)
RANPERDA YG TLH DIBERI NOREG DITETAPKAN O/ KDH DGN
MEBUBUHKAN TTD
PALING LAMA 30 HARI SEJAK RANPERDA DISETUJUI BERSAMA (DPRD & KDH)
APABILA KDH TDK TTD RANPERDA YG SDH DIBERI NOREG, RANPERDA TSB SAH
MJD PERDA & WAJIB DIUNDANGKAN
RANPERDA DINYATAKAN SAH DGN KALIMAT PENGESAHAN “PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH”
N DIBUBUHKAN PADA HALAMAN TERAKHIR PERDA SEBELUM PENGUNDANGAN NASKAH PERDA KE DLM LEMBARAN DAER

22. EVALUASI RANPERDA
RANPERDA
(RPJPD, RPJMD, APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN
APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG)
KAB/KOTA
GUBERNUR
Menteri Dalam
Negeri
Menteri UP
Bidang Keuangan
Menteri UP
Bidang Tata
Ruang
EVALUA
SI
HASIL EVALUASI RANPERDA JIKA DISETUJUI
DIIKUTI DGN PEMBERIAN NOMOR REGISTER

23. 1. PERDA DAPAT MEMUAT KETENTUAN TENTANG
PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN
PENEGAKAN/PELAKSANAAN PERDA SELURUHNYA
ATAU SEBAGIAN KEPADA PELANGGAR SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU
PIDANA DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,-
(LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
3. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA
KURUNGAN ATAU PIDANA DENDA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN.
4. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN SANKSI BERSIFAT
MENGEMBALIKAN PADA KEADAAN SEMULA DAN
PASAL
5
PMDN
80/201
5

24. PERATURAN
BUPATI

25. PERENCANAAN
PENYUSUNAN
PEMBAHASAN
PENETAPAN
PENGUNDANGAN
TAHAP PEMBENTUKAN PERBUP

26. PERENCANAAN PERBUP
PERENCANAAN PERATURAN
BUPATI
ATAS AMANAH PERATURAN
DAERAH
B’PEDOMAN PD KETENTUAN
PUUAN
RENCANA PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DALAM
PROPEMPERDA
(1 Tahunan)
DIUSULKAN
O/ PERANGKAT
DAERAH

27. BUPATI TIM
PEMBAHASAN 1. SKPD
PEMRAKARS
A
2. BAGIAN
HUKUM
3. PD TERKAIT
4. LEGAL
DRAFTER
DITETAPKAN DGN
KEP BUPATI
KETUA TIM
& PD
PEMRAKARS
A
SEKDA
HARMONISASI, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERBUP
OLEH BAGIAN HUKUM
PARAF
PERSETUJUAN
DRAFT
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

28. TAHAP AWAL PENYUSUNAN
•NASKAH AWAL DISUSUN
OLEH KEPALA PD
•DAPAT MELIBATKAN PD
LAIN, INSTANSI LAIN, &
MASY
PERANGKAT
DAERAH
•DRAFT SK TIM
PEMBAHASAN/PENYUS
UN; DAN
•NASKAH RANCANGAN
PERBUP (SOFT/HARD
COPY)
DRAFT
• FASILITASI
PENETAPAN
PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN
BAGIAN HUKUM

29. SK TIM PEMBAHASAN
KETUA : KEPALA PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA
SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM
ANGGOTA : SESUAI KEBUTUHAN
DALAM HAL KETUA TIM ADALAH PEJABAT LAIN YANG
DITUNJUK MAKA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA TETAP BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP
MATERI MUATAN.

30. TUGAS TIM
• MELAPORKAN PERKEMBANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPADA
SEKRETARIS DAERAH
• MEMBERIKAN PARAF KOORDINASI PADA
TIAP HALAMAN RANCANGAN YANG TELAH
SELESAI DIBAHAS
• MENGAJUKAN RANCANGAN PERBUP YANG
TELAH DIPARAF KOORDINASI KEPADA
BUPATI MELALUI SEKRETARIS DAERAH

31. PENOMORAN
• REGISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH PADA SUB
BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BAGIAN HUKUM
• MENGGUNAKAN NOMOR BULAT DAN DIUNDANGKAN
DALAM BERITA DAERAH
• DIMUAT DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) NASIONAL/DAERAH

32. 1. TEGURAN LISAN
2. TEGURAN TERTULIS
3. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
4. PENGHENTIAN TETAP KEGIATAN
5. PENCABUTAN SEMENTARA IZIN
6. PENCABUTAN TETAP IZIN
7. DENDA ADMINISTRATIF
8. SANKSI ADMINISTRATIF LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 5
PMDN
80/2015

33. MASYARAKAT berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam pembentukan PERDA, PERKADA, PB KDH dan/atau
Peraturan DPRD
MASUKAN MASYARAKAT DAPAT DILAKUKAN :
a. Rapat Dengan Pendapat
b. Kunjungan Kerja
c. Sosialisasi
d. Seminar, Lokakarya dan/atau diskusi

34. KEPUTUSA
N
BUPATI

35. KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN
• KEPUTUSAN BUPATI BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, FINAL,
DAN MENGIKAT
• KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN
• KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERATURAN DENGAN MATERI
YANG DIATUR
• KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU
• TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UUAN YANG
LEBIH TINGGI
35

36. PEDOMAN UMUM
1. KOP BUPATI MENGGUNAKAN LAMBANG GARUDA
WARNA EMAS DENGAN PENULISAN JABATAN
PEMBENTUK BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN TERSUSUN DIBAWAH LAMBANG GARUDA
DAN DI TULIS DENGAN HURUF BOOKMAN OLD STYLE
DENGAN SIZE FONT 14.
2. JENIS HURUF UNTUK KESELURUHAN PENULISAN
KEPUTUSAN BUPATI ADALAH “BOOKMAN OLD STYLE”
DENGAN SIZE FONT 12 SELAIN KOP BUPATI.

37. 3. JENIS KERTAS ADALAH F4 (21,5 CM X 33 CM)
BERWARNA PUTIH DENGAN PRINT OUT
MENGGUNAKAN TINTA WARNA HITAM.
4. PARAF/PENANDATANGANAN MENGGUNAKAN
TINTA WARNA BIRU TUA
5. SK DITANDATANGANI DALAM 3 (TIGA)
RANGKAP ASLI DAN YANG TERPARAF LENGKAP
DIARSIPKAN OLEH BAGIAN HUKUM.

38. KERANGKA KEPUTUSAN BUPATI
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
C. DIKTUM
D. PENUTUP
E. LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)

39. PARAF KOORDINASI
PERANGKAT DAERAH
DINAS/BADAN
1. KEPALA DINAS/BADAN
2. SEKRETARIS ATAU
KEPALA BIDANG
3. KASUBAG/KA. SEKSI
UNIT INSTANSI
1. KEPALA
BAGIAN/KA.UPTD
2. KASUBAG/KA.
TATA USAHA
Dilakukan secara berjenjang sesuai Eselonisasi oleh
Pejabat Penanggungjawab Internal SKPD Pemrakarsa

40. PARAF KOORDINASI

41. PARAF HIERARKI
(2) BUPATI BARRU, (3)
(1) SUARDI SALEH
KETERANGAN :
(1) PARAF KABAG HUKUM, SETDA;
(2) PARAF ASISTEN YANG MEMBIDANGI; DAN
(3) PARAF SEKRETARIS DAERAH.

42. SOP
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR KEPUTUSAN BUPATI

47. KARTU KONTROL
(INSTRUMEN PENGENDALIAN PENGKOREKSIAN SK INTERNAL BAGIAN HUKUM)

48. LEGAL
DRAFTIN
G

49. KERANGKA LEGAL
DRAFTING
A.ASAS PEMBENTUKAN;
B.MATERI MUATAN;
C.TEKNIK PENYUSUNAN;
49

50. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. KEJELASAN TUJUAN;
2. KELEMBAGAAN / ORGAN PEMBENTUK
YANG TEPAT;
3. KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI
MUATAN;
4. DAPAT DILAKSANAKAN;
5. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN;
6. KEJELASAN RUMUSAN; DAN
7. KETERBUKAAN.
50

51. ASAS MATERI MUATAN
PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
1. PENGAYOMAN;
2. KEMANUSIAAN;
3. KEBANGSAAN;
4. KEKELUARGAAN;
5. KENUSANTARAAN;
6. BHINNEKA TUNGGAL IKA;
7. KEADILAN;
8. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM
DAN PEMERINTAHAN;
9. KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM ;
10. KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN
KESELARASAN.
51

52. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
EFEKTIVITAS
1. SDM (LEGAL DRAFTER/LD)
2. PROSEDUR PENYUSUNAN
3. TEKNIK PENYUSUNAN MATERI
4. PENGGUNAAN BAHASA PER-UUAN
52

53. ARDI SUSANTO
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA
BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
BARRU.
NIP. 19831210 200604 1 009
PANGKAT : PENATA TINGKAT I/ IIID
FACEBOOK : ARDI DRAFTER
HP. : 081 355 555 453
EMAIL : ARDIBARRU@GMAIL.COM