Downloaded 135 times
Uploaded byArdi Susanto
Produk Hukum Daerah
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. 2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. 3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Law◦
More Related Content
Similar to Produk Hukum Daerah
![#. Asli_-_01_-_Prinsip_Dasar_Penyusunan_PERDA[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/random-250504051631-b2f1fb87-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Produk Hukum Daerah
- 1. PRODUK HUKUM DAERAH BAGIANHUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU ARDI SUSANTO, SH KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN, BAGIAN HUKUM, SETDA BARRU Phone : 081355555453 DIPAPARKAN DALAM LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA (BARRU, 14 AGUST 2019)
- 2. TERMINOLOGI •APA ITU PRODUK? •APA MANFAAT HUKUM ? •APA PENGERTIAN DAERAH ?
- 3. PRODUK HUKUM DAERAHADALAH PRODUK HUKUM BERBENTUK PERATURAN MELIPUTI PERDA, PERKADA, PERATURAN DPRD DAN BERBENTUK KEPUTUSAN MELIPUTI KEPUTUSAN KEPALA DAERAH, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD. PENGERTIAN BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 19 PERMENDAGRI 80/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH JO PERMENDAGRI 120/2018
- 4. TERTIB KEWENANGAN UU 23 TAHUN 2014 TERTIB SUBSTANSI POLKUM MATERI MUATAN AZAS HUKUM TERTIB PROSES PEMBENTUKAN UU12/2011 PERMENDAGRI 80/2015 TERTIB ADMINISTRASI TERMINOLOGI PRODUK HUKUM DAERAH
- 5. 1.Daerah berhak menetapkanKEBIJAKAN DAERAH untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2.Daerah dalam menetapkan KEBIJAKAN DAERAH, WAJIB berpedoman pada NSPK yg telah ditetapkan o/Pemerintah Pusat
- 6. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDA MEMPERCEPATTERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan pelayanan; 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 3. Peningkatan daya saing daerah PENINGKATAN EFISIENSI & EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMDA 1. Hubungan antara pemerintah pusat dgn daerah dan antar daerah; 2. Potensi dan keanekaragaman daerah; 3. Peluang dan tantangan persaingan global 1 2 ® Ditjen Otda_2015
- 7. URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT PILIHAN (8) WAJIB (24) PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR(18) S P M 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NSPK PEMERINTAHAN UMUM 1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan gol lainnya 4. Penanganan Konflik Sosial. 5. Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 8. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANANDASAR • A. PENDIDIKAN; • B. KESEHATAN; • C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; • D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN; • E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN • MASYARAKAT; DAN • F. SOSIAL. BUKAN PELAYANAN DASAR a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
- 9. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN •A. KELAUTAN DAN PERIKANAN; • B. PARIWISATA; • C. PERTANIAN; • D. KEHUTANAN; • E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL; • F. PERDAGANGAN; • G. PERINDUSTRIAN; DAN • H. TRANSMIGRASI.
- 10. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRODUKHUKUM DAERAH 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA 2. UU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARRU-SULAWESI SELATAN 3. UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TTG PPP 4. PERATURAN YG MENDELEGASIKAN 5. PERMENDAGRI 80 THN 2015 TTG PEMBENTUKAN PHD 6. PERATURAN DAERAH 7. PERATURAN PUUAN SEKTORAL SESUAI DGN MATERI MUATAN PERBUP
- 11. KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN •KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN • KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERATURAN DENGAN MATERI YANG DIATUR • KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU • TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UUAN YANG LEBIH TINGGI 11
- 12. 15 PERATURAN DAERAH /TAHUN) JUMLAH PRODUK HUKUMDAERAH PERTAHUN 500 KEPUTUSAN BUPATI/ TAHUN 40 PERATURAN BUPATI /TAHUN
- 13.
- 14. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 1.PERENCANAAN DALAM PROPEMPERDA 2. PENYUSUNAN OLEH PEMDA/DPRD 3. PEMBAHASAN PEMERINTAHAN DAERAH 4. PEMBINAAN/FASILITASI OLEH PEMPROV 5. EVALUASI OLEH PEMPROV 6. NOMOR REGISTER OLEH PEMPROV 7. PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI 8. PENYEBARLUASAN OLEH PEMDA
- 15. PENYUSUNAN PROPEMPERDA DILAKS O/ DPR D PENYUSUNAN PROPEMPERDA KEPALA DAERAH DAFTAR RANPERDA DIDASARKAN ATAS : a.PERINTAH PUUAN LBH TINGGI b. RENCANA PEMB DAERAH c. OTDA & TP d. ASPIRASI MASY DAERAH MEMUAT DAFTAR URUTAN U/ JGK WKT 1 (SATU) THN B’DASAR SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RANPERDA KAB/KOTA HASIL PENYUSUNAN PROPEMPERDA DISEPAK ATI PROPEMPERDA DITETAPK AN KEPUTUSAN DPRD
- 16. Pemrakarsa dlm mempersiapkanranperda disertai dengan PENJELASAN atau KETERANGAN dan/atau NASKAH AKADEMIK Naskah Akademik berisi : Pendahuluan, Kajian teoritis dan praktik empiris, Evaluasi dan analisis aturan terkait, Landasan filosofis, sosiologis, yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Naskah Akademik tidak diperlukan bagi APBD, Pencabutan Perda, atau Perubahan Perda PASAL 22-24 PMDN 80/2015
- 17. BUPATI TIM PENYUSUNAN 1. BUPATI 2.SEKDA 3. SKPD PEMRAKARS A 4. BAGIAN HUKUM 5. PD TERKAIT 6. PERANCANG DITETAPKAN DGN KEP BUPATI KETUA TIM & PD PEMRAKARS A SEKDA HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA OLEH BAGIAN HUKUM PARAF PERSETUJUAN PAKOR PENYUSUNAN PERDA EKSEKUTIF
- 18. RANPERDA (O/ ANGGOTA DPRD,KOMISI, GABUNGAN KOMUSI,/BAPERMPERDA) DISERTAI NASKAH AKADEMIK N.A YG TELAH MELALUI PENGKAJIAN DAN PENYELARASAN, MEMUAT : a. Latarbelakang & tujuan penyusunan b. Sasaran yg ingin diwujudkan c. Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yg akan diatur d. Jangkauan & arah pengaturan PENJELASAN & KETERANGAN, MEMUAT : a. Pokok pikiran dan materi muatan yg diatur b. Daftar nama c. Tanda tangan pengusul DISERTAI KETERANGAN & PENJELASAN PENYAMPAIAN RANPERDA PIMPINAN DPRD NOMOR POKOK O/ SEKRETARIAT DPRD BAPEMPERDA UTK HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA HASIL PENGKAJIAN RANPERDA ANGGOTA DPRD PENYAMPAIAN RANPERDA 7 HARI SBLM RAPAT PARIPURNA RAPAT PARIPURNA BUPATIpembahas an
- 19. PARIPURNA I (PEMBICARAAN TINGKATI MELIPUTI PENYERAHAN, PANDANGAN UMUM FRAKSI, DAN PEMBAHASAN) RANPERDA EKSEKUTIF • PENJELASAN BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA MENGENAI RANCANGAN PERDA; • PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANCANGAN PERDA; DAN • TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI. RANPERDA INISIATIF DPRD • PENJELASAN PIMPINAN KOMISI,PIMPINAN GABUNGAN KOMISI, PIMPINAN BAPEMPERDA, ATAU PIMPINAN PANITIA KHUSUS DALAM RAPAT PARIPURNA MENGENAI RANCANGAN PERDA; • PENDAPAT BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERDA; DAN • TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI .
- 20. PARIPURNA II (PEMBICARAAN TINGKATII MELIPUTI PENDAPAT AKHIR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN) 1. PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI/PIMPINAN GABUNGAN KOMISI/PIMPINAN PANITIA KHUSUS YANG BERISI PENDAPAT FRAKSI DAN HASIL PEMBAHASAN; 2. PERMINTAAN PERSETUJUAN DARI ANGGOTA SECARA LISAN OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA ; DAN 3. SAMBUTAN BUPATI MENGIRINGI PENETAPAN RANCANGAN PERDA MENJADI PERDA.
- 21. PENETAPAN RANPERDA (DISETUJUI BERSAMA DPRDDAN KHD) DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD PLG LAMA 3 HARI SJK TGL PERSETUJUAN BUPATI/WALIKO TA GUBERNUR RANPERDA DISAMPAIKA N PLG LAMA 3 HARI SEJAK DITERIMA NOMOR REGISTER (PALING LAMA 7 HARI SEJAK RANPERDA DITERIMA) RANPERDA YG TLH DIBERI NOREG DITETAPKAN O/ KDH DGN MEBUBUHKAN TTD PALING LAMA 30 HARI SEJAK RANPERDA DISETUJUI BERSAMA (DPRD & KDH) APABILA KDH TDK TTD RANPERDA YG SDH DIBERI NOREG, RANPERDA TSB SAH MJD PERDA & WAJIB DIUNDANGKAN RANPERDA DINYATAKAN SAH DGN KALIMAT PENGESAHAN “PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH” N DIBUBUHKAN PADA HALAMAN TERAKHIR PERDA SEBELUM PENGUNDANGAN NASKAH PERDA KE DLM LEMBARAN DAER
- 22. EVALUASI RANPERDA RANPERDA (RPJPD, RPJMD,APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG) KAB/KOTA GUBERNUR Menteri Dalam Negeri Menteri UP Bidang Keuangan Menteri UP Bidang Tata Ruang EVALUA SI HASIL EVALUASI RANPERDA JIKA DISETUJUI DIIKUTI DGN PEMBERIAN NOMOR REGISTER
- 23. 1. PERDA DAPATMEMUAT KETENTUAN TENTANG PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN/PELAKSANAAN PERDA SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPADA PELANGGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 2. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) 3. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PIDANA DENDA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN. 4. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN SANKSI BERSIFAT MENGEMBALIKAN PADA KEADAAN SEMULA DAN PASAL 5 PMDN 80/201 5
- 24.
- 25.
- 26. PERENCANAAN PERBUP PERENCANAAN PERATURAN BUPATI ATASAMANAH PERATURAN DAERAH B’PEDOMAN PD KETENTUAN PUUAN RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DALAM PROPEMPERDA (1 Tahunan) DIUSULKAN O/ PERANGKAT DAERAH
- 27. BUPATI TIM PEMBAHASAN 1.SKPD PEMRAKARS A 2. BAGIAN HUKUM 3. PD TERKAIT 4. LEGAL DRAFTER DITETAPKAN DGN KEP BUPATI KETUA TIM & PD PEMRAKARS A SEKDA HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERBUP OLEH BAGIAN HUKUM PARAF PERSETUJUAN DRAFT PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
- 28. TAHAP AWAL PENYUSUNAN •NASKAHAWAL DISUSUN OLEH KEPALA PD •DAPAT MELIBATKAN PD LAIN, INSTANSI LAIN, & MASY PERANGKAT DAERAH •DRAFT SK TIM PEMBAHASAN/PENYUS UN; DAN •NASKAH RANCANGAN PERBUP (SOFT/HARD COPY) DRAFT • FASILITASI PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN BAGIAN HUKUM
- 29. SK TIM PEMBAHASAN KETUA: KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM ANGGOTA : SESUAI KEBUTUHAN DALAM HAL KETUA TIM ADALAH PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK MAKA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA TETAP BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MATERI MUATAN.
- 30. TUGAS TIM • MELAPORKANPERKEMBANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH • MEMBERIKAN PARAF KOORDINASI PADA TIAP HALAMAN RANCANGAN YANG TELAH SELESAI DIBAHAS • MENGAJUKAN RANCANGAN PERBUP YANG TELAH DIPARAF KOORDINASI KEPADA BUPATI MELALUI SEKRETARIS DAERAH
- 31. PENOMORAN • REGISTRASI PRODUKHUKUM DAERAH PADA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BAGIAN HUKUM • MENGGUNAKAN NOMOR BULAT DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH • DIMUAT DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) NASIONAL/DAERAH
- 32. 1. TEGURAN LISAN 2.TEGURAN TERTULIS 3. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN 4. PENGHENTIAN TETAP KEGIATAN 5. PENCABUTAN SEMENTARA IZIN 6. PENCABUTAN TETAP IZIN 7. DENDA ADMINISTRATIF 8. SANKSI ADMINISTRATIF LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 5 PMDN 80/2015
- 33. MASYARAKAT berhak memberikanmasukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan PERDA, PERKADA, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD MASUKAN MASYARAKAT DAPAT DILAKUKAN : a. Rapat Dengan Pendapat b. Kunjungan Kerja c. Sosialisasi d. Seminar, Lokakarya dan/atau diskusi
- 34.
- 35. KAIDAH YANG HARUSDIPERHATIKAN • KEPUTUSAN BUPATI BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, FINAL, DAN MENGIKAT • KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN • KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERATURAN DENGAN MATERI YANG DIATUR • KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU • TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UUAN YANG LEBIH TINGGI 35
- 36. PEDOMAN UMUM 1. KOPBUPATI MENGGUNAKAN LAMBANG GARUDA WARNA EMAS DENGAN PENULISAN JABATAN PEMBENTUK BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN TERSUSUN DIBAWAH LAMBANG GARUDA DAN DI TULIS DENGAN HURUF BOOKMAN OLD STYLE DENGAN SIZE FONT 14. 2. JENIS HURUF UNTUK KESELURUHAN PENULISAN KEPUTUSAN BUPATI ADALAH “BOOKMAN OLD STYLE” DENGAN SIZE FONT 12 SELAIN KOP BUPATI.
- 37. 3. JENIS KERTASADALAH F4 (21,5 CM X 33 CM) BERWARNA PUTIH DENGAN PRINT OUT MENGGUNAKAN TINTA WARNA HITAM. 4. PARAF/PENANDATANGANAN MENGGUNAKAN TINTA WARNA BIRU TUA 5. SK DITANDATANGANI DALAM 3 (TIGA) RANGKAP ASLI DAN YANG TERPARAF LENGKAP DIARSIPKAN OLEH BAGIAN HUKUM.
- 38. KERANGKA KEPUTUSAN BUPATI A.JUDUL B. PEMBUKAAN C. DIKTUM D. PENUTUP E. LAMPIRAN (JIKA DIPERLUKAN)
- 39. PARAF KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DINAS/BADAN 1.KEPALA DINAS/BADAN 2. SEKRETARIS ATAU KEPALA BIDANG 3. KASUBAG/KA. SEKSI UNIT INSTANSI 1. KEPALA BAGIAN/KA.UPTD 2. KASUBAG/KA. TATA USAHA Dilakukan secara berjenjang sesuai Eselonisasi oleh Pejabat Penanggungjawab Internal SKPD Pemrakarsa
- 40.
- 41. PARAF HIERARKI (2) BUPATIBARRU, (3) (1) SUARDI SALEH KETERANGAN : (1) PARAF KABAG HUKUM, SETDA; (2) PARAF ASISTEN YANG MEMBIDANGI; DAN (3) PARAF SEKRETARIS DAERAH.
- 42.
- 47. KARTU KONTROL (INSTRUMEN PENGENDALIANPENGKOREKSIAN SK INTERNAL BAGIAN HUKUM)
- 48.
- 49. KERANGKA LEGAL DRAFTING A.ASAS PEMBENTUKAN; B.MATERIMUATAN; C.TEKNIK PENYUSUNAN; 49
- 50. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.KEJELASAN TUJUAN; 2. KELEMBAGAAN / ORGAN PEMBENTUK YANG TEPAT; 3. KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI MUATAN; 4. DAPAT DILAKSANAKAN; 5. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN; 6. KEJELASAN RUMUSAN; DAN 7. KETERBUKAAN. 50
- 51. ASAS MATERI MUATAN PERATURANPERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. PENGAYOMAN; 2. KEMANUSIAAN; 3. KEBANGSAAN; 4. KEKELUARGAAN; 5. KENUSANTARAAN; 6. BHINNEKA TUNGGAL IKA; 7. KEADILAN; 8. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN; 9. KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM ; 10. KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN. 51
- 52. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS 1.SDM (LEGAL DRAFTER/LD) 2. PROSEDUR PENYUSUNAN 3. TEKNIK PENYUSUNAN MATERI 4. PENGGUNAAN BAHASA PER-UUAN 52
- 53. ARDI SUSANTO KASUBAG PERUNDANG-UNDANGANPADA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BARRU. NIP. 19831210 200604 1 009 PANGKAT : PENATA TINGKAT I/ IIID FACEBOOK : ARDI DRAFTER HP. : 081 355 555 453 EMAIL : ARDIBARRU@GMAIL.COM
Editor's Notes
- #5 POLITIK HUKUM: Kebijakan Dasar untuk menetukan arah bentuk, isi hukum yg akan dibentuk & dilaksanakan oleh pemerintahan negara MATERI MUATAN: Pasal 236 ayat (3) & (4), Pasal 237 ayat (1) UU 23/14 TERTIB IMPLEMENTASI : bermakna bahwa setelah perda selesai diundangkan, maka tidak berarti bahwa perda tersebut sudah bisa terlaksana dengan sendirinya, masih diperlukan langkah2 hkm selanjutnya agar perda bisa efektif. Antara lain SOSIALISASI
- #8 7