PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020 ----- https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q

1. PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Alinea 4 :
”….yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa…“

3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA DIBENTUK
OLEH PEMERINTAH DESA
BERDASARKAN PEDOMAN YANG
DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN MENTERI YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri
 PP. No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo PP.
No. 47/2015 tentang Perubahan atas PP. No. 43/2014.
 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 ttg
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda.
 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 ttg Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemda.
 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang
Kecamatan.
Pasal 153
PP. 47/2015
 Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD.
 Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
 Undang-Undang No. 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan
Sosial
 Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 tentang Desa
 Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah
 PP. No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

4. FUNGSI DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH
 PEMERINTAH PUSAT
 PEMERINTAH PROVINSI
 PEMERINTAH KAB/KOTA
 PEMERINTAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN/DESA
PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN
PELAYANAN PUBLIK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN,
KUALITAS HIDUP DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
TENTRAM DAN TERTIB

5. UU 23/2014 TTG
PEMDA
UU 6/2014 TTG
DESA
UUD
1945
PP 12/2017
PP 45/2017
PP 47 /2015
PP 8 / 2016
PP2/2018 TTG SPM
PERPRES 11/2015
PERPRES 12/2015
PP 17/2018 TTG KECAMATAN
PEREMENDAGRI
18/2018
PERMENDAGRI
20/2018
PERMENDAGRI
130/2018
KELURAHAN
DESA
LOG FRAME KEBIJAKAN DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
M
U
T
A
T
I
S
M
U
T
A
N
D
I
S

7. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN
(DIBAGI ANTARA PUSAT &
PROVINSI & KAB/KOTA) DASAR
PELAKSANAAN OTDA
ABSOLUT
(MUTLAK KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT)
1. POLITIK LUAR
NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. AGAMA
6. MONETER &
FISKAL
NASIONAL
PILIHAN (8)WAJIB
PELAYANAN
DASAR (6)
NON
PELAYANAN
DASAR (18)
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
(menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan)
1. PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN PERSATUAN
KESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR
SARA
4. PKS;
5. KOORDINSASI TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA DI
DAERAH;
6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI;
7. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP
KEWENANGAN DAERAH/ TDK
DILAKSANAKAN INSTANSI
VERTIKAL
APBNAPBN
FORKOPIMDAFORKOPIMDA
URUSAN PEMERINTAHAN
PMD

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(URUSAN PEMERINTAH TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)
 PEMERINTAH PUSAT
 PEMERINTAH PROVINSI
 PEMERINTAH KAB/KOTA
URUSAN WAJIB
NON PELAYANAN
DASAR
M. BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1. PENATAAN DESA
2. KERJASAMA DESA
3. ADMINISTRASI PEMDES
4. LK, LA DAN MHA
(Lampiran UU 23 Tahun 2014 Huruf M)

9. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SUB BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan yang
bergerak di bidang
pemberdayaan Desa
tingkat nasional.
Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat Daerah
provinsi serta pemberdayaan
masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat
yang sama berada di lintas Daerah
kabupaten/kota
a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota
dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
yang masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam Daerah kabupaten/ kota.
b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
dan lembaga adat tingkat Desa & Kelurahan
AGAR MAMPU MENJADI MITRA PEMDES DAN LURAH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10. PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
I. UMUM
ANGKA 5 Kelembagaan Desa
• Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu
lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat
dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
lembaga adat.
• Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat,
penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan
sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa.
Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya
mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama
Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga
Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih
secara demokratis oleh masyarakat Desa.

11. 11.
UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
BAB XII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 94
1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu
pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa,
ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat Desa.
4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah
wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah
ada di Desa.
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

12. 12.
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
I. UMUM
Point 11 Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti
rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan
keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan
masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga
kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa
dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat
Desa.
Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah
partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan,
pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang
mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di
tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat
lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

13. PP 43/2014
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 150
1.Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Penjelasan Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain rukun tetangga, rukun warga,
pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga
pemberdayaan masyarakat.

14. PP 43 / 2014
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 126
1. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi
bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga
kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah
Desa, dan pihak ketiga.
3. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum
kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung
kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

15. Pasal 127
1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa
melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan
secara swakelola oleh Desa;
b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan
mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan pembangunan Desa;
f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui
musyawarah Desa;
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

16. PP 47/2015
Pasal 153
Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa
dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang
ditetapkan dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri.

17. 17.
UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN
2009 TENTANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
 Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik
yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar
belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah
atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. (Pasal 1 angka 5)
 Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
angka 7)
 Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk (Pasal 12 ayat 1) :
a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat
yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu
memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan
sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

18. 18.
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN
2009 TENTANG
TENTANG
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Pasal 12 Ayat (1)
huruf b
 Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan”
antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi
kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial
masyarakat.
 Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain: nilai
kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan,
kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peranserta
organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat,
kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat),
tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana
sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.

19. POLITIK BUDAYA
EKONOMI
POLITIK BUDAYA
EKONO
MI
PARSIAL
(SEKTOR)
PARSIAL
(SEKTOR)
TERKAIT
(BIDANG)
TERKAIT
(BIDANG)
INTEGRAL
(DIMENSI)
INTEGRAL
(DIMENSI)
SOSIAL
POLTIK
SOSIAL
BUDAYA
SOSIAL
EKONOMI
TRANSFORMASI ASPEK KEHIDUPAN
MASYARAKAT
SOSIALSOSIAL

21. Permendagri No 18 Tahun 2018
Definisi LKD
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
selanjutnya disingkat LKD adalah
wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra Pemdes dalam
pemberdayaan masyarakat, ikut
serta dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat.
Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum
Permensos No 25 Tahun 2019
Definisi Karang Taruna
Karang Taruna adalah organisasi
yang dibentuk oleh
masyarakatsebagai wadah generasi
muda untuk mengembangkan diri,
tumbuh, dan berkembang atas dasar
kesadaran serta tanggung jawab sosial
dari, oleh, danuntuk generasi muda,
yang berorientasi pada tercapainya
kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum

22. Permendagri No 18 Tahun 2018
Pembentukan & Penatapan LKD
Pasal 3
1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan
masyarakat.
2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memenuhi persyaratan:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. berkedudukan di Desa setempat;
c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan
masyarakat Desa;
d. memiliki kepengurusan yang tetap;
e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan
LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Desa
Permensos No 25 Tahun 2019
Status, Kedudukan, Tugas, Dan
Fungsi
Pasal 5
1) Karang Taruna merupakan
organisasi yang dibentuk oleh
masyarakat sebagai potensi dan
sumber kesejahteraan sosial.
2) Karang Taruna berkedudukan di
Desa atau Kelurahan di dalam
wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

23. Permendagri No 18 Tahun 2018
Tugas & Fungsi LKD
Pasal 4
1) LKD bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan
kegiatan kepada Pemerintah Desa.
Pasal 7 ayat (3)
• Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam
menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan
pengembangan generasi muda.
Permensos No 25 Tahun 2019
Status, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 6
1) Karang Taruna memiliki tugas:
a. mengembangkan potensi generasi muda dan
masyarakat; dan
b. berperan aktif dalam pencegahan dan
penanggulangan permasalahan sosial melalui
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial serta program
prioritas nasional.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau
Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial,
badan usaha, atau masyarakat.
Pasal 38 ayat (2)
Kepala Desa atau lurah, melakukan pembinaan umum
Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang
Taruna di Desa atau Kelurahan.

24. JENIS-JENIS LKD DAN KARAKTER UMUM TUGAS DARI LKD
 Membantu Kepala Desa dalam bidang
pelayanan pemerintahan;
 Membantu Kepala Desa dalam menyediakan
data kependudukan dan perizinan;
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa .
Membantu Kepala Desa dalam
menyerap aspirasi masyarakat terkait
perencanaan pembangunan desa dan
menggerakkan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan desa
dengan swadaya gotong-royong
Membantu Kepala Desa dalam
menanggulangi masalah kesejahteraan
sosial dan pengembangan generasi muda
Membantu Kepala Desah dalam
peningkatan pelayanan sosial
dasar masyarakat desa; (Bidang
kesehatan)
Membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga.
LPM
POSYANDU
KARANG TARUNA
PKK
RT/RW

25. Permendagri No 18 Tahun 2018
Kepengurusan LKD
Pasal 8
1) Pengurus LKD terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan.
4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD
lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai
politik.
Permensos No 25 Tahun 2019
Keanggotaan & Kepengurusan Karang Taruna
Pasal 18 ayat 1
1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel
pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga
belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun
otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
Pasal 19
1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta
pemberdayaan Karang Taruna dibentuk
kepengurusan tingkat:
a. Desa atau Kelurahan;
b. kecamatan;
c. kabupaten/kota;
d. provinsi; dan
e. tingkat nasional.
2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna
antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan,
Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional
bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif,
komunikatif, dan kolaboratif.

26. Permensos No 25 Tahun 2019
Keanggotaan & Kepengurusan Karang Taruna
Pasal 20
1. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum
pengambilan keputusan masing- masing tingkatan dan harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan
pengabdian masyarakat.
2. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan
disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan
dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
3. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau
Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun
warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
5. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional
dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh
camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan
kewenangannya.
6. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti
selama 5 (lima) tahun.
Permendagri No 18 Tahun 2018
Hubungan Kerja LKD & LAD
Pasal 12
1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan
Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
2) Hubungan kerja LKD dan LAD
dengan Badan Permusyawaratan Desa
bersifat konsultatif.
3) Hubungan kerja LKD dan LAD
dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya di Desa bersifat koordinatif.

27. Permendagri No 18 Tahun 2018
Pembinaan & Pengawasan LKD
Pasal 13
1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan
pengawasan secara umum terhadap
pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan
LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.
2) Gubernur melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD
sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten/
Kota di wilayahnya.
3) Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD
sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pembentukan, pemberdayaan dan
pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra
Pemerintah Desa di Desa.
Permensos No 25 Tahun 2019
Pembinaan Karang Taruna
Pasal 36
Pembina Karang Taruna meliputi: a) pembina utama; b) pembina umum; c)
pembina fungsional; dan d) pembina teknis.
Pasal 37
Pembina utama Karang Taruna yaitu Presiden Republik Indonesia.
Pasal 38 ayat (1)
Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
meliputi:
a. tingkat nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
b. tingkat provinsi yaitu gubernur;
c. tingkat daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota;
d. tingkat Kecamatan yaitu camat; dan
e. tingkat Desa atau kelurahan yaitu kepala Desa atau lurah.
Pasal 39 ayat (1)
Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c:
a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial;
b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi;
c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
dan
d. tingkat Kecamatan yaitu kepala seksi sosial pada kantor Kecamatan.
Pasal 40 ayat (1)
Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
a. tingkat nasional yaitu Menteri Sosial dan/atau kepala lembaga terkait.
b. tingkat provinsi yaitu kepala dinas sosial daerah provinsi dan/atau instansi
terkait; dan
c. tingkat kabupaten/kota yaitu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/atau instansi terkait.

28. MENYANGKUT
KEDUDUDUKAN DAN
TATA KELOLA
KELEMBAGAAN
SEBAGAI LKD
ARAH KEBIJAKAN TAHAPAN PEMBINAAN KARANG TARUNA
DI DESA
PENATAAN
MENYANGKUT
PENINGKATAN
KAPASITAS (BAIK
PENGURUS MAUPUN
KELEMBAGAANYA)
MENYANGKUT FASILITASI
PENGEMBANGAN TUGAS
DAN FUNGSI, PEMBERIAN
AKSES DAN KERJASAMA
PEMBERDAYAAN PENDAYAGUNAAN
PEMERINTAH
PEMPROV
PEMKAB/KOTA
KECAMATAN/
DESA
PERBUP/PERWAL
DAN PERDES
(LEADING SECTOR
DINAS PMD)
TUSI
DINAS PMD DAN
DINAS SOSIAL
PROGRAM/KEGIATAN
OPD

29.  KEBIJAKAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
 PROGRAM DAN KEGIATAN
SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN FASILITASI DAN ADVOKASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIMTEK KEMITRAAN DAN
KEWIRAUSAHAAN
PENGHARGAAN
29
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA
(PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, Dan PEMDES)
 FASILITASI
 ADVOKASI/PENDAMPINGAN
 PENDIDIKAN
 PELATIHAN
 BIMTEK KEMITRAAN/KERJASAMA
 BIMTEK KEWIRAUSAHAAN
 Lomba Karang Taruna

30. PENDANAAN KARANG TARUNA
1. OPERASIONAL
2. PROGRAM DAN
KEGIATAN
1. OPERASIONAL
2. PROGRAM DAN
KEGIATAN
1. GOTONG ROYONG
2. ADVOKASI DAN
PENDAMPINGAN
1. SUMBANGAN
2. CSR (KEMITRAAN)
3. HASIL USAHA
APBN
DAN
APBD
PARTISIPASI
MASYARAKAT
APB DESA
SUMBANGAN
DAN
SWADAYA

31. LKD KOMPONEN
KARANG TARUNA
STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KARANG TARUNA
KONSOLIDASI
KELEMBAGAAN
DESA
(Pemdes, BPD, LAD,
BUMDesa)
BIDANG
(penyelenggaraan
Pemerintahan; pelaksanaan
Pembangunan; pembinaan
kemasyarakatan,
:pemberdayaan masyarakat)
SINERGI PARTISIPASI AKTIF
1. Bumdes
2. Pihak Ketiga
3. Karang Taruna
4. Antar Desa
KERJASAMA
KARANG TARUNA SEBAGAI
MITRA PEMERINTAH DESA

32. 32
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

33. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DOKUMEN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
RPJM
Desa
RKP
Desa
APB
Desa
6 THNMasa Berlaku
konten
1 THN
1 THN
Masa Berlaku
Konten
Masa Berlaku
konten
Rencana Kegiatan Bidang
Visi, Misi, & Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Mulai Disusun
Paling ambat Mulai Bulan Juni tahun
berjalan
Mulai Disusun
Paling lambat Mulai Bulan Juli tahun berjalan & akhir
Sept harus sudah ditetapkan
Renc. Penyelengg. pem-an desa, pelaks. Pemb., binmas & PMD
1. Evaluasi pelaks. RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas prog./giat & anggaran desa yg dikelola desa;
3. Prioritas prog./giat & anggaran desa yg dikelola melalui kerjasama antar-
desa & pihak ketiga
4. Rencana prog./giat & anggaran desa yg dikelola desa sbg kew.
penugasan dari pem, pemda prov & kab/ kota;
5. Pelaksana kegiatan desa yg terdiri atas unsur perangkat dan/ atau unsur
masy. desa
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan

34. PROSES UMUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (RPJM Desa)
RPJM
Desa
Musdes
bahas
L
A
P
A
O
R
A
N
KADES
LANGKAH-LANGKAH
Ikut sertakan masy.
RPJM Desa
pembentukan
tim penyusun
RPJM Desa (Psl
8 Permendagri
114/2014)
Menyelengg. penyusunan
Mempertimbangkan kondisi objektif desa &
prioritas pembangunan kab./ kota
Susunan:
1. Kades selaku pembina
2. Sekdes selaku ketua
3. Ketua LPM selaku Sekretaris
4. Anggota yg berasal dari : LPM, KPM,
& unsur masy.
Jumlahnya:
min 7 Max: 11 &
harus
mengikutkan
serakan
perempuan
Ditetap-kan
dengan Kep.
Kades
Tugas:
a. penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan ranc. RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan ranc. RPJM Desa.
1
2
BPD
3
Bahan Masukan susun Ranc. RPJMDesa
1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2. Rumusan arah kebijakan pemb. desa
yang dijabarkan dari visi dan misi kades; &
3. Rencana prioritas giat penyelengg. Pem-
an desa, pemb. desa, binmas desa, & PMD
Hasilnya dituangkan dlm
berita acara &.
menjadi pedoman bagi
pemerintah Desa dlm
menyusun RPJM Desa
4 5
6
R
a
n
c
.
R
P
J
M
D
e
s
Selenggarakan
Musrenbangdes
7
Membahas & Menyepakati Ranc. RPJM DESA Dituangkan dalam BERITA ACARA
Susun Ranc.
Perdes ttg
RPJMDesa
8
Membahas & sepakati bersama BPD
Ranc. Perdes Ttg
RPJM Desa
OUT
PUT

35. PROSES UMUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)
RKP
Desa
MUSDES
KADES
LANGKAH-LANGKAH
Ikut sertakan masy.Susun RKP
Desa
Minta Sempurnaan Ranc. RKP
Desa Berdasarkan Hasil
Kesepakatan Musrenbangdes
Dasar penetapn RAPBDes
Bentuk Tim
Penyusun RKP
Desa (Psl 33
Permendagri
114/2014)
Susunan:
1. Kades selaku
pembina
2. Sekdes selaku ketua
3. Ketua LPM selaku
Sekretaris
4. Anggota yg berasal
dari : LPM, KPM, &
unsur masy.
Jumlahnya:
min 7 Max:
11 & harus
mengikutkan
sertakan
perempuan
Dibentuk
paling
lambat
Bulan Juni
& Ditetap-
kan
dengan
Kep.
Kades
Melaks. Kegiatan:
1. pencermatan pagu indikatif desa
dan penyelarasan prog/giat
masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen
RPJM Desa;
3. penyusunan ranc. RKP Desa; &
4. penyusunan ranc. daftar usulan
RKP Desa.
1 2
BPD
3
selenggarakan
1. Mencermati Ulang
Dokumen RPJM Desa;
2. Menyepakati Hasil
Pencermatan Ulang
Dokumen RPJM Desa
Dituangkan Dalam Berita
Acara
Menjadi Pedoman
Kades Dlm
Menyusun RKP
Desa.
4
Selenggarakan
Musrengbangdes
5
Kesepakatan
Dituangkan Dlm
Berita
Acara
mengacu info pemkab ttg pagu indikatif
6
Susun Ran. Perdes
Ttg RKPDesa
7

36. T A H U N 2 0 1 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Siklus Desa tahun ke II - VI
MUSRENBANGDES
**) Penyusunan RKP
Desa **) PengUndngan
PerDes APBDes
Integrasi kegiatan ke dalam RKP Desa dan APBDES
Mu Des *) Peny RKP
Des : Pencermatan
RPJM Desa MUS BPD ****)
RAPBDesa
Evaluasi
RAPBDesa
Musyawarah Desa
Pembahasan hasil Usulan
kegiatan di Desa (LKD-LAD)
MUS BPD ***) Penyepakatan Ranc
Perdes
RKP Desa
Menyesuaikan waktu setelah
penetapan KUA/PPAS KAB/KOT
Penyusunan dan
penyampaian Ran
usulan kegiatan RT/RW

37. 37
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

38. Pelaksana
Permendagri 20/2018
Pasal 7
 Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan
anggaran dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang karena sifat dan jenisnya
tidak dapat dilakukan sendiri (dahulu dikenal dengan sebutan TPK).
 Tim berasal dari unsur :
Unsur perangkat Desa (pelaksana kewilayahan)
Lembaga kemasyarakatan Desa; dan atau
Masyarakat
Tim terdiri dari : ketua, sekretaris, dan anggota
 Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa
 Tim ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa

39. 39
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN LKD DAN LAD
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

40. Panitia Pilkades
UU 6 Thn 2014
Pasal 32
 LKD ikut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan Pilkades
dengan menjadi Panitia Pilkades
 Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala
Desa.
 Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
 Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
Unsur perangkat Desa
Lembaga kemasyarakatan Desa; dan
Tokoh Masyarakat Desa

41. 41
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN LKD DAN LAD
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

42. Kerjasama antar-Desa
PP 43 Thn 2014
Pasal 144
 LKD terlibat dalam melaksanakan kerjasama antar desa melalui
wadah BKAD.
 Badan Kerjasama antar-Desa (BKAD) terdiri atas :
Pemerintah Desa
Anggota BPD
Lembaga kemasyarakatan Desa
Lembaga Desa lainnya; dan
Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender

43. 43
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN LKD DAN LAD
DALAM MENGELOLA BUMDESA

44. Pengelola BUMDesa
PP 43 Thn 2014
Pasal 132
 LKD dilarang rangkap jabatan sebagai pelaksana operasional
BUMDesa.
 Organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas :
 Penasihat dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
 Pelaksana Operasional; merupakan perseorangan yang
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
 Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang
melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa
dan lembaga kemasyarakatan Desa.

45. 45
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
BIDANG KEGIATAN APB DESA
TERKAIT DENGAN LKD DAN LAD
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018

46. 46
BELANJA DESA BERDASARKAN Pasal 100 PP 11 TAHUN 2019
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
untuk mendanai:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan
Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.
b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
untuk mendanai:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat
Desa lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
c. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber
dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

47. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. Format Kode Rekening
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat
reguler)
1 4 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
1 4 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1 5 Sub Bidang Pertanahan
1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa
1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan
Permendagri 20 Tahun 2018

48. 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat
/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)
Skala Lokal Desa
3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 2 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat
Desa
3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3 2 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. Format Kode Rekening
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

49. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. Format Kode Rekening
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3 3 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3 3 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3 3 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3 3 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3 3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3 3 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 4 03 Pembinaan PKK
3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
Contoh Program dan Kegiatan

50. Terima Kasih