Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan) Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang undangan Desa

1. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pedoman pembentukan
dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan desa diatur
dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2002
tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa perlu diadakan penyesuaian
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Perundang-undangan Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

2. 2
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Tata Hubungan antar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Nunukan (Lembar Derah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 06
Seria D Nomor 04);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas– luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. 3
sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal–usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan
Kepala Desa.
14. Muatan materi Peraturan Desa adalah materi yang dimuat dalam peraturan desa sesuai
dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.
BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, meliputi :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan;dan
g. keterbukaan .

4. 4
BAB III
JENIS PERUNDANG-UNDANGAN DESA
Pasal 3
Jenis Peraturan Perundang-undangan Pada Tingkat Desa adalah:
a. peraturan desa;
b. peraturan Kepala Desa;dan
c. keputusan Kepala Desa.
BAB IV
MATERI MUATAN
Pasal 4
(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
(3) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh
memuat sanksi terhadap masyarakat yang telah diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang kedudukannya lebih tinggi .
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .
Pasal 5
Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan kepala Desa
dan/atau Keputusan Kepala Desa.
Pasal 6
Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah
penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
Pasal 7
Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah
penjabaran pelaksanaan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
Pasal 8
Materi muatan Peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. 5
BAB V
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
Bagian Pertama
Persiapan Pembentukan
Pasal 8
Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul
inisiatif BPD.
Pasal 9
Peraturan desa yang merupakan prakrsa dari Pemerintah Desa, disiapkan oleh Kepala Desa
dengan melalui tahapan :
a. pembentukan Tim Perumus oleh Kepala Desa;
b. penyusunan rancangan peraturan desa;dan
c. penyampaian rancangan peraturan desa kepada pimpinan BPD.
Pasal 10
Peraturan Desa yang merupakan usul inisiatif BPD, disiapkan oleh BPD dengan melalui
tahapan :
a. pembentukan Tim Perumus oleh Pimpinan BPD;
b. penyusunan rancangan peraturan desa;dan
c. penyampaian rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Pasal 11
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rapat
Musyawarah Paripurna BPD.
Pasal 12
Apabila Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi
yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan desa yang disampaikan oleh
BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa sebagai bahan
untuk dipersandingkan.

6. 6
Pasal 13
(1) Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), dapat melibatkan masyarakat sebagai pencerminan partisipasi dan aspirasi
masyarakat desa dalam penyusunan Peraturan Desa.
(2) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap
rancangan Peraturan Desa.
(3) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(4) Hak masyarakat dalam ketentuan ini diatur dalam tata tertib BPD.
Pasal 14
(1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD dan
Kepala Desa.
(2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Desa
Pasal 15
(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa
disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.
Pasal 16
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Kepala
Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
Pasal 17
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan
Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Penataan Ruang Desa yang
telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling
lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

7. 7
(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.
(4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan kepada Camat.
Bagian Keempat
Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 18
(1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, sebagai
bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dibatalkan oleh Bupati.
(3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan
Desa.
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa.
(5) Penghentian pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala
Desa harus memperbaiki Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
Bagian Kelima
Pengundangan dan Penyebarluasan
Pasal 19
(1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan dengan
memuatnya dalam Berita Daerah.
(2) Pemuatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Sekretaris Daerah.
Pasal 20
Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan
diundangkan dalam Berita Daerah .
Pasal 21
Warga masyarakat Desa yang bersangkutan harus mematuhi Peraturan Desa yang telah
diundangkan dengan dimuatnya dalam Berita Daerah .

8. 8
BAB VI
PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
Pasal 22
(1) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat, sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat
7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(2) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.
(3) Keputusan Pembatalan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa.
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
(5) Penghentian pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala Desa
harus memperbaiki Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 23
(1) Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
(2) Pemuatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Sekretaris Daerah.
(3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan oleh
Pemerintah Desa.
BAB VII
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
Pasal 24
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa dilakukan sesuai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

9. 9
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 22 Seri E Nomor 08), dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Keputusan
Bupati.
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Desember 2006
BUPATI NUNUKAN,
H. ABDULHAFID ACHMAD

10. 10
Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 5 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ZAINUDDIN HZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI D
NOMOR 12
LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR TAHUN
2006 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA.
PERATURAN DESA............. 1
KECAMATAN....................... 2
KABUPATEN........................ 3
NOMOR................................. 4
TENTANG............................. 5
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 6
KEPALA DESA.................... 7
Menimbang : a.bahwa..................................................................; 8
b.bahwa..................................................................; 8
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang...;8
Mengingat : 1.Undang-Undang.....................................................; 9
2.Undang-Undang.....................................................; 9
3.Peraturan Pemerintah.............................................; 9
4.Peraturan Presiden.................................................; 9
5.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.................; 9
6.Peraturan Desa.......................................................; 9
Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa...; 10
dan
Kepala Desa...................; 10
MEMUTUSKAN:.........; 11
Menetapkan : PERATURAN DESA..............................................
KECAMATAN........................................................

11. 11
KABUPATEN NUNUKAN....................................
TENTANG............................................................... 12
BAB I
KETENTUAN UMUM..........................
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Desa adalah...............................................
2. Pemerintahan Desa adalah........................................... 13
BAB II
KETENTUAN ..........
Bagian Pertama
Tata Cara Rapat Desa
Pasal 2
......................................................................................... 14
BAB.............
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.............
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nunukan............................................................................ 15
Ditetapkan di............... 16
pada tanggal................ 17
KEPALA DESA........... 18
................. 19
...................................... 20
Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal......................................................................................... 21
SEKRETARIS DAERAH,.......................................... 22
................................................... 23
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN......NOMOR.....
SERI............. 24

12. 12
KETERANGAN
1. Nama Desa
2. Nama Kecamatan
3. Nama Kabupaten
4. Nomor Peraturan
5. Nama Peraturan
6. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
7. Kepala Desa Yang Membuat Peraturan Desa
8. Alasan-Alasan/Pertimbangan-Pertimbangan Pembentukan Peraturan Desa
9. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Desa
10.Frase Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
11.Frase MEMUTUSKAN
12.Penulisan Kembali Nama/Judul Peraturan Desa
13.Definis-Definisi/Pengertian-Pengertian
14.Materi Peraturan Desa Yang Terdiri Dari Pasal-Pasal, Penggolongan Kedalam BAB (Jika
Ada),Bagian-Bagian (Jika Ada)
15.Perintah Pengundangan Peraturan Desa Kedalam Berita Daerah
16.Nama Tempat Penetapan Peraturan Desa
17.Tanggal Ditetapkan Peraturan Desa
18.Nama Desa
19.Tanda Tangan Kepala Desa Yang Bersangkutan
20.Nama Kepala Desa Yang Bertanda Tangan
21.Tanggal Pengundangan Peraturan Desa
22.Pejabat Yang Mengundangkan Peraturan Desa
23.Nama Sekretaris Daerah
24.Tahun, Nomor Dan Seri Pengundangan Peraturan Desa Dalam Berita Daerah