OPTIMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
•Download as PPTX, PDF•
9 likes•13,651 views
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Similar to OPTIMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (20)
More from Ardi Susanto
More from Ardi Susanto (20)
OPTIMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 1. PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU ARDI SUSANTO, SH KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN, SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARRU Phone : 081355555453 DIPAPARKAN DALAM FGD SPALD BERSAMA IUWASH PLUS-USAID (BARRU, 26 NOV 2018)
- 2. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan pelayanan; 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 3. Peningkatan daya saing daerah PENINGKATAN EFISIENSI & EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMDA 1. Hubungan antara pemerintah pusat dgn daerah dan antar daerah; 2. Potensi dan keanekaragaman daerah; 3. Peluang dan tantangan persaingan global 1 2 ® Ditjen Otda_2015
- 3. UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PERMENDAGRI 1/2014 TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PERMENDAGRI 80/2015 TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 4. OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 17 (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. UU 23/2014 MEMASTIKAN PEMBANGUNAN HUKUM/KEBIJAKAN DI DAERAH, MENDUKUNG TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH
- 5. 1. Daerah berhak menetapkan KEBIJAKAN DAERAH untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 2. Daerah dalam menetapkan KEBIJAKAN DAERAH, WAJIB berpedoman pada NSPK yg telah ditetapkan o/Pemerintah Pusat 3. Dalam hal KEBIJAKAN DAERAH yg dibuat dlm rgk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah TIDAK mempedomani NSPK, Pemerintah Pusat MEMBATALKAN KEBIJAKAN DAERAH tsb. 4. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah Pusat belum menetapkan NSPK, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yg mjd kewenangan daerah
- 6. URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT PILIHAN (8) WAJIB (24) PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) S P M 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NSPK PEMERINTAHAN UMUM 1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. 2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan gol lainnya 4. Penanganan Konflik Sosial. 5. Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 8. KEDUDUKAN PERBUP DALAM HIERARKIHIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Bupati diakui keberadaannya dalam hierarki sehingga hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Pasal 7 & 8 UU 11/2011 ttg PEMBENTUKAN PUU)
- 9. PERATURAN BUPATI YANG SELANJUTNYA DAPAT DISINGKAT PERBUP ADALAH PERATURAN BUPATI BARRU PENGERTIAN PERATURAN BUPATI
- 10. KEWENANGAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH; ATAU KUASA ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 11. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA 2. UU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARRU-SULAWESI SELATAN 3. UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TTG PPP 4. PERATURAN YG MENDELEGASIKAN 5. PERMENDAGRI 80 THN 2015 TTG PEMBENTUKAN PHD 6. PERATURAN DAERAH 7. PERATURAN PUUAN SEKTORAL SESUAI DGN MATERI MUATAN PERBUP
- 12. TERTIB KEWENANGAN UU 23 TAHUN 2014 TERTIB SUBSTANSI POLKUM MATERI MUATAN AZAS HUKUM TERTIB PROSES PEMBENTUKAN UU 12/2011 PERMENDAGRI 80/2015 TERTIB ADMINISTRASI TERTIB REGULASI DALAM PENYUSUNAN PERBUP
- 14. PERENCANAAN PERBUP PERENCANAAN PERATURAN BUPATI ATAS AMANAH PERATURAN DAERAH B’PEDOMAN PD KETENTUAN PUUAN RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DALAM PROPEMPERDA (1 Tahunan) DIUSULKAN O/ PERANGKAT DAERAH
- 15. BUPATI TIM PEMBAHASAN 1. SKPD PEMRAKARS A 2. BAGIAN HUKUM 3. PD TERKAIT 4. LEGAL DRAFTER DITETAPKAN DGN KEP BUPATI KETUA TIM & PD PEMRAKAR SA SEKDA HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERBUP OLEH BAGIAN HUKUM PARAF PERSETUJUA N DRAFT PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
- 16. TAHAP AWAL PENYUSUNAN • NASKAH AWAL DISUSUN OLEH KEPALA PD • DAPAT MELIBATKAN PD LAIN, INSTANSI LAIN, & MASY PERANGKAT DAERAH • DRAFT SK TIM PEMBAHASAN/PENYUS UN; DAN • NASKAH RANCANGAN PERBUP (SOFT/HARD COPY) DRAFT • FASILITASI PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN BAGIAN HUKUM
- 17. SK TIM PEMBAHASAN KETUA : KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM ANGGOTA : SESUAI KEBUTUHAN Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk maka Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan.
- 18. TUGAS TIM MELAPORKAN PERKEMBANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH MEMBERIKAN PARAF KOORDINASI PADA TIAP HALAMAN RANCANGAN YANG TELAH SELESAI DIBAHAS MENGAJUKAN RANCANGAN PERBUP YANG TELAH DIPARAF KOORDINASI KEPADA BUPATI MELALUI SEKRETARIS DAERAH
- 19. PERAN SEKRETARIS DAERAH 1. DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENYEMPURNAN TERHADAP RANCANGAN PERBUP 2. MEMBERIKAN PARAF KOORDINASI SETELAH DIPARAF OLEH TIM PADA TIAP LEMBAR HALAMAN 3. MENYAMPAIKAN RANCANGAN KEPADA BUPATI
- 20. PENANDATANGANAN PENANDATANGANAN PERBUP DILAKUKAN DALAM RANGKAP 3 (TIGA) ASLI PENDOKUMENTASIAN DILAKUKAN OLEH : 1. SEKRETARIS DAERAH 2. BAGIAN HUKUM 3. PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
- 21. PENOMORAN REGISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH PADA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BAGIAN HUKUM MENGGUNAKAN NOMOR BULAT DAN DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH DIMUAT DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) NASIONAL/DAERAH
- 22. 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN 4. PENGHENTIAN TETAP KEGIATAN 5. PENCABUTAN SEMENTARA IZIN 6. PENCABUTAN TETAP IZIN 7. DENDA ADMINISTRATIF 8. SANKSI ADMINISTRATIF LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 5 PMDN 80/2015
- 23. Lanjutan … PERDA & PERKADA dilarang bertentangan dengan KETENTUAN P’UU-AN YG LBH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM dan/atau KESUSILAAN BERTENTANGAN DGN KEPENTINGAN UMUM, meliputi : terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat terganggunya akses terhadap pelayanan publik terganggunya ketentraman dan ketertiban umum terganggunya kegiatan ekonomi utk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diskriminasi thd suku, agama, kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender
- 24. PEMBATALAN PERBUP BUPATI GUBERNUR (GSWPP) WAJIB MENYAMPAIKAN PERBUP PALING LAMA 7 HARI SETELAH DITETAPKAN BUPATI/WALIKOTA YG TDK MENYAMPAIKAN PERDA & PERBUP/WALKOT DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS DR GUB (GSWPP)
- 25. MASYARAKAT berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan PERDA, PERKADA, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD MASUKAN MASYARAKAT DAPAT DILAKUKAN : a. Rapat Dengan Pendapat b. Kunjungan Kerja c. Sosialisasi d. Seminar, Lokakarya dan/atau diskusi
- 28. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Kejelasan tujuan; 2. Kelembagaan / organ pembentuk yang tepat; 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. Dapat dilaksanakan; 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Kejelasan rumusan; dan 7. Keterbukaan. 28
- 29. ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. Pengayoman; 2. Kemanusiaan; 3. Kebangsaan; 4. Kekeluargaan; 5. Kenusantaraan; 6. Bhinneka Tunggal Ika; 7. Keadilan; 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9. Ketertiban dan kepastian hukum ; 10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 29
- 30. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS 1. SDM (LEGAL DRAFTER/LD) 2. PROSEDUR PENYUSUNAN 3. TEKNIK PENYUSUNAN MATERI 4. PENGGUNAAN BAHASA PER-UUAN 30
- 31. KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERATURAN DENGAN MATERI YANG DIATUR KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UUAN YANG LEBIH TINGGI 31
- 32. TEKNIK PENYUSUNAN DITUANGKAN DALAM STRUKTUR KERANGKA PERBUP, SBB: A. PENAMAAN B. PEMBUKAAN C. BATANG TUBUH D. PENUTUP E. LAMPIRAN (BILA DIPERLUKAN) 32
- 33. PENAMAAN/JUDUL SETIAP PERBUP MEMPUNYAI PENAMAAN MEMUAT KETERANGAN MENGENAI JENIS, NOMOR, TAHUN, NAMA PRODUK HUKUM YG DIATUR NAMA PRODUK HUKUM DIBUAT SINGKAT JUDUL DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TANPA DIAKHIRI TANDA BACA JUDUL TIDAK BOLEH DISINGKAT 33
- 34. Contoh Penulisan Penamaan/Judul: Jenis Peraturan Bupati BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 34
- 35. PEMBUKAAN FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JABATAN PEMBENTUK PERBUP KONSIDERANS DASAR HUKUM FRASA PENETAPAN 35
- 36. Contoh Penulisan Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha esa dan Jabatan Pembentuk Perdes DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARRU, 36
- 37. Contoh Penulisan Konsiderans : Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal..... Peraturan... maka perlu........; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Barru tentang .....: 37
- 38. Contoh Penulisan Frasa Penetapan MEMUTUSKAN : 38 MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.
- 39. BATANG TUBUH KETENTUAN UMUM MATERI YANG DIATUR KETENTUAN SANKSI (KALAU ADA) KETENTUAN PERALIHAN (KALAU ADA) KETENTUAN PENUTUP 39
- 40. GAMBARAN PENULISAN BATANG TUBUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (Isi Pasal 1) BAB II (Judul Bab) Pasal ... (Isi Pasal) BAB III (Judul Bab) Bagian Kesatu (Judul Bagian) Paragraf Kesatu (Judul paragraf) Pasal …. (Isi ayat) 40
- 41. KETENTUAN UMUM BATASAN DARI PENGERTIAN SINGKATAN YANG DIGUNAKAN HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM YG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA. 41
- 42. MATERI YANG DIATUR Semua obyek diatur secara sistematik Landasan hukum materi yang diatur Tatacara penulisan materi yang akan diatur 42
- 43. KETENTUAN PERALIHAN Untuk menghindari kekosongan hukum Mempertemukan antara asas sebelum berlakunya dan setelah berlakunya ketentuan baru Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan penyimpangan terhadap ketentuan baru. 43
- 44. KETENTUAN PENUTUP Penetapan mulai berlakunya produk hukum Penunjukan pejabat yang diberikan kewenangan utk melaksanakan hal tertentu 44
- 46. PERUBAHAN Bertujuan untuk menambah atau menambah ketetentuan baru; Dilakukan untuk menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain Perubahan disertai alasan atau pertimbangan sehingga harus diubah 46
- 47. PERUBAHAN Hanya berisi 2 Pasal Pasal I Memuat segala sesuatu yang diubah Pasal II Memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati tersebut 47
- 48. PENCABUTAN TERBAGI ATAS : 1. PENCABUTAN DENGAN PENGGANTIAN (cermati klausul menimbang dan ketentuan penutup) 2. PENCABUTAN TANPA PENGGANTIAN (hanya dua Pasal : Pasal 1 berisi tentang pencabutan produk hukum daerah dan Pasal 2 berisi mulai berlakunya Perbup Pencabutan) 48
- 49. ARDI SUSANTO Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Barru. NIP. 19831210 200604 1 009 Pangkat : Penata Tingkat I/ IIId Facebook : Ardi Drafter HP. : 081 355 555 453 Email : ardibarru@gmail.com
Editor's Notes
- UU 32 TH 04 DAN PMDN 1 -> ADA TAHAPAN KLARIFIKASI UU 23 TH 14 DAN PMDN 1 -> LGS PEMBATALAN
- 6
- POLITIK HUKUM: Kebijakan Dasar untuk menetukan arah bentuk, isi hukum yg akan dibentuk & dilaksanakan oleh pemerintahan negara MATERI MUATAN: Pasal 236 ayat (3) & (4), Pasal 237 ayat (1) UU 23/14 TERTIB IMPLEMENTASI : bermakna bahwa setelah perda selesai diundangkan, maka tidak berarti bahwa perda tersebut sudah bisa terlaksana dengan sendirinya, masih diperlukan langkah2 hkm selanjutnya agar perda bisa efektif. Antara lain SOSIALISASI