Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
•Download as PPTX, PDF•
15 likes•14,786 views
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Similar to Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd (20)
More from Ardi Susanto
More from Ardi Susanto (20)
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
- 1. Dibawakan dalam Bimtek Optimalisasi Tupoksi BPD Kerjasama PEMDA BARRU dengan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN (LP2M UNHAS) Tahun 2018 ARDI SUSANTO, SH KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN PEMDA BARRU (Phone/WA : 081 355 555 453) MUSYAWARAH DESA, TEKNIK PERSIDANGAN DAN TATA TERTIB BPD UNIVERSITAS HASANUDDIN
- 2. BRAINSTORMING FILOSOFI PANCASILA SILA KEEMPAT : “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN” 1. KERAKYATAN : DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT 2. HIKMAT KEBIJAKSANAAN : PENGGUNAAN AKAL FIKIRAN DAN MORAL UNTUK INTEGRITAS BANGSA, KEPENTINGAN RAKYAT, DAN SESUAI NURANI. 3. PERMUSYAWARATAN : CARA KHAS BANGSA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH UNTUK MUFAKAT 4. PERWAKILAN : METODE PELIBATAN RAKYAT TURUT SERTA DALAM BERBANGSA/BERNEGARA.
- 3. DASAR KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 1 (2). KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR. PASAL 18B (2). “NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”
- 4. DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UU 6/2014 3. PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA 4. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 4
- 5. SIAPA BADAN PERMUSYAWARAT AN DESA...??? FUNGSI: A. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA; B. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA; DAN C. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA. PENGERTIAN: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS. PASAL 1 (4) UU 6/2014 5
- 6. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HAK BPD 1. MENGAWASI DAN MEMINTA KETERANGAN PEMDES 2. MENYATAKAN PENDAPAT 3. MENDAPATKAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN TUPOKSINYA HAK ANGGOTA BPD • MENGAJUKAN USUL RANCANGAN • MENGAJUKAN PERTANYAAN • MENYAMPAIKAN USUL/PENDAPAT • MEMILIH DAN DIPILIH • MENDAPAT TUNJANGAN 6
- 7. STRUKTUR PERMENDES 5/ 2015 PEDOMAN TATIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAB IV HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS BAB V PENUTUP 7
- 9. MUSYAWARAH DESA ADALAH MUSYAWARAH ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS. PENGERTIAN MUSYAWARAH DESA (PERMENDES 2/2015) 9
- 10. 7 HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DAPAT DI-MUSDES-KAN 1. PENATAAN DESA 2. PERENCANAAN DESA 3. KERJASAMA DESA 4. RENCANA INVESTASI MASUK KE DESA 5. PEMBENTUKAN BUMDES 6. PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET 7. KEJADIAN LUAR BIASA 10
- 11. PERBEDAAN MUSDES DAN MUSYAWARAH BPD MUSDES 1. ESKTERNAL (PEMDES, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT) 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK HAL YANG STRATEGIS 3. SAH JIKA SEPAKAT ATAU SUARA TERBANYAK 4. HASIL KEPUTUSAN DALAM BENTUK KESEPAKATAN DALAM BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI BERSAMA KETUA BPD DAN KADES MUSYAWARAH BPD 1. INTERNAL (HANYA BPD) 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD 3. SAH JIKA DISETUJUI OLEH ½ PLUS 1 DARI JUMLAH ANGGOTA BPD 4. HASIL KEPUTUSAN BPD DILAMPIRI NOTULENSI OLEH SEKRETARIS BPD 11
- 12. KEDUDUKAN MASYARAKAT DALAM MUSDES HAK • MENDAPATKAN INFORMASI HAL STRATEGIS YANG AKAN DIBAHAS • MENGAWASI KEGIATAN MAUPUN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN • MENDAPAT PERLAKUAN SAMA DAN ADIL BAGI PESERTA • MENDAPAT KESEMPATAN YANG SAMA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT • MENERIMA PENGAYOMAN/PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN/TEKANAN SELAMA BERLANGSUNGNYA MUSDES KEWAJIBAN 1. MENDORONG GERAKAN SWADAYA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI MUSDES 2. MEMPERSIAPKAN DIRI 3. MENDORONG TERSELENGGARANYA MUSDES 4. MELAKSANAKAN NILAI PERMUSYAWARATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 12
- 13. PENDAMPINGAN MUSYAWARAH DESA DIDAMPINGI OLEH • PEMERINTAH DAERAH (DPMD) • CAMAT SELAKU KOORDINASI PENDAMPINGAN DI WILAYAHNYA • TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL • KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • ATAU PIHAK KETIGA 13
- 14. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA PASAL 5 SAMPAI PASAL 44 PERMENDES 2/2015 14
- 15. PASAL 80 PP 43/2014 PERATURAN PELAKSANAAN UU 6/2014 TTG DESA • MUSYAWARAH DESA DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA, DIIKUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT. • UNSUR MASYARAKAT : 1. TOKOH ADAT; 2. TOKOH AGAMA; 3. TOKOH MASYARAKAT; 4. TOKOH PENDIDIKAN; 5. PERWAKILAN KELOMPOK TANI; 6. PERWAKILAN KELOMPOK NELAYAN; 7. PERWAKILAN KELOMPOK PERAJIN; 8. PERWAKILAN KELOMPOK PEREMPUAN; 9. PERWAKILAN KELOMPOK PEMERHATI DAN PELINDUNGAN ANAK; DAN 10 PERWAKILAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN. • SELAIN ITU JUGA DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT. 15
- 16. TATA CARA PENYIAPAN MUSYAWARAH DESA 16 BPD DAN KADES •Mempersiapkan Rencana dalam dua bentuk yaitu : 1. Musdes Terencana dan 2. Musdes Mendadak RAB MUSDES TERENCANA disusun T.A. sebelumnya •Rencana Kegiatan meliputi Pemetaan aspirasi& Kebutuhan Masy, Panitia, Jadwal Kegiatan, Tempat, Sarana/Prasarana Pendukung, media pembahasan, peserta, undangan &Pendamping, dan pengolahan hasil Musdes •Utamakan swadaya dan efisiensi dengan cara menggabungkan pembahasan hal yang bersifat strategis
- 17. PANITIA MUSDES • KETUA : SEKRETARIS BPD • DIBANTU SECARA SUKARELA OLEH ANGGOTA BPD, KPMD, UNSUR MASYARAKAT, DAN PERANGKAT DESA • DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BPD YANG BERLAKU SELAMA 1 TAHUN DAN BERDASARKAN RENCANA KEGIATAN 17
- 18. •PADA HARI KERJA MAUPUN DILUAR HARI KERJA •SIANG ATAU MALAM HARI •KECUALI PADA HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI KEMERDEKAAN JADWAL KEGIATAN •HARUS BERADA DALAM WILAYAH DESA •DAPAT DI BALAI DESA, GEDUNG PERTEMUAN MILIK DESA, LAPANGAN, RUMAH WARGA, GEDUNG SEKOLAH ATAU TEMPAT LAYAK LAINNYA TEMPAT PENYELENGGARAAN •SEDIAKAN MELALUI SWADAYA GOTONG ROYONG UTAMAKAN YANG SUDAH ADA SESUAI KONDISI DESA •KENDARAAN, KONSUMSI, MEJA/KURSI, TENDA, PENGERAS SUARA, PAPAN TULIS, ATK •DALAM HAL TERTENTU DAPAT MEMINTA PEMDES UNTUK SEDIAKAN PEMBIAYAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG 18
- 19. MUSDES MENDADAK/TAK TERDUGA 1. SESUAI KONDISI OBYEKTIF SEBAGAI PENYEBAB DIADAKANNYA MUSDES MISALNYA : MUSDES KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 2. BPD RAPAT ANGGOTA UNTUK BAHAS&TETAPKAN : A. STATUS URUSAN DESA TERMASUK HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS B. RENCANA KEGIATAN DAN RAB KETENTUAN PENGATURAN BERLAKU MUTATIS MUTANDIS DENGAN MUSDES TERENCANA 19
- 20. PENYUSUNAN BAHAN PEMBAHASAN PEMDES FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSDES DENGAN SIAPKAN BAHAN PEMBAHASAN BAHAN PEMBAHASAN DISUSUN SESUAI ATURAN, KONDISI OBYEKTIF, DAN SPIRASI DAN DAPAT KONSULTASI DENGAN PAKAR/AHLI RAPAT ANGGOTA BPD BERITA ACARA RAPAT PANDANGAN RESMI BPD TENTANG HAL BERSIFAT STRATEGIS DI MUSDES PENYUSUNAN BAHAN PEMBAHSAN BPD BERSURAT KEPADA KEPALA DESA PERIHAL FASILITASI MUSDES (PENYIAPAN BAHAN DAN BIAYA) 20
- 21. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENYIAPAN JADWAL, TEMPAT, DAN SARANA/PRASARANA PENYIAPAN DANA PENYIAPAN SUSUNAN ACARA/MEDIA PEMBAHASAN PENGUNDANGAN PESERTA, UNDANGAN, DAN PENDAMPING 21
- 23. •PIMPINAN adalah KETUA BPD •SEKRETARIS : Anggota BPD, Unsur Masyarakat/KPMD yang juga PANITIA MUSDES •PEMANDU ACARA : Anggota BPD, Unsur Masyarakat/KPMD yang juga PANITIA MUSDES PIMPINAN, SEKRETARIS DAN PEMANDU ACARA •PESERTA harus menandatangani DAFTAR HADIR •MUSDES dimulai dan dibuka oleh PIMPINAN MUSDES apabila daftar hadir telah ditandatangani 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta MUSDES PENDAFTARAN PESERTA •SEKRETARIS BPD selaku KETUA PANITIA membacakan SUSUNAN ACARA sebelum dipimpin oleh PIMPINAN MUSDES serta meminta PERSETUJUAN PESERTA MUSDES •PESERTA MUSDES berhak mengajukan KEBERATAN/USULAN PERBAIKAN SUSUNAN ACARA PENJELASAN SUSUNAN ACARA 23
- 24. •PIMPINAN MUSDES mengumumkan penundaan jika telah masuk waktu sampai PALING LAMA 3 JAM •Jika batas waktu penundaan terpenuhi maka PIMPINAN MUSDES minta pertimbangan KADES dan PESERTA HADIR untuk menentukan waktu PALING LAMBAT 3 HARI untuk MUSDES KE-2 •MUSDES KE-2 tetap diselenggarakan meskipun jumlah PESERTA MUSDES tidak memenuhi ketentuan PENUNDAAN KEGIATAN JIKA TIDAK QUORUM •PIMPINAN MUSDES melakukan : •1. Meminta PEMDES MENJELASKAN pokok permasalahan sesuai BAHAN PEMBAHASAN •2. Meminta BPD menjelaskan PANDANGAN RESMInya •3. Meminta unsur Pemda menjelaskan Pandangan Resmi terhadap hal yang bersifat strategis •4. Meminta pihak-pihak terkait dengan materi menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap halyang bersifa strategis PENJELASAN MATERI PEMBICARAAN 24
- 25. TATA CARA PERMUSYAWARATAN •hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah. •Menentukan lama singkatnya waktu berbicara •Memperingatkan/meminta peserta akhiri pembicaraannya jika lampaui waktu atau menyimpang dari pokok pembicaraan. •Tidak beri kesempatan pada interupsi •Pindah ke tempat peserta jika ingin berbicara selaku Peserta MUSDES dengan memindahkan Pimpinan MUSDES ke Wakil Ketua/Anggota BPD •Meminta Peserta yang menganggu atau mengucapkan kata yang tidak layak, serta dapat meminta Peserta meninggalkan MUSDES bahkan secara paksa •Menunda atau menghentikan MUSDES paling lama 24 jam jika sasana tidak kondusif PIMPINAN MUSDES • Tidak boleh diganggu selama berbicara sampaikan aspirasinya • Hanya berbicara jika diberi kesempatan oleh PIMPINAN MUSDES • Tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategi PESERTA MUSDES 25
- 26. KEDUDUKAN PENDAMPING DESA, UNDANGAN, PENINJAU, DAN WARTAWAN PENDAMPING DESA •Dapat diminta membantu jalannya MUSDES •Tidak punya hak bicara dalam memutuskan kebijakan publik •Bertugas beri informasi, mengklarifikasi arah pembicaraan, membantu cari jalan keluar, atau mencegah konflik antar peserta UNDANGAN •Bukan Warga Desa yang Hadir karena diundang •Warga Desa yang hadir atas undangan tidak resmi tapi tidak daftarkan diri pada Panitia •Dapat Berbicara tapi tidak punya hak suara PENINJAU & WARTAWAN •Yang hadir tanpa undangan •Tidak punya hak suara, hak bicara, dan hak menyatakan pendapat melalui perkataan/perbuatan •Mendaftarkan kehadiran melalui panitia dan bawa bukti pendaftaran kehadiran 26
- 27. RISALAH, CATATAN, DAN LAPORAN SINGKAT • DISUSUN OLEH SEKRETARIS MUSDES • RISALAH BERISIKAN : HAL STRATEGIS YANG DIBAHAS, WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA ACARA, PIMPINAN DAN SEKRETARIS, JUMLAH&NAMA PESERTA, SERTA UNDANGAN YANG HADIR • RISALAH DIBAGIKAN KEPADA ANGGOTA BPD DAN STAKEHOLDER SERTA DIPUBLIKASIKAN SECARA TERBUKA MELALUI MEDIA KOMUNIKASI YANG ADA DI DESA • CATATAN MEMUAT POKOK PEMBICARAAN, KESIMPULAN, KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DAN DITANDATANGANI PIMPINAN BERSAMA SEKRETARIS MUSDES • LAPORAN SINGKAT BERISIKAN KESIMPULAN ATAU KEPUTUSAN MUSDES 27
- 28. PENUTUPAN MUSDES • PIMPINAN MUSDES MENUTUP RANGKAIAN ACARA SETELAH SEKRETARIS MUSDES MENYAMPAIKAN CATATAN SEMENTARA DAN LAPORAN SINGKAT • APABILA SELURUH ATAU SEBAGIAN PESERTA MENYEPAKATI CATATAN SEMENTARA DAN LAPORAN SINGKAT YANG DIBACAKAN MENJADI SEBAGAI HASIL MUSDES MAKA CATATAN TETAP DAN LAPORAN SINGKAT DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN MUSDES, SEKRETARIS MUSDES, KADES, DAN SALAH SEORANG WAKIL PESERTA MUSDES • KEMUDIAN MUSDES DITUTUP SECARA RESMI 28
- 29. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSANKEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT • KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT ADALAH SAH APABILA DIAMBIL DALAM MUSYAWARAH DESA YANG DIHADIRI OLEH PESERTA SEJUMLAH 2/3 DARI JUMLAH UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH DESA DAN DISETUJUI OLEH SEMUA PESERTA YANG HADIR. KEPUTUSAN DENGAN SUARA TERBANYAK • PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TERBUKA ATAU SECARA RAHASIA. • SECARA TERBUKA DILAKUKAN APABILA MENYANGKUT KEBIJAKAN. • SECARA RAHASIA DILAKUKAN APABILA MENYANGKUT ORANG ATAU MASALAH LAIN YANG DITENTUKAN DALAM 29
- 30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN • SETIAP PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM MUSYAWARAH DESA DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH SERTA DILANDASI SEMANGAT KEKELUARGAAN. • APABILA TERJADI PERSELISIHAN DI DESA SEBAGAI DAMPAK DARI ADANYA KETIDAKSEPAKATAN ANTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PENYELESAIANNYA DIFASILITASI DAN DISELESAIKAN OLEH CAMAT YANG BERSIFAT FINAL DAN DITETAPKAN DALAM BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK DAN PEJABAT YANG MEMFASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN 30
- 31. 7 HAL BERSIFAT STRATEGIS YANG DAPAT DI-MUSDES-KAN 1. PENATAAN DESA 2. PERENCANAAN DESA 3. KERJASAMA DESA 4. RENCANA INVESTASI MASUK KE DESA 5. PEMBENTUKAN BUMDES 6. PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET 7. KEJADIAN LUAR BIASA 31
- 32. •PEMEKARAN DESA •PENGGABUNGAN DESA •PERUBAHAN STATUS JADI KELURAHAN PENATAAN DESA •PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA); •PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA); •PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA); •PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA). PERENCANAAN DESA •KERJASAMA ANTAR DESA •KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA •PERSYARATAN KERJASAMA •POKOK HAL BERKAITAN DENGAN INVESTASI DAN ASET DESA KERJASAMA DESA DAN RENCANA INVESTASI MASUK DESA 32
- 33. •ORGANISASI PENGELOLA BUMDESA; •MODAL USAHA BUMDESA; DAN •ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDESA. PEMBENTUKAN BUMDES •DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN ASET DESA BAIK BERUPA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN SEPERTI TANAH KAS DESA, TANAH ULAYAT, PASAR DESA, PASAR HEWAN, TAMBATAN PERAHU, BANGUNAN DESA, PELELANGAN IKAN, PELELANGAN HASIL PERTANIAN, HUTAN MILIK DESA, MATA AIR MILIK DESA, PEMANDIAN UMUM, DAN ASET LAINNYA MILIK DESA. PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET •TERJADI PERISTIWA KHUSUS, SEPERTI BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI, DAN/ATAU KERUSUHAN SOSIAL YANG BERKEPANJANGAN; ATAU •TERDAPAT PERUBAHAN MENDASAR ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. KEJADIAN LUAR BIASA 33
- 35. KALIMAT PIMPINAN MUSDES MEMBUKA SIDANG “DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, MUSYAWARAH DESA SAYA NYATAKAN DIBUKA. ” TOK…….TOK…….TOK MENUTUP SIDANG “DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAHIROBBIL ‘ALAMIN, MUSYAWARAH DESA SAYA NYATAKAN DITUTUP.” TOK……..TOK……..TOK MENGALIHKAN PIMPINAN SIDANG “DENGAN INI PIMPINAN SIDANG SAYA ALIHKAN KEPADA PIMPINAN MUSYAWARAH DESA BERIKUTNYA” TOK.... MENGAMBIL ALIH PIMPINAN SIDANG “DENGAN INI PIMPINAN MUSYAWARAH DESA SAYA AMBIL ALIH ” TOK 35
- 36. KALIMAT PIMPINAN MUSDES MENSKORSING SIDANG “DENGAN INI MUSYAWARAH DESA SAYA SKORSING SELAMA 15 MENIT” TOK… MENCABUT SKORSING “DENGAN INI SKORSING 15 MENIT SAYA CABUT DAN SAYA NYATAKAN MUSYAWARAH DESA DILANJUTKAN” TOK… PENDING, SKORSING / CABUT SKORSING SIDANG ”DENGAN INI MUSYAWARAH DESA SAYA SKORSING 2X30 MENIT” TOK..TOK.. MEMBERI PERINGATAN KEPADA PESERTA SIDANG TOK………. “PESERTA MUSYAWARAH DESA HARAP TENANG !” 36
- 37. ISTILAH-ISTILAH SKORSING: MEMBERHENTIKAN SIDANG UNTUK SEMENTARA DENGAN MENENTUKAN ALOKASI WAKTUNYA. MISALKAN SKORSING 5 MENIT. PENDING : MEMBERHENTIKAN SIDANG UNTUK SEMENTARA WAKTU DENGAN TUJUAN TERTENTU SEPERTI ISTIRAHAT, LOBBY, PENUNDAAN SIDANG DAN LANGSUNG MENETAPKAN WAKTU, JAM, DAN HARI. MISALKAN: PENDING SAMPAI HARI KAMIS, TANGGAL 2 FEBRUARI 2012. JAM 10.00 WIB. PK/PENINJAUAN KEMBALI : MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGULANG KEMBALI PEMBAHASAN/ PUTUSAN YANG TELAH DITETAPKAN INTERUPSI : MEMOTONG/MENYELA PEMBICARAAN DIKARENAKAN ADA HAL- HAL YANG SAGAT PENTING UNTUK DIUNGKAPKAN . LOBYING : SUATU BENTUK KOMPROMI DALAM MENYELESAIKAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 37
- 38. KETUKAN PALU SIDANG 1 KALI MENGUKUHKAN POIN PER POIN PEMBAHASAN MENINJAU KEMBALI KEPUTUSAN YANG TELAH DIKUKUHKAN 2 KALI PENUNDAAN SIDANG (SKORSING, PENDING, ISTIRAHAT) PENCABUTAN PENUNDAAN SIDANG PERGANTIAN PIMPINAN SIDANG 3 KALI MEMBUKA SIDANG MENUTUP SIDANG MENETAPKAN KEPUTUSAN AKHIR BERKALI-KALI = UNTUK MENENANGKAN SITUASI SIDANG YANG GADUH38
- 39. ARDI SUSANTO JABATAN : KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BARRU SEJAK 2010-SEKARANG. RIWAYAT PENDIDIKAN : SARJANA HUKUM UNHAS DAN MAHASISWA MAGISTER ADMINISTRASI PEMERINTAHAN STIA LAN MAKASSAR FACEBOOK : ARDI DRAFTER HP. : 081 355 555 453 EMAIL : ARDIBARRU@GMAIL.COM