Badan Permusyawaratan Desa
•
2 likes•2,575 views
Badan Permusyawaratan Desa merupakan instrumen Pemerintahan Desa yang jika memahami batasan tugas, fungsi, dan wewenangnya maka akan berdampak pada sinergitas harmonis dalam akselerasi kesejahteraan rakyat menuju desa modern.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Badan Permusyawaratan Desa
Similar to Badan Permusyawaratan Desa (20)
More from Ardi Susanto
More from Ardi Susanto (20)
Badan Permusyawaratan Desa
- 1. ARDI SUSANTO, SH Kasubag Perundang-Undangan Barru Desa Batupute, 30 Agustus 2019 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 2. 2
- 3. BRAINSTORMING FILOSOFI PANCASILA SILA KEEMPAT : “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN” 1.Kerakyatan : dari, oleh, dan untuk rakyat 2.Yang Dipimpin : Kepala Pemerintahan 3.Hikmat : penggunaan moral untuk integritas bangsa, kepentingan rakyat, dan sesuai nurani. 4.Kebijaksanaan : penggunaan akal fikiran, pengetahuan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.Permusyawaratan : cara khas bangsa dalam menyelesaikan masalah untuk mufakat 6.Perwakilan : metode pelibatan rakyat turut serta dalam berbangsa/bernegara.
- 4. DASAR KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 1 (2). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 18B (2). “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”
- 5. DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UU 6/2014 3. PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA 4. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 5. PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA 5
- 6. EKSISTENSI DESA : Pendekatan Pemerintahan Berwenang Mengatur dan Mengurus Desa sbg Kesatuan Masyarakat Hukum Memenuhi Kepentingan Masyarakat Setempat Pemerintahan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Pendekatan Komunitas M A J U M A N D R I S E J A H T E R A TUJUAN
- 7. Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD Tujuan Permendagri • Pertegas Peran BPD • Mendorong BPD mampu menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa • Mendorong BPD Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Ruang Lingkupnya • Keanggotaan dan Kelembagaan BPD • Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban, dan kewenangan BPD • Peraturan Tatib BPD • Pembinaan dan Pengawasan • Pendanaan
- 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
- 9. SIAPA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...??? Pengertian: Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 1 (4) uu 6/2014 9
- 10. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 6
- 15. Fungsi bpd • a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; • b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan • c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- 17. Aspirasi masyarakat Penggalian Aspirasi • Berdasar Keputusan Musyawarah BPD tentang Agenda Kerja • Menggunakan panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan • Hasilnya disampaikan dalam musy BPD Menampung Aspirasi • Dilakukan di Sekretariat BPD Mengelola Aspirasi • Melalui pengadministrasian dan perumusan Aspirasi • Mengelompokkan aspirasi sesuai Bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, atau pemberdayaan • Hasil analisa dan rumusan aspirasi disampaikan ke Kades
- 18. Penyaluran aspirasi masyarakat • BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 2 bentuk : • dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. • dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.
- 20. Beda Musdes dan Musyawarah BPD Musdes 1. Eskternal (PEMDES, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT) 2. Pengambilan keputusan untuk hal yang strategis 3. Sah jika sepakat atau suara terbanyak 4. Hasil keputusan dalam bentuk kesepakatan dalam berita acara yang ditandatangani bersama ketua bpd dan kades Musyawarah bpd 1. INTERNAL (HANYA BPD) 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bpd 3. SAH JIKA DISETUJUI OLEH ½ PLUS 1 DARI JUMLAH ANGGOTA BPD 4. HASIL KEpUTUSAN BPD DILAMPIRI NOTULENSI OLEH SEKRETARIS BPD 20
- 21. Permendes 5/ 2015 PEDOMAN TATIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAB IV HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS BAB V PENUTUP 21
- 23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian musyawarah desa (permendes 2/2015) 23
- 24. Pasal 80 pp 43/2014 PERATURAN PELAKSANAAN UU 6/2014 TTG DESA • Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. • Unsur masyarakat : 1. tokoh adat; 2. tokoh agama; 3. tokoh masyarakat; 4. tokoh pendidikan; 5. perwakilan kelompok tani; 6. perwakilan kelompok nelayan; 7. perwakilan kelompok perajin; 8. perwakilan kelompok perempuan; 9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 10 perwakilan kelompok masyarakat miskin. • Selain ITU JUGA dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 24
- 25. 7 hal bersifat strategis yang dapat di-musdes- kan 1. Penataan desa 2. Perencanaan desa 3. Kerjasama desa 4. Rencana investasi masuk ke desa 5. Pembentukan bumdes 6. Penambahan dan pelepasan aset 7. Kejadian luar biasa 25
- 26. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT • Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa dan disetujui oleh semua peserta yang hadir. KEPUTUSAN DENGAN SUARA TERBANYAK • Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. • secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan. • secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa. • 26
- 27. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 27 • Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. • Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta Musyawarah Desa penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat YANG bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan
- 29. PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA •BPD dan Kades menyepakati rancangan perdes yang akan dibahas •Pembahasannya diselenggarakan dalam musyawarah bpd •Setiap pembahasan rancangan perdes dituangkan dalam notulen musyawarah
- 30. RAPAT PEMBAHASAN DI BPD • Penjelasan Kades • Pemandangan Umum BPD • Jawaban Kades atas Pemandangan Umum BPD • Rapat Pembahasan Bersama • Penandatanganan Bersama BA Persetujuan Bersama BPD dan Kades 30
- 32. DOKUMEN EVALUASI RANPERDES, : •Surat Pengantar ke Bupati/Camat Perihal Evaluasi; •Dokumen Ranperdes hasil pembahasan bersama; •Berita Acara Persetujuan Bersama Kades&BPD; •Berita Acara Rapat Pembahasan di BPD disertai daftar hadir; dan •Keputusan BPD tentang Persetujuan Pembahasan Ranperdes. 32
- 33. PEMBENTUKAN RANPERDES BERSIFAT KHUSUS TENTANG APBDes, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG 33 RANPERDES BERSIFAT KHUSUS YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA BPD KADES BPD MENYAMPAIKAN KE KADES PERDES KHUSUS DISAMPAIKAN KE BUPATI UNTUK DI EVALUASI (EVALUASI APBDes DAPAT DIDELEGASIKAN KE CAMAT) <3 HARI SETELAH DISETUJI BERSAMA BPD EVALUASI BUPATI TERHADAP PERDES KHUSUS APBDes, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG (<20 HARI SEJAK TANGGAL RANPERDES DITERIMA) RANPERDES DAPAT DITETAPKAN JIKA TANPA EVALUASI DALAM KURUN MASA EVALUASI
- 34. 34 PERATURAN DESA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA (Per.Kades/Kep. Kades (Jika perlu)) WAJIB DISEBARLUASKAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA
- 35. Pengawasan BPD atas KINERJA KEPALA DESA
- 36. Pengawasan BPD atas kinerja kepala desa • Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui: • a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; • b. pelaksanaan kegiatan; dan • c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Bentuk pengawasan berupa monitoring dan evaluasi yang hasil pelaksanaanya menjadi bagian dari laporan kinerja BPD
- 38. Evaluasi atas kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran • meliputi : • a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa; • b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; • c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan • d. Prestasi Kepala Desa. dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif dan menjadi laporan kinerja bpd
- 39. Evaluasi dilakukan paling lambat 10 hari sejak lkppd diterima BPD dapat : a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b. meminta keterangan atau informasi; C. menyatakan pendapat; dan d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- 40. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD maka proses penyelesaian evaluasi LKPPD tetap dilanjutkan dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. Evaluasi LKPPD adalah bagian dari kinerja bpd
- 41. • Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. • Laporan kinerja dibuat dengan sistematika: a. dasar hukum; b. pelaksanaan tugas; dan c. penutup. • Laporan kinerja BPD sebagaimana dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. • Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran. Laporan Kinerja BPD:
- 42. TIMELINE TUGAS BPD DALAM SATU TAHUN
- 47. ARDI SUSANTO, SH Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Barru PNS di Bagian Hukum Sejak 2006-sekarang. Facebook : Ardi Drafter HP. : 081 355 555 453 Email : ardibarru@gmail.com