2. CURICULUM VITAE
NS : BUDI PRAYITNO
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : SEMARANG, 29 JULI 1963
ALAMAT : GANG BARITO 1/49 RT 02 RW 09 KEDUNGSARI
JL. PANGERAN DIPONEGORO N0. 55 MAGELANG
AGAMA : ISLAM
JABATAN : KETUA DPRD KOTA MAGELANG
FRAKSI : PDI PERJUANGAN
3.
4.
5. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 2
DPRD mempunyai fungsi:
1.pembentukan Perda;
2.anggaran; dan
3.pengawasan.
6. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada
beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:
(1) tahapan perencanaan;
(2) tahapan penyusunan;
(3) tahapan pembahasan;
(4) tahapan pengesahan atau penetapan,
(5) tahapan pengundangan, dan
(6) tahapan penyebarluasan.
Yang dimaksud dengan: Peraturan Daerah adalah peraturan
perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda)
yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih
dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
dasar hukum negara. Pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Untuk pembentukan Peraturan Daerah telah diatur lebih khusus
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan.
Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan,
Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-
undangan.
9. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program
pembentukan Perda, Program Pembentukan Perda yang
selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan
program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Melalui Propemperda diharapkan pembentukan peraturan daerah
dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, tidak tumpang
tindih dan memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan
peraturan daerah
(1) tahapan perencanaan;
10. (2) tahapan penyusunan;
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di
lingkungan DPRD Kota Magelang dikoordinasikan oleh
alat kelengkapan DPRD Kota Magelang yang khusus
menangani bidang legislasi (Bapemperda )
11. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang
dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setda Kota Magelang
Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang
dan Pemerintah Kota Magelang disepakati menjadi Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kota Magelang dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kota Magelang
12. Penyusunan Naskah Akademik sebelum dilakukan
penyusunan Peraturan Daerah, dapat menjadi landasan
kuat bahwa Peraturan Daerah tersebut benar-benar
diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah dan
dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu, serta memberikan kejelasan
aturan dan kepastian hukum
13. Fungsi Penyusunan Naskah Akademik:
1. Salah satu cara meminimalisasi pembentukan peraturan
perundang-undangan yang saling tumpang tindih;
2. Bahan awal bagi pemrakarsa dalam penyusunan Raperda
atau sebagai suatu pemikiran baru;
3. Memudahkan legal drafter dalam menyusun dan menarik
norma hukum bagi pembentukan peraturan perundang-
undangan;
4. Memberikan arahan bagi pemangku kepentingan yang
menduduki fungsi sebagai pengambil kebijakan (decision
maker), dan para hakim untuk memutuskan perkara
khususnya perkara yang berkaitan dengan judicial review
karena dapat ditelusuri perdebatannya sampai kepada suatu
norma.
14. (3) tahapan pembahasan;
Pembahasan dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat
pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Pembicaraan Tingkat I meliputi:
A. Dalam hal rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna
mengenai rancangan peraturan daerah;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan
Perda; dan
3. tanggapan dan/jawaban kepala daerah terhadap
pemandangan umum fraksi.
15. B. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat
paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan Perda; dan
3. tanggapan dan/jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
Pembicaraan Tingkat II meliputi:
a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan
panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil
pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir kepala daerah.
16. (4) tahapan pengesahan atau penetapan,
• Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi
Perda.
• Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kepala daerah wajib menyampaikan
rancangan Perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga)
hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk
mendapatkan nomor register Perda.
• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan
Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
• Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah
dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan
Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
• Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat
nomor register akan sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran
daerah.
17. (5) tahapan pengundangan, dan
Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh
Sekretaris Daerah.
Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang
bersangkutan.
18. (6) tahapan penyebarluasan.
DPRD dan kepala daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak
penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan
Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan program
pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah
yang dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus
menangani pembentukan Perda.
Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah
dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi
dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku
kepentingan.
19. DAFTAR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
BERDASARKAN PROPEMPERDA TAHUN 2021
NO TENTANG
TGL PERSETUJUAN
TGL
PENETAPAN
PERDA
NO/ TAHUN
NO LD/NO TAM LD/NO
REG
KETERANGAN
1 3 4 5 2 7
1. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK MAGELANG.
08 JUNI 2021 17 JUNI 2021 1 TAHUN 2021
1
104
1-79/2021
BPKAD
2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH;
08 JUNI 2021 17 JUNI 2021 2 TAHUN 2021
2
105
2-80/2021
BAGIAN ORGANISASI
3. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020
28 JUNI 2021 30 JUNI 2021 3 TAHUN 2021
3
107
3-126/2021
BPKAD
4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026
5 AGUSTUS 2021 26 AGUSTUS 2022 4 TAHUN 2021
4
-
4-177/2021
BAPPEDA
20. 5. PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN
2021
17 SEPTEMBER 2022P 12 OKTOBER 2021 5 TAHUN 2021
5
-
5-233/2021
BPKAD
6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9
TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
13 NOPEMBER 2021 15 NOPEMBER 2021 6 TAHUN 2021
6
109
6-278/2021
DISHUB
7 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
13 NOPEMBER 2021 15 NOPEMBER 2021 7 TAHUN 2021
7
109
7-279/2021
BAGIAN
ORGANISASI
8. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022
16 NOPEMBER 2021 20 DESEMBER 2021 8 TAHUN 2021
8
-
8-339/2021
BPKAD
21. DAFTAR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
BERDASARKAN PROPEMPERDA TAHUN 2022
NO TENTANG TGL PERSETUJUAN
TGL
PENETAPAN/PENGUNDANGA
N
PERATURAN DPRD
/PERDA
NO/ TAHUN/ NO LD
KETERANGAN
1 3 4 5 2 7
1. PERATURAN DPRD KOTA MAGELANG TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
12 AGUSTUS 2022 12 AGUSTUS 2022
29 AGUSTUS 2022
PER DPRD 1 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 47
DPRD
2. PERATURAN DPRD KOTA MAGELANG TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
12 AGUSTUS 2022 12 AGUSTUS 2022
29 AGUSTUS 2022
PER DPRD 2 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 48
DPRD
3. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.
19 JULI 2022
22 AGUSTUS 2022
23 AGUSTUS 2022 PERDA NO 1 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 1
BPKAD
4. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-
2024
16 SEPTEMBER 2022
Kurang risalah
16/8,23/8.15/9
PEPRDA NO 2 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 2
BPKAD
Pansus 10
22. 5. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN
2024
16 SEPTEMBER 2022 Pansus 5
Kurang Risalah 15/9
PERDA NO 3 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 3
BPKAD
6. PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH
16 SEPTEMBER 2022 PERDA NO 4 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 4
7 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG DAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
16 SEPTEMBER 2022 PERDA NO 5 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 5
DPUPR
8. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022
16 SEPTEMBER 2022
EVALUASI
12 OKTOBER 2022
PENYEMPURNAAN
Pansus 5
Kurang Risalah 23/8
PERDA NO 5 TAHUN 2022
TAHUN 2022 NO 5
BPKAD
9. RETRIBUSI PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG
16 SEPTEMBER 2022
EVALUSI
DPUPR
10. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DPUPR
Agenda Penyempurnaan
Fasilitasi
23. 11. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENANAMAN MODAL
DPMPST
Proses Fasilitasi
12. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
Kurang 3 Risalah
Panus 2
15/9,23/8,16/8
DPKAD
PROSES FASILITASI
13. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DAN
PEMBINAAN PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
29 DESEMBER 2022 30 DESEMBER 2022 8 TAHUN 2022 DISPERINDAG
PROSES PEMBAHASAN
14 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERBENGKELAN PRIMA OTO KOTA
MAGELANG
Pansus 9
Kurang Risalah
24/8, 12/10
BAGIAN
PEREKONOMIAN
PROSES PEMBAHASAN
15. PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2023
BPKAD
PROSES PEMBAHASAN
24. FUNGSI PENGAWASAN
PASAL 21 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan
terhadap:
pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota;
a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan
b. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
25.
26.
27. Pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan
pertimbangan dari hasil reses DPRD, mengenai arah
prioritas pembangunan serta rumusan usulan
kebutuhan Program/Kegiatan yang bersumber dari
hasil penelaahan pokok pikiran DPRD. Menyikapi
kemungkinan penyimpangan dalam perencanaan dan
penganggaran APBD, Pemerintah Kota Malang dan
DPRD Kota Malang berkomitmen meminimalisirnya
melalui aplikasi e-POKIR (Pokok-pokok pikiran -
elektronik). E-POKIR merupakan aplikasi yang akan
diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif
sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat
secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan
anggaran (bangar) untuk di ajukan kepada eksekutif
dalam perencanaan APBD.
Manfaat
Mempermudah
anggota DPRD
dalam
menyampaikan
aspirasi masyarakat
ke anggota APBD.
Mempermudah
masyarakat
mengetahui aspirasi
yang telah disetujui
oleh anggota APBD
Tujuan
Membangun sistem
e-POKIR yang
dapat
mempermudah
anggota DPRD
dalam penyampaian
aspirasi
masyarakat.
Meminimalisir
penyimpangan
dalam perancangan
dan penganggaran
APBD.
28. DPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha
pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijakan
pemerintah.
Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah terhadap
berbagai masalah yang menjadi keprihatinan masyarakat merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi.
Pelaksanaan hak-hak DPR yang demikian itu, merupakan kewajiban advokasi
yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota untuk mengartikulasikan
aspirasi masyarakat lemah kedalam bentuk kebijaksanaan nasional dan
sekaligus mengadakan pengawasan atas kebijaksanaan itu.
29. Keberhasilan DPRD dalam melaksanakan Kewajiban Advokasi ini pada akhirnya
akan membuat pemerintah menjadi peka terhadap aspirasi masyarakat.
Hal tersebut diyakini, karena tugas negara sesungguhnya adalah menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan orang-perorang, atau golongan
tertentu, dengan menciptakan basis kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Kemakmuran ditandai dengan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat
luas, terutama masyarakat lemah agar mereka dapat mencapai kemakmuran
pribadinya. Keberhasilan advokasi itu ditentukan oleh informasi yang diperoleh.
Secara sosiologis, antara anggota DPRD dan masyarakat yang diwakilinya
memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Anggota DPRD muncul dari
individu-individu yang memiliki daya tawar tinggi karena kemampuannya,
memiliki ide-ide, dan semangat pembaruan, sehingga agar para Anggota DPRD
dapat memahami aspirasi masyarakat membutuhkan peneliti yang
menerjemahkan aspirasi tersebut.
