Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2012 mengatur tentang pemeliharaan dan penertiban ternak, mencakup pengertian, maksud dan tujuan, kewajiban pemilik ternak dan larangan, sanksi, kewajiban petugas, syarat penangkapan ternak liar, keberatan pemilik ternak, ganti rugi, ketentuan pidana, dan kewenangan Desa terkait ternak.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2012
tentang
Pemeliharaan dan Penertiban Ternak
Ardi Susanto
Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum, Setda Barru
Phone : 0813 5555 5453

2. DASAR HUKUM
 Pasal 548/549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab
mengenai Pelanggaran tanah, tanaman, dan pekarangan
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan
Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa

3. Tinjauan KUHP
Pasal 548
Barang siapa tanpa wewenang
membiarkan unggas ternaknya
berjalan di kebun atau ditanah
yang sudah ditaburi, ditugali, atau
ditanami, diancam dengan pidana
denda paling banyak Rp.250.-

4. Tinjauan KUHP
Pasal 549
 Barangsiapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan
dikebun, dipadang rumput, atau diladang rumput atau dipadang rumput
kering, baik ditanah yang telah ditaburi, ditugali, atau ditanami atau yang
hasilnya belum diambil, ataupun ditanah kepunyaan orang lain, yang
oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda
larangan yang jelas bagi pelanggar, Rp.350.-
 Ternak yang menyebabkan pelanggaran itu dapat dirampas.
 Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap pada pelanggaran yang sama,
maka pidana denda itu dapat diganti dengan kurungan paling lama empat
belas hari.

5. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KISARAN TAHUN 2014
ATAS TINDAK PIDANA RINGAN = “TERNAK LIAR DI KAWASAN YANG
TERLARANG”.

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang
Pemeliharaan dan
Penertiban Ternak
Terdiri dari : Sebelas Bab, 27 Pasal, Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal
23 April 2012, dengan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 dan Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 15

7. RUANG LINGKUP PENGATURAN
PERDA PEMELIHARAAN & PENERTIBAN TERNAK
 BAB I PENGERTIAN
 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
 BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI
 BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
 BAB V SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN
 BAB VI KEBERATAN DAN GANTI RUGI
 BAB VII PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK
 BAB VIII PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK
 BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN
 BAB X KETENTUAN PIDANA
 BAB XI KETENTUAN PENUTUP

8. Pengertian
 Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing,
Domba serta Unggas.
 Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang secara hukum dapat
melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.
 Identitas Permanen adalah suatu tanda khusus yang diberikan pada bagian
tubuh ternak, yang bisa bertahan lebih dari satu tahun, dan dapat dilakukan
berulang atau pergantian setiap saat.
 Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah/rerumputan yang digunakan
khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak.
 Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara
ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan
hewan ternak yang berkeliaran.

9. MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
 untuk melakukan
penanganan dan
penyelesaian
permasalahan
hewan ternak.
TUJUAN
 melakukan penataan dan
penertiban ternak,
pelestarian sumber daya
alam lingkungan hidup
serta meningkatkan
kesejahteraan petani
ternak.

10. KEWAJIBAN
 pemilik ternak wajib memberikan
identitas permanen pada ternaknya.
 Pemilik ternak diwajibkan memelihara
dan menertibkan ternak dan/atau
tidak dilepaskan secara bebas dan
berkeliaran tanpa ada pengembalaan
kecuali pada tempat pengembalaan yang
telah ditentukan.
 pemilik ternak wajib menyediakan
tempat pengandangan ternak yang
memenuhi persyaratan teknis dan
ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas.
 kandang ternak dekat permukiman
wajib mendapat persetujuan dari
tetangga dan diketahui Kepala
Desa/Lurah setempat berupa surat
pernyataan atau surat perjanjian.
 Setiap orang yang memiliki ternak
wajib memeliharanya dan
dilakukan dengan sistim
pengembalaan secara intensif
atau pengandangan.
 Unggas >1000 ekor atau lebih;
 Kambing dan Domba > 25 ekor atau
lebih,
 Sapi, Kerbau dan Kuda > 10 ekor
atau lebih;
 diwajibkan memiliki amdal
dan/atau UKL/UPL dan/atau,
SPPL.

11. PEMILIK TERNAK DILARANG
melepas atau menggembalakan ternak
pada
1. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
2. pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi
pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain
yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran
3. berkeliaran di pemukiman, jalan-jalan dan/atau tempat-
tempat lainnya yang dapat mengganggu
keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

12. SANKSI BAGI TERNAK YANG BERKELIARAN
SECARA BEBAS TANPA PENGGEMBALAAN
 Ternak yang berkeliaran secara bebas
tanpa pengembalaan dianggap ternak
liar dan dapat ditangkap oleh Petugas
dan atau masyarakat.
 Ternak yang ditangkap ditampung pada
tempat penampungan ternak yang
telah ditentukan.

13. Pertanyaan
Pertama ?
TEMPAT
PENAMPUNGAN
TERNAK DAPAT
DITETAPKAN
DENGAN PRODUK
HUKUM DI DESA
BAHKAN DAPAT
DIKERJASAMAKAN
DENGAN PIHAK
LAIN.
SUDAHKAH DESA ANDA
MEMILIKI TEMPAT
PENAMPUNGAN TERNAK
YANG DITANGKAP OLEH
WARGA ?

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
Kepala Desa berwenang dan
berkewajiban membina
ketentraman dan ketertiban
masyarakat
 (Ps. 26 (2))

15. PASAL 10 MENGENAI SANKSI
 Pemilik yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat
pemberitahuan resmi dari petugas harus segera
mengambilnya.
 Ternak yang ditangkap dan ditahan pada tempat yang telah ditentukan
dikenakan sanksi pemeliharaan dan/atau pengamanan
dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
 Pengaturan sanksi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan atau
penyelesaian kerugian yang ditimbulkan dari ternak yang ditangkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangannya diserahkan
kepada pemerintah Desa/Kelurahan.

16. Pertanyaan kedua ?
 Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) dapat
menjadi dasar untuk disusunnya
Peraturan Desa tentang Petugas
Penertiban Ternak, Penanganan
Ternak Liar, dan Ketentuan
Sanksi
 Sanksi dapat terbagi
atas :
1. Sanksi Pemeliharaan di
tempat penampungan
2. Sanksi Pengamanan
3. Sanksi atas kerugian
yang ditimbulkan
SUDAHKAH DESA
ANDA MENENTUKAN
SANKSI BAGI TERNAK
LIAR YANG
DITANGKAP ?

17. JIKA...
1. Jika Pertanyaan pertama tidak terpenuhi maka akan sulit
mengimplementasikan Peraturan Daerah ini secara utuh di Desa.
2. Jika Pertanyaan Kedua juga belum terpenuhi, maka ketentuan Sanksi
dikembalikan ke Pola Penanganan Lainnya, seperti
> Penyelesaian sengketa non litigasi (Musyawarah, Negosiasi, Mediasi, dll);
> Merujuk pada Sanksi dalam Pengaturan KUHP; atau
> Menggunakan Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Ringan yang ada pada Perda.
Untuk Wilayah Kelurahan, yang tidak memiliki Produk Hukum berupa “Peraturan”
maka sepenuhnya tunduk pada Peraturan daerah dengan kordinasi melalui
Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan Penegakan Peraturan Daerah.

18. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
Kewajiban Petugas
 menjaga keselamatan ternak
sejak saat penangkapan sampai
diambil pemiliknya;
 menjaga keamanan ternak
yang ditangkap; dan
 menyampaikan tindakan
penangkapan kepada pemilik
ternak paling lambat 1 (satu) kali
24 (dua puluh empat) jam atau
diumumkan melalui saluran
informasi/pengumuman yang ada di
tingkat desa/kelurahan dan/atau
kecamatan.
Larangan Petugas
 Petugas dalam melakukan
penertiban ternak dilarang
bertindak
diskriminatif terhadap
pemilik ternak dan/atau ternak
tersebut.

19. SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN
 PETUGAS WAJIB MELAKUKAN PENANGKAPAN TERNAK
apabila :
a. ternak berada pada tempat-tempat
tertentu yang dilarang;
b.menganggu keselamatan dan ketertiban
umum di pemukiman atau jalan raya; dan
c. ada pengaduan dari masyarakat.
 ATAU DAPAT DITAMBAHKAN DALAM PERATURAN DESA

20. KEBERATAN PEMILIK TERNAK
Pemilik ternak dapat mengajukan
keberatan dalam hal penangkapan yang
dilakukan oleh petugas karena melanggar
ketentuan dalam Pasal 11 (Keselamatan
ternak, keamanan setelah ditangkap, tidak
menyampaikan/mengumumkan ternak yang
ditangkap) Dan Pasal 12 (bertindak
Diskriminatif)

21. GANTI RUGI
 Pemilik ternak wajib membayar ganti kerugian kepada
pihak yang menderita kerugian dan/atau membayar biaya
pemeliharaan dalam hal:
A. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;
B. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
C. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik; dan/atau
D. ternak miliknya ditangkap dan ditampung pada tempat penampungan.
 Besarnya ganti rugi disesuaikan dengan nilai kerugian yang
layak dan/atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

22. PENGATURAN BERSIFAT TEKNIS
 GANTI RUGI PEMILIK TERNAK KEPADA PEMDA JIKA
PETUGAS PENERTIBAN TERNAK MENYEBABKAN
TERNAK MATI/HILANG/DIJUAL DENGAN
MELAKUKAN PENUNTUTAN DI PENGADILAN NEGERI
BARRU (ATURAN INI UNTUK PENERAPAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN ATAU KELURAHAN)
 BAB PEMELIHARAAN TERNAK DAN BAB
PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK
(PENGATURAN YANG BERSIFAT TEKNIS BAGI PEMDA,
PEM DES, DAN PEMILIK TERNAK)

23. KETENTUAN PIDANA
(Dalam Peraturan Daerah)
 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 (Kewajiban Peternak) pasal 4, pasal 6,
 (Larangan) pasal 8,
 (Kewajiban Petugas) pasal 11,
 (Ganti Rugi) pasal 16,
 (Kewajiban Kesehatan&Vaksinasi Ternak) pasal 18, pasal 19, pasal 20,
 (Administrasi domisili/mutasi ternak) pasal 21 atau pasal 22 dalam
Peraturan Daerah ini,
 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

24. KEWENANGAN DESA
TERKAIT TERNAK...?!

25. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Lampiran Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa
 No.80 pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
 No.82 pengelolaan padang gembala;
 No.88 membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman
wilayah dan masyarakat Desa;
 No.90 memelihara perdamaian, menangani konflik dan
melakukan mediasi di Desa;

26. TERIMA KASIH