Keputusan Bupati merupakan Produk Hukum Daerah berupa Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

1. STANDAR DRAFTING
KEPUTUSAN BUPATI
ARDI SUSANTO, SH
KASUBAGPERUNDANG-UNDANGAN
BAGIANHUKUM,SETDABARRU
081355555453

2. PENGANTAR
sebuah produk hukum merupakan dokumen yang
urgent, strategis, dan final sebab memiliki resiko
hukum yang substansial bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, maka perlu bimbingan untuk
membantu dan memudahkan Aparatur dalam
menyusun, memahami, dan mengkoreksi sendiri
Rancangan Produk Hukumnya dengan percepatan
pelayanan melalui SOP yang jelas dan terukur
disertai dengan penerapan Kartu Kontrol.

3. Pasal 17 Ayat (1)
Daerah berhak menetapkan kebijakan
Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
UU 23/2014 tentang
PEMERINTAHAN DAERAH

4. DASAR PENYUSUNAN
PERMENDAGRI 80 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

5. TUJUAN
• Setiap Aparatur Sipil Negara Kabupaten Barru
dan stakeholder lainnya mampu memahami
bagaimana cara menyusun sendiri, koreksi by
self, mengharmonisasi, dan mengetahui proses
pembentukan produk hukum daerah berupa
“Keputusan Bupati” Lingkup Pemerintah
Kabupaten Barru.

6. MANFAAT
Dengan meningkatnya pemahaman Aparatur maka Setiap produk
hukum akan lebih akuntabel dan tertata yang pada akhirnya
mengurangi resiko pelanggaran sebab telah sesuai dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Government); dan
Transformasi knowledge secara langsung akan menambah
pengetahuan Masyarakat dan Aparatur SKPD Pemrakarsa mengenai
peran masing-masing pihak dalam penetapan sebuah kebijakan
sehingga dapat mencitrakan implementasi Tata Kelola Pemerintahan
yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik.

7. STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

8. SOP PENETAPAN
KEPUTUSAN BUPATI
1. SOP PENGKOREKSIAN DRAFT KEPUTUSAN BUPATI
2. SOP VERIFIKASI KONSEP KEPUTUSAN BUPATI
3. SOP PENANDATANGANAN SK BUPATI
4. SOP PELAYANAN PENGKOREKSIAN BY
EMAIL/SOFTCOPY SK BUPATI

13. KARTU KONTROL(INSTRUMEN PENGENDALIAN PENGKOREKSIAN SK INTERNAL BAGIAN HUKUM)

14. PEMARAFAN

15. JENIS PARAF
PADA DRAFT SEBELUM PENANDATANGANAN
Yaitu :
1. Paraf Pengolah (pada tiap lembar SK);
2. Paraf Koordinasi (Secara berjenjang di
SKPD Pemrakarsa)
3. Paraf Hierarki (Oleh Kabag Hukum,
Asisten, dan Sekretaris Daerah)

16. PARAF KOORDINASI
PERANGKAT DAERAH
DINAS/BADAN
1. KEPALA DINAS/BADAN
2. SEKRETARIS ATAU KEPALA
BIDANG
3. KASUBAG/KA. SEKSI
Unit Instansi
1. KEPALA
BAGIAN/KA.UPTD
2. KASUBAG/KA. TATA
USAHA
Dilakukan secara berjenjang sesuai Eselonisasi oleh Pejabat
Penanggungjawab Internal SKPD Pemrakarsa

17. PARAF KOORDINASI

18. PARAF HIERARKI
(2) BUPATI BARRU, (3)
(1) SUARDI SALEH
Keterangan :
(1) Paraf Kabag Hukum, Setda;
(2) Paraf Asisten yang membidangi; dan
(3) Paraf Sekretaris Daerah.

19. TEKNIK PENYUSUNAN

20. PEDOMAN UMUM
1. Kop Bupati menggunakan lambang Garuda Warna
Emas dengan penulisan Jabatan Pembentuk BUPATI
BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN tersusun
dibawah lambang Garuda dan di tulis dengan Huruf
Bookman Old Style dengan Size Font 14.
2. Jenis Huruf untuk keseluruhan penulisan Keputusan
Bupati adalah “Bookman Old Style” dengan Size Font
12 selain Kop Bupati.

21. 3. Jenis Kertas Adalah F4 (21,5 Cm X 33 Cm)
berwarna Putih dengan Print Out
menggunakan Tinta Warna Hitam.
4. Paraf/Penandatanganan menggunakan
Tinta warna Biru Tua
5. SK ditandatangani dalam 3 (Tiga)
asli dan yang Terparaf Lengkap diarsipkan
oleh Bagian Hukum.

22. KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN
• KEPUTUSAN BUPATI BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, FINAL,
DAN MENGIKAT
• KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN
• KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERATURAN DENGAN
MATERI YANG DIATUR
• KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU
• TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UUAN
YANG LEBIH TINGGI
22

23. KERANGKA KEPUTUSAN BUPATI
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
C. DIKTUM
D. PENUTUP
E. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

24. PENAMAAN/JUDUL
• SETIAP KEPUTUSAN BUPATI MEMPUNYAI
PENAMAAN
• MEMUAT KETERANGAN MENGENAI JENIS,
NOMOR, PERANGKAT DAERAH LEADING SECTOR,
BULAN&TAHUN
• JUDUL DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TANPA
DIAKHIRI TANDA BACA
• JUDUL TIDAK BOLEH DISINGKAT
24

25. CONTOH PENULISAN PENAMAAN/JUDUL:
JENIS KEPUTUSAN BUPATI
BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 99/BAG.HUKUM/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS ......
25

26. NOMENKLATUR PEMBUKAAN
• JABATAN PEMBENTUK --- BUPATI BARRU, ---
• KONSIDERANS --- Menimbang ---
• DASAR HUKUM --- Mengingat ---
• FRASA PENETAPAN --- Menetapkan ---
26

27. KONSIDERANS
Menimbang : a. bahwa berdasarkan (dasar hukum
peraturan perundang-undangan atau
dasar pembentukan suatu Keputusan)
maka ....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Barru tentang ....;

28. Mengingat :
1. UU 29/1959 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI
2. UU 28/1999 PENYELENGGARA NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
3. UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH
4. PP 12/2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMDA
5. PERATURAN P-UU-AN SEKTORAL SESUAI DGN DASAR PENETAPAN
6. PERATURAN DAERAH TERKAIT
ISI KONSIDERANS MENGINGAT

29. CONTOH PENULISAN FRASA PENETAPAN
MEMUTUSKAN :
29
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PEMEBENTUKAN TIM PEMBAHAS .......

30. PENOMORAN
• REGISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH PADA SUB
BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BAGIAN HUKUM
• MENGGUNAKAN NOMOR KODE KLASIFIKASI

31. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
1. KAPABILITAS SUMBER DAYA APARATUR
2. PEMAHAMAN PROSEDUR PENYUSUNAN
3. PENGUASAAN SUBSTANSI
4. PENGGUNAAN BAHASA PER-UUAN
5. POLA KOMUNIKASI DENGAN BAGIAN HUKUM
31

32. ARDI SUSANTO
Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Barru.
Pangkat : Penata Tingkat I/ IIId
Facebook : Ardi Drafter
HP. : 081 355 555 453
Email : ardibarru@gmail.com

33. SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA