Dokumen ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang berisi panduan, kriteria, dan tahapan penyusunan dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Penulis menggandeng sumber dari berbagai pengalaman dan tulisan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, walaupun beberapa sumber tidak tercatat dengan baik untuk rujukan ilmiah. Ditekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian alam dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

1. Pedoman Penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA)

2. Kata Pengantar
Dengan mengucapkan ‘Alhamdulillah’ serta menyampaikan shalawat dan salam
kepada Nabi Muhammad SAW, kami bersyukur dapat menghadirkan pedoman
RIPPDA dan kumpulan tulisan terkait kepariwisataan.
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari
diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa
tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman
mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman
tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk
sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu
terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama
buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber,
yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu,
penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di
mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu
keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang
kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi
dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang
merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami
hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih
tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut
masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam,
dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM,
selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima
kasih.
Pengumpulan tulisan pada Lampiran D dan seterusnya berjalan sejak belasan
tahun yang lalu, sehingga dalam menelaah beberapa tulisan diperlukan ‘kejelian’
untuk menterjemahkan situasi pada saat tulisan tersebut disusun, dengan kondisi
saat ini. Misalnya, dalam di beberapa tempat masih terdapat istilah Departemen
Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, sementara istilah yang digunakan pada
periode 2015 adalah Kementerian Pariwisata.
Harapan kami, kiranya kumpulan tulisan ini dapat berguna bagi sidang pembaca.
Wassalam.
(Ir. Fitri Indra Wardhono)

3. - 2 -
Daftar Isi
Kata Pengantar................................................................................. 1
Daftar Isi.......................................................................................... 2
Daftar Lampiran ............................................................................... 4
Bab I Pendahuluan ...................................................................... 6
1. Falsafah Pengembangan Kepariwisataan Nasional......................6
a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.....................................................................8
b. Hubungan Manusia dengan Sesamanya ..............................8
c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya.........................9
2. Sistem Kepariwisataan Nasional ...................................................9
3. Latar Belakang ............................................................................11
4. Tujuan..........................................................................................12
a. Tujuan Umum......................................................................12
b. Tujuan Khusus ....................................................................12
5. Pendekatan Perencanaan ...........................................................13
6. Kedudukan RIPPD Kabupaten/Kota............................................14
Bab II Persiapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota.................... 16
1. Kriteria .........................................................................................16
2. Tahapan Penyusunan..................................................................18
a. Persiapan Penyusunan.......................................................18
b. Pelaksanaan Penyusunan ..................................................18
c. Pembahasan Rancangan RIPPDA dan Rancangan
Peraturan Daerah................................................................19
d. Penetapan RIPPDA dan Pengesahan RIPPDA ..................19
3. Persiapan Penyusunan................................................................19
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference
(TOR) ..................................................................................20
b. Pembentukan Tim Pengarah/Steering Committee ..............22
Bab III Tahapan dan Langkah Penyusunan RIPPDA
Kabupaten/Kota................................................................ 24
1. Pengumpulan Data/Survey..........................................................24
a. Kegiatan Mengumpulkan Data............................................25
b. Jenis dan Tingkat Kedalaman Data ....................................25

4. - 3 -
2. Analisis ........................................................................................26
a. Analisis Kebijakan Pembangunan.......................................27
b. Analisis Kewilayahan ..........................................................28
c. Analisis Sisi Sediaan...........................................................28
d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan.............................29
3. Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah..............29
a. Sasaran Jangka Panjang ....................................................30
b. Sasaran Jangka Pendek .....................................................30
4. Perumusan Rencana Pengembangan.........................................31
a. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Perumusan
Rencana Pengembangan....................................................31
b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata .............33
c. Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata.................34
d. Indikasi Program Pengembangan.......................................41
Bab IV Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota................. 44

5. - 4 -
Daftar Lampiran
Lampiran A Survey dan Kajian Sisi Sediaan
Lampiran B Survey dan Kajian Aspek-Aspek Permintaan
Lampiran C Penentuan Daya Dukung Lingkungan
Lampiran D Bentuk-Bentuk Pengembangan Pariwisata Daerah
Lampiran E Model Pengembangan Pariwisata
Lampiran F Anatomi Unsur-Unsur Kepariwisataan
Lampiran G Perencanaan Kepariwisataan Alam
Lampiran H Perencanaan Wisata Budaya
Lampiran I Wisata Buatan
Lampiran J Analisis Produk Pariwisata
Lampiran K Studi Kelayakan Untuk Proyek Pariwisata
Lampiran L Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Wisata Agro
Lampiran M Antara Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata
Lampiran N Ikhtisar Klasifikasi Atraksi Wisata
Lampiran O Tingkat Perkembangan Kepariwisataan
Lampiran P Pola Pembakuan Atraksi Wisata
Lampiran Q Jenis Kegiatan Wisata
Lampiran R Tipologi Kawasan Pariwisata
Lampiran S Segmentasi Wisatawan
Lampiran T Wisatawan Nusantara dan Perjalanan Wisata
Lampiran U Faktor Pendorong dan Penarik untuk Melakukan Perjalanan Wisata
Lampiran V Proses Pengambilan Keputusan Berwisata
Lampiran W Studi Karakteristik Wisatawan Nusantara
Lampiran X Segmen Wisatawan dan Kebutuhan Fasilitas Akomodasi

6. - 5 -
Lampiran Y Model Perilaku Konsumen
Lampiran Z Rincian Pilar Kepariwisataan
Lampiran AA Gagasan Gambaran Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu
Kawasan
Lampiran BB Tourism Planning Fundamentals
Lampiran CC The Tourist Route System – Models of Travelling Patterns
Lampiran DD Space In Tourism, Tourism In Space: On The Need For Definition,
Delimitation and Classification
Lampiran EE The Regional Science of Tourism: An Overview

7. - 6 -
Bab I
Pendahuluan
Pada dasarnya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang di luar tempat tinggalnya, bersifat sementara untuk
berbagai tujuan selain untuk mencari nafkah. Kegiatan berwisata merupakan hak
asasi seseorang yang perlu dihargai sebagaimana dinyatakan dalam Universal
Declaration of Human Rights. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang
melakukan kegiatan wisata diperiukan serangkaian upaya yang saling terkait dan
terpadu oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah.
Hakekat pariwisata Indonesia bertumpu pada keunikan dan kekhasan budaya dan
alam, serta hubungan antar manusia. Melalui pengembangan pariwisata diharap-
kan dapat memperkukuh jati diri bangsa dan lestarinya fungsi lingkungan. Namun
demikian pengembangan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhine-
kaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pemba-
ngunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan beitujuan untuk turut mewu-
judkan peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan
kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pariwisata dikembangkan oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu alter-
natif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan
cara. Indonesia mengembangkan kepariwisataannya melalui suatu konsepsi pe-
ngembangan yang bertumpu kepada asas kehidupan yang berkeseimbangan.
Untuk itu diperlukan suatu konsepsi yang menjadi landasan dalam pengembang-
an kepariwisataan nasional. Konsepsi tersebut meliputi falsafah pengembangan
kepariwisataan nasional, sistem kepariwisataan nasional dan sistem pariwisata
nasional.
1. Falsafah Pengembangan Kepariwisataan Nasional
Pengembangan kepariwisataan Indonesia harus tetap menjunjung dri khas
bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Ketetapan MPR mengenai kesatuan dan persatuan bangsa serta
etika berbangsa dan bernegara. Pada intinya pengembangan
kepariwisataan Indonesia harus selalu merujuk pada norma-nomna agama
dan nilai-nilai budaya dalam setiap segi kehidupannya. Norma-norma dan
nilai-nilai dasar tersebut mewarnai perilaku pengembangan kepariwisataan
nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya dan pertahanan keamanan (Gambar 1 : Aspek Kehidupan

8. - 7 -
Kebudayaan). Hal ini merupakan keunggulan komparatif pengembangan
kepariwisataan di Indonesia.
Gambar 1 : Aspek Kehidupan Kebudayaan
Hankam Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosial-Budaya
Perilaku
Ide/Gagasan
Benda
Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset
penting dalam pengembangan pariwisata, di mana pariwisata sebagai alat
pelestari kebudayaan, yang dapat berperan secara aktif memperk :enalkan
hasil-hasil budaya Indonesia.
Falsafah pengembangan kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep
hidup bangsa Indonesia yang berkeseimbangan yaitu hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan
manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber
daya alam maupun lingkungan geografis (Gambar 2 : Landasan Filosofis
Pengembangan Pariwisata Indonesia).
Semua agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya mengajari(an
prinsip-prinsip kehidupan yang berkeseimbangan, seperti misalnya : Agama
Islanr dengan prinsip Hablumminallah Wa Hablumminannas, Agama Nasrani
mengajarkan Hukum Kasih, agama Buddha mengajarkan Mangalasutta,
Agama Hindu Dharma dengan Tri Hita Karana, dan Agama Khonghucu
nnengajarkan Tiar Oi Ren/Thian The Jen. Demikian pula dengan nilai-nilai
budaya yang berkembang di Indonesia, seperti misalnya Upacara Boras Si
Pir Ni Tondi di Tapanuli yang menggambarkan rasa syukur manusia kepada
Tuhan yang Maha Esa masyarakat dan lingkungan sekitar.

9. - 8 -
Gambar 2 : Landasan Filosofis Pengembangan Pariwisata Indonesia
ManusiaSumber
Daya Alam
Geografis
Tuhan Yang Maha Esa
Konsep hubungan kehidupan manusia yang berkeseimbangan (balance of
life) dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Hubungan Secara Vertikal Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
Segala usaha dan kegiatan pengembangan kepariwisataan hendakn
digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan
spritual, moral dan etika. Dengan demikian segala bentuk kegiatan
yang bertentangan deng nilai-nilai tersebut di atas, seperti perjudian,
narkoba dan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat
ditolerir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan pariwisata
Indonesia.
b. Hubungan Manusia dengan Sesamanya
Sebagai mahluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena
itu ia harus berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam lingkup
keluarga maupun lingkungan masyarakat. interaksi yang dijalin harus
tetap mengedepankan toleransi dan rasa saling mengasihi, serta
menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan. Dalam
pengembangan pariwisata hendaknya tetap mengacu pada prinsip-
prinsip di atas.

10. - 9 -
c. Hubungan Manusia dengan Lingkungannya
Manusia hidup ditengah-tengah lingkungan alam dan mendapatkan ke-
hidupannya dengan memanfaatkan alam, sehingga dalam rangka men-
jaga kesinambungan kehidupannya ia wajib memelihara dan meles-
tairikan alam. Pengembangan pariwisata di Indonesia memanfaatkan
lingkungan, baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis,
dengan menerapkan keseimbangan hubungan mikro (manusia) dan
makro (alam) kosmos untuk mencegah ketidakadilan, keserakahan dan
pengrusakan terhadap budaya dan alam.
Konsep kehidupan yang berkeseimbangan tersebut di atas mengajarkan
manusia untuk tidak menjadi rakus dan selalu mempertimbangkan keseim-
bangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya. Konsep di-
maksud sesungguhnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu de-
ngan berbagai keunikan konsep pemikiran yang dihasilkan dan dalam ma-
syarakat sendiri tanpa campur tangan pihak luar (local genius/local wisdom).
Filosofi dan hakekat pembangunan kepariwisataan Nastonal yang menon-
jolkan prinsip-prinsip keseimbangan ini, di dalam operasionalisasinya mene-
kankan pada aspek keseimbangan antara unsur pemanfaatan sumber daya
dan konservasi, di mana hal ini merupakan jiwa yang dianut dalam konsep
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Di samping itu
peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwi-
sataan juga merupakan faktor penentu yang secara nyata diwujudkan
melalui partisipasi masyarakat Kepariwisataan nasional adalah pariwisata
yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelibatan masyarakat
secara aktif mempakan salah satu landasan penting keberhasilan pemba-
ngunan yang berkelanjutan. Pariwisata Inti Rakyat merupakan sarana dalam
perwujudan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan
kepariwisataan akan berhasil bila destinasi tersebut memiliki keunikan dan
kekhasan yang menjadi modal dasar daya tarik dan meningkatkan daya
saing daerah tersebut. Salah satu unsur perjalanan wisatawan ke suatu
destinasi adalah untuk melihat sesuatu yang unik yang belum pernah dilihat
atau dirasakan. Dengan demikian destinasi yang dapat mempertahankan
keunikan, kekhasan serta kelokalan dan keaslian daerahnya akan menjadi
penentu pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut.
2. Sistem Kepariwisataan Nasional
Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-
nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945, Garis-
Garis Besar Haluan dan UU No. 9 Tahun 1990) yang secara operasional
dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Para
pelaku utama tersebut menggerakkan kegiatan pariwisata yang bertumpu
pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung
kepariwisataan nasional.

11. - 10 -
Pelaku utama yang menggerakan roda pembangunan pariwisata adalah
unsur : dunia usaha, masyarakat (termasuk pers, LSM, akademisi) dan
pemerintah. Namun demikian, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator,
sedangkan usaha pariwisata dan masyarakat merupakan pelaku-pelaku
langsung dan kegiatan pariwisata. Kepariwisataan Nasional yang
dilaksanakan dalam konsepsi tersebut di atas bersifat multi dimensi,
interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.
Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan
integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi
geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasya-
rakat, berbangsa dan bemegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada
akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh (Gambar 3 :
Sistem Kepariwisataan Nasional).
Gambar 3 : Sistem Kepariwisataan Nasional
K e t a h a n a n N a s i o n a l
R a k y a tB e r m a s y a r a k a t B e r b a n g s a B e r n e g a r a
Pemerintah
Masyarakat
Ipoleksosbud Hankam
Dunia Usaha
P a r i w si a t a
Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan
sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai beri-
kut :

12. - 11 -
a. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang ber-
landasan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengan-
dung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan
kesatuan nasional) dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideo-
logi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa.
b. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang
berlan-dasan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan
politik luar negeri yang bebas dan aktif.
c. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa
yang berlandasan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan
mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
d. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya
bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang
mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial
budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam
kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan
menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan
kebudayaan nasional.
e. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa
yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan,
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan
kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
3. Latar Belakang
Pariwisata dikembangkan di suatu daerah dengan berbagai alasan, namun
biasanya yang menjadi alasan utama adalah untuk menghasilkan manfaat
ekonomi dari masuknya devisa bagi daerah, negara, peningkatan
pendapatan masyarakat dan pemerintah. Pariwisata juga dapat mendorong
proses periindungan terhadap suatu lingkungan fisik maupun sosial budaya
dari masyarakat setempat, karena hal tersebut merupakan aset yang dapat
dijual kepada wisatawan dan jika ingin berianjut, maka harus dipertahankan.
Pariwisata selain dapat menghasilkan banyak manfaat bagi daerah, juga
dapat menimbulkan permasalahan, seperti distorsi terhadap masyarakat lo-
kal, degradasi lingkungan, hilangnya identitas dan integritas bangsa, kesa-
lahpahaman. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan manfaat dan mengu-
rangi berbagai masalah yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan
Pedomon Penyusunan RIPPDA pariwisata, maka diperlukan perencanaan

13. - 12 -
yang baik dan manajemen pariwisata yans baik. Tujuan pariwisata akan da-
pat dicapai dengan efektif jika pembangunan dilakukan dengan
perencanaan yang baik dan termtegrasi dengan pengembangan daerah
secara kese-luruhan. Secara umum, perencanaan pariwisata diperlukan
karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 Pariwisata modern merupakan suatu kegiatan yang relatif baru bagi
sebagian besar daerah, dan umumnya mereka tidak memiliki penga-
laman untuk mengembangkan dengan baik dan tepat. Sebuah rencana
induk yang menyeluruh dan terpadu, dapat memberikan arahan kepada
daerah untuk melakukan langkah-langkah pengembangan ini.
 Pariwisata adalah sangat kompleks, multi sektor dan melibatkan berba-
gai kegiatan, seperti pertanian, kehutanan, industri, perikanan, kompo-
nen rekreasi dan lain-lain. Perencanaan pariwisata mengorganisasi
komponen-komponen tersebut sehingga dalam pengembangan yang
dilakukan dapat terintegrasi dengan baik, bukan sebagai bagian yang
terpisah atau parsial.
 Pariwisata akan menimbulkan dampak ekonomi baik secara langsung
maupun tidak langsung sehingga membutuhkan perencanaan yang ter-
integrasi.
Dengan alasan-alasan di atas, maka perlu disusun suatu pedoman di, dalam
penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata yang akan dilakukan
di daerah yang dikenal dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) sebagai suatu proses sistematis dengan tahapan-tahapan
tertentu.
4. Tujuan
Tujuan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah untuk wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 bagian, yaitu :
a. Tujuan Umum
Buku pedoman RIPPDA ini dapat digunakan oleh Pejabat di daerah
sebagai acuan bagi tersusunnya RIPPDA kabupaten/kota yang akan
digunakan sebagai landasan pengembangan dan pengendalian
pemba-ngunan pariwisata di Kabupaten/Kota sehingga tercipta
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. RIPPDA diharapkan
men)adi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi
acuan bagi pemberian perijinan pengembangan pariwisata.
b. Tujuan Khusus
Berdasarkan buku Pedoman ini, pemerintah daerah dapat menyusun :
Kerangka Acuan Kerja, dan langkah-langkah/tahapan-tahapan yang

14. - 13 -
perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk dapat mengha-
silkan suatu RIPPDA.
5. Pendekatan Perencanaan
Di dalam pengembangan pariwisata, seluruh stakeholder yang akan
bergerak di bidang pariwisata perlu memahami isu-isu yang akan menjadi
dasar di dalam pengembangan pariwisata yang akan dilakukan. Sebaiknya
sebelum diputuskan untuk mengembangkan pariwisata, isu-isu tersebut
dapat dijawab secara objektif dan logis, sehingga usaha-usaha pengem-
bangan yang akan dilakukan akan membawa manfaat yang maksimal bagi
wilayah dan masyarakat, serta meminimalkan biaya dan dampak yang akan
terjadi bila dilakukan pengembangan pariwisata. Pemahaman terhadap isu-
isu akan membantu selumh pihak yang terlibat menetapkan arah
pembangunan kepariwisataan di daerah.
Konsep perencanaan pariwisata dilakukan dengan pendekatan yang ber-
kelanjutan, inkremental, berorientasi sistem, komprehensif, terintegresi dan
memperhatikan lingkungan, dengan fokus untuk pencapaian pembangunan
berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Penjelasan dari elemen pende-
katan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
 Pendekatan kontinu, inkremental dan fleksibel - Perencanaan pariwi-
sata merupakan proses kontinu dengan melakukan penyesuaian
berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik, namun tetap dalam
kerangka kerja untuk menjaga tujuan dan kebijakan dasar dari
pengembangan pariwisata
 Pendekatan sistem - Pariwisata dipandang sebagai sistem yang saling
berkaitan dan harus direncanakan dengan memanfaatkan teknik ana-
lisis sistem
 Pendekatan komprehensif - Berkaitan dengan pendekatan sistem, selu-
ruh aspek dalam pengembangan pariwisata termasuk di dalamnya ele-
men kelembagaan, lingloingan dan dampak sosial ekonomi, harus di-
rencanakan dan dianalisis secara komprehensif
 Pendekatan terintegrasi - Berkaitan dengan pendekatan sistem dan
komprehensif, perencanaan pariwisata harus direncanakan dan dikem-
bangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi baik untuk pariwisata
sendiri maupun untuk perencanaan secara keseluruhan dan pengem-
bangan secara total di daerah studi
 Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan - Pariwisata
hendaknya direncanakan dengan baik dengan tidak mengabaikan dan
merusak kondisi lingkungan Fisik dan sosial budaya. Lingkungan fisik -
dan sosial-budaya hendaknya dijaga sebagai sumber daya permanen

15. - 14 -
untuk pemanfaatan di masa depan, oleh karena itu hendaknya peren-
canaan melakukan analisis daya dukung.
 Pendekatan masyarakat - Adanya keterlibatan maksimum dari
masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan sehingga pengembangan yang dilakukan dapat diterima dan
dapat menghasilkan manfaat sosial ekonomik
 Pendekatan implementasi - Kebijakan, rencana dan rekomendasi pe-
ngembangan pariwisata diformulasikan sehingga bersifat realistik dan
dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknik-teknik imple-
mentasi
 Pendekatan proses perencanaan sistemik - Proses perencanaan bersi-
fat sistematis dengan tahapan yang logis dari setiap aktivitas.
6. Kedudukan RIPPD Kabupaten/Kota
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota meru-
pakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkatan sub-DTW. Dalam
proses penyusunannya RIPPDA kabupaten/kota, mengacu pada dokumen
rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi, yaitu RIPPDA propinsi
(kalau sudah tersedia). Selain itu sebagai bagian pengembangan salah satu
sektor di daerah, maka penyusunan dokumen ini mengacu pula pada
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Diharapkan dengan
memperhatikan hirarki tersebut, pengembangan pariwisata yang dilakukan
di suatu daerah dapat merupakan suatu pengembangan yang terintegrasi
baik secara vertikal maupun horisontal. Hirarki dari perencanaan
pembangunan kepariwisataan ini dapat dilihat pada Gambar 4
Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang.

16. - 15 -
Gambar 4
Hirarkhi Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang
Hirarki Kepariwisataan Tata Ruang Hirarki
Nasional UU Nomor No. 24 Tahun 1992 Nasional
tentang Penataan Ruang
 UU Nomor No. 9 Tahun 1990
tentang Kepariwisataan
 GBHN
RTRW
Nasional
RIPP Nasional
Propinsi RTRW Propinsi
Propinsi
RIPPDA Propinsi
Sub-DTW Kabupaten
RIPPDA Kabupaten/Kota RTRW
Sub-DTW Kabupaten/Kota
Kawasan Rencana Induk RRTR Kawasan/Kecamatan
Pengembangan Kawasan Kawasan/Kecamatan
Objek Lokal
dan Rencana Tapak RTR
Daya Tarik
Wisata Desain Teknis Desain Teknis
Implementasi

17. - 16 -
Bab II
Persiapan Penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota
1. Kriteria
a. Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota merupakan kegiatan di dalam
proses perencanaan sektoral di dalam ruang wilayah kabupaten/kota
yang :
1- Berazaskan :
 Fungsi dan peranan sektor pariwisata terhadap pengem-
bangan wilayah.
 Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 Tidak bertentangan dengan agama, adat-istiadat, dan sosial
budaya masyarakat.
 Pemberdayaan masyarakat.
 Harmonis dengan pembangunan sektor-sektor lain di. Dalam
wilayah, dan berdayaguna dan berhasil guna, serasi, sela-
ras, seimbang dan berkelanjutan.
2- Bertujuan untuk :
 Mewujudkan rencana pengembangan pariwisata yang ber-
kualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pemba-
ngunan daerah.
 Mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan
kemampuan daya dukung lingkungan, melalui peman-faatan
dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan.
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 Mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan
antar wilayah.
 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
b. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah kabupaten/kota dida-
sarkan kepada pendekatan kewilayahan, pendekatan pengembangan
produk wisata dan pendekatan pasar, di masa keseluruhan unsur-
unsur pembentuk kepariwisataan terintegrasi membentuk suatu
kesatuan di dalam suatu sistem wilayah.
Perencanaan pariwisata melalui pendekatan wilayah adalah suatu upa-
ya perencanaan agar interaksi mahluk hidup/manusia dengan ling-
kungannya dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang menghasilkan

18. - 17 -
kinerja pariwisata yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan dan pengembangan
budaya masyarakat.
c. Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota harus dilakukan dengan tetap
memperhatikan hubungan keterkaitan fungsional di antara RIPPDA,
baik vertikal maupun horisontal serta harus dijaga konsistensi perenca-
naannya.
1- Keterkaitan Fungsional
Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yang
berdekatan.
2- Konsistensi Perencanaan
RIPPDA pada jenjang tertentu bersifat menjabarkan/merinci
RIPPDA pada jenjang di atasnya, serta memberikan
arahan/acuan kepada rencana pada jenjang dibawahnya. Di
samping itu RIPPDA tersebut harus selaras dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah pada jenjang yang sama.
d. Aspek teknik sektoral, aspek teknik ruang dan aspek kebijakan peman-
faatan ruang perlu diperhatikan dalam penyusunan RIPPDA
1- Aspek Teknik Sektoral
Dalam melakukan analisis dibutuhkan standar-standar dan kriteria
teknik sektoral serta analisis aspek-aspek yang berkaitan dengan
kepariwisataan, seperti aspek pasar, dan aspek produk wisata.
2- Aspek Teknik Ruang
Dalam melakukan kajian ruang, perlu diperhatikan aspek keterpa-
duan ruang dan sinergi pembangunan untuk tercapainya optimasi
pemanfaatan ruang dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam
dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
3- Aspek Kebijakan
Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan pengem-
bangan pariwisata hendaknya memperhatikan kebijakan pemba-
ngunan wilayah dan kebijakan sektor lain yang terkait.
e. RIPPDA kabupaten/kota sekurang-kurangnya memperhatikan antara
lain :
1- Kepentingan nasional dan daerah.

19. - 18 -
2- Arah dan kebijakan pengembangan pariwisata tingkat nasional
dan propinsi.
3- Arah dan kebijakan penataan ruang wilayah tingkat nasional dan
propinsi.
4- Pokok permasalahan daerah (kabupaten/kota) dan mengutama-
kan kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian
lingkungan.
5- Keselarasan dengan aspirasi masyarakat.
6- Persediaan dan peruntukan tanah, air dan sumberdaya alam lain-
nya.
7- Daya dukung dan daya tampung lingkungan
8- RIPPDA daerah/kabupaten lainnya yang berbatasan.
2. Tahapan Penyusunan
Penyusunan RIPPDA kabupaten/kota diselenggarakan melalui tahapan
kegiatan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan.
b. Pelaksanaan penyusunan.
c. Pembahasan rancangan.
d. Penetapan RIPPDA.
a. Persiapan Penyusunan
Legiatan persiapan kegiatan penyusunan terdiri dari :
1- Persiapan penganggaran berisi perumusan mengenai :
 Sumber dana,
 Pemrakarsa,
 Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan,
 Program kerja dan jadwal kegiatan.
2- Persiapan teknik yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang
meliputi :
 Latar belakang,
 Tujuan studi,
 Lingkup pekerjaan,
 Metodologi,
 Perumusan substansi,
 Proses dan produk rencana.
b. Pelaksanaan Penyusunan
Kegiatan pelaksanaan penyusunan meliputi :
1- Pengumpulan serta pengolahan data/informasi.
2- Analisis, yang terdiri dari :
a- Analisis kondisi eksisting terhadap aspek-aspek :
 Kewilayahan,
 Produk pariwisata,
 Pasar,

20. - 19 -
 Daya dukung lingkungan,
 Investasi,
 Kelembagaan.
b- Analisis pengembangan :
 Proyeksi kunjungan wisatawan,
 Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang,
 Perkiraan kapasitas/kemampuan pengembangan.
3- Perumusan sasaran pengembangan.
4- Perumusan rencana pengembangan, yang terdiri dari :
a- Kebijakan pengembangan.
b- Strategi dan langkah pengembangan :
 Struktur ruang,
 Produk,
 Pasar,
 Investasi,
 Pengelolaan lingkungan,
 SDM,
 Kelembagaan.
c- Indikasi program pengembangan meliputi :
 Program utama (program-program kepariwisataan).
 Program penunjang (program sektor lain).
Indikasi program dijabarkan untuk kerangka waktu I - 5
tahun.
c. Pembahasan Rancangan RIPPDA dan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan ini meliputi :
1- Pembahasan rancangan RIPPDA termasuk laporan pendahuluan,
laporan kemajuan dan konsep rancangan RIPPDA.
2- Penyempumaan Rancangan RIPPDA dan penyusunan rancangan
peraturan daerah.
3- Pembahasan materi RIPPDA dan rancangan peraturan daerah.
d. Penetapan RIPPDA dan Pengesahan RIPPDA
Kegiatan ini meliputi :
1- Penetapan RIPPDA setelah diperoleh pertimbangan teknis, per-
timbangan kelembagaan dan penyempurnaan.
2- Pengesahan Peraturan Daerah tentang RIPPDA kabupaten/kota
oleh yang berwenang
3. Persiapan Penyusunan
Pada tahapan ini keputusan untuk melaksanakan studi penyusunan RIPPDA
kabupaten/kota sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah kabu-
paten/kota. Keputusan untuk melakukan pengembangan dilakukan melalui
konsultasi dengan pihak legislatif, swasta dan masyarakat melalui proses
kelembagaan yang ada.

21. - 20 -
Jika dalam pertemuan tersebut terdapat berbagai sanggahan atau,
keberatan untuk melakukan pengembangan pariwisata, maka Pemerintah
Daerah perlu melakukan analisis pedahuluan kelayakan pengembangan
pariwisata untuk mengidentifikasi manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat
pengembangan pariwisata di daerahnya.
Bila hasil analisis dan kebijakan makro pembangunan daerah menunjukkan
bahwa pariwisata layak untuk dikembangkan, maka keputusan untuk menyu-
sun RIPPDA kabupaten/kota dapat dilanjutkan dengan menyusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK).
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of Reference (TOR)
KAK/TOR ini pada dasarnya berisikan uraian mengenai output atau
hasil akhir dari pekeijaan RIPPDA yang diharapkan dan dicantumkan
dengan jelas dengan disertai rekomendasi-rekomendasi yang diperlu-
kan. Rekomendasi tersebut nantinya periu didukung dengan kerangka
waktu yang jelas untuk mengindikasikan kapan rencana dan target dari
sebuah rekomendasi dapat terealisasikan.
Selain itu dalam KAK/TOR juga ditetapkan jangka waktu perencanaan,
biasanya meliputi perencanaan jangka panjang yang memiliki periode
15 tahun, dan perencanaan jangka pendek yang memiliki periode 5 ta-
hun ke depan, serta rekomendasi program implementasi tahunan
dalam 5 tahun.
Namun, untuk perencanaan jangka panjang akan sulit diperkirakan ka-
rena sifat pariwisata yang sangat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh
berbagai faktor-faktor luar yang mudah berubah dan sulit untuk
diprediksi, sehingga dalam KAK/TOR perlu ditetapkan bahwa rencana
yang dihasilkan haruslah fleksibel untuk mengantisipasi perubahan
yang terjadi.
Selanjutnya secara rinci TOR memuat :
1- Latar Belakang yang berisikan antara lain :
 Perlunya disusun RIPPDA,
 Isu-isu pengembangan pariwisata di daerah,
 Penjelasan singkat perkembangan sektor pariwisata internal
dalam lingkup kabupaten/kota dan perkembangan sektor pari-
wisata di Propinsi;
2- Tujuan, terdiri atas :
 Tujuan Umum yang berisikan tujuan pengem-bangan pariwi-
sata di daerah dikaitkan dengan pengembangan wilayah Ka-
bupaten/Kota secara keseluruhan, visi dan misi daerah.
 Tujuan Khusus berisikan apa yang ingin dicapai dengan-
dilakukannya penyusunan RIPPDA kabupaten/kota ini.

22. - 21 -
3- Sasaran Kegiatan : memberikan gambaran hal-hal yang lebih rinci
mengenai apa yang ingin dicapai baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.
4- Lingkup Pekerjaan : memberikan gambaran kegiatan-kegiatan
yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan
RIPPDA; selanjutnya juga dijelaskan mengenai lingkup wilayah
studi dan jangka waktu perencanaan.
5- Keluaran Pekerjaan yang berisikan materi-materi yang harus
terdapat dan diuraikan di dalam RIPPDA.
6- Tenaga Ahli yang berisikan tenaga ahli minimal yang diperlukan
di dalam penyusunan RIPPDA, beserta uraian tugasnya serta
dise-suaikan dengan karakteristik wilayah perencanaan. Tenaga
ahli yang harus ada di da!am Tim Penyusunan RIPPDA kabupa-
ten/kota ada minimal adalah :
 Ahli Perencanaan Pariwisata.
 Ahli Pemasaran Pariwisata.
 Ahli Perencanaan Wilayah.
 Ahli Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat.
 Ahli Ekonomi.
 Ahli Lingkungan.
 Ahli Arsitektur/Lansekap.
 Ahli Transportasi.
 Ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam (misalnya : kelautan,
kehutanan, gua, dan lain-lain), sesuai dengan karakteristik
dan potensi daerah.
 Ahli antropologi.
 Dan tenaga profesional lainnya yang berpengalaman/ber-
gerak secara langsung di bidang pengembangan produk
pariwisata.
7- Jadwal waktu pelaksanaan.
8- Sistem Pelaporan.
Pelaporan terdiri dari 4 tahapan, yaitu :
1- Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan merupakan laporan yang berisikan :
 Penjabaran atas Kerangka Acuan yang telah diberikan,
 Pendekatan perencanaan,
 Metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekenaan,
 Rencana kerja yang akan dilakukan.
Di dalam laporan Pendahuluan juga telah dilampirkan kuesioner,
serta daftar data yang akan dikumpulkan.
Laporan Pendahuluan diserahkan paling lambat 30 hari kerja
setelah kontrak dilakukan. Laporan Pendahuluan ini kemudian di
bahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) guna
mendapat masukan.

23. - 22 -
Hasil dari rapat tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang
kemudian ditandatangani oleh Pihak Pemberi Kena dan Pihak
Pelaksana Pekerjaan, dan merupakan dokumen kesepakatan
untuk melanjutkan pekerjaan.
2- Laporan Kemajuan
Laporan Kemajuan secara umum berisikan temuan awal dari hasil
kunjungan lapangan, dan kajian mengenai aspek-aspek kebijakan
daerah, potensi kepariwisataan daerah, dan aspek-aspek terkait
lainnya. Di dalam Laporan Kemajuan ini telah dapat digambarkan
isu-isu, potensi dan kendala pengembangan pariwisata di daerah
perencanaan. Lebih jauh iagi dalam laporan ini telah dapat di-
tuangkan rumusan sasaran pembangunan kepariwisataan dae-
rah.
Laporan Kemajuan dibahas dalam Rapat Tim Pengarah (Steering
Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat tersebut
dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian ditandata-
ngani oleh pihak Pemberi Kerja dan pihak Pelaksana Pekerjaan,
dan merupakan dokumen kesepakatan untuk melanjutkan peker-
jaan.
3- Rancangan Laporan Akhir
Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report) berisi rumusan
awal rencana pengembangan pariwisata daerah yang memuat
rumusan kebijakan, strategi dan program pengembangan. Lapor-
an ini telah dilengkapi dengan peta-peta rencana serta gambar-
gambar yang relevan dengan kepentingan perencanaan.
Rancangan Laporan Akhir di bahas dalam Rapat Tim Pengarah
(Steering Committee) guna mendapat masukan. Hasil dari rapat
tersebut dituangkan di dalam Notulen Rapat yang kemudian
ditan-datangani oleh Pihak Pemberi Kerja dan Pihak Pelaksana
Peker-jaan, dan merupakan dokumen kesepakatan untuk
melanjutkan pekerjaan.
4- Laporan Akhir
Laporan Akhir berisi rumusan rencana (kebijakan, strategi, dan
indikasi program pengembangan) sebagaimana tertuang dalam
Rancangan Laporan Akhir yang telah diperbaiki sebagaimana
telah disepakati bersama di dalam Notulen Rapat sebelumnya.
b. Pembentukan Tim Pengarah/Steering Committee
Mengingat bahwa pengembangan pariwisata daerah merupakan suatu
keputusan bersama antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat,

24. - 23 -
maka di dalam pekerjaan penyusunan RIPPDA ini perlu di bentuk Tim
Pengarah yang melibatkan berbagai pihak terkait dari masing-masing
unsur tersebut. Tim pengarah ini berperan memberikan berbagai ma-
sukan kepada pihak pelaksana pekeijaan agar hasil RIPPDA tersebut
tetap sejalan dengan tujuan pengembangan pariwisata daerah.

25. - 24 -
Bab III
Tahapan dan Langkah Penyusunan
RIPPDA Kabupaten/Kota
Tahapan-tahapan dan lingkup kegiatan di dalam pelaksanaan penyusunan
RIPPDA kabupaten/kota meliputi :
1. Pengumpulan data/survey.
2. Analisis.
3. Perumusan sasaran pengembangan pariwisata.
4. Perumusan rencana pengembangan pariwisata : kebijakan pengembangan,
strategi pengembangan dan indikasi program.
1. Pengumpulan Data/Survey
Tahapan pengumpulan data/survey dalam proses perencanaan ini meliputi
pengumpulan data, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap
aspek-aspek yang berhubungan dengan pariwisata dan wilayah. Data yang
dikumpulkan meliputi : data sekunder (instansional), primer (wawancara dan
kuesioner), serta pengamatan langsung di lapangan sebagai dasar untuk
memahami kondisi wilayah perencanaan.
Survei terhadap aspek-aspek tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga
proses yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Tahapan ini dilakukan
dengan melakukan survey lapangan terhadap :
 Objek dan daya tarik wisata,
 Fasilitas wisata,
 Pelayanan,
 Transportasi,
 Infrastruktur, dan lain-lain;
dan melakukan diskusi dengan pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat.
Pada tahapan ini sangat mungkin diperoleh gagasan-gagasan baru untuk
pengembangan pariwisata dari berbagai pihak yang dapat dianalisis untuk
dijadikan rekomendasi pada akhir studi.
Di samping survey untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan
secara umum, survey khusus untuk melihat aspek pasar perlu dilakukan.
Survey ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para wisata-
wan, maupun usaha perjalanan, untuk mengidentifikasi karakteristik demo-
grafi maupun perjalanan wisatawan, yang meliputi komponen :
 Pola pengeluaran,
 Demografi wisatawan,
 Maksud kunjungan,
 Kegiatan wisata yang dilakukan,
 Sikap, serta

26. - 25 -
 Tingkat kepuasan terhadap masing-masing komponen pariwisata yang
mereka beli.
a. Kegiatan Mengumpulkan Data
Kegiatan pengumpulan data terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :
1- Persiapan Survei
Kegiatan ini meliputi :
 Studi kepustakaan untuk mendapatkan gambaran keadaan
wilayah perencanaan masa lalu dan sekarang;
 Menyiapkan metoda dan jadwal survei, kuesioner/daftar isian,
daftar peta, daftar peralatan; serta menyiapkan administrasi,
peta, peralatan dan tenaga yang diperlukan.
2- Pelaksanaan Survei
Kegiatan pelaksanaan survei meliputi survei instansional terkait
(pemerintah dan swasta) untuk mendapatkan data tertulis atau
peta; serta survei lapangan untuk memperoleh informasi dengan
cara pengamatan, pengukuran dan wawancara dengan pihak
industri pariwisata (hotel, biro perjalanan, obyek wisata), dan
wisatawan (mancanegara/nusantara), serta masyarakat dan
tokoh-tokoh masyarakat.
3- Kompilasi Awal
Kegiatan ini meliputi :
 Seleksi dan pengelompokan data sesuai kebutuhan analisis
 Mengubah bentuk data ke dalam peta, tabel, diagram, grafik,
gambar dan uraian, sesuai dengan tujuan analisis; yang
dihimpun dalam suatu dokumen kompilasi data.
b. Jenis dan Tingkat Kedalaman Data
Data yang dimaksud meliputi data yang berhubungan dengan wilayah
perencanaan dan diluar wilayah perencanaan yang merupakan wilayah
pengaruh dari wilayah perencanaan yang bersangkutan. Satuan
penga-matan untuk RIPPDA kabupaten/kota adalah sampai dengan
tingkat kecamatan.
Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang
akan digunakan yang dapat dikelompokkan ke dalam aspek-aspek :
1- Kebijakan pembangunan, investasi, arah pembangunan dan pe-
ngembangan wilayah yang berkaitan dengan wilayah perencana-
an dan wilayah yang lebih luas (propinsi, kebijakan untuk kawa-
san khusus misalnya Kapet, kawasan berikat, kawasan otorita)

27. - 26 -
serta fungsi dan peran wilayah perencanaan dalam lingkup
regional dan nasional.
2- Karakteristik daerah yang meliputi :
 Ekonomi wilayah,
 Kondisi sektor-sektor perekonomian,
 SDM dan kependudukan,
 Sosial kemasyarakatan,
 Kondisi alam/fisik lingkungan,
 Sumber daya alam, dan
 Sumber daya buatan,
di wilayah perencanaan.
3- Sediaan produk wisata yang meliputi :
 Obyek dan daya tarik wisata (alam, budaya, minat khusus),
 Event-event,
 Sarana pariwisata (akomodasi, biro perjalanan/agen perjalan-
an wisata, restoran),
 Paket-paket perjalanan yang ada.
Di samping itu perlu pula diinventarisasi ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung/penunjang kepariwisataan, seperti :
 Transportasi,
 Perbankan dan tempat penukaran uang,
 Fasilitas hiburan dan olah raga,
 Rumah sakit,
 Pos dan telekomunukasi, serta
 Ketersediaan air bersih,
 Dan lain-lain.
4- Sisi pasar berupa kunjungan wisatawan mancanegara, dan wisa-
tawan nusantara yang meliputi :
 Pola perjalanan eksternal dan internal,
 Karakteristik wisatawan (asal, usia, jenis kelamin, maksud
kunjungan, obyek yang dikunjungi),
 Dan lain-lain.
Data yang dihimpun hendaknya bersifat time-series.
2. Analisis
RIPPDA membutuhkan serangkaian analisis untuk memahami karakteristik
wilayah, karakteristik sediaan produk wisata, dan karakteristik pasar dan
komponen lainnya yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di suatu
wilayah. Untuk itu analisis dilakukan sekurang-kurangnya untuk :
a. Menilai keadaan masa kini, meliputi penilaian keadaan :
 Perkembangan pasar (kunjungan wisatawan mancanegara dan nu-
santara),

28. - 27 -
 Perkembangan sediaan produk wisata (obyek wisata, akomodasi,
biro perjalanan/agen perjalanan, hotel/restoran),
 Karakteristik wilayah dan keterkaitan antara wilayah perencanaan
dengan wilayah yang lebih luas, keadaan masyarakat, kegiatan
usaha, lingkungan dan modal pada masa kini, sehingga dapat
memberikan gambaran potensi, dan permasalahan pembangunan
wilayah dan kepariwisataan di wilayah perencanaan.
b. Menilai kecenderungan perkembangan meliputi penilaian perkembang-
an :
1- Kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara),
2- Perkembangan :
a. Sediaan produk wisata,
b. Kegiatan usaha,
c. Sumber daya alam,
d. Investasi,
e. Lingkungan,
pada masa lalu sampai masa kini, sehingga dapat memberikan
gambaran kemungkinan keadaan wilayah perencanaan pada
masa yang akan datang.
c. Menghitung kapasitas pengembangan, yang meliputi penghitungan :
 Kemampuan modal,
 Lingkungan,
 Kegiatan usaha,
 Sumber daya alam,
 Sumber daya buatan dan masyarakat,
yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan gambaran
kemampuan pengembangan wilayah perencanaan.
d. Memperkirakan kebutuhan masa yang akan datang meliputi perkiraan
kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata dan perkem-
bangan kegiatan usaha yang akan datang akibat dari kunjungan wisa-
tawan yang diproyeksikan akan datang.
e. Memperkirakan arah perkembangan masa yang akan datang meliputi
perkiraan kemungkinan-kemungkinan perkembangan fisik, sosial dan
ekonomi, arah perkembangan jenis wisata yang akan dikembangkan
sesuai dengan kondisi dan kemampuan wilayah perencanaan sehingga
dapat membuka peluang-peluang pembangunan.
Aspek-aspek yang dianalisis meliputi :
a. Analisis Kebijakan Pembangunan
Analisis kebijakan pembangunan, dilakukan terutama untuk menemu-
kenali tujuan/sasaran pembangunan berupa target-target pembangun-
an antara lain :

29. - 28 -
 Pertumbuhan ekonomi.
 Struktur ekonomi.
 Perkembangan sektor.
 Arahan pengembangan tata ruang wilayah.
b. Analisis Kewilayahan
Analisis wilayah termasuk di dalamnya mengenai :
 Kependudukan.
 Daya dukung lingkungan.
 Ekonomi wilayah.
 Daya dukung lingkungan.
 Geografi.
 Kesempatan.
Analisis ini terutama untuk mengetahui potensi wilayah untuk mendu-
kung pengembangan pariwisata, seperti :
 Kesempatan kerja.
 Potensi sumber daya manusia.
 Adat istiadat.
 Daya dukung alam.
 Kesesuaian lahan.
 Kemampuan sektor-sektor dan dukungan sektor terhadap pengem-
bangan sektor pariwisata.
c. Analisis Sisi Sediaan
Analisis sisi sediaan (supply side) terutama untuk menemukenal
potensi dan permasalahan daya tarik wisata serta kesiapan sarana
penunjang pengembangan yang ada di wilayah perencanaan.
Analisis sisi sediaan meliputi kajian terhadap aspek :
1- Potensi obyek dan daya tarik wisata (yang berbasis pada alam,
serta buatan manusia, dan budaya)
2- Sarana kepariwisataan (akomodasi, restoran, biro/agen perja-
lanan, angkutan wisata, sarana MICE)
3- Transportasi (darat, laut dan udara) yang memberikan gambaran
aksesibilitas ke, di dalam dan dari wilayah perencanaan
4- Paket-paket perjalanan wisata.
5- Prasarana penunjang lainnya, seperti ketersediaan air bersih,
listrik, rumah sakit, kantor pos, sarana telekomunikasi, bank/
money changer, dan lain-lain.
Di samping itu di dalam analisis sediaan juga telah dilakukan peng-
hitungan terhadap kebutuhan fasilitas dan infrastruktur, proyeksi ako-
modasi dan kebutuhan lahan, kebutuhan moda transportasi dan
lainnya.

30. - 29 -
d. Analisis Pasar dan Proyeksi Wisatawan
Analisis pasar dimaksudkan untuk menemukenali potensi dan karak-
teristik calon pasar bagi wilayah perencanaan antara lain dari segi
kuan-titatif (jumlah wisatawan yang ingin diraih) dan kuantitatif yang
meliputi asal wisatawan, lama tinggal, karakteristik wisatawan. Analisis
pasar ini akan menentukan arah pengembangan atraksi dan produk
wisata yang akan dikembangkan, kebutuhan sarana transportasi serta
kebutuhan akomodasi.
Analisis pasar ke wilayah perencanaan harus memperhatikan : pola
kunjungan wisatawan (mancanegara dan domestik) ke wilayah yang
lebih luas (lingkup propinsi, atau wilayah tujuan wisata yang lebih
luas). Mengingat wilayah perencanaan adalah tingkat kabupaten/kota,
analisis kunjungan wisatawan harus dilakukan dengan lebih detail.
Metoda survey langsung/wawancara dengan wisatawan merupakan hal
yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik wisatawan yang
mela-kukan perjalanan di tingkat kabupaten/kota.
Analisis ini merupakan masukan penting dalam perencanaan obyek
dan daya tarik wisata, penentuan pengembangan fasilitas pariwisata,
pelayanan, transportasi dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu
analisis pasar juga merupakan dasar untuk merumuskan strategi
pemasaran dan progam promosi.
Fokus utama dalam analisis pasar adalah sebagai masukan dalam
persiapan perencanaan pariwisata. Namun, karena perkembangan
pariwisata secara umum, produk wisata dan daya saing dari sektor ini
mengalami perubahan yang sangat cepat, maka analisis pasar secara
terpisah dan kontinyu dapat merupakan suatu elemen penting dalam
pengembangan pariwisata di suatu daerah.
Dalam proses penyusunan RIPPDA kabupaten/kota, analisis pasar ti-
dak dilakukan secara mendalam, namun, lebih bersifat umum mengi-
ngat bahwa kunjungan wisatawan tidak dapat dibatasi oleh batasan ad-
ministrasi tetapi merupakan suatu bagian yang terintegasi dengan wi-
layah-wilayah di sekitarnya. Trend kunjungan serta pola perjalanan wi-
satawan ke suatu propinsi menjadi acuan di dalam melakukan analisis
pasar pada tingkat kabupaten/kota. Proyeksi wisatawan di lakukan un-
tuk kerangka waktu 15 tahun, serta untuk 5 tahun pertama dirinci
pertahun.
3. Perumusan Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah
Setelah melakukan analisis, perlu dirumuskan sasaran pengembangan pa-
riwisata sesuai dengan kapasitas daya dukung dan sumber daya yang ter-
sedia di wilayah perencanaan. Sasaran pembangunan ini akan menjadi
'bench marking' (tolok ukur) yang memberikan gambaran apakah pemba-

31. - 30 -
ngunan pariwisata yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang diurai-
kan di dalam RIPPDA. Sasaran pembangunan pariwisata daerah ditetapkan
untuk jangka waktu tertentu, yang terdiri dari :
a. Sasaran Jangka Panjang
Sasaran ini adalah untuk jangka waktu 15 tahun. Sasaran jangka pan-
jang ini dibagi atas 3 periode 5 tahunan. Pariwisata merupakan sektor
yang sangat dinamis, yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor situasi ekonomi, politk, pola liburan, kecenderungan/trend pasar,
dan lain-lain yang kadang kala sulit untuk diprediksi. Namun, demikian,
destinasi/daerah tujuan wisata harus dapat menetapkan sasaran pem-
bangunan jangka panjang yang digunakan sebagai tolok ukur pemba-
ngunan. Dalam operasionalisasinya, sasaran jangka panjang 15 tahun
ini kemudian dibagi menjadi 3 periode 5 tahunan untuk mengantisipasi
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama jangka waktu
tersebut.
b. Sasaran Jangka Pendek
Sasaran jangka pendek merupakan sasaran tahunan untuk setiap
periode 5 tahunan. Sasaran jangka pendek ini dirumuskan sebagai
tolok ukur bagi pencapaian program-program yang akan dilakukan.
Rumusan sasaran pembangunan pariwisata meliputi :
1- Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan
Dari hasil proyeksi wisatawan ditetapkan sasaran jumlah wisa-
tawan (baik wisman maupun wisnus) yang akan diraih oleh dae-
rah yang telah disesuaikan dengan kapasitas pengembangan.
Ru-musan sasaran ini bersifat kuantitatif.
2- Sasaran Ekonomi
Sasaran ekonomi yang dimaksudkan adalah manfaat ekonomi
yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, yang meliputi jum-
lah tenaga kerja yang diharapkan akan terserap di sektor pariwi-
sata; pendapatan daerah. Kesempatan berusaha masyarakat di
bidang pariwisata (langsung dan tak langsung). Rumusan
sasaran ini bersifat kuantitatif.
3- Sasaran Sosial Budaya
Pengembangan pariwisata daerah juga hendaknya telah dapat
merumuskan sasaran yang berkaitan dengan aspek sosial
budaya, seperti : meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap
budaya lokal/tradisional; tergalinya aspek-aspek budaya
tradisfonal atau keunikan budaya lokal (cerita rakyat, tradisi

32. - 31 -
masyarakat, dan lain-lain) yang kesemuanya akan mendorong
pelestarian nilai-nilai budaya tradisional, dan memelihara
kepribadian bangsa. Sasaran ini bersifat kualitatif dan normatif.
4- Sasaran Fisik/Lingkungan Hidup
Pengembangan pariwisata daerah hendaknya dapat menjadi sa-
rana pelestarian lingkungan hidup. Rumusan sasaran ini bersifat
kualitatif.
4. Perumusan Rencana Pengembangan
Perumusan rencana pengembangan terdiri dari :
a. Kebijakan pengembangan.
b. Strategi dan langkah pengembangan.
c. Indikasi program pengembangan.
Rumusan rencana pengembangan merupakan hasil dari analisis terhadap
sisi sediaan, sisi permintaan (pasar) dan aspek-aspek kewilayahan.
a. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Perumusan Rencana
Pengembangan
Rencana pengembangan pariwisata dapat memiliki berbagai bentuk,
bergantung pada sasaran pengembangan pariwisata yang akan
dicapai, sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan daerah yang dianut.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam penentuan
kebijakan pengembangan adalah :
1- Peran Pemerintah Daerah
Keputusan kebijakan dasar sangat bergantung pada asumsi pe-
ran yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah daerah dapat
berlaku aktif, pasif atau diantara keduanya. Peran tersebut tercer-
min di dalam kebijakan, strategi dan program pengembangan
yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata.
Keterlibatan pemerintah secara aktif adalah jika pemerintah dae-
rah melakukan pengembangan secara khusus dengan menentu-
kan tujuan tertentu, menyediakan dana khusus untuk melakukan
promosi pariwisata, memberikan pelatihan yang berkaitan dengan
pariwisata secara intensif, memberikan insentif bagi investasi di
bidang pariwisata, pembuatan peraturan, peningkatan pelayanan
di sektor transportasi, penyediaan pusat informasi pariwisata. Di
samping itu pemerintah daerah juga melakukan investasi untuk
pengembangan obyek wisata, dan pengembangan fasilitas
pariwisata lainnya.
Setiap daerah yang menginginkan pariwisatanya berkembang,
maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan secara aktif

33. - 32 -
dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana,
membuat peraturan daerah, mengembangkan prasarana dan
akses.
2- Perlindungan Lingkungan, Konservasi Budaya dan Pembangunan
Berkelanjutan
Penerapan konsep kontemporer dari pengembangan pariwisata,
umumnya akan menghasilkan kebijakan pengembangan pariwisa-
ta yang dapat menjaga kualitas lingkungan fisik. Selain itu dengan
konsep ini lokasi-lokasi arkeologis dan bersejarah dapat dilin-
dungi, dan dampak negatif terhadap sosial-budaya masyarakat
dapat diminimalkan, sehingga pola budaya yang dimiliki daerah
sebagai salah satu daya tarik dapat dijaga.
Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan merupa-
kan konsep yang memberikan perhatian khusus terhadap keles-
tarian alam, kelestarian dan pengembangan budaya serta, keikut-
sertaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, di
mana hal ini akan menjadikan pengembangan pariwisata di dae-
rah perencanaan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang
lebih besar terhadap pembangunan masyarakat dan wilayah.
3- Tingkat/Kecepatan Pertumbuhan Pariwisata
Tingkat/kecepatan pertumbuhan pariwisata dapat berupa tingkat
pertumbuhan rendah, sedang atau tinggi. Hal ini harus dipertim-
bangkan di dalam penentuan kebijakan. Tiap-tiap daerah memiliki
alasan-alasan tertentu dalam menentukan tingkat pertumbuhan,
hal ini tergantung pada tingkat kesiapan serta kondisi daerah
masing-masing. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di
dalam penetapan tingkat pertumbuhan pariwisata :
 Sosial-budaya : kesiapan serta tingkat penerimaan masyara-
kat lokal untuk melakukan penyesuaian terhadap perkem-
bangan pariwisata.
 Pengembangan untuk menyeimbangkan pembangunan pra-
sarana dengan tingkat permintaan yang ada akibat keterse-
diaan dana pemerintah yang masih terbatas.
 Perencanaan sumber daya manusia, yaitu memberikan ke-
sempatan waktu kepada tenaga kerja yang ada di daerah un-
tuk dilatih sehingga dapat bekerja di bidang pariwisata secara
profesional.
 Ekonomi dan proses integrasi berbagai sektor yang akan di-
kembangkan sehirigga tidak menimbulkan gangguan terha-
dap pembangunan yang dilakukan.

34. - 33 -
4- Jangka Waktu Penyusunan Rencana
Secara umum RIPPDA kabupaten/kota mempunyai rentang waktu
10 tahun, di mana jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian
terhadap sasaran dan strategi pengembangan tiap 5 tahun sesuai
dengan perubahan situasi dan kondisi di daerah.
 Perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, disusun un-
tuk jangka panjang 10 tahun. RIPPDA harus dapat meru-
muskan kebijakan pengembangari pariwisata jangka panjang
sebagai landasan perumusan rencana tingkat di bawahnya.
 Perumusan strategi pengembangan, disusun dalam kurun
waktu 5 tahunan selama 10 tahun yang dibagi atas strategi
pengembangan 5 tahun pertama dan kedua. Strategi pe-
ngembangan ini merupakan langkah operasional untuk men-
dukung pencapaian sasaran dan merupakan turunan dari ke-
bijakan yang telah dirumuskan.
 Indikasi program pengembangan, disusun untuk jangka waktu
tahunan pada periode 5 tahun pertama.
b. Perumusan Kebijakan Pengembangan Pariwisata
1- Aspek-aspek yang perlu dirumuskan dalam kebijakan pengem-
bangan pariwisata :
 Aspek pemasaran.
 Aspek pengembangan produk pariwisata.
 Aspek pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata.
 Aspek pengelolaan lingkungan.
 Aspek pengembangan sumber daya manusia.
 Aspek pemberdayaan masyarakat.
 Aspek investasi.
2- Rumusan kebijakan merupakan jawaban atas isu-isu atau perma-
salahan strategis baik internal maupun ekstenal yang dihadapi
oleh daerah.
3- Kebijakan merupakan arahan yang akan dijadikan landasan bagi
langkah-langkah pengembangan pariwisata vang lebih operasio-
nal. Beberapa hal yang dapat menjadi landasan dasar pengem-
bangan pariwisata daerah, sebagai contoh pengembangan pariwi-
sata daerah diarahkan pada :
 Pariwisata yang menunjukkan ciri kelokalan dan keaslian
daerah setempat.
 Pariwisata yang serasi dengan lingkungan di mana produk
wsata akan dikembangkan.
 Pengembangan sarana pariwisata memperhatikan standar-
standar internasional dalam hal kualitas bangunan, keaman-
an, kesehatan serta sirkulasi udara.

35. - 34 -
 Pengembangan pariwisata memberikan kesempatan yang
tebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara
aktif.
4- Kebijakan diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah diten-
tukan.
c. Perumusan Strategi Pengembangan Pariwisata
Strategi pengembangan menunjukkan langkah-langkah yang sistematis
untuk mencapai tujuan atau sasaran pengembangan sebagaimana
tdah ditetapkan sebelumnya. Strategi ini menjelaskan strategi-strategi
dasar yang akan dilakukan oleh daerah di dalam pengembangan pari-
wisata, yang merupakan penjabaran dan kebijakan dan arahan pe-
ngembangan. Strategi pengembangan terdiri dari :
 Strategi pengembangan produk wisata.
 Strategi pengembangan pasar dan promosi.
 Strategi pemanfaatan ruang untuk pariwisata.
 Strategi pengembangan sumber daya manusia.
 Strategi pengembangan investasi.
 Strategi pengelolaan lingkungan.
1- Strategi Pengembangan Produk Wisata
Strategi pengembangan produk wisata menunjukkan langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan
daya tarik wisata, pengembangan sarana akomodasi, pengem-
bangan aksesibilitas, dan lain-lain. Strategi ini merupakan penja-
baran dari kebijakan yang ditetapkan, dengan telah mempertim-
bangkan aspek-aspek terkait, serta merupakan cerminan dari
hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan sebelumnya.
Dalam melakukan perumusan strategi pengembangan Produk
wisata sangat penting untuk dipahami bahwa terdapat berbagai
perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata di
suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik kesesuaian pe-
ngembangan yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga di-
butuhkan pendekatan perencanaan yang berbeda pula. Perbe-
daan ini sangat bergantung pada sumber daya, posisi geografis,
lokasi, segmen pasar yang akan diraih, kebijakan pariwisata yang
dianut serta faktor-faktor lainnya.
a- Materi yang Dirumuskan
Strategi pengembangan produk wisata ditekankan pada
aspek pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengem-
bangan sarana prasarana pariwisata, dan pengembangan

36. - 35 -
aksesibilitas dan infrastruktur. Strategi dan arah pengem-
bangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, sebagai contoh :
 Pengembangan pariwisata minat khusus dan petua-
langan.
 Pengembangan pariwisata pedesaan.
 Pengembangan ekowisata.
 Pengembangan agrowisata.
b- Materi yang Diatur
1) Jenis Pengembangan Pariwisata
Jenis pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah
tipe daya tarik dominan yang akan dijadikan andalan
bagi pengembangan pariwisata di wilayah perenca-
naan. Terdapat berbagai jenis atau tipe pengembangan
yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta tujuan
pengembangan pariwisata di masing-masing wilayah.
2) Skala Pengembangan
Berkaitan dengan jenis pengembangan pariwisata yang
akan diambil, seperti halnya pertimbangan sosial-eko-
nomi dan lingkungan, kesesuaian pengembangan yang
akan dilakukan merupakan hal yang perlu dipertim-
bangkan dalam proses penentuan kebijakan.
Pariwisata yang dikembangkan dapat merupakan pari-
wisata skala kecil dengan jumlah kunjungan ratusan
orang pertahun, hingga pariwisata skala besar dengan
kunjungan wisatawan ke daerah berjumlah puluhan
ribu bahkan ratusan ribu wisatawan. Hal ini bergantung
pa-da kemampuan daya dukung daerah.
Contoh strategi pengembangan produk pariwisata :
a- Strategi l
Menjadikan Wisata Pantai sebagai Daya Tarik Utama di
Wilayah Perencanaan
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi
tersebut :
 Menentuan lokasi-lokasi prioritas pengembangan.
 Melakukan perencanaan detail untuk kawasan yang
akan dikembangkan.
 Rencana pengembangan atraksi wisata dan sarana
pendukung.

37. - 36 -
 Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan yang akan di-
kembangkan.
 Rencana pengelolaan lingkungan.
 Sasaran pengembangan dan skala waktu pengem-
bangan.
b- Strategi 2
Pengembangan Desa Wisata untuk mendorong Pertumbuhan
Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi ter-
sebut :
 Menentukan lokasi-lokasi pengembangan.
 Menyusun rencana pengembangan yang meliputi aspek
(fisik, manajemen, dan kelembagaan).
 Rencana pengembangan atraksi wisata.
 Sasaran pengembangan dan skala waktu pengembang-
an.
 Meningkatkan aksesibilitas ke lokasi yang akan dikem-
bangkan.
 Rencana pengelolaan lingkungan.
c- Strategi 3
Konservasi Hutan dan Kawasan Nonbudidaya untuk
Mendukung Pengembangan Ekowisata
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi
tersebut adalah :
 Menyusun rencana pengembangan ekowisata di lokasi
yang akan dikembangkan.
 Menyusun rencana pengelolaan kawasan.
 Menyusun pedoman-pedoman yang berkaitan dengan
pemanfaatan hutan.
 Sosialisasi dan koodinasi dengan instansi terkait,
masyarakat setempat dan usaha pariwisata yang akan
mengembangkan paket tersebut.
Strategi pengembangan produk ini kemudian dijabarkan
lebih rinci di dalam rumusan program pengembangan
produk.
2- Strategi Pemasaran dan Pengembangan Pasar
Strategi pemasaran dan pengembangan pasar menunjukkan
langkah-langkah yang akan dilakukan oleh daerah dalam rangka
mencapai target serta sasaran pasar yang telah dirumuskan di
dalam arahan kebijakan pengembangan pasar. Strategi ini

38. - 37 -
meliputi aspek pengembangan pasar, promosi, 'market intelegent',
dan positioning. Strategi ini merupakan penjabaran dari kebijakan
yang ditetapkan, dengan telah mempertimbangkan aspek-aspek
terkait, serta merupakan cerminan dari hasil analisis yang telah
dilakukan sebelumnya.
a- Strategi Pengembangan Pasar
Dalam strategi pengembangan pasar ini dirumuskan orienta-
si pasar yang akan diraih dan langkah-langkah yang perlu
dilakukan untuk meraih pasar tersebut. Penentuan segmen
pasar yang diraih ini mempertimbangkan jenis dan potensi
obyek dan daya tarik potensial yang ada serta jenis/bentuk
pariwisata yang akan dikembangkan. Penentuan kelompok
atau segmen pasar yang akan diraih mempertimbangkan
antara lain :
1) Asal Wisatawan :
Wisatawan Mancanegara atau Wisatawan Nusantara
Penting untuk ditetapkan arah kebijakan pariwisata
yang akan dikembangkan apakah lebih ditujukan untuk
pangsa pasar mancanegara ataukah nusantara, meng-
ingat hal ini membawa konsekuensi di dalam pengem-
bangan sisi sediaan. Walaupun demikian, hal ini bukan
berarti bila pangsa pasar yang akan dikembangkan
adalah wisatawan mancanegara, maka kebutuhan pe-
nyediaan fasilitas dan jenis pengembangan untuk seg-
men pasar wisatawan nusantara tidak diperhatikan sa-
ma sekali. Yang perlu diperhatikan adalah bila suatu
daerah ingin mengembangkan pariwisata berskala in-
ternasional, maka daerah tersebut harus mengembang-
kan fasilitas dan pelayanan yang memiliki standar inter-
nasional yang berlaku. Dan seringkali terjadi perkem-
bangan pariwisata internasional yang berhasil akan
mendorong pula pertumbuhan kunjungan wisatawan
nusantara.
2) Kelas Pendapatan :
Wisatawan Kelas Atas atau Backpackers
Penentuan kelas wisatawan juga akan sangat
berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas, skala dan
jenis pengembangan wisata yang akan dilakukan. Bila
daerah Kabupaten/Kota menginginkan kunjungan
wisatawan yang berasat dari kelompok wisatawan
“kelas atas”, maka fasilitas yang harus dibangun lebih
bersifat ekslusif. Mengingat bahwa biasanya kelompok

39. - 38 -
ini tidak berminat pada pengembangan yang bersifat
mass-tourism. Hal ini biasanya membutuhkan investasi
yang cukup besar.
b- Strategi Promosi
Strategi promosi menjelaskan langkah-langkah yang perlu
dilakukan daerah dalam mempromosikan daerah. Strategi
promosi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran/
target wisatawan yang akan diraih. Strategi promosi meliputi
antara lain :
 sarana promosi yang akan digunakan : media cetak,
media elektronik, web-site,
 bentuk promosi: fam-tour, menghadiri event-event
(dalam dan luar negeri).
Strategi pengembangan pasar dan promosi antara lain
meliputi:
1) Pemasaran Bersama dengan daerah lain yang memiliki
pasar sasaran sejenis
2) Pengembangan dan Pemantapan Sistem Informasi
Kepariwisataan
3) Peningkatan Kegiatan Promosi Daya Tarik Wisata dan
Investasi Pariwisata,
4) Penetapan dan pemantapan Event Pariwisata.
Strategi pengembangan pemasaran dan promosi ini
kemudian dijabarkan lebih rinci didalam penyusunan
Program Pemasaran dan Promosi.
3- Strategi Pemanfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata
a- Materi yang Dirumuskan
Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup
Kabupaten/Kota memberikan gambaran dan indikasi lokasi-
lokasi prioritas pengembangan, berdasarkan hasil analisis
terhadap potensi obyek dan daya tarik wisata yang ada di
wilayah tersebut. Secara umum arahan pengembangan
ruang untuk kepariwisataan meliputi :
 Penetapan pusat-pusat pengembangan.
 Penetapan kawasan prioritas pengembangan.
 Penetapan jalur/koridor wisata.
b- Materi yang Diatur
Kedalaman materi yang diatur sebagaimana dijabarkan di
bawah ini :

40. - 39 -
1) Penetapan Pusat-Pusat Pengembangan
Pusat pengembangan pariwisata dalam lingkup wilayah
biasanya sama dengan pusat pelayanan dan jasa
(dalam hal ini adalah ibukota kabupaten/kota, atau kota
kecamatan). Di dalam pusat pengembangan pariwisata
tersebut tersedia sarana kepariwisataan, seperti
sarana akomodasi, restoran, serta fasilitas pendukung
lainnya, seperti layanan kantor pos dan telekomunikasi,
tempat penukaran uang, pusat informasi pariwisata,
terminal angkutan penumpang dan lain-lain.Pusat
pengembang-an ini merupakan titik distribusi dari
penyebaran wisa-tawan dalam kabupaten/kota.
2) Penetapan Kawasan Prioritas Pengembangan
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap
potensi, sumberdaya yang ada, ditentukan beberapa
kawasan untuk pengembangan. Kawasan tersebut
dapat merupakan kawasan yang berada di daerah
pantai, pegunungan, atau di daerah perkotaan/
terbangun. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan
adalah jenis pengembangan yang akan dilakukan,
ketersediaan lahan, serta kemampuan/daya dukung
lingkungan (alam, dan sosial budaya).
Kawasan prioritas pengembangan ini dapat terdiri dari
suatu :
 kawasan yang terintegrasi di mana beberapa fasi-
litas kepariwisataan dibangun untuk mendukung
pengembangan obyek dan daya tarik wisata di
wilayah tersebut;
 Kawasan tersebut hanyalah merupakan obyek wi-
sata, di mana wisatawan yang berkunjung hanya
menikmati daya tarik yang ada, dan fasilitas kepa-
riwisataan yang dikembangkan seminimal mung-kin
dan hanya yang menunjang kegiatan wisata. Hal ini
dapat terjadi bila kawasan prioritas yang akan
dikembangkan adalah di daerah taman-ta-man
nasional, cagar alam, kawasan konservasi atau
kawasan di mana lingkungan alamnya sa-ngat
rentan terhadap kegiatan pembangunan fisik.
Kawasan tersebut biasanya dikembangkan untuk
jenis ekowisata, dan wisata altemstif lainnya yang
daya tarik utamanya adalah keaslian lingkungan
alamnya.

41. - 40 -
3) Pengembangan Jalur/Koridor Wisata
Pengembangan jalur/koridor wisata dalam lingkup
Kabupaten/Kota akan meningkatkan daya tarik serta
lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke wilayah
tersebut. Jalur wisata yang dikembangkan akan meng-
hubungkan beberapa obyek dan daya tarik wisata yang
berbeda-beda, dengan pengaturan rute perjalanan
yang berbeda pula. Alternatif jalur wisata yang dikem-
bangkan sebaiknya memiliki tema yang berbeda sesuai
dengan jenis/daya tarik wisata yang ditawarkan.
4- Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan
strategi yang mendukung pengembangan produk dan pemasaran.
Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisatawan
sangat penting dilakukan agar daerah yang akan mengembang-
kan pariwisata dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan
tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap
tenaga kerja lokal. Di samping itu juga akan meningkatkan
apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata, sehingga dapat
memberikan pelayanan sesuai dengan standar intemasional.
Pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan bagi aparat
pembina kepariwisataan daerah, agar dapat melaksanakan fung-
si-fungsi pembinaan dalam rangka menerapkan kebijakan-kebijak-
an yang telah disepakati bersama.
Strategi pengembangan sumber daya manusia antara lain
adalah :
 Penyiapan tenaga-tenaga terampil di bidang perhotelan,
resto-ran, biro perjalanan dan pemandu wisata.
 Peningkatan kemampuan berbahasa asing di kalangan stake-
holder yang bergerak di bidang pariwisata dan terkait dengan
pengembangan pariwisata, seperti : tenaga kerja di usaha pa-
riwisata, dan pemerintah daerah.
 Peningkatan dan pemantapan kesiapan masyarakat sebagai
tuan rumah.
 Peningkatan kemampuan teknis di bidang manajemen kepari-
wisataan.
 Peningkatan kemampuan di bidang perencanaan, dan pema-
saran pariwisata.
5- Strategi Pengembangan Investasi
Strategi pengembangan investasi ini berisikan langkah-langkah
strategik yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi di

42. - 41 -
bidang kepariwisataan, yang dilakukan baik oleh penanam modal
yang berasal dari luar daerah maupun penanam modal yang
berasal dari daerah itu sendiri.
Strategi pengembangan investasi antara lain :
 Meningkatkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal pa-
da usaha pariwisata.
 Memberikan insentif bagi pengusaha menengah kecil dan ma-
syarakat yang akan berusaha di bidang kepariwisataan.
 Menciptakan kepastian hukum dan keamanan.
 Menyiapkan infrastruktur antara lain : jaringan jalan, jaringan
telekomunikasi, listrik dan lainnya.
 Memberikan subsidi bagi investor yang mau menanamkan
modal bagi daerah-daerah yang kurang menarik bagi
investasi tetapi memiliki potensi pariwisata.
6- Strategi Pengelolaan Lingkungan
Strategi pengelolaan lingkungan merupakan strategi umum yang
mendasari semua pengembangan kepariwisataan yang akan dila-
kukan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan
pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan langkah proaktif di
dalam upa-ya pelestarian lingkungan alam dan budaya. Strategi
pengelolaan lingkungan ini merupakan pula langkah dalam
menjawab perubah-an paradigma pariwisata global, di mana isu
lingkungan menjadi salah satu isu sentral pembangunan.
Strategi pengelolaan lingkungan antara lain adalah :
 Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan
hemat energi.
 Peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik
wisata.
 Peningkatan dan pemantapan konsevasi kawasan-kawasan
yang rentan terhadap perubahan.
Strategi pengelolaan lingkungan ini kemudian dijabarkan secara
lebih rinci kedalam program-program pengembangan.
d. Indikasi Program Pengembangan
Indikasi program pengembangan merupakan jabaran rinci dari setiap
strategi yang disusun kedalam suatu bentuk program yang akan dila-
kukan pada jangka waktu tertentu. Indikasi program disusun untuk ke-
rangka waktu 5 tahun, dan tiap 5 tahun program hendaknya dikaji kem-
bali dengan mempedomani kebijakan dan strategi yang telah ditetap-
kan.

43. - 42 -
Gambar 5 : Kerangka Proses dan Tahapan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data
Analisis
Perumusan Sasaran
Perumusan Rencana
Pengembangan Pariwisata
Daerah
Rumusan Kebijakan
Rumusan Strategi
Rumusan Indikasi
Program Pengembangan
Program Pokok Program Penunjang
Rincian indikasi program terdiri dari :
 Program Jangka Panjang, dengan skala waktu 10 tahun; yang
dibagi menjadi program 5 tahunan. Perumusan program masih
bersifat umum dan garis besar, tetapi memperlihatkan langkah-

44. - 43 -
langkah yang akan ditakukan pada setiap lima tahunan selama 10
tahun.
 Program Jangka Pendek, dengan skala waktu 5 tahun, yang ter-diri,
dari program tahunan. Merupakan program 5 tahun per-tama dari
program 10 tahun; yang mengidikasikan materi program uta-ma
dan program pendukung.
Rincian indikasi program meliputi Program :
 Program Utama, yaitu program yang berkaitan dengan substansi
pariwisata, meliputi : pengembangan produk, pemasaran dan pro-
mosi, sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, peman-
tapan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat
 Program Pendukung, yaitu program-program yang diharapkan di-
lakukan oleh instansi lain untuk mendukung pengembangan
pariwisata.
Indikasi program pengembangan memuat :
 Nama program.
 Sasaran dan tujuan program dan kaitannya di dalam mendukung
strategi tertentu.
 Justifikasi dan rincian program.
 Jadwal pelaksanaan program.
 Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program.
 Sumber dana serta indikasi biaya yang diperlukan.

45. - 44 -
Bab IV
Materi Produk-Produk RIPPDA Kabupaten/Kota
Produk-produk RIPPDA, Kabupaten/Kota adalah produk yang dihasilkan dalam
rangka penyusunan atau peninjauan kembali RIPPDA kabupaten/kota yang terdiri
dari dokumen-dokumen :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RIPPDA Kabupaten/
Kota;
2. Rancangan RIPPDA kabupaten/kota
3. Analisis dan Sintesis RIPPDA kabupaten/kota
4. Kompilasi Data RIPPDA kabupaten/kota
Dokumen-dokumeri sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas berupa uraian
engkap secara kualitatif dan kuantitatif berserta peta, tabel dan diagram. Uraian
lengkap sebagaimana dimaksud pada Butir 2 untuk dokumen-dokumen
rancangan Perda meliputi :
 Pola Pikir yang berisi penjelasan-penjelasan yang melatarbelakangi perlunya
peraturan tersebut, hal-hal yang diatur, siapa yang diatur, dan bagaimana
mengaturnya.
 Rancangan Perda RIPPDA kabupaten/kota yang berisi konsideran, batang
tubuh, aturan peralihan, penutup, serta lampiran materi RIPPDA kabu-
paten/kota
Uraian lengkap sebagaimana dimaksud pada Butir 2 untuk kompilasi data, malisis
dan rancangan RIPPDA kabupaten/kota dapat dilihat pada Bab hi edoman
Penyu-sunan RIPPDA kabupaten/kota, dan disesuaikan dengan kondisi dan
karakteristik di masing-masing daerah. Ketentuan presentasi peta-peta untuk
RIPPDA kabu-paten/kota sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan yang
dipergunakan di dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Uraian lengkap
sebagaimana dimak-sud pada Butir 2 untuk rancangan kabupaten/kota meliputi :
 Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah,
 Metodologi dan pendekatan perencanaan,
 Gambaran potensi dan permasalahan kepariwisataan wilayah,
 Sasaran pengembangan pariwisata,
 Rencana pengembangan pariwisata yang terdiri dari : kebijakan pengem-
bangan pariwisata daerah, strategi pengembangan kepariwisataan, dan indi-
kasi program pengembangan kepariwisataan.
Tujuan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Butir
6 di atas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
perekonomian daerah, serta pelestarian budaya dan lingkungan alam daerah, se-
bagaimana dimaksudkan di dalam GBHN serta visi misi pengembangan pari-
wisata.

46. - 45 -
Metodologi pendekatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Butir 6 di atas
menjabarkan bagaimana pariwisata dikembangkan ditinjau dari berbagai aspek
dan selaras dengan konsep pembangunan wilayah dan pembangunan pariwisata
yang berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan serta pertimbangan-pertimbangan
umum yang diadopsi untuk pengembangan pariwisata menunjang tujuan pemba-
ngunan wilayah dijabarkan dalam bentuk konsepsi-konsepsi perencanaan pemba-
ngunan.
Gambaran potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan wilayah se-
bagaimana dimaksud di dalam Butir 6 di atas menjabarkan hasil evaluasi terha-
dap aspek-aspek kewilayahan, aspek sediaan (produk wisata) dan aspek per-
mintaan (pasar) sebagaimana diuraikan di dalam Bab III.
Sasaran pengembangan kepariwisatan merupakan target-target, baik yang ber-
sifat kuantitatif, kualitatif ataupun normatif dalam pengembaiigan kepariwisataan
di daerah. Sasaran tersebut meliputi :
 Sasaran jumlah kunjungan wisatawan,
 Sasaran ekonomi,
 Sasaran sosial budaya,
 Sasaran pengelolaan fisik/lingkungan.
Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan arahan umum yang akan
dijadikan landasan bagi langkah-langkah pengembangan pariwisata yang lebih
operasional. Kebijakan ini menjawab isu-isu strategis internal dan eksternal yang
terjadi dan dihadapi oleh daerah, kebijakan pengembangan pariwisata, meliputi
aspek-aspek :
 Produk,
 Pasar,
 Pemanfaatan Ruang,
 SDM,
 Lingkungan,
 Investasi,
 Pemberdayaan Masyarakat.
Strategi pengembangan kepariwisataan merupakan langkah-langkah strategis
yang perlu dilakukan berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan kepariwisa-
taan, agar arahan pengembangan kepariwisataan dapat terwujud. Perumusan
strategi ini memperhatikan pendekatan :
 Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
 Kesesuaian produk dengan pasar.
 Kelestarian lingkungan.
Strategi pengembangan kepariwisataan ini meliputi :
 Strategi pengembangan produk,
 Strategi pengembangan pasar dan promosi,
 Strategi pengembangan sumber daya manusia,
 Strategi pengembangan investasi,
 Strategi pemberdayaan masyarakat,

47. - 46 -
 Strategi pengelolaan lingkungan.
Indikasi program pengembangan kepariwisataan merupakan penjabaran strategi
ke dalam kegiatsn-kegiatan yang bersifat operasional, yang telah menunjukkan
rincian program, justifikasi program, sasaran dan tujuan program, jadwal waktu
pelaksanaan program, pihak yang terlibat, serta sumber dana/pembiayaan dan
indikasi biaya.

48. Lampiran A
Survey dan Kajian Sisi Sediaan
1. Survey Umum Terhadap Karakteristik Daerah
Survey umum terhadap karakteristik daerah meliputi aspek kebijaksanaan, geografi,
kependudukan, dan lainnya. Karakteristik geografi secara Umum mengenai
Kabupaten atau Kota perlu disurvey untuk memberi gambaran secara utuh
mengenai daerah studi, sehingga dapat dijadikan landasan untuk proses penditian
dan analisis terhadap aspek-aspek terkait. Pada dasarnya satu dokumen rencana
komprehensif akan mengandung suatu gambaran Umum dari informasi daerah
sebagai salah satu landasan perencanaan. Komponen karakteristik daerah yang
disurvey adalah:
a. Lokasi.
b. Lingkungan alam.
c. Sejarah daerah.
d. Pola sosial budaya dan ekonomi.
e. Pola tata guna lahan.
f. Kualitas lingkungan.
Pengkajian tertiadap peta daerah dan kunjungan lapangan ke lokasi Daya Tarik
wisata merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran
terhadap kondisi eksisting lapangan. Sementara untuk data-data dasar sebagian
besar sudah tersedia pada pihak pemerintah, Universitas dan berbagai lembaga
lainnya dalam bentuk laporan atau peta. Namun, demikian ketersedlaan data ini
sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Pada kebanyakan kasus yang
terjadi, kekurangan data merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan
studi. Salah satu cara untuk menutupi kekurangan data tersebut dapat dilakukan
estimasi berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan atau dengan membaca
berbagai literatur geografi dan sejarah mengenai daerah studi.
a. Lokasi
Lokasi daerah studi harus dipetakan terhadap negara secara keseluruhan
maupun terhadap provinsi. Lokasi daerah merupakan pertimbangan penting
untuk pengembangan parMsata, dengan lokasi dapat diketahui jarak derah
tertiadap pasar potensial utama atau daerah yang telah memiliki pariwisata
yang berkembang dengan baik, seperti Bali. Hal ini merupakan salah satu
masukan bagi analisis pasar, karena peluang pasar dapat diidentifikasi dengan

49. 2
Jelas. Selain itu, lokasi juga merupakan bahan pertimbangan bagi penentuan
jalur wisata dari produk wisata yang akan dikembangkan baik jalur wisata
internal dalam kabupaten atau kota maupun Jalur wisata untuk daerah yang
lebih luas (misalnya : antar kabupaten atau provinsi).
b. Lingkungan Alam
1- Iklim
Pola iklim daerah meliputi : curah hujan, temperatur, kelembaban,
pencahayaan sinar matahari, kabut, kecepatan dan arah angin, dan
variasi musim. Iklim dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata
yang akan dilakukan, misalnya saja dengan jumlah hari hujan yang tinggi
menyebabkan tidak memungkinkan untuk pengembangan lapangan
golf. Iklim ini perlu dipetakan dengan jelas dalam dokumen RIPPDA
untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk
mengatasinya.
Topografi yang merupakan karaktenstik permukaan bumi meliputi
konfigurasi tanah, kemiringan, ketinggian dan jenis permukaan (misal :
danau, rawa dan sungai) perlu dipetakan. Pada RIPPDA Kabupaten/Kota,
perencanaan yang dilakukan sudah bersifat mendetail, sehingga aspek
penentuan lokasi merupakan pertimbangan penting dalam
pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata tidak mungkin
dilakukan pada daerah yang sering mengalami longsor atau banjir,
sehingga dengan acuan ini dapat diketahui mana daerah-daerah yang
memang memiliki kelayakan untuk pengembangan kawasan wisata di
daerah bersangkutan.
Kehidupan satwa liar dan vegetasi hutan berdasarkan jenis, dan
lokasinya perlu diindikasikan. Jarak dari habitat satwa liar maupun
kawasan lindung perlu dipertimbangkan untuk pengembangan
pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata yang akan dilakukan
tidak mengganggu atau merusak proses konservasi yang sedang
dilakukan. Namun, juga sebaliknya kehidupan satwa liar dan vegetasi ini
dapat juga menjadi daya tarik wisata yang dapat dijual, dengan syarat
dikelola dengan baik memperhatikan prinsip-prinsip periindungan.
2- Pantai dan Laut
Karakteristik pantai dan laut yang perlu disurvey meliputi lokasi dan
karakteristik pantai, terumbu karang, kehidupan bawah laut, kandungan

50. 3
sumber daya alam, pasang surut, formasi karang dan perikanan.
Permasalahan konservasi laut perlu diinvestigasi dan diungkapkan
dengan jelas, sehingga pengembangan pariwisata tidak merusak proses
konservasi yang dilakukan. Bila hal tersebut terjadi maka
pengembangan pariwisata di kawasan pantai dan laut yang akan
menimbulkan kerusakan tingkungan akan diminimalkan.
3- Geologi
Karakteristik geologi merupakan pertimbangan penting dalam pe-
ngembangan pariwisata. Kesesuaian antara pengembangan pariwisata
dengan jenis batuan atau kandungan mineral yang dimiliki merupakan
satah satu pertimbangan penting. Namun, di lain pihak terdapat sungai-
sungai bawah tanah dan gua Juga memberi peluang untuk
mengembangkan produk wisata, seperti caving yang saat ini memiliki
pasar yang sedang berkembang.
4- Sumber Daya Alam
Beberapa daerah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup balk,
misalnya saja suatu daerah memiliki potensi pengembangan peitanian
atau perkebunan, atau minyak bumi. Potensi tersebut perlu
dlpertimbangkan karena apabila manfaat yang dihasilkan lebih tinggj
dan pengembangan pariwisata, maka daerah tersebut tidak
dikembangkan pariwisata.
c. Sejarah Daerah
Pengetahuan mengenai sejarah daerah penting, karena dalam perencanaan
pariwisata banyak sekali aspek sejarah yang merupakan daya tarik wisata,
seperti bangunan-bangunan bersejarah, candi, bentuk arsitektur rumah
penduduk, dan kerajinan tangan. Sejarah suatu daerah mempengaruhi sistem
sosial budaya dari penduduk setempat dan sikap terhadap pengembangan
pariwisata itu sendiri. Sejarah mengenai daerah studi perlu diungkapkan dan
dijadikan bahan pertimbangan dalam analisis perencanaan pariwisata dan
formulasi rencana.
d. Pola Sosial Budaya dan Ekonomi
1- Karakteristik Populasi/Penduduk
Distribusi populasi penduduk merupakan pertimbangan penting dalam
setiap pembangunan. Hal ini dapat disajikan dalam bentuk gambar atau

51. 4
tabel mengenai populasi penduduk masa lalu dan eksisting. Selain itu
proyeksi penduduk juga perlu dikaji. Kelompok umur penduduk dapat
menunjukkan angkatan kerja yang ada di daerah disertai dengan jenis
kelaminnya dan pendidikan.Sehingga dapat diketahui berapa besar
potensi tenaga kerja yang dimitiki.
2- Kebudayan dan Adat Istiadat
Pola budaya masyarakat perlu diidentifikasi dengan jelas, hal ini
meliputi : struktur sosial, sistem nilai, gaya hidup dan sikap. Pada daerah
Kabupaten/Kota baik itu Kabupaten maupun Kota karakteristik pola
budaya daerah. Umumnya dapat dikategorikan seragam, namun pada
daerah-daerah yang luas atau perkotaan polanya dapat bervariasi dari
satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu nilai-nilai religius yang berlaku
juga perlu diperhatikan, Umumnya di sebagian besar wilayah Indonesia
yang didominasi deh penduduk beragama Islam terdapat pantangan
terhadap minuman beralkohol atau daging babi. Hal ini perlu
diperhatikan agar benturan-benturan yang akan terjadi dengan adanya
pengembangan pariwisata dapat diantisipasi sedini mungkin. Tarian,
musik, drama, upacara adat, kerajinan, pakaian daerah dan hasil seni
merupakan bagian dari pola budaya masyarakat yang dapat merupakan
daya tarik wisata yang dapat dikembangkan
3- Profil Ekonomi
Profil ekonomi daerah perlu diidentifikasi dengan jelas. Hal ini meliputi
produk domestik bruto, tingkat pendapatan, jenis dan nilai ekspor dan
impor dan pendapatan asli daerah. Keterkaitan antara pariwisata
dengan ekonomi. daerah secara keseluruhan perlu diungkapkan,
sehingga besarnya sumbangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lain
terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui.
Pertumbuhan ekonomi daerah perlu diungkapkan disertai dengan
proyeksi pertumbuhan masa mendatang. Daerah-daerah yang belum
memililki perkembangan ekonomi dengan baik dapat diketahui untuk
memungkinkan pengembangan sektor pariwisata di daerah yang tidak
memiliki sektor altematif penghasil pendapatan daerah.
e. Pola Tata Guna Lahan
Dalam penyusunan RIPPDA Kabupaten, pola tata guna lahan daerah secara
umum perlu diidentifikasi, lahan pertanian, industri, perkebunan, hutan

52. 5
lindung, pernukiman dan jalur transportasi dipetakan dengan baik. Pada
perencanaan RIPPDA Kota, pemetaan yang dilakukan dapat bersifat lebih
detail, sehingga dalam pengembangan pariwisata peruntukan pengembangan
yang akan dilakukan dapat dengan jelas ditentukan dan dipilih.
Kepemilikan lahan juga dapat merupakan pertimbangan untuk pemilikan
kawasan pengembangan pariwisata daerah. Lahan yang ada dapat dimiliki
oleh perorangan, adat, institusi atau pemerintah. Informasi ini dapat
menentukan pengembangan yang akan dilakukan.
f. Kualitas Lingkungan
Kualitas lingkungan dari daerah studi terutama pada kawasan wisata eksisting
dan yang akan dikembangkan merupakan pertimbangan penting sebagai daya
tarik bagi wiisatawan maupun bagi penduduk lokaL Komponen dari kualitas
lingkungan yang perlu dikaji cukup banyak, namun dalam pelaksanaan studi
komponen yang dikaji tersebut dapat bervariasi sesuai dengan kondisi daerah
atau sudah tercakup dalam pembahasan lain. Komponen kualitas lingkungan
yang perlu dipertimbangkan, secara tengkap adalah sebagai berikut :
1- Kualitas udara,
2- Kualitas air bersih (air minum),
3- Kualitas air permukaan,
4- Kualitas air bawah tanah,
5- Tingkat kebisingan,
6- Tingkat Kebersihan lingkungan umum,
7- Kualitas lansekap,
8- Desain bangunan dan pemeliharaannya,
9- Desain perkotaan,
10- Rambu-rambu,
11- Pola tata guna lahan dan jaringan transportasi,
12- Tingkat kemacetan,
13- Ruang terbuka,
14- Taman dan kawasan lindung,
15- Pemandangan alam,
16- Penyakit.
g. Survey Kelembagaan
Survey elemen kelembagaan dalam proses perencanaan meliputi pengkajian
terhadap kebijakan dan rencana pengembangan, kebijakan investasi daerah,
ketersediaan modal, peraturan daerah yang berkaitan dengan pariwisata dan
kebijakan pembangunan daerah lainnya. Penelitian pada tahapan ini

53. 6
merupakan input dalam analisis perencanaan, formulasi kebijakan dan
rencana, dar rekomendasi. Survey kelembagaan ini dapat meliputi kajian
terhadap dokumen-dekumen yang ada dan diskusi dengan pihak pemerintah
dan swasta sebagai pelaku di lapangan.
h. Kebijakan Pembangunan dan Rencana Eksisting
Hampir seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia telah memiliki do-
kumen-dokumen mengenai perencanaan daerahnya masing-masing. Bentuk
dokumen ini dapat bersifat perencanaan jangka panjang maupun jangka
pendek, daerah secara keseluruhan maupun kawasan-kawasan terpilih, dan
terkadang dalam dokumen tersebut juga tercakup sektor pariwisata. Selain di
daerah bersangkutan, pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti tingkat Provinsi
atau Nasional juga terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
daerah studi. Oleh karena itu informasi ini perlu dikaji dengan baik karena hal
ini akan mempengaruhi formulasi kebijakan pariwisata yang akan diambil.
Selain itu pada kondisi sebaliknya ternuan yang diperoleh di lapangan dapat
menjadi masukan terhadap kebijakan yang sudah ada.
Sangat dimungkinkan pemerintah daerah ataupun pemerintah yang berada di
atasnya telah memiliki program pembangunan dalam sektor pariwisata yang
akan dilaksanakan daerah studi, hal ini merupakan bahan masukan penting
dalam perencanaan pariwisata yang dilakukan. Pembangunan jaringan jalan,
bandar udara, perluasan industri dan rencana-rencana lainnya akan turut
mempengaruhi pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan
diambil.
i. Kebijakan Investasi
Kebijakan investasi dalam proyek pembangunan di daerah merupakan salah
satu pertimbangan penting dalam perencanaan pariwisata. Pengembangan
pariwisata akan berhasil bila tercipta iklim investasi yang baik di daerah. Jenis
penanaman modal dan adanya insentif merupakan informasi penting untuk
mendorong investor menanamkan modalnya di daerah.
Dalam proses selanjutnya, RIPPDA Kabupaten/Kota ini juga memberikan
rekomendasi penting mengenai kebijakan investasi yang perlu diambil oleh
Pemda untuk lebih mendorong investasi, sehingga pengembangan pariwisata
dapat terlaksana dengan baik. Ketersediaan sumber dana di daerah untuk
pengembangan pariwisata juga merupakan hal penting yang perlu
dipertimbangkan, karena pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban
pemerintah yang perlu diberikan jika pariwisata daerah ingin berhasil. Sebagai

54. 7
contoh untuk pembangunan kawasan wisata atau hotel diperlukan
ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih yang seluruhnya perlu
disediakan oleh pemerintah.
j. Peraturan yang Berkaitan dengan Pariwisata
Jika pariwisata telah ada dan berkembang di suatu daerah, kemungkinan
besar daerah tersebut telah memiliki peraturan-peraturan pariwisata.
Peraturan ini perlu dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan pengembangan
yang akan dilaksanakan. Peraturan mengenai hotel, biro perjalanan, pemandu
wisata merupakan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Dan
tidak hanya itu peraturan-peraturan daerah yang berkaitan secara tidak
langsung pun perlu dipertimbangkan dengan baik, misalnya : pola guna lahan,
pengaturan tinggi bangunan dan arsitekturnya, merupakan masukan untuk
menentukan pengembangan pariwisata selanjutnya. Bila terdapat
ketidaksesuaian dengan pengembangan yang akan dilakukan, akan sangat
mungkin diberikan rekomendasi untuk melakukan modifikasi terhadap
peraturan-peraturan tersebut.
k. Pendidikan Pariwisata dan Program Pelatihan
Daerah yang memiliki sektor pariwisata yang tetah berkembang biasanya
memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata. Lembaga atau badan,
seperti ini perlu disurvey dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan
perencanaan sumber daya manusia daerah yang merupakan salah satu
komponen perencanaan pariwisata. Pendidikan dan pelatihan ini dapat
mencakup bidang perhotelan dan, restoran, pemandu wisata, perencanaan,
pemasaran dan penelitian.
2. Survey dan Kajian Aspek-Aspek Sediaan / Produk Wisata
a. Survey Daya Tarik Wisata
Daya tarik wisata merupakan dasar dari pengembangan pariwisata, hal ini
merupakan elemen penting dalam produk pariwisata. Tanpa adanya faktor
daya tarik yang substansial, pariwisata yang berorientasi untuk kesenangan
atau untuk berlibur tidak memungkinkan dikembangkan. Meskipun demikian
masih ada peluang-peluang lain, misalnya saja perjalanan bisnis, dinas
pemerintah, tonferensi, keagamaan dan berbagai maksud perjalanan wisata
lainnya.
Umumnya dalam menganalisis dan memilih Daya Tarik wisata yang akan
dikembangkan perlu melihat potensi pasar wisata eksisting. Daya Tarik wisata

55. 8
yang akan dikembangkan harus sesuai dengan target pasar yang dimiliki.
Kesesuaian antara kedua faktor akan menghasilkan keberhasilan dalam
pengembangan pariwisata. Jenis daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah
akan menentukan jenis pasar sasaran dan promosi pariwisata yang akan
dilakukan. Permintaan pasar yang ada akan menentukan jenis daya tarik yang
akan dikembangkan.
Pendekatan penting yang dapat dilakukan adalah mengkaitkan komponen
daya tarik yang dimliki dengan kegiatan wisata yang mungkin dilakukan.
Komponen tersebut secara tersendiri dapat saja merupakan sebuah daya tarik
yang dapat dijual dan dikembangkan, sehingga daya tarik wisata perlu
dievaluasi dan diidentifikasi untuk mempertimbangkan peluang kegiatan
wisata yang dapat dikembangkan di daerah.
Untuk melakukan survey dan evaluasi dari daya tarik wisata, maka akan
sangat penting untuk memahami jenis Daya Tarik yang perlu dipertimbangkan
dalam pariwisata. Hal ini terutama dilakukan dalam fungsi analisis. Konsep
umum dari jenis daya tarik yang telah lama dikenal adalah daya tarik alam
yang biasanya berbentuk, pantai, danau, laut, iklim, hutan, lansekap alam,
pemandangan dan bentuk-bentuk lainnya.
Daya Tarik wisata dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Sistem umum
dari pengelompokkan yang sering dipakai adalah :
1- Daya Tarik alam, yang berbasiskan segala pada lingkungan alam.
2- Daya Tarik budaya, yang berbasiskan pada kegiatan manusia.
3- Daya Tarik khusus, yang biasanya dibuat secara khusus oleh manusia
untuk menarik kunjungan wisatawan.
1- Daya Tarik Alam
a- lklim
Suhu udara yang hangat, cahaya matahari, dan iklim kering,
seringkali dipertimbangkan sebai kondisi yang disukai oleh
wisatawan terutama wisatawan yang berasal dari daerah musim
dingin. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan daya tarik pantai,
laut dan gunung yang memberi peluang kepada wisatawan untuk
melakukan rekreasi. Iklim sebagai daya tarik menyebabkan perlu
dilakukannya konservasi terhadap iklim tersebut dengan
melakukan pengendalian terhadap polusi udara.

56. 9
Perubahan iklim di suatu daerah perlu dipertimbangkan dalam
mengevaluasi iklim sebagai daya tarik. Iklim yang diinginkan
(misalnya : iklim kering) yang panjang merupakan keunggulan
suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga investasi
yang ditanarnkan dalam bentuk fasilitas pelayanan dan
infrastruktur dapat dimaksimalkan. Evaluasi musim merupakan
dasar pertimbangan bagi peluang sumber daya wisata yang
dimiliki dan target pasar untuk memperpanjang musim kunjungan
ke daerah bersangkutan. Pada musim panas memungkinkan
kunjungan wisatawan yang lebih banyak dibandingkan musim
hujan.
b- Pemandangan Alam
Pemandangan alam yang indah dapat menjadi motivasi utama
bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat, khususnya bila
daerah tersebut telah memiliki konservasi terhadap tempat
tersebut. Konservasi yang dilakukan menyebabkan kebersihan dan
karakter alam dari lingkungan tersebut dapat dijaga dan
dipertahankan. Daya tarik lansekap perkebunan teh di Puncak,
Jawa Barat atau hamparan persawahan merupakan daya tarik bagi
wisatawan untuk berkunjung.
Dengan pemandangan alam yang indah, dapat dikembangkan
berbagai jenis aktivitas wisata, misalnya saja piknik, berkemah,
pendakian gunung atau sebagai tempat peristirahatan selama
perjalanan. Sementara pemandangan alam yang indah yang
memiliki jarak cukup jauh dapat dikembangkan wisata adventure
dengan aktivitas, seperti panjat tebing, arung jeram dan
penjelajahan alam. Pemandangan alam yang memiliki daya tarik
cukup tinggj perlu dilindungi dengan pengembangan taman-taman
nasional, sehingga pembangunan yang terjadi di kawasan tersebut
dapat dikendalikan
c- Pantai dan Laut
Pantai dan laut umumnya diasosiasikan dengan aktivitas renang,
selancar, berjemur, perahu, ski air, penyelaman, mancing dan
berbagai aktivitas air lainnya. Komponen ini merupakan daya tarik
bagi wisatawan untuk melakukan rekreasi atau relaksasi atau
bahkan minat khusus, seperti olah raga selam. Potensi, seperti ini
banyak sekali dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Dengan

57. 10
kombinasi suhu dan iklim yang mendukung potensi ini sangat
layak untuk dikembangkan. Namun, tidak lupa yang perlu
diperhatikan adalah proses pertindungan tertiadap kawasan
tersebut, sehingga daya tarik yang dimilikj dapat tetap dijaga
kelestariannya dan dapat dipertahankan secara jangka panjang.
d- Flora dan Fauna
Flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain dapat
merupakan daya tarik penting bagi suatu daerah, terutama bila
dipadukan dengan pemandangan alam yang indah. Bunga Raflesia,
Anggrek Hutan, Komodo, Anoa dan jenis lainnya merupakan daya
tarik yang kuat, yang dapat dijual kepada wisatawan. Setiap
daerah dapat mengidentiffkasi potena flora dan fauna yang
dimiliki. Pada beberapa kondia jumlah fauna yang berlebihan di
suatu tempat memungkinkan daerah untuk niengembangkan
wisata buru dengan pengendalian yang ketat dari pemerintah.
Pada beberapa kasus, pariwisata sebagai salah satu faktor
pendukung dilakukannya periindungan terhadap flora dan fauna
dapat dijadikan suatu justifikasi. Kepunahan hewan-hewan langka
akibat ulah manusia, menjadikan pariwisata sebagai alasan
rasional untuk melakukan pertindungan. Kebun binatang,
akuarium dan taman tumbuh-tumbuhan yang memiliki spesies
khusus bila dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat
merupakan daya tarik kuat untuk pengembangan pariwisata.
e- Lingkungan Alam Khusus
Lingkungan alam khusus, seperti pegunungan, formasi geologi
khusus, gua, geysers, mata air panas dan aktivitas gunung berapi
medium merupakan daya tarik bagi wisatawan minat khusus atau
wisatawan Umum lainnya. Pengembangan spa dengan adanya
mata air panas dengan mempertimbangkan aspek pasar
merupakan peluang pengembangan pariwisata, seperti yang
sudah dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota. Pegunungan
Jayawijaya di Irian Jaya merupakan daya tarik tersendiri bagi
wisatawan minat khusus yang ingin menaklukan pegunungan
tersebut, dan bagi beberapa daerah potensi-potensi ini dapat
menjadi sumber pendapatan daerah.

58. 11
f- Taman Nasional dan Kawasan Lindung
Seperti telah diungkapkan sebelumnya dalam flora dan fauna,
beberapa jenis spesies yang ada perlu mendapat perlindungan
khusus karena jumlahnya yang semakin terbatas. Biasanya untuk
melakukan periindungan, dibentuk atau ditetapkanlah kawasan
lindung di mana habitat berada. Adanya taman nasional dan
kawasan lindung ini perlu untuk disurvey dan dievaluasi sebagai
salah satu daya tarik wisata.
Bila dampak pengembangan pariwisata tidak mengganggu proses
perlindungan yang dilaksanakan maka pertimbangan kawasan
tersebut sebagai daya tarik dapat dilakukan. Namun, sebaliknya
RIPPDA juga perlu untuk merekomendasikan untuk metindungi
suatu kawasan dan berbagai jenis kegiatan bila didalamnya
terdapat spesies hewan atau tumbuhan yang dilindungi meskipun
sebelumnya bdum terdapat dokumen yang mengaturnya.
Tim perencana perlu mengkaji kriteria dan standar yang dite-
tapkan pada taman atau kawasan lindung yang sudah ada. Hal ini
selanjutnya diaplikasikan dalam proses perencanaan. Evaluasi
fasilitas taman nasional dan kawasan lindung sebagai daya tarik
perlu menekankan konsep bahwa wisatawan yang datang perlu
diberi pendidikan tentang konsep perlindungan alam, sehingga
diharapkan secara sadar mereka menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
g- Pariwisata Kesehatan
Umumnya lingkungan alam juga banyak dimanfaatkan untuk
pariwisata kesehatan. Mata air panas, kebersihan udara atau daya
tarik alam lainnya memiliki fungsi kesehatan yang dapat dijual
kepada wisatawan. Spa merupakan salah satu bentuk produk
wisata yang ditawarkan kepada pasar.
2- Daya Tarik Budaya
a- Kawasan Budaya, Sejarah dan Arkeologis
Kawasan budaya, sejarah dan arkeologis termasuk di dalamnya
monumen-monumen nasional, gedung-gedung bersejarah, gereja,
candi, mesjid dan tempat berlangsungnya peristiwa sejarah
merupakan daya tarik utama di sebagian besar daerah di

59. 12
Indonesia. Daya tarik ini diperuntukan untuk dilindungi, sehingga
pariwisata yang dikembangkan harus sesuai dengan peran yang
diemban oleh kawasan ini.
b- Budaya Daerah
Budaya daerah, tradis dan gaya hidup yang berbeda di setiap
daerah merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk
berkunjung. Budaya daerah ini termasuk di dalamnya
kepercayaan, pakaian adat, upacara adat, gaya hidup, dan
kepercayaan agama biasanya dikaitkan; dengan kehidupan
pedesaan atau pedalaman. Meskipun hal ini merupakan daya tarik
bagi wisatawan namun perlindungan terhadapnya perlu dilakukan,
sehingga kebudayaan yang ada dapat dilestarikan dan tetap
terjaga. Selain itu permasalahan akibat kontak sosial penduduk
setempat dengan wisatawan dapat diantisipasi dengan baik.
c- Aktivitas Ekonomi
Bentuk daya tarik budaya lainnya adalah aktivitas ekonomi
masyarakat, seperti : proses pemetik teh, pembuatan batik, proses
pengolahan lahan, nelayan tradisional dan teknik agribisnis. Selain
itu pasar tradisional yang ada di berbagai daerah di Indonesia juga
merupakan daya tarik yang dapat dijual kepada wisatawan. Hal ini
tidak memeriukan investasi agar dapat dinikmati oleh wisatawan.
d- Kawasan Perkotaan
Variasi arsitektur yang dimiliki oleh kawasan perkotaan me-
rupakan daya tarik budaya yang ditawarkan. Bangunan ber-
sejarah, pusat kota, fasilitas perdagangan, restoran, taman dan
kehidupan malam merupakan daya tarik bagi banyak wisatawan.
Bentuk pengelolaan potensi pariwisata ini adalah dengan
mengembangkan wisata kota dengan mengajak wisatawan untuk
berkunjung ke tempat-tempat menank di kawasan perkotaan.
Eksplorasi oleh wisatawan terhadap berbagai daerah tanpa
pemandu merupakan altematif menarik yang ditawarkan.
Biasanya hal ini dilakukan dengan menyediakan fasiiitas
transportasi khusus dengan mengunjungi tempat-tempat tersebut
atau dengan menjual buku-buku petunjuk wisata perkotaan
kepada wisatawan.

60. 13
e- Museum dan Fasilitas Budaya Lainnya
Biasanya di suatu daerah terdapat berbagai jenis museum.
Arkeologi, sejarah, alam, kerajinan dan seni, ilmu pengetahuan,
tekndogi dan industri, dan subjek-subjek lainnya merupakan jenis-
jenis museum yang ada. Pendirian museum ini pada awalnya
adalah untuk konsumsi masyarakat lokal, namun kemudian
berkembang untuk wisatawan pada umumnya. Selain itu pusat-
pusat budaya, seperti galeri dan toko antik, merupakan daya tarik
tersendiri bagi wisatawan.
f- Festival Budaya
Festival budaya yang biasanya dimasukkan ke dalam calendar of
event, merupakan daya tarik yang bemilai tinggi bila dikelola
dengan baik. Tradisi lokal dan kesenian dapat merupakan daya
tarik utama.
g- Kesukuan, Agama dan Nostalgia
Pada beberapa daerah khusus, faktor suku, agama dan nostalgia
perlu dipertimbangkan sebagai salah satu alasan mengapa
wisatawan melakukan suatu perjalanan, sehingga suatu daya tarik
tertentu dapat diasosiasikan untuk dapat menarik segmen pasar
tertentu. Sebagai contoh perjalanan Lebaran yang sering dilakukan
oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Ini merupakan potensi
wisatawan nusantara bagi daerah untuk dapat dimanfaatkan.
Sementara untuk wisman banyak perjalanan nostalgia yang
dilakukan oleh orang-orang Belanda yang ingin mengenang perang
dunia baik yang dilakukan oleh orang-orang veteran atau pun
keluarga yang ingin mengunjungi kuburan atau bekas tempat
tinggal orang tua mereka.
3- Daya Tarik Khusus
Jenis Daya Tarik khusus, secara khusus tidak berkaitan langsung dengan
daya tarik alam maupun budaya. Jenis daya tarik ini sengaja dibuat
untuk menarik wisatawan.
a- Taman Ria dan Sirkus
Taman ria umumnya bertemakan sejarah, petualangan, fantasi,
orientasi masa depan atau kombinasi aspek-aspek tersebut

61. 14
ditawarkan kepada wisatawan dalam bentuk pengalaman,
tontonan, belanja atau tunggangan. Taman ria yang sudah dikenal
di Indonesia ini adalah Dunia Fantasi di Ancol Jakarta.
Pengembangan taman-taman, seperti ini telah menjadi salah satu
trend untuk menarik wisatawan datang ke suatu tempat.
Dalam menarik pasar dan penghasilan, suatu taman ria dapat
berhasil, seperti apa yang terjadi di Disneyland Amerika, namun
seringkali mengalami kegagalan, sehingga dalam proses
perencanaan, perlu melakukan analisis kelayakan ekonomi dengan
baik dan mendalam. Selain taman ria yang bersifat permanen
dimungkinkan pula pengembangan taman atau event-event yang
bersifat temporer, misalnya : pameran perdagangan atau pun
sirkus yang berkeliling. Namun, di Indonesia, khususnya
kabupaten/kota hal ini belum berkembang dengan baik, sehingga
belum mampu untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerah.
Hanya kota-kota besar saja yang mampu untuk mengembangkan
Daya Tarik wisata ini.
b- Belanja
Belanja merupakan aktivitas signifikan bagi wisatawan untuk
mengeluarkan uang yang dimilikinya. Hal ini perlu dipertim-
bangkan dalam perencanaan pariwisata baik sebagai daya tarik
maupun sebagai bagian dari pelayanan. Wisatawan Jepang
terkenal sebagai wisatawan yang memiliki tingkat belanja cukup
tinggi terhadap barang-barang yang ditawarkan untuk kemudian
di bawa kembali ke negaranya.
Pada beberapa kota, pengembangan pusat-pusat perbelanjaan
dapat menarik kunjungan wisatawan ke kota tersebut. Berbagai
jenis barang ditawarkan dengan harga kompetitif dibandingkan
dengan daerah-daerah lainnya. Selain di perkotaan, hasil kerajinan
dan seni di daerah juga dapat dipertimbangkan sebagai daya tarik.
Hal ini dapat merupakan sumber pendapatan utama bagi
masyarakat setempat.
c- Pertemuan, Konferensi dan Konvensi
Konferensi, kursus, seminar, pertemuan dan pelatihan dapat
merupakan salah satu daya tarik yang ditawarkan kepada
wisatawan. Saat ini telah banyak kota maupun daerah yang

62. 15
berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan hal tersebut. Hal ini
didukung dengan fasilitas pertemuanyang disediakan oleh hotel di
suatu daerah. Hampir semua daerah memiliki potensi ini dan
dapat dikembangkan.
Pengembangan potensi ini tentu saja disertai berbagai
pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang umumnya diambil
adalah adanya Daya Tarik lain yang bersifat komplementaritas bagi
peserta pertemuan yang akan diadakan. Kunjungan mereka ke
suatu tempat biasanya disertai dengan kunjungan ke Daya Tarik
wisata, berekreasi, belanja dan hiburan. Selain itu aksesibilitas ke
daerah tersebut haruslah memadai, terutama untuk pertemuan
skala besar, karena dengan aksesibilitas yang baik dari semua
daerah pertemuan yang diadakan dapat dilakukan lebih efisien
bila dibandingkan daerah yang kurang memiliki aksesibilitas yang
baik.
Peluang ini patut diperhatikan oleh setiap daerah dengan
melakukan evaluasi untuk menentukan kelayakan ekonomi dan
pasar yang akan dipilih serta fasilitas yang akan dikembangkan.
Standar-standar fasilitas pertemuan perlu dikaji untuk
menghasilkan kesesuaian dengan permintaan yang ada.
d- Hiburan
Hiburan di suatu daerah merupakan daya tarik untuk dikem-
bangkan. Hiburan malam, seperti diskotik, pub dan restoran di
suatu kawasan wisata merupakan pelengkap dari daya tarik wisata
di suatu daerah. Pengembangan fasilitas ini tentu harus mengacu
pada norma-norma yang berlaku di daerah, sehingga dalam
pengembangannya nanti tidak terjadi benturan-benturan yang
tidak diharapkan.
Dalam perencanaan perlu ditentukan hiburan apa yang sesual
untuk dikembangkan dan di mana tempat yang sesuai perlu
ditentukan. Pada beberapa daerah, budaya daerah dapat turut
mendukung keberadaan daya tarik ini. Tarian daerah disertai
dengan nyanyiannya mungkin sesuai untuk diadakan dalam
sebuah pub. Hal ini akan banyak memberikan wama terhadap
pariwisata di daerah tersebut.

63. 16
e- Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga
Fasilitas rekreasi dan olah raga umumnya merupakan konsumsi
bagi masyarakat lokal. Namun, pada beberapa kondisi fasilitas
rekreasi dapat merupakan suatu daya tarik utama bagi setiap
daerah. Pelaksanaan even-even olah raga baik itu lokal, nasional
dan terutama intemasional dapat mendorong perlumbuhan
kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Even selancar, terjun
payung, golf dan even-even lainnya merupakan daya tarik bagi
wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Potensi alam
dapat merupakan suatu keunggulan bagi daerah untuk
mengembangkan everven olah raga. Dengan ombak yang baik di
suatu daerah dapat mendukung pelaksanaan even olah raga
intemasional selancar. Kondisi kandungan perikanan di lautan
dapat menarik even olah raga memancing. Tebing yang terjal
dapat menarik even olah raga memanjat tebing. Dan masih
banyak potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan oleh
daerah.
Dalam RIPPDA, potensi-potensi tersebut diungkapkan dengan
jelas, sehingga dapat dianalisis kegiatan olah raga apa yang sesuai
untuk dikembangkan di daerah. Hal ini disertai dengan target
pasar yang dapat diraih dengan adanya pengembangan pariwisata
yang dilakukan.
f- Hotel dan Kawasan Wisata
Pada beberapa kasus hotel maupun suatu kawasan wisata secara
independen dapat berperan sebagai daya tarik wisata. Hotel-hotel
bersejarah dan aktivitas yang dapat dilakukan selama wisatawan
tinggal dapat merupakan suatu daya tarik tersendiri.
g- Moda Transportasi Spesifik
Fasilitas transportasi dapat merupakan daya tarik bagi wisatawan
untuk berkunjung ke suatu daerah. Perjalanan dengan kereta api
tua di Ambarawa atau di perkebunan saat ini merupakan daya
tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Ataupun
penyusuran sungai dengan kapal-kapal tradisional juga merupakan
daya tarik suatu daerah. Pemandangan dan pengalaman selama
perjalanan merupakan daya tarik utama. Dalam perencanaan

64. 17
kondisi ini perlu dievaluasi, sehingga dapat dijadikan suatu daya
tarik yang cukup tinggi untuk dapat ditawarkan kepada wisatawan.
b. Teknik Evaluasi Survey Daya Tarik Wisata
Daya tarik eksisting dan potensial dan suatu daerah harus secara sistematis
dan objektif diidentifikasi dan dievaluasi sebagai bagian dari tahapan survey
dan analisis dari proses perencanaan. Sementara pemilihan daya tarik yang
akan dikembangkan dan konsep perencanaan yang akan dilaksanakan untuk
proses tersebut pada daya tarik tertentu akan dilaksanakan pada tahapan
formulasi.
1- Identifikasi dan Deskripsi Daya Tarik Wisata
Langkah pertama yang dilakukan dalam survey daya tarik wisata adalah
dengan melakukan penelitian secara seksama, wawancara dengan pihak
pemerintah, dan wawancara dengan narasumber yang mengetahui
seluk beluk Daya Tarik wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Dari hasil
langkah pertama ini maka kategori dari Daya Tarik wisata disertai
dengan karakteristiknya merupakan informasi yang diperlukan untuk
melakukan evaluasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Selanjutnya survey terhadap Daya Tarik wisata dilakukan, kemungkinan
pada beberapa kasus kunjungan ini perlu dilakukan beberapa kali karena
adanya perbedaan karakteristik berdasarkan waktu yang berbeda.
Misalnya saja kunjungan di hari libur dengan kunjungan di hari kerja
akan menimbulkan fenomena yang berbeda.
Identifikasi dari dayatarik harus dilakukan secara sistematis dengan
mengindikasikan faktor-faktor pendukung dari suatu daya tarik. Faktor-
faktor tersebut antara lain :
a- Nama daya tarik wisata.
b- Jenis daya tarik.
c- Lokasi.
d- Aksesibilitas.
e- Karakteristik khusus.
f- Pengembangan yang sudah dilakukan.
g- Keunggutan yang dimiliki.
h- Permasalahan yang dihadapi.
Umumnya informasi ini disertai dengan foto-foto Daya Tarik wisata
sebagai pelengkap.

65. 18
Dengan informasi di atas, dalam RIPPDA Kabupaten/Kota Daya Tarik
tersebut diplot dalam peta rencana, sehingga selanjutnya dapat
dianalisis peluang maupun kendala yang dimiliki.
Sistem transportasi dan potensi pengembangan daya tarik dapat
diketahui dengan baik bila disajikan dalam peta secara bersamaan.
Selain itu daya tarik yang ada di daerah perlu dibandingkan
kemampuannya untuk menarik kunjungan wisatawan. Ada Daya Tarik
wisata yang memiliki skala intemasional, nasional, provinsi atau bahkan
lokal. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pasar yang
dimiliki, aksesibilitas, daya dukung dan dampak yang ditimbulkan akibat
pembangunan yang akan dilakukan. Aksesibilitas dapat merupakan
pertimbangan penting.
Sebagai alat bantu dalam proses evaluasi biasanya digunakan matriks
penilaian terhadap Daya Tarik wisata yang akan dijelaskan pada subbab
berikutnya. Hasil evaluasi akan menentukan daya tarik mana yang akan
diprioritaskan untuk dikembangkan sehingga dapat mendorong
kunjungan wisatawan ke daerah. Kemudian Daya Tarik mana yang akan
dikembangkan selanjutnya. Selain untuk meningkatkan. kunjungan
wisatawan pertimbangan lain yang perlu diambil adalah meningkatkan
lama tinggal atau bahkan pengeluaran wisatawan.
Jika di akhir evaluasi Daya Tarik wisata tidak cukup mampu untuk
menank kunjungan wisata, maka pengembangan daya tarik tambahan
perlu dipertimbangkan agar dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Pengembangan tereebut umumnya banyak berbentuk
pengembangan Daya Tarik buatan seperti fasilitas rekreasi, olah raga,
belanja dan hiburan.
2- Teknik Matriks Evaluasi
Matriks evaluasi adalah teknik yang banyak dilakukan dalam analisis
perencanaan. Hal ini dilakukan agar pendekatan evaluasi pengambilan
keputusan yang ditakukan dapat bersifat sistematis dan objektif.
Meskipun demikian teknik ini akan efektif bila input informasi dalam
bentuk kuantitatif maupun kualitatif dikaji berdasarkan pengembangan
dan justifikasi tim perencanaan secara keseluruhan. Justifikasi yang
dilakukan bukan merupakan justifikasi perorangan melainkan kelompok
secsra keseturuhan atau bahkan bila memungkinkan melibatkan
steering committee. Pada Tabel A.1 disajikan contoh dan matriks
evaluasi yang dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi kepentingan

66. 19
pengembangan relatif dan kelayakan pengembangan. Sekali lagi tabel
tersebut hanya merupakan contoh, kriteria lain dapat ditambahkan
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perencanaan yang akan dilakukan.
Dalam matriks di atas proses penilaian dapat dilakukan dalam skala 1-5
atau 1-10 bergantung kesepakatan tim. Skala tersebut menunjukkan
tingkat positif dan setiap item evaluasi. Semakin tinggi nilai dari setiap
item, menunjukkan bahwa item yang dievaluasi potensi yang dimiliki
semakin baik. Misalnya saja aksesibilitas, dengan nilai yang semakin
tinggi maka aksesibilitas ke Daya Tarik wisata tersebut semakin mudah.
Begitu pula dengan kriteria-kriteria yang lainnya.
3- Survey Fasilitas dan Pelayanan Wisata
Sebagai bagian dari tahapan survey dan evaluasi dari proses
perencanaan, setiap fasilitas dan pelayanan wisata perlu disurvey dan
dievaluasi dengan mempertimbangkan jenis, kesesuaian dengan kondisi
saat ini maupun masa mendatang dan jenis pembangunan pariwisata
yang dilakukan. Survey dan evaluasi ini merupakan dasar untuk
rekomendasi perbaikan atau peningkatan yang diperlukan dari fasilitas
dan pelayanan yang ada. Pola lokasi fasilitas dan pelayanan wisata ini
juga akan mempengaruhi formulasi dari rencana fisik.
Standar untuk melakukan survey dan evaluasi harus ditetapkan
berdasarkan standar-standar intemasional atau yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Salah satu pertimbangan utama dalam evaluasi adalah
pertimbangan "reasonable" atau kesesuaian antara nilai uang yang
dibelanjakan pada fasilitas dan pelayanan wisata dengan tingkat kualitas
pelayanan yang diberikan.
Inventarisasi dan evaluasi dari fasilitas dan pelayanan perlu disurvey,
kadang-kadang survey sikap dari wisatawan terhadap fasilitas dan
pelayanan perlu dilakukan. Survey ini termasuk wawancara dari hotel,
agen perjalanan, restoran dan pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara
ini memberikan informasi dari pasar wisatawan eksisting yang
merupakan masukan bagi survey pasar. Rencana pengembangan jangka
pendek perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi
perencanaan jangka pendek.

67. Tabel A.1 : Contoh Matriks Evaluasi Daya Tarik Wisata
daya tarik
wisata
Faktor Evaluasi
Nilai
Total
Keterangan
AksesibilItas
Kelayakan
Ekonomi untuk
Pengembangan
Dampak
Lingkungan
Akibat
Pengembangan
Dampak Sosial
Budaya Akibat
Pengembangan
Daya Tarik
Bagi Pasar
Lokal
Daya Tarik
Bagi Pasar
Provinsi/
Nasional
Alam
Objek A
Objek B
Dst.
Budaya
Objek F
Objek G
Dst.
Khusus
Objek P

68. 21
daya tarik
wisata
Faktor Evaluasi
Nilai
Total
Keterangan
AksesibilItas
Kelayakan
Ekonomi untuk
Pengembangan
Dampak
Lingkungan
Akibat
Pengembangan
Dampak Sosial
Budaya Akibat
Pengembangan
Daya Tarik
Bagi Pasar
Lokal
Daya Tarik
Bagi Pasar
Provinsi/
Nasional
Objek Q
Dst.

69. 22
a- Akomodasi
Pada kenyataannya banyak sekali jenis akomodasi yang terdapat
di suatu daerah. Meskipun terminologi dari berbagai jenis fasilitas
akomodasi muncul Namun batasan pasti sulit sekali untuk
diidentifikasi. Untuk kepentingan survey, analisis dan perencanaan
terminologi yang umumnya digunakan di Indonesia adalah
berdasarkan klasifikasi hotel berbintang dan melati. Namun
demikian jenis-jenisnya secara umum dengan fungsinya adalah
sebagai berikut:
1- Hotel kota, biasanya dimanfaatkan untuk wisatawan bisnis,
dinas maupun untuk berlibur.
2- Hotel konvensi, biasanya hotel ini diperuntukan sebagai
tempat penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan
pelatihan, Namun tidak jarang juga dimanfaatkan oleh
wisatawan yang berlibur.
3- Hotel bandara, biasanya hotel diperuntukan sebagai tempat
transit sementara bagi pelaku perjalanan sebelum mereka
melanjutkan perjalanannya. Hotel Ini berada di sekitar
bandara.
4- Hotel yang berorientasi untuk menampung pelaku per-
jalanan yang memanfaatkan jalan raya untuk pengalaman
mereka. Hotel seperti ini biasanya berada di kota-hota kecil
sebagai tempat istirahat bagi mereka yang sedang
melakukan perjalanan jarak jauh.
5- Resort, jenis akomodasi ini memberikan fasilitas rekreasi
yang beraneka ragam bagi tamunya. Akomodasi seperti ini
biasanya terletak di daerah-daerah yang memiliki daya tarik
wisata. Wisatawan yang berkunjung umumnya adalah
wisatawan yang berlibur.
Survey akomodasi ini dapat meliputi :
1- fasilitas yang dimiliki,
2- lokasi,
3- jumlah kamar,
4- kualitas pelayanan,
5- karakteristik khusus,
6- harga,
7- tingkat pengisian kamar,
8- lama tinggal dan variasi musim.

70. 23
Evaluasi yang dilakukan harus termasuk kondisi fisik, jenis fasilitas
dan pelayanan, kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada
wisatawan. Pada beberapa kasus hotel-hotel yang memiliki bentuk
dan kualitas fisik yang baik memberikan pelayanan yang buruk
kepada wisatawan, hal ini patut diperhatikan sebagai masukan
dalam perencanaan pariwisata.
b- Agen Perjalanan Wisata
Agen perjalanan wisata termasuk di dalamnya agen yang
menawarkan program wisata lokal dan penanganan pelayanan
kepada wisatawan merupakan sumber-sumber informasi yang
perlu dipertimbangkan. Pelayanan penjualan tiket penerbangan,
kereta api, kapal laut dan bus, penyewaan kendaraan, reservasi
hotel dan pelayanan wisata dalam maupun luar negeri merupakan
faktor-faktor yang perlu untuk dikaji.
Pada beberapa daerah kompetensi pemandu wisata dalam
menjelaskan Daya Tarik wisata, bahasa dan pengalaman
merupakan masukan bagi dokumen perencanaan. Paket wisata
yang ditawarkan perlu dievaluasi untuk melihat faktor tingkatan
harga, program yang ditawarkan, kualitas pelayanan, kehandalan
pelayanan dan keamanan perjalanan. Hal ini berguna bagi tim
perencana untuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak operator
dalam melaksanakan usahanya. Peraturan mengenai agen
perjalanan wisata dan pemandu wisata telah ditetapkan oleh
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
c- Makanan dan Minuman
Fasilitas restoran, rumah makan, bar, penjualan makanan dan
minuman memberi pola kepada pengembangan pariwisata
daerah. Hal ini perlu dievaluasi dengan kriteria-kriteria sebagai
berikut:
1) Jenis dan variasi makanan yang ditawarkan,
2) Kualitas pelayanan,
3) Value for money,
4) Tingkat kebersihan,
5) Daya tarik fisik dan kenyamanan yang diberikan,
6) Lokasi.

71. 24
Untuk mernuaskan permintaan wisatawan secara normal, maka
daerah seharusnya memiliki kualitas makanan yang baik yang
dapat ditawarkan kepada wisatawan. Makanan khas daerah yang
menarik dapat merupakan daya tarik pendukung bagi wisatawan.
Wisatawan yang berkunjung ke daerah akan memiliki pengalaman
yang semakin baik bila makanan yang tersedia di daerah dapat
memenuhi selera mereka. Makanan dan minuman khas daerah
perlu dievaluasi karena memberikan dampak ekonomi bersifat
langsung terhadap masyarakat setempat. Umumnya makanan dan
minuman tersebut memiliki kandungan lokal yang cukup tinggi,
sehingga menimbulkan dampak ekonomik yang lebih besar
Survey yang dilakukan perlu mempertimbangkan ketersediaan
makanan dan minuman khas daerah untuk mendukung
pengembangan pariwisata daerah. Bila perlu makanan-makanan
daerah lain diadopsi di daerah dengan tetap memberikan ciri khas
utama daerah bersangkutan.
d- Pusat Informasi Pariwisata
Informasi pariwisata umumnya disediakan oleh pemerintah
daerah, hotel maupun agen perjalanan. Lokasi dari pusat informasi
dan kandungan informasi yang dimiliki perlu disurvey dan
dievaluasi untuk melihat kesesuaian lokasi, aksesibilitas,
kompetensi informasi, bahasa dan informasi pendukung lainnya.
Selain itu buku-buku petunjuk wisata yang membahas daerah
studi perlu dikaji untuk melihat kesesuaian antara informasi yang
diberikan dengan kondisi di lapangan.
e- Fasilitas Belanja
Fasilitas belanja baik sebagai daya tarik utama maupun pendukung
perlu untuk disurvey dan dikaji secara mendalam. Umumnya
wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah mencari
cenderamata untuk dibawa pulang ke tempat asalnya.
Cenderamata ini bisa berbentuk kerajinan, hasil seni, pakaian, dan
perhiasan. Di lain pihak di beberapa tempat wisatawan juga
mencari barang-barang umum terutama barang-barang yang
memiliki harga murah, barang yang mereka beli antara lain
tembakau, minyak wangi, elektronik dan barang-barang lainnya.
Selain barang-barang yang bersifat cinderamata atau barang-
barang umum yang dibawa pulang, dalam survey juga perlu

72. 25
diperhatikan penyediaan barang-barang sehari-hari kebutuhan
wisatawan sdama mereka melakukan kunjungan. Film, koran,
majalah, air minum, obat-obat ringan merupakan fasilitas yang
perlu disediakan di suatu daerah. Evaluasi untuk fasilitas ini
dilakukan berdasarkan jenis dari fasilitas, barang dan pelayanan
yang diberikan. Selain itu lokasi, aksesibilitas dan harga juga
merupakan faktor-faktor yang perlu dikaji.
f- Penukaran Uang dan Bank
Fasilitas penukaran uang untuk pariwisata intemasional mutlak
diperlukan. Umumnya mereka membawa jumlah mata uang
Rupiah yang terbatas, sementara pembayaran yang mereka
lakukan adalahdalam rupiah, sehingga fasilitas ini menjadi penting
bagi pengembangan pariwisata, dan ini perlu dikaji berdasarkan
lokasi, jenis dan kualitas pelayanannya. Umumnya fasilitas seperti
ini berada pada daerah-daerah umum seperti bandara, setasiun
kereta api, terminal, dan pertokoan. Kemampuan fasilitas ini
untuk dapat menerima berbagai mata uang dan kartu kredit juga
harus dikaji dan dievaluasi. Umumnya wisatawan yang berkunjung
enggan membawa uang dalam bentuk cash, mereka lebih me-
nyenangi membawa kartu kredit yang lebih aman. Tuntutan
seperti perlu disediakan oleh Daerah dengan melihat
kesesuaiannya dengan pasar wisatawan yang ada. Fasilitas
perbankan juga fasilitas penting untuk keperluan mereka
melakukan transfer uang maupun cek perjalanan mereka,
sehingga faktor ini juga patut untuk dipertimbangkan.
g- Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Sebagian wisatawan dalam waktu perjulanannya mengalami
gangguan kesehatan, kecelakaan atau permasalahan kesehatan
mendadak yang perlu ditangani dengan cepat. Dalam
pengembangan pariwisata, hal tersebut tidak dapat diabaikan.
Ketersediaan fasilitas kesehatan yang lengkap maupun dokter-
dokter yang handal akan sangat membantu pengembangan
pariwisata daerah, sehingga perlu untuk dikaji dan dievaluasi
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bila fasilitas yang diperlukan
tidak dapat memenuhj kebutuhan yang ada atau akan ada, maka
perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pengembangan. Hal ini

73. 26
tentu saja bukan hanya untuk keperluan pariwisata itu sendiri,
Namun juga bagi masyarakat di daerah tersebut.
h- Keamanan Umum
Keamanan umum merupakan syarat mutlak pengembangan
pariwisata di suatu daerah. Daerah yang memiliki tingkat ke-
jahatan yang tinggi cenderung tidak dikunjungi oleh wisatawan.
Oleh karena itu kondisi dan fasilitas keamanan di Daerah
merupakan faktor yang perlu dievaluasi untuk perencanaan
pariwisata. Kehandalan dan efektivitas pelayanan dari polisi,
pemadam kebakaran, penyelamat pantal, dan SAR, memberikan
dukungan yang signifikan terhadap pariwisata di suatu daerah.
Informasi mengenai penyelamatan diri terhadap wisatawan
selama kunjungan pun perlu diinformasikan dengan baik.
Informasi ini akan sangat membantu wisatawan dalam melakukan
kunjungan mereka di daerah, sehingga mereka dapat
mengantisipasi terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
Selain itu kondisi politik di daerah juga merupakan faktor yang
sangat mempengaruhl pengembangan pariwisata, sehingga hal ini
juga merupakan faktor yang perlu dikaji dan dievaluasi untuk
dicarikan solusi penanggulangannya.
i- Pelayanan Pos dan Internet
Selama melakukan kunjungan wisatawan umumnya tidak mau
putus hubungan dengan kerabatnya di tempat tinggat asalnya.
Mereka umumnya ingin memberi kabar tentang kondisi mereka
selama perjalanan. Fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan
adalah fasilitas pos dengan mengirim berbagai jenis surat atau
kartu pos, sehingga pelayanannya perlu dievaluasi dengan melihat
faktor-faktor lokasi, kehandalan, jaminan kehilangan, efisiensi dan
keramah tamahan dari pegawai.
Selain fasilitas pos, fasilitas lain yang perlu disediakan saat ini jasa
internet Umumnya sebagian besar wisatawan, memanfaatkan
fasilitas ini untuk memberi informasi kepada kerabatnya dengan
cepat dan akurat, sehingga fasilitas ini menjadi pendukung dari
pengembangan pariwisata yang ada. Evaluasi fasilitas ini meliputi
faktor : lokasi, harga, kecepatan akses dan kenyamanan
pelayanan.

74. 27
3. Survey Transportasi dan Infrastruktur
Ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan syarat mutlak pengembangan
pariwisata yang berhasil. Namun pada kenyataannya kondisi di lapangan sarana dan
prasarana sangat terbatas dan merupakan salah satu kendala pengembangan
pariwisata. Fasilitas dan pelayanan transportasi, air bersih, listrik, pembuangan dan
pengdahan limbah, dan telekomunikasi merupakan komponen infrastruktur yang
diperlukan dalam pengembangan pariwsata di suatu daerah.
Prasarana dasar dari suatu daerah umumnya diperuntukan masyarakat secara
umum dan diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan daerah. Pariwisata
yang dikembangkan di daerah akan turut memanfaatkan prasarana tersebut.
Pengembangan prasarana secara khusus untuk pariwisata diperlukan pada daerah-
daerah yang dipitih untuk pengembangan pariwisata dan ini pun dimanfaatkan oleh
masyarakat daerah tersebut. Pariwisata yang berhasil akan turut menyumbangkan
pendapatan bagi daerah menutupi biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah
untuk pembangunan prasarana. Namun meskipun demikian pada pengembangan
pariwisata kawasan-kawasan terpencil di mana belum ada pembangunan
prasarana, pariwisata akan membutuhkan prasarana tersebut secara khusus. Di
sinilah perlu adanya evaluasi terhadap kemungkinan manfaat yang diperoleh
dengan adanya pengembangan pariwisata dengan biaya yang dikeluarkan.
Seluruh jenis prasarana dan sarana yang adadi suatu daerah perlu disurvey dan
dievaluasi sebagai bagian proses perencanaan dengan tujuan untuk memberikan
dasar bagi rekomendasi untuk melakukan pengembangan. Selain itu rencana
pengembangan prasarana dan sarana yang sudah ada perlu dikaji untuk
menghindarkan terjadinya tumpang tindih pembangunan yang akan dilaksanakan.
Diharapkan dengan evaluasi dan kajian yang dilakukan kebutuhan untuk
pengembangan pariwisata dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat
terpenuhi.
a. Fasilitas dan Pelayanan Transportasi
Transportasi berperan untuk memberikan akses kepada wisatawan untuk
berkunjung ke daerah tujuan wisata maupun melakukan perjalanan di dalam
daerah. Kajian dilakukan terhadap seluruh jenis moda transportasi yang ada di
suatu kabupaten/kota, baik moda transportasi udara, laut, jalan raya maupun
kereta api. Selain mengkaji moda transportasi yang berada di Kabupaten atau
Kota, pengkajian juga perlu dilakukan dengan melihat daerah yang lebih luas.
Sangat mungkin terjadi pada beberapa daerah Kabupaten/Kota yang tidak
memiliki pintu gerbang sendiri, bergantung pada daerah tetangganya yang
memiliki pintu gerbang ke daerah tersebut.

75. 28
Evaluasi dan survey untuk moda transportasi udara meliputi :
1- Kapasitas bandara yang meliputi kapasitas penumpang, kemampuan,
kelengkapan dan pemeliharaan yang dilakukan.
2- Landasan pacu yang meliputi kemampuan untuk didarati pesawat
terbang, panjang, lebar dan jumlah landasan pacu.
3- Jaringan pelayanan yang meliputi asaf dan tujuan, frekuensi, kapasitas
penumpang, tingkat pelayanan, biaya perjalanan dan kehandalannya.
Seringkali terjadi pembatalan penerbangan akibat berbagai kendala,
kendala ini perlu diidentitikasi untuk kemudian dikaji dan menjadi bahan
masukan pada proses perencanaan selanjutnya.
4- Rencana pengembangan fasilitas maupun jaringan transportasi udara.
Evaluasi dan survey untuk moda transportasi jalan raya, kereta api dan laut
juga hams di survey baik internal Kabupaten maupun Kota dan ekstemal.
Beberapa daerah di Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi
sungai, karena belum tersedianya alternatif lain yang dapat dimanfaatkan.
Survey dan evaluasi yang dilakukan meliputi :
1- Kapasitas.
2- Jaringan pelayanan.
3- Frekuensi pelayanan.
4- Kehandalan.
5- Jadwal pelayanan.
6- Lokasi dan tingkat pelayanan terminal bus, laut, air dan setasiun.
7- Kenyamanan dan pelayanan selama perjalanan.
8- Biaya.
Pada daerah yang telah memiliki perkembangan pariwisata yang baik,
biasanya diperlukan angkutan khusus untuk pariwisata. Angkutan khusus
tersebut dapat berupa mobil. bus, pesawat terbang, bahkan kapat laut.
Komponen ini perlu dikaji dan disurvey untuk melengkapi bahan analisis dan
sintesis yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.
Integrasi jaringan transportasi di dalam dan di luar daerah perlu dipetakan
untuk melihat karakteristik pelayanan transport yang dimiliki oleh daerah.
Informasi ini disertakan pada peta lokasi objek dan daya tarik, sehingga dapat
diketahui sejauh mana kesesuaian antara pengembangan pariwisata yang
akan dilakukan dengan dukungan jaringan transportasi yang ada.
b. Air Bersih
Setelah transportasi, air bersih merupakan komponen prasarana penting yang
perlu untuk diperhatikan. Ketefsediaan air bersih merupakan faktor kritis

76. 29
untuk mengembangkan pariwisata di suatu daerah. Fasilitas pariwsata akan
membutuhkan air bersih baik sebagai kebutuhan dasar maupun sebagai
bentuk pelayanan. Oleh karena itu kualitas dan ketersediaan air bersih di
suatu daerah perlu dipertimbangkan secara khusus terutama untuk daerah-
daerah yang akan dipilih untuk pengembangan pariwisata.
Jika ketersediaan air yang ada di suatu daerah tidak dapat memenuhi
kebutuhan air bersih untuk kebutuhan pariwisata yang direncanakan, maka
rencana tersebut perlu dievaluasi. Sumbersumber air bersih alternatif perlu
dikaji untuk menghadapi permasalahan pengembangan tersebut, sumber-
sumber tersebut dapat berbentuk air permukaan maupun air bawah tanah.
Bila menggunakan air bawah tanah maka perlu ditentukan area tangkapan air
yang perlu disediakan dan dijaga, sehingga sumber air tersebut tidak kering.
Sebagai tambahan dari ketersediaan air bersih, kualitas air pun perlu dikaji
sesuai dengan standar kesehatan yang telah djtetapkan. Bila diperlukan untuk
pengolahan agar air yang ada sesuai standar, maka pengolahan tersebut patut
dipertimbangkan sebagai masukan. Proses konservasi pun perlu
dipertimbangkan, sehingga keberlanjutan pariwisata di suatu daerah dapat
dipertahankan.
c. Tenaga Listrik
Tenaga listrik bagi sebagian besar pengembangan pariwisata mutlak
diperlukan. Namun, komponen ini dapat lebih fleksibel dibandingkan dengan
air bersih karena bila tidak ada fasilitas listrik umum dapat disediakan dengan
pembangkit alternatif. Meskipun demiMan sisteni tenaga listrik ini untuk
pengembangan pariwisata perlu ditinjau dan dianalisis dengan baik.
Ketersediaan dan kehandalan pelayanan kepada pengguna perlu ditinjau,
karena pada beberapa daerah tenaga listrik ini masih terbatas, sehingga
menyulitkan untuk melakukan penambahan daya bila tajadi pengembangan
pariwisata.
Selain sumber tenaga listrik konvensional, pemanfaatan tenaga-tenaga listrik
altematif pun perlu untuk dikaji. Pemanfaatan sinar surya atau angin sebagai
sumber tenaga listrik di suatu kawasan wisata terpendi dapat dijadikan
pertimbangan.
d. Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair
Pembuangan dan pengolahan limbah cair merupakan faktor penting yang
perlu dipertimbangkan untuk pengembangan pariwisata. Pertimbangan ini

77. 30
diperlukan untuk pengembangan kawasan wisata untuk menghindari polusi
terhadap lingkungan. Umumnya fasilitas ini tidak dipikirkap pada saat rencana
pengembangan, Namun bila telah terjadi kerusakan lingkungan barulah hal ini
dilakukan. Survey dan kajian yang diperlukan adalah meninjau kapasitas dan
kualitas dari pengolah limbah dan proses pembuangannya. Kebutuhan fasilitas
ini akan sangat bergantung skala pembangunan yang ada dan akan
dilaksanakan. Bila kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tidak memadai
maka rekomendasi untuk peningkatannya akan diperlukan. Pembangunan
fasilitas ini perlu dimasukkan sebagai salah satu komponen biaya yang
diperlukan untuk pengembangan pariwisata.
e. Pembuangan Limbah Padat
Selain pembuangan dan pengolahan limbah cair, pembuangan dan pe-
ngolahan limbah padat juga perlu disurvey dan dievaluasi. Survey perlu
dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah melakukan pe-
ngumpulan limbah ini dan mengolahnya di suatu tempat. Proses
pengumpulan dan efektivitas pembuangan perlu dikaji sebagai bahan
pertimbangan. Jika tidak ada proses pengumpulan oleh pemerintah daerah
maka hal ini patut dipertimbangkan pengelolaannya dalam perencanaan yang
dilakukan. Teknik-teknik pembuangan yang arnan secara individual perlu
dikernukakan dengan jelas, proses daur ulang merupakan salah satu altematif
yang dapat ditawarkan.
f. Telekomunikasi
Telekomunikasi saat ini merupakan elemen penting pengembangan
pariwisata. Bagi wisatawan telekomunikasi dibutuhkan untuk selama
perjalanan mereka. Bahkan untuk perjalanan bisnis, fasilitas ini memiliki
tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Setiap daerah wisata memerlukan
telekomunikasi untuk fungsi operasional maupun kondisi darurat. Komponen
yang dikaji meliputi telepon, faks, radio dan telegram. Bahkan untuk daerah-
daerah yang belum terjangkau perlu adanya fasilitas radio komunikasi.
g. Drainase
Drainase merupakan komponen prasarana yang penting, meskipun
pertimbangan pengembangan prasarana ini adalah untuk kepentingan umum
bukan hanya pariwisata. Drainase yang efektif akan sangat membantu dalam
menghindari banjir terutama untuk kawasan-kawasan pariwisata yang berada
di pinggiran sungai ataupun danau.

78. 31
4. Penentuan Kebutuhan Fasilitas dan Infrastruktur
Berdasarkan analisis pasar yang telah menentukan proyeksi atau target kunjungan
wisatawan dengan karakteristiknya seperti jenis wisatawan, lama tinggal maka
jumlah dan jenis akomodasi dengan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dapat
dihitung.
a. Akomodasi dan Kebutuhan Lahan
Berikut ini disajikan rumus untuk proyeksi menghitung kebutuhan akomodasi
berdasarkan rata-rata tahunan dan musim liburan wisatawan. Contoh ini
hanyalah merupakan satu jenis pasar wiatawan dan akomodasi, rumus ini
idealnya harus diaplikasikan sesuai dengan segmen pasar yang ada dengan
jenis akomodasi yang dibutuhkan.
1- Rumus Permintaan Tempat Tidur
Jumlah wisatawan
(per periode waktu)
x
Rata-rata lama tinggal
(malam)
Jumlah malam
(per periode waktu)
x
Tingkat isian
akomodasi
Contoh untuk permintaan tahunan:
Diketahui:
 Jumlah kunjungan per tahun = 100.000 wisatawan
 Rata-rata lama tinggal = 5 hari
 Jumlah hari per tahun = 365 hari
 Tingkat isian rata-rata =75%
Maka kebutuhan tempat tidur adalah :
100.000 x 5
= 1.826 tempat tidur
365 x 75 %
Contoh untuk pennintaan pada musim liburan (high season)
Diketahui:
 Jumlah kunjungan musim liburan = 50.000 wisatawan
 Rata-rata lama tinggai = 5 hari
 Jumlah hari musim liburan (4 bulan) = 120 hari
 Tingkat isian rata-rata = 90%

79. 32
Maka kebutuhan tempat tidur adalah :
50.000 x 5
= 2.315 tempat tidur
120 x 90 %
2- Rumus Permintaan Kamar
Jumlah permintaan tempat tidur
Tingkat isian kamar (orang per kamar)
Contoh untuk permintaan kamar tahunan
Diketahui:
 Jumlah permintaan tempat tidur tahunan = 1.816 tempat
tidur.
 Tingkat isian kamar rata-rata = 1,7 orang/kamar.
Maka kebutuhan kamar adalah :
1.816
= 1.068 kamar/tahun
1,7
Contoh untuk permintaan kamar pada musim liburan
Diketahui:
 Jumlah permintaan tempat tidur musim libur = 2.315 tempat
tidur.
 Tingkat isian kamar rata-rata = 1,7 orang/kamar.
2.315
= 1.362 kamar/musim liburan
1,7
Umumnya prediksi kebutuhan kamar dan tempat tidur ini sudah
mempertimbangkan seluruh maksud perjalanan dari wisatawan, Namun bila
prediksi ini hanya menangkap satu maksud perjalanan misalnya bertibur,
maka prediksi tersebut perlu ditambah dengan kemungkinan kunjungan
wisatawan dengan maksud-maksud lain, misalnya bisnis, mengunjungi teman
dan sebagainya. Kebutuhan kapasitas akomodasi tersebut diproyeksikan
berdasarkan selang waktu tertentu, berdasarkan proyeksi atau target pasar
wisatawan tertentu sebagai dasar bagi program pengembangan yang akan
dilakukan.

80. 33
Faktor-faktor yang diasumsikan dalam kebutuhan akomodasi rata-rata
tahunan dan musim liburan di atas untuk setiap tempat akan menghasilkan
kebutuhan yang berbeda-beda. Pertimbangan yang dapat mempengaruhi hal
ini antara lain adalah perbedaan tingkat tembalinya modal (break even)
berdasarkan tempat maupun tipe akomodasi. Akomodasi yang diperuntukan
untuk wisatawan bertibur memiliki tingkat isian yang lebih tinggi
dibandingkan dengan akomodasi yang diperuntukan untuk bisnis.
Sebagaimana digambarkan pada contoh di atas, faktor musim perlu di-
pertimbangkan dalam menghitung permintaan tempat tidur dan kamar.
Mungkin ini secara ekonomi tidak menguntungkan, untuk membangun kamar
berlebih akibat adanya pertimbangan jangka pendek. Namun bila ditinjau dari
tingkat isian total rata-rata pertahun dari hotel mungkin hal ini cukup
beralasan. Sebagai contoh pada musim liburan tingkat isian hotel dapat
mencapai 90% sementara pada musim bukan liburan tingkat isian hanya
mencapai 60%, sehingga rata-rata .tahunan tingkat isian hold adalah 70%.
Nilai tingkat isian tersebut bagi pengusaha hotel cukup memberikan
keuntungan bagi perusahaannya, bahkan pada beberapa tempat tingkat isian
hotel rata-rata yang dijadikan patokan bagi pengusaha akomodasi jauh lebih
rendah berkisar antara 40-50%.
Proyeksi akomodasi digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan
kebutuhan lahan secara umum meskipun secara proporsi dibandingkan
dengan kebutuhan lahan sektor lain jauh lebih kecil. Namun untuk daerah-
daerah yang memiliki skala pengembangan pariwisata cukup tinggi,
kebutuhan lahan ini menjadi faktor penting dalam perencanaan hal ini erat
kaitannya untuk melakukan analisis daya dukung lingkungan. Selain itu
standar-standar pemanfaatan lahan bagi pengembangan fasilitas akomodasi
pun perlu ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jumlah kamar per
luasan lahan untuk fasilitas akomodasi resort akan berbeda dengan fasilitas
akomodasi di perkotaan.
Pada tahapan ini proyeksi kunjungan wisatawan, kebutuhan akomodasi dan
lahan dilakukan dengan asumsi pasar secara umum. Hal ini akan mengalami
revisi bila temyata terdapat kendala-kendala di lapangan, misalnya
kemampuan daya dukung, evaluasi ekonomi, lingkungan, dampak sosial dan
berbagai faktor lainnya, sehingga pada tahapan ini umpan balik secara
berkelanjutan merupakan suatu keharusan yang perlu dipertimbangkan dalam
proyeksi hingga mencapai keseimbangan optimum antara pengembangan dan
pola pasar.

81. 34
b. Kebutuhan Transportasi
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya aspek fasilitas dan pelayanan
transportasi yang harus direncanakan adalah akses dan luar daerah menuju
daerah bersangkutan, dan astem jaringan transportasi di dalam daerah. yang
menghubungkan kawasan-kawasan wisata dengan daya tarik wisata yang ada.
Berdasarkan analisis pasar dan proyeksi atau target kunjungan wisatawan,
lama tinggal dan distribusi musiman maka sangat dimungkinkan untuk
perencana transportasi memperhitungkan lalu lintas perjalanan yang terjadi
pada daerah perencanaan. Walaupun untuk daerah Kabupaten di mana
posisinya bukanlah sebagai pintu gerbang utama ke propinsi di mana wilayah
perencanaan berada, Namun penjelasan di bawah ini juga dapat niemberikan
wawasan hal-hal apa yang perlu diperhatikan di dalam menghitung
kebutuhan transportasi udara.
Analisis pasar memberikan indikasi volume perjalanan wisatawan saat ini
maupun masa mendatang dari berbagai daerah asal menuju daerah studi.
Dalam analisis ini sangat dimungkinkan, analisis perjalanan dari daerah-
daerah potensial asal wisatawan seperti Bali, Jakarta atau kota-kota lainnya.
Jumlah kunjungan wisatawan yang melakukan wisata ke beberapa daerah
yang berbeda dengan asal yang berbeda-beda juga perlu dipertimbangkan.
Jika daerah hanya memiliki satu jenis moda angkutan dari luar daerah
misalnya transportasi udara, maka perencana perlu mempertimbangkan
kapasitas dan frekuensi penerbangan dari berbagai daerah asal wisatawan.
Pada beberapa daerah, akan terdapat proses transfer pada kota-kota antara
yang juga perlu untuk dipertimbangkan dengan prinsip minimum.
Frekuensi penerbangan pun perlu diperhatikan untuk memberikan
kenyamanan maksimum pada saat kedatangan maupun keberangkatan
mereka menuju daerah tujuan wisata. Faktor musim pun tidak ketinggalan
perlu diperhatikan, karena ada kemungkinan perlunya penambahan frekuensi
penerbangan atau penerbangan carter untuk mengantisipasi peningkatan
kunjungan wisatawan.
Dengan berdasarkan pada proses perhitungan permintaan wisatawan dan
pertimbangan lalu lintas penunpang normal, maka permintaan kapasitas
transportasi masa mendatang dapat diproyeksikan. Pertimbangan-
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam transportasi udara ini adalah:
1- Kebijakan transportasi udara.
2- Jenis pesawat disertai kapasitas penumpang.
3- Perkembangan teknologi penerbangan masa mendatang.

82. 35
4- Rute jaringan.
5- Tingkat kehandalan pelayanan.
6- Kapasitas bandara.
Pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan sebagai masukan untuk
rekomendasi pengembangan bandara dan fasilitas yang diperlukan. Selain itu
perencana juga dapat mempertimbangkan altematif penggunaan moda
angkutan lain untuk pariwisats. Jika daerah memiliki lebih dari satu akses
masuk, maka analisis asal-tujuan wisatawan akan memberikan dasar untuk
menentukan aliran wisatawan dengan pola musim kunjungan melalui akses
masuk. Kemudian proses analisis yang dilakukan adalah sama dengan analisis
daerah yang hanya memiliki akses masuk tunggal, yaitu dengan
mempertimbangkan :
1- Kapasitas penumpang pada setiap jenis moda.
2- Frekuensi pelayanan.
3- Rute jaringan.
4- Variasi klinjungan berdasarkan musim.
5- Kehandalan pelayanan.
Dalam proses tersebut, penumpang non wisatawan juga harus diper-
timbangkan, karena retomendasi pengembangan angkutan tidak hanya
didasarkan pada wisatawan. Namun penumpang secara umum.
Sementara untuk analisis transportasi internal, meliputi jaringan sistem
transportasi di daerah dan sistem kapasitas transport dan moda yang ada.
Pengkajian jaringan dilakukan untuk melihat keterhubungan antara akses
masuk dengan jaringan transportasi di dalam daerah yang menghubungkan
objek dan daya tarik, atomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya. Dalam proses
ini perencana transport juga perlu mempertimbangkan pergerakan wisatawan
masa mendatang
Untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan di masa mendatang. Untuk
seluruh aspek sistem transportasi, pertimbangan juga perlu dilakukan
terhadap kualitas fasilitas transportasi dan pelayanannya sebagaimana faktor
kuantitatif yang tdah dibahas di atas. Analisis yang perlu dipertimbangkan
adalah :
1- Standar keamanan.
2- Kehandalan jadwal pelayanan.
3- Kenyamanan.
4- Efisiensi.
5- Pelayanan kepada pelanggan.

83. 36
Seperti telah diindikasikan sebelumnya, beberapa daerah tetah memiliki
perencanaan transportasi daerah yang di dalamnya terdapat proyeksi
permintaan lalu lintas penumpang. Studi ini perlu dikaji untuk mem-
pertimbangkan lalu lintas wisatawan di masa datang.
c. Kebutuhan Prasarana
Prasarana pariwisata meliputi air bersih, listrik, pembuangan limbah cair,
pembuangan limbah padat, drainase dan telekomunikasi. Pada level RIPPDA
seharusnya dilakukan perhitungan keperluan pasti, Namun karena skala
pembiayaan yang terbatas sering kali hal ini tidak dapat dilakukan. Oleh
karena itu untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari
rencana-rencana pengembangan dari setiap prasarana untuk kemudian
dipertimbangkan untuk pengembangan pariwisata. Meskipun demikian
berikut akan disampaikan proses analisis yang harus dilakukan oleh perencana
dalam proses perencanaan.
Air bersih merupakan komponen penting yang diperlukan untuk pe-
ngembangan pariwisata di suatu daerah. Pada daerah-daerah yang sudah
berkembang biasanya prasarena air bersih sudah terseda, pembangunan
pariwisata kemudian hanya menyambungkan dengan jaringan yang sudah
ada. Kebutuhan air bersih ini sangat bergantung pada jenis pengembangan
dan kualitas lingkungan. Kawasan wisata yang besar dengan kolam renang dan
lapangan golf memeriukan jumlah air yang cukup besar, sehingga diperlukan
analisis ketersediaannya. Standar kebutuhan pun bervariasi, mutai kawasan
perkemahan hingga hotel berbintang memiliki standar yang berbeda-beda.
Dalam proses pengembangan pariwisata, jumlah fasilitas akomodasi dan
tipenya menentukan keperluan air. Analisis yang dilakukan adalah kesesuaian
ketersediaan air bersih yang dimiliki oleh perusahaan air minum pemerintah
dan altematif yang perlu diambil bila jumlah debit air tersebut tidak memadai.
Altematif pengambilan air dalam tanah maupun air permukaan merupakan
suatu hal yang dapat dipertimbangkan.
Sementara untuk prasarana yang lain, analisis permintaan ini dilakukan
dengan cara yang sama dengan mengacu pada standar-standar yang telah
ditetapkan. Analisis menernukenali sistem yang ada kemudian mencari
altematif-alternatif prasarana lain yang dapat menggantikannya. Bila pada
pembangunan pariwisata sumber-sumber altematif digunakan, maka biaya
pembangunan prasarana tersebut perlu untuk diperhatikan dan masuk
menjadi komponen biaya investasi.

84. 37
Analisis biaya ini meliputi investasi awal dan biaya operasional. Analisis
manfaat dan biaya untuk menghitung manfaat yang diperoleh dan biaya yang
dikeluarkan patut untuk dihitung. Sementara prasarana lain yang sifatnya
lebih besar seperti pengembangan jaringan jalan, bandara pertimbangan hal
ini perlu dipertimbangkan manfaat secara kesduruhan terhadap masyarakat,
karena prasarana tersebut memberikan manfaat yang besar terhadap
komponen-komponen daerah secara keseluruhan.
Analisis juga harus melakukan investigasi terhadap konservasi dari prasarana
dan sumber daya yang ada, contoh:
1- Altematif sumber energi seperti matahari, angin, gelombang laut dan
sebagainya.
2- Daur ulang dari proses pembuangan limbah cair hotel untuk
dimanfaatlan untuk menyiram taman atau lapangan golf.
3- Penetapan daerah resapan air, untuk menjaga kualitas dan kuantitas air
tanah yang diambil.
4- Daur ulang limbah padat.
d. Kebutuhan Fasilitas dan Pelayanan Wisata yang Lain
Proyeksi dari fasilitas dan pelayanan wisata seperti agen perjalanan, restoran,
fasilitas kesehatan, kantor pos, telekomunikasi dan komponen-komponen
lainnya dihitung tidak secara langsung seperti proyeksi kebutuhan atomodasi.
Untuk menentukan kebutuhan fasilitas dan pelayanan wisata lainnya ini
sangat bergantung pada jenis pariwisata yang akan dikembangkan.
Pengembangan kawasan wisata tepi pantai akan membutuhkan fasilitas yang
berbeda dengan pengembangan wisata perkotaan. Untuk memproyeksi
kebutuhan dari komponen-komponen fasilitas dan pelayanan lain ini akan
sangat bergantung pada perencana, standar proyeksi kebutuhan dapat
diambil dari kasus-kasus pada daerah-daerah lain yang memiliki tipe
pariwisata yang sama. Meskipun demikian proyeksi yang dilakukan harus
fleksibel untuk mengantisipasi perubahan kondisi yang akan teljadi.
Pada kondisi daerah yang sudah terbangun dengan baik, maka kebutuhan
kasilitas dan pelayanan lain untuk pengembangan pariwisata hanya
diperlukan tambahai-tambahan kecil. Sementara untuk kondisi daerah yang
belum terbangun maka kebutuhan ini merupakan kebutuhan besar yang perlu
dipertimbangkan.

85. 38
Lampiran B
Survey dan Kajian Aspek-Aspek Permintaan
Survey kondisi masa lalu dan saat ini dari kunjungan wisatawan merupakan input penting
dalam analisis pasar. Dengan survey pasar persepsi wisatawan tentang daerah dapat
diketahui. Survey ini harus dibuat baik bagi wisatawan mancanegara (wisman) maupun
wisatawan nusantara (wisnus) dan juga wisatawan lokal.
Data lengkap tentang kunjungan wisatawan ke suatu daerah jarang sekali ditemukan
secara lengkap, sehingga dalam proses RIPPDA Kabupaten ini diperlukan survey lapangan
secara langsung. Pelaksanaan survey pasar ini meliputi penyebaran kuesioner, wawancara
baik dengan wisatawan maupun dengan operator perjalanan wisata, baik yang terdapat
di dalam daerah bahkan bila memungkinkan juga dengan di luar daerah yang memiliki
program wisata ke daerah bersangkutan. Tinjauan mengenai pola perjalanan dalam
konteks intemasional, nasional maupun per wilayah patut untuk dikaji sebagai kerangka
dalam proses analisis pasar
1. Karakteristik Kedatangan Wisatawan
Jumlah kedatangan atau kunjungan wisatawan masa lalu dan saat ini harus
ditentukan sebagai indikator dari perlumbuhan umum dan tingkat perkembangan
pariwisata di suatu daerah. Gambaran kunjungan wisatawan bulanan dapat
menunjukkan fluktuasi musiman. Karakteristik dan sikap dari wisatawan yang
berkunjung perlu diidentifikasi dengan seksama. Karakteristik yang perllu dikaji
dalam rangka RIPPDA Kabupaten adalah sebagai berikut :
a. Daerah asal - Kebangsaan dan negara tempat tinggal bagi wisman, dan
provinsi asal dan kota tempat tinggal bagi wisnus menipakan data penting
dalam rangka fungsi pemasaran. Negara tempat tinggal patut
dipertimbangkan, karena pada saat ini banyak sekali wisman yang tinggal
menetap di suatu negara yang berbeda dengan kewarganegaraannya. Begitu
pula dengan tenaga-tenaga ahli asing yang tinggal di Indonesia, sangat
mungkin sekaK mereka melakukan perjalanan secara ekstensif untuk
melakuksn kunjungan ke daerah-daerah di Indonesia.
b. Maksud perjalanan - Maksud Perjalanan meliputi kategori berlibur, bisnis,
studi, dinas, berkunjung ke teman atau keluarga dan mungkin beberapa jenis
maksud lain bergantung dengan daerah (misal : ziarah) Maksud perjalanan
menunjukkan karakteristik dari perencanaan pemasaran dan fasilitas yang
akan dihembangkan di suatu daerah.

86. 39
c. Lama tinggal - Lama tinggal wisatawan bergantung pada jumlah malam
wisatawan tinggal di suatu daerah. Informasi ini merupakan masukan untuk
mengetahui penggunaan fasilitas dan belanja wisatawan.
d. Umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga/teman yang ikut perjalanan -
Hal ini merupakan karakteristik penting untuk mengetahui dalam penentuan
profit pemasaran dan fasilitas pariwisata dalam rangka proses perencanaan.
Umur sendiri dapat dikelompokkan menjadi kelompok tertentu karena sering
kali wisatawan tidak mau diketahui urnur mereka secara pasti.
e. Jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan - Jenis pekerjaan dapat dikategorikan
menjadi : manajer, profesional, tenaga ahli, ibu rumah tangga, pelajar dan
mahasiswa, dan pensiunan. Tingkat pendapatan juga dapat dikelompokkan
menjadi kelompok tertentu.
f. Tempat yang dikunjungi dan tempat tinggal selama perjalanan – Tempat-
tempat yang dikunjungi selama melakukan kunjungan di Indonesia (Nasional)
maupun di kabupaten/kota sendiri merupakan informasi penting untuk proses
perencanaan.
g. Jumlah kali kunjungan ke daerah - Jen/s kunjungan ke suatu daerah dapat
merupakan yang pertama kali atau kunjungan ulang. Dengan tingginya
kunjungan ulang maka hal ini menunjukkan bahwa daerah tertentu memiliki
daya tarik yang "berkelanjutan", sehingga orang ingin melakukan kunjungan
ulang.
h. Individual atau kelompok - Sebagian wisatawan melakukan kunjungan wisata
ke suatu daerah secara mandiri (independen), sementara yang lainnya datang
dalam kelompok wisata. Informasi ini dimanfaatkan untuk fungsi pemasaran
dan perencanaan.
i. Pola belanja wisatawan - Jumlah total belanja dan wisatawan dan distribusi
belanja mereka (akomodasi, makanan dan minuman, belanja, transport lokal,
tour dan lainnya) merupakan informasi penting untuk menentukan dampak
ekonomi dan pariwisata dan merupakan masukan untuk merekomendasikan
cara untuk meningkatkan belanja wisatawan di suatu daerah. Uang yang
dibelanjakan oleh wisatawan akan sangat baik bila ditentukan dengan survey
khusus atau dengan mengidentifikasi dan hotel, restoran, agen perjalanan,
pertokoan dan tempat-tempat penukaran mata uang asing.
j. Sikap dan tingkat kepuasan wisatawan - Menentukan sikap dan tingkat
kepuasan wisatawan tentang daerah, Daya Tarik wisata, fasilitas dan

87. 40
pelayanan merupakan informasi yang berharga bagi proses peningkatan
pariwisata, setidaknya merupakan dasar dan keinginan pasar eksisting.
Infonnasi ini akan sangat baik bila menggunakan survey secara khusus dengan
juga memperhatikan pola belanja dan karakteristik wisatawan, sehingga
seluruh faktor dapat diidentifikasi korelasinya. Survey ini dapat meliputi
pertanyaan fasilitas atau pelayanan apa yang perfu ditingkatkan bila mereka
melakukan kunjungan ulang ke daerah ini.
Informasi dasar dan wisman sebetulnya dapat diketahui dengan melakukan
penelitian terhadap proses embarkasi dan disembarkasi imigrasi. Namun demikian,
belanja, sikap dan tingkat kepuasan tidak terdapat dalam informasi di atas, sehingga
memerlukan survey khusus. Survey ini umumnya dilakukan pada pintu gerbang
kedatangan wisatawan seperti bandara dan dilakukan berdasarkan sampling yang
telah ditentukan sebelumnya dengan mempeftimbangkan karakteristik musim
setiap tahun. Sementara itu untuk informasi wisnus diperlukan survey khusus
karena mereka tidak melakukan proses imigrasi seperti wisman. Survey untuk
wisnus ini dapat dilakukan di tempat-tempat akomodasi dan Daya Tarik wisata.
2. Agen Perjalanan/Tour Operator
Dalam proses perencanaan pariwisata, akan sangat berguna untuk melakukan
proses wawancara dengan pihak agen perjalanan baik yang terdapat di daerah
maupun yang terdapat di luar daerah. Wawancara ini dilakukan terutama pada
operator yang memiliki program atau paket wisata di daerah studi baik yang
sekarang telah memiliki atau mereka yang tertarik ingin mengembangkan paket
wisata ke daerah studi. Umumnya mereka paham terhadap berbagai permasalahan
pasar dan permasalahan di lapangan dalam memasarkan paket-paket wisatanya.
Struktur harga dan kompetisi daerah tujuan wisata merupakan informasi yang
dapat diperoleh dan mereka. Operator perjalanan ini memberikan informasi
berdasarkan pandangan perdagangan intemasional maupun perdagangan secara
umum. Wawancara secara khusus, merupakan langkah efektif yang dapat dilakukan
untuk menggali informasi yang diinginkan. Sementara untuk pemilihan agen perja-
lanan yang akan diwawancara bila banyak dapat dilakukan berdasarkan sampling.
3. Pola Perjalanan Umum dan Kecenderungan Yang Terjadi
Pada tingkat perencanaan RIPPDA Kabupaten/Kota, pola perjalanan internasional
maupun regional bagi wisman tidak diperlukan kajian secara mendetail. Penekanan
yang diperlukan adalah kajian pola perjalanan di dalam daerah studi dan antar
daerah dengan mempertimbangkan jumlah, asal dan tujuan, jenis wisatawan, lokasi
dan jenis daerah tujuan wisata favorit. Pola perjalanan secara umum ini penting
untuk proses analisis pasar wisata jangka panjang yang berkunjung ke beberapa

88. 41
daerah di Indonesia. Pola perjalanan yang dikaji tidak hanya yang eksisting tapi yang
potensial juga. Kecenderungan pariwisata harus diperhatikan sebagai contoh
munculnya pasar baru, segmen baru, jenis Daya Tarik wisata baru dan munculnya
sarana transportasi modern yang akan mengubah pola peijalanan wisatawan. Untuk
menghasilkan proses perencanaan yang lebih baik maka proses ini dapat
mengikutsertakan pihak hotel maupun agen atau operator perjalanan vang
kompeten.

89. 42
Lampiran C
Penentuan Daya Dukung Lingkungan
Analisis daya dukung lingkungan merupakan teknik dasar yang sekarang banyak
digunakan dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata dan rekreasi. Analias ini
dilakukan untuk menentukan secara sistematis batasan dan pengembangan pariwisata
yang akan dilakukan, jumlah kunjungan optimal yang dapat ditampung. Batasan utama
dan daya dukung lingkungan ini adalah:
Jumlah maksimum orang yang dapat menggunakan atau memanfaatkan suatu
kawasan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik
atau sosial budaya atau apa yang dirasakan oleh wisatawan itu sendi ri da/am
menikmati kunjungan yang mereka lakukan.
Dengan tidak mengabaikan tingkat kesulitan yang muncul untuk menentukan kapasitas
dan daya dukung lingkungan secara pasti, sehingga sifatnya masih merupakan perkiraan.
Analisis ini akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perumusan rencana pariwisata
pada setiap tingkatan. Analisis daya dukung lingkungan merupakan umpan balik untuk
analisis pasar sehingga hat ini dapat merupakan pertimbangan dalam melakukan proyeksi
pasar atau target kunjungan wisatawan.
Analisis daya dukung lingkungan ini dapat dilakukan untuk kawasan wisata yang belum
terbangun dan untuk kawasan yang sudah terbangun bahkan untuk kawasan yang
sebenarnya bila dihitung kemampuan daya dukung tingkungannya sudah mencapai
ambang batas kemampuan kawasan. Seringkali penerapan analisis ini terjadi pada
tahapan kawasan wisata yang sudah melebihi kapasitas daya dukung, sehingga terjadi
kekacauan pembangunan. Dengan kondisi ini sebaiknya analisis ini diaplikasilkan pada
tahap awal pembangunan.
1. Kriteria Pengukuran Kapasitas Daya Dukung Lingkungan
Kriteria yang diungkapkan di sini merupakan kriteria untuk menentukan kapasitas
daya dukung dari suatu kawasan wisata. Dalam menentukan kapasitas daya dukung
lingkungan terdapat 2 (dua) aspek yang periu dipertimbangkan, yaitu:
a. Keaslian Dari Lingkungan Fisik Dan Sosial Ekonomi
Hal ini mengacu pada kapasitas yang dapat dicapai tanpa menimbulkan
kerusakan fisik, permasalahan sosial ekonomi dari masyarakat, dan menjaga
keseimbangan antara proses pembangunan dan konservasi. Dengan melewati

90. 43
ambang batas yang telah ditentukan akan menimbulkan kerusakan fisik, sosial
ekonomi atau budaya.
1- Lingkungan Fisik
a- Tingkat penerimaan dan dari dampak visual dan kemacetan/
kepadatan
b- Nilai sistem ekologis yang dijaga sebdum terjadi kerusakan
c- Konservasi kehidupan satwa liar dan vegetasi dari lingkungan
darat dan lingkungan taut.
d- Tingkat yang dapat diterima dari polusi air, udara dan kebisingan.
2- Ekonomi
a- Tingkat keberadaan pariwisata dalam memberikan manfaat
ekonomi secara optimum terhadap daerah perencanaan secara
keseluruhan
b- Tingkat kesesuaian kesempatan kerja pariwisata yang dapat diisi
oleh tenaga kerja lokal.
3- Sosial Budaya
a- Keberadaan pembangunan pariwisata yang dapat menyerap
dengan tanpa mengabaikan gaya hidup sosial budaya dan aktivitas
dari masyarakat.
b- Tingkat kesesuaian sektor pariwisata untuk dapat menjaga
monumen-monumen budaya, kesenian, kerajinan, sistem
kepercayaan, dan tradisidari dampak yang merusak.
4- Prasarana
a- Kesesuaian ketersediaan fasilitas transportasi dan pelayanan.
b- Kesesuaian ketersediaan pelayanan utilitas seperti air bersih,
tenaga listrik, pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair
dan telekomunikasi.
c- Kesesuian ketersediaan dari fasilitas yang dimanfaatkan oleh
seperti fasilitas kesehatan dan keamanan.
b. Citra Pariwisata dan Produk Wisata
Hal ini mengacu terhadap kapasitas atau jumlah pengunjung yang dapat
merusak citra kawasan wisata, jenis lingkungan dan pengalaman budaya yang
wisatawan inginkan. Jika pengembangan pariwisata melewati ambang batas,
maka daya tarik yang dijadikan tujuan wisata akan mengalami penurunan atau

91. 44
bahkan hancur. Hal ini akan mengakibatkan kualitas dan popularitas daerah
kawasan tujuan wisata tersebut akan menurun.
1- Lingkungan Fisik
a- Tingkat Kebersihan secara keseluruhan dan minimnya tingkat
polusi dari lingkungan daerah/kawasan tujuan wisata.
b- Tidak adanya kesemerawutan dari lingkungan daerh tujuan wisata,
termasuk di dalamnya komponen daya tarik.
c- Tingkat daya tarik dari lansekap yang ada, termasuk di dalamnya
kualitas dan karakter dari disain arsitektur.
d- Pemeliharaan dari sistem ekologi, flora, fauna dan daya tarik alam
lainnya.
2- Ekonomi
Biaya untuk liburan dan value for money.
3- Sosial Budaya
a- Daya tarik dari masyarakat asli dan budaya masyarakat setempat.
b- Kualitas seni, kerajinan, makanan, dan penampilan budaya yang
dimiliki oleh daerah.
c- Keramahtamahan masyarakat lokat
4- Prasarana
a- Tingkat penerimaan standar dari fasititas transportasi dan
pelayanannya.
b- Tingkat penerimaan standar dari pelayanan utilitas
Setiap daerah dan setiap jenis pariwisata yang dikembangkan bersifat unik,
sehingga kriteria untuk mengukur kapasitas daya dukung harus didefinisikan
secara baik. Umumnya evaluasi dari kapasitas daya dukung lingkungan ini
terukur secara kuantitatif, namun sebagian lainnya hanya dapat dievaluasi
secara kualitatif.
Analisis kapasitas daya dukung lingkungan ini harus dapat menyeimbangkan
antara faktor positif dan faktor negatif. Pariwisata harus dapat memberikan
manfaat optimal terhadap daerah dan masyarakat lokal, sementara
wisatswan sendiri terjaga tingkat kepuasannya. Cleh karena itu dalam analisis
ini akan terjadi proses tawar-menawar antara berbagai biaya dibandingkan
dengan manfaat yang diperoleh. Sementara itu dilakukan pula proses
pembobotan dari kriteria evaluasi, di mana sebagian daerah/kawasan wisata

92. 45
akan lebih mempertimbangkan lingkungan fisik, sementara daerah lainnya
lebih mempertimbangkan faktor sosial-budaya.
Perlu pula dipertimbangkan dampak musim liburan yang berlaku dalam
konsep kapasitas daya dukung. Ambang batas dari kapasitas daya dukung
lingkungan di suatu daerah terlampau pada saat-saat rarnai. Sehingga periode
ini perlu untuk dipertimbangkan untuk menghitung kapasitas daya dukung.
Dalam analisis kapasitas daya dukung, seperti telah ditentukan dalam kriteria
di atas, pengukuran dampak terhadap aspek sosial budaya tetap dilakukan
seoagai pelengkap dalam analisa kapasitas daya dukung lingkungan.
2. Standar Kapasitas
Beberapa standar dari kapasitas daya dukung ditampilkan secara statistik seperti
dalam jumlah wisatawan yang terdapat datam suatu kawasan/atraksi wisata, dan
kemampuan fasilitas datam memberikan pelayanannya pada periode tertentu.
Standar ini dari satu daerah ke daerah lain bert)eda, hal ini bergantung pada faktor-
faktor berikut:
 Jenis pariwisata yang dikembangkan.
 Karakteristik lingkungan lokal.
 Jenis wisatawan yang dijadikan target.
 Persepsi masyarakat lokal terhadap kesemerawutan suatu daerah.
Kapasitas daya dukung pantai merupakan analisis yang banyak dilakukan di
berbagai daerah, mengingat bahwa keberadaab pantai merupakan aset penting
bagi daerah sebagai salah satu sumber daya pariwisata yang ditawarkan.
Untuk pengukuran kapasitas daya dukung pantai ini faktor yang diukur adalah :
 lebar pantai.
 tingkat ke dalaman.
 kualitas pantai.
 aksesibilitas.
 komponen-komponen bawah laut.
 topografi daerah belakang.
 dan lainnya.
Berbagai jenis standar diterapkan untuk menentukan kapasitas daya dukung pantai
bergantung pada situasi lokat. Sebagai contoh untuk suaut fasititas kawasan wisata
(resort) yang berkualltas standarnya adalah:
 10 m2
perorang untuk kawasan pantai

93. 46
 1 m2
untuk penggunaan pantai untuk berenang, dengan jumlah pengunjung
yang berenang adalah 25% dari seluruh total pengunjung.
Beberapa standar yang telah ditetapkan oleh WTO pada tahun 1983 untuk aktivitas
rekreasi dan pariwisata pedesaan dinyatakan dalam pengunjung perhari perhektar
adalah sebagai berikut:
1. Kawasan hutan 15 pengunjung/hari/hektar
2. Taman hutan di kawasan
pedesaan/pinggiran kota
15 - 70 pengunjung/hari/hektar
3. Area piknik padat 300 - 600 pengunjung/hari/hektar
4. Area piknik lenggang 60 - 200 pengunjung/hari/hektar
5. Pertandingan olah raga 100 - 200 pengunjung/hari/hektar
6. Golf 10-15 pengunjung/hari/hektar
7. Aktivitas air :
8.  Memancing 5 - 30 pengunjung/hari/hektar
9.  Speed boat 5 - 10 pengunjung/hari/hektar
10.  Ski air 5-15 pengunjung/hari/hektar
11. Jalan setapak untuk Hiking (orang perhari per kilometer)
12.  Hiking 40 orang/hari/km
13.  Berkuda 25 - 80 orang/hari/km.

94. 47
Lampiran D
Bentuk-Bentuk Pengembangan Pariwisata Daerah
1. Pengembangan dengan Pendekatan Kawasan Wisata (Resort)
Salah satu bentuk umum dari pariwisata yang berorientasi liburan adalah
pengembangan suatu kawasan wisata (resort). Kawasan wisata ini dapat
didefinisikan sebagai daerah tujuan wisata yang memberikan hampir seluruh
kebutuhan fasilitas dan pelayanan wisatawan, termasuk di antaranya fasilitas
rekreasi dan peristirahatan. Kecenderungan perubahan yang terjadi saat ini telah
menyebabkan peningkatan tuntutan wisatawan terhadap fasilitas dan pelayanan di
kawasan wisata. Tuntutan ini adalah tuntutan untuk melakukan kegiatan rekreasi,
olah raga, dan aktivitas budaya lainnya, sehingga kawasan wisata kemudian
berkembang menjadi suatu kawasan wisata yang serba lengkap untuk dapat
memenuhi keinginan tersebut.
Pengembangan kawasan wisata biasanya ditujukan untuk mengembangan yang
bersifat masal untuk jumlah wisatawan yang cukup besar.
Kawasan wisata terintegrasi direncanakan untuk dikembangkan secara eksklusif
bagi wisatawan yang berlibur. Umumnya kawasan wisata ini berorientasi pantai,
danau, rekreasi air, pemandangan alam (pegunungan), taman nasional, lapangan
golf, fasilitas olah raga lainnya, peninggalan budaya, peninggalan sejarah dan
kadang-kadang merupakan gabungan dari komponen-komponen di atas. Kawasan
wisata dapat bervariasi baik dalam bentuk ukuran maupun fasilitas akomodasi yang
ada. Umumnya suatu kawasan besar terdiri dari berbagai jenis hotel, memiliki
fasilitas perbelanjaan, fasilitas rekreasi, fasilitas olah raga, fasilitas budaya, dan
bahkan fasilitas ruang pertemuan.
Kawasan wisata yang terintegrasi memiliki berbagai jenis hotel dari mulai hotel
berbintang, cottage, vila dan bahkan apartemen. Konfigurasinya pun dapat
bervariasi, bisa merupakan kawasan wisata dengan bangunan-bangunan tinggi dan
padat atau dengan bangunan rumah-rumah dengan tingkat kepadatan yang rendah.
Ruang terbuka yang luas dan taman-taman merupakan elemen penting dalam
perencanaan pariwisata ini.
Meskipun demikian, pembangunan fisik dari suatu kawasan wisata dilakukan secara
bertahap bergantung pada kondisi pasar dan investasi. Ball sebagai salah satu
contoh, di mana di daerah ini terdapat berbagai kawasan wisata dan sebagian besar

95. 48
masih melakukan pembangunan fasititas-fasilitas yang dibutuhkan meskipur)
perkembangan pariwisata di Bali telah ada sejak lama.
2. Pengembangan Pariwisata Perkotaan
Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang dilakukan di suatu kota di mana
pariwisata dapat merupakan komponen penting bagi aktivitas perkotaan tersebut
tapi bukanlah kegiatan yang utama. Hotel dan fasilitas wisata lainnya merupakan
bagian integral dari kegiatan perkotaan yang melayani wisatawan yang memang
datang untuk berwisata atau petaku-pelaku bisnis.
Meskipun demikian lokasi hotel dan fasilitas wisata tetap mepJpakan faktor penting
yang periu dipertimbangkan terutama keterkaitannya dengan sistem transportasi
dan daya tarik yang dimiliki oleh kota tersebut. Daya Tarik wisata yang dikunjungi
oleh wisatawan umumnya dimanfaatkan juga oleh masyarakat lokaL
Pengembangan kembali kawasan-kawasan lama perkotaan yang memiliki nilai
sejarah tinggi merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah
daerah setempat untuk meningkatkan daya tarik kota. Selain itu fasilitas konferensi
dan pertemuan yang dimiliki oleh suatu kota periu dipertimbangkan untuk
dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan pasar bisnis.
3. Pariwisata Minat Khusus dan Petualangan
Pariwisata minat khusus umuninya adaiah wisatawan yang umumnya dalam
kelompok kecil yang ingin melakukan perjalanan untuk mempelajari dan
memperoleh pengalaman dari komponen-komponen daya tarik spesifik yang
dimiliki oleh suatu daerah. Minat dari wisatawan ini dapat berupa minat untuk
mempelajari kebudayaan suatu daerah seperti tarian, musik, seni, kerajinan,
arsitektur, gaya hidup, kegiatan ekonomi khusus, arkeologi dan sejarah daerah.
Selain itu minat dalam aspek lingkungan seperti terhadap flora, fauna, geologi,
taman nasional, dan taman laut. Umumnya minat-minat yang ada merupakan
minat-minat profesional sesuai dengan profesi mereka sehari-hari.
Berkaitan dengan pariwisata minat khusus, pariwisata petualangan juga me-
rupakan salah satu altematif yang dikembangkan oleh daerah-daerah yang relatif
belum memiliki perkembangan pariwisata dengan baik dan memiliki daya tarik
spesifik. Wisatawan seperti ini secara individual umumnya menantang bahaya
seperti melakukan kegiatan safari di daerah-daerah terpencil, pendakian gunung,
panjat tebing, arung jeram, berbuiti dan memandng.
Pengembangan pariwisata seperti ini tidak memerlukan pengembangan fasilitas
skala besar atau investasi yang mahal untuk pengembangan fasilitas dan prasarana.

96. 49
Narnun, suatu organisasi yang baik, pengetahuan pemandu wisata yang memadai,
sistem transportasi yang terintegrasi disertai fasilitas dan pelayanan yang baik, dan
ketersediaan akomodasi sederhana tetap diperlukan. Pariwisata minat khusus dan
petualangan ini merupakan salah satu pariwisata yang saat ini berkembang dengan
pesat baik dalam hal pasar maupun pengembangan, namun tetap dengan jumlah
yang relatif kecil untuk setiap daerah.
4. Pengembangan Pariwisata Altematif
Pariwisata altematif adalah pariwisata berkelanjutan yang berskala kecil, tidak
konvesional, dan tidak bersifat masal mengunjungi tempat-tempat yang secara
sosial dan lingkungan sensitif. Meskipun pariwisata tersebut bernama altematif,
dalam proses perencanaan pariwisata secara umum pertu untuk dipertimbangkan.
Secara umum pengembangan pariwisata harus peka terhadap lingkungan sosial dan
lingkungan fisik untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan.
Sementara pariwisata altematif ini adaiah pariwisata yang dilakukan dan
dikembangkan pada daerah yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan fisik,
sosial dan budaya, sehingga untuk pengembarigannya pertu dianalisis.
Dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya pariwisata ini periu dikaji secara
mendalam terutama pada daerah-daerah yang secara budaya maupun lingkungan
ekologis sensitif terhadap perubahan. Salah satu keunggulan yang dimiliki dengan
adanya pengembangan pariwisata ini adaiah dampak ekonomi yang ditimbulkan
langsung diterima oleh masyarakat setempat dalam bentuk pendapatan atau
tenaga kerja. Keunggulan tainnya adaiah pariwisata seperti ini tidak memerlukan
investasi yang besar dalam fasilitas maupun infrastruktur.
a. Pengembangan Pariwisata Pedesaan
Pariwisata desa/pedesaan, di mana sekelompok wisatawan tinggaldi suatu
desa tradisional atau bahkan desa terpencil untuk kemudian mempelajari
kehidupan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pariwisata pedesaan ini
dapat dilakukan pada daerah-daerah di mana terdapat dominasi atau
karakteristik menonjol dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di
wilayah pedesaan tersebut. Misalnya di daerah Pertanian, perkebunan,
nelayan, desa kerajinan dan lain-lain. Di samping itu wilayah pedesaan
tersebut menunjukkan ciri kehidupan/suasana pedesaan yang unik dan dapat
pula ditunjang oleh kondisi alam/ lingkungan yang indah dan alami, sehingga
menunjukkan perbedaan dengan wilayah-wilayah perkotaan dan daerah
terbangun lainnya.

97. 50
b. Pengembangan Ekowisata
Di dalam pengembangan ekowisata alam, wisatawan melakukan kunjungan ke
suatu daya tarik wisata dan melakukan pengamatan, dan perjalanan seperti
melakukan pendakian gunung, berperahu di sungai-sungai dengan pemandu-
pemandu lokal yang menjelaskan karakteristik lingkungan setempat. Hal
khusus dari pengembangan ekowisata alam ini adalah bahwa obyek yang
dikunjungi keaslian alamnya masih sangat terjaga. Dengan demikian bentuk
perjalanan wisata di daerah ini seminimal mungkin menghindari terjadinya
kerusakan dan perubahan lingkungan alami yang ada. Penekanan pada jenis
wisata ini adalah pada experience/pengalaman perjalanannya.
c. Pengembangan Agrowisata
Pengembangan Agrowisata dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki areal
perkebunan yang cukup luas serta terkelola dengan baik oleh suatu lembaga
tertentu, baik yang bersifat perorangan, atau perusahaan. Di dalam
pengembangan agrowisata ini, yang periu diperhatikan bahwa kawasan yang
dikembangkan tersebut memiliki hasil produksi yang kontinyu sepanjang
tahun, sehingga dapat dikunjungi setiap saat. Di samping menampilkan atraksi
hasil dari perkebunan itu sendiri, daya tarik dari pengembangan agrowisata
adalah bila proses penanaman, pemetikan, serta pengolahan dari hasil
perkebunan itu juga dapat ditampilkan menjadi suatu paket khusus. Dalam hal
ini wisatawan dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung
di suatu perkebunan.

98. 51
Lampiran E
Model Pengembangan Pariwisata
5. Model Pengembangan Pariwisata Massal (Mass Tourism)
Model ini merupakan model paradigma lama dalam melakukan pengembangan
kegiatan wisata. Model ini pendekatan yang dilakukan adalah:
a. Pembangunan Skala Besar Dengan Teknologi Tinggi
Jenis atraksi wisata yang merupakan hasil teknologi buatan manusia lebih
banyak dikembangkan sebagai daya tarik wisata dibandingkan atraksi alamiah.
Selain itu, pemenuhan kombinasi kelengkapan sarana dan prasarana dasar
pendukung juga menjadi konsep pengembangan wisata yang dilakukan.
b. Sasaran atau Target Pengunjungnya Adalah Jumlah Wisatawan Skala Besar
Konsep ini menargetkan jumlah pengunjung skala besar baik berupa
kelompok wisatawan maupun aglomerasi wisatawan individu. Dalam
perkembangannya, konsep ini menjadi kurang berkembang diakibatkan
sifatnya yang kurang mendukung konsep sustainable tourism development
yang berkembang saat ini. Hal tersebut disebabkan karena dalam kegiatan
pembangunan skala besar dirasa memberikan dampak kerusakan dan
pencemaran lingkungan. Selain itu, perubahan ini juga terjadi akibat adanya
perubahan keinginan dan kondisi psikologis wisatawan yang saat ini
cenderung menyukai jenis atraksi wisata yang alami dan khas (kembali ke
alam) serta yang memberikan nuansa petualangan.
6. Model Pengembangan Pariwisata Alam (Ecotourism)
Model ini merupakan model pariwisata alam yang bertanggung jawab atau secara
definisi adalah
"responsible travel to natural areas that conserves the environment and
sustains the well-being of local people." (Hari Srinivas)
Dengan kata lain kegiatan ini merupakan jenis wisata yang bertanggungjawab
karena sifatnya yang tetap mempertahankan konservasi lingkungan dan keberadaan
kehidupan sosial masyarakat setempat. Pendekatan yang dilakukan dalam model
pengembangan wisata ini, antara lain adalah:

99. 52
a. Pembangunan Skala Kecil Yang Berwawasan Lingkungan
Konsep pengembangan wisata yang dilakukan merujuk pada konsep
sustainable tourism development, sehingga konsep pengembangannya
dilakukan dengan mengupayakan dampak lingkungan yang seminimal
mungkin. Pada umumnya kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah
pembangunan skala kecil, dengan konsep alami, yang didukung oleh teknologi
pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat. Jenis atraksi wisata lebih memanfaatkan keunikan sumber daya
alam dan sosial budaya yang dimiliki (natural resources)
b. Sasaran atau Target Pengunjung Skala Kecil (Individual Traveler)
Target pengunjung atau wisatawan dalam model ini adalah jenis pengunjung
individu yang cenderung mencari petualangan, dengan adanya strategi
pembatasan kapasitas pengunjung. Tujuan pembatasan ini dilakukan untuk
upaya meminimalisasi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Perbedaan
mendasar dari kedua model pengembangan wisata tersebut dijabarkan pada
Tabel E.1.
Tabel E.1 : Perbedaan Model Mass Tourism & Ecotourism
Mass Tourism Ecotourism
Demand o Package/group tourism
o Sun lust/sight seeing
o Savety
o Lower cost demand
o Independent travelers
o Seeking a variety of special interest
Supply o Large scale travelers
o Services/resort
o Foreign ownership
o Greater dependence on man
o Made attraction
o High accesibility (commond quality)
o Small scale travelers
o Services architecture
o Local ownership control
o Greater dependence on pristine
o Culture or environment
o Lower accebility (high quality)
Sumber : Faulker 1997

100. 53
Lampiran F
Anatomi Unsur-Unsur Kepariwisataan1
1. Hakekat Kepariwisataan
Jika berbicara tentang pariwisata, yang umumnya segera diingat biasanya hanyalah
4 hal, yakni :
► Daya tarik wisata,
► Hotel,
► Wisatawan,
► Biro perjalanan.
Dengan demikian, jika ada usaha pengembangan pariwisata, maka yang ter-
bayangkan adalah membangun hotel, khususnya hotel berbintang. Umumnya orang
berangapan, dengan membangun hotel, otomatis wisatawan akan datang,
kemudian menghubungi biro perjalanan, lalu mendatangi daya tarik wisata. Dengan
orang yang demikian, jika kita berbicara mengenai pengembangan pariwisata, yang
dibayangkannya adalah mencari penanam modal, yang akan menanamkan
modalnya untuk membangun hotel. Cukup sampai di situ. Benarkah demikian ?
Gambar F.1 : Demand Side, Supply Side, dan Contextual Side dalam Kepariwisataan
Di luar golongan awam, para pakar berusaha membedah kepariwisataan dengan
cara yang beda. Mereka telah melangkah lebih jauh, membedah dunia pariwisata
lebih dari sekedar atas 4 hal di atas. Ada yang membedahnya atas 3 hal, yakni :
► Demand side,
► Supply side,
1
Uraian ini disusun sebelumnya dikeluarkannya konsep 4 pilar kepariwisataan, sehingga untuk
masa kini perlu disesuaikan dengan konsep terbaru tersebut.

101. 54
► Contextual side.
Sementara itu ada pula yang menyebutkan bahwa kepariwisataan meliputi
3 A, yakni :
► Attraction,
► Accessibility.
► Amenity.
Sementara itu, istilah produk pariwisata sangat sering digunakan jika kita berbicara
tentang kepariwisataan. Di mana letak hal terakhir ini di antara ke 3 hal di atas, baik
di antara demand side, supply side, dan contextual side, maupun di antara 3 A di
atas ? Apakah produk pariwisata sama dengan supply side. Apakah produk
pariwisata merupakan sebutan lain dari attraction. Sebagai suatu istilah, apakah
produk pariwisata masih dapat digunakan, khususnya di Indonesia ?
Gambar F.2 : 3 A dalam Kepariwisataan
Ada pula istilah daya tarik wisata. Apa beda antara daya tarik wisata dengan atraksi
wisata ? Apa beda daya tarik wisata dengan kawasan pariwisata ? Apa hubungan
antara daya tarik wisata dengan produk pariwisata ? Bagaimana semua ini
terstruktur membentuk fenomena yang kita kenal sebagai kepariwisataan ?
Jika kita berbicara mengenai dunia produksi, kita mengenal adanya upaya
pemrosesan. Suatu bahan mentah, sebelum mencapai tahap layak jual, terlebih
dahulu harus menjalani serangkaian kegiatan pemrosesan. Pemrosesan tersebut
dapat berupa pemrosesan secara kimiawi, penggergajian, pemahatan, pengemasan,

102. 55
dan lain sebagainya, tergantung jenis bahan mentah dan produk yang dituju.
Melalui upaya tersebut bahan mentah tersebut mendapatkan nilai tambah
tertentu. Setelah menjalani semua itu, maka bahan mentah tersebut berubah
menjadi suatu produk, untuk kemudian siap dipasarkan. Setelah menjalani tahap
pemasaran tertentu, maka akan timbul peminat atas produk tersebut. Peminat
tersebut akan berdatangan ke tempat beradanya produk tersebut. Oleh
peminatnya, produk tersebut kemudian dibeli. Dengan dibelinya produk tersebut,
maka produk tersebut dibawa menuju ke tempat si pembeli, meninggalkan tempat
asal produk tersebut.
Gambaran di atas, dengan penyesuaian tertentu dapat diterapkan pada bidang
kepariwisataan. Sebagai bahan mentah adalah Daya Tarik wisata (daya tarik wisata).
Beberapa pakar tertentu, menyebut daya tarik wisata yang merupakan bahan
mentah kepariwisataan tersebut sebagai aset (asset). Ada pula yang menyebutnya
sumber daya (resources).
Gambar F.3 : Proses Produksi
Daya tarik wisata tersebut, selanjutnya menjalani pula serangkaian kegiatan pemro-
sesan, sehingga menjadi bagian dari sekumpulan hal yang bersama-sama disebut
sebagai produk pariwisata. Pemrosesan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas
daya tarik wisata itu sendiri, dapat pula melengkapinya dengan berbagai unsur
produk pariwisata lain, seperti sarana pariwisata, dukungan sistem angkutan, dan
sebagainya. Hal apa sajakah yang terkandung dalam istilah produk pariwisata
tersebut, kelak akan kita telaah tersendiri secara lebih seksama.
Untuk dapat dijual dengan memuaskan, produk pariwisata tersebut perlu pula
mendapat bentuk penanganan yang memadai. Penanganan ini dapat diistilahkan
sebagai pengelolaan pariwisata. Dalam upaya penanganan ini akan ditentukan pihak
mana saja yang mengelola unsur produk apa, dengan menggunakan sumber daya
manusia yang bagaimana, menggunakan dukungan peralatan apa, dan sebagainya.
Dalam upaya pengelolaan tersebut, juga dibutuhkan adanya pembiayaan
pariwisata. Tak lain adalah untuk mendanai upaya pengelolaan produk pariwisata
yang telah siap jual tersebut, agar nilai jualnya tidak turun kembali. Sampai di sini,

103. 56
produk pariwisata ini telah memiliki nilai layak jual. Walaupun telah dikelola, namun
sebelum terjual, produk terlebih dahulu perlu melalui proses pemasaran pariwisata.
Kepada produk pariwisata tersebut selanjutnya dilakukanlah serangkaian kegiatan
pemasaran. Melalui upaya pemasaran pariwisata, maka produk pariwisata tersebut
dipasarkan kepada calon pembeli. Jika calon pembeli tersebut berminat dan
membelinya, maka ia telah menjadi pasar pariwisata, yang disebut pula wisatawan.
Sebagaimana kita ketahui, wisatawan itu sendiri dapat dibedakan atas wisatawan
manacenagara dan wisatawan nusantara. Perbedaan dengan contoh di atas, dalam
kepariwisataan, pembeli/wisatawan yang mendatangi produk pariwisata yang
ditawarkan, di lingkungan tempat asal produk tersebut, sedangkan dalam bidang
ekonomi produksi, produk yang di bawa pembeli ke tempat asal sang pembeli.
Dari uraian di atas nyatalah bahwa untuk sampai para wisatawan datang untuk
menikmati daya tarik wisata tersebut di lingkungan tempat daya tarik wisata
tersebut berada, diperlukan adanya empat aspek pariwisata, yaitu :
► Produk pariwisata,
► Pengelolaan pariwisata,
► Pembiayaan pariwisata,
► Pemasaran pariwisata.
Karena keempat aspek pada hakekatnya lebih sering berada pada lingkungan di
sekitar daya tarik wisata, tepatnya di kawasan yang menjadi tujuan kedatangan
pasar pariwisata, maka keempatnya disebut sebagai Sisi Sediaan Pariwisata.
Sedangkan pasar pariwisata itu sendiri merupakan Sisi Permintaan Pariwisata.
Istilah ini dapat dikembalikan kepada pengertian dasar bidang ekonomi, yakni
terbaginya kegiatan ekonomi atas demand dan supply. Secara diagramatis, apa yang
dipaparkan di atas adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar F.4.
Hal-hal inilah yang menjadi titik perhatian utama dalam upaya pengembangan
pariwisata, di suatu wilayah. Dalam pengembangan pariwisata di Pulau Bali
misalnya, maka pertama-tama perhatian diberikan pada pengembangan produk
pariwisata, Guna memikat pasar pariwisata datang. Untuk mengelola produk yang
sudah dikembangkan, maka dikembangkan pula bentuk pengelolaan pariwisata
tertentu, yang ditopang oleh pembiayaan pariwisata. Semua itu bermuara pada
rumusan rencana pemasaran pariwisata bagi kepariwisataan di Pulau Bali tersebut.
Namun, pada uraian mendatang akan diuraikan bahwa di luar hal utama tersebut,
adapula hal-hal lain yang juga perlu mendapat perhatian. Pengembangan
pariwisata, tidak terbatas hanya pada unsur-unsur kepariwisataan di atas.

104. 57
Gambar F.4 : Aspek-Aspek Kepariwisataan
Mengenai istilah Produk Pariwisata, sesungguhnya Undang-Undang Kepariwisataan
tidak menggunakannya lagi. UU Kepariwisataan menukarnya dengan Usaha
Pariwisata. Menurut Pasal 7 UU Kepariwisataan, Usaha Pariwisata lebih lanjut dapat
diuraikan atas :
► Usaha Jasa Pariwisata,
► Pengusahaan Daya Tarik Wisata,
► Usaha Sarana Pariwisata.
Usaha Jasa Pariwisata, menurut Pasal 9 UU Kepariwisataan meliputi :
► Jasa biro perjalanan wisata.

105. 58
► Jasa agen perjalanan wisata.
► Jasa pramuwisata.
► Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
► Jasa impresariat.
► Jasa konsultan pariwisata.
► Jasa informasi pariwisata.
Sedangkan Usaha Sarana Pariwisata, menurut Pasal 23 UU Kepariwisataan,
meliputi :
► Penyediaan akomodasi.
► Penyediaan makan dan minum.
► Penyediaan angkutan wisata.
► Penyediaan sarana wisata tirta.
► Kawasan pariwisata.
a. Faktor-Faktor Utama dan Lingkup Kajian Dalam Upaya Pengembangan
Pariwisata
Setelah kita pahami unsur dasar kepariwisataan sebagaimana diuraikan di
atas, maka dalam upaya pengembangan pariwisata bagi suatu wilayah,
perhatian tidak dapat dibatasi hanya pada hal-hal yang bersifat
kepariwisataan belaka, yakni pada pembenahan unsur sediaan sarana jasa
pariwisata, unsur pemasaran pariwisata, dan lain-lain. Demikian pula dengan
upaya penyusunan rencana pengembangan pariwisata, tidak dapat hanya
menyusun rencana-rencana pengembangan yang terbatas pada berbagai
unsur dari sisi kepariwisataan belaka, misalnya rencana sasaran pasar
pariwisata, rencana pengembangan daya tarik wisata, rencana pemasaran
pariwisata, dan seterusnya. Perhatian juga harus diberikan pada berbagai hal
lain di luar hal-hal yang bersifat kepariwisataan tersebut.
Berarti, dalam upaya pengembangan pariwisata suatu wilayah, ada sejumlah
hal lain yang harus pula diperhatikan, di luar halhal yang memang berbau
kepariwisataan. Sebetulnya tak ada nama khusus untuk itu. Namun, untuk
memudahkan, dapat dinamakan faktor-faktor ini sebagai Faktor Berpengaruh.
Penulis lain ada yang menamakannya sebagai Contextual.
Jika demikian, apakah nama yang cocok untuk diberikan pada ke-4 unsur di
atas ? Ada yang menyarankan nama Faktor Kepariwisataan untuk unsur-unsur
yang telah diutarakan di atas. Dengan demikian, apa yang telah dipaparkan
pada Gambar F.4 perlu penyesuaian lebih lanjut. Kepariwisataan tidak hanya
terbagi atas Sisi Permintaan dan Sisi Sediaan. Sebelum itu, kepariwisataan
harus terbagi dahulu atas Faktor Berpengaruh dan Faktor Kepariwisataan.

106. 59
Faktor Kepariwisataan inilah yang kemudian terbagi atas Sisi Permintaan dan
Sisi Sediaan. Dengan demikian, Gambar F.4 perlu disesuaikan menjadi Gambar
F.6.
Gambar F.5 : Faktor-Faktor Utama dalam Upaya Pengembangan Pariwisata
Dari hal-hal di atas, terlihat perlunya menelaah wilayah-wilayah lain yang
lebih luas dari wilayah perencanaan itu sendiri, dalam upaya pengembangan
pariwisata suatu wilayah. Dengan demikian, jika kita mengembangkan
kepariwisataan pada suatu wilayah perencanaan, dengan luas wilayah yang
lebih kecil dari suatu kabupaten, seluruhnya ada enam jenis wilayah yang
harus dikaji, yaitu :
1- Kajian lingkup internasional,
2- Kajian lingkup nasional,
3- Kajian lingkup propinsi sekitar,
4- Kajian lingkup propinsi,
5- Kajian lingkup kabupaten.
6- Kajian lingkup kawasan / wilayah perencanaan.

107. 60
Gambar F.6 : Rincian Lebih Lanjut Faktor Kepariwisataan atas Sejumlah Aspek
Cakupan kajian pada keenam jenis wilayah kajian tersebut, secara umum
meliputi Faktor Berpengaruh dan Faktor Kepariwisataan. Dari keenam jenis
wilayah kajian tersebut, tidak seluruh unsur Faktor Berpengaruh dan Faktor
Kepariwisataan perlu dikaji. Hal ini bergantung pada perwatakan tiap jenis
wilayah serta tingkat kepentingan untuk itu.
b. Faktor Kepariwisataan
Sejauh ini sudah kita sepakati bahwa terdapat 2 faktor yang perlu di-
perhatikan dalam upaya pengembangan pariwisata bagi suatu wilayah, yaki
Faktor Kepariwisataan dan Faktor Berpengaruh. Faktor Kepariwisataan

108. 61
merupakan berbagai hal yang berhubungan langsung perkembangan kegiatan
kepariwisataan di suatu wilayah. Sedangkan Faktor Berpengaruh merupakan
berbagai hal di luar Faktor Kepariwisataan, yang secara tak langsung turut
menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata. Pada bagian ini,
pembahasan akan diarahkan untuk menggali lebih lanjut unsur-unsur dari
Faktor Kepariwisataan.
1- Aspek Sisi Permintaan
Aspek Sisi Permintaan merupakan perwatakan mengenai wisatawan
bagi sediaan pariwisata di suatu wilayah. Dengan demikian, aspek ini
merupakan wisatawan. Di Indonesia, wisatawan dapat dibedakan atas :
a- Wisatawan mancanegara,
b- Wisatawan nusantara.
Untuk dapat mengenali perwatakan wisatawan tersebut, maka harus
diperoleh informasi yang lengkap. Secara garis besar, informasi yang
hendaknya dapat diperoleh mengenai wisatawan, adalah informasi yang
terinci atas :
a- Demografis,
b- Psikografis,
c- Ekonomis,
d- Geografis.
Informasi yang diharapkan dapat diperoleh untuk keempat hal tersebut,
hendaknya bersifat time series, khususnya dengan satuan waktu bulan.
Dengan informasi yang demikian, maka perwatakan seasonality dari
kedatangan wisatawan dapat diketahui.
Dalam upaya memetik informasi mengenai keempat aspek di atas, maka
salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan merumuskan sejumlah
variabel yang diusahakan sejauh mungkin dapat mewakili perwatakan
informasi yang diinginkan. Untuk itu, disusun daftar pendataan yang
meliputi 10 variabel sebagai berikut :
a- Tempat asal.
b- Maksud kunjungan (jenis kegiatan wisata yang dilakukan).
c- Lama tinggal.
d- Profil wisatawan.
e- Jenis/tingkat pekerjaan dan tingkat pendapatan.
f- Tempat-tempat yang dikunjungi dan ditinggali selama berwisata.
g- Perulangan kunjungan.
h- Cara bepergian.

109. 62
i- Pola pengeluaran.
j- Pandangan dan tingkat kepuasan wisatawan.
2- Aspek Sisi Sediaan
a- Usaha Pariwisata
Melanjutkan uraian yang lalu mengenai unsur dasar kepari-
wisataan untuk Sisi Sediaan, maka titik tolak bagian ini akan
dimulai dari pengertian Produk Pariwisata, atau yang menurut UU
Kepariwisataan disebut sebagai Usaha Pariwisata. Secara definisi,
Produk Pariwisata adalah kumpulan berbagai hal yang dinikmati
wisatawan dalam perjalanan wisatanya, sejak meninggalkan
tempat asalnya, hingga kembali. Usaha Pariwisata, menurut Bab
IV, Pasal 7, UU Kepariwisataan, meliputi :
1) Usaha Jasa Pariwisata.
2) Pengusahaan Daya Tarik Wisata.
3) Usaha Sarana Pariwisata.
Ketiga hal tersebut di atas, satu demi satu akan ditelaah dan
dirinci lebih lanjut atas anasir masing-masing satu demi satu,
dalam uraian di bawah ini.
1) Usaha Jasa Pariwisata
Usaha Jasa Pariwisata, menurut Bab IV, Pasal 9, UU
Kepariwisataan, adalah meliputi :
a) Jasa biro perjalanan wisata.
b) Jasa agen perjalanan wisata.
c) Jasa pramuwisata.
d) Jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.
e) Jasa impresariat.
f) Jasa konsultan pariwisata.
g) Jasa informasi pariwisata.
Aspek sisi sediaan untuk unsur jasa pariwisata, utamanya
ditelaah pada tingkat wilayah perencanaan. Namun, pada
tingkat di luar wilayah perencanaan perlu pula ditelaah,
sebagai landasan penyusunan rencana pengembangan yang
terkait dengan wilayah yang lebih luas, serta sebagai
landasan analisis daya saing antara Usaha Pariwisata di
wilayah perencanaan dengan Usaha Pariwisata di sekitarnya.

110. 63
Umumnya, penelaahan dilakukan pada tingkat propinsi
sekitar, propinsi, kabupaten dan wilayah perencanaan.
Kajian mengenai unsur-unsur sarana jasa pariwisata,
umumnya diarahkan pada data :
a) Jumlah, pertambahan dan persebaran tiap jenis jasa
biro perjalanan wisata.
b) Kualitas layanan jasa biro perjalanan wisata.
c) Tingkat pemanfaatan jasa biro perjalanan wisata.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, penelaahan atas jasa
pariwisata secara garis besar terbagi dua, yaitu penelaahan
atas jasa pariwisata pariwisata di luar wilayah perencanaan
dan penelaahan jasa pariwisata pariwisata di dalam wilayah
perencanaan. Dari penelaahan ini, hasil yang diharapkan
adalah :
a) Penelaahan jasa pariwisata pariwisata di luar wilayah
perencanaan dilakukan dalam rangka melakukan
analisis daya saing, antara jasa pariwisata pariwisata di
wilayah perencanaan terhadap jasa pariwisata
pariwisata lain di luar wilayah perencanaan.
b) Penelaahan jasa pariwisata pariwisata dalam lingkup
wilayah perencanaan, dilakukan sebagai landasan
pengembangan kepariwisataan di wilayah
perencanaan itu sendiri. Dari penelaahan ini hen-
daknya dapat diperoleh kinerja pengembangan
berbagai jasa pariwisata pariwisata di wilayah pe-
rencanaan.
2) Pengusahaan daya tarik wisata
Dalam upaya penelaahan atas daya tarik wisata, lingkup
penelaahan secara garis besar terbagi dua, yaitu :
a) Penelaahan atas daya tarik wisata di luar wilayah
perencanaan,
b) Penelaahan daya tarik wisata di dalam wilayah
perencanaan.
Penelaahan daya tarik wisata di luar wilayah perencanaan
dilakukan dalam rangka melakukan analisis daya saing, an-
tara daya tarik wisata di wilayah perencanaan terhadap daya
tarik wisata lain di luar wilayah perencanaan.

111. 64
Penelaahan daya tarik wisata dalam lingkup wilayah
perencanaan, dilakukan sebagai landasan pengembangan
kepariwisataan di wilayah perencanaan itu sendiri. Dari
penelaahan ini hendaknya dapat diperoleh kinerja pe-
ngembangan berbagai daya tarik wisata di wilayah
perencanaan.
Untuk daya tarik wisata yang akan diteliti, hendaknya dapat
dihimpun informasi yang meliputi :
a) Letak/persebaran daya tarik wisata.
b) Jenis daya tarik wisata.
c) Daya tarik, yang penilaiannya tergantung pada jenis
daya tarik wisata tersebut.
d) Teknis dan resiko dampak lingkungan yang berpe-
luang timbul, jika daya tarik wisata dikembangkan.
e) Pencapaian ke daya tarik wisata.
f) Sediaan dan kualitas sarana pariwisata di sekitar daya
tarik wisata, yang menunjukkan tingkat pengembang-
an yang sudah dilakukan pada daya tarik wisata.
g) Tingkat pemanfaatan oleh wisatawan.
h) Maksud kunjungan wisatawan yang berpeluang
dipenuhi pada daya tarik wisata.
i) Kegiatan wisata yang berpeluang dikembangkan di
daya tarik wisata.
3) Usaha Sarana Pariwisata
Sebagaimana telah disebutkan di atas, penelaahan atas
sarana pariwisata secara garis besar terbagi dua, yaitu
penelaahan atas sarana pariwisata di luar wilayah
perencanaan dan penelaahan sarana pariwisata di dalam
wilayah perencanaan. Dari dua jenis penelaahan ini, hasil
yang diharapkan adalah :
a) Penelaahan sarana pariwisata di luar wilayah pe-
rencanaan dilakukan dalam rangka melakukan analisis
daya saing, antara sarana pariwisata di wilayah
perencanaan terhadap sarana pariwisata sarana
pariwisata lain di luar wilayah perencanaan.
b) Penelaahan sarana pariwisata dalam lingkup wilayah
perencanaan, dilakukan sebagai landasan pe-
ngembangan kepariwisataan di wilayah perencanaan

112. 65
itu sendiri. Dari penelaahan ini hendaknya dapat
diperoleh kinerja pengembangan berbagai sarana
pariwisata di wilayah perencanaan.
Usaha Sarana Pariwisata, menurut Pasal 23, UU Kepa-
riwisataan, meliputi :
a) Penyediaan akomodasi,
b) Penyediaan makan dan minum,
c) Penyediaan angkutan wisata,
d) Penyediaan sarana wisata tirta,
e) Kawasan pariwisata.
Untuk unsur :
a) Akomodasi,
b) Makan dan minum,
umumnya ditelaah pada tingkat wilayah perencanaan.
Namun, pada tingkat di luar wilayah perencanaan perlu pula
ditelaah, sebagai landasan penyusunan rencana
pengembangan yang terkait dengan wilayah yang lebih luas,
serta sebagai landasan analisis daya saing antara Usaha
Pariwisata di wilayah perencanaan dengan Usaha Pariwisata
di sekitarnya.
b- Pengelolaan Pariwisata
Kajian bagian ini dapat dibedakan atas kajian atas keadaan yang
ada saat ini, dan kajian untuk perumusan rencana pe-
ngembangan. Untuk kajian pertama, perlu diperhatikan bahwa
pada umumnya, upaya pengaturan pengelolaan dan kelembagaan
pariwisata dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat,
propinsi, ataupun kabupaten. Untuk keadaan yang demikian,
kajian atas aspek pengelolaan dan kelembagaan pariwisata,
dilakukan pada kajian faktor berpengaruh, aspek kebijaksanaan
pembangunan pemerintah.
Pada umumnya jika kegiatan kepariwisataan pada suatu wilayah
belum berkembang, maka belum ada pengaturan pengelolaan dan
kelembagaan tertentu. Dengan demikian, kajian bagian ini
terpusat pada wilayah perencanaan.
Untuk kajian perumusan rencana pengembangan, maka di sini
dapat dihasilkan beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan

113. 66
untuk menjadi masukan bagi kebijaksanaan pemerintah
mendatang. Usulan ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang
belum diatur kebijaksanaan pemerintah saja. Namun, dapat pula
mengusulkan bentuk pengelolaan dan kelembagaan lain.
Suatu kegiatan pengembangan atas suatu unsur kepariwisataan,
khususnya unsur Usaha Pariwisata dari aspek sisi sediaan yang
merupakan bagian dari faktor kepariwisataan, pada hakekatnya
bermula sejak hal tersebut belum ada, sampai hal tersebut
beroperasi. Secara lengkap, tahapan tersebut meliputi :
1) Studi dan perencanaan.
2) Pembangunan.
3) Pengoperasian.
4) Evaluasi operasi.
Setelah mencapai tahap terakhir tersebut, tahapan akan bergulir
kembali ke tahap, awal, studi dan perencanaan. Dengan demikian
terbentuk siklus.
Dengan demikian, bagi suatu unsur Usaha Pariwisata tertentu,
untuk melaksanakan seluruh tahapan pengembangan di atas,
dibutuhkan adanya pengaturan pengelolaan dan kelembagaan.
Berarti, yang dibutuhkan tersebut berupa pengaturan pengelolaan
dan kelembagaan seluruh unsur Usaha Pariwisata, sejak dari studi
dan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, sampai tahap
evaluasi operasi unsur tersebut. Hal-hal inilah yang harus ditemu-
kenali dan dikaji keberadaannya di wilayah perencanaan.
Penelitian atas hal-hal tersebut, tidak terbatas hanya pada instansi
pemerintah saja, namun juga untuk hal-hal yang diperansertai
lembaga swasta. Secara lebih khusus, hal-hal yang ditelaah pada
kajian pengelolaan dan kelembagaan, antara lain meninjau :
1) Perwilayahan kepariwisataan nasional :
a) Status kepariwisataan propinsi tempat beradanya
wilayah perencanaan, yakni apakah sudah merupakan
DTW atau belum.
b) Kedudukan propinsi tempat beradanya wilayah
perencanaan, yaitu dalam kanwil mana.
2) Keberadaan organisasi kepariwisataan, serta lingkup
tugasnya :
a) Keberadaan dinas pariwisata pada tingkat propinsi dan
kabupaten/kota.

114. 67
b) Keberadaan organisasi-organisasi yang memantau
pengoperasian unsur Usaha Pariwisata, seperti ASITA,
PHRI, dan sebagainya.
c) Keberadaan lembaga yang mengurus kawasan
pariwisata di wilayah perencanaan, misalnya PT Biak
TDC.
d) Keberadaan lembaga swasta yang mengelola pe-
ngembangan daya tarik wisata atas dasar swadaya,
seperti koperasi desa wisata, yayasan tertentu, dan
sebagainya.
3) Proses yang harus ditempuh dalam investasi.
4) Keberadaan peraturan dan perundangan kepariwisataan.
5) Keberadaan peraturan dan perundangan penggunaan lahan
dan pembangunan.
6) Hal-ikhwal pembiayaan perbankan :
a) Capital cost.
b) Pengagunan.
c) Grace period.
d) Loan periode.
7) Pelaksanaan koordinasi antar :
a) Pemerintah propinsi/kabupaten.
b) Instansi dalam lingkup propinsi/kabupaten.
c- Pemasaran Pariwisata
Pada umumnya, upaya pemasaran pariwisata dilakukan oleh
pemerintah, khususnya pemerintah pusat dalam bentuk pe-
masaran di luar negeri. Upaya pemasaran yang dilakukan oleh
pemerintah propinsi terkadang juga dilakukan, misalnya dalam
bentuk keikutsertaan pada pameran-pameran kepariwisataan di
propinsi lain, khususnya propinsi-propinsi yang banyak dikunjungi
wisatawan. Untuk kondisi yang demikian, kajian atas aspek
pemasaran pariwisata, dilakukan pada kajian faktor berpengaruh,
aspek kebijaksanaan pembangunan pemerintah. Hal yang perlu
dilakukan pada bagian ini adalah menelaah upaya pemasaran
pariwisata yang tidak merupakan kebijaksanaan pemerintah,
namun telah dilakukan untuk wilayah perencanaan. Sedangkan
untuk perumusan keluaran perencanaan, usulan yang dihasilkan
tidak terbatas pada hal-hal yang tidak akan menjadi kebijaksanaan
pemerintah. Dapat pula dituangkan usulan yang dapat

115. 68
dipertimbangkan untuk menjadi masukan bagi kebijakan
pemerintah.
Pada Pasal 7, UU Kepariwisataan, disebutkan bentuk-bentuk usaha
pariwisata, yaitu meliputi :
1) Usaha jasa pariwisata.
2) Pengusahaan Daya Tarik wisata.
3) Usaha sarana pariwisata.
Bagi tiap unsur usaha pariwisata di atas, masing-masing terdapat
pengusahanya. Para pengusaha ini terkadang melakukan upaya
pemasarannya sendiri. Hal-hal seperti inilah, khususnya yang
ditujukan bagi wilayah perencanaan, yang perlu ditemukenali.
Dalam mengkaji aspek pemasaran pariwisata yang bukan
merupakan kebijaksanaan pemerintah, aspek-aspek yang ditelaah
meliputi :
1) Arahan pengembangan produk,
2) Arahan pengembangan penentuan harga,
3) Arahan pengembangan distribusi,
4) Arahan pengembangan promosi dan publisitas,
5) Arahan bidang penjualan,
6) Arahan pelayanan untuk pelanggan.
2. Aspek Wisatawan
Aspek Sisi Permintaan merupakan perwatakan mengenai wisatawan bagi sediaan
pariwisata di suatu wilayah. Dengan demikian, aspek ini merupakan wisatawan. Di
Indonesia, wisatawan dapat dibedakan atas :
a. Wisatawan mancanegara,
b. Wisatawan nusantara.
Untuk dapat mengenali perwatakan wisatawan tersebut, maka harus diperoleh
informasi yang lengkap. Secara garis besar, informasi yang hendaknya dapat
diperoleh mengenai wisatawan, adalah informasi yang terinci atas :
a. Demografis,
b. Psikografis,
c. Ekonomis,
d. Geografis.
Informasi yang diharapkan dapat diperoleh untuk keempat hal tersebut, hen-
daknya bersifat time series, khususnya dengan satuan waktu bulan. Dengan

116. 69
informasi yang demikian, maka perwatakan seasonality dari kedatangan wisatawan
dapat diketahui.
Dalam upaya memetik informasi mengenai keempat aspek di atas, maka salah satu
upaya yang ditempuh adalah dengan merumuskan sejumlah variabel yang
diusahakan sejauh mungkin dapat mewakili perwatakan informasi yang diinginkan.
Untuk itu, disusun daftar pendataan yang meliputi 10 variabel sebagai berikut :
a. Tempat asal.
b. Maksud kunjungan (jenis kegiatan wisata yang dilakukan).
c. Lama tinggal.
d. Profil wisatawan.
e. Jenis/tingkat pekerjaan dan tingkat pendapatan.
f. Tempat-tempat yang dikunjungi dan ditinggali selama berwisata.
g. Perulangan kunjungan.
h. Cara bepergian.
i. Pola pengeluaran.
j. Pandangan dan tingkat kepuasan wisatawan.
3. Daya tarik wisata
Daya Tarik wisata (daya tarik wisata) pada hakekatnya merupakan unsur utama
Usaha Pariwisata (Pasal 7, UU Kepariwisataan), sebagaimana telah diuraikan di atas.
Ada yang menyebut daya tarik wisata sebagai atraksi wisata atau sumber daya
pariwisata. Pada masa-masa yang lalu, daya tarik wisata dibedakan antara daya
tarik wisata dan atraksi wisata. Dengan adanya UU Kepariwisataan, maka kedua
istilah tersebut disatukan menjadi Daya Tarik wisata (daya tarik wisata).
Dengan merujuk kepada UU Kepariwisataan (Bab III, Pasal 4) dan Penjelasan Atas
UU Kepariwisataan tersebut, khususnya penjelasan atas Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal
20, daya tarik wisata diuraikan atas :
a. Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud :
1- Keadaan alam :
a- Taman laut,
b- Pantai,
c- Danau,
d- Gua,
e- Kawah,
f- Air terjun,Karang,
g- Air panas,
h- Gunung.
2- Flora.

117. 70
3- Fauna.
b. Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud :
1- Museum.
2- Peninggalan purbakala.
3- Peninggalan sejarah :
a- Candi.
b- Keraton.
c- Prasasti.
d- Monumen :
1) Monumen perjuangan,
2) Monumen perolehan Adipura,
3) Patung.
4- Seni budaya :
a- Pusat-pusat kesenian dan budaya :
1) Sanggar tari,
2) Sanggar seni pentas,
3) Sanggar seni lukis.
b- Pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri dan kera-jinan :
1) Desa industri,
2) Padepokan seni tari.
c- Lokasi wisata wisata kesehatan :
1) Sumber air panas mineral,
2) Tempat pembuatan jamu.
5- Wisata agro :
a- Perkebunan teh,
b- Perkebunan coklat,
c- Perkebunan kopi,
d- Perkebunan bunga.
6- Wisata tirta :
a- Hotel apung,
b- Dermaga marina,
c- Olahraga air.
7- Wisata buru :
a- Berburu babi,
b- Berburu rusa.
8- Wisata petualangan alam,
a- Kebun binatang,
b- Tempat penangkaran buaya,
c- Taman safari.
9- Taman rekreasi,

118. 71
10- Tempat hiburan.
Dalam UU Kepariwisataan (Bab IV, Pasal 16), disebutkan bahwa dalam pe-
ngusahaannya, daya tarik wisata dapat dikelompokkan ke dalam :
a. Pengusahaan daya tarik wisata alam.
b. Pengusahaan daya tarik wisata budaya.
c. Pengusahaan daya tarik wisata minat khusus.
Dengan merujuk pada Penjelasan Atas UU Kepariwisataan tersebut, khususnya
penjelasan atas Pasal 18, 19 dan 20, maka ketiga jenis pengelompokan tersebut
dapat dirinci lebih lanjut, yakni sebagai berikut :
a. Daya tarik wisata fisik (site attraction), dapat dirinci lebih lanjut. Salah satu
bentuk rincian tersebut adalah sebagai berikut :
1- Peninggalan sejaran dan purbakala.
2- Museum.
3- Art gallery.
4- Taman budaya.
5- Kampung tradisional.
b. Sedangkan daya tarik wisata seni budaya (attraction), dapat dirinci, antara lain
atas :
1- Kesenian.
2- Adat dan upacara tradisional.
3- Kerajinan.
4- Festival.
5- Tempat ziarah.
4. Kegiatan Wisata
Kegiatan wisata, pada hakekatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan
memanfaatkan keberadaan daya tarik wisata/atraksi pariwisata, yang selengkap-
nya telah diuraikan di atas. Studi Tourism Sector Programming and Policy
Development tahun 1992, membagi kegiatan wisata atas :
a. Business Centres
1- Kegiatan wisata yang motivasi utamanya terkait dengan kegiatan usaha
guna lahan tertentu, misalnya perdagangan, investasi, eksplorasi,
produksi, eksploitasi dan ekshibisi.
2- Wisatawan selain melakukan kegiatan wisata di atas, dapat saja
melakukan kegiatan wisata lain yang termasuk dalam kategori wisata
lainnya.

119. 72
3- Sebagai daya tarik wisata (pembangkit kegiatan wisata) :
a- Keberadaan fasilitas usaha/niaga,
b- Sumber daya alam,
c- Peluang investasi/usaha.
b. Leisure Activities
1- Perjalanan yang tujuan utamanya adalah memanfaatkan waktu luang
untuk :
a- Berjemur,
b- Berjalan-jalan,
c- Makan,
d- Sightseeing,
e- Bermain,
f- Renang pantai.
2-. Tak ada sasaran khusus, sekedar mencari suasana yang :
a- Relaxing,
b- Recreational.
3- Sebagai daya tarik wisata (pembangkit kegiatan wisata) dapat dibedakan
atas :
a- Urban :
1) Fasilitas rekreasi,
2) Shopping centre,
3) Taman,
4) Restoran.
b- Non-urban :
1) Pantai,
2) Camping ground,
3) Second homes area,
4) Iklim,
5) Pemandangan,
6) Kebun teh,
7) Kebun nanas,
8) Dan lain-lain.
c. Meeting and Convention (MICE)
1- Perjalanan dengan tujuan :
a- Meeting,

120. 73
b- Convention,
disertai :
a- Fore conference tour,
b- Post conference tour,
c- Ladies night.
2- Syarat :
a- Lokasi strategis terhadap lingkungan wisata,
b- Dekat dengan pintu gerbang.
3- Sebagai daya tarik wisata (pembangkit kegiatan wisata) dapat dibedakan
atas :
a- Fasilitas convention centre.
b- Lingkungan yang mendukung, seperti kantor-kantor perwakilan
internasional, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, dan
lain-lain.
d. Marine (Taman Laut)
1- Kegiatan yang terutamanya berkaitan dengan adanya taman laut.
2- Merupakan kegiatan yang menjelajahi alam bawah air/laut yang
dilakukan untuk tujuan :
a- Olahraga,
b- Rekreasi,
c- Penelitian,
d- Profesi.
3- Pembagian kegiatan penyelaman :
a- Selam rekrasi,
b- Selam olahraga,
c- Selam industri,
d- Selam komersial,
e- Selam militer,
f- Selam sain.
e. Adventure
1- Perjalanan wisata yang sasarannya untuk mendapatkan pengalaman
istimewa.
2- Jenis perjalanan dengan daya tarik wisata yang dituju :
a- Alam :

121. 74
1) Hutan,
2) Gunung,
3) Suaka alam,
4) Suaka marga satwa.
b- Kehidupan masyarakat :
1) Kasino/judi,
2) Kota besar.
3- Contoh daya tarik wisata :
a- Gunung Krakatau,
b- Cagar Alam Ujung Kulon,
c- Sungai Mamberamo,
d- Kota metropolitan (yang sangat menarik bagi penduduk kota
kecil/desa),
e- Suku Dani di Lembah Wamena.
f. Social/Cultural Heritage
1- Perjalanan wisata yang motivasi utamanya terkait dengan :
a- Budaya suatu tempat/negara,
b- Physical establishment,
c- Events,
d- Kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat.
2- Contoh :
a- Bali dengan upacara Ngaben,
b- Borobudur dengan upacara Waisak,
c- Wamena (Suku Dani) dengan upacara bakar batu,
d- Agats (suku Asmat) dengan upacara memakan ulat sagu,
e- Mesjid Agung Al Azhar dengan Sholat Idul Fitri di lapangan mesjid,
3- daya tarik wisata pembangkit wisata :
a- Kehidupan masyarakat yang unik,
b- Pusat kerajinan/cenderamata,
c- Sistem kemasyarakatan,
d- Upacara-upacara,
e- Candi,
f- Pura,
g- Gereja,
h- Museum,
i- Hari-hari besar keagamaan di tempat tertentu,

122. 75
j- Hari-hari besar adat di tempat tertentu
g. Sport
1- Olahraga prestasi.
2- daya tarik wisata pembangkit wisata :
a- Fasilitas olahraga :
1) Senayan,
2) Ancol,
3) Sirkuit balap mobil,
4) Jalur jalan antara Paris - Dakar.
b- Lingkungan alam yang cocok untuk olahraga tertentu :
1) Kebun the di Puncak untuk olahraga layang gantung,
2) Pantai Banyuwangi untuk selancar,
3) Sungai citarum untuk arum jeram,
4) Puncak Jayawijaya yang bersalju untuk ski di kawasan tropis.
h. Religious Tourism
1- Perjalanan wisata dengan tujuan ziarah.
2- Pembangkit wisata :
a- Makam,
b- Mesjid,
c- Gereja,
d- Kelenteng.
3- Contoh daya tarik wisata :
a- Mesjid Banten Lama,
b- Gunung Kawi,
c- Makam Bung Karno do Blitar,
d- Makam Sunan Gunung Jati,
e- Makam Si Pitung,
f- Ka’bah di Mekah.
a. Education
1- Perjalanan yang tujuan utamanya untuk memperoleh pelajaran di
berbagai bidang :
a- Ilmu pengetahuan,
b- Teknologi,

123. 76
c- Arkeologi.
2- Contoh daya tarik wisata :
a- IPTN,
b- Museum Wayang,
c- ITB,
d- Situs arkeologi,
e- Industri tekstil,
f- Industri timah di Pulau Bangka,
g- Taman makam pahlawan,
h- Kebun Binatang Ragunan,
i- Planetarium,
j- Agricultural estate,
k- Fishery,
l- Peternakan buaya,
m- Sekolah gajah.
b. Shopping
1- Perjalanan wisata dengan tujuan utama berbelanja.
2- Contoh daya tarik wisata pembangkit kegiatan wisata :
a- Shopping centre/arcade/mall,
b- Jalan Cihampelas,
c- Industri sepatu di Cibaduyut,
c. Health
1- Perjalanan wisata dengan tujuan utama membugarkan tubuh.
2- Contoh daya tarik wisata pembangkit kegiatan wisata :
a- Sumber air panas di Ciseeng, Bogor,
b- Health clinic centre,
c- Spa.

124. 77
Lampiran G
Perencanaan Kepariwisataan Alam2
Ir. Chafid Fandeli, M.S.
1. Pendahuluan
a. Deskripsi Umum
Perencanaan wisata alam mempunyai hirarkhi secara makro, meso dan mikro.
Perencanaan wisata alam dapat berada pada dimensi wilayah, atau resort.
Sementara perencanaan meso merupakan perencanaan kawasan dan
perencanaan mikro pada tapak atau Daya Tarik wisata.
Di dalam perencanaan pengembangan wilayah/resort/kawasan/ODT wisata
alam, harus memperhatikan beberapa prinsip (Douglass, 1978) :
1- Pengembangan wisata alam harus sesuai dengan perencanaan tata
ruang.
2- Menyesuaikan antara potensi alam dengan tujuan pengembangan.
3- Sedapat mungkin diusahakan agar pengembangan yang dilakukan
mempunyai fungsi ganda.
4- Sejauh mungkin mengalokasikan tetap adanya areal alami yang tidak
dikembangkan.
Adanya empat prinsip ini maka pengembangan yang direncanakan
memanfaatkan sarana prasarana transportasi yang ada dan untuk fasilitas,
utilitas, pola pengembangannya menggunakan model setempat. Adanya
intervensi bentuk dan pola pengembangan dan luar akan kehilangan keaslian
alamnya.
Perencanaan kepariwisataan alam mempunyai aspek yang cukup komplek.
Pengembangan tidak hanya pada sisi produk wisata tetapi juga pasar wisata.
Oleh, karena sifat dan perilaku ekosistem alami sering rentan dan terbatas
daya dukungnya maka pengembangan yang dilakukan menggunakan
pendekatan product driven. Pengembangan pasar disesuaikan dengan
2
Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata - Universitas Gajah Mada, 16 – 21 Oktober 2000.

125. 78
potensi, sifat dan karakter Daya Tarik wisata yang tersedia. Sifat dan karakter
wisata alam agak berbeda dengan kepariwisataan yang lain terutama terletak
pada aspek insitu, perishable, sustainable dan non recoverable.
Pola pengembangan yang lain yang harus diperhatikan adalah perkembangan
wisata Model Sigmoid. Model Sigmoid ini terbentuk oleh hubungan antara
waktu dan jumlah wisatawan. Dari Model Sigmoid dapat diindikasikan bahwa
pada saat wisatawan telah terlalu banyak, menimbulkan kejenuhan, maka
upaya pengembangan harus dilaksanakan.
b. Maksud Bimbingan Pada Modul
Maksud bimbingan dari modul ini adalah untuk memperkenalkan berbagai
konsep dalam perencanaan pengembangan wisata alam.
c. Tujuan Bimbingan Pada Modul
Tujuan bimbingan modul ini adalah :
1- Mengaplikasikan konsep yang ada ke dalam perencanaan wisata alam.
2- Memberikan arahan dan pedoman dalam membuat perencanaan wisata
alam.
d. Pendahuluan
Pada awal dekade delapan puluhan, bersamaan dengan adanya Rio Summit,
mulai terjadi pergeseran pada pariwisata global. Pergeseran ini terjadi seiring
dengan adanya kekhawatiran penduduk planet bumi ini akan kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan. Keingintahuan penduduk di negara-negara
industri terhadap bangsa-bangsa di selatan yang kaya akan bahan baku
industri mendorong mereka melakukan perjalanan ke benua Afrika, Asia, dan
Amerika Latin. Indonesia yang merupakan satu di antara banyak negara yang
memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif sebagai daerah tujuan wisata utama di Asia
Tenggara dan Asia Pasifik.
Kekayaan dan keragaman hayati dan ekosistemnya dapat dimanfaatkan
secara arif dan bijaksana. Pemanfaatan yang konservasif pada keragaman
hayati dan ekosistemnya dapat dilaksanakan dengan pengembangan sebagai
Daya Tarik wisata. Pariwisata sebagai green industry akan dapat mengerem
taju pengrusakan sumber daya alam dan lingkungan. Namun demikian apabila
tidak direncanakan dengan konsep pembangunan pariwisata berwawasan
lingkungan, kerusakan lingkungan akan terjadi.

126. 79
Kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata alam ditetapkan
dengan rambu-rambu konservasi. Sementara itu kegagalan dalam
pengembangan kepariwisataan alam dapat terjadi bila tidak memperhatikan
daya dukung dan adanya pergeseran paradigma. Paradigma baru di bidang
pariwisata akan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi
masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Paradigma yang didefinisikan
oleh Dunlape dan Van Liere (Jackson, 1989) sebagai nilai-nilai dasar yang
terdapat dalam masyarakat, menjadi hal yang sangat penting dalam
perencanaan pariwisata.
Sementara itu dalam perencanaan pengembangan kepariwisataan alam di
daerah tujuan wisata, resort, kawasan, dan daya tarik wisata harus
memperhatikan berbagai faktor. Kepariwisataan alam mempunyai sifat dan
perilaku yang spesifik. Setiap lokasi Daya Tarik wisata mempunyai ciri dan sifat
yang spesifik. Justru daya tariknya ada pada sifat yang khas ini. Kerentanan
ekosistem menjadi bagian yang kadang kadang justru merupakan atraksi
wisata alam. Daya dukung menjadi tolok ukur penting keberhasilan dalam
pengelolaan suatu daya tarik wisata, kawasan atau resort wisata.
e. Prinsip Dasar Pengembangan Kepariwisataan
Apabila suatu destinasi berupa daerah, resort, kawasan, atau objek
dikembangkan, maka kedatangan wisatawan akan meningkat. Peningkatan
dari waktu ke waktu terjadi sangat nyata. Pada umumnya perkembangan ini
mengalami 4 (empat) tahap. Tahap pertama merupakan awal dan
perkembangan, ditandai dengan jumlah wisatawan, tetapi kurang signifikan.
Pada tahap kedua, jumlah wisatawan meningkat tajam. Perkembangan jumlah
wisatawan ini kemudian melambat atau boleh dikatakan berhenti pada tahap
ketiga. Pertumbuhan yang melambat ini seiring dengan terjadinya kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terjadinya perlumbuhan jumlah
wisatawan yang menurun, karena mulai terrjadi kejenuhan pasar wisata
sebagai akibat ketidakpuasan wisatawan terhadap pelayanan dan kualitas
daya tarik wisata alam. Hal ini bersamaan dengan mulai terjadinya kerusakan
sumber daya alam. Kondisi seperti ini disebut daya dukung lingkungan
pariwisata telah terlampaui. Pada saat demikian ini, upaya pembinaan
pariwisata sangat diperlukan. Hal ini merupakan tahap keempat. Proses ini
akan berulang terus.
Adanya upaya pengembangan pariwisata maka waktu tercapainya daya
dukung akan dapat diperpanjang. Di samping itu manfaat wisata dari suatu

127. 80
daya tarik wisata, kawasan, resort, atau daerah tujuan wisata akan dapat
ditingkatkan.
Pada hakekatnya daya dukung pariwisata ditentukan oleh beberapa faktor.
Faktor yang signifikan pempengaruhi daya dukung lingkungan daya tarik
wisata atau kawasan adalah jumlah wisatawan, aktivitas wisatawan,
intensitas, pengaruh wisatawan, kualitas dan daya pulih secara alami daya
tarik wisata, serta tingkat pengelolaan.
Untuk dapat mempertahankan keaslian. keutuhan, dan kelestarian alam dan
lingkungan, pola pengembangan kepariwisataan alam didasarkan pada
product driven. Semakin rentan suatu kawasan, seperti cagar alam, suaka
margasatwa, atau taman nasional. maka pengembangnnya harus berdasar
product driven. Secara berangsur semakin longgar atau bahkan daya tarik
wisata buatan, maka pengembangan dapat diarahkan ke market driven.
Pengembangan product driven memang tidak dapat menghasilkan jumlah
kunjungan wisatawan yang banyak dan meningkat tajam. Tetapi wisatawan
berkunjung jumlahnya relatif sedikit dengan segmen yang kecil. Wisatawan
yang berkunjung ke daya tarik wisata alam tersegmentasi, yaitu pada
wisatawan minat khusus. Perjalanan wisatawan yang demikian menginginkan
suatu perjalanan yang berkualitas. Wisatawan akan dapat secara langsung
kontak secara mendalam dengan objek alam atau masyarakat setempat.
Sebagai konsekuensi pola perjalanan yang demikian adalah perjalanan yang
lama, sehingga secara tidak langsung meningkatkan length of stay. Barangkali
perjalanan yang demikian menimbulkan belanja harian wisatawan (tourist
expenditure) yang rendah, namun mempunyai manfaat meningkatkan
peluang kerja dan peningkatan penyebaran pembangunan yang lebih luas dan
merata, sebab in route benefit dari erjalanan wisatawan ke objek dan atraksi
alam lebih banyak dan beragam.
Di dalam perencanaan pengembangan kepariwisatawan berpedoman pada
visi dan misi kepariwisataan. Visi dan misi kepariwisalaan di daerah
diturunkan dan dijabarkan dari visi dan misi kepariwisataan nasional. Adanya
identitas, kondisi yang spesifik, dan berbagai paradigma yang berkembang di
daerah menjadi bahan dasar dalam menjabarkan visi dan misi nasional.
Adanya kondisi yang berkembang di daerah ini dapat menonjolkan aan
pengembangan identitas dan jati din daerah. Hal ini sekaligus dapat
dipergunakan sebagai keunggulan komparatif dan keunggulann kompetitif
kepariwisataan daerah.

128. 81
2. Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan Alam
"It's recognized that tourism may be one of several development options open to a
location. Although tourism can bring economic advantages to a destination country,
'it can also bring economic advantages to destination country, it can also bring
social change and environmental deterioration (Mill and Morrison, 1985)."
a. Karakter Atraksi Wisata Alam
Kepariwisataan alam sangat ditentukan oleh keberadaan perilaku dan sifat
dan Daya Tarik alam. Atraksi alam berupa gunung, pantai, sungai, hutan,
lembah, ngarai, goa, dan hutan mempunyai kondisi, sifat, dan perilaku yang
harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan Daya Tarik wisata
alam. Menurut Pandeli (1999), sifat dan karakter kepariwisataan alam adalah :
1- In Situ
Daya Tarik wisata alam hanya dapat dinikmati secara utuh dan
sempuma di ekosistemnya. Pemindahan objek ke ex situ akan
menyebabkan terjadinya perubahan objek dan atraksinya. Pada
umumnya wisatawan kurang puas apabila tidak mendapatkan sesuatu
secara utuh dan apa adanya.
2- Perishable
Suatu gejala atau proses ekosistem hanya terjadi pada waktu tertentu.
Gejala atau proses alam ini berutang dalam kurun waktu tertentu.
Kadang sikiusnya beberapa tahun, bahkan ada yang puluhan atau
ratusan tahun. Daya Tarik wisata alam yang demikian membutuhkan
pengkajian dan pencermatan secara mendalam untuk dipasarkan.
3- Non Recoverable
Suatu ekosistem alam mempunyai sifat dan perilaku pemutihan yang
tidak sama. Pemulihan secara alami sangat tergantung dari faktor dalam
(genotype) dan faktor luar (phenotype). Pada umumnya pemulihan
secara alami terjadi dalam waktu yang panjang. Bahkan, ada sesuatu
objek yang hampir tak terpulihkan bila ada perubahan. Untuk
mempercepat pemulihan biasanya dibutuhkan tenaga dan dana yang
sangat besar. Apabila upaya ini berhasil, tetapi tidak akan sama dengan
kondisi semula.

129. 82
4- Non Substitutable
Di dalam suatu daerah atau mungkin kawasan terdapat banyak objok
alam. Objek alam ini, jarang sekali yang memiliki kemiripan yang sama.
Daya Tarik wisata, misalnya pantai antara satu tempat dengan tempat
yang lain akan berbeda.
Daya Tarik wsata alam Indonesia tertetak di berbagai tipe ekosistem,
baik di darat maupun laut. Secara alami daya tarik wisata alam ini
tedapat di Taman Nasional, Cagar alam, suaka margasatwa, hutan
wisata, dan Taman Buru. Di samping itu terdapat daya tarik wisata alam
yang dibina dan dikelola oleh manusia sebagai man made environment
dan terdapat di berbagai penggunaan lahan. Hutan produksi, hutan
lindung, lahan pertanian, perkebunan, serta ruang terbuka hijau
menambah kekayaan daya tarik wisata alam.
Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan ekofak dan artefak
maka diperlukan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan
membuat pemintakatan atau zonation. Pada umumnya di dalam
kawasan konservasi dilakukan zonasi mulai dan yang ketat dilindungi
hingga yang intensik pemanfaatannya, yaitu :
a- sanctuary zone,
b- wilderness zone,
c- outdoor recreation zone yang terdiri atas :
1) extensive used zone,
2) intensive used zone.
Sementara di daerah paling luar yang mengelilingi kawsan petestarian
alam konservasi, yaitu zone penyangga atau buffer zone. Pada zone
terakhir ini dimaksudkan agar pengembangan dan semua pengaruh dari
tuar dapat diakomodasikan pada zone. Secara garis besar kriteria
pengembangan berbagai kawasan wisata alam (Douglass, 1978) dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel G.1 : Kriteria Pemanfaatan Kawasan Wisata Alam
No. Pengembangan Kawasan Wisata Alam
Jumlah Hari Orang
Kunjung
(Acre/Tahun)
1 Intensif Area Wisata Rombongan (tidak
rentan)
2.000
2 Ekstensif Area Ekosistemnya 75

130. 83
No. Pengembangan Kawasan Wisata Alam
Jumlah Hari Orang
Kunjung
(Acre/Tahun)
(agak rentan)
3 Dilindungi a. Area alam : cagar alam,
taman nasional, suaka marga
satwa.
2
b. Area alam : masyarakat
primitif.
2
c. Area alam yang rentan. 7
4 Zonasi (Intensif –
Dilindungi)
Artefak/heritage 2 – 2.000
(tergantung pada
zona)
Sumber : Douglas 1978.
b. Kriteria Amenitas
Pada hakekatnya, wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata alam telah
tersegmentasi. Pada umumnya wisatawan berkunjung ke daya tarik wisata
alam terdiri atas wisatawan remaja, suka bertualang dan tantangan dan
memiliki motivasi fisik, kesehatan, pendidikan, dan penelitian. Ukuran
kepuasan yang diperoleh wisatawan yang melakukan perjalanan berwisata
alam sangat berbeda dengan wisata lain.
Kepuasan akan diperoleh justru bila wisatawan dalam berwisata ke alam
memperoleh tantangan dan resiko tinggi. Kegiatan wisata alam terdiri atas 2
(dua) grade, yaitu kegiatan berat dan ringan.
Kebutuhan akan fasilitas dan utilitas bagi wisata alam sangat berbeda dengan
wisata budaya, rekreatif, wisata belanja dan MICE. Wisatawan sangat puas
dan merasa nyaman apabila memperoleh pelayanan, fasilitas dan utilitas apa
adanya di alam atau seperti yang dilakukan oleh penduduk setempat. Hal
yang patut mendapat perhatian adalah pelayanan yang balk, makanan bergizi
sehat dan akomodasi yang aman dan sanitasi yang baik. Aspek penunjang dan
amenitas adalah kemudahan dalam mendapatkan telpon, kantor pos, dan
penukaran uang. Sistem informasi kepariwisataan alam seringkali menjadi
faktor kendala dan penghambat, karena keterbatasan informasi, ketersediaan
peta, leaflet, booklet yang kadang akan menurunkan kenyamanan dan
kepuasan wisatawan.

131. 84
c. Kriteria Aksesibilitas
Wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata alam dapat dibedakan
antara wisatawan harian (daily used tourist), wisatawan akhir pekan
(weekend tourist) dan wisatawan hari libur (holiday tourisf). Pada umumnya :
 wisatawan harian berjarak tidak lebih dan 40 mil,
 wisatawan akhir pekan berjarak 60 mil, dan
 wisatawan liburan berjarak lebih dari 90 mil.
Pada umumnya, pengembangan kepariwisataan ada hubungan linear dengan
aksesibilitas. Aksesibilitas atau keterjangkauan yang tinggi akan meningkatkan
perkembangan suatu daya tarik wisata. Namun untuk kepariwisataan alam
hubungan ini tidak signifikan. Bahkan untuk kepariwisataan alam tertentu
keterjangkauan yang terialu tinggi dapat mengancm kelestarian suatu daya
tarik wisata.
Aspek tingkat pengalaman atau experience level menjadi sangat penting
dalam pengembangan pariwisata alam. Perjalanan berwisata alam ke wilayah
terpencil dengan aksesibilitas rendah, menghasilkan perjalanan dengan
tingkat pengalaman dan kepuasan yang tinggi.
Sementara itu, aksesibilitas ini berkaitan pula dengan sarana transportasi.
Tersedianya alat transportasi yang beragam sangat membantu kelancaran
perjalanan wisatawan. Hal yang sangat penting dalam alat transportasi ini
adalah aspek keselamatan. Wisatawan sangat peduli akan keamanan dan
keselamatan dalam perjalanan beriwisatanya. Hal ini terutama untuk
wisatawan mancanegara.
d. Pola Kegiatan Wisata
Seperti telah diuraikan di depan, bahwa pariwisata alam memiliki wisatawan
dengan segmen tertentu. Wisatawan mempunyai motivasi berwisata yang
beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

132. 85
Tabel G.2 : Motivasi Wisatawan
No. Kategori Motivasi Wisatawan
1 Motivasi Fisik  Menyegarkan kembali badan dan jiwa.
 Istirahat karena kesehatan.
 Olahraga.
 Rekreasi : bersenang-senang, pacaran, bercinta,
berbelanja, melihat pertunjukan kesenian.
2 Motivasi
Kebudayaan
 Ingin mengetahui budaya, seni, musik, arsitektur, sejarah
negara lain.
 Perintiwa penting (olahraga, pekan perdagangan,
peristiwa lain bertaraf nasional/internasional).
3 Motivasi Individu  Mengunjungi keluarga, teman, atau mencari teman baru.
 Perjalanan bersenang-senang.
 Kunjungan spiritual, misalnya berziarah.
 Mencari pengalaman baru pada lingkungan baru (fisik dan
sosial).
4 Motivasi Prestasi
dan status
 Penyaluran hobi.
 Melanjutkan belajar.
 Konferensi, seminar.
 Pertemuan untuk menjalin hubungan personal.
 Menghadliri konferensi dan seminar.
Wisatawan melakukan perjalanan berwisata ke alam menimbulkan pola
kegiatan yang berbeda. Pola kegiatan ini dapat sangat beraneka ragam mulai
dari yang beresiko tinggi, yaitu adventuring ke yang beresiko paling kecil
(leisure). Secara rinci pola kegiatan wisata alam dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel G.3 : Rincian Aktivitas Wisatawan Alam
No. Aktivitas Uraian
1 Berkendaraan Untuk bersenang-senang, bersantai
2 Jalan-jalan Untuk bersenang-senang.
3 Hiking Berjalan yang sifatnya lebih serius.
4 Bermain di alam Ada yang membutuhkan peralatan, tetapi ada pula
yang tanpa peralatan.
5 Berenang Di pantai, danau, dan sungai, tanpa atau dengan
peralatan.
6 Bersepeda Ada dua jenis : sepeda santai dan sepeda gunung.

133. 86
No. Aktivitas Uraian
7 Memancing, menangkap
ikan
Di perairan sungat, laut atau danau.
8 Studi arkeologi di alam -
9 Berjalan-jalan di alam Dapat menggunakan guide atau tidak.
10 Berperahu atau berlayar Biasanya mengunakan motor boat di perairan
pedalaman atau di pantai.
11 Berkano Berperahu tanpa motor, untuk satu / dua orang.
12 Berlayar di laut/samudra Biasanya berkapal mewah.
13 Sightseeing Perjalanan ke pedesaan dengan lebih menitik
beratkan pada tujuan untuk melihat
budaya/sosial-budaya.
14 Caving Penelusuran goa di daerah kapur.
15 Berburu Hewan buruan tertentu di alam.
16 Berkuda Termasuk berkuda di gunung.
17 Berkemah Agak sulit dibedakan dengan kegiatan berkemah
untuk piknik.
18 Piknik Berwisata yang tidak dengan menginap.
19 Mendaki gunung Termasuk mendaki gunung batu.
20 Berselancar Dilakukan pada pantai dengan ombak yang
tertentu.
21 Layang gantung Dilakukan dari puncak bukit.
22 Terbang dengan pesawat
kecil
Dilakukan dengan menggunakan pesawat ringan
bermesin atau tanpa mesin.
23 Motor sport/trail Dilakukan dengan menggunakan jenis sepeda
motor khusus untuk off road.
e. Kelembagaan
Di dalam pengembangan kepariwisataan alam, diperlukan kordinasi dan
integrasi yang bagus bagi seluruh stakeholder. Adanya keterkaitan banyak
lembaga, mulai dari pengelola fasilitas, prasarana dan sarana transportasi,
pengelola kawasan, dan seterusnya, perlu mempunyai visi yang sama.
Demikian pula lembaga pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan harus
sejalan dengan seluruh pelaku pariwisata. Pada saat ini telah ada tembaga
kerja sama untuk Dephutbun dan Deparsenibud yang disebut KKPO (Komisi
Kerja Sama Pengelolaan Objek). Kerja sama ini terutama dimaksudkan agar
pengembangan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara terpadu.

134. 87
Pada umumnya dalam kepariwisataan alam, lembaga yang paling lemah justru
para pengelola kawasan atau daya tarik wisata dan pengelola wisatawan,
yaitu para pemandu. Apabila kedua pihak ini maju, maka kepariwisataan alam
akan berkembang.
Sementara itu ada satu lembaga yang sangat penting, yaitu pembina
keamanan dan ketenteraman bagi wisatawan. Polisi wisata perlu
diberdayakan agar peranannya lebih besar, sehingga mampu menjaga
keamanan dan keteraman ekosistem. Lembaga yang berperan dalam promosi
dan pemasaran pariwisata, dapat berperan sebagai agen pemasaran yang
baik. Lembaga ini tidak hanya memasarkan daya tarik wisata di daerahnya
tetapi juga daerah lain. Apabila seluruh personal yang memasarkan pariwisata
berlaku yang sama maka seluruh kawasan atau daya tarik wisata akan dapat
dikunjungi oleh wisatawan.
f. Kriteria Lingkungan
Setiap kawasan atau daya tarik wisata yang akan dikembangkan terlebih
dahulu, disusun dokumen AMDAL. Pada hakikatnya AMDAL merupakan do-
kumen yang di dalamnya terdapat analisis tentang kemungkinan timbulnya
dampak besar dan penting yang harus dimitigasi (ditangani). AMDAL
merupakan studi kelayakan lingkungan sebagai pelengkap dari studi kelayakan
teknis dan ekonomi finansial. Adanya AMDAL akan dapat dicegah kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan.
3. Perspektif Ekonomi Dalam Wisata Alam
Di dalam pengembangan suatu daya tarik wisata alam. direncanakan suatu pengelo-
laan yang meninggatkan monopoli sektor swasta. Tetapi harus ada keseimbangan
antara sektor swasta yuang mengejar profit dan pemerintah. Perspektif ekonomi
dalam pengelolaan suatu kawasan atau daya tarik wisata alam tergantung dari
tujuan pengelolaan (Lindberg and Huber, 1993). Pada dasarnya dalam perencanaan
pengembangan suatu kawasan atau daya tarik wisata alam mempunyai tujuan :
a. Pengelolaan bertujuan untuk pemulihan. Biaya pemulihan atau recovery cost
merupakan biaya yang diprioritaskan dalam pengelolan. Biaya untuk
pembangunan fasilitas biaya operasi dan lainnya, tidak sebesar biaya untuk
pemulihan kerusakan ekologi dan dampak negatifterhadap masyarakat lokal.
b. Pengelolaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan yang
ditetapkan besarnya bukan sepenuhnya dinikmati oleh perusahaan pengelola.

135. 88
Tetapi sebagian dialokasikan untuk membiayai konservasi masyarakat
tradisional dan alam dan tunjangan/subsidi berwisata bagi penduduk sekitar.
c. Pengelolaan bertujuan lainnya. Di dalam pengelolaan kawasan wisata alam
dikelola dan dipergunakan untuk wsata bila tidak ada altematif lain. Satu hal
yang dipertimbangkan adalah apabila pendapatan dan pengunjung dapat
menutup seluruh biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya kawasan yang
dikelola seperti ini mempunyai manfaat lain, sehingga tarip masuk ke kawasan
ditetapkan sangat rendah.
Agar tujuan pengelolaan suatu kawasan wisata alam dapat tercapai dapat didekati
dengan beberapa metoda (Undberg and Hubec, 1993) :
a. Metoda 1 - Evaluasi Pasar
Latar belakang dan metoda ini adalah bahwa tingkat kunjungan dan
kesanggupan wisatawan untuk membayar suatu atraksi wisata sama dengan
atraksi wisata serupa lainnya. Yang dimaksud serupa dalam hal ini faktor
menarik konsumen, biaya transportasi, dan faktor permintaan lainnya.
b. Metoda 2 - Survei Permintaan Wisatawan
Wisatawan mengetahui permintaan mereka sendiri terhadap suatu daya tarik
wisata. Permintaan diam hal ini adalah berkait dengan perspektif biaya dan
nilai terhadap suatu kawasan atau daya tarik wisata.
c. Metoda 3 - Analisis Kurva Permintaan
1- Strategi yang paling tepat adalah dengan menggunakan Kurva
Permintaan Edward, Tobias dan Mendelson (Lindberg and Huber, 1993).
2- Untuk taman nasional dipergunakan Metoda Biaya Hedonic dan Biaya
Perjalanan.
d. Metoda 4 - Reaksi Terhadap Pasar dan Lelang
Metoda ini menggunakan strategi yang paling fleksibel, yaitu menye-suaikan
permintaan pasar menyesuaikan dengan biaya atau tarip masuk.
4. Penutup
Perencanaan pengembangan kepariwisataan alam mempunyai konsep yang
spesifik, sebab pengembangannya tidak hanya harus mempertimbangkan pasar
tetapi utamanya pertimbangan Daya Tarik wisatanya. Pertimbangan daya tarik
wisata terutama didasarkan pada kondisi, sifat dan perilaku alamnya.

136. 89
5. Daftar Pustaka
a. Douglass, R. W, 1978. Forest Recreation, Perganion Press Inc. New York.
b. Fandeli, C, 1999, Pengembangan Kepariwi'sataan Alam Prospek clan
ProblemaUkanya, Seminar dalam memperingati Hari Bumi, Jurusan
Konsen/asi Sumber Daya Hutan, Pakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta.
c. Jackson, E.. 1989. Perceptions and Decisions Outdoor Recreation in Canada,
Editor by Geoffrey Wall, John Wiley & Sons. Toronto.
d. Mill, R. C. and A. M. Morrison, 1985, The Tourism System and Introductory
Text, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.

137. 90
Lampiran H
Perencanaan Wisata Budaya3
Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra
1. Deskripsi Umum
Pengembangan pariwisata yang berkesinambungan tidak cukup dilakukan hanya
dengan dukungan pemerintah atau masyarakat setempat, tetapi juga memerlukan
dukungan pasar, atau dukungan wisatawan itu sendiri. Oleh, ka-rena wisata budaya
merupakan wisata yang agak khas, maka untuk menjaga keberlangsungannya perlu
diciptakan dan diperhatikan segmen-segmen pasar wisata semacam ini. Hal
semacam ini dipaparkan dalam Bagian VI. Selanjutnya, segmen pasar wisata budaya
ini juga hanya akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bilamana
manajemen, serta paket wisata yang didptakan, serta dipromosikan memang
memiliki kualitas yang bagus. Oleh, karena itu persoalan manajemen, serta
penyusunan paket menjadi salah satu butir persoalan penting yang harus ditangani
dengan baik. Pembahasan tentang manajemen dan penyusunan paket wisata
budaya ini diberikan dalam Bagian VII, yang merupakan bagian terakhir dari isi
pokok modul ini. Bagian terakhir dari modul ini, yakni Bagian VIII, berisi penutup
yang mema-parkan secara ringkas berbagai hal yang telah diuraikan dalam bagian-
bagian sebelumnya.
Wisata budaya sebenarnya bukan merupakan hal yang baru sama sekali, namun
demikian, wisata semacam ini tidak selalu dinyatakan secara eks-plisit, karena
umumnya menjadi bagian dari wisata alam, yang merupakan bentuk wisata yang
paling umum dan paling banyak ditemui. Akibatnya, wisata semacam ini biasanya
tidak direncanakan secara khusus, kecuali oleh biro-biro perjalanan tertentu. Oleh,
karena itu pula, potensi kepariwisalaan yang tersimpan dalam budaya suatu
masyarakat tidak selalu dapat diman-faatkan dengan baik dan secara optimal.
Seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia, wisata budaya kini
merupakan salah satu jenis wisata yang sangat mungkin untuk dikembangkan
sendiri, yang akan memberikan dampak positif tidak hanya pada wisatawan saJa
3
Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata - Universitas Gajah Mada, 16 – 21 Oktober 2000.

138. 91
tetapi juga pada masyarakat penerimanya, dan dam-pak ini bukan hanya berupa
dampak ekonomi, tetapi juga dampak budaya. Sayang sekali, meskipun wisata
budaya telah cukup lama muncul di Indo-nesia, dan mungkin bersamaan dengan
wisata alam, namun penanganan wisata semacam ini belum seperti yang
diharapkan, dan sedikit banyak hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan
tentang wisata budaya itu sendiri, beserta segala seluk-beluknya.
2. Maksud dan Tujuan
Sehubungan dengan masalah tersebut, maka modul ini disusun dengan maksud
antara lain adalah :
a. Meletakkan dasar-dasar konseptual dan praktis bagi upaya pengem-bangan
pariwisata budaya.
b. Menjadi salah satu bahan acuan dan pegangan untuk memberikan
penyuluhan, pelatihan dan bimbingan bagi upaya-upaya pengem-bangan
pariwisata budaya.
Bimbingan pengembangan wisata budaya memang diperlukan mengingat beberapa
sifat yang berbeda dan daya tarik wisata budaya itu sendiri. Oleh, karena itu,
bimbingan untuk pengembangan dan perencanaan wisata budaya ini seyogyanya
ditujukan untuk beberapa hal berikut :
a. Memberikan bekal pengetahuan konseptual dan praktis tentang wisata
budaya.
b. Memberi kemampuan pada peserta pelatihan membuat perencanaan wisata
budaya.
c. Memberi kemampuan pada peserta pelatihan mengembangkan wisata
budaya.
Modul ini diharapkan dapat memenuhi kegiatan-kegiatan bimbingan kepari-
wisataan dengan tujuan-tujuan tersebut.
3. Pengantar
Pariwisata umumnya diasosiasikan sebagai aktivitas perjalanan, pelancong-an yang
bertujuan untuk menghibur din dan menghilangkan kelelahan mental atau kejiwaan
dengan cara menikmati keindahan alam atau memperoleh hal-hal yang
menyenangkan yang akan menghilangkan kelelahan dan beban mental yang ada
pada diri si pelancong. Oleh, karena itu, di masa-masa yang lalu, kegiatan pariwisata
hampir selalu terkait dengan tiga S : Sun, Sand and Sex. Ini berlaku terutama di
kalangan orang Barat. yang umumnya ber-asal dan daerah dingin, yang hanya
memperoleh hangatnya sinar matahari selama kira-kira empat bulan sepanjang

139. 92
tahun, yang air lautnya hampir selalu dingin, sehingga mereka tidak dapat
menikmati pantai berpasir untuk berjemur.
Dengan semakin berkembangnya sistem transportasi dan peradaban ma-nusia,
kegiatan pariwisata yang semula banyak ditujukan untuk memperoleh tiga S
tersebut kini telah mengalami pembahan. Bahaya penyakit kelamin, pantai pasir
yang tidak selalu indah, telah turut mempengaruhi pembahan yang terjadi pada
tujuan dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Sementara itu, dalam kegiatan
pelancongan ke negeri-negeri tertentu, atau ke tempat-tempat tertentu orang tidak
selamanya hanya melihat alam. Mereka juga bertemu dengan manusia, dengan
masyarakat lain yang seringkali sangat berbeda adat kebiasaannya, keseniannya,
peribadatannya, dan sebagainya yang temyata juga tidak kalah menariknya dengan
pemandangan alam yang ada di situ, dan bahkan seringkali juga jauh lebih menarik.
Oleh, karena itu, kebudayaan suatu masyarakat pada dasarnya juga menyimpan
potensi untuk dijadikan obyek yang dapat menarik para wisatawan datang ke suatu
daerah dan membelanjakan uangnya di situ.
Bagi negeri seperti Indonesia yang memiliki ratusan sukubangsa dengan adat-
istiadat atau kebudayaan yang sangat bervariasi, maka potensi kepa-riwisataan
yang ada dalam budaya masyarakat Indonesia ini sebenarnya sangat besar.
Sayangnya, belum seluruh potensi ini tergali dan diman-faatkan. Mengingat sektor
pariwisata merupakan salah satu sektor andalan untuk memperoleh devisa, maka
wisata budaya ini menjadi semakin penting artinya di masa kini, dan, karena itu pula
sangat perlu dikembangkan.
4. Budaya, Kebudayaan, dan Pariwisata Budaya
Kata 'budaya' dan 'kebudayaan' sangat sering digunakan dan didengar da-lam
berbagai diskusi dan forum ilmiah, namun demikian makna yang dibe-rikan pada
kata ini tidak selalu jelas dan sama. Sebagian orang menganggap kebudayaan
adalah segala sesuatu yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia, sebagian
lain menganggap kebudayaan sebagai adat-is-tiadat dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan la-ma; sebagian tagi menganggap
kebudayaan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. Untuk menghindari
kesimpangsiuran dalam pemaknaan, maka di sini dikernukakan definisi dari kata
kebudayaan menurut perspektif tertentu, yang dipandang lebih strategis daripada
perspektif yang lain.
a. Budaya dan Kebudayaan
Kata 'budaya' dan 'kebudayaan' pada dasarnya memiliki makna yang sama,
sehingga penggunaannya kadang-kadang bisa berganti-ganti. Baik kata

140. 93
budaya ataupun kebudayaan dapat menjadi kata sifat dan kata benda. Namun
teriepas dari persoalan ini, di sini kata 'budaya' dan 'kebudayaan diberi arti
yang sama, yakni simbol-simbol yang digunakan oleh manusia untuk
berkomunikasi dan beradptasi dengan lingkung-annya yang dipelajarinya
dalam kehidupannya sebagai warga suatu m-asyarakat. Sebagai simbol-
simbol, kebudayaan ini mempunyai wujud yang kongkrit, setengah kongkrit
dan abstrak. Wujud kongkrit kebuda-yaan adalah keseluruhan hasil perilaku
manusia, seperti gedung, rumah, buku, gelas, meja dan sebagainya.
b. Pariwisata Budaya
Pariwisata budaya perlu dibedakan dengan wisata budaya. Pengertian
pariwisata mencakup hal-hal yang lebih banyak daripada wisata budaya. Kalau
wisata budaya adalah perjalanan dan suatu tempat tertentu ke tempat lain
dengan tuiuan untuk dapat menyaksikan dan menikmati obyek-obyek dan
aktivitas budaya, dan kegiatan menyak-sikan, serta menikmati obyek-obyek
tersebut, maka pariwisata budaya mencakup bukan hanya perjalanan dan
aktivitas menikmati saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan oleh pihak
lain untuk para wisatawan tersebut. Pariwisata budaya berbeda dengan
pariwisata yang lain terutama pada obyek yang ingin dilihat dan dinikmati.
Perbedaan obyek ini akhirnya juga turnt menentukan cara penanganannya,
promosinya, serta pengembangannya.
Dalam pariwisata, salah satu unsur terpentingnya adalah daya tarik wisata itu
sendiri, dan seperti halnya. daya tarik wisata alam, maka daya tarik wisata
budaya sebaiknya merupakan obyek yang bersifat empiris; yang dapat dicerap
atau dinikmati melalui pancaindera. terutama indera penglihat-an. Oleh,
karena itu daya tarik wisata budaya umumnya berupa benda atau aktivitas.
1- Benda
Daya tarik wisata budaya berupa benda adalah benda-benda yang
merupakan hasil dari aktivitas manusia, seperti misalnya rumah
tradisional, tempat peribadatan, hasil kerajinan tangan, dan sebagainya.
Selain itu, bisa juga obyek ini berupa bagian-bagian dari lingkungan alam
yang telah diubah oleh manusia sedemikian rupa, sehingga menjadi
sebuah obyek yang unik dan menarik, seperti misalnya gua alami yang
kemudian diubah sedemikian rupa menjadi tempat tinggal manusia atau
tempat bersembunyi, sawah yang bersusun-susun dan tampak indah
dari kejauhan, sungai yang dibendung atau dialirkan dengan teknologi
tertentu yang mengagurnkan, dan sebagainya.

141. 94
2- Aktiviktas
Daya tarik wisata budaya berupa aktivitas dapat dibedakan menjadi
beberapa jenis sebagai berikut :
a- aktivitas sehari-hari, yakni aktivitas yang dapat dijumpai setiap
hari dalam masyarakat yang dikunjungi seperti masak-memasak,
aktivitas dalam mata penca-harian;
b- aktivitas khusus, yang muncul hanya pada saat-saat tertentu saja,
seperti misalnya slametan, rituil sedekah bumi, upacara
perkawinan, dan sebagainya.
Aktivitas ini tidak harus selalu merupakan aktivitas orang dewasa, sebab
hal-hal yang menarik wisatawan tidak selalu melibatkan orang dewasa.
Berbagai kegiatan yang dilakukan anak-anak, yang menarik, juga dapat
menjadi atraksi wisata sendiri.
5. Identifikasi Daya Tarik Wisata Budaya
Strategi pertama dalam pengembangan wisata budaya adalah melakukan
identifikasi hal-hal apa saja yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya, yang
dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dan soal 'daya tarik' dari obyek tersebut. Di lain
pihak, jika kita berbicara tentang 'daya tarik' hal itu tidak dapat dile-paskan dari soal
siapa yang melihat obyek tersebut. Dengan kata lain, daya tarik ini bersifat relatif
dan tergantung pada wisatawannya. Artinya, menarik dan tidak menariknya suatu
daya tarik wisata berkaitan erat dengan latar-belakang budaya wisatawannya, dan
ini sangat perlu diperhatikan ketika identifikasi dan pengembangan daya tarik
wisata dilakukan.
a. Identifikasi
Dalam mengidentifikasi daya tarik wisata budaya ada beberap hal yang perlu
diperhatikan, yakni : (1) kriteria atau patokan dalam melakukan identifikasi;
(2) metode identifikasi : (3) dokumentasi hasil identifikasi.
1- Kriteria Identifikasi
Kriteria identifikasi yang pertama adalah sifat obyek yang diidentifikasi.
Atas dasar sifatnya ini daya tarik wisata budaya dapat dibedakan yang
menjadi obyek material dan obyek non-material, atau berupa aktivitas,
baik yang rutin maupun yang insidentil.

142. 95
a- Daya Tarik Wisata Budaya Material
Obyek budaya yang material ini tentunya merupakan hasil perilaku
manusia, seperti rumah-rumah tradisional, barang-barang
kerajinan, rumah-rumah yang bersejarah atau bernilai, karena
kekhasannya, baik kekhasan arsitektural maupun kekhasan
historis. Bisa juga daya tarik wisata budaya ini berupa obyek alam,
namun telah diubah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan
tertentu dalam hidupnya. Sebuah gua misalnya, dapat merupakan
obyek budaya bilamana gua tersebut -yang pada mulanya
merupakan gua alami-, kemudian diubah oleh manusia atau
dikembangkan lagi menjadi tempat perlindungan dari serangan
musuh, atau gua tersebut merupakan tempat bersejarah, yaitu
tempat yang penting bagi kehidupan manusia di masa lalu, yang
sangat menentukan corak kehidupan manusia di masa sekarang.
b- Daya Tarik Wisata Budaya Non-Material
Obyek budaya non-material untuk wisata budaya adalah obyek
yang berupa aktivitas manusia, baik itu :
 aktivitas yang 'biasa', rutin, sehari-hari, ataupun
 aktivitas yang 'tidak biasa', tidak rutin, dan berlangsung,
karena adanya sesuatu yang khusus atau waktu-waktu yang
khusus. Aktivitas yang biasa ini misalnya saja orang bersawah,
memetik kelapa, membuat gula dan sebagainya, sedang aktivitas
yang agak khusus misalnya upacara bersih desa, perkawinan,
permainan anak-anak di bulan purnama, dan sebagainya.
2- Metode Identifikasi
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk dalam mengidentifikasi
daya tarik wisata budaya ini, yakni :
 Pengamatan dan survei lapangan.
 Pengamatan dengan partisipasi observasi.
 Wawancara dengan para informan.
Dalam melakukan identitikasi ini perlu selalu diperhatikan kehadiran dua
sudut pandang yang berbeda, yang bersifat implisit, namun demikian
sangat menentukan hasil identifikasi tersebut, yakni sudut pandang
peneliti dan sudut pandang tineliti atau masyarakat yang didatangi.
Perbedaan ini umumnya tidak diketahui, sehingga hasil survei dan
wawancara yang diperoleh belum mengungkap keseluruhan potensi

143. 96
wisata budaya yang ada. Bagaimanapun juga definisi tentang apa yang
dapat menjadi dan apa itu daya tarik wisata budaya itu sendiri harus
dirumuskan dengan memperhatikan pandangan masyarakat setempat,
dan hal ini akan turut menentukan strategi identifikasi yang ditempuh.
a- Pengamatan dan Survei Lapangan
Ini dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung suatu
kawasan tertentu untuk menernukan hal-hal apa saja yang ada di
daerah tersebut yang diperkirakan akan diminati oleh wisatawan
jika dipromosikan, dan bagaimana kemungkinan
pengembangannya. Dengan cara ini akan dapat diketahui dengan
cepat potensi kepariwisataan yang ada di suatu daerah, dan
gambaran yang agak umum dapat diperoleh. Namun, karena
pengamatan semacam ini hanya sebentar saja dilakukan, maka
ada beberapa kelemahannya, yakni : tidak banyak informasi yang
dapat diperoleh tentang hal-hal yang akan dapat dijadikan daya
tarik wisata tersebut : tidak banyak aktivitas masyarakat yang
terkait dengan hal-hal tersebut yang dapat diketahui; dan tidak
banyak diketahui kendala-kendala yang mungkin ada, yang dapat
menghambat pengembangan hal-hal tersebut untuk menladi
obyek pariwisata. Oleh, karena cara ini harus dilengkapi dengan
cara yang lain.
b- Pengamatan dengan Partisipasi Observasi
Cara ini dilakukan dalam waktu yang relatif lebih lama, karena
pengamat tidak hanya mendatangi daerah yang ingin diketahui
dan kemudian pergi setelah melihat daerah tersebut, tetapi dia
akan tinggal lebih lama dalam masyarakat tersebut. Makin lama si
pengamat ini berada di lapangan akan semakin banyak hal yang
dapat dilihat dan didengarnya. Melalui partisipasi observasi si
pengamat akan dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan
tertentu yang akan sangat membantunya mengorek informasi
yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang dilihalnya, yang
dianggapnya memiliki potensi menjadi daya tarik wisata budaya.
Meskipun cara ini sudah lebih baik daripada survei lapangan,
namun jika pengamat hanya melakukan pengamatan saja. maka
hal-hal yang diketahuinya akan sangat terbatas pada hal-hal yang
dapat dilihatnya saja. Dia tidak akan dapat mengetahui berbagai
macam hal lain, seperti misalnya aktivitas-aktivitas tertentu yang

144. 97
penting bagi masyarakat bersangkutan, yang berlangsung hanya
dalam waktu-waktu tertentu saja. Selain itu, si pengamat juga
tidak akan dapat mengetahui bagaimana pandangan warga
masyarakat setempat terhadap hal-hal yang oleh si pengamat
dianggap menarik dan memiliki potensi kepanwisataan. Untuk
mengatasi kelemahan ini perlu digunakan cara yang lain lagi, yakni
wawancara.
c- Wawancara Dengan Para Informan
Wawancara dengan para informan ini perlu dilakukan untuk
memperoleh informasi yang lebih banyak tentang hal-hal yang
dapat dijadikan daya tarik wisata, namun tidak ditemukan melalui
pengamatan. Dari wawancara ini sekaligus juga akan dapat
diketahui bagaimana pandangan masyarakat setempat mengenai
obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa yang telah dilihat dan
diamati, serta potensinya untuk dikembangkan menjadi daya tarik
wisata budaya. Pandangan masyarakat ini juga sangat penting
nantinya bagi upaya untuk memperkirakan dampak dan
keberhasilan wisata budaya yang akan direncanakan. Wawancara
ini sebaiknya dilakukan dengan informan yang terpilih dengan
baik.
3- Dokumentasi Hasil Identifikasi
Dalam proses identifikasi ini sebaiknya sekaligus juga dilakukan
pendokumentasian, baik dengan menggunakan video atau dengan
kamera biasa, atau berupa tulisan.
a- Dokumentasi Video
Salah satu kelebihan dari dokumentasi dengan menggunakan
kamera video adalah kemampuannya menyimpan gerak dan suara
sekaligus, dan kemudian diputar ulang untuk dilihat kembali.
Dengan dokumentasi semacam ini dapat diperoleh gambaran yang
lebih nyata tentang daya tarik wisata yang diamati. Namun ada
juga kelemahan dari dokumentasi semacam ini, karena dia hanya
dapat dilihat dengan menggunakan peralatan tertentu, dan tidak
dapat disimpan dalam buku. Oleh, karena itu diperlukan
pendokumentasian dengan cara yang lain, yakni dengan
menggunakan kamera foto.

145. 98
b- Dokumentasi Foto
Dokumentasi foto memang hanya dapat menyajikan gambar yang
beku, tidak bergerak, akan tetapi dokumentasi ini dapat dilihat
kembali tanpa memerlukan peralatan canggih seperti halnya hasit
rekaman kamera video. Selain itu, dokumentasi berupa foto juga
dapat hadir bersama dengan dokumentasi dalam bentuk tulisan.
c- Dokumentasi Tulisan
Dokumentasi daya tarik wisata budaya juga dapat berupa tulisan,
yang melukiskan, menggambarkan, memaparkan obyek yang telah
diamati dan diteliti. Dokumentasi dalam bentuk tertulis, berupa
deskripsi yang cukup rina tentang daya tarik wisatanya, juga perlu
diberikan, mengingat hasil rekaman kamera atau video tidak selalu
dapat menyampaikan berbagai informasi yang bersifat ideologis
dan tidak empiris.
Hasil dokumentasi lewat kamera dan video sebaiknya kemudian
diedit agar dapat dinikmati dan diteliti oleh orang lain yang
berminat, sedang dokumen tertulis sebaiknya kemudian diedit dan
disusun kembali dengan sistematis. Dokumentasi semacam ini
penting, dan nantinya perlu diolah kembali bersama hasil
dokumentasi yang lain untuk menjadi bahan promosi, serta
perencanaan pengembangan pariwisata atau penyusunan paket
wisata budaya yang diinginkan.
b. Daya Tarik
Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan berkenaan dengan daya tarik
dan suatu daya tarik wisata budaya. Aspek-aspek ini mempakan sisi-sisi dan
suatu obyek yang membuatnya dikatakan menarik. Beberapa di antaranya
adalah :
 Keunikan,
 estetika,
 keagamaan,
 ilmiah.
1- Aspek Keunikan
Suatu daya tarik wisata budaya biasanya menjadi menarik antara lain,
karena keunikannya. kekhasannya, keanehannya. Artinya obyek ini sulit
didapatkan kesamaannya atau tidak ada dalam masyarakat-masyarakat

146. 99
yang lain. Aspek keunikan ini seringkali terkait dengan sejarah dan
obyek itu sendiri, baik itu sejarah dalam arti yang sebenarnya maupun
sejarah dalam arti yang lebih mitologis. Oleh, karena itu dalam
mengidentifikasi obyek-daya tarik wisata budaya aspek keunikan ini
perlu diperhatikan, karena ini dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi
wisatawan. Manusia pada dasarnya ingin melihat atau menemukan hal-
hal yang tidak biasa, dan dia akan bangga bilamana dia memperoleh
kesempatan tersebut
2- Aspek Estetis
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah aspek keindahan, dan ini
merupakan unsur yang paling penting dan suatu daya tarik wisata
budaya untuk dapat menarik wisatawan. Aspek keindahan ini sangat
perlu diperhatikan dalam proses pengembangan suatu daya tarik wisata
budaya. Suatu obyek yang tidak unik dapat saja menarik banyak
wisatawan, karena keindahan yang dimilikinya. Bilamana keindahan ini
menjadi sangat menonjol, maka keindahan tersebut kemudian menyatu
dengan keunikan. dan membuat obyek tersebut semakin menarik.
3- Aspek Keagamaan
Suatu daya tarik wisata budaya bisa saja tidak unik, tidak menarik,
namun mempunyai nilai keagamaan yang tinggi. Artinya, obyek tersebut
dipercaya sebagai obyek yang bersifat suci, wingit, atau mempunyai
kekuatan supernatural tertentu, yang dapat mempengaruhi kehidupan
manusia. Aspek keagamaan ini perlu diperhatikan ketika identifikasi dan
promosi dilakukan, karena wisatawan tertentu seringkali tertarik oleh
hal-hal semacam ini.
4- Aspek llmiah
Suatu daya tarik wisata budaya juga dapat menarik banyak wisatawan,
karena nilai ilmiah atau nilai pengetahuan yang tinggi, yang dimilikinya,
walaupun unsur unik, estetis, dan keagamaannya kurang. Namun
demikian, nilai ilmiah yang tinggi dan daya tarik wisata tersebut pada
dasarnya juga merupakan bagian dari keunikannya. Aspek ilmiah ini juga
perlu dipeitiatikan dalam proses identifikasi, pengembangan dan
promosi daya tarik wisata tersebut, karena ini merupakan salah satu
potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak
wisatawan.

147. 100
Daya tarik sebuah daya tarik wisata budaya akan semakin kuat bilamana
berbagai elemen penarik tersebut hadir bersama-sama. Jika tidak, maka
dalam proses pengembangan dan promosi elemen-elemen yang masih
kurang menonjol hendaknya diperkuat lagi agar obyek tersebut mampu
menarik wisatawan lebih banyak lagi.
c. Segmen Pasar
Sehubungan dengan daya tarik tersebut, sebenarnya daya tarik ini tidak
melekat pada daya tarik wisata itu sendiri, tetapi merupakan hasil ‘interaksi'
antara wisatawan dengan obyek itu tersebut. Menarik-tidaknya suatu daya
tarik wisata budaya terkait erat dengan latar-belakang budaya dan
pengetahuan wisatawan yang melihatnya. Oleh, karena itu berkenaan dengan
segmen pasar ini perlu diperhatikan latarbelakang sosial-budaya wisatawan
yang datang. Secara kasar wisatawan yang datang di Indonesia biasanya
dikiasifikasikan menjadi wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan
mancanegara (wisman).
1- Wisatawan Nusantara
Wisatawan Nusantara adalah para pelancong yang berasal dari
Indonesia sendiri. Apa yang menarik pada suatu daya tarik wisata
budaya bagi para wisatawan domestik (wisdom) ini akan berbeda
dengan apa yang menarik menurut penglihatan wisman. Perbedaan ini
sangat perlu diperhatikan dalam proses promosi, pengembangan, serta
perencanaan paket wisata budaya. Apa yang laku keras ketika dijual
pada wisatawan nusantara belum tentu berhasil ketika dijual ke pada
wisatawan dari mancanegara, karena masing-masing memiliki definisi,
serta pandangan yang berlainan mengenai 'keindahan', keunikan, dan
unsur keagamaan sebuah daya tarik wisata budaya.
2- Wisatawan Mancanegara
Wisatawan ini adalah para pelancong yang berasat dari negara-negara
yang bukan Indonesia. Kategori ini tentu saja masih sangat kasar, karena
di situ tidak tercermin negeri asal wisatawan yang bersangkutan,
padahal ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam promosi
dan penyusunan paket wisata. Secara garis besar, dengan
memperhatikan latarbelakang budayanya, para wisatawan asing yang
datang ke Indonesia dapat kita bedakan menjadi wisatawan dan Asia,
yang bisa dipisah-pisahkan atas dasar negara asalnya, seperti : Jepang.
Korea, Taiwan dan Singapura, kemudian wisatawan dan Australia, terus

148. 101
wisatawan dan negara-negara di Eropa Barat, seperti Belanda. Inggris,
Prancis, Jerman dan sebagainya, dan akhirnya wisatawan dan Amerika
Serikat. Kini mulai banyak juga wisatawan dari benua Afrika, namun
jumlah mereka relatif kecil dibandingkan dengan wisatawan-wisatawan
dan negara-negara maju tersebut.
Pengetahuan tentang negara asal para wisatawan ini sangat penting,
karena masing-miasing negara memiliki budaya yang berlainan, yang
akan turut menentukan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai,
berkenaan dengan daya tarik wisata tertentu. Dengan mengetahui
negara asal, serta latar belakang sosial-budaya para wisatawan ini, yang
berarti juga pengetahuan tentang segmen pasar itu sendiri, akan dapat
disusun strategi yang lebih tepat dalam memasarkan obyek-daya tarik
wisata yang dikembangkan.
6. Pengembangan Wisata Budaya dan Dampak Sosial-Budayanya
Pengembangan wisata budaya pada dasarnya tidak hanya mencakup daya tarik
wisata ataupun paket wisata itu sendiri, tetapi juga unsur-unsur lain yang terkait di
dalamnya, yang juga tidak dapat diabaikan, jika pengembangan tersebut diinginkan
keberhasilannya.
a. Pengembangan Wisata Budaya
Paling tidak ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan
wisata budaya, yakni :
 pengembangan daya tarik wisata itu sendiri;
 pengembangan paket wisata budaya;
 pengembangan pelayanan wisata budaya;
 pengembangan promosi wisata budaya tersebut.
Empat hal ini terkait erat satu sama lain. Kegagalan yang satu akan dapat
menyebabkan terjadinya kegagalan pada keseluruhan. Artinya, tidak
berhasilnya pengembangan salah satu unsur di situ akan membuat rencana
pengembangan wisata budaya secara keseluruhan tidak akan berhasil dengan
baik, sebab daya tarik wisata budaya yang bagus dan menarik belum tentu
akan membuat wisata budayanya berhasil jika tidak didukung dengan paket
wisata yang tepat, serta pelayanan yang memuaskan wisatawan. Oleh, karena
itu ke-4 hal ini perlu diperhatikan sernuanya.

149. 102
1- Pengembangan Obyek
Pengembangan obyek berarti meningkatkan kualitas daya tarik wisata
tersebut agar dapat menjadi obyek yang pantas dan dapat dinikmati
oleh para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Meskipun para
wisatawan ini berbeda latar-belakang sosial-budayanya, namun sebagai
manusia mereka akan menyukai daya tarik wisata budaya berupa benda
jika obyek tersebut bersih, terpelihara, terawat, dapat mereka nikmati
dengan mudah, memiliki nilai sejarah penting, yang relevan dengan
kehidupan mereka.
Jika daya tarik wisata budaya tersebut berupa aktivitas, mereka akan
menyukainya jika mereka dapat melihatnya dengan mudah, me-
ngetahui makna-maknanya bagi masyarakat setempat, dan bagi mereka
sendiri.
Jika obyek tersebut berupa kesenian, maka mereka dapat menyukainya
jika kesenian tersebut menarik, unik, bermutu, mereka pahami
maknanya, dan dapat dinjkmati dengan mudah. Oleh, karena itu,
pengembangan daya tarik wisata budaya perlu dilakukan dengan
memperhatikan berbagai macam hal tersebut.
2- Pengembangan Paket
Pengembangan paket ini memang diperlukan, karena wisatawan
umumnya tidak mempunyai banyak waktu untuk dapat melihat banyak
hal. Oleh, karena itu, penyusunan paket yang pas, yang tidak membuat
wisatawan capek, namun juga tidak membuat mereka hanya dapat
melihat sedikit hal-hal yang menarik dan unik. perlu dilakukan. Untuk
itu, diperlukan suatu pemahaman yang mendalam tentang berbagai
daya tarik wisata budaya yang akan dijadikan satu paket. Harus
diperhatikan di sini jarak obyek satu dengan yang lain, jangka waktu
yang diperlukan untuk menikmati obyek-obyek tersebut, keadaan
sekeliling obyek, yang mungkin akan memberikan kesan tertentu pada
wisatawan, dan sebagainya. Pengembangan paket ini juga perlu
dilakukan dengan memperhatikan latar-belakang sosial-budaya
wisatawan yang akan menikmati paket wisata tersebut. Oleh, karena itu
diperfukan penelitian yang mendalam tentang berbagai hal, jika
memang diinginkan paket tersebut menarik para wisatawan.

150. 103
3- Pengembangan Pelayanan
Bilamana daya tarik wisata budaya dan paketnya telah dapat disusun
dan dikembangkan, bidang lain yang kemudian sangat perlu
mendapatkan perhatian adalah bidang pelayanan. Bidang ini penting
peranannya, karena langsung bersentuhan dengan wisatawan dan
waktu ke waktu. Untuk wisatawan asing misalnya, unsur-unsur seperti
pelayanan yang tepat waktu, terorganisir dengan balk, lancar, serta
sesuai dengan yang dijanjikan, merupakan unsur-unsur yang sangat
diperhatikan. Juga berbagai fasilitas yang sangat diperlukan, seperti
telepon, fax, internet, dan sebagainya merupakan fasilitas yang tidak
dapat dilepaskan dan ke-giatan pelayanan. Di sinilah kesiapan sumber
daya manusia, serta kesiapan fasilitas di tempat wisata menjadi hai yang
penting.
4- Pengembangan Promosi
Promosi obyek dan paket wisata budaya merupakan salah satu hal yang
tidak dapat diabaikan, karena promosi ini sangat menentukan citra
tentang obyek dan paket yang ada, yang kemudian akan sangat
menentukan dalam proses pengambilan keputusan wisatawan, apakah
akan mendatangi obyek dan mengambil paket yang ditawarkan, atau
tidak. Dalam hal ini kelompok yang menjadi target promosi tersebut
juga perlu menjadi perhatian. Strategi promosi sebaiknya dilakukan
dengan memperhatikan latar belakang sosial-budaya kelompok yang
menjadi target tersebut. Butir-butir apa yang ingin dikemukakan,
ditonjolkan dalam promosi tersebut sebaiknya dipilih dengan
mempertimbangkan hal-hal tersebut, sehingga akan dapat dicapai hasil
yang maksimal. Setiap upaya pengembangan wisata budaya, yang akan
bersentuhan dengan masyarakat lokal, masyarakat yang dikunjungi,
tentu akan menimbulkan dampak pada masyarakat tersebut.
Berdasarkan aspeknya, dampak ini dapat dibedakan menjadi dampak
sosial dan dampak budaya, sedang atas dasar sifatnya dapat dibedakan
menjadi dampak positif dan negatif.
b. Dampak Sosial
Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi pada pola-pola perilaku, pola
interaksi sosial, relasi sosial, serta pranatagranata sosial dalam suatu
masyarakat sebagai akibat dan terjadinya kontak antara warga masyarakat
tersebut dengan orang-orang baru, baik wisatawan maupun bukan, karena

151. 104
berkembangnya kegiatan pariwisata di tempat atau di sekitar masyarakat
tersebut berada. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif.
1- Dampak Sosial Positif
Dampak sosial positif dapat dikatakan muncul bilamana dalam suatu
masyarakat muncul pola-pola perlaku, pola interaksi sosial dan relasi-
relasi sosial yang memperkuat integrasi sosial masyarakat itu sendiri,
yang mencegah terjadinya, serta memudahkan penyelesaian konflik-
konflik yang terjadi dalam masyarakat tersebut, yang memudahkan
warga masyarakat tersebut mencapai berbagai tujuan dan mewujudkan
berbagai macam cita-cita mereka, sebagai akibat dan berkembangnya
kegiatan pariwisata dalam masyarakat tersebut, atau sebagai akibat dan
kontak mereka dengan para wisatawan. Selain itu, dampak positif
tersebut juga dapat berupa semakin berkurangnya polapola perilaku,
pola interaksi sosial yang dianggap dapat memperlemah integrasi sosial
yang ada.
2- Dampak Sosial Negatif
Dampak sosial negatif yang muncul berupa antara lain pola-pola
perilaku, interaksi sosial, relasi sosial, atau pranata-pranata sosial baru
yang memperlemah integrasi sosial masyarakat itu sendiri, yang
mempersulit masyarakat tersebut mencapai tujuan-tujuannya,
mewujudkan cita-citanya, sebagai akibat dari tumbuhnya kegiatan
pariwisata dalam masyarakat tersebut, atau sebagai akibat dari makin
intensifnya kontak mereka dengan para wisatawan. Dampak sosial
negatif juga dapat berupa berkurangnya pola-pola perilaku, interaksi
sosial, relasi sosial, serta pranata-pranata sosial, yang selama ini dapat
mencegah terjadinya konflik-konflik antar warga masyarakat.
c. Dampak Budaya
Dampak budaya di sini adalah munculnya simbol-simbol dan pemaknaan baru
dalam suatu masyarakat sebagai akibat dari kontak masyarakat tersebut
dengan para wisatawan atau semakin berkembangnya kegiatan pariwisata
dalam masyarakat tersebut Simbol-simbol ini dapat berupa ide-ide,
pengetahuan dan nilai-nilai baru, pola-pola perilaku, serta hasil perilaku.
Dampak dapat bersifat positif maupun negatif.

152. 105
1- Dampak Budaya Positif
Dampak budaya yang positif dapat dikatakan muncul dalam suatu
masyarakat apabila simbol-simbol dan pemaknaan baru yang lahir
sebagai akibat kontak warga masyarakat dengan para wisatawan,
merupakan simbol dan pemaknaan yang memperkaya pemahaman
warga masyarakat tentang kehidupan mereka, memungkinkan mereka
meningkatkan taraf hidup mereka, serta dapat meningkatkan iniegrasi
sosial di antara mereka.
2- Dampak Negatif
Dampak budaya negatif muncul bilamana dalam suatu masyarakat
simbol-simbol dan pemaknaan baru yang muncul sebagai akibat kontak
warga masyarakat tersebut dengan para wisatawan, atau sebagai akibat
dan meningkatnya kegiatan pariwisata dalam masyarakat tersebut,
merupakan simbol-simbol dan pemaknaan yang tidak dapat
memperkaya pemahaman warga masyarakat tentang kehidupan
mereka, mempersempit kemungkinan mfereka untuk meningkatkan
taraf hidup dan kualitas kehidupan mereka, serta menimbulkan
berbagai macam gesekan dan konflik sosial yang membuat kehidupan
mereka tidak tenteram.
Berbagai macam dampak ini perlu diperhatikan, terutama yang negatif,
karena dan segi inilah penilaian tentang berhasil tidaknya pariwisata
memberikan sumbangan yang positif pada masyarakat biasanya dinilai
atau dipemitungkan. Meskipun meningkatnya pariwisata secara jelas
dapat menjngkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan
mereka, namun apabila peningkatan taraf ekonomi ini disertai dengan
makin merosatnya kehidupan sosial-budaya masyarakat tersebut, maka
dampak positif di bidang ekonomi tersebut biasanya tidak lagi dianggap
begitu bernilai. Oleh, karena itu, langkah-langkah untuk mencegah
munculnya dampak negatif tanpa harus dengan mengorbankan kegiatan
pariwisata dan pengembangannya, perlu diperhatikan dan dirumuskan.
7. Pengembangan Pariwisata Budaya Yang Berkesinambungan
Pariwisata budaya yang dikembangkan sebaiknya memang merupakan pariwisata
budaya yang berkesinambungan. demi kelestarian pariwisata itu sendiri.
Berkesinambungan di sini dapat diartikan dua macam.

153. 106
 Pertama, berkesinambungan secara diakronis, yang berarti kegiatan pariwisata
budaya tersebut dapat berlangsung terus dan waktu ke waktu. Kegiatan ini
tidak menurun, tetapi tetap atau semakin meningkat. Jika kegiatan tersebut
semakin menurun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai berkesinambungan,
sebab dengan semakin menurunnya kegiatan tersebut hal itu berarti ada
kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak lagi berlangsung atau terputus.
 Kedua, berkesinambungan juga dapat diartikan bahwa kegiatan pariwisata
tersebut mempunyai keterkaitan secara sosial-budaya dengan kehidupan
masyarakat setempat. Kesinambungan dalam arti kedua ini seringkali sangat
penting bagi terciptanya kesinambungan yang pertama, sebab tanpa adanya
keterkaitan dengan kehidupan masyarakat, suatu kegiatan pariwisata mungkin
tidak akan memperoleh dukungan, jika bukan perlawanan, yang akan
mengakibatkan berhentinya kegiatan pariwisata tersebut. Oleh, karena itu,
kesinambungan sosial-budaya ini juga sangat perlu untuk diperhatikan
berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata budaya.
a. Pariwisata Budaya Yang Berkesinambungan
Dengan pengertian 'berkesinambungan' seperti di atas, maka pariwisata
budaya yang berkesinambungan di sini dapat diartikan sebagai kegiatan
pariwisata budaya yang mempunyai keterkaitan positif dengan kehidupan
sosiai-budaya masyarakat setempat, sehingga kegiatan tersebut dapat tetap
terus bertangsung dari waktu ke waktu atau semakin berkembang dan
semakin meningkat mutunya. Ini berarti bahwa pariwisata budaya tersebut
mendapat dukungan dari masyarakat-setempat, karena sumbangannya yang
positif kepada kehidupan masyarakat tersebut. Dukungan ini muncul baik
secara sadar maupun tidak. Dukungan yang baik tentunya adalah dukungan
yang disadari, karena hal ini berarti masyarakat juga menyadari, mengetahui,
serta merasakan manfaat dari pariwisata itu sendiri, sehingga mereka tidak
ingin kehilangan pariwisata tersebut.
Sumbangan dan kesinambungan yang positif dari pariwisata terhadap
masyafakat dapat berupa antara lain :
 meningkatnya mutu daya tarik wisata budaya yang dimiliki masyarakat
setempat,
 meningkatnya pendapatan masyarakat setempat,
 menguatnya identitas dan citra daerah setempat yang dapat
dibanggakan,
 membaiknya kehidupan sosial-budaya masyarakat.

154. 107
b. Pengembangan
Pengembangan pariwisata budaya yang berkesinambungan, yang berbasis
pada masyarakat tokal, akan membuat kegiatan pariwisata budaya tersebut
lebih terjaga kelestariannya, kesinambungannya dari waktu ke waktu, karena
warga masyarakat di situ akan turut menjaga kelestarian parwisata tersebut.
Pengembangan ini dapat dilakukan pada beberapa bidang.
1- Meningkatkan sumbangan pariwisata bagi peningkatan mutu daya tarik
wisata budaya setempat. Pengembangan obyek ini dapat berupa
memperbaiki kualitas obyek yang telah ada, menciptakan hasil-hasil seni
dan kerajinan bafu untuk memperbanyak daya tarik wisata budaya yang
dapat dinikmati, mengidentifikasi obyek obyek barn dan berupaya
meningkatkan kualitasnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara.
Mulai dan membantu warga masyarakat membuat perencanaan
pengembangan, memberikan dukungan keuangan untuk melakukan
pengembangan, memberikan bantuan berupa sumber daya manusia
yang diperlukan, dsb.
2- Meningkatkan sumbangan pariwisata bagi peningkatan pendapatan
masyarakat setempat. Ini dapat dilakukan dengan membantu warga
masyarakat menjalankan manajemen yang baik dalam menangani daya
tarik wisata budaya, memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk
menjalankan usaha yang terkait dengan pari wisata yang dapat
menjngkatkan pendapatan, seperti misalnya membuka usaha rumah-
makan, penginapan, agen perjalanan, jasa komunikasi dan sebagainya.
3- Meningkatkan sumbangan pariwisata bagi menguatnya citra dan
identitas daerah setempat yang dapat dibanggakan. Ini dapat dilakukan
dengan mempromosikan hal-hal yang menarik dan positif mengenai
daya tarik wisata budaya setempat, baik pada tingkat nasional ataupun
intemasional. Promosi ini dapat dilakukan melalui televisi, film-film
iklan, radio, berbagai artikel dengan foto-foto, atau metalui penyebaran
poster-poster yang menarik tentang daerah yang bersangkutan.
4- Meningkatkan sumbangan pariwisata untuk membaiknya kehidupan
sosial-budaya masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan membantu
masyarakat mengorganisir perkumpulan-perkumpulan yang bergerak
dalam berbagai bidang yang terkait dengan kegiatan pariwisata, yang
dapat meredam persaingan dan konflik dalam masyarakat, karena
perebutan lahan usaha dan wisatawan, mengadakan penyuluhan,

155. 108
pelatihan, kursus, dalam bidang-bidang usaha yang terkait dengan
kegiatan pariwisata.
8. Pengembangan Segmen Pasar Wisata Budaya
Dalam mengembangkan segmen pasar untuk wisata budaya ini perlu dibedakan dua
jenis pasar, yakni :
 pasar dalam negeri dan
 pasar luar negeri.
Dua jenis pasar ini perlu dibedakan, karena masing-masing pasar mempunyai selera
wisata budaya yang berbeda. Bahkan segmen luar negeri seringkali perlu dibedakan
berdasarkan atas negaranya, karena selera wisatawan ini dapat berbeda-beda
menurut latar-belakang sosiat-budayanya, yang dapat diointut pada negaranya.
a. Segmen Dalam Negeri
Segmen pasar dalam negeri untuk wisata budaya mungkin lebih tepat
dibedakan atas dasar usia dan agama, mengingat dua hal ini biasanya terkait
dengan pengambilan keputusan untuk menikmati atau mengambil wisata
budaya tertentu. Untuk pemeluk agama Islam misalnya, mungkin akan tertarik
untuk mengunjungi peristiwa budaya seperti Sekaten, Ongkowiyu. dan
sebagainya, sedang pemeluk agama Buddha akan lebih tertarik menyaksikan
upacara Waisak. Sedang mereka yang masih menganut beberapa unsur
kepercayaan lama mungkin akan lebih suka menyaksikan upacara Labuhan di
Parangtritis atau acara siraman pusaka di Kraton Yogyakarta. Segmen-segmen
pasar yang berbeda ini dapat digarap dengan agak khusus melalui strategi
promosi yang berbeda-beda, serta pengembangan paket wi sata yang
berbeda pula.
b. Segmen Luar Negeri
Berbeda dengan segmen dalam negeri, segmen luar negeri mungkin lebih
tepat diperhitungkan berdasarkan kawasan benua dari mana mereka berasal,
dan kemudian negara-negara asal mereka. Atas dasar benua asalnya
wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya dapat dibedakan
menjadi wisatawan dari Asia, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia. Dari
Asia wisatawan asing yang banyak datang ke Indonesia berasal antara lain dari
Singapore, Jepang, dan Korea Selatan, sedang dari Eropa Barat dikenat
wisatawan dari Prands, Belanda, Jerman dan sebagainya. Wisatawan dari
berbagai negara ini biasanya memiliki pola-pola perilaku dan minat yang
berbeda. Hal semacam ini ada baiknya diketahui dan diperhatikan, agar

156. 109
promosi paket wisata yang telah disusun dapat memanfaatkan strategi yang
tepat untuk menciptakan segmen pasar ini di berbagai negara yang berbeda.
9. Pengelolaan dan Penyusunan Paket Wisata Budaya
Sebagai suatu jenis pariwisata yang belum begitu lama dikembangkan secara
sistematis, walaupun telah lama disadari pentingnya, wisata budaya merupakan
suatu jenis wisata yang perlu dikemas dalam bentuk suatu paket, sebab wisata
budaya ini seringkali melibatkan kegiatakkegiatan budaya yang tidak selalu hadir
atau dapat disajikan setiap saat, jika tidak ingin kehilangan keasliannya. Kegiatan
budaya yang hanya muncul dalam waktu-waktu tertentu perlu diketahui dengan
baik terlebih dulu, agar ketika menyusun paket wisata tersebut kegiatan tersebut
dapat dimasukkan di dalamnya. Oleh, karena itu diperiukan manajemen dan
penyusunan yang lebih baik lagi agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam
penyelenggaraannya.
a. Pengelolaan Wisata Budaya
Dalam wisata budaya minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk
ditangani dan dikelola dengan baik, yakni :
 daya tarik wisata budaya itu sendiri,
 waktu penyelenggaraan paket-paket wisata budaya yang ada.
 paket wisata budaya itu sendiri.
Masing-masing hal saling terkait satu sama lain, namun demikian menunlut
manajernen yang berbeda. Sebuah paket wisata budaya tidak akan banyak
artinya jika obyek wi'satanya sendiri tidak menarik hanya karena tidak dikelola
dengan balk atau secara profesional. Di lain pihak, paket wisata budaya
tersebut juga tidak akan menarik jika tidak diselenggarakan pada waktu yang
cepat, serta tidak dikelola secara profesional.
1- Pengelolaan Obyek
Daya tarik wisata budaya minimal harus selalu dipelihara jika tidak
dikembangkan. Oleh, karena obyek ini dapat berupa benda dan
aktivitas, maka manajemennya juga tidak dapat sama. Untuk obyek yang
berupa benda-benda maka pengelolaan tersebut berupa antara lain :
pemeliharaan obyek dan peningkatan mutu obyek tersebut. Untuk daya
tarik wisata yang berupa aktivitas, maka kelestarian aktivitas tersebut
harus dijaga, mutu aktivitas dan peralatan yang tertibat di dalamnya
harus selalu dijaga atau ditingkatkan. Jika obyek tersebut berupa

157. 110
aktivitas kesenian maka kesejahteraan para pemain dan kualitas
pertunjukan tersebut perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan.
2- Pengelolaan Waktu
Dalam paket wisata budaya, unsur waktu juga perlu diperhatikan,
sehingga wisatawan dapat menikmati hal-hal yang ingin dinikmatinya
dalam waktu yang cukup tanpa harus kehilangan hal-hal tertentu dalam
paket tersebut. Semua juga perlu dilaksanakan dengan perhitungan
waktu yang tepat. Hal-hal seperti keterlambatan atau berlangsungnya
sebuah acara melebihi batas waktunya sebaiknya dihindari agar tidak.
mengganggu acara-acara lain yang juga telah disusun sebagai satu
kesatuan dalam sebuah paket.
3- Pengelolaan Paket Wisata
Pengelolaan paket wisata di sini adalah segala upaya untuk membuat
paket-paket wisata yang telah disusun dapat berjalan dengan balk,
sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengelolaan ini meliputi :
 pengelolaan atas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya,
 susunan acara dalam paket, serta
 berbagai sarana, serta fasilitas yang diperlukan terselenggaranya
paket wisata tersebut.
Dalam hal ini soal administrasi, keuangan, serta bagi hasil keuntungan
yang adil merupakan hal-hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Tanpa pengelolaan yang baik atas hal-hal ini, suatu paket wisata yang
telah direncanakan dengan teliti dapat gagal di tengah jalan.
Demikian juga halnya dengan sumber daya manusianya. Di sini tour-
guide sebaiknya adalah orang yang mengetahui segi-segi sosial-budaya
masyarakat dan daya tarik wisata yang djkunjungi, dan kemudian dapat
menerangkan hal-hal tersebut ke pada wisatawan dengan bahasa yang
lancar, baik bahasa asing ataupun bukan. Selain itu tour-guide
seyogyanya juga mengetahui beberapa hal tentang latar-belakang
sosial-budaya wisatawan yang datang mengunjungi agar dalam
menerangkan tentang daya tarik wisata tersebut dapat mengaitkan daya
tarik wisata ini dengan latar-belakang budaya para wisatawan. Dengan
begitu daya tarik wisata ini akan dapat lebih bermakna bagi para
wisatawan, dan, karena itu lantas lebih menarik.

158. 111
Kelanggengan dan wisata budaya ini juga perlu diperhatikan, jika
hasilnya tamyata memang memuaskan. Apabila mungkin kualitasnya
terus ditingkatkan dan waktu ke waktu, dengan memperhatikan
berbagai kritik dan saran yang diberikan oleh para wisatawan. Jika tidak
memusakan maka berbagai perubahan dalam paket itu sendiri, serta
perubahan dalam strategi promosi perlu disusun.
b. Penyusunan Paket Wisata Budaya
Untuk dapat menyusun paket wisata budaya yang dapat menarik banyak
wisatawan perlu kiranya dipertiatikan beberapa aspek berikut :
 aspek wisatawan;
 aspek daya tarik wisata;
 aspek waktu;
 aspek masyarakat lokal;
 aspek promosi.
1- Aspek Wisatawan
Bagi kalangan wisatawan tertentu suatu daya tarik wisata budaya
berupa aktivitas warga masyarakat sehari-hari mungkin sangat menarik,
namun bagi wisatawan yang lain hal semacam itu mungkin merupakan
hal yang sangat biasa dan sudah tidak menarik lagi. Oleh, karena wisata
budaya merupakan suatu wisata dengan peminat yang agak khusus,
maka dalam menyusun paket tertentu sangat perlu diperhatikan aspek
wisatawan yang diinginkan mengikuti paket tersebut. Dalam hal ini
pengetahuan tentang latar-belakang sosial-budaya wisatawan itu sendiri
ada baiknya dimiliki oleh penysusun paket wisata ini.
2- Aspek Daya tarik wisata
Aspek wisatawan di atas terkait dengan aspek daya tarik wisata yang
dipamerkan. Dalam penyusunan paket ini perlu diperhatikan obyek-daya
tarik wisata budaya yang akan menarik untuk kalangan wisatawan
tertentu dan obyek apa pula yang akan dianggap tidak begitu menarik.
Variasi antara daya tarik wisata budaya berupa benda dan aktivitas
manusia juga perlu diperhatikan dalam paket-paket yang disusun,
sehingga para wistawan tidak merasa bosan dengan apa yang mereka
temui dan saksikan. Jika mungkin surprise-surprise kecil yang natural,
perlu diciptakan untuk selalu membangkitkan minat para wisatawan.

159. 112
3- Aspek Waktu
Mengingat daya tarik wisata budaya yang berupa aktivitas manusia tidak
selalu ada, atau hanya diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu,
maka aspek waktu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam
penyusunan paket wisata budaya ini. Agar wisata budaya ini dapat
diselenggarakan sepanjang waktu, entah setiap minggu atau setiap
bulan, maka perlu disusun paket-paket wisata budaya yang bervariasi
dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan hadirnya aktivitas-aktivitas
tertentu yang menarik dalam kehidupan masyarakat yang akan
dikunjungi. Paket wisata budaya yang berlangsung di musim kemarau
tentunya tidak akan sama dengan paket wisata budaya yang ditawarkan
di musim penghujan. Dengan memperhatikan aspek waktu ini maka
berbagai kendala yang mungkin muncul dalam waktu-waktu tertentu,
yang terkait erat dengan pergantian musim akan dapat lebih
dipertlitungkan dan dihindari.
4- Aspek Masyarakat Lokal
Agar paket wisata budaya yang telah diselenggarakan dapat
memberikan sumbangan yang positif ke pada masyarakat setempat,
serta mernperoleh dukungan mereka, maka aspek keterkaitan
masyarakat lokal ini dengan paket wisata yang disusun perlu
diperhatikan. Paling tidak paket-paket wisata ini hendaknya dapat
membuat kehidupan seni-budaya dalam masyarakat lokal tumbuh dan
berkembang dengan baik dan pesat, dan kemudian dapat membuka
kesempatan kerja dan usaha yang baru, yang dapat menaikkan tingkat
pendapatan mereka. Dengan sumbangan semacam ini, maka
masyarakat lokal akan merasa turut memiliki daya tarik wisata, serta
paket wisata yang diselenggarakan, dan dengan begitu mereka akan
dengan senang hati mendukung kegiatan wisata yang ada.
5- Aspek Promosi
Aspek promosi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilupakan
dalam menyelenggarakan wisata budaya. Dalam promosi ini sebaiknya
kelompok atau segmen pasar yang menjadi target diketahui dengan
baik, agar dapat ditentukan secara tepat aspek-aspek mana dari wisata
budaya tersebut yang dapat ditonjolkan dan dapat menarik perhatian
calon wisatawan. Promosi untuk wisatawan nusantara. yang memiliki
latar-belakang budaya yang relatif sama denagn penyusun paket wisata
dan penyusun strategi promosi, tentunya perlu dibedakan dengan

160. 113
promosi untuk wisatawan mancanegara. Hal ini tidak terlepas dari
kenyataan bahwa latar-belakang sosial-budaya wisatawan akan sangat
menentukan apa yang ingin mereka lihat dan nikmati, dan bagaimana
mereka dapat menikmati hal-hal tersebut.

161. 114
Lampiran I
Wisata Buatan4
Oleh : Adi Utomo Hatmoko
1. Wisata Buatan
Di dalam sistem kepariwisataan, terdapat 4 komponen tujuan wisata yang saling
mendukung (Cooper eLal.. 1993), yang meliputi :
a. Attractions, atau daya tarik wisata, yang secara umum dapat dipilah dalam
daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan
b. Amenities, atau fasilitas dan layanan pendukung wisata, yang antara lain
meliputi akomodasi dan jasa boga, serta aneka jasa lain, termasuk retail dan
jasa rekreasional lainnya
c. Access, atau pencapaian, baik menuju ke maupun di dalam daerah tujuan
d. Ancillary services, yang meliputi kegiatan pemasaran, pengembangan,
koordinasi.
Jika ditilik lebih lanjut dalam, aspek daya tarik wisata, maka Edward Inskeep (1991)
membagi daya tarik dan kegiatan wisata dalam 3 kategori, yaitu :
a. Daya tarik alam, yang meliputi :
 iklim,
 keindahan alam,
 pantai,
 flora dan fauna,
 karakter khas lingkungan,
 taman dan kawasan konservasi,
 serta wisata kesehatan.
b. Daya tarik budaya, yang meliputi :
 tapak arkeologis,
 kesejarahan dan kebudayaan,
 pola-pola kebudayaan yang khas,
4
Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata - Universitas Gajah Mada, 16 – 21 Oktober 2000.

162. 115
 kesenian dan kerajinan,
 kegiatan ekonomi khas,
 kawasan perkotaan khas,
 fasilitas budaya dan museum,
 festival budaya, serta
 keramahtamahan masyarakat penghuni
c. Daya tarik khusus, atau dalam pembicaraan ini akan disebut dengan daya tarik
buatan, yang meliputi :
 theme parks,
 amusement parks dan sirkus,
 wisata belanja,
 MICE (meetings, incentive conventions, and exhibitions),
 events khusus,
 perjudian,
 hiburan, serta
 rekreasi dan olahraga,
Di samping itu, Inskeep juga menunjukkan bahwa hotel dan resor, transportasi,
serta boga juga dapat menjadi daya tarik, meskipun secara umum 'hanya' berperan
sebagai fasilitas dan layanan wisata.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa :
wisata buatan adalah aneka daya tarik wisata yang dapat berakar pada alam
atau budaya, namun dikembangkan lebih jauh sebagai suatu pengembangan
yang kreatif dengan interpretasi mendalam pada aspek-aspek yang dapat
dieksploitasi lebih lanjut.
Objeknya dapat sangat ekstensif seperti Disneyland di Orlando ataupun kecil seperti
Kid's Fun di Yogyakarta. Dapat terkait dengan budaya seperti Kawasan Garuda
Wisnu Kencana di Bali atau terkait dengan alam seperti Riverwalk di Chattanooga,
ataupun dengan fauna seperti Taman Safari di Bogor. Dapat bersifat khusus seperti
Literature Museum di Himeji, ataupun umum seperti Taman Impian Jaya Ancol di
Jakarta. Yang jelas, berbagai pengembangan tersebut lazimnya memanfaatkan
berbagai sumberdaya alam dan budaya, sehingga kelestarian sumberdaya yang ada
perlu dijaga. Namun di sisi lain, juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara
optimal.

163. 116
2. Proses Perencanaan
Proses perencanaan pada dasarnya adalah suatu tindakan rasional untuk menuju
visi yang telah ditetapkan. Dalam proses perepcanaan dan perancangan, pada
dasarnya terdapat 5 komponen utama yang perlu didefinisikan secara jelas, yang
meliputi :
a. Profil : kondisi eksisting yang ada.
b. Visi : Kondisi ideal yang diinginkan.
c. Masalah : jarak antara kondisi ideal dan kondisi eksisting.
d. Strategi : cara untuk mencapai visi.
e. Aksi : tindak nyata yang merupakan jabaran dari strategi.
a. Profil
Kondisi eksisting perlu ditinjau dan setidaknya beberapa aspek, yaitu
meliputi :
 sosio-ekonomis,
 sosio-kultural,
 natural-ekologis,
 teknis-kerekayasaan, serta
 estetika-desain.
Kondisi tersebut perlu dinilai. Salah satu alatnya adalah Analisis SWOT (SWOT
analysis), yang meliputi :
 Strengths (kekuatan), yaitu faktor positif internal.
 Weaknesses (kelemahan), yaitu faktor negatif internal.
 Opportunities (peluang), yaitu faktor positif eksternal.
 Threats (ancaman), yaitu faktor negatif eksternal.
b. Visi
Visi dapat dirind dalam waktu di mana visi tersebut diharapkan terjadi, dapat
berupa :
 Jangka panjang, dengan durasi sekitar 25 tahun.
 Jangka menengah, dengan durasi sekitar 5 tahun.
 Jangka pendek, dengan durasi sekitar 1 tahun.
Visi ini dapat juga terkait dengan tujuan atau sasaran pembangunan, atau
developmental goals dan developmental objectives.

164. 117
c. Masalah
Masalah adalah jarak (discrepancy) antara kondisi ideal yang diharapkan
dengan kondisi eksisting sekarang ini. Perumusan problem statement
membutuhkan langkah-langkah sebagaimana berikut :
 mempelajari secara mendalam masalah yang dihadapi.
 membatasi daerah masalah secara lokasional, temporal, serta melihat
kaitan dan pengaruhnya terhadap masalah yang lain.
 menyiapkan data-data/informasi pendukung masalah.
 menyiapkan daftar goals dan objectives.
 mengenali kisaran variabel-variabe) yang perlu diperhitungkan.
 mengkaji ulang problem statement.
d. Strategi
Strategi adalah cara untuk mencapai visi, yang dijabarkan dalam rencana atau
rancangan. Perumusan strategi terkait erat dengan perumusan tujuan dan
sasaran bagi strategi tersebut. Jika tujuan (goals) lebih bersifat ultimate, serta
tidak langsung, maka sasaran (objectives) lebih bersifat langsung, serta
konkret. Tujuan pada dasarnya dapat berupa pemecahan masalah,
permenlihan kebutuhan, atau pemanfaatan peluang.
Dari sisi proses, dapat ditunjukkan dalam Bagan I.1.
3. lsu-Isu Spesifik Tipologi Wisata Buatan
a. Theme Parks
Suatu theme park adalah taman rekreasi komersial yang biasanya sangat luas,
hingga puluhan atau bahkan ratusan hektar, dan meliputi sejumlah kawasan
tematik presentasi, display, kegiatan, dan hiburan indoor dan outdoor,
dilengkapi dengan layanan wisatawan, retail, dan jasa boga. Tema yang
diangkat dapat historik, geografis atau lingkungan, sosial, teknologi, atau
futuristik, dan macam-macam lain yang dapat merangsang, mendidik,
ataupun menghibur pengunjung. Infrastruktur yang lengkap beserta
akomodasi ataupun fasilitas wisata lain juga sering dibutuhkan. Suatu
perencanaan perlu pertama-tama melakukan identifikasi apakah suatu theme
park diperiukan untuk suatu wilayah tertentu, dan dengan tipe, serta skala
seperti apa. Analisis ini perlu dilengkapi dengan potensi pasar, jenis dan skala
yang relevan, dan lokasi, di samping biaya, pemasukan, dan kelayakan
finansial. Lahan yang luas dan memiliki akses yang baik akan dibutuhkan, dan
tahan bersebelahan yang belum berkembang juga laa'ninya diperiukan untuk

165. 118
pengembangan lebih lanjut. Infrastruktur yang menyangkut transportasi
(darat, udara, dan rel) perlu direncanakan pertama kali, dan disusul dengan
penyediaan air bersih, elektrik, drainase, pembuangan limbah, serta sistem
telekornunikasi. Setelah dibangun, maka pemasaran, manajemen, dan
perawatan yang prima akan selalu dibutuhkan. Perencanaan suatu theme
park kerap kali harus saling menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah
yang melingkupinya.
Pengumpulan data, survey kondisi eksisting : alam, buatan, dan sosial-
ekonomi-budaya.
Analisis kondisi dan kecondongan.
Penemukenalan peluang dan kendala.
Formulasi tujuan dan sasaran.
Penyusunan konsep-konsep alternatif.
Elaborasi masing-masing konsep menjadi solkusi yang dapat
diterapkan.
Evaluasi solusi-solusi alternatif.
Penerjemahan solusi-solusi menjadi kebijakan, rencana, arahan dan
program.
Bagan I.1 : Diagram Alir Proses Perencanaan Wisata Buatan
b. Wisata Kota dan Resor Kota
Suatu kota kerap memiliki banyak asset yang dapat ditampilkan :

166. 119
 Pertama yang berkaitan dengan lingkungan fisiknya. Dapat meliputi aneka
bangunan bersejarah, trail bersejarah, ataupun features yang menarik
yang dimiliki suatu kota.
 Kedua adalah yang berkaitan dengan kegiatan yang terjadi di kota
tersebut. Hal ini meliputi kegiatan belanja dan kegiatan komersial lainnya,
maupun aneka kegiatan sosial-budaya hingga sosial-ekonomi yang dapat
menjadi daya tarik wisata. Fasilitas belanja dengan berbagai
manifestasinya (formal dan informal, siang dan malam, komoditas umum
dan khusus) kerap menjadi daya tarik yang penting artinya. Meskipun
unsur alam menjadi kurang dominan dalam suatu kota, namun berbagai
asset alam yang dikembangkan lebih jauh akan dapat menjadi daya tarik
wisata buatan juga. Contoh yang paling menarik adalah yang terjadi pada
lokasi-lokasi di mana daratan bertemu dengan air. Baik yang berupa
riverwalks (dengan blueways dan greenways-nya), maupun tepian air
pada kota-kota pantai.
c. Fasilitas Pertemuan
Wisata yang terkait dengan MICE sudah sangat berkembang dewasa ini, dan
berbagai hotel, serta resor kerap menyediakan aneka fasilitas untuk
mengakomodasi jenis wisata ini. Meskipun fasititas-fasilitas pertemuan itu
sendiri tidak banyak memberi tambahan tapangan pekerjaan dan penghasilan
secara langsung, namun dampaknya secara tidak langsung akan sangat
meluas. Di sisi lain, keberadaan fasilitas-fasilitas ini juga dapat digunakan
untuk mengantisipasi saat-saat di mana pasar wisata sedang sepi. Meski di sisi
lain, sifatnya yang kurang dapat diramalkan juga perlu mendapat perhatian.
Analisis kelayakan pasar dan finansial menjadi hal utama yang patut
dipertimbangkan pertama kali. Adanya akses dengan sistem, transportasi yang
handal merupakan kunci utama, dan disesuaikan dengan kelas fasilitas
pertemuan yang direncanakan. Ketersediaan berbagai fasilitas, termasuk
parkir, fasilitas rekreasj, serta perbelanjaan dan hiburan di sekitar juga
menjadi unsur penunjang yang penting. Hal ini terutama terkait dengan
berbagai kegiatan pra dan pasca konferensi, serta program untuk pasangan.
d. Fasilitas Lainnya
Fasilitas lain yang dapat dikembangkan antara lain meliputi fasilitas olahraga,
yang kerap kali direncanakan dan dibangun dikaitkan dengan suatu event
olahraga tertentu. Seperti misalnya Atlanta dengan Olimpiade 1996-nya.
Lazimnya direncanakan sebagai fasilitas terpadu dengan akomodasi atlet dan
terkait dengan sarana transportasi yang prima. Masalah dalam operasi dan

167. 120
perawatan lebih lanjut perlu dipertimbangkan dengan adanya kegiatan-
kegiatan olahraga yang memiliki skala cukup besar. Pameran juga dapat
dilakukan baik secara temporer maupun secara permanen. Membutuhkan
lahan yang luas, ketersediaan transportasi dan akses yang baik, serta fasilitas
pendukung yang lengkap di dekatnya. Pada beberapa kawasan metropolitan,
area pameran akan menjadi peluang untuk menghidupkan kawasan-kawasan
yang mati. Di beberapa negara juga dikaitkan dengan festival yang membuat
lebih hidup (Janadriya di Arab Saudi, ataupun Ching San di Taipei, misalnya).
Hal-hal lain yang juga temiasuk daya tarik wisata buatan adalah fasilitas
perjudian, seperti di Las Vegas ataupun Genting Highlands. Juga berbagai
resor dan fasilitas golf, tenis, ataupun fasilitas rekreasi lain. Aneka museum
ilmu dan teknologi ataupun alam (oseanarium, misalnya) juga merupakan
pengembangan yang memiliki prospek.
4. lsu-Isu Manajemen Daya Tarik Wisata Buatan
Ada beberapa hal yang menjadi isu utama manajemen daya tarik wisata buatan,
yang meliputi :
 asosiasi etnis, religi, atau nostalgis tertentu,
 stabilitas politis,
 kesehatan dan keselamatan umum, serta
 biaya perjalanan.
Di sisi lain, Wiendu Nuryanti (1999) telah mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu
diperhatikan dalam pengelolaan wisata buatan untuk menjamin keberhasilannya,
yang meliputi :
a. Aspek manajemen pengelolaan, yang meliputi :
 kompetensi manajer,
 kelembagaan,
 sumber pendanaan,
 investasi,
 pembaruan atraksi,
 biaya operasi dan pemeliharaan, serta
 pemasaran.
b. Aspek produk wisata, yang meliputi :
 keunikan,
 lokasi,
 keragaman,
 adanya even khusus,

168. 121
 kualitas lingkungan,
 pelayanan wisatawan sebagai customer kelengkapan fasilitas, dan
 harga.
c. Aspek pasar, yaitu jenis pasar yang perlu ditangkap, dengan mengutamakan
yang sedang berkembang
d. Aspek manajemen atraksi, yang meliputi :
 adanya manajer profesional pemasaran,
 faktor ekstemal sebagai lingkungan bisnis,
 kompetitor,
 monitoring kinerja,
 serta adanya masterplan.
5. Daftar Pustaka
a. Cooper. Chns. John Fletcher. David Gilbert, dan Stephen Wanhill, 1993,
Tourism.
b. Principles and Practice, London : Pitman Publishing.
c. Gunn, Clare A, 1988,. Tourism Planning, Second Edition. New York : Taylor and
Frands.
d. Inskeep, Edward, 1991, Tourism Planning : An Integrated and Sustainable
Development.
e. Approach, New York : Van Nostrand Reinhold.
f. Nuryanti, Wiendu, 1999, Perencanaan Wisata MICE dan Wisata Buatan, Bahan
Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan Yogyakarta :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.
g. Pearce. Douglas. 1989, Tourist Development, Second Edition, London :
Longmar Scientific and Technical.

169. 122
Lampiran J
Analisis Produk Pariwisata5
Oleh : Ir. Djoko Wijono, M. Arch.
1. Produk Pariwisata
"Produk" pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat "dijual"
sebagai barang komoditas pariwisata. Termasuk di dalam kategori produk
pariwisata adalah penunjang terjualnya barang komoditas. Pada umumnya,
terutama dalam hukum ekonomi, produk adalah barang yang diproduksi, dijual, dan
diperdagangkan, sedangkan hal-hal yang menunjang terproduksi dan terjualnya
barang hasil produksi disebut infrastruktur.
Komponen utama dalam produk pariwisata adalah Atraksi, Amenitas, dan
Aksesibilitas (biasa disebut dengan Tripple A).
Atraksi adalah objek/daya tarik wisata; artinya suatu objek yang memiliki daya tarik
wisata yang layak "dijual" ke pasar wisata, baik wisata nusantara maupun wisata
mancanegara. Dalam beberapa hal, khususnya berkaitan dengan
penerjemahan/interpretasi UU Kepariwisataan, arti atraksi dibagi dalam dua
komponen, yaitu daya tarik wisata yang artinya adalah objek "tidak bergerak" yang
memiliki daya tarik wisata, dan daya tarik wisata yang berarti objek "bergerak" yang
memiliki daya tarik wisata. Pengertian atraksi dalam bimbingan teknis ini lebih
ditekankan pada pengertian objek (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang
memiliki daya tarik wisata. Oleh karena itu penulisan istilah tersebut menjadi
"objek/daya tarik wisata" dan bukan "daya tarik wisata".
Dengan demikian atraksi atau objek/daya tarik wisata (daya tarik wisata) adalah
segala macam objek bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tarik
wisata dan layak ditawarkan dan "dijual" kepada pasar wisata mancanegara
maupun nusantara. Seperti tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Nasional (RIPPNAS), atraksi atau daya tarik wisata dapat dibagi dalam
tiga kategori, yaitu :
5
Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata - Universitas Gajah Mada, 16 – 21 Oktober 2000.

170. 123
 Daya tarik wisata buatan (manmade),
 Daya tarik wisata alam (nature),
 Daya tarik wisata budaya.
Batas antar ke tiga jenis kategori sering tidak jelas, dan bahkan tumpang tindih;
namun demikian sebenarnya di dalam pariwisata yang penting bukan kategori-
sasinya, melainkan kualitas daya tarik wisatanya Sebagai contoh adalah bangunan
gedung, lukisan, dan kerajinan merupakan daya tarik wisata buatan manusia,
demikian pula alam pegunungan, sungai, dan hutan merupakan contoh daya tarik
wisata alam; selain itu upacara adat, tarian tradisionil, adat-istiadat masyarakat
tertentu merupakan daya tarik wisata budaya. Beberapa contoh yang menunjukkan
batas yang tidak jelas antara satu kategori dengan kategori daya tarik wisata yang
lain adalah hutan/taman anggrek yang ditanam oleh manusia sering disebut sebagai
daya tarik wisata alam, tetapi juga lebih cocok jika disebut sebagai daya tarik wisata
buatan, karena semuanya dipersiapkan dan direkayasa oleh manusia.
Salah satu perkembangan jenis atraksi adalah rekayasa manusia yang memadukan
daya tarik-daya tarik wisata ke dalam satu bentuk wisata, yang umumnya disebut
paket wisata. Sebagai contoh bentuk paket wisata adalah :
 paket wisata budaya yang menyajikan daya tarik-daya tarik wisata seperti
Kraton Yogyakarta, Candi Prambanan dan Borobudur, dan balet Ramayana;
 paket wisata pedesaan yang menyajikan daya tarik wisata desa pantai, desa
kota, dan desa pegunungan; dan
 paket wisata volkano yang menyajikan perjalanan ke puncak Merapi,
penelusuran tebing gunung Merapi, sekaligus perjalanan ke desa volkano
Kinahrejo;
 dan sebagainya.
Dengan demikian sebenarnya banyak Daya Tarik wisata yang "diciptakan" atau
dikembangkan berdasarkan atas daya tarik wisata yang sudah ada dan diramu
menjadi satu paket wisata yang eksklusive, menarik, serta layak jual.
Amenitas adalah segala macam fasilitas yang menunjang perkembangan pariwisata.
Hotel dan restoran (atau dengan rumus umum disebut fasilitas penginapan dan
makanan) merupakan fasilitas pokok dalam pariwisata, di samping fasilitas
komunikasi seperti telepon, pos, faksimili, jaringan komputer, fasilitas keamanan
seperti polisi dan penjaga keamanan serta pemandu; fasilitas keuangan seperti
bank, dan penukaran uang. Termasuk dalam jenis fasilitas yang lain adalah
pramuwisata, operator perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, toko cenderamata
dan kerajinan.

171. 124
Hal yang sering dilupakan orang adalah fasilitas asuransi, khususnya bagi wisata
petualangan, atau wisata yang memiliki resiko kecelakaan seperti berperahu. Atau
perjalanan melalui tebing yang terjal. Khusus untuk daya tarik wisata, seperti
museum ataupun taman rekreasi, toilet/lavatori/restroom merupakan syarat pokok
baik ketersediaan, kebersihan maupun kesehatannya.
Tanpa dilengkapi oleh jenis-jenis fasilitas ini tentu saja pariwisata menjadi tidak lengkap,
sehingga perkembangan pariwisata akan terganggu. Bagi wisatawan mancanegara,
ketersediaan dan kualitas amenitas sangat penting dan menjadi tolok ukur berhasilnya
pariwisata. Meskipun daya tarik wisata bagus tetapi jika fasilitas ini tidak tersedia, atau
kurang berkualitas terutama fasilitas wisata resor maka mustahil wisatawan mancanegara
akan mengunjungi, karena perjalanan mereka tidak memiliki jaminan fasilitas yang baik.
Sebaliknya bagi wisatawan nusantara. masalah fasilitas masih belum - menjadi tolok ukur
pokok. Hal ini barangkali akibat keterbatasan pengetahuan mengenai jenis dan
persyaratan fasilitas wisata yang memadai.
Amenitas akan menyebabkan wisatawan kerasan (nyaman) tinggal berlama-lama di
suatu objek kawasan/distrik wisata, sehingga mampu membantu memperpanjang
lama tinggal wisatawan.
Aksesibilitas, adalah sarana dan prasarana yang menyebabkan wisatawan dapat
mengunjungi daya tarik wisata. Suatu hal yang berbeda jika dibandingkan dengan
pengertian produk dalam domain ekonomi. Dalam domain ekonomi, sarana dan
prasarana disediakan agar barang (produk) yang dijual dapat didistnbusi, sehingga
konsumen (pasar) dapat dijangkau yang menyebabkan konsumen dapat membeli
ataupun memiliki. Dalam domain pariwisata, sarana dan prasarana dibangun agar
konsumen (wisatawan/pasar) dapat mengunjungi daya tarik wisata, sehingga mereka
akan mampu membeli daya tarik wisata tersebut. Dengan demikian dalam domain
ekonomi sebagaian besar konsumen didatangi oleh barang yang diperdagangkan,
sedangkan dalam domain pariwisata seluruh konsumen harus mendatangi barang yang
"diperdagangkan".
Jalan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, stasiun bus, dan stasiun
kereta api merupakan prasarana transportasi pariwisata. Sementara itu kereta api,
bus, taksi, jenis kendaraan angkutan umum darat dan terutama angkutan wisata,
kapal laut, feri dan kapal terbang merupakan sarana transportasi pariwisata.
Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk pariwisata tidak hanya diukur
dari sisi kuantitatif saja, melainkan juga dari sisi kualitatif. Di samping itu agar
terdapat kesinambungan kualitas pelayanan, maka perusahaan angkutan wisata
merupakan bagian dari jenis prasarana transportasi wisata.

172. 125
Aksesibilitas akan menyebabkan wisatawan mampu mencapai objek dan daya tank
wisata yang dituju dengan aman dan nyaman, serta layak.
Salah salu pemahaman mengenai akesibilitas pariwisata adalah adanya tatanan
yang mampu mengatur dan menjelaskan kepada wisatawan batas-batas wisatawan
dapat menikmati dan mengembangkan pengalaman wisatanya pada suatu daya
tarik wisata. Sebagai contoh adalah :
 wisatawan tidak diperkenankan masuk pura di Bali jika sedang haid;
 wisatawan tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid jika tidak sedang
mengikuti/melaksanakan ibadah sholat, kecuali di serambi masjid;
 wisatawan tidak diperkenankan masuk gua lebih dalam lagi jika tidak dilengkap
peralatan dan pemandu yang memadai;
 wisatawan tidak diperkenankan mengikuti tur wisata Merapi jika menggunakan
pakaian yang berwarna sangat "menyala";
 dan sebagainya.
2. Pendekatan Perencanaan Pengembangan
Proses pembangunan pariwisata berkaitan erat dengan berbagai aspek dan
komponen pembangunan, baik pembangunan masyarakat maupun pembangunan
negara dan bangsa. Agar semua komponen tersebut dapat memperoleh manfaat
dan pengembangan pariwisata secara proporsional dan dapat memberikan
kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pariwisata, maka pada
umumnya pengembangan pariwisata diarahkan melalui melalui dua pendekatan,
yaitu :
a. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Pengembangan pariwisata tidak bertujuan mengeksploatasi sumber daya
wisata namun lebih diupayakan untuk memberdayakan sumber daya
tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi
masyarakat yang ada/tinggal di lokasi pengembangan pariwisata; dan tidak
hanya kepada segelintir orang atau orang yang ada di luar lokasi
pengembangan pariwisata. Pertimbangan-pertimbangan agar sumber daya
wisata tidak "sirna", hilang, ataupun rusak, dan pada gilirannya pariwisata
kehilangan kualitas serta ditinggalkan oleh wisatawan, merupakan dasar-dasar
menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan mengupayakan
kualitas sumber daya wisata tetap terjaga, maka manfaat (ekonomi, sosial,
budaya, fisik, lingkungan kehidupan, dan secara keseluruhan adalah manfaat
pembangunan) yang diperoleh dan pengupayaan pengembangan pariwisata
akan semakin baik dan berkualitas serta berkesinambungan. Demikian pula
analisis pengembangan produk pariwisata sebagai komponen utama

173. 126
pariwisata berasaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu
komponen pokok, di samping daya tarik wisata, yang perlu mendapatkan
pengupayaan pengembangan yang berkelanjutan (dan bahkan berkembang
dengan terkontrol) dalam konteks kepariwisataan adalah kesejahteraan
masyarakat setempat (bukan masyarakat pendatang), karena daya tarik
wisata dipahami sebagai salah satu kekayaan yang "dimiliki" oleh masyarakat
setempat, di mana daya tarik wisata berada.
b. Pendekatan Pasar (Market)
Pasar merupakan komponen penting dalam pengembangan pariwisata,
karena jika tidak ada pasar yang bersedia "membeli" wisata maka pem-
bangunan pariwisata tidak akan mendatangkan marfaat apapun, sehingga
yang terjadi hanya pemborosan. Identifikasi pasar potensial dan pemahaman
terhadap karakteristik permintaan mereka akan menentukan strategi
pengembangan yang sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan potensi
dan keterbatasan yang dimiliki. Dengan demikian target pasar yang dituju
akan jelas terumuskan dan layak dilaksanakan. Hal ini berarti pengembangan
produk pariwisata didasarkan atas hasil analisis karakterstik permintaan pasar,
dan analisis pengembangan "target" kunjungan wisatawan. Kedua analisis
yang mendasari analisis pengembangan produk terutama analisis
pengembangan daya tarik wisata dinamakan sebagai prinsip pengembangan
pariwisata yang berorientasi pada keseimbangan antara permintaan pasar
dengan potensi dan "keterbatasan" yang dimiliki oleh suatu daerah.
Hal tersebut sangat berbeda dengan pendekatan yang pada umumnya
digunakan oleh beberapa pejabat pemerintah yang berorientasi pada
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat struktural yang berada di
atasnya melalui pemahaman subjektifitas yang terbatas, dengan tanpa/
kurang melibatkan permintaan pasar. Di lain pihak, terdapat pemahaman
bahwa permintaan pasar merupakan faktor yang sangat penting, sehingga
segala permintaan akan dipenuhi/disediakan, meskipun suatu daerah
tidak/kurang memiliki potensi kepariwisataan terutama daya tarik wisata,
yang berakibat pada banyak daya tarik wisata yang direkayasa, tidak sesuai
dengan sifat dan budaya masyarakat setempat, yang pada gilirannya justru
pariwisata akan merusak dirinya melalui perekayasaan yang tidak semestinya.
3. Analisis Daya Tarik Wisata
Tolok ukur utama yang digunakan untuk melihat potensi/kekuatan suatu objek
tergantung pada pasar mana objek tersebut dapat ditawarkan. Di lain pihak tolok
ukur untuk melihat kelemahan, atau lebih tepat disebut keterbatasan suatu objek

174. 127
adalah tingkat "kerawanan" (fragileness) yang ada pada objek tersebut akibat dari
sifat asli yang dimilikinya. Dengan kombinasi atas kedua tolok ukur tersebut akan
dapat mengidentifikasi daya tarik wisata yang memiliki tingkat kesinambungan
(sustainability) yang baik. Sebagai contoh situs Tamansari merupakan daya tarik
wisata yang kemungkinan dapat dijual ke pasar Eropa, namun karena situs ini
sangat rapuh (meskipun telah dikonservasi dengan beberapa perkuatan struktural),
maka sudah barang tentu situs ini memiliki keterbatasan khususnya jumlah
wisatawan yang berkunjung. Demikian pula Kraton Yogyakarta; objek ini dapat
dijual ke pasar mana saja termasuk pasar nusantara golongan I, namun agar
kesinambungan kualitas objek, baik suasana maupun kekuatan fisiknya, maka
diperlukan pembatasan jumlah pengunjung pada satu saat, serta pemilihan daerah
tertentu yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.
Beberapa komponen yang harus dicatat dalam identifikasi kekuatan dan
kelemahan/keterbatasan suatu daya tarik wisata meliputi :
a. nama objek (kalau ada namanya),
b. klasifikasi objek (alam, buatan, budaya),
c. lokasi dan jarak tempuh dari kota distribusi (dalam jam),
d. diskripsi objek (meliputi sejarah, kekuatan yang dimiliki, kelemahan, dan
keterbatasan yang dimiliki),
e. jenis wisata yang dapat dikembangkan (perkiraan)
f. pasar wisatawan yang diperkirakan dapat membeli
g. fasilitas dan infrastruktur yang tersedia (kuantitas dan kualitas), baik di dalam
lokasi maupun menuju lokasi objek
h. kondisi manajemen/pengelolaan objek (kalau sudah ada)
Agar identifikasi objek dapat menentukan pilihan prioritas objek maka perlu
dilakukan penilain (scoring). Tolok ukur yang digunakan untuk menilai adalah
komponen nomor 2 sampai dengan nomor 8, seperti tertera dalam tabel berikut.
Penentuan bobot dan penilaian masing-masing komponen dapat didiskusikan
bersama di antara "stakeholdes", yang didahului dengan usulan yang disampaikan
oleh penyusun rencana pengembangan, sedangkan penghitungan score merupakan
perkalian antara bobot dengan nilai pada masing-masing komponen. Score total
merupakan jumlah score pada setiap komponen pada satu jenis/nama daya tarik
wisata. Setelah scoring selesai tidak berarti hasilnya langsung dapat ditetapkan,
meskipun proses penilai telah melibatkan stakeholders, melainkan harus dilakukan
evaluasi kualitatif yang disebut sebagai "trade off", yaitu mengkaji secara kualitatif
apakah hasil yang ditemukan melalui proses penilaian dengan angka dapat
dinyatakan logis dan layak untuk diterima/disetujui. Untuk jelasnya lihat Tabel J.1.

175. 128
Selanjutnya, hasil identifikasi objek yang dinyatakan layak ditawarkan/dijual perlu
digambarkan pada peta dengan skala yang tepat agar dapat dilihat
distribusi/penyebaran dalam satuan wilayah pengembangan. Analisis daya tarik
wisata khususnya mengenai penyebaran lokasi sangat penting untuk dilakukan,
karena dengan mengetahui tingkat penyebaran lokasi ODTV/, maka akan dapat
dirancang paket-paket wisata yang efisien namun memiliki "nilai jual" tinggi. Di lain
pihak jika perencanaan pariwisata ditujukan untuk suatu Kabupaten/Kota, analisis
penyebaran lokasi daya tarik wisata dapat menghasilkan strategi menghindari
menumpuknya kegiatan pada satu bagian kota, yang berakibat pada menurunnya
tingkat daya tarik daya tarik wisata ataupun kota sebagai daya tarik wisata.
Analisis kualitatif pada daya tarik wisata sangat diperlukan. dan harus diupayakan
seobjektif mungkin. Hal ini untuk menghindari adanya kecenderungan memilih daya
tarik wisata tertentu pada para penilai, khususnya perencana dan instansi terkait.
Data objektif yang dapat diperoleh untuk analisis kualitatif adalah dengan
menyebarkan questionaire (daftar pertanyaan) kepada para wisatawan pengunjung
atau kepada mereka yang pernah berkunjung ke daya tarik wisata. Data kualitatif
yang perlu diperoleh antara lain kualitas objek, ketersediaan sarana prasarana,
kelebihan dan kekurangan yang ditemui. Data diukur secara kualitatif subjektif
dengan Skala "Lickert" lima kategori, seperti baik sekali-baik-sedang-buruk-buruk
sekali. Data yang diperoleh dianalaisis dengan menggunakan statistik yang paling
sederhana; tabulasi frekwensi, yaitu dengan mencari nilai rata-rata (mean)-nya.
Sebagai contoh adalah data mentah mengenai kualitas atratifitas (kemenarikannya)
suatu daya tarik wisata sebagaimana pada Tabel J.2. Dengan contoh data pada tabel
tersebut dapat dilihat bahwa atraktifitas daya tarik wisata masih dalam skala
sedang, demikian pula ketersediaan informasi, sedangkan tingkat kebersihan
lingkungan daya tarik wisata masih sangat rendah.
Data seperti ini hanya dapat diperoleh pada daya tarik wisata yang telah "dikem-
bangkan", dalam arti telah dikunjungi wisatawan. Daya tarik wisata yang belum
pemah dikunjungi akan sangat sukar mendapatkan data seperti ini. Oleh karena itu,
analisis yang dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai kalangan seprti para
ahli, pejabat, peneliti, masyarakat umum, dan kalau bisa wisatawan potensial.

176. 129
Tabel J.1 : Contoh Matrik Penilaian Daya Tarik Wisata
No. Nama
Faktor
Penilaian
Klasifikasi
Lokasi
dan
Jarak
Tempuh
Deskripsi
Objek
Jenis
Wisata
Pasar
Wisatawan
Fasilitas dan
Prasarana
Lingkungan
Pengelolaan
Skor
Total
1 Bobot
Nilai
Skor
2 Bobot
Nilai
Skor

177. Tabel J.2 : Contoh Data Kualitatif Pada Penilaian Daya Tarik Wisata
No. Kualitas Objek Baik Sekali Baik Sedang Buruk Buruk Sekali
1 Atraktifitas
2 Ketersediaan
Informasi
3 Kebersihan
Secara umum analisis kualitatif lebih banyak dilakukan terhadap daya tarik wisata
dari pada analisis kuantitatif. Ananlisis kuantitafif yang dilakukan terhadap daya
tarik wisata lebih banyak pada jumlah daya tarik wisata dan sebaran lokasi daya
tarik wisata. Analisis sebaran lokasi daya tarik wisata merupakan analisis yang lebih
bersifat keruangan.
4. Volume Kunjungan Wisatawan dan Segmen Pasar Wisatawan
Pada dasarnya analisis ini merupakan bagian dan analisis pasar wisata. Oleh karena
itu dalam bagian ini tidak akan diuraikan cara-cara melakukan forecasting
kunjungan wisatawan, namun akan diuraikan fungsi utama analisis kunjungan
wisata dalam pengembangan pariwisata.
Volume/jumlah kunjungan wisatawan merupakan strategi utama dalam pe-
ngembangan pariwisata. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, jumlah kunjungan
wisatawan serta segmentasi pasar wisatawan yang dituju akan dapat memberikan
gambaran untuk perhitungan ekonomis, khususnya devisa yang dapat diraih. Di lain
pihak analisis segmen pasar wisata akan menciptakan kesinambungan pasar dan
daya tarik wisata, ketika pasar yang diraih cocok/sesuai dengan karakteristik daya
tarik wisata.
Perhitungan perkiraan volume kunjungan wisatawan dapat dibedakan dalam dua
kategori :
 perkiraan optimis, dan
 perkiraan pesimis.
Perkiraan optimis adalah jumlah maksimal wisatawan yang diperkirakan akan
datang, sedangkan perkiraan pesismis adalah jumlah minimal wisatawan yang
diperkirakan akan datang.
Perhitungan perkiraan (forecasting) volume kunjungan wisatawan merupakan dasar
dari semua perhitungan kebutuhan pengembangan amenitas dan aksesibilitas.
Dengan mengetahui jumlah wisatawan yang (diperkirakan) akan datang, maka akan
dapat dihitung :

178. 131
 jumlah kebutuhan hotel dan kamar hotel beserta kelas hotel,
 jumlah rumah makan dan tempat duduknya,
 jumlah sarana dan prasarana transportasi yang pertu disediakan serta sistem
transportasi yang perlu dikembangkan,
 jenis dan jumlah paket perjalanan wisata yang ditawarkan,
 jumlah fasilitas penukaran uang dan telekomunikasi,
 sistem informasi yang diperlukan,
 manajemen yang diperlukan. institusi/kelembagaan yang diperlukan untuk
menangani pengembangan dan operasional harian pariwisata,
 jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang diperlukan,
 serta strategi penanganan lingkungan untuk meminimalisasi dampak pariwisata
yang diperkirakan akan timbul.
Perlu dijelaskan juga di sini, bahwa perencanaan pembangunan pariwisata meru-
pakan sumber dirumuskan dan ditetapkannya kebijakan mengenai pengembangan
pariwisata. Segala hal yang ada dalam dokumen perencanaan, seperti :
 visi,
 misi,
 konsep dan arah pengembangan pariwisata,
 rencana (strategis) pengembangan pariwisata, serta
 rencana operasional (program pengembangan/pembangunan)
perlu ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan, agar dapat dilaksanakan
dengan baik, terkontrol, dan terkoordinasi.
5. Analisis Kebutuhan Kamar Hotel/Penginapan
a. Analisis Kuantitatif
Analisis kebutuhan kamar hotel dan penginapan didasarkan atas konsep
pengembangan pariwisata yang ditetapkan pada satu wilayah pengembangan,
karena setiap jenis konsep pengembangan akan menuntut perbedaan
kebutuhan kamar hotel/penginapan. Sebagai contoh adalah : jika suatu
daerah dinyatakan sebagai daerah wisata resor maka kebutuhan kamar
hotel/penginapan akan berbeda jika daerah yang lain ditetapkan sebagai
wisata petualangan. Dasar yang lain adalah ketentuan rencana target
kunjungan wisatawan pada akhir tahun perencanaan. Target kunjungan
wisatawan ini ditetapkan juga berdasarkan atas konsep pengembangan
pariwisata, sehingga masing-masing daerah akan memiliki target jumlah
kunjungan wisatawan berbeda : seperti misalnya suatu daerah ditetapkan
sebagai pusat distribusi wisatawan ke Kabupaten/Kota yang lain, sementara
Kabupaten/Kota yang lain ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata yang

179. 132
menyediakan daya tarik wisata. Sudah barang tentu Kabupaten/Kota yang
ditetapkan sebagai pusat distribusi wisatawan akan dan harus menampung
wisatawan lebih banyak daripada daerah yang terkena distribusi, sehingga
jumlah kamar hotel/penginapan menjadi lebih banyak.
Selain konsep pengembangan pariwisata dan rencana target jumlah kunjung-
an wisatawan, komponen lain yang digunakan untuk menghitung kebutuhan
jumlah kamar hotel/penginapan adalah :
 lama tinggal wisatawan (length of stay/LoS),
 kondisi dan perkiraan jumlah wisatawan yang menginap di hotel,
 kondisi dan ideal rata-rata hunian hotel (hotel occupancy rate),
 kondisi dan ideal rata-rata hunian kamar hotel (hotel double occupancy
rate).
Perlu dijelaskan di sini bahwa ideal rata-rata hunian hotel ditetapkan stas
dasar target rata-rata jumlah kamar dan jumlah hari terjual agar hotel tetap
dapat beroperasi. ada umumnya target ideal rata-rata hunian hotel adalah 0,6
atau 60 %. Sementara itu rata-rata ideal hunian kamar hotel umumnya
ditetapkan sebesar :
 1,7 untuk wisatawan nusantara, dan
 1,3 untuk wisatawan mancanegara.
Namun demikian, target-target ideal ini dapat bervariasi, tergantung kondisi
dan strategi pengembangan yang ditetapkan/disepakati oleh stakeholders
setempat.
Diketahui bahwa sampai dengan saat ini hotel telah dikategorisasikan ke
dalam kelompok/tingkat :
 hotel bintang,
 melati,
 homestay,
 guesthouse,
 dan penginapan.
Pada umumnya data yang lebih akurat adalah data mengenai hotel bintang
dan melati, sedangkan homestay, guesthouse, dan penginapan pada umum-
nya tidak akurat dan bahkan tidak ada. Hal ini yang sering menimbulkan
kemelesetan dalam perencanaan, karena pada kenyataan homestay,
guesthouse dan penginapan (seperti terjadi di kawasan Bromo, dan
"perkampungan Intemasional" Sosrowijayan di Yogyakarta, merupakan pilihan
para wisatawan, namun data yang tersedia tidak lengkap, kecuali diadakan
pendataan langsung (primer).

180. 133
Dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini, maka jumlah kamar hotel
yang dibutuhkan baik pada tahun tertentu ataupun pada akhir tahun
perencanaan dapat dihitung.
Rumus Perhitungan Kebutuhan Jumlah Kamar Hotel
LoS x JW x % WMH
= Jumlah Kamar Hotel
365 x HH x HKM
Dengan :
LoS = lama tinggal wisatawan (length of stay).
JW = jumlah wisatawan.
365 = jumlah hari dalam satu tahun.
WMH = persentase jumlah wisatawan menginap di hotel.
HH = koefisien hunian hotel (occupancy rate).
HKM = koefisien hunian kamar hotel (double occupancy rate).
Perhitungan jumlah kamar hotel bintang dan melati dapat dilakukan dengan
menggunakan tiga cara, yaitu :
 menggunakan proporsi jumlah kamar hotel bintang dan melati yang ada
dalam beberapa tahun sebelumnya,
 menggunakan proporsi jumlah wisatawan/tamu mancanegara dan
nusantara yang menginap di hotel bintang dan melati, serta
 gabungan antara proporsi jumlah wisatawan nusantara dan manca-
negara yang menginap di hotel bintang dan melati dengan target jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang diperkirakan
akan berkunjung.
Cara pertama yang mendasarkan pada proporsi jumlah kamar hotel bintang
dan melati merupakan cara yang konvensional. Proporsi yang ada
dipertimbangkan terhgadap adanya perubahan proporsi pada akhir tahun
perencanaan. Dengan menetapkan proporsi jumlah kamar hotel bintang dan
melati pada akhir perencanaan, maka dengan perkalian antara proporsi dan
hasil perhitungan jumlah kamar hotel yang dibutuhkan, akan dihasil jumlah
kamar hotel bintang dan melati yang diperlukan.
Cara yang kedua dapat memberikan tingkat akurasi yang lebih baik, karena
dasar perihitungan adalah proporsi wisatawan yang diperkirakan akan
menginap di hotel bintang dan melati khususnya proporsi wisatawan
nusantara dan mancanegara. Dengan cara perhitungan yang sama dengan
cara satu, dapat dihasilkan jumlah kamar hotel binatang dan melati seperti

181. 134
contoh pada tabel berikut jika hasil perhitungan dirasakan masih belum
memadai, maka proporsi dapat diperbaiki.
Cara yang ketiga dirasakan jauh lebih akurat, meskipun harus dilakukan
dengan cara lebih rumit. Proporsi yang dibangun dan proporsi jumlah
wisatawan mancanagera dan nusantara yang menginap di hotel bintang dan
melati, harus dikoreksi dengan proporsi jumlah wisatawan mancanegara dan
nusantara yang diperkirakan akan berkunjung ke daerah tujuan wisata. Cara
ini karena dirasakan agak rumit, dan meskipun dirasakan lebih akurat, tetapi
amat jarang digunakan.
Seperti pada analisis daya tarik wisata, dalam analisis perkembangan kamar
hotel juga diperlukan analisis penyebaran tokasi. Hal ini dimaksudkan agar
tercapai keseimbangan kegiatan pariwisata, sekaligus ditujukan untuk mencari
optimasi tingkat "adjacency" antara hotel sebagai salah satu komponen
pariwisata dengan komponen daya tarik wisata dan restoran.
b. Analisis Kualitatif
Kategorisasi hotel pada dasarnya harus mencerminkan kualitas yang
dimilikinya. Namun kenyataan sering menunjukkan bahwa kualitas tidak
tercermin pada kelas hotel; seperti misalnya terdapat dua hotel kelas bintang
3, namun tidak memiliki kualitas pelayanan dan kebersihan yang berbeda.
Analisis kualitatif paca hotel pada dasarnya dapat dilakukan oleh manajemen
hotel yang bersangkutan dengan menyebarkan daftar pertanyaan
(questionaire) kepada para tamu hotel dalam kurun waktu tertentu melalui
penggunaan skala subjektif "Lickert". Data yang diperoleh dianalisis dengan
menggunakan statistik sederhana, tabulasi frekwensi, seperti dilakukan dalam
analisis kualitatif pada daya tarik wisata.
6. Analisis Perkembangan Restoran dan Rumah Makan
a. Analisis Kuantitatif
Sebagai upaya pembinaan kualitas, rumah makan dan restoran telah
dikategorisasikan ke dalam beberapa kelas, seperti : Talam Selaka, Talam
Gangsa, kelas A, B,C, dan kelas di luar kualifikasi. Seperti halnya pada hotel,
data mengenai kelas restoran sering tidak akurat. Sebagai contoh warung
makan di kaki lima pada malam hari seperti lesehan di Jalan Malioboro, tidak
pernah ada data yang akurat, sementara banyak wisatawan terutama
nusantara yang menggunakan fasilitas makan semacam ini. Jika suatu kota

182. 135
terdapat jenis warung makan sepeerti itu dan memiliki potensi yang cukup
bagi pariwisata, maka diperlukan pendataan langsung di lapangan (primer).
Dasar perhitungan rumah makan dan restoran (termasuk kafe yang akhir-
akhir ini berkembang sangat pesat) adalah jumlah kursi : sedangkan jumlah
rumah makan/restoran tidak begitu penting. Seperti pada perhitungan jumlah
kamar hotel, perhitungan jumlah kursi/tempat duduk restoran/rumah makan
didasarkan beberapa data sebagai berikut :
 perkiraan jumlah wisatawan yang akan datang,
 perkiraan frekwensi kunjungan ke rumah makan/restoran,
 perkiraan persentase jumlah wisatawan yang mengunjungi restoran,
 dan rata-rata ideal hunian rumah makan (occupancy rate).
Untuk menghitung jumlah tempat duduk restoran yang diperlukan, rumus
berikut dapat digunakan.
Rumus Perhitungan Jumlah Tempat Duduk Rumah Makan/Restoran
FK x JW x % WMR
x
1
= Jumlah Kursi Rumah Makan
365 HRM
Dengan :
FK = frekuensi kunjungan wisatawan.
JW = jumlah wisatawan.
365 = jumlah hari dalam satu tahun.
WMR = persentase jumlah wisatawan mengunjungi restoran.
HRM = koefisien hunian rumah makan (occupancy rate).
Hasil perhitungan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya sebagai pedoman
untuk menentukan arah pengembangan rumah makan dan restoran. Dengan
demikian perencana masih memiliki kemungkinan melakukan koreksi
terhadap hasil tersebut, diseusaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, misal
peningkatan jumlah kursi pada kelas Talam, peningkatan kualitas pelayanan
pada kelas non Talam, dan sebagainya.
Seperti pada analisis daya tarik wisata dan Hotel, dalam analisis
perkembangan rumah makan dan restoran juga diperlukan analisis
penyebaran lokasi. Hal ini dimaksudkan agar tercapai keseimbangan kegiatan
pariwisata, sekaligus ditujukan untuk mencari optimasi tingkat 'adjacency"
antara rumah makan sebagai salah satu komponen pariwisata dengan kompo-
nen daya tarik wisata dan Hotel.

183. 136
b. Analisis Kualitatif
Selain itu perlu juga diadakan analisis kualitatif terhadap "pelayanan" rumah
makan dan restoran, seperti :
 kualitas makanan;
 kesehatan makanan dan lingkungan;
 kualitas penyajian makanan dan pelayan;
 profesionalisme pelayanan secara umum;
 kualitas lingkungan seperti kebersihan ruang dan perabot, dapur, dan
sanitasi lingkungan.
Termasuk dalam tolok ukur kualitatif ini adalah kewajaran harga jika
dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang disediakan. Tolok ukur ini
sebenarnya telah ada dalam penilaian dalam rangka seleksi peringkat dan
kualitas Talam dan non Talam : namun karena penilaian pada umumnya
dilakukan oleh juri dan bukan wisatawan, maka objektivitas penilaian masih
belum setinggi jika yang wisatawan yang menilai. Data hasil penilaian ini tidak
dapat diperoleh dalam waktu singkat, karena data yang mendasarkan pada
wisatawan akan sangat tergantung pada musim wisatawan, maka langkah
yang baik untuk mengembangkan rumah makan adalah dengan menyebarkan
daftar pertanyaan (questionaire) kepada para pengujung setaip saat dalam
kurun waktu yang lama, seperti juga pada analisis kualitatif pada hotel dan
restoran, skala kualitatif yang digunakan untuk adalah skala Lickert, dan data
dianalisis dengan menggunakan stastatistik sederhana, tabulasi frekwensi.
7. Analisis Perkembangan BPW/BPU
a. Analisis Kuantitatif
Data yang ada dalam analisis pengembangan BPU/BPW adalah :
 jumlah BPW/BPU,
 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang menggunakan jasa
BPU/BPW,
 serta jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata.
Kategori kualitas BPW/BPU yang ada di Indonesia telah ditatapkan menurut
kelas Cakra 1, 2, dan non kelas. Bisnis perjalanan wisata adalah bisnis
kepercayaan untuk sebuah pelayanan yang nyaman, aman, tepat,
menyenangkan, dengan harga yang pasti dan logis. Profesionalisme dalam arti
luas dituntut dalam bisnis ini, namun pelayanan mereka tidak dapat berdiri
sendiri karena mereka hanya menawarkan perjalanan, sedangkan daya tarik
wisata, infrastruktur dan fasilitas yang lain termasuk hotel dan restoran bukan

184. 137
bagian dan bisnis mereka, sehingga kerjasama dengan komponen pariwisata
yang lain merupakan persyaratan utama. Di lain fihak, BPU/BPW di Indonesia
tidak dapat bekerja sendiri untuk menembus pasar mancanegara; mereka
wajib bekerjasama dengan BPW/BPU mancanegara agar memperoleh
kesempatan membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata setempat.
Perhitungan jumlah kebutuhan BPW sangat ditentukan oleh jumlah wi-
satawan yang menggunakan atau memilih menggunakan jasa BPW/ BPU.
Selama ini tidak ada rumus baku yang dapat digunakan untuk menghitung
jumlah BPW/BPU yang diperlukan. Rumus yang biasa digunakan adalah
menggunakan perbandingan rata-rata dalam beberapa tahun jumlah
BPW/BPU yang ada dalam suatu daerah tujuan wisata dengan jumlah
wisatawan (nusantara maupun mancanegara) yang menggunakan jasa
BPW/BPU. Untuk jelasnya dapat diambil contoh dengan data fiktif sebagai
berikut :
Jumlah wisatawan mancanegara 200.000
Jumlah wisatawan nusantara 1.000.000
Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa
BPW/BPU
150.000
Jumlan wisatawan nusantara yang menggunakan jasa
BPW/BPU
100.000
Jumlah BPW yang ada di daerah tujuan wisata adalah 50
Dengan data tersebut perbandingan/proporsi yang terjadi adalah :
BPW dengan wisatawan mancanegara 1 : 3.000
BPW dengan wisatawan nusantara 1 : 2.000
Wisnus yang menggunakan BPW dengan jumlah total
Wisnus
0,10 (10%)
Wisman yang menggunakan BPW dengan jumlah total
Wisman
0,75 (75%)
Untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik, proporsi di atas dapat diperbaiki
seperti misalnya :
BPW dengan wisatawan mancanegara 1 : 4.000
BPW dengan wisatawan nusantara 1 : 3.000
Wisnus yang menggunakan BPW dengan jumlah total
Wisnus
0.30(10%)

185. 138
Wisman yang menggunakan BPW dengan jumlah total
Wisman
0,75 (75%)
Perbaikan atas proporsi tersebut sangat tergantung pada pertimbangan
kualitatif yang disepakati oleh perencana dengan stakeholders. Selanjutnya
jika diprediksikan jumlah wisatawan yang akan datang ke daerah tujuan
wisata sebesar 2.000.000 dengan perincian wisnus 1.500.000 dan wisman
500.000, maka hasil perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut.
b. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif terhadap BPW/BPU tetap harus dilakukan dalam analisis
perkembangan pariwisata. Tolok ukur utama untuk menganalisis/
mengevaluasi BPW/BPU yang telah ada diturunkan dari misi pengembangan
pariwisata yang telah ditetapkan, di samping target jumlah wisatawan yang
berkunjung yang telah digunakan sebagai tolok ukur untuk menghitung
kebutuhan jumlah BPW/BPU. Di samping itu harus dapat dikembangkan tolok
ukur yang diturunkan dan permintaan yang umumnya datang dan wisatawan,
seperti keamanan, kenyamanan, kesesuaian harga, kesesuaian informasi
dengan kenyataan yang diberikan. Tolok ukur ini dapat digunakan untuk
mengevaluasi kualitas BPW/ BPU yang langsung ditanyakan kepada para
wisatawan yang telah dan sedang menggunakan jasa BPW/BPU. Seperti pada
komponen yang lain, data dikumpulkan dengan menggunakan skala "Lickert"
dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik sederhana; tabulasi
frekwensi.
Seperti pada analisis hotel dan restoran, pada analisis sebaran lokasi
(keruangan) BPW dan BPU perlu dilakukan. Tujuan analisis keruangan ini
adalah untuk melihat distribusi lokasi BPW/BPU agar dapat diketahui tingkat
kepadatan kegiatan pariwisata, tingkat adjacency antara BPW/BPU dengan
komponen pariwisata yang lain, sehingga jika terjadi distribusi yang
tidak/kurang baik, maka diperlukan sebaran yang lebih baik dan
menguntungkan berbagai pihak seperti :
 wisatawan,
 pengusaha BPW/BPU,
 transportasi, dan
 masyarakat setempat.

186. 139
8. Analisis Perkembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi
a. Analisis Kuantitatif
Sarana dan prasarana telepon, internet, wartel, telepon umum, teleks,
pelayanan postal merupakan komponen-komponen yang ada dalam
kelompok sarana dan prasaran komunikasi.
Sarana dan prasarana komunikasi pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk
melayani pariwisata, melainkan juga untuk melayani kegiatan umum tain
seperti perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan/kehidupan
masyarakat umum. Oleh karena itu analisis perkembangan sarana dan
prasarana komunikasi pariwisata seharusnya tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan harus dianalisis bersama-sama dengan kebutuhan bidang lain
seperti perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan umum
masyarakat. Namun demikian data mengenai frekwensi penggunaan
komunikasi secara umum masih belum akurat, demikian pula data yang
berkaitan dengan komunikasi di bidang pariwisata.
Jika data tidak lengkap, maka perhitungan kebutuban jumlahsarana dan
prasarana komunikasi di bidang pariwisata perlu beberapa asumsi, seperti
jumlah wisatawan yang melakukan komunikasi (yang pada dasarnya tidak
cukup signifikan pada saat ini), frekwensi melakukan komunikasi setiap hari
selama kunjungan, dan daya tampung satu sarana komunikasi. Apabila
asumsi-asumsi tersebut dapat ditetapkan melalui kesepakatan, maka dengan
menggunakan rumus di bawah ini kebutuhan Jumlah sara komunikasi untuk
pariwisata dapat dihitung.
Rumus Perhitungan Kebutuhan Sarana Komunikasi
KW x JW x LoS x % WK
x
1
=
Jumlah Sarana
Komunikasi365 ES
Dengan :
KW = asumsi frekwensi komunikasi yang dilakukan per hari.
JW = jumlah wisatawan yang diperkirakan datang
LoS = lama tinggal
365 = jumlah hari dalam satu tahun
WK = asumsi persentase jumlah wisatawan yang melakukan
komunikasi

187. 140
ES = frekwensi pelayanan komunikasi setiap hari yang dapat
dilakukan oleh satu sarana komunikasi (tingkat efisienai
penggunaan sarana)
Dengan rumus yang sama dan dengan cara asumsi yang mirip, maka
kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi untuk keperluan perdagangan,
pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat umum dapat dihitung.
b. Analisis Kualitatif
Kualitas dan profesionalisme pelayanan komunikasi, seperti :
 sopan santun,
 perhatian,
 kemampuan meberi infomiasi,
 kecepatan dan ketepatan,
 serta harga yang wajar,
merupakan tuntutan utama para wisatawan dalam menggunakan sarana dan
prasarana komunikasi. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan komunikasi dapat
dilakukan dengan mendata frekwensi terjadi "complain" (protes/ketidak
puasan) dari para pemakai. Namun demikian pada umumnya data seperti itu
tidak dapat diperoleh, walaupun harus dicari ke penyelenggara jasa
komunikasi, sehingga cara yang baik adalah dengan melakukan survai
langsung untuk mendapatkan data primair. Survai ini sudah barang tentu
memerlukan waktu cukup lama, karena harus mencakup sejumlah responden
dengan sebaran variasi yang mencukupi.
Seperti pada analisis kualitatif hotel, restoran, dan BPW/BPU, maka metoda
yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan statistik sederhana
(tabulasi frekewensi) data kualitatif dengan menggunakan skala "Lickert"
dirasakan cukup memadai untuk kebutuhan praktis analisis kualitafif sarana
dan prasarana komunikasi.
Jenis sarana dan prasarana komunikasi yang dipertukan sangat tergantung
pada jenis wisata yang ditawarkan dan segment wisatawan yang datang dan
diraih. Sebagai contoh adalah sarana dan prasarana komunikasi untuk wisata
resor dan rekreasi keluarga akan berbeda dengan wisata minat khusus seperti
arung jeram, naik gunung, eksplorasi goa, dan menembus hutan, demikian
puia komunikasi untuk wisata pedesaan. Meskipun demikian kebutuhan
sarana dan prasarana komunikasi untuk berbagai jenis wisata memiliki
kebutuhan yang relatif sama seperti telepon.

188. 141
Pada beberapa segmen wisatawan lebih senang berkomunikasi dengan
handphone mereka sendiri ataupun dengan perekaman melalui video,
sementara itu segmen wisatawan yang lain lebih senang menggunakan sarana
komunikasi melalui pos ataupu telepon umum seperti wartel dan telepon
umum.
9. Analisis Galeri Seni dan Toko Cenderamata
a. Analisis Kuantitatif
Art shop, toko souveneer, toko kerajinan, dan bahkan pengasong barang
cenderamata termasuk dalam kategori ini. Data yang umumnya tersedia
adalah mereka yang bergerak di bidang formal, sedangkan mereka yang
bergerak di bidang in formal, seperti pengasong dan pedagang kaki lima
sangat sukar didapatkan datanya, padahal kelompok ini sering berfungsi
sebagai salah satu sektor yang berada pada "barisan" paling depan dan
berhubungan langsung dengan para wisatawan. Kedua kelompok sangat
diperlukan oleh wisatawan, tetapi juga paling tidak disukai oleh para
wisatawan.
Kelompok pertama disukai oleh wisatawan, khususnya wisatawan man-
canegara karena dapat menyajikan barang yang lebih baik, dengan pelayanan
relatif lebih baik dan dapat membeli dalam jumlah yang besar; namun tidak
disukai karena selalu menaikkan harga barang untuk menutup komisi yang
diminta oleh para pramuwisata/operator perjalanan wisata. Kelompok kedua
disenangi karena menawarkan harga yang murah, khususnya untuk
wisatawan dengan uang yang sedikit, seperti wisatawan nusantara golongan
ke 1; namun tidak disukai karena cara menawarkan barang sangat
mengganggu wisatawan, dan harus dengan cara tawar-menawar yang "alot",
sehingga sering menghabiskan waktu dan mendapatkan barang yang tidak
memiliki kualitas sama sekali.
Perhitungan kebutuhan jumlah toko cenderamata dan galeri seni hanya dapat
dilakukan untuk kelompok pertama (formal) dengan membuat beberapa
asumsi/perkiraan, seperti :
 persentase jumlah wisatawan yang mengunjungi toko sindera mata dan
galeri seni,
 asumsi frekwensi kunjungan dalam satu hari,
 serta kapasitas toko.
Dengan memnggunakan rumus di bawah ini, kebutuhan jumlah toko condera
mata dan galeri seni dapat dihitung.

189. 142
Rumus Perhitungan Kebutuhan Galeri Seni dan Toko Cenderamata
JW x LoS x % WK x FK
X
1
=
Jumlah Galeri Seni dan
Toko Cenderamata365 KK
Dengan :
JW = jumlah wisatawan.
LoS = lama tinggal wisatawan.
365 = jumlah hari dalam satu tahun.
WK = dalah asumsi persentase jumlah wisatawan yang
mengunjungi toko cenderamata/galeri seni.
FK = asumsi frekwensi kunjungan dalam satu hari.
KK = asumsi kapasitas toko.
Jika hasil perhitungan dirasakan masih terlalu sedikit atau terlalu banyak,
maka asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dikoreksi,
hingga mendapatkan hasil perhitungan yang mendekati kebenaran.
b. Analisis Kualitatif
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa analisis terhadap kelompok
informal pengasong dan kaki lima barang kerajinan dan cenderamata
dirasakan sangat sukar, karena akan menyangkut berbagai aspek terutama
sosial ekonomi masyarakat/pedagang asongan dan kaki lima.
Pada umumnya para pedagang ini menawarkan dagangannya langsung ke
wisatawan yang ada di daya tarik wisata ataupun restoran. Jumlah pedagang
yang diperlukan sangat tergantung pada "daya dukung" (carrying capacity)
daya tarik wisata dalam menampung kegiatan informal ini. Perhitungan daya
dukung tersebut pada umumnya tidak dapat dilakukan secara kuantitatif; oleh
karena itu untuk melihat daya dukung suatu daya tarik wisata khususnya
berkaitan dengan jumlah pedagang sektor informal ini mencukupi, perlu
dilakukan survai langsung tertiadap para wisatawan yang sedang berkunjung
untuk mendapatkan data kualitatif. Masalah yang perlu ditanyakan kepada
para wisatawan berkaitan dengan keberadaan pedagang sektor informal,
khususnya mengenai jumlah, macam, dan tingkat "gangguan" yang
ditimbulkan oleh para pedagang.
Jika hasil survai menyatakan pada umumnya merasa terganggu dengan
kehadiran para pedagang sektor informal ini, maka pada dasarnya daya
dukung lingkungan telah dilampaui, sehingga perlu dilakukan upaya

190. 143
mereduksi jumlah, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang di tawarkan
oleh para pedagang.
Analisis kualitastis juga diperlukan terhadap toko cenderamata dan galeri seni,
khsuusnya berkaitan dengan kualitas dan profesionalisme pelayanan dan
penyediaan barang. jaminan terhadap kualitas barang merupakan tolok ukur
utama di samping harga yang pasti dan pantas. Demikian pula kemampuan
memberi pelayanan puma jual seperti pengepakan/pembungkusan,
pengiriman, dan jaminan selama dalam pengiriman. Penataan barang yang
dijual serta sirkulasi pembeli nampaknya salah satu tolok ukur yang pantas
untuk diterapkan mengingat barang kerajinan, cenderamata, dan tentu saja
barang seni memerlukan penataan yang menarik dan artistik agar
meningkatkan nilai estetika dan pada akhirnya mampu meningkatkan nilai
jual.
Hasil survai kualitatif melalui penerapan skala "Lickert" dan analisis statistik
sederhana (tabulasi frekwensi) dapat membantu dalam mengambil keputusan
atas penilaian terhadap kualitas pelayanan dan profesionalisme toko
cenderamata dan galeri seni. Jika hasilnya cenderung negatif/rendati, maka
perlu ada tindak lanjut segera agar dapat mempertahankan kesinambungan
kualitas pariwisata.
10. Analisis Perkembangan Bank dan Penukaran Uang
Fasilitas ini bukan hanya untuk melayani kegiatan pariwisata, tetapi juga terutama
perdagangan dan industri, khususnya perbankan. Bahkan terdapat dalam beberapa
kota fasilitas bank sangat diperlukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Oleh karena
itu analisis pariwisata terhadap fasilitas bank dan penukaran uang hanya terbatas
pada tingkat distribusi ketersediaan bank, kepercayaan yang dimiliki oleh bank, dan
profesionalisme dalam arti ketepatan dan kecepatan pelayanan baik bank maupun
tempat penukaran uang.
Dengan demikian jumlah penduduk, frekwensi kegiatan perdagangan, industri dan
pendidikan yang memerlukan jasa pelayanan bank merupakan variabel yang harus
diketahui untuk menghitung jumlah dan kapasitas transaksi fasilitas bank.
Dalam dunia pariwisata, tempat penukaran uang barang kali lebih penting dari pada
bank, karena mereka tidak memerlukan penyimpanan uang ataupun pengambilan
dan pengiriman meiatui bank, tetapi lebih pada kebutuhan penukaran uang asing
dan traveler check.

191. 144
11. Analisis Aksesibilitas
Analisis aksesibilitas dibagi dalam dua kelompok/area, yaitu aksesibilitas menuju
dan ke luar dari daerah tujuan wisata, seperti transportasi udara, darat dan
laut/feri. Area yang kedua adalah aksesibilitas perpindahan/pergerakan wisatawan
dari satu daya tarik wisata ke daya tarik wisata yang lain di dalam daerah tujuan
wisata, yang pada umumnya berupa transportasi darat seperti bus, angkutan kota,
taksi, dan angkutan tradisional (andong, becak, becak motor, kuda); transportasi air
seperti perahu motor, perahu dayung, getek, hovercraft. Transportasi udara dalam
area yang kedua barangkali akan terjadi jika antara satu daya tarik wisata dengan
daya tarik wisata yang lain dipisahkan oleh area yang luas, sehingga jika ditempuh
dengan angkutan darat akan memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak layak
ditawarkan kepada wisatawan, sementara itu daya tarik wisata yang ditawarkan
memiliki kualitas yang sangat mudah "dijual".
a. Sarana dan Prasarana Transportasi Udara
Analisis kuantitatif kebutuhan angkutan udara didasarkan pada kebutuhan
jumlah tempat duduk (seats), jalur dan frekwensi penerbangan, yang dihitung
berdasar jumlah wisatawan yang membutuhkan jasa angkutan udara. Rumus
berikut dapat digunakan untuk menghitung jumlah tempat duduk yang harus
disediakan oleh angkutan udara.
Rumus Perhitungan Jumlah Tempat Duduk Angkutan Udara
JW x % WU
=
Jumlah Tempat Duduk
Angkutan Udara per Hari365
Dengan :
JW = jumlah wisatawan.
365 = jumlah hari dalam satu tahun.
WU = asumsi persentase jumlah wisatawan yang menggunakan jasa
angkutan udara.
Kapasitas bandar udara tergantung pada pertimbangan lingkungan dan lokasi
bandar udara. Kapasitas bandar udara dapat dihitung berdasarkan atas jumlah
tempat duduk yang harus disediakan dalam penerbangan dan
jumlah/frekwensi penerbangan yang dapat disediakan. Khusus mengenai
frekwensi penerbangan, pertimbangan lingkungan menjadi salah satu
persyratan utama. Sebagai contoh jika bandar udara "berdekatan" dengan
lingkungan permukiman dan fasilitas pendidikan, yang pada umumnya tidak
dilengkapi dengan peralatan peredam suara/noise, sementara itu frekwensi

192. 145
penerbangan mencapai 24 kali datang dan pergi dalam satu hari dengan
periode operasi bandara selama 15 jam dari jam 06:00 pagi sampai dengan
21:00 malam hari, maka akan terjadi kegiatan penerbangan/pendaratan
setiap 37 menit. Hal ini berarti terjadi gangguan pendengaran sebanyak 10 kali
dalam waktu periode sekolah setiap hari, dengan rata-rata setiap gangguan
selama 60 ssmpai dengan 120 detik, atau selama kurang lebih 20 menit dalam
satu hari (periode sekolah per hari). Hal ini akan sangat terasa jika pesawat
yang digunakan bermesin jet.
Dengan demikian untuk mengurangi gangguan ini, maka harus dikurangi
jumlah frekwensi penerbangan; tetapi karena jumlah tempat duduk yang
harus disediakan banyak, maka diperlukan pesawat yang dapat mengangkut
banyak penumpang, yang berarti kapasitas landasan menjadi syarat
berikutnya.
Analisis kualitatif yang terutama harus dilakukan adalah berkaitan dengan
keselamatan penerbangan, yang berarti keselamatan penumpang, meskipun
lapangan terbang dan penerbangannya masih perintis. Peralatan pengatur
lalu lintas udara, komunikasi udara, pendeteksi cuaca, kapasitas landasan,
asuransi penerbangan, penanganan keadaan darurat di dalam pesawat, di
bandara, dan selama perjalanan menjadi persyaratan pokok penerbangan.
Selain itu bagi para penumpang khususnya wisatawan. ketepatan jadwal
keberangkatan dan kedatangan, kepastian perolehan tempat duduk,
kemudahan mendapat informasi dan tiket pesawat, serta kelancaran dan
kenyamanan pelayanan selama penerbangan dan ketika berada di bandara
merupakan persyaratan selanjutnya.
Jika suatu bandar udara tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif
tersebut, maka kulaitas dan kinerja bandara tidak dapat diandalkan untuk
melayani penumpang, khususnys para wisatawan, dan lebih khusus lagi bagi
wisatawan asing yang sangat menuntut adanya kepastian dan keselamatan;
kecuali mereka (wisatawan) yang menyenangi tantangan dan petualangan
berbahaya seperti para wisatawan minat khusus tertentu.
b. Sarana dan Prasarana Angutan Darat Kereta Api
Pada prinsipnya analisis terhadap sarana dan prasarana angkutan darat kereta
api tidak berbeda dengan angkutan udara, baik kualitatif maupun kuantitatif.
Penyediaan angkutan darat kereta api dengan variasi kelas pelayanan
nampaknya perlu dipertimbangkan cukup masak, karena kereta api telah
dikenai sebagai angkutan darat yang relatif lebih murah, dan bahkan paling
murah. Kesesuaian antara harga tiket dan kualitas pelayanan merupakan tolok

193. 146
ukur kualitatif yang mampu membedakan kelas pelayanan tersebut. Salah
satu hal yang perlu dikembangkan adalah pembedaan pelayanan ketika masih
distasiun kereta api. Sampai dengan saat ini masih dirasakan kurang kelihatan
adanya pembedaan kelas pelayanan. Barangkali hal ini disebabkan oleh
rancangan stasiun kereta api pada umumnya peninggalan jaman kolonial
Belanda, kecuali stasiun kereta api Gambir di Jakarta, yang sudah barang
tentu belum ada konsep pembedaan pelayanan seperti yang dituntut pada
saat ini.
c. Sarana dan Prasarana Angutan Jalan Raya
Analisis kuantitatif sarana dan prasarana angkutan jalan raya khususnya bis
tidak berbeda dengan analisis pada sarana dan prasarana angkutan udara
maupun angkutan darat kereta api. Perhitungan kebutuhan jumlah tempat
duduk yang diperlukan dapat menggunakan rumus yang sama dan asumsi
terhadap komponen yang sama. Persyaratan kualitatif pada sarana dan
prasarana angkutan darat bis lebih banyak berorientasi pada jaminan
keselamatan selama perjalanan, karena menyangkut sistem lalu lintas, kondisi
dan perilaku angkutan umum yang lain dan angkutan pribadi, dan
sistem/kualitas jaringan jalan.
Jaminan asuransi dirasakan tidak cukup, karena jaminan ini hanya mengatur
penggantian kerugian ketika terjadi kecelakaan, dalam arti ketika keselamatan
penumpang telah direnggut; sementara itu jaminan selama perjalanan
terhadap rasa takut, was-was, kawatir, dan bahkan tertekan/stress tidak
pemah ada asuransi yang menjamin, kecuali sistem lalu lintas jalan raya telah
sempurna. Perusahaan angkutan bis kemungkinan telah berusaha
meningkatkan pelayanan untuk mengurangi resiko kecelakaan, meningkatkan
kenyamanan selama dalam perjalanan dengan memberi fasilitas AC dan
hiburan musik ataupun video; namun demikian situasi di luar kapasitas
mereka tetap tidak dapat dijamin oleh perusahaan angkutan bis.
Dengan demikian, jika angkutan darat kereta api lebih banyak berharap pada
perusahaan kereta api dalam hal ini PT KAI; maka angkutan darat bis tidak
dapat berharap hanya pada para pengusaha angkutan bis, tetapi juga kepada
DLLAJ, ORGANDA, Polisi lalulintas, Ditjen Prasarana Wilayah - Departemen PU,
dan perilaku masyarakat dalam menggunakan kendaraan. Oleh karena itu
koordinasi yang konsisten di antara instansi dan institusi tersebut merupakan
faktor yang perlu dibahas dalam analisis kualitatif sarana dan prasarana
angkutan jalan raya, termasuk didalamnya pendidikan berlalulintas yang baik
dan benar.

194. 147
d. Angkutan Laut, Sungai dan Feri
Analisis terhadap ketiga jenis sarana dan prasarana ini, laut. sungai, dan feri
pada dasarnya tidak berbeda dari kedua sarana dan prasarana yang telah
diuraikan sebelumnya. Perhitungan kebutuhan jumlah tempat duduk yang
harus disediakan dapat menggunakan rumus yang sama dan dengan asumsi
terhadap kompone yang sama. Mirip dengan analisis kualitatif terhadap
sarana dan prasarana angkutan udara, kebutuhan akan keselamatan
perjalanan perlu dilengkapi alat komunikasi, alat deteksi cuaca, navigasi,
pengatasan keadaan darurat, dan jaminan asuransi. Kebersihan lingkungan,
kesehatan lingkungan, kelancaran menurunkan dan menaikkan penumpang
dengan aman, serta jumlah penumpang yang sesuai kapasitas maksimal yang
disyaratkan merupakan jaminan yang perlu diterapkan oleh pengusaha sarana
angkutan laut.
e. Sarana Angkutan Wisata
Sarana ini dapat berupa bis angkutan darat baik bis besar maupun bis kecil, bis
air, motor boat, taksi, kendaraan tradisionil seperti andong, becak, motor
becak, dan sepeda motor seita mobil yang disewakan. Termasuk dalam jenis
angkutan wisata ini adalah pesawat terbang khusus yang digunakan untuk
"tour wisata". Jumlah tempat duduk yang disediakan sangat tergantung pada
jumlah wisatawan yang mengambil paket perjalanan wisata ataupun
perjalanan individu, sehingga perhitungan yang dapat dilakukan sangat kasar.
Oleh karena itu penghitungan kebutuhan tempat duduk sarana angkutan
wisata diserahkan kepada kepekaan para pengusaha angkutan wisata,
khususnya berkaitan dengan jenis kendaraan dan kapasitas yang akan
disediakan.
Dengan beberapa asumsi seperti : LoS, jumlah wisatawan yang menggunakan
angkutan wisata, maka rumus yang sama dapat digunakan untuk menghitung
kebutuhan tempat duduk bagi kendaraan wisata.
Rumus Penghitungan Kebutuhan Tempat Duduk Kendaraan Angkutan Wisata
JW x % WU x LoS
=
Jumlah Tempat Duduk
Angkutan Wisata per Hari365
Dengan :
JW = jumlah wisatawan.
365 = jumlah hari dalam satu tahun.

195. 148
WU = asumsi persentase jumlah wisatawan yang menggunakan jasa
angkutan wisata.
LoS = lama tinggal wisatawan.
Pendayagunaan kendaraan tradisionil dapat mengembangkan keterlibatan
masyarakat umum dalam kegiatan kepariwisataan, dan dengan sendirinya
dapat memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan dan meratakan
pendapatan masyarakat. Jenis wisatawan yang kemungkinan banyak
menggunakan jenis kendaraan ini tentu saja bukan wisatawan dalam
rombongan yang terprogram dan jumlah yang besar (mass tourism),
malainkan wisatawan individu atau wisatawan independen, yaitu wisatawan
yang tidak membeli paket perjalanan wisata dan negara asal.
12. Analisis Paket Perjalanan Wisata
Paket perjalanan wisata tidak dirasakan secara langsung berkaitan dengan
komponen produk wisata, khususnya berkaitan dengan definisi mengenai produk
pariwisata. Paket perjalanan wisata merupakan turunan/derivasi/pengembangan
dan daya tarik wisata; artinya dengan teridentifikasinya daya tarik wisata, maka
para industriawan pariwisata diharap memeiliki kemampuan untuk mengem-
bangkan paket wisata, sehingga daya tarik wisata dapat lebih aksesibel. Bagi daya
tarik wisata yang kurang menarik akan dapat tertarik karena berada/dimasukkan ke
dalam paket wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata yang potensial.
Paket wisata dapat disusun dalam beberapa tema yang dapat menggambarkan
adanya "selling point" yang mampu menarik wisatawan untuk mengambil paket
tersebut. Beberapa contoh mengenai tema paket wisata misalnya :
 old city tour,
 river banks tour,
 traditional "kampong" tour,
 lava volcano tour,
 fascinating handicraft tour,
 kraton and the family tour,
 tropical farm village tour,
 dan sebagainya.
Jika jarak antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lain cukup jauh,
maka paket wisata harus mempertimbangkan lama perjalanan dari satu daya tarik
wisata ke daya tarik wisata berikutnya. Tidak ada rumus yang baku, tetapi 2 jam
dirasakan sebagai lama perjalanan maksimal di antara daya tarik wisata, sehingga
wisatawan dapat :
 beristirahat di daya tarik wisata,

196. 149
 pergi ke toilet,
 mencari makanan kecil,
 dan sebagainya.
Di samping itu rute perjalanan wisata dalam paket wisata diharapkan tidak
menimbulkan kebosanan, misalnya antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik
wisata yang lain ditemukan "pemandangan" yang selalu sama. Setiap langkah
perjalanan wisatawan diharapkan menciptakan kekayaan pengalaman, dan bukan
sebaliknya, baik berupa :
 pemandangan,
 atmosfir,
 bau,
 cahaya,
 suara, maupun
 nuansa.
13. Analisis Kebutuhan Pengembangan Informasi dan Sistem Informasi
Informasi dan sistem Informasi pariwisata merupakan bagian dari komponen
produk pariwisata karena komponen ini justru marupakan alat terdepan yang dapat
ditangkap, diterima, dan ditindak lanjuti oleh para wisatawan. Informasi yang
menyesatkan seperti misalnya tidak lengkap, tidak sesuai dengan kenyataan, susah
diperoleh akan menimbulkan akibat yang kurang menyenangkan bagi
perkembangan pariwisata. Perlu dipahami di sini bahwa informasi tidak sama
dengan iklan, melainkan keterangan dan data yang terkait dengan pariwisata. Oleh
karena itu informasi akan menceritakan sesuatu secara jujur dan apa adanya,
artinya sesuatu yang baik akan dikatakan baik sedangkan yang jelek dikatakan jelek,
sementara iklan selalu menceritakan hal-hal yang baik-baik saja. Hal ini perlu
dipahami, karena wisatawan memerlukan informasi yang sebenar-benarnya dan
sejujur-jujurnya agar mereka dapat merencanakan perjalanan sebaik-baiknya
dengan perhitungan yang secermat-cermatnya.
Sebagai contoh adalah daya tarik wisata puncak Gunung Merapi di Yogyakarta/Jawa
Tengah. Gunung ini sangat berbahaya karena termasuk gunung yang aktif, sehingga
para wisatawan yang menaiki puncak gunung harus selalu memperhatikan rambu-
rambu larangan dan peringatan yang ada dalam buku informasi, di samping mencari
hal hal yang menarik dan unik. Contoh lain adalah perjalanan menuju ke suatu daya
tarik wisata yang barangkali kurang nyaman karena sarana dan prasarana
transportasi belum baik, sementara daya tarik wisata menjanjikan aktivitas yang
baik. Informasi semacam itu perlu disampaikan secara jujur kapada para calon

197. 150
wisatawan. agar mereka tidak terjebak masalah yang tidak diperkirakan dalam
rencana perjalanan.
Sistem informasi merupakan suatu rangkaian informasi dari berbagai macam
sumber dan komponen informasi yang dapat diakses dari berbagai media secara
mudah. Substansi informasi yang ada di dalam sistem informasi merupakan suatu
rangkaian yang dapat saling berkait atau tidak.
Di dalam pariwisata dikenal dua jenis sistem informasi, yaitu :
 Sistem Informasi Pariwisata (SIP), dan
 Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata (SIPS).
Sistem Informasi Pariwisata (SIP) adalah sistem informasi yang ditujukan kepada
para wisatawan. Dengan demikian konsumen yang dapat dan akan mengakses
adalah wisatawan. Syarat SIP adalah sederhana, "singkat", jelas, jujur dan up to
date. Materi yang tercantum di dalam SIP antara lain keterangan mengenai semua
komponen produk pariwisata berikut penjelasan mengenai : tarif/harga, cara
memperoleh, dan keterangan kualitas.
Sistem yang kedua adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan
Pariwisata (SIPS), yaitu sistem informasi yang ditujukan kepada para perencana,
pengelola dan manajer pariwisata. Syarat SIPS adalah komprehensif, aksesible,
interaktif, jelas, tidak direkayasa, dan up to date. Materi yang ada di dalam SIPS
antara lain berupa semua komponen pariwisata baik :
 produk,
 SDM,
 manajemen,
 lingkungan hidup,
 hukum,
 dan perundang-undangan,
 maupun pemasaran,
 pendapatan,
 dan investasi yang dilakukan dalam pariwisata.
Media informasi dapat meliputi media cetak seperti koran, majalah, buku panduan,
liflet, dan brosur, sedangkan media elektronik meliputi televisi, radio, video, laser
disc, internet, dan telepon. Jenis media informasi yang tidak kalah populernya
adalah media "mulut" manusia secara langsung. Dalam beberapa hal media ini
sangat efektif karena informasi yang dimiliki oleh seorang wisatawan yang pemah
berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata ditangkap secara sangat jujur (apa
adanya) dan terpercaya oleh orang lain/wisatawan lain. Dengan demikian tidak

198. 151
terdapat manipulasi informasi, kecuali sejumlah deviasi informasi, karena adanya
kesenjangan antara satu wisatawan dengan wisatawan yang lain.

199. 152
Lampiran K
Studi Kelayakan Untuk Proyek Pariwisata6
lr. Arif Wismadi
1. Pendahuluan
a. Kebutuhan Informasi Kelayakan Proyek
Proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan
dalam satu bentuk kegiatan dengan mempergunakan sumberdaya yang ada
untuk mendapatkan suatu manfaat (benefit).
Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah
memiliki peranan yang besar dalam melaksanakan proyek-proyek
pembangunan di bidang kepariwisataan. Keterlibatan pemerintah secara
langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan kepariwisataan menuntut dilakukannya analisis, evaluasi, dan
perhitungan yang cermat bagi setiap rencana proyek, sehingga proyek-proyek
tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat.
Dalam hubungan ini informasi kelayakan proyek berfungsi untuk :
1- Mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi
suatu proyek.
2- Menghindari pelaksanaan proyek yang tidak menguntungkan.
3- Mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada, sehingga
kita dapat memilih altematif proyek yang paling menguntungkan.
4- Menentukan prioritas investasi.
Untuk menentukan kelayakan proyek dibutuhkan informasi dan alat analisa
yang mampu memberikan suatu gambaran dalam pencapaian fungsi-fungsi di
atas Analisa dilakukan dengan menerapkan suatu metode penilaian proyek
yang dikenal sebagai :
 Penaksiran Proyek (Appraisal Project), atau
6
Bimbingan Teknis Perencanaan Program Kepariwisataan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pariwisata - Universitas Gajah Mada, 16 – 21 Oktober 2000.

200. 153
 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).
Penggunaan analisis biaya-manfaat ini akan dapat memberikan kinerja yang
baik dalam penyusunan, penulisan dan penentuan proyek-proyek yang
diusulkan, sehingga menghindarkan kemungkinan terjadinya salah penilaian
pada proyek-proyek yang sekilas terlihat layak namun sebenarnya bila
dianalisis lebih jauh menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan
keuntungan bersih yang bisa didapatkan.
b. Jenis-jenis Analisia Biaya-Manfaat
Analisis biaya manfaat telah diterapkan secara luas pada banyak negara.
Proses dalam analisis ini dilakukan dengan identifikasi, spesifikasi dan
penilaian/penafsiran seiuruh dampak yang mungkin terjadi ataupun yang
diharapkan dan suatu proyek. Dalam hal ini tidak semua dampak dari suatu
proyek dapat dikualifikasikan secara tepat kaitannya dengan besarnya
manfaat atau biaya yang diperlukan, seperti misalnya mengenai peningkatan
kualitas produk atau pelayanan.
Proyek dapat dikualifikasikan dengan tepat kaitannya dengan besarnya
manfaat atau biaya yang diperlukan. Metode analisis yang digunakan akan
lebih menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan dengan
menggunakan biaya yang minimal atau sering disebut dengan Analisis
Efektifitas Biaya atau Cost Effectiveness Analysis.
Berdasarkan atas investasi proyek, analisis biaya-manfaat dapat dibedakan
menjadi dua bagian, yaitu :
1- Investasi pribadi/swasta menggunakan analisis finansial.
2- Investasi pemerintah menggunakan analisis ekonomi.
Dalam analisis finansial, bila yang berkepentingan langsung dalam benefit dan
biaya proyek adalah individu atau swasta. Dalam hal ini yang dihitung benefit
adalah apa yang diperoteh oleh individu atau swasta yang menanarnkan
investasinya dalam proyek tersebut.
Analisis ekonomi adalah apabila yang berkepentingan langsung adalah
pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini yang dihitung
adalah seiuruh benefit yang terjadi dalam masyarakat sebagai hasil dari
proyek dan semua biaya yang terpakai, terlepas dari siapa saja yang
menikmati benefit dan siapa saja yang mengorbankan sumber-sumber
tersebut.

201. 154
c. Pemanfaatan Analisis Biaya-Manfaat
Penerapan analisis biaya-manfaat pada suatu perencanaan proyek yang
dilakukan secara sistematis akan memberikan beberapa manfaat, di
antaranya :
1- Analisis biaya-manfaat mendorong pelaksana proyek untuk bekerja
secara sistematis dalam mempersiapkan dan merencanakan proyek,
sehingga semua faktor yang terkait dengan perhitungan biaya dan
manfaat dapat diperhitungkan.
2- Sebagai dasar analisis biaya-manfaat, analisis finansial dapat
memberikan dampak gambaran pelaksanaan proyek dalam jangka
pendek maupun jangka panjang pada.
3- Dapat dipakai untuk mengestimasi tingkat keuntungan dan biaya suatu
proyek dengan menetapkan nilai-nilai berlaku.
4- Analisis biaya-manfaat dapat digunakan sebagai alat prediksi dan
identinkasi permasalahan yang mungkin akan timbul saat pelaksanaan
proyek.
5- Tanpa perencanaan analisis biaya-manfaat secara detail, tidak dapat
diketahu : dengan pasti kapan pinjaman harus diperpanjang atau
bahkan diberhentikan.
6- Analisis biaya-manfaat dapat memberikan gambaran yang jelas apakah
suatu proyek mampu mengalokasikan pinjaman secara efisien.
d. Struktur Penulisan Modul
Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang studi kelayakan
proyek untuk proyek pariwisata modul ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
1- Pendahuluan.
2- Kedudukan studi kelayakan dalam proses perencanaan.
3- Analisis finansial.
4- Analisis ekonomi.
5- Ekstemalitas.
2. Kedudukan Studi Kelayakan dalam Proses Perencanaan
Suatu proyek dimulai dengan munculnya gagasan pengusulan, yang kemudian
ditelaah lebih jauh motivasi dari gagasan pengusulan itu. Motivasi gagasan
pengusulan suatu proyek dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :
a. Gagasan yang motivasinya untuk mendapatkan keuntungan dari suatu
investasi bagi si investor, dan

202. 155
b. Gagasan yang motivasinya untuk manfaat atau kegunaan bagi masyarakat
banyak seperti tersedianya lapangan kerja, perbaikan kesehatan, peningkatan
kecerdasan, dan lain-lain.
Gambar K.1 menunjukkan enam tahapan dari suatu proyek.
a. Tahap Identifikasi
Tahap ini beberapa hal yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan
gagasan yang ada untuk diidentifikasi lebih lanjut. Beberapa faktor yang dapat
dijadikan pertimbangan di antaranya :
1- Skala prioritas gagasan proyek.
2- Gambaran umum manfaat proyek.
3- Ada tidaknya bantuan pemerintah bagi jenis proyek tersebut.
b. Tahap Formulasi
Tahap ini menitikberatkan pada prastudi kelayakan dengan meneliti sejauh
mana calon-calon proyek tersebut dapat dilaksanakan menurut kriteria teknis,
institusional, sosial dan ekstemalitas.
Gambar K.1 : Siklus Suatu Proyek
Gagasan suatu proyek Identifikasi
I
Evakluasi
VI
Formulasi
II
Operasi
V
Analisis
III
Implementasi
IV
Dengan pertimbangan keempat kriteria di atas, disusun studi kelayakan
proyek yang secara ideal akan berisi :
1- Ringkasan proyek.
2- Studi teknis.
3- Studi pemasaran.
4- Studi manajemen/organisasi.

203. 156
5- Studi finansial.
6- Studi sosial ekonomi.
c. Tahap Analisis
Tahap ini dilakukan dengan menyusun atau mengevaluasi laporan-laporan
studi keiayakan yang ada, guna memilih yang terbaik di antara berbagai
altematif yang ada dengan suatu kriteria tertentu. Bagian yang cukup penting
dalan tahap ini adaiah proses project selection, khusus-nya apabila proyek
yang diusulkan jumlahnya cukup banyak sementara dana yang tersedia
terbatas. Pada akhirnya melalui project selection hanya akan ada satu atau
beberapa proyek yang diimplementasikan.
d. Tahap Implementasi
Tahap ini lebih menekankan pada pengawasan pelaksanaan proyek agar
sesuai dengan final designnya.
e. Tahap Operasi
Pada tahap ini dipertimbangkan metode-metode pembuatan laporan atas
pelaksanaan operasi proyek. Laporan diperlukan untuk pelaksana-an tahap
berikutnya.
f. Tahap Evaluasi Hasil
Tahap ini merupakan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan dan operasi proyek,
berdasarkan laporan yang masuk pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini
dievaluasi antara rencana dan hasil yang dicapai.
Hasil evaluasi digunakan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan bagi proyek-
proyek berikutnya atau untuk mengembangkan gagasan baru dalam memilih
proyek-proyek baru.
3. Analisis Finansial
Dalam rangka mencari ukuran yang menyeluruh sebagai dasar dalam pe-
nerimaan/penolakan atau penjadwalan ulang suatu proyek, telah dikem-bangkan
berbagai cara pengukuran yang dinamakan kriteria investasi.
Tiap kriteria investasi didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang
dinikmati saat ini jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan tingkat kepuasan
yang akan dinikmati waktu kemudian.

204. 157
Perhitungan keiayakan proyek dilakukan dengan menerapkan beberapa metoda
untuk mendapatkan kriteria investasi sebagai berikut, yaitu :
a. Metode Benefit Cost Ratio (BCR).
b. Metode Net Present Value (NPV).
c. Metode Internal Rate of Return (IRR).
Perhitungan keiayakan dapat mengacu pada perbandingan antara kegiatan do
nothing dan kegiatan do something, sehingga diketahui keuntungan yang timbul
karena adanya pembangunan. Selain itu perhitungan yang dilakukan atas dasar
penyesuaian nilai Rupiah pada tahun dasar.
Tiga atau beberapa skenario tingkat bunga dapat disusun yang masing-masing
merefleksikan kondisi ekonomi makro. Hal tersebut adaiah tingkat bunga, misalnya
adalah sebesar 10%, 12% dan 15% per tahun. Jika wawasan perencanaannya yang
digunakan adalah 20 tahun maka selama umur tersebut, keuntungan yang
dihasilkan diharapkan dapat menutup biaya yang dikeluarkan.
a. Metode Benefit Cost Ratio (SCR)
Metode BCR secara ringkas membandingkan besarnya keuntungan dengan
biaya yang dikeluarkan pada akhir umur rencana. BCR dengan nilai lebih besar
dari 1 menunjukkan bahwa proyek/program pembangunan akan
menguntungkan, sebaliknya BCR kurang dari 1 menunjukkan bahwa proyek
tersebut tidak feasible. Perhitungan. biaya dan keuntungan dilakukan dengan
memberikan faktor diskon sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku.
b. Metode Net Present Value (NPV)
Net Present Value adalah selisih antara Present Value dari investasi dengan
nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan
datang. Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang
relevan.
Rumus :
o
n
t
t
t
I
K
CF
NPV 

 1 )1(
Di mana :
CFt = aliran kas pertahun pada periode t
lo = investasi awal pada tahun 0
K = suku bunga (discount rate)

205. 158
Kriteria penilaian;
 Jika NPV > 0, usulan proyek diterima
 Jika NPV < 0, usulan proyek ditolak
 Jika NPV = 0, nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima
ataupun ditolak.
c. Metode Internal Rate of Return (IRR)
Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai
sekarang dan cash flow yang diharapkan di masa datang, atau penerimaan
kas, dengan mengeluarkan investasi awal.
Rumus :
 

n
t
t
t
o
IRR
CF
I
1 )1(
di mana :
t = tahun ke t.
n = jumlah tahun.
lo = nitai investasi awal.
CF = arus kas bersih.
IRR = tingkat bunga yang dicari harganya.
Nilai IRR dapat dicari dengan cara coba-coba (trial and error). Caranya adalah
hitung nilai sekarang dan arus kas dan suatu investasi dengan menggunakan
suki bunga yang wajar, misalnya 10%, lalu bandingkan dengan biaya investasi,
jika nilai investasi lebih kecil, maka dicoba lagi dengan suku bunga yang lebih
tinggi. Demikian seterusnya sampai biaya investasi menjadi sama besar.
Sebaliknya, dengan suku bunga wajar tadi nilai investasi lebih besar, maka
dicoba lagi dengan suku bunga yang lebih rendah sampai mendapatkan nilai
investasi yang sama besar dengan nilai sekarang.
Kriteria Penilaian : jika IRR yang didapat ternyata lebih besar daripada rate of
return yang ditentukan maka investasi dapat diterima.
Rumus lain dari IRR dengan interpolasi adalah :
21
12
11
CC
PP
CPIRR



di mana :
P1 = tingkat bunga ke I

206. 159
P2 = tingkat bunga ke 2
C1 = NPV ke 1
C2 = NPV ke 2
4. Analisis Ekonomi
a. Perbedaan Analisis Finansial dan Analisis Ekonomi
Perhitungan manfaat dan biaya proyek pada dasarnya dapat dilakukan melalui
dua pendekatan, tergantung pada pihak yang berkepentingan tangsung dalam
proyek.
Suatu perhitungan dikategorikan pada analisis finansial, bila yang
berkepentingai langsung dalam benefit dan biaya proyek adalah individu atau
swasta. Dalam hal ini yang dihitung benefit adalah apa yang diperoleh oleh
individu atau swasta yang menanarnkan investasinya dalam proyek tersebut.
Sebaliknya suatu perhitungan dikategorikan pada analisis ekonomi, bila yang
berkepentingan langsung adalah pemerintah atau masyarakat secara
keseluruhan. Dalam hal ini yang dihitung adalah seluruh benefit yang terjadi
dalam masyarakat sebagai hasil dari proyek dan semua biaya yang terpakai,
terlepas dan siapa saja yang menikmati benefit dan siapa saja yang
mengorbankan sumber-sumber tersebut.
Analisa finansial dan analisa ekonomi dibedakan atas lima hal, yaitu : harga,
perhitungan pajak, subsidi, biaya investasi dan pelunasan pinjaman serta
bunga
1- Harga
Dalam analisis finansial, dipergunakan harga-harga pasar baik untuk
sumber-sumber yang digunakan dalam proyek maupun untuk output
yang diharapkan. Analisis ekonomi menggunakan harga-harga yang
disesuaikan sedemikian rupa untuk memberikan nilai yang sebenarnya
dan barang dan jasa tersebut (shadow prices atau accounting prices).
2- Pajak
Dalam analisis finansial, pajak adalah biaya yang dibayarkan pada
pemerintah, dengan kata lain pajak harus dikurangkan dari benefit.
Sebaliknya dalam analisis ekonomi, pajak merupakan transfer, yaitu
bagian dari benefit proyek yang diserahkan kepada pemerintah, jadi
tidak dikurangi dari benefit.

207. 160
3- Subsidi
Subsidi adalah transfer kebalikan dari pajak. Dalam analisis finansial,
penerimaan subsidi merupakan pengurangan biaya yang harus
ditanggung oleh pemilik proyek. Oleh karenanya subsidi mengurangi
biaya.
Dalam analisis ekonomi, subsidi dianggap sebagai sumber-sumber yang
dialihkan dari masyarakat untuk digunakan dalam proyek. Oleh karena
itu subsidi yang diterima proyek merupakan beban masyarakat,
sehingga dari segi perhitungan ekonomi tidak mengurangi biaya.
4- Biaya Investasi dan Pelunasan Pinjaman
Dalam analisis finansial, yang tergolong biaya investasi pada tahap
permulaan proyek hanyalah yang dibiayai oleh modal saham si penanam
modal itu sendiri. Bagian investasi yang dibiayai dengan modal
pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak dianggap biaya
pada saat dikeluarkannya, sebab pengeluaran modal milik pihak lain
tidak merupakan beban dari segi penanam moda swasta. Di lain pihak,
yang menjadi beban penanam modal adalah arus pelunasan pinjaman
tersebut beserta bunganya pada tahap produksi nanti.
Dalam analisis ekonomi, dengan satu pengecualian, seluruh biaya
investasi, apakah dibiayai dengan modal yang dihimpun dari dalam
maupun luar negeri, dengan modal saham maupun pinjaman, dianggap
sebagai biaya proyek pada saat dikeluarkannya. Jadi, pelunasan
pinjaman yang digunakan untuk membiayai sebagian investasi itu
diabaikan dalam perhitungan biaya ekonomi, demi menghindar
perhitungan ganda (double counting). Pengecualian hanya terdapat bila
bagian investasi dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang boleh
dipakai untuk proyek lain andaikata proyek tersebut tidak jadi
dilaksanakan. Sama halnya dalam perhitungan analisis finansiat, biaya
pinjaman luar negeri yang diperuntukkan hanya untuk proyek
termaksud diperhitungkan berupa arus pelunasan pinjaman tersebut.
5- Bunga
Seperti halnya dalam biaya investasi, dalam analisis finansial bunga atas
pinjaman dan dalam dan luar negeri merupakan biaya proyek. (Bunga
atas modal sendiri, berarti modal bukan pinjaman, yang ditanamkan

208. 161
dalam proyek dianggap bagian dan benefit yang diterima oleh si
penanam modal atau investor modal tersebut).
Dalam analisis ekonomi, bunga atas pinjaman dalam negeri tidak
dimasukkan dalam biaya, modal sudah dianggap sebagai modal
masyarakat dan oleh sebab itu, bunganyapun dianggap bagian dan
benefit. Dalam analisis ekonomi, biaya yang dihitung adalah biaya
investasi pada waktu investasi itu dilaksanakan. Pembayaran bunga dari
pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan hanyalah tranfer
payments dari satu pihak ke pihak lain.
b. Mengenali Pengambil Keputusan
Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam proses
studi kelayakan. Keputusan untuk diterima atau ditolaknya suatu proyek
menjadi bagian yang penting dalam proses pembangunan. Akibat keterbasan
sumber daya sejumlah proyek mungkin tidak dapat diimplementasikan
meskipun dari segi kelayakan finansial maupun ekonomi dinyatakan layak.
1- Pengertian dan Tujuan Pengambilan Keputusan
Gagasan pokok dari keputusan adalah bahwa keputusan merupakan
hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu dari beberapa
altematif yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah.
Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan
sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta
dan penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan
pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan
yang tepat.
Tujuan dari pengambilan keputusan adalah memastikan agar tujuan
pembangunan dicapai dengan efektif dan efisien tanpa hambatan yang
berarti.
2- Faktor-faktor Pengambilan Keputusan
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang pengambil keputusan
dalam pengambilan keputusan. Tiga faktor utama yang sangat
mempengaruhi pengambil keputusan yang masing-masing dengan
penjelasannya adalah sebagai berikut :

209. 162
a- Kondisi Internal dan Ekstemal
Kondisi internal antara lain meliputi ketersediaan dana, kualitas
SDM, peralatan yang dimiliki, struktur organisasi, sistem informasi
dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat menjadi kekuatan atau
bahkan dapat menjadi faktor penghambat yang cukup besar.
Lingkungan ekstemal yang sangat mempengaruhi pengambilan
keputusan di antaranya adalah faktor sosial, ekonomi, politik,
hukum, budaya masyarakat dan lain-lain. Faktor-faktor internal
dan ekstemal saling terkait dan saling mempengaruhl ini harus
menjadi bohan dasar acuan dalam pengambilan keputusan.
b- Ketersediaan Informasi
Kualitas dan kuantitas masalah-masalah yang harus dicarikan jalan
ke luar atau pemecahannya sangat bervariasi, namun harus
diselesaikan dengan urutan prioritasnya untuk mencapai hasil
yang maksimal. Minimnya informasi dan tingkat akurasinya,
menyebabkan makin tingginya resiko kesalahan dalam
pengambilan keputusan.
c- Ketrampilan Pengambilan Keputusan
Ketrampilan pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh
sumber daya manusia dan pengambil keputusan itu sendiri,
tingkat intelegensi, kapasitas, kapabititas, rasa tanggung jawab
merupakan faktor utama dalam hal ini.
3- Dasar Pengambilan Keputusan
Tahapan proses serta hasil pengambilan keputusan memiliki relativitas
yang sangat subyektif. Namun secara umum langkah-langkah
pengambilan keputusan dapat diketompokkan dalam 7 (tujuh) faktor
utama, yaitu :
a- Pemahaman Masalah dan Latar Belakang Timbulnya Masalah
Suatu kondisi telah dinyatakan suatu masalah, namun berdasar
latar belakang dan hasil amatan hal tersebut bukan merupakan
suatu masalah apabila dapat diidentifikasi latar belakang
masalahnya. Berikut adalah suatu contoh dan gambaran di atas :

210. 163
Telah terjadi pembengkakan dalam biaya promosi dari suatu
daya tarik wisata, namun tingkat kunjungan wisata
menunjukkan kencenderungan yang menurun. Timbul suatu
masalah yang cukup serius dalam hal ini, namun apabila
dipahami latar belakangnya, dalam teori pemasaran dikenal
adanya siklus hidup pemasaran atau product life cycle di
mana suatu produk, baik barang atau jasa jika telah sampai
pada sikius menurun menuju titik kematian atau deadline
berapapun besar dana promosi dan usaha yang dikeluarkan
untuk meningkatkan kunjungan wisata akan sia-sia.
Dalam hal ini pengambit keputusan dapat melakukan improvisasi
terhadap masalah yang timbul, misalnya mengalihkan dana
promosi untuk dialokasikan dalam kegiatan dan bentuk yang lain.
b- Resiko Masalah
Resiko yang harus diterima dapat diperhitungan dan dianalisa
secara lebih dalam jika dalam suatu pengambilan keputusan
terhadap suatu masalah tidak ditangani secara benar. Dalam suatu
kondisi pengambilan keputusan dapat timbul resiko apabila
altemafif pemecahan masalah merupakan altematif terbaik di
antara altematif-alternatif lain yang sangat buruk.
c- Rumusan Masalah
Permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusannya
dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, membatasi,
menspesialisasi dan mengklasifikasikan masalah, sehingga
keputusan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik oleh
pelaksana keputusan.
d- Penerapan Metode Ilmiah Dalam Pengambilan Keputusan
Penerapan metode pengambilan keputusan dilakukan tahapan-
tahapan yang runut dan dengan dibantu alat-alat ilmiah pengambil
keputusan seperti cara pengumpulan data dengan metode
statistika dan analisis memakai teori yang relevan, dan lain-lain.
e- Keterlibatan Positif Pelaksana
Keterlibatan pelaksana dalam pengambilan keputusan, akan
menimbulkan nilai-nilai positif dalam kualitas dan bobot

211. 164
keputusan. Pelaksanaan keputusan akan lebih tepat sasaran
karena pelaksana juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
f- Kepercayaan Terhadap Keputusan
Kepercayaan terhadap keputusan yang telah diambil mutlak
diperlukan agar keputusan dapat dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh. Kepercayaan terhadap keputusan didasari dengan hal-
hal yang terkait dalam proses pengambilan keputusan.
g- Penilaian Keputusan
Keputusan yang telah dibuat dan dilaksanakan bukan merupakan
hal mutlak dalam penyelesaian suatu masalah. Keputusan harus
dinilai, dianalisa, bahkan diubah jika diperlukan guna mencapai
target sasaran dan hasil yang lebih maksimal.
4- Model Keputusan
Model keputusan diterapkan untuk memberikan gambaran tentang
kemungkinan yang timbul serta informasi dan asumsi-asumsinya,
sehingga dengan model keputusan dapat diketahui secara lebih jelas
keadaan, kondisi, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.
Model dalam analisis dimanfaatkan untuk :
a- Mengetahui hubungan antara masalah yang dipecahkan dan
unsur-unsur terkait.
b- Mengetahui hubungan antar unsur.
c- Merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar unsur.
Model yang banyak dipakai dalam proses pengambilan, dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
a- Model Matematika
Model ini banyak dipakai dalam pengambilan keputusan, aplikasi
yang banyak digunakan misalnya adalah linear programming.
b- Model Simulasi Komputer
Model ini merupakan simulasi atau tiruan dan kasus yang
sesungguhnya, dengan input dan berbagai kondisi yang ada,
pemecahan masalah yang dihasilkan oleh model simulasi

212. 165
komputer kemudian dapat diterapkan pada wahana yang
sesungguhnya.
c- Model Permainan Operasional
Pada model ini manusia berperan sebagai unsur pengambil
keputusan, sedangkan wahananya dapat berupa komputer yang
menjikan masalahnya.
d- Model Verbal
Adalah model keputusan berdasarkan analogi. dan analogi ini
dibuat dalil yang kemudian diterapkan untuk pengambilan
keputusan non-kuantitafrf.
e- Modek Fisik
Model ini merupakan serangkain keputusan dalam program
pembangunan dan pengembangan, baik fisik maupun jasa yang
cukup kompleks. Dengan dukungan beberapa metode seperti
misalnya PERT (Program Evaluation Review Technique) dan CPM
(Critical Path Method) para pengambil keputusan banyak
terbantu.
c. Manfaat Langsung dan Tidak Langsung
Pariwisata termasuk ke dalam sektor yang produktif di mana kegiatan
pariwisata akan menciptakan suatu proses produksi yang selanjutnya akan
menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang atau jasa. Hal ini akan
mendatangkan penghasilan berupa uang dalam masyarakat.
Pengaruh ekonomi atas pebangunan kepariwisataan dikelompokkan atas
pengaruh langsung serta pengaruh tak langsung, yaitu lewat efek pengganda
seperti dari pengeluaran wisatawan atau lingkaran pendapatan konsumsi (the
income consumption circle). Kegiatan pariwisata selain menciptakan kegiatan
lain juga menghasilkan pendapatan bagi pemerintah lewat pajak, retribusi dan
devisa.
1- Manfaat Terukur
Manfaat yang bersifat tangible terdiri atas manfaat langsung yang
berupa pendapatan negara seperti pajak, retribusi dan lain-lain serta
manfaat yang diperoleh masyarakat lewat pengeluaran wisatawan.

213. 166
Pembangunan kepariwisataan akan mampu menciptakan berbagai
aktivitas ekonomi dalam bentuk kewirausahaan, seperti munculnya para
penyewa perahu baik tradisional maupun speed boat, penyewa sepeda
motor, munculnya para pedagang Cenderamata, munculnya para
pengelola penginapan, restoran, tempat hiburan dan sebagainya.
Manfaat terukur lain adalah peningkatan pendapatan dan berbagai
retribusi seperti retribusi masuk kawasan wisata, retribusi parkir dan
kebersihan.
2- Manfaat Tidak Terukur (Intangible)
Manfaat intangible merupakan manfaat yang timbul dari pembangunan
kepariwisataan, namun sukar dihitung dengan uang atau satuan
moneter. Manfaat intangible, misalnya perasaan bangga masyarakat
setempat, kesempatan kerja masyarakat sekitar, peningkatan keindahan
lingkungan dan lain-lain.
d. Penetapan Biaya dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Dalam analisis finansial penetapan biaya didasarkan pada harga-harga pasar
sedangkan daiam analisis ekonomi dan sosial digunakan shadow prices yang
didasarkan pada opportunity cost.
Sebagai contoh, pemerintah mempunyai 10 rencana proyek yang disebabkan
karena keterbatasan sumber daya harus dilaksanakan dalam beberapa tahap
sesuai dengan tingkat keuntungan yang dihasilkan. Opportunity cost daiam
investasi proyek tersebut adalah benefit yang dikorbankan dari proyek
terakhir yang diimplementasikan, yang apabila tersedia sumberdaya cukup
sebenarnya pada tahun pertama sudah menghasilkan keuntungan. Beberapa
opportunity cost dapat berupa : modal, tanah bahan mentah, tenaga kerja,
pelunasan utang dan bunga, penyusutan, sunk cost, salvage value dan
negative externalities.
5. Eksternalitas
Hasil-hasil tidak langsung dan akibat sampingan proyek dinamakan eksternalitas.
Eksternalitas dapat bersifat positif (memberikan tambahan manfaat) dan dapat
bersifat negatif (mengakibatkan kerugian masyarakat). Keduanya sukar dihitung dan
dimasukkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek, akan tetapi perlu
dipertimbangkan dalam penentuan/pemilihan proyek.

214. 167
a. Dampak Lingkungan
Analisis Dampak Lingkungan sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju
sejak tahun 1970 (Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact
Assesment disingkat EIA). Analisis dampak lingkungan (ANDAL) adalah kajian
secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang
direncanakan, sedangkan analisis mengenai mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses
pengambilan putusan.
Di Indonesia penerapan AMDAL telah diatur dalam perundangan yang dapat
dijumpai pada tingkat nasional, sektoral maupun regional/daerah. Peraturan
Pemerintah Rl nomor 51 tahun 19S3 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup
nomor KEP-10/IVIENLH/3/1994 dalam salah satu butirnya adalah mengenai
jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
AMDAL adalah suatu proyek bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri,
namun merupakan bagian proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting,
menyeluruh dan utuh dan proyek dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat
dipakai datam rangka pengelolaan dan pemantauan proyek dan
lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar.
Beberapa peran AMDAL adalah :
1- Peran AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan
Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah
disusun rencana pengelolaan lingkungan, yang sebelumnya telah
diketahui dahulu dampak lingkungan yang akan timbul akibat proyek.
2- Peran AMDAL Dalam Pengelolaan Proyek
AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan tingkungan yang
disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. Selain aspek-aspek studi
kelayakan yang lain, seperti aspek teknis dan ekonomi, seharusnya
AMDAL dilakukan bersama-sama di mana masing-masing aspek dapat
memberikan masukan untuk aspek-aspek lain, sehingga akan dihasilkan
suatu penilaian yang optimal terhadap proyek.
Bagian dan AMDAL yang diharapkan oleh aspek teknis dan ekonomis
biasanya adalah sejauh mana keadaan lingkungan dapat menunjang

215. 168
perwujudan proyek, terutama sumber daya yang diperlukan oleh proyek
tersebut seperti air, energi, manusia dan ancaman terhadap lingkungan
sekitar proyek.
Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sebagai sumber informasi
yang rinci mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian
proyeknya, dan gambaran keadaan lingkungan di masa yang akan
datang. Dokumen ini juga penting untuk melakukan evaluasi, untuk
membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan
sebagai alat tegalitas bagi berlangsungnya suatu proyek.
b. Nilai Waktu
Sebagaimana telah dikernukan sebelumnya, aspek paling rumit dalam
mengembangkan patokan ini adalah membandingkan pengeluaran sumber-
sumber yang terjadi pada waktu sekarang atau selama tahun-tahun
permulaan proyek, dengan benefit yang baru akan diperoleh setelah melewati
periode tertentu sampai dengan akhir umur proyek.
Secara intuitif, kita mengetahui bahwa sejumlah sumberdaya/dana yang
tersedia untuk dinikmati pada saat sekarang lebih disenangi daripada jumlah
yang sama jika tersedia setelah satu tahun yang akan datang. Seseorangpun
biasanya bersedia untuk tidak menikmati sumber yang tersedia pada saat
sekarang dan menunda menikmatinya setahun kemudian, dengan ketentuan
bahwa sumber yang akan dinikmati itu tersedia dalam jumlah yang lebih
besar. Inilah yang dinamakan time preference, dan berlaku untuk setiap orang
ataupun masyarakat secara keseluruhan. Yang perlu dipertanyakan sekarang
adalah : berapa besarnya efek time preference dari sudut pandang
masyarakat, dan seberapa besar penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap
nilai benefit di masa datang sebelum membandingkannya dengan nilai
investasi proyek ? Tugas penilai proyek menjadi jauh lebih sulit apabila perlu
dibandingkan alternatif-altematif investasi yang menimbulkan arus biaya dan
manfaat yang terjadi dalam waktu yang berbeda sepanjang umur proyek.
Misalnya, walaupun tiga alternatif untuk suatu proyek mencakup volume
investasi yang sama, kemungkinan umur ekonomis maupun benefit nettonya
sangat berbeda.

216. 169
Lampiran L
Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Wisata Agro
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
peternakan dan kesehtan Hewan;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di
Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
e. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
Departemen;
f. Keputusan Presiden RI nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan V;
g. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1969 tentang Pengembangan Pariwisata
Nasional;
h. Surat Keputusan Bersama Mentri Pertanian dan Mentri Pariwisata. Pos dan
Telekomunikasi Nomor 204/KPTS/HK.050/4/1980 dan Nomor : KM.
47/PW.004/MPPT-89 tanggal 6 April 1989 tentang Koordinasi Pengembangan
Wisata Agro.
2. Masalah
Wisata agro belum berkembang secara baik sebagaimana diharapkan. Hal ini
disebabkandalam pelaksanaannya masih mengalamai masalah secara hambatan,
antara lain :
a. Belum adanya pedoman sebagai acuan yang dapat digunakan oleh semua
pihak yang berkepentingan di dalam membina dan mengembangkan wisata
agro;
b. Masih terbatasnya informasi mengenai potensi wisata agro di Indonesia;
c. Masih banyak pemilik / pengelola perkebunan atau usaha pertanian yang
belum membuka pintu dan menerima kunjungan wisatawan, karena adanya
kekhawatiran kemungkinan terjadi masuknya bibit penyakit yang dibawa
wisatawan ;
d. Masih belum terjalinnya koordinasi yang baik antara inatansi yang berkait di
dalam penanganan wisata agro ;

217. 170
e. Pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap manfaat dan
pengaruhnya kegiatan wisata agro bagi pertanian atau perkebunan di suatu
segi dan pariwisata di segi lainnya masih belum merata ;
f. Belum dimanfaatkannya daya tarik wisata agro di dalam rangka mening-
katkan diversifikasi produk wisata Indonesia.
3. Maksud dan Tujuan
Petunjuk umum Pembinaan dan Pengembangan Wisata Agro ini dimaksudkan untuk
dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan
tujuan agar di dalam melakukan pembinaan dan pengembangan wisata agro
dilaksanakan atas dasar kesatuan pengertian, bahasa, dan langkah serta koordinasi
yang mantap.
4. Pengertian
a. Daya tarik wisata
Tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun
dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai
tempat yang dikunjungi wisatawan ;
b. Sumber Daya Wisata
Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya
hutan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan
sebagai daya tarik wisata ;
c. Daya Tarik Wisata
Sifat yang dimiliki oleh suatu obyek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan lain
dari pada yang lain. Memiliki sifat yang menumbuhkan semangat dan nilai
bagi wisatawan;
d. Prodok Wisata
Seluruh unsur kepariwisatan baik berupa Jasa maupun atraksi wisata, yang
dinikmati wisatawan selama dia berwisata, sejak mulai meninggalkan tempat
tinggalnya sampai ia kembali lagi;
e. Wisata Agro
Bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai daya tarik
wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan pengalaman, rekreasi
dan hubungan usaha di bidang agro ;

218. 171
f. Pembinaan Dan Pengembangan Wisata Agro
Segala upaya untuk memperkenalkan, menumbuhkan, memperluas dan
mengendalikan kegiatan wisata agro yang dilakukan secara terus menerus.
5. Ruang Lingkup Dan Potensi Wisata Agro
a. Perkebunan
Daya tarik perkebunan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai
berikut :
1- Daya tarik historis bagi wisatawan ;
2- Lokasi perkebunan, yaitu pada umumnya terletak di daerah pegunungan
dan banyak mempunyai pemandangan alam yang berhawa segar ;
3- Cara-cara tradisional dalam pola bertanam, pemeliharaan, pengelolaan
dan prosesnya ;
4- Tingkat teknik pengelolaan yang ada dan sebagainya
Kegiatan bidang usaha perkebunan meliputi perkebunan tanaman keras dan
tanaman lainnya yang dilakukan oleh perkebunan besar swasta nasional
ataupun asing atau BUMN serta perkebunan rakyat. Berbagai kegiatan daya
tarik wisata perkebunan dapat berupa pra produksi (pembibitan), produksi
dan pasca prosduksi (pengelolaan dan pemasaran).
b. Tanaman Pangan
Daya tarik pertanian tanaman pangan sebagai sumber daya wisata antara lain
sebagai berikut :
1- Bunga-Bungaan
a- Bunga yang mempunyai kekhasan sebagai bunga Indonesia;
b- Cara-cara tradisional pemeliharaan;
c- Bunga yang dikaitkan dengan seni / keindahan antara lain seni
merangkai bunga, tanaman bunga dan sebagainya.
2- Buah-Buahan :
a- Kebun bauh-buahan pada umumnya di desa atau di pegunungan
yang mempunyai pemandangan alam disekitar yang indah;
b- Memperkenalkan buah-buahan Indonesia sekaligus mem-
perkenalkan kota-kota di Indonesia berdasarkan daerah asal buah
tersebut;
c- Budidaya bunga.

219. 172
3- Sayur-Sayuran
a- Kebun sayuran pada umumnya di desa atau pegunungan dan
mempunyai pemandangan alam sekitarnya yang indah;
b- Cara-cara tradisional pemeliharaan dan pemetikan sayuran;
c- Tingkat teknik pengelolaan dan sebagainya;
d- Budi daya sayuran dan lain-lain.
4- Jamu-Jamuan
a- Pemeliharaan dan pengadaan bahan;
b- Pengelolaan bahan dan lain-lain,
c- Demontrasi,
d- Berbagai khasiat dari jamu-jamuan;
e- Jamu sebagai kosmetika tradisional dan modern.
c. Peternakan
Daya tarik peternakan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai
berikut :
1- Adanya pola peternakan yang ditetapkan oleh pemerintah ;
2- Cara-cara tradisional dalam peternakan ;
3- Tingkat tehnik pengelolaan dan sebagainya ;
4- Budidaya hawan ternak dan lain-lain.
Ruang lingkup daya tarik wisata peternakan :
1- Pra Produksi : yaitu pembibitan ternak pabrik makanan ternak, pabrik
obat-obatan dan lain-lain :
2- Kegiatan produksi : yaitu usaha peternakan unggas, ternak perah, ternak
potong dan aneka ternak;
3- Pasca produksi : yaitu pasca panen susu, daging, telur, kulit dan lain-lain.
4- Kegiatan lain : yaitu penggemukan ternak (fattening), karapan sapi, adu
domba, pacu itik, balap luda dan lain-lain.
d. Perikanan
Daya tarik perikanan sebagai sumber daya wisata antara lain sebagai berikut :
1- Adanya pola perikanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2- Cara-cara tradisional dalam perikanan;
3- Tingkat tehnik pengelolaan dan sebagainya;
4- Budidaya perikanan (untuk konsumsi dan ikan hias);
5- Game fishing (olah raga memancing ikan;

220. 173
6- Prasarana perikanan (tempat pelelangan ikan, pusat pendaratan ikan
dan pelabuhan perikanan).
Ruang lingkup kegiatan perikanan di Indonesia dapat diuraikan sebagai
berikut :
1- Kegiatan Perikanan Tangkap
Ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil melalui
usaha/upaya penangkapan pada suatu kawasan perairan tertentu di laut
atau perairan umum, danau, sungai, rawa,waduk atau genangan air
lainnya. Kegiatan perikanan tangkap ini, ditunjung oleh penyediaan
prasarana di darat berupa Pusat Pendaratan Ikan dan Pelabuhan
Perikanan.
Menurut skala fasilitas yang tersedia, pelabuhan perikanan dibagi
menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Nusantara
dan Pelabuhan Perikanan Samudra.
2- Kegiatan Perikanan Budidaya
Ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasli perikanan
melalui usaha/upaya budidya perikanan yaitu untuk mencakup usaha
pebenihan dan pembesaran.
a- Kegiatan budidaya air payau (yaitu usaha budidaya perikanan yang
dilakukan perairan payau atau kawasan pantai pasang surut dan
biasa dikenal dengan tambak),
b- Kegiatan budidaya air tawar (yaitu usaha budidaya perikanan yang
dilakukana perairan tawar, baik di waduk, kolam maupun perairan
umum),
c- Kegiatan budidaya laut (yaitu usaha budidaya perikanan yang
dilakukan diperairan laut).
3- Kegiatan Pasca Panen
Ini merupakan suatu kegiatan penanganan hasil perikanan yang
dilakukan pada periode setelah ditangkap dan sebelum dikonsumsi.
Kegiatan ini merupakan upaya penanganan (handling) pengelolahan
(processing) dan pemasaran hasil perikanan marketing.
Sesuai dengan ruang lingkup kegiatan perikanan seperti uraian
terdahulu, maka beberapa di antaranya merupakan sumber daya yang
dapat dibina dan dikembangan menjadi daya tarik wisata agro.

221. 174
Beberapa kegiatan perikanan dan sumber daya perikanan seperti
tersebut di atas, merupakan potensi wisata agro yang dapat dibina dan
dikembangkan dikemudian hari.
6. Tujuan, Azas Dan Arah
a. Tujuan
1- Umum
Meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor sektor non migas
menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, melalui
pemanfaatan yang optimal potensi agro sebagai obyek kunjungan
wisatawan.
Akhir-akhir ini penerimaan devisa negara dari sektor migas agak
melemah karena tidak menentunya menentukan pasaran migas dunia.
Sehungan dengan hal tersebut pemerintah telah bertekad untuk
mengalakkan pembangunan di bidang industri,pertanian, dan juga dari
pariwisata yang bisa menghasilkan devisa di bidang non migas. Dengan
menperhatikan akan potensi yang ada di bidang agro dan peluang-
peluang yang di bidang pariwisata. Bukan suatu hal mustahil apabila
potensi agra ini dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi konsumsi bagi
wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, dengan menciptakan
paket-paket special interest tour ke obyek perkebunan, pertanian,
peternakan, maupu perikanan. Tinggalah masalahnya bagaimana
instansti terlibat yaitu pertanian dan Pariwisata akan memanfaatkan
potensi peluang ada ini, sehingga tujuan yang ingin diciptakan
sebagaimana diuraikan di atas dapat diwujudkan.
2- Khusus
a- Menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para
wisatawan untuk berkunjung ke daya tarik wisata agro;
b- Menciptakan iklim berusaha yang baik kepada para pengu-
saha/pemilik di bidang agro dan periwista di dalam menye-
lengaraan dan pelayanan wisata agro;
c- Menciptakan pola pemasaran terpadu wisata agro;
d- Mengamankan dan melestarikan keberadaan dan menciptakan
produk pertanian sebagai salah satu diversifikasi produk wisata
Indonesia.

222. 175
b. Azas
1- Pengembangan wisata agro berdasarkan kepada azas menfaat dan
pelestarian :
a- Azas Manfaat :
Pengemabangan wisata agro didasarka kepada azas manfaat
dalam arti bahwa penyelengaraan program wisata agro diarahkan
dapat dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik politik,
ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan
b- Azas Pelestarian
Pengembangan wisata agro didasarkan pada azas pelestarian arti
bahwa penyelengaraan program wisata agro, diarahkan agar akan
berperan dalam peningkatan pelestarian plasma nuftah sebagai
sumber daya utama bagi kelestarian alam lingkungan.
2- Penggunaan azas manfaat dan pelestarian, dimaksud untuk dapat lebih
menjamin program wisata agro bermanfaat bagi perkembangan dan
pertumbuhan di bidang pertanian dan pariwasata di satu segi dan di lain
segi kelestarian dan pengamanan produk pertanian tetap terjaga. Azas
manfaat akan menjamin bahwa program wisatawan agro yang
diselengarakan tidak mengabaikan manfaat yang diperoleh dari
kunjungan ini baik untuk wisataan maupun bagi pengusaha/pemilik dan
masyarakat sekitarnya. Sedangkan azas pelestarian, akan dapat
mengarahkan program wisata agro berperan sekaligus untuj tujuan
pentingnya menjaga pelestarian budidaya produk pertanian.
3- Yang perlu mendapat perhatian di dalam penyelengaraan program
wisata agro adalah agar menfaat yang berupa :
a- Memberi nilai tambah dari pengelola/pemilik usaha penye-
lenggaraan jasa pelayanan akomodasi, makanan/minuman dan
lain-lain kawasan usaha agro.
b- Kunjungan wisatawan ke lokasi usaha agro diharapkan me-
rupakan promosi langsung untuk produksi yang dihasilkan dalam
rangka meningkatkan pemasaran produk baik di dalam maupu ke
luar negeri.
c- Menigkatkan rasa citra kepada alam dan kesadaran pengunjung
akan besar dan beraneka ragamnya potensi agro yang dimiliki oleh
negara kita, sehingga penyelenggaraan wisata agro terutama

223. 176
untuk generasi muda akan menambah pengetahuan mereka di
bidang wisata agro.
d- Penduduk sekitar lokasi sekitar agro tergerak untuk berpartisipasi
dan menyediakan jasa pelayanan serta barang-barang hasil
kerajinan setempat untuk dijadikan cinderamata bagi wisata agro.
e- Membuka pandangan generasi muda bahwa usaha agro yang
lokasinya di pedesaan dapat memberikan kehidupan yang tidak
kalah baiknya dengan kehidupan di kota.
Tidak mengabaikan upaya untuk mendorong usaha pada kelestarian plasma
nuftah, sehingga terbentuknya bibit-bibit unggul.
c. Arah
Pengembangan wisata agro diarahkan pada terciptanya penyelenggaraan dan
pelayanan wisata agro yang baik sehingga wisata agro sebagai salah satu
produk wisata Indonesia dapat dilestarikan dalam rangka menunjang usaha
pertanian dan pariwisata.
Di dalam pelaksanaannya, maka arah di atas dapat ditempuh dengan upaya :
1- Peningkatan prasarana dan sarana yang ada pada daya tarik wisata agro
;
2- Peningkatan kesediaan berperan serta dalam melestarikan potensi agro
dan lingkungan hidup serta manfaat yang diperoleh ;
3- Peningkatan sikap, daya kreasi dan inovasi para pengusaha/ pemilik
usaha di bidang agro dan pariwisata.
4- Peningkatan kemudahan-kemudahan dan bahan-bahan informasi untuk
mendorong wisata agro.
7. Pembinaan dan Pengembangan
a. Kebijaksahaan Program
1- Sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang melekat pada
Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Departemen
Pertanian, pembinaan dan pengembangan wisata agro menjadi
kewenangan kedua instansi tersebut. Namun demikian oleh karena
wisata agro merupakan kegiatan dan upaya yang tidak berdiri sendiri
karena mempunyai lingkup luas dan mempunyai kaitan dengan tugas,
fungsi dan wewenang berbagai Instanai pemerintah lainnya, kalangan
usaha dan masyarakat pada umumnya, di dalam pelaksanaannya perlu

224. 177
dilakukan pendekatan dengan berbagai pihak yang terkait secara
koordinatif.
2- Di dalam penyelengaraan koordinasi ini, apabila dipandang perlu agar
diselenagarakan melalui pembentukansuatu wadah kerjasama antara
jajaran Pariwisata dan Pertanian, baik di tingat Pusat maupun di tingkat
Daerah.
3- Lingkup kegiatan dan upaya yang perlu mendapat koordinasi meliputi :
a- Perumusan saran dan pertimbangan yang perlu dijukan untuk
ditetapkan sebagai kabijaksanaan ;
b- Pemantauan dan evaluasi kegiatan wisata agro ;
c- Penyusunan hahan-bahan informaai dan materi dasar bagi
petunjuk pelaksanaan wisata agro :
d- Lain-lain yang dipandang perlu sesuai dengan tingakt
perkembangan.
4- Pada dasarnya koordinasi yane dilakukan bersifat fungsional, di tingkat
Pusat dititik beratkan kepada hal-hal yang, bersifat umum dan
kebijakaanaan,sedangkan di tingkat daerah dititik beratkan kepada
penyusunan rincian dan pelaksanaan sesuai denaan keadaan masing-
masing daerah.
5- Pembinaan dan pengembangan wisata agro dilakukan meialui program-
program sebagai berikut :
a- Pengaturan dan pengadaan sarana serta bahan-bahan informasi
separti :
1) Penyusunan Peraturan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
wisata Agro ;
2) Pengadaan tempat istirahat, parkir, fasilitas makan dan
komunikasi dan lain-lain ;
3) Pengadaan bahan-bahan informasi kegiatan wisata agro.
b- Penelitian potenai bidang agro yang dapat dikembangkan sebagai
obyekwisata agro dan penelitian profil wigata :
c- Pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan wisata agro.
b. Prosedur
1- Prosedur atau tata cara untuk dapat mengunjungi daya tarik wisata agro
ditetapkan secara bersama oleh Departemen Pertanian dan
Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sedangkan pemilihan
dan penentuan lokasi daya tarik wisata agro ditetapkan oleh

225. 178
Departemen Pertanian mengingat status dan kewenangan bidang
tersebut. menjadi tanggung jawabnya.
2- Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam tata cara antara lain :
a- Pemilihan/penentuan daya tarik wisata agro
1) Memiliki Daya Tarik
Daya tarik wisata agro memiliki daya tarik kuat bagi kun-
jungan wisatawan, karena telah telah dikunjungi sampai
saat, ini masih dikunjungi, di masa yang akan datang
diharapkan akan dikunjungi wisatawan Daya tarik bisa
karena mempunyai ciri khas unik, langka, tradiaional, asli
Indonesia ditinjau dari sepi proses bertanam/pemeliharaan,
proses produksi dan lain-lain.
2) Sarana dan Prasarana (Fasilitas)
Sarana dan prasarana yanp dikaitkan baik untuk kepen-
tingan agro business maupun kepentingan pariwisata seperti
perlu tersedianya fasilitas tertentu di dalam lokasi/areal
daya tarik wisata agro di antaranya tempat istirahat/shelter.
rumah pandang, tempat parkir, MCK dan fasilitas
komunikasi, ruangan show room dan lain-lain.
3) Pelayanan
Penyediaan tenaga manusia yang terlatih, terdidik dengan
cukup terampil dan siap pakai bila dibutuhkan di dalam
melayani wisatawan.
4) Keamanan
Keamanan dan pennamanan sumber daya pertanian yang
dgunakan sebagai daya tarik wisata dari kemungkinan
pengrusakan atau penularan penyakit olah wisatawan,
ataupun sebaiknya keamanan dan peneamanan
wisatawan/pengunjung dari kemungkinan perusakan dan
penularan penyakit dari sumber daya pertanian.
Hal ini bisa ini juga tinjau dari keadaan lingkungan lokasi
ataupun lahan, segi keamanan dan pengamanan bagi
pengunjung.

226. 179
b- Pedoman penyelengaraan :
1) Penetapan daya tarik wisata agro yang boleh dikunjunngi
wisatawan;
2) Tata cara mangunjungi daya tarik wisata agro ;
3) Hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh
wisatawan selama berada pada daya tarik wisata agro ;
4) Waktu yang baik untuk mengunjungi daya tarik wisata agro;
5) Perizinan.
c. Pelaksanaan
1- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata dilaku-
kan secara bersama dan terkoordinir antara Departemen Pertanian dan
Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dalam suatu wadah
kerjasama pemanfaatan daya tarik wisata agro;
2- Kerjasama tersebut kemungkinan untuk ditingkatkan dengan instansi
lain yang mempunyai kaitan dengan aspek wisata agro;
3- Dasar hukum yang perlu ditetapkan untuk dasar kerjasama tersebut
adalah Surat Keputusan Bersama Mentri Pertanian dan Mentri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
4- Adapun pelaksanaan dari program kegiatan wisata agronya sendiri
dilakukan oleh dunia usaha baik di bidang pertanian maupun wisata
pariwisata berdasarkan suatu petunjuk tehnis yang disusun secara
bersama olh pihak-pihak yang terlibat.
8. Penutup
Dengan adanya petunjuk umum pembinaan dan pengembangan wisata Agro inin, di
harapkan dapat menjadi pegangan bagi yang berkepentingan di dalam
melaksanakan pembinaan wisata juga peraturan sebagai tindak lanjutnya akan
diterbitkan juga peraturan pelaksanaannya bagi semua pihak yang terkait di dalam
pengusaha daya tarik wisata agro, sehingga pelaksanaan program wisata agro akan
terarah dengan tujuan yang ingin dicapai.

227. 180
Lampiran M
Antara Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata
1. Pendahuluan
a. Pengertian
1- Latar Belakang
Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33
ayat 3 tentang bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya,
maka sektor pariwisata harus dapat memanfaatkan alam dan isinya
untuk kemakmuran rakyat sebanyak mungkin dengan menjadikan
potensi keindahan alan dan hasil budaya bangsa sebagai atraksl wisata
yang menarik untuk disajikan serta dinikmati oleh para wisatawan.
Indonesia sangat potensial dan mempunyai aktraksi wisata yang dapat
disajikan seluas-luasnya kepada wisatawan, baik yang berupa atraksi
wisata alam maupun aktrasi wisata budaya.
Seperti kita ketahui, bahwa Indonesia terdapat ± 300 suku bangsa yang
tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia dan mempunyai bermacam
ragam hasil budaya bangsa, merupakan daya tarik serta mempunyai
nilai-nilai tertentu bagi wisatawan untuk menyaksikan dan
menikmatinya
Begitu juga keadaan alamnya yang indah merupakan perpaduan
daripada gunung-gungung, bukit-bukit, lembah-lembah, danau-danau,
sungai-sungai serta tumbuh-tumbuhan yang menghijau serta
dipengaruhi oleh iklim tropis, sehingga membentuk pemandangan alam
yang sangat indah dan sesuai untuk tempat peristirahatan dan rekreasi.
Dengan demikian atraksi wisata Indonesia, merupakan perpaduan
antara atraksi wisata alam dan atraksi wisata budaya yang merupakan
citra pariwisata Indonesia, sehingga perlu diadakan pembinaan dan
pengembangan yang terarah untuk menghasilkan produk wisata
Indonesia yang mempunyai daya saing.

228. 181
2- Masalah
a- Sampai saat ini belum ada kesatuan bahasa dalam penggunaan
definisi atau pengertian tentang atraksi wisata yang mana kadang-
kadang identik dengan pengertian obyek wisata, sehingga
menyulitkan upaya pembinaan dan pengembangannya.
b- Belum adanya pengklasifikasian atraksi wisata yang bersifat alam
maupun budaya, sesuai dengan corak dan jenisnya, dikarenakan
belum adanya pengertian atau definisi atraksi wisata yang baku
atau ditetapkan dengan peraturan Pemerintah seperti halnya
dengan pengertian atau definisi daya tarik wisata.
c- Dengan bermacam-macam definisi atraksi wisata akan me-
nyulitkan dalam penyusunan buku petunjuk/penuntun atraksi
wisata wisata serta penyusunan pedoman pembakuan atraksi
wisata yang dapat dipertunjukkan kepada wisatawan.
3- Tujuan
a- Untuk dapat memadukan, menyeragamkan dan adanya kesatuan
hahasa dalam mcnggunkan pengertian atau definisi atraksi wisata,
sehingga tidak terjadi interprestasi yang berbeda-beda di kalangan
instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang menangani masalah
atraksi wisata baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
b- Untuk memudahkan dalam pengkIasifikasian atraksi wisata baik
yang bersifat alam maupun budaya berdasarkan corak dan
jenisnya.
c- Mempermudah dalam penyusunan buku Petunjuk/Penuntun
atraksi wisata serta penyusunan Pedoman Pembakuan Atraksi
Wisata yang dapat dipertunjukkan kepada wisatawan.
4- Pengertian-Pengertian Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata
Sebagai bahan pembanding dalam pembahasan, di sini dikemukakan
batasan atau pengertian-pengertian tentang atraksi wisata dan daya
tarik wisata dari berbagai ahli di bidang pariwisata.

229. 182
a- Batasan Pengertian Atraksi Wisata
1) EUGENE J. HALL, Tourism English
Anything that may cause a tourist to visit an area. it may be
a beach, a mountain, a historical landmark, and so forth.
2) CLARK A. GUNN, Tourism
It may be site attractions (for example, climate, scenic, etc)
or event attractions (for example, congress, exhibition,
sporting event, etc).
3) NYOMAN S. PENDIT, Pengantar Ilmu Pariwisata
Segala sesuatu yang menarik dan berharga untuk dilihat dan
di kunjungi wisatawan.
4) R.S. DAMARDJATI, Istilah-Istilah Dunia Pariwisata
Biasanya berwujud peristiwa, kejadian, baik yang terjadi
secara periodik ataupun sekali saja, baik bersifat tradisional
maupun yang telah dilembagakan dalam kehidupan
masyarakat modern, kesemuanya itu mempunyai daya tarik
yang positip bagi wisatawan untuk mengunjungi,
menyaksikan dan menikmati, sehingga diharapkan dapat
memberikan kepuasan maksimal terhadap para wisatawan
yang telah tergerak.
5) Drs.OKA A. YOETI, Pengantar llmu Pariwisata
Biasanya merupakan fasilitas untuk entertaiment, berupa
tari-tarian atau kesenian daerah yang sifatnya untuk
hiburan.
b- Batasan Pengertian Daya tarik wisata
1) R.S. DAMARDJATI, Istilah-lstilah Dunia Pariwisata
Pada garis besarnya berwujud obyek, barang-barang mati
atau statis, baik yang diciptakan manuasia sebagai hasil seni
budaya, ataupun yang berupa gejala-gejala alam yang
memiliki daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi agar
dapat menyaksikan, menikmati dan mengagumi, sehingga

230. 183
terpenuhilah kepuasan wisatawan-wisatawan itu sesuai
dengan motif-motif kunjungan.
2) Drs. OKA A.YOETI, Pengantar llmu Pariwisata
Segala sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan se-
demikian rupa, sehingga sesuatu itu menjadi daya tarik bagi
orang-orang yang berkunjung ke suatu tempat atau daerah.
3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1979
Perwujudan dari pada ciptaan manuasia, tata hidup, seni
budaya, serta sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan
alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi
wisatawan.
2. Pembahasan Peristilahan Daya Tarik Wisata serta Atraksi Wisata
a. Tinjauan Secara Etimologis
Atraksi wisata apabila ditinjau secara asal usul katanya, berasal dari kata
tourist attraction, yang terdiri dari dua kata, yaitu : kata "tourist" yang berarti
pariwisata, berwisata, visata atau perjalanan. Dan kata "attraction" yang
berarti segala sajian yang menarik dan segala sesuatu yang memiliki daya
tarik. Jadi atraksi wisata itu kurang lebih adalah segala sesuatu yang menarik,
yang memiliki daya tarik bagi setiap wisatawan, sehingga memberikan
motivasi kepada wisatawan untuk mengunjungi, menyaksikan dan
menikmatinya.
Demikian pula halnya dengan istilah daya tarik wisata yang berasal dari kata
tourist objects yang juga terdiri dari dua kata, yaitu : kata ''tourist" yang
berarti pariwisata, berwisata, wisata atau perjalanan wisata. Dan kata
"objects" yang berarti segala benda, baik berupa barang-barang mati atau
statis. Dengan pengertian tersebut di atas, maka daya tarik wisata dapat
diartikan sebagai segala perwujudan benda, barang mati atau statis/segala hal
yang terdapat di sepanjang perjalanan wisata.
Dari kedua ungkapan tersebut di atas, yang diterjemahkan secara terpisah
menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, telah terlihat adanya
hai yang cukup menonjol yang membedakan istilah atraksi wisata dengan
daya tarik wisata, yaitu nilai-nilai yang dikandungnya, sehingga dapat
dinyatakan sebagai berikut :

231. 184
1- Bahwa istilah kata atau sebutan kata daya tarik wisata dan atraksi
wisata masing-masing memiliki pola struktur kata yang berbeda-beda
satu sama yang lain.
2- Di dalam daya tarik wisata terdapat obyek, sebagai unsur yang tidak
atau belum mengandung hal-hal (nilai) yang dapat menarik perhatian,
sehingga tidak selalu/belum dapat disebut sebagai atraksi wisata.
3- Sedangkan di dalam atraksi wisata terdapat obyek sebagai unsur yang
sudah mengandung hal-hal (nilai) yang dapat menarik perhatian,
sehingga tidak lagi disebut hanya sebagai daya tarik wisata.
Pengertian daya tarik yang dikandung oleh setiap atraksi wisata, menyatakan
hahwa daya tarik wisata tersebut telah mengalami persiapan sebagai salah
satu "atraksi wisata".
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa :
1- Di dalam atraksi wisata terdapat daya tarik wisata, adalah benar.
2- Di mana ada daya tarik wisata, maka akan menjadi atraksi wisata,
mungkin.
b. Tinjauan Secara Akademis
Untuk mendekati pengertian yang lebih jelas, maka perlu diperhatikan hal-hal
yang ada di sekitar atraksi wisata atau daya tarik wisata, sehingga dapat
diketahui di mana dan bagaimana kedudukan kedua istilah tersebut. Maka
sebagai alat pendekatan akan dipergunakan pengertian/istilah daerah tujuan
wisata atau tourist destination areas, dan wilayah, daerah pariwisata.
1- Menurut Drs. Oka A. Yoeti (Fengantar llmu Pariwisata), yang dimaksud
daerah, wilayah pariwisata adalah :
Suatu daerah yang merupakan suatu wilayah, di mana terdapat
selain daya tarik wisata, juga tersedia macam-macam fasilitas bagi
para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut.
2- Kemudian menurut Clark A. Gunn (Tourism), bahwa yang dimaksud
dengan tourist destination atau daerah tujuan wisata, adalah :
......... how to important any geographical unit is a tourist
destination, or how important it is potentially Is determined by
three prime factors; attractions, accesibility, and amenities, which
man be termed the tourist qualities of a destination.

232. 185
3- Sedangkan menurut Drs. Wing Haryono, M.Ed. (bahan kuliah Pembinaan
Daerah Wisata) persyaratan minimal yang harus tersedia di suatu
daerah tujuan wisata atau wilayah pariwisata, antara lain:
a- Tersedlanya atraksi wisata (alam atau dan budaya).
b- Tersedianya prasarana yang memadai, serta
c- Tersedianya sarana-sarana yang baik dan memadai.
Atraksi wisata sebagai salah satu unsur yang harus tersedia di suatu
daerah tujuan wisata juga memiliki tiga persyaratan untuk dapat disebut
sebagai suatu atraksi wisata yang ideal, yakni :
a- Adanya sesuatu yang dapat dikunjungi dan disaksikan, (Something
to see).
b- Adanya sesuatu yang daput melibatkan wisatawan atas kegiatan
rekreasinya, (something to do).
c- Tersedianya sesuatu yang dapat dibeli di tempat tersebut,
(something to buy).
Dengan memandang atraksi wisata sebagai salah satu unsur dari suatu produk
wisata, maka cukup jelas kiranya, bahwa cakupan atau ruang lingkup atraksi
wisata lebih luas dari pada daya tarik wisata. Karenanya dapatlah kita
mengambil satu kesimpulan, yang juga dapat membedakan pengertiannya.
Adapun kesimpulan tersebut, sebagai berikut :
1- Bahwa atraksi wisata merupakan segala perwujudan daya tarik wisata
yang nyata dipersiapkan sebagai salah satu produk wisata untuk dapat
menarik wisatawan.
2- Sedangkan daya tarik wisata, belum/tidak selalu dipersiapkan sebagai
salah satu produk wisata.
Maka, untuk kepentingan usaha pembinaan dan pembangunan, serta
pengembangan pariwisata, khususnya sebagai salah satu produk wisata, lebih
tepat apabila istilah yang sering dipergunakan adalah "atraksi wisata".
3. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
1- Sampai saat ini belum ada kesatuan bahasa dalam penggunaan definisi
atau pengertian tentang atraksi wisatra.
2- Belum adanya pengklasifikasian atraksi wisata secara jelas dikarenkan
belum adanya definisi atau pengertian yang baku atau ditentapkan
dengan peraturan Pemerintah, seperti halnya dengan daya tarik wisata.

233. 186
3- Bila ditinjau secara etimologie dan akademis, maka perbedaan atraksi
wisata dengan daya tarik wisata adalah sebagai berikut :
a- Bahwa istilah kata atau sebutan kata daya tarik wisata dan atraksi
wisata masing-masing memiliki pola struktur kata yang berbeda-
beda satu sama lainnya.
b- Di dalam daya tarik wisata terdapat obyek sebagai unsur yang
tidak atau belum mengandung hal-hal (nilai) yang dapat menarik
perhatian, sehingga tidak selalu dapat disebut sebagai atraksi
wisata.
c- Sedangkan dalam atraksi wisata terdapat obyek sebagai unsur
yang sudah mengandung hal-hal (nilai) yang dapat menarik
perhatian, sehingga tidak lagi disebut sebagai daya tarik wisata.
4- Atraksi wisata pada dasarnya dapat dikelompokkan kedua kelompok
besar, baik yang diam/statis maupun yang berubah-ubah/dinamis,
yaitu :
a- Atraksi wisata budaya, terdiri dari :
1) Peninggalan sejarah adab kepurbakalaan
2) Upacara keagamaan/kepercayaan.
3) Upacara adat atau adat istiadat.
4) Seni Tari.
5) Seni Musik.
6) Seni Lukis.
7) Seni Ukir.
8) Seni Kerajinan.
9) Seni Arsitektur.
10) Seni Sastra.
b- Atraksi wisata alam, terdiri dari :
1) Air/Tirta.
2) Flora dan Fauna.
3) Keindahan/Keajaiban Alam.
b. Saran - Saran
1- Perlu adanya kesatuan bahasa dalam penggunaan definisi atau
pengertian atraksi wisata dan disertai dengan adanya landasan hukum
yang jelas seperti halnya dengan daya tarik wisata.

234. 187
2- Perlu tersusunnya pengklasifikasian atraksi wisata secara jelas dan
terperinci untuk meinudahkan penyusunan Pedoman Pembaruan
Atraksi Wisata dan pembuatan Buku Petunjuk Atraksi Wisata.
3- Disarankan untuk definisi atau pengertian atraksi wisata sebagai
berikut :
Atraksi wisata adalah perwujudan sajian alam dan budaya yang
memiliki daya tarik untuk dikunjungi, disaksikan dan dinikmati
wisatawan.
4- Untuk dapat mempejelas, sampai sejauh mana ruang lingkup dan
macam ragam yang perlu ada di bidang atraksi wisata, maka pada
lampiran mendatang disajikan suatu ikhtisar klasifikasi atraksi wisata
dengan ditinjau dari unsur-unsur yang membentuknya.

235. 188
Lampiran N
Ikhtisar Klasifikasi Atraksi Wisata
1. Atraksi Wisata Alam
1. Air : a. Alami :  Laut, pantai,
 Danau, telaga,
 Air hujan,
 Sungai, kali, dsb.
b. Buatan :  Waduk, kolam
 Air mancur, dsb.
2. Flora dan
Fauna
: a. Alami  Suaka marga satwa,
 Cagar alam,
 Taman laut,
 Hutan wisata, dsb.
b. Buatan :  Kebun binatang,
 Taman wisata,
 Taman kota, dsb.
3. Keindahan
dan
Keajaiban
Alam
:  Kawah-kawah,
 Kaldera, goa-goa,
 Gerhana matahari, dsb.
2. Atraksi Wisata Budaya
1. Adat istiadat dan
Sejarah Bangsa:
:  Upacara-Upacara Keagamaan/ritus
 Upacara-Upacara Kenegaraan,
 Adat Istiadat masyarakat tradisional.
 Cagar buday, peninggalan bersejarah,
 Monomen perjuangan dan bangunan
bersejarah, dsb.
2. Kesenian :  Seni bangunan
 Seni tari dan seni suara,
 Seni ukir, seni lukis, dsb.
3. Taman Rekrasi :  Taman rekreasi
 Taman fantasy
 Taman ria, dsb.

236. 189
4. Rekreasi Tertutup :  Amusement
 Bioskop, night club
 Steambath, dsb.
5. Insidental/Komersial :  Pameran-pameran
 Pesta-pesta olah raga
 Pusat-pusat perbelanjaan, dsb.

237. 190
Lampiran O
Tingkat Perkembangan Kepariwisataan
Teori siklus hidup destinasi pariwisata dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980 yang
lebih dikenal dengan destination area lifecycle. Siklus hidup area wisata mengacu pada
pendapat Buttler dalam Pitana (2005) terbagi atas tujuh fase yaitu:
1. Tahapan exploration yang berkaitan dengan discovery yaitu suatu tempat sebagai
potensi wisata baru ditemukan baik oleh wisatawan, pelaku pariwisata, maupun
pemerintah, biasanya jumlah pengunjung sedikit, wisatawan tertarik pada daerah
yang belum tercemar dan sepi, lokasinya sulit dicapai namun diminati oleh sejumlah
kecil wisatawan yang justru menjadi minat karena belum ramai dikunjungi.
2. Kedua, involvement phase (keterlibatan). Pada fase ini, peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan mengakibatkan sebagian masyarakat lokal mulai
menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus diperuntukkan bagi
wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal masih tinggi dan
masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan
ekonomi yang terjadi. Di sinilah mulai suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata
yang ditandai oleh mulai adanya promosi.
3. Ketiga, development phase (pembangunan). Pada fase ini, investasi dari luar mulai
masuk serta mulai munculnya pasar wisata secara sistematis. Daerah semakin
terbuka secara fisik, advertensi (promosi) semakin intensif, fasilitas lokal sudah
tersisih atau digantikan oleh fasilitas yang benar-benar touristic dengan standar
internasional, dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan untuk menambahkan
atraksi yang asli alami. Berbagai barang dan jasa impor menjadi keharusan termasuk
tenaga kerja asing untuk mendukung perkembangan pariwisata yang pesat.
4. Keempat, consolidation phase (konsolidasi). Pada fase ini, peristiwa sudah dominan
dalam strukrur ekonomi daerah dan dominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan
internasional atau major chains and franchise. Jumlah kunjungan wisatawan masih
naik tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan
diperluas untuk mengisi berbagai fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah
mulai ditinggalkan.
5. Kelima, stagnation phase (stagnasi). Pada fase ini, kapasitas berbagai faktor sudah
terlampaui di atas daya dukung sehingga menimbulekan masalah ekonomi, sosial,
dan lingkungan. Kalangan industri sudah mulai bekerja berat untuk memenuhi
kapasitas dari fasilitas yang dimiliki khususnya dengan mengharapkan repeater
guests atau wisata konvensi/bisnis. Selain itu, atraksi buatan sudah mendominasi
straksi asli alami (baik budaya maupun alam), citra awal sudah mulai meluntur, dan
destinasi sudah tidak lagi popular.

238. 191
6. Keenam, decline phase (penurunan). Pada fase ini, wisatawan sudah beralih ke
destinasi wisata baru atau pesang dan yang tinggal hanya ‘sia-sia’, khususnya
wisatawan yang hanya berakhir pekan. Banyak fasilitas pariwisata sudah berlatih
atau dialihkan fungsinya untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga destinasi semakin
tidak menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal mungkin meningkat lagi terkait
dengan harga yang merosot turun dengan melemahnya pasar. Destinasi bisa
berkembang menjadi destinasi kelas rendah (a tourism slum) atau sama sekali
secara total kehilangan diri sebagai destinasi wisata.
7. Ketujuh, rejuvenation phase (peremajaan). Pada fase ini, perubahan secara dramatis
bisa terjadi (sebagai hasil dari berbagai usaha dari berbagai pihak) menuju
perbaikan atau peremajaan. Peremajaan ini bisa terjadi karena adanya inovasi
dalam pengembangan produk baru dan menggali atau memanfaatkan sumber daya
alam dan budaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Siklus hidup pariwisata
tersebut secara visual seperti pada Error! Reference source not found..
Gambar O.1 : Siklus Hidup Area Wisata
Sumber : Buttler dalam Pitana (2005)

239. 192
Lampiran P
Pola Pembakuan Atraksi Wisata
1. Definisi
Atraksi wisata adalah segala perwujudan sajian alam dan atau kebudayaan, yang
secara nyata dapat dikunjungi, dimiliki, disaksikan dan dinikmati wisatawan di suatu
kawasan wisata atau daerah tujuan wisata.
2. Batasan
Ada tiga aspek/komponen utama yang dapat digunakan sebagai titik tolak
pembakuan dan sekaligus penilaian/evaluasi terhadap atraksi wisata, yakni sebagai
berikut:
a. Aspek Daya Tarik, yaitu sebagai segala wujud nilai yang berfungsi sebagai
magnet bagi wisatawan atau yang memiliki sifat menarik atau merangsang
wisatawan, sehingga menimbulkan minat dan keinginan untuk mengunjungi,
memperoleh dan menikmati suatu sajian.
b. Aspek Lingkungan, yaitu sebagai segala situasi/suasana dan kondisi yang
dapat mendukung menambah daya tarik sajiam wisata, baik yang bersifat fisik
maupun bersifat spychis.
c. Aspek Pengunjung, yaitu setaip orang yang secara nyata tengah mengunjungi,
melakukan pemilikan dan menikmati atraksi wisata dan berbagai fasilitsnya di
suatu kawasan wisata atau daerah tujuan wisata.
3. Unsur Penilaian
Unsur-unsur dari tiga komponen utama yang dipergunakan sebagai unsur penilaian,
adalah:
a. Nama Atraksi Utama
b. Aspek Daya Tarik
1- Jenis Atraksi
a- Alam
1) Alam
2) Buatan

240. 193
b- Kebudayaan
1) Tradisional
2) Semi tradisional
3) Moderen.
2- Fungsi Atraksi
a- Rekreasi/hiburan
b- Apresiasi/pemahaman, penghayatan.
c- Konservasi dan praservasi
3- Bentuk Atraksi
a- Alam
1) Flora dan Fauna
a) Laut/Pantai
b) Danau/Telaga
c) Waduk/Kolam
d) Air Terjun
e) Air Mancur
f) Sungai
g) dll.
2) Air
a) Laut/Pantai
b) Danau/Telaga
c) Waduk/Kolam
d) air Terjun
e) Air Mancur
f) Sungai
g) dll.
3) Keunikan Alam
h) Goa Stalagtit
i) Goa Stalagnit
j) Kawah-kawah
k) Kaldera
l) Gerhana Matahari
m) Gerhana Bulan

241. 194
n) dll.
b- Kebudayaan
1) Adat lstiadat, Sejarah Bangsa
a) Upacara ritual
b) Tata kehidupan
c) Cagar budaya
d) Monumen dan bangunan sejarah
e) Dll.
2) Kesenian
a) Seni pentas (musik) teater
b) Seni rupa (seni karya seni rias, seni arsitektur, dll).
c) Seni sastra (lisan, tertulis).
3) Taman Kreasi
a) Taman rekreasi
b) Taman impian
c) Taman fantasy
d) Taman ria, dll.
4) Amusement and Night Life
a) Billyard
b) Casino
c) Gaming
d) Theatre
e) Night club
f) Stembath, dll.
5) Insidental/Komersial
a) Pameran
b) Pekan raya
c) Pesta olah raga
d) Pusat pertokoan, dll.
4- Sifat Atraksi
a- Untuk kalangan umum
b- Untuk kalangan tertentu.

242. 195
5- Aktivitas Rekreasi
a- Alam
1) Perairan
a) Berenang
b) Menyelam
c) Memancing
d) Surfing
e) Berperahu
f) Berlayar
g) Ski air,
h) Dll.
2) Daratan
a) Berkemah
b) Berburu
c) Hiking
d) Climbing
e) Berkuda
f) Dll.
3) Udara
a) Bermain layangan.
b) Terbang layang.
c) Dll.
b- Budaya
1) Menikmati dan menghayati.
2) Menonton pertunjukan/pameran.
3) Menari dan menyanyi.
4) Bermain amusement.
5) Membeli hasll kerajinan.
6) Window shopping.

243. 196
c. Aspek Lingkungan
1- lklim
a- Udara
1) Panas.
2) Cukup panas.
3) Kurang panas.
4) Dingin.
5) Bersih.
6) Cukup bersih.
7) Kurang bersih.
8) Kotor.
b- Curah Hujan
1) Sering.
2) Cukup sering.
3) Agak jarang.
4) Jarang.
c- Cahaya
1) Terang.
2) Cukup terang.
3) Gelap.
4) Banyak.
5) Cukup banyak.
6) Kurang banyak.
7) Sedikit.
2- Lokasi
a- Kebersihan
1) Bersih.
2) Cukup bersih.
3) Kurang bersih.
4) Kotor.
b- Kebersihan/Kelayakan
1) Serasi.

244. 197
2) Cukup serasi.
3) Tidak serasi.
4) Layak.
5) Kurang layak.
6) Tidak layak.
c- Keamanan
1) Cukup aman.
2) Berbahaya.
3- Fasilitas
a- Prasarana
1) Jalan-jalan.
2) Jembatan.
3) Jarigan air bersih.
4) Instalasi listrik.
5) Instalasi telekomunikasi.
6) Pelabuhan laut/udara.
7) Station/teminal.
8) Tempat parkir.
b- Sarana Pokok
1) Alat angkut.
2) Penginapan.
3) Restauran/warung.
4) Gedung-gedung pertunjukan.
c- Sarana Penunjang
1) Toko/kedai kerajinan.
2) Entertainment, dll.
d- Sarana Pelengkapan
1) Amusement.
2) Pusat perbelanjaan, dll.

245. 198
e- Waktu
1) Waktu Kunjungan
a) Sehari sekali.
b) Dua hari sekali.
c) Tiga hari sekali.
d) Empat hari sekali.
e) Lima hari sekali.
f) Enam hari sekali.
g) Tujuh hari sekali.
h) Seminggu sekali.
2) Waktu Pertunjukkan
a) Lebih kurang 3 jam
b) Kurang 2 jam.
f- Pelayanan Petugas
1) Keterampilan
a) Tinggi.
b) Cukup tinggi.
c) Kurang tinggi.
d) Rendah.
2) Kesopanan
a) Cukup ramah.
b) Kurang ramah.
c) Tidak ramah.
3) Kejujuran
a) Jujur.
b) Cukup jujur.
c) Kurang jujur.
d) Tidak jujur.
d. Aspek Pengunjung
1- Kunjungan ke Atraksi
a- Belum ada.

246. 199
b- Pernah ada.
c- Sudah banyak.
2- Jenis Wisatawan
a- Asing.
b- Domestik.
3- Jenis Kelamin
a- Laki-laki.
b- Perempuan.
4- Kelas Wisatawan
a- Anak-anak.
b- Remaja.
c- Dewasa.
d- Orang tua.
e. Aspek Penilaian
1- Alam
a- Aspek Daya Tarik
1) Topografl/landscaping.
2) Iklim :
a) Cahaya.
b) Curah hujan.
c) Temperatur suhu.
3) Flora.
4) Fauna.
5) Sumber air.
b- Aspek Lokasi
1) Geografi.
2) Land zoning.
3) Luas lahan.
4) Kapasitas lahan.
c- Aspek Fasilitas
1) Prasarana.

247. 200
2) Sarana pokok.
3) Sarana penunjang.
4) Waktu.
5) Pelayanan/sikap petugas.
2- Budaya
a- Aspek Daya Tarik
1) Keagamaan/kepercayaan.
2) Adat istiadat/tata kehidupan.
3) Sejarah bangsa.
4) Peninggalan prasejarah.
5) Kesenian.
6) Taman kreasi.
7) Entertainment.
8) Amusement.
9) Commercial events.
10) Special/lnsidental events.
b- Aspek Lokasi
1) Geografi.
2) Tata guna ruang.
3) Luas lokasi.
4) Kapasitas lokasi.
c- Aspek Fasilitas
1) Prasarana.
2) Sarana pokok.
3) Sarana penunjang.
4) Saranapelengkap.
5) Waktu.
6) Pelayanan/sikap petugas.
f. Nilai- Nilai Baku.
1- Keunikan.
2- Keindahan.
3- Kemudahan.
4- Kenyamanan.
5- Kesegaran.

248. 201
6- Keseraalan.
7- Kelayakan.
8- Keamanan.
9- Keagungan.
10- Kesederhanaan.
g. Model Nilai Baku
1- Angka = 1
Bila aspek/unsur penilaian mempengaruhi nilai baku.
2- Angka = 0
Bila aspek/unsur penilaian tidak mempengaruhi nilai baku.

249. 202
Lampiran Q
Jenis Kegiatan Wisata
Untuk destinasi pariwisata, setelah daya tarik pariwisata yang ada dikenali dan dievaluasi,
salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menemukenali jenis kegiatan wisata yang
dapat dikembangkan. Suatu daya tarik pariwisata dapat digunakan untuk berbagai jenis
kegiatan wisata. Sebagai contoh, pantai dapat digunakan untuk kegiatan wisata :
1. Kegiatan bersenang-senang.
2. Olahraga.
3. Petualangan.
4. Ziarah (Pantai Selatan Laut Jawa sebagai tempat melarung sesaji bagi Penguasa Laut
Selatan).
5. Pendidikan.
Untuk itu, berikut ini akan ditelaah jenis-jenis kegiatan wisata apa saja yang umum
dikenal. Hal ini akan menjadi dasar untuk nantinya mengerucut kepada jenis kegiatan
wisata yang dapat dikembangkan. Jenis-jenis kegiatan wisata tersebut, oleh Wikipedia
dirinci secara lebih luas, terbuka dan bebas, sebagai berikut :7
1) Accessible tourism 2) Adventure travel
3) Agritourism 4) Archaeological tourism
5) Atomic tourism 6) Benefit tourism
7) Bicycle touring 8) Birth tourism
9) Boat sharing 10) Bookstore tourism
11) Booze cruise 12) CampusTours
13) Child sex tourism 14) CouchSurfing
15) Cultural tourism 16) Dark tourism
17) Day-tripper 18) Dental tourism
19) Disaster tourism 20) Drug tourism
21) Dynamic packaging 22) Escorted tour
23) Excursion 24) Experimental travel
25) Extreme tourism 26) Female sex tourism
27) Free Independent Traveler 28) Garden tourism
29) Tourism geography 30) Grand Tour
31) Guest ranch 32) Heritage tourism
33) I-Tours 34) LGBT tourism
7
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Types_of_tourism&printable=yes

250. 203
35) Literary tourism 36) Medical tourism
37) Militarism heritage tourism 38) Music tourism
39) Olivia (company) 40) Package holiday
41) Pilgrimage 42) Pop-culture tourism
43) Poverty tourism 44) R Family Vacations
45) RV lifestyle 46) Romance tours
47) Sacred travel 48) Safari
49) Self-guided tour 50) Sex tourism
51) Shark tourism 52) Space tourism
53) Sports tourism 54) Spring break
55) Taycation 56) Sustainable tourism
57) Theme routes 58) Tombstone tourist
59) United Farmers Association 60) Village tourism
61) Virtual tour 62) War tourism
63) Water tourism 64) Whale watching
65) Wildlife tourism 66) Wine tourism
Paling tidak bagi stakeholder perlu mewaspadai timbulnya kegiatan wisata yang
bertentang dengan norma-norma di Indonesia.

251. 204
Lampiran R
Tipologi Kawasan Pariwisata
Berdasarkan profil pariwisata, maka untuk menyusun suatu pedoman teknis penataan
ruang kawasan pariwisata dalam bentuk prosedur operasional standarnya, diperlukan
suatu metode penggolongan ke dalam pola-pola pengembangan kawasan pariwisata.
Penilaian penyusunan pola pengembangan kawasan pariwisata ini didasarkan pada
analisis tipologi kawasan pariwisata berikut ini :
1. Tipologi kawasan menurut lokasi
2. Tipologi kawasan menurut karakteristik obyek
3. Tipologi kawasan menurut aspek pengelolaan
4. Tipologi kawasan menurut hirarki popularitas obyek
5. Tipologi kawasan menurut kondisi perencanaan
6. Tipologi kawasan menurut status pengembangan
7. Tipologi kawasan menurut permasalahan tata ruang
Beberapa dari tipologi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini.
1. Tipologi Kawasan Menurut Lokasi
Kawasan pariwisata dapat dikelompokkan menurut lokasi dimana kawasan tersebut
berada, seperti :
a. Kawasan pariwisata di daerah pantai
b. Kawasan pariwisata di daerah pedalaman (pegunungan, dataran tinggi,
lembah, danau, sungai dan daerah pedesaan/daerah pertanian).
c. Kawasan pariwisata di dalam kota.
2. Tipologi Kawasan Menurut Aspek Pengelolaan
Kawasan pariwisata dilihat. dari aspek pengelolaannya ada 2 jenis, yaitu :
a. Kawasan Pariwisata Murni
Kawasan yang seluruhnya diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata.

252. 205
b. Kawasan Pariwisata Terbuka
Bobot pengembangan pada pariwisata, tetapi masih terbuka bagi kegiatan
lain, seperti : pertanian, perkebunan, permukiman dan lain-lain, hanya diatur
dan ditata agar mendukung pengembangan pariwisata.
Sebagian besar daerah wisata/kawasan pariwisata saat ini dikembangkan/dikelola
dengan pola seperti ini.
3. Tipologi Kawasan Menurut Hirarki Popularitas Obyek
Studi sebelumnya telah mengindentifikasi skala popularitas obyek-obyek wisata,
dimana skala popularitas tersebut dirumuskan berdasarkan sifat keunikan yang
dimiliki setiap obyek. Hirarki ada 2 (dua) yaitu : internasional/nasional dan lokal.

253. 206
Lampiran S
Segmentasi Wisatawan
Pembahasan mengenai segmentasi pasar wisatawan akan dimulai dengan pengertian
segmentasi dan posisinya dalam proses pemasaran pariwisata. Berikutnya, akan
dijelaskan pentingnya segmentasi pasar dalam pemasaran. Dasar-dasar segmentasi dan
sumber data dalam segmentasi pasar merupakan bagian yang akan dijelaskan berikutnya.
1. Pengertian Segmentasi Pasar
Kebutuhan akan segmentasi pasar wisatawan muncul dari kenyataan adanya
permintaan pariwisata yang sangat beragam dan banyaknya alternatif dalam
pengelompokan wisatawan. Adanya segmentasi pasar didasarkan pada asumsi
bahwa suatu kelompok wisatawan tertentu memiliki kebutuhan yang berbeda,
tingkat potensi mengonsumsi produk yang berlainan, tingkat kesadaran akan suatu
produk yang berbeda, dan perlu didekati dengan teknik pemasaran yang berbeda
pula (Koswara, 2004; p. 3).
Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok
yang memiliki karakteristik tertentu, yang membutuhkan produk wisata atau
strategi pemasaran yang berbeda (Kotler, Bowen, dan Makens, 1996; p. 244).
Segmentasi wisatawan pada dasarnya adalah mencoba menentukan faktor atau
variabel yang paling berpengaruh pada perilaku wisatawan (Horner and
Swarbrooke, 1998 dalam Koswara, 2004; p. 3). Proses segmentasi pasar dimulai
dengan mengidentifikasi dasar-dasar yang akan digunakan dalam segmentasi, dan
kedua adalah mengembangkan profil dari segmen yang dihasilkan.
Dalam proses pemasaran, segmentasi pasar merupakan salah satu tahap dalam
proses target marketing. Tiga tahap besar dalam pemasaran adalah:
a. Mass Marketing : yaitu menawarkan satu produk ke semua orang;
b. Product Variety Marketing : yaitu menawarkan dua atau lebih produk dengan
pertimbangan konsumen memiliki selera yang berbeda;
c. Target Marketing : yaitu mengidentifikasikan segmen-segmen pasar,
kemudian memilih salah satu segmen atau lebih, dan dilanjutkan dengan
mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmen
pasar yang dituju. Langkah-langkah yang dilakukan dalam target marketing
adalah:
1- Segmentasi pasar: membagi pasar dalam kelompok-kelompok atau
segmen-segmen tertentu;

254. 207
2- Menilai setiap segmen dan memilih pasar sasaran;
3- Memposisikan pasar.
2. Dasar-Dasar dalam Segmentasi Pasar
Banyak cara untuk melakukan segmentasi terhadap suatu pasar, baik dengan
menggunakan suatu variabel secara terpisah maupun kombinasi dari berbagai
variabel. Secara umum, pada prakteknya tidak ada satu cara tunggal untuk
mensegmentasikan pasar. Seaton dan Bennet (1996, dalam Paham, 2003; p. 3)
menyebutkan bahwa “multi-dimensional measures” merupakan cara yang paling
efektif dalam mensegmentasikan pasar, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa
variabel yang tersedia untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok /
segmen.
Mill dan Morison (1985 dalam Heath dan Wall, 1993: p. 23) mengemukakan bahwa
segmentasi pasar yang dilakukan harus didasarkan pada empat asumsi berikut ini:
a. Pasar terdiri dari segmen-segmen tertentu dengan kebutuhan dan preferensi
yang berbeda-beda.
b. Wisatawan potensial yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke
dalam segmen-segmen tertentu.
c. Suatu produk wisata yang ditawarkan akan lebih disukai oleh segmen pasar
tertentu dibandingkan segmen lainnya.
d. Destinasi wisata dan pengusaha wisata dapat memperbaikan usaha
pemasaran secara keseluruhan melalui pengembangan produk yang spesifik
ditawarkan kepada segmen pasar tertentu.
Terdapat beberapa perbedaan cara segmentasi pasar wisatawan. Smith (1990
dalam Seaton dan Bennet, 1996; p. 31) mengelompok-kannya ke dalam dua
kategori besar, yaitu:
a. Trip descriptor: yaitu segmentasi yang membagi wisatawan berdasarkan jenis
perjalanannya. Terdapat empat kategori dasar yang sering digunakan dalam
segmentasi pasar, yaitu perjalanan rekreasi, bisnis, mengunjungi teman /
kerabat, dan tujuan lainnya. Selain itu, segmentasi berdasarkan trip descriptor
juga dapat dilakukan dengan membagi wisatawan ke dalam kelompok lama
kunjungan, jarak yang ditempuh, waktu melakukan perjalanan, akomodasi
yang digunakan, moda transportasi, teman perjalanan, dan pengatur
perjalanan. Beberapa pengelompokan wisatawan berdasarkan trip
descriptornya dapat dilihat pada Tabel S.1 berikut ini.
b. Tourist descriptor : segmentasi yang difokuskan pada wisatawan yang
melakukan perjalanan. Suatu cara untuk mengidentifikasi keragaman

255. 208
wisatawan melalui sederet pertanyaan berikut (Seaton dan Bennet, 1996; p.
34):
1- Who?  segmentasi sosio-demografis
2- Wants what?  segmentasi manfaat
3- When?  segmentasi berdasarkan musim, waktu, dan peristiwa
tertentu
4- Where? segmentasi geografi
5- How much?  segmentasi berdasarkan volume penggunaan (frekuentif
vs reguler)
Tabel S.1 : Karakteristik Perjalanan Wisatawan
Karakteristik Pembagian
1. Lama Perjalanan  1 – 3 hari
 4 – 7 hari
 > 7 hari
2. Moda Transportasi  Pesawat udara (terjadwal / charter)
 Kendaraan roda empat (kendaraan pribadi / umum /
sewa)
 Kendaraan roda dua
 Kereta api
 Kapal laut (cruise / feri)
3. Jarak Yang Ditempuh
(Bisa Digunakan Km /
Mil)
 Dalam kota (lokal)
 Luar kota (satu propinsi)
 Luar kota (lain propinsi)
 Luar negeri
4. Waktu Melakukan
Perjalanan
 Hari biasa
 Akhir pekan / minggu
 Hari libur / Raya
 Liburan sekolah
5. Akomodasi Yang
Digunakan
 Komersial
 (hotel bintang / nonbintang)
 Nonkomersial (rumah teman / saudara / keluarga)
6. Teman Perjalanan  Sendiri
 Keluarga
 Teman sekolah
 Teman kantor
 Tetangga
7. Pengorganisasian  Sendiri

256. 209
Karakteristik Pembagian
Perjalanan  Keluarga
 Sekolah
 Kantor
 Biro perjalanan wisata
Sumber: diadaptasi dari Koswara (2004)
Kelima pertanyaan tersebut dikelompokkan menjadi empat jenis segmentasi, yaitu
segmentasi sosio-demografis, segmentasi geografi, segmentasi psykografis, dan
segmentari perilaku.
a. Segmentasi Sosio-Demografis
Segmentasi ini membagi wisatawan ke dalam kelompok-kelompok
berdasarkan pada variabel demografis dan kondisi sosial ekonominya, seperti
umur, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pekerjaan,
pendidikan, agama dan kebangsaan. Segmentasi ini paling banyak digunakan
karena kebutuhan dan keinginan konsumen paling sering dipengaruhi oleh
variabel-variabel demografis ini. Selain itu sangat jelas definisinya dan relatif
mudah pembagiannya.
Pembagian pasar berdasarkan segmentasi demografis ini relatif sederhana
dan mudah diukur dibandingkan variabel-variabel segmentasi lainnya. Namun
demikian, segmentasi ini tidak dapat memberikan gambaran tentang apa yang
disukai atau tidak disukai oleh wisatawan, serta tidak dapat menjelaskan
secara spesifik alasan mengapa wisatawan memilih / mengonsumsi produk
atau jasa pariwisata tertentu. Pengelompokkan berdasarkan segmentasi
sosio-demografis dapat dilihat pada tabel berikut (Paham, 2003; p. 5).
Tabel S.2 : Karakteristik Sosio-Demografis Wisatawan
Variabel Contoh Pengelompokan
1. Jenis kelamin  Pria  Wanita
2. Umur  Balita
 Remaja
 Dewasa
 Tua
3. Tingkat
pendidikan
 Tidak tamat SD
 SD
 SLTP
 SMU
 Diploma
 Sarjana (S1)
 Pascar Sarjana (S2, S3)

257. 210
Variabel Contoh Pengelompokan
4. Status
perkawinan
 belum menikah
 menikah
 duda / janda
5. Jumlah anggota
keluarga dan
komposisinya
 1 orang
 beberapa orang, dengan anak (beberapa anak) di bawah 17
tahun
 beberapa orang, tanpa anak usia di bawah 17 tahun
6. Tipe / komposisi
keluarga
 Bachelor / belum menikah
 Newly married couple / pasangan baru menikah, belum
punya anak
 Full nest I / menikah, usia KK < 40 tahun, anak usia < 6 tahun
 Full nest II / menikah, usia KK < 40 tahun, anak usia 6-17
tahun
 Full nest III / menikah, usia KK > 40 tahun, masih bekerja,
anak usia 18-25 tahun, masih tinggal dengan orang tua
 Empty nest / / menikah, usia KK > 40 tahun, masih bekerja,
anak usia > 25 tahun, tidak tinggal dengan orang tua
 Empty nest II / menikah, usia KK > 40 tahun, pensiun, anak
usia > 25 tahun, tidak tinggal dengan orang tua
7. Pekerjaan  Bekerja: PNS / pegawai, wiraswasta, profesionial, dll
 Tidak bekerja: ibu rumah tangga, pelajar / mahasiswa
8. Tingkat
pendapatan
 < Rp 250.000
 Rp 250.000 – 500.000
 Rp 500.000 – 1.000.000
 Rp 1.000.000 – 2.500.000
 > Rp 2.500.000
Sumber: Diadaptasi dari Heath dan Wall, 1992 dan Koswara, 2004.
b. Segmentasi Geografis
Segmentasi geografis adalah pembagian pasar berdasarkan lokasi, yaitu
membagi pasar ke dalam unit-unit geografis, berupa negara, propinsi, kota,
kabupaten dan kecamatan, atau pembagian berdasarkan kepadatan
penduduk. Segmentasi geografis didasarkan pemikiran bahwa perilaku
wisatawan dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Segmentasi geografis
dapat membantu dalam menentukan di mana dan bagaimana
mempromosikan suatu produk wisata. Pengelompokan berdasarkan
segmentasi geografis dapat dilihat pada tabel berikut.

258. 211
Tabel S.3 : Segmentasi Geografis Wisatawan
Variabel Contoh Pengelompokan
1. Wilayah  Amerika, Afrika, Australia
 Eropa: Inggris, Belanda
 Asia: India, Cina, Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan)
2. Market area  Perkotaan, Pedesaan
3. Populasi daerah  <1 juta penduduk
 1-5 juta penduduk
 >5 juta penduduk
Sumber: Heath and Wall, 1992
c. Segmentasi Psikografis
Segmentasi pasar wisatawan dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah
satunya adalah dengan mengukur psikografis konsumen, untuk pariwisata
konsumennya adalah wisatawan dan calon wisatawan. Segmentasi psikografis
membagi wisatawan ke dalam kelompok sosial, karakteristik kepribadian,
dan / atau gaya hidup. Bentuk segmentasi ini menyediakan informasi yang
lebih dalam tentang perilaku wisatawan dibandingkan segmentasi sosio-
demografis dan geografis (Heath dan Wall, 1992; p. 96). Bentuk segmentasi ini
menyediakan informasi yang lebih dalam tentang perilaku wisatawan
dibandingkan segmentasi sosio-demografis dan geografis (ibid).
Pada prinsipnya gaya hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan
waktu dan uangnya. Ada orang yang senang mencari hiburan dengan teman-
temannya, ada yang senang menyendiri di pegunungan, ada yang senang
bepergian bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas yang dinamis
(berpetualang), atau ada pula yang senang melakukan aktivitas sosial dan
keagamaan bila memlikiki uang berlebih dan waktu luang.
Menurut Plog (1984) dimensi psikografis yang telah diselidiki dalam penelitian
pariwisata masih terbatas jumlahnya. Salah satu contoh dimensi psikografis
dalam pariwisata adalah:
a. Keberanian bertualang, hal ini terutama berkaitan dengan tipe orang yang
lebih suka menelusuri dan eksplorasi. Dalam hal tempat tujuan perjalanan,
produk baru, atau konsep pemasaran baru, orang inilah yang cenderung
menjadi pengguna pertama.
b. Mencari kesenangan, tipe oran yang mengingikan semua serba mewah dan
nyaman dalam semua aspek perjalanan, jasa angkutan, pelayanan hotel,

259. 212
hiburan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
c. Dorongan hati, cenderung untuk melakukan sesuatu sekarang juga.
Dengan kemampuan yang rendah untuk menunda kepuasan .
d. Kepercayaan diri, bersedia melakukan hal-hal yang unik.
e. Kematangan rencana.
f. Kejantanan, orang yang suka alam.
g. Intelektualisme.
h. Orientasi pada manusia.
Segmentasi psikografis saat ini sering digunakan dalam pemasaran, akan
tetapi dalam pelaksanaannya lebih sulit, terutama dalam mengidentifikasi
seseorang berdasarkan kepribadiannya, dan memerlukan biaya yang mahal.
Misalnya, sangat mudah bagi kita untuk mengidentifikasi seseorang
berdasarkan tempat tinggal atau usianya, namun sulit mengidentifikasi
apakah seseorang termasuk kelompok yang extrovert (Koswara, 2004, p. 7).
Pengelompokan wisatawan berdasarkan segmentasi psikografis dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel S.4 : Segmentasi Psikografis Wisatawan
Variabel Contoh Pengelompokan
1. Kelas sosial  Atas
 Menengah atas
 Menengah
 Menengah bawah
 Bawah
2. Personality  Ambisius
 Otoriter
 Terbuka dan sosial
 Kompulsif
3. Gaya hidup  Survivors
 Sustainers
 Belongers
 Emulators
 Achievers
 I-Am-Me
 Experiential
 Societally conscious
 Integrated

260. 213
Variabel Contoh Pengelompokan
4. Motivasi, preferensi kegiatan dan
destinasi wisata
 Psychocentrics
 Allocentrics
Sumber: Heath and Wall, 1992; Kotler, Bowen, dan Makens 1996; Seaton dan Bennet, 1996.
d. Segmentasi Behavioral / Perilaku
Dalam segmentasi perilaku, wisatawan dikelompokkan ber-dasarkan
pengetahuan, sikap, penggunaan, dan tanggap-annya terhadap produk wisata
(Kotler, Bowen, dan Makens, 1996; p. 251). Segmentasi ini merupakan
pendekatan orientasi pasar, dengan mengidentifikasikan kebutuhan pelang-
gan dan kemudian mencoba memenuhinya. Pengelompokan wisatawan
berdasarkan segmentasi perilaku dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel S.5 : Segmentasi Behavioral Wisatawan
Variabel Contoh Pengelompokan
1. Peristiwa  Peristiwa reguler
 Peristiwa khusus / spesial
2. Manfaat yang dicari  Kualitas
 Kenyamanan
 Ekonomis
 Cepat
3. Status pengguna  Bukan pengguna
 Pernah menggunakan sebelumnya
 Pertama kali
 Pengguna regular
 Pengguna potensial
4. Tingkat penggunaan  Rendah
 Sedang
 Tinggi
5. Status ‘kesetiaan’ (loyalty)  Tidak sama sekali
 Biasa-biasa saja
 Kuat
 Sangat kuat
6. Sikap terhadap produk / jasa yang
ditawarkan
 Antusias
 Positif
 Negatif

261. 214
Variabel Contoh Pengelompokan
 Biasa saja
Sumber: Kotler, Bowen, dan Makens, 1996
Hal yang perlu ditekankan dalam segmentasi pasar adalah bahwa gambaran
segmentasi yang dimiliki hanya menjelaskan apa yang terjadi, bukan mengapa
hal tersebut terjadi. Analisis dalam segmentasi hanya menjelaskan kondisi
yang terjadi, bukan pada apa yang seharusnya terjadi (Koswara, 2004; p. 7).

262. 215
Lampiran T
Wisatawan Nusantara dan Perjalanan Wisata
1. Wisatawan Nusantara
Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan mende-finisikan
wisatawan sebagai orang yang melakukan wisata, semen-tara definisi wisata adalah
kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan
mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu
sementara.
Dalam Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas, 2000), yang dibuat oleh
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan Biro Pusat Statistik
disebutkan bahwa definisi wisatawan nusantara adalah penduduk Indonesia yang
melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia (perjalanan dalam negeri)
secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan sekolah atau bekerja
(memperoleh upah / gaji) serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria:
a. Mereka yang melakukan perjalanan ke objek wisata komersial, tidak
memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel / penginapan
komersial serta apakah perjalanannya lebih atau kurang dari 100 km pulang
pergi.
b. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi
menginap di hotel / penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya
kurang dari 100 km pulang pergi.
c. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial dan
tidak menginap di hotel / penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya
lebih dari 100 pulang pergi.
Sementara itu, definisi wisatawan nusantara yang digunakan World Tourism
Organization (WTO), yaitu penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan ke
suatu tempat di dalam wilayah negara tersebut, namun di luar lingkungan tempat
tinggalnya sehari-hari, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya satu malam dan
tidak lebih dari satu tahun, dan tujuan perjalanannya bukan untuk mendapatkan
penghasilan dari tempat yang dikunjunginya tersebut.

263. 216
Penduduk Indonesia
Bepergian di Wilayah
Indonesia
Tidak bepergian
Tidak sukarela* Sukarela
>6 bulan <6 bulan
Untuk bekerja
dan bersekolah
Tidak untuk bekerja
dan bersekolah
Ke obyek wisata
komersial
Tidak ke obyek
wisata komersial
Menginap di hotel/
penginapan komersial
Tidak menginap di
hotel/ penginapan
komersial
Jarak perjalanan
>100 km pp
Jarak perjalanan
<100 km pp
* Mengungsi, dievakuasi, diusir dsb, diluar keinginannya
Wisatawan Nusantara
Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2000, Badan Budpar dan BPS
Gambar T.1 : Diagram Definisi Wisatawan Nusantara
Dapat dipahami bahwa definisi-definisi tersebut mengandung makna yang agak
berbeda, menyangkut tujuan perjalanan. Dalam studi empiris (kunjungan lapangan)
yang pertama di saat peak season, definisi yang digunakan terutama mengacu pada
Nesparnas. Definisi ini yang kemudian ditekankan pada para enumerator (surveyor)
saat briefing sebelum para surveyor menyebarkan kuesioner ke bandara,

264. 217
pelabuhan, dan obyek-obyek wisata. Dari penyebaran kuesioner di saat peak season
tersebut, diketahui bahwa definisi wisatawan nusantara dalam Nesparnas perlu
diperluas, terutama menyangkut tujuan perjalanan wisatawan. Kalau dalam definisi
di Nesparnas kriterianya adalah mengunjungi objek wisata (saja), maka tujuan
perjalanan ini diperluas atau ditambah dengan: mengunjungi keluarga / teman,
mendatangi pertemuan / bisnis (meeting, incentive, conference, dan exhibition),
berziarah, dan ‘lainnya’ yang merupakan pilihan terbuka untuk diisi oleh responden.
2. Perjalanan Wisata8
Perjalanan adalah pergerakan manusia dari satu titik ke titik lainnya. Dalam
kaitannya dengan wisata, beberapa ahli telah berupaya mempertajam pengertian
tersebut. McIntosh dkk menyatakan perjalanan wisata (travel) adalah kegiatan
manusia melakukan perjalanan (trip) dari satu tempat ke tempat lain di luar
lingkungan rumahnya untuk berbagai keperluan / maksud kecuali perjalanan ke dan
dari tempat kerja. Sementara itu Gee dkk menambahkan pengecualian tersebut
dengan perjalanan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari (tidak sekedar dari
dan ke tempat kerja) dan perjalanan sebagai bagian dari perpindahan tempat
tinggal secara permanent.
Dalam kaitannya dengan berbagai keperluan yang melatarbelakangi sebuah
perjalanan, beberapa ahli berpendapat bahwa perjalanan merupakan fenomena
yang berdimensi jamak. Di satu sisi memperlihatkan kesan petualangan, roman,
misteri, dan tempat-tempat eksotik, namun di lain pihak juga mengandung
kenyataan yang membumi seperti bisnis, kesehatan dan kepentingan pribadi
lainnya.
Definisi perjalanan wisata yang digunakan dalam studi ini adalah kegiatan manusia
melakukan perjalanan (trip) dari satu tempat ke tempat lain di luar lingkungan
rumahnya untuk berbagai keperluan / maksud kecuali perjalanan ke dan dari
tempat kerja, perjalanan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan
perjalanan sebagai bagian dari perpindahan tempat tinggal secara permanen.
Selain perjalanan wisata, dalam pariwisata dikenal pula pola perjalanan wisata.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola memiliki pengertian bentuk / struktur
yang tetap; sistem / cara kerja. Sementara itu, pola perjalanan wisata yang biasa
digunakan dalam analisis pariwisata terdiri dari:
8
Sebagian besar uraian dalam subbab ini diambil dari studi Tingkat dan Pola Perjalanan Wisata
Berdasarkan Karakteristik Sosial dan Demografi Penduduk (kasus: Penduduk Kota Bandung) oleh
Ina H. Koswara dkk. pada tahun 2000.

265. 218
a. lama tinggal atau durasi.
b. maksud perjalanan.
c. moda transportasi.
d. kekerapan atau frekuensi.
e. jenis kegiatan wisata.
f. destinasi wisata.
g. pemilihan waktu untuk melakukan perjalanan.
h. pengeluaran wisata.
Sementara itu, pelaku perjalanan menurut WTO adalah orang yang berada dalam
perjalanan di antara dua tempat atau lebih. WTO mengklasifikasikan pelaku
perjalanan ke dalam dua kelompok, yaitu:
a. Pengunjung (visitor): orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di
luar tempat tinggalnya (usual environment) untuk waktu kurang dari 12 bulan
berturut-turut dan yang tujuan utama dari perjalanannya selain dari
pelaksanaan kegiatan mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya.
Pengunjung yang menginap di suatu tempat disebut wisatawan (tourist)
sementara yang tidak menginap dikategorikan sebagai ekskursionis. Baik
tourist maupun excursionist adalah pelaku perjalanan yang tercatat di dalam
statistik pariwisata.
b. Pelaku perjalanan lainnya (other traveler): adalah pelaku perjalanan selain
yang termasuk dalam kategori pengunjung. Masuk dalam kategori ini adalah
orang yang melakukan perjalanan di lingkungan tempat tinggalnya, orang
yang pindah tempat tinggal, orang tanpa tempat tinggal yang tetap, orang
yang pergi ke tempat lain untuk bekerja (mendapat gaji dan upah normal) dan
lainnya.
Secara diagramatis klasifikasi tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar T.2.
3. Perilaku Berwisata
Perilaku berwisata seseorang dipengaruhi oleh motivasinya melakukan wisata.
Secara umum motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal
dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Menurut
Hilgard dan Atkinson, tidaklah mudah untuk menjelaskan motivasi sebab:
a. Pernyataan motif setiap orang sama, budaya yang berbeda akan
menghasilkan ekspresi motif yang berbeda pula.
b. Motif yang tidak sama dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku yang tidak
sama.
c. Motif yang tidak sama dapat diekspresikan melalui perilaku yang sama.
d. Motif dapat muncul dalam bentuk-bentuk perilaku yang sulit dijelaskan

266. 219
e. Suatu ekspresi perilaku dapat muncul sebagai perwujudan dari berbagai
motif.
Sumber : Tingkat dan Pola Perjalanan Wisata Berdasarkan Karakteristik Sosial dan Demografi
Penduduk (Kasus: Penduduk Kota Bandung), 2001.
Gambar T.2 : Klasifikasi Pelaku Perjalanan
Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan motivasi ini di antaranya adalah:
a. Maslow’s Need Hierarchy Theory (A Theory of Human Motivation) oleh A.H.
Maslow;
b. Herzberg’s Two Factor Theory oleh Frederick Herzberg;
c. Mc. Clelland’s Achievement Motivation Theory oleh Mc.Clelland.
Berkaitan dengan pariwisata, para ahli juga mencoba mengetahui motivasi
wisatawan dalam kegiatan pariwisata. Mayo dan Jarvis tahun 1981 mengatakan
bahwa motivasi berwisata dapat dibagi dalam empat kategori yaitu:

267. 220
a. Motivasi fisik, yang terdiri atas istirahat fisik, ikut berolahraga, rekreasi pantai,
hiburan yang membuat tubuh tidak tegang dan pertimbangan kesehatan;
b. Motivasi budaya, yang terdiri atas keinginan mengetahui negeri lain misalnya
seni, adat istiadat, tari,lukisan dan agama;
c. Motivasi antar pribadi, yang terdiri atas keinginan bertemu dengan muka-
muka baru, mengunjungi teman atau sanak saudara, melarikan diri dari
kegiatan sehari-hari keluarga atau tetangga atau menciptakan sahabat baru;
d. Motivasi status dan martabat, yang terdiri atas kebutuhan akan pengakuan,
perhatian, penghargaan dan reputasi.
Motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan wisata dipengaruhi oleh karakteristik
diri individu, yang lebih dikenal dengan karakteristik sosial dan demografi.
Karakteristik sosial dan demografi yang mempengaruhi perilaku berwisata adalah
jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, siklus hidup, dan pendapatan.
a. Jenis Kelamin
Jenis kelamin terkait dengan perbedaan konflik peran yang dihadapi laki-laki
dan perempuan saat memutuskan dan melakukan perjalanan wisata. Laki-laki
dihadapkan pada konflik peran di keluarga dan pekerjaan yang mengakibatkan
munculnya konflik terhadap alokasi waktu dan energi untuk kedua
kepentingan tersebut. Sementara itu, perempuan akan lebih mengutamakan
keluarga jika harus dihadapkan pada konflik antara kepentingan keluarga dan
pekerjaan (Mc.Intosh dan Goeldner, 1990).
Laki-laki lebih mudah bepergian dan melakukan aktivitas yang memerlukan
tenaga dan lebih menantang bahaya, seperti panjat tebing, mendaki gunung,
arung jeram, terjun payung). Perempuan kurang memiliki kecenderungan
melakukan kegiatan rekreasi aktif, kecuali tennis, berenang, dan berkuda.
Perempuan cenderung tidak melakukan perjalanan yang jauh dan
membahayakan karena memiliki keterbatasan yang kurang memungkinkan
untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan laki-laki (Koswara, dkk, 2000).
b. Usia
Usia seseorang sangat terkait dengan ketersediaan waktu luang dan jenis
kegiatan yang dapat dilakukan pada tingkatan usia tertentu. Usia juga sangat
terkait dengan siklus hidup. Semakin tinggi usia seseorang akan semakin
sedikit waktu luang yang tersedia, sampai pada masa ketika anak-anak mulai
hidup mandiri, terpisah dari orang tua (MilldanMorison, 1985).

268. 221
Anak-anak cenderung memilih kegiatan rekreasi dan pleasure. Kaum muda
memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap pengalaman baru. Jenis wisata
yang diminati kaum muda adalah jenis wisata aktif. Sementara itu, kaum
dewasa dan tua cenderung pada jenis wisata pasif, tetapi dengan frekuensi
yang teratur (Koswara, dkk, 2000). Mereka yang berusia lebih tua akan
memilih destinasi yang lebih jauh dibandingkan kaum muda, tetapi kaum
muda akan memilih destinasi yang lebih menantang (MilldanMorison, 1985).
Kaum dewasa pada umumnya lebih mementingkan kenyamanan pribadi.
Mereka sudah mencapai status sosial tertentu dan merasakan kenyamanan
dengan statusnya tersebut. Kebutuhan akan persaingan sosial dan
pertemanan akan meningkat pada kelompok ini, tetapi kebutuhan akan
eksplorasi diri menurun. Kelompok ini lebih senang bepergian dengan mobil
pribadi bersama keluarganya karena merasa lebih aman, nyaman, dan dalam
lingkungan yang dikenalnya (Mc. Intosh dan Goeldner, 1990).
Berdasarkan kelompok umur, karakteristik berwisata tiap kelompok umur
sebagai berikut (Koswara, dkk., 2000):
Tabel T.1 : Karakteristik Berwisata Tiap Kelompok Umur
Kelompok Umur Karakteristik Berwisata
1. Kelompok usia 13-17 tahun
(remaja)
2. Kelompok usia 18-30 tahun
(muda)
Cenderung melakukan aktivitas yang memerlukan
kekuatan fisik / energik, dinamis, menyukai hal-hal
yang baru, dan cenderung bepergian sendiri atau
dalam jumlah yang tidak banyak.
Kelompok usia 31-55 tahun
(dewasa)
 Mementingkan aktivitas yang dapat
memberikan kenyamanan status.
 Lebih menyukai bepergian dalam bentuk
kelompok serta kebutuhan untuk menemukan
sesuatu yang baru cenderung berkurang.
Kelompok usia >55 tahun (tua) Tidak berorientasi pada kegiatan dengan tenaga
fisik, tetapi lebih pada kegiatan yang bersifat
kontemplatif (perenungan), santai, dan tidak
melelahkan.
c. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan memperluas minat seseorang dan merangsangnya untuk
melakukan perjalanan. Tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan
pekerjaan dan tingkat pendapatan serta status sosial seseorang dalam
menentukan pola perjalanan wisatanya sehingga pembahasan mengenai

269. 222
tingkat pendidikan tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut. Karakteristik tiap
kelompok tingkat pendidikan sebagai berikut (Tribuwani, 1998):
Tabel T.2 : Karakteristik Berwisata Tiap Kelompok Tingkat Pendidikan
Kelompok Tingkat
Pendidikan
Karakteristik Berwisata
Tingkat pendidikan tinggi  Umumnya terkait dengan pendapatan dan status
sosial yang tinggi pula.
 Kelompok ini lebih dapat mengapresiasi perubahan
lingkungan dan suasana. Mereka yang berpendidikan
tinggi cenderung lebih mobile dibandingkan kelompok
lainnya.
 Senang untuk memanfaatkan kesempatan bepergian
ke suatu tempat baru dan berbeda dengan tujuan
memperluas wawasan.
Tingkat pendidikan
menengah
 Hanya memiliki sedikit waktu untuk bepergian, tapi
akan mengumpulkan uang untuk bepergian jika
pendapatannya meningkat.
 Lebih mengutamakan kebutuhan keamanan (rasa
aman).
 Lebih senang melakukan perjalanan sesuai dengan
perilaku berwisata yang benar
Tingkat pendidikan dasar  Merupakan kelompok yang sangat statis dan sangat
mementingkan faktor familiaritas.
 Bisa jadi tidak melakukan perjalanan wisata sama
sekali atau mempertahankan pola perjalanannya dari
masa ke masa.
d. Pekerjaan
Kegiatan utama sangat terkait dengan ketersediaan waktu luang yang dimiliki,
walaupun kegiatan wisata dapat juga dilakukan bersamaan dengan pekerjaan
atau melakukan wisata ketika sedang menjalankan tugas (Tribuwani, 1998).
Perbedaan mendasar terjadi antara mereka yang bekerja dan tidak bekerja.
Ketidakpastian dalam pekerjaan akan menyebabkan tingkat pengeluaran
wisata yang rendah. Wisata yang dilakukan lebih banyak wisata domestik,
jangka pendek, dan mengganti akomodasi komersil ke tempat teman dan
kerabat. Sementara itu, seseorang yang memiliki pekerjaan tidak hanya
meningkatkan peluang berwisatanya dengan kepastian pendapatan dan ijin
cuti, tetapi juga terhadap jenis wisata yang dilakukan sebagai mekanisme

270. 223
tekanan yang dirasakan dari teman sebaya atau kelompok panutan (Koswara,
dkk, 2000).
Pekerjaan juga mempengaruhi kegiatan rekreasi melalui variabel pendapatan.
Menurut MilldanMorison (1985) mereka yang berpendapatan dan pendidikan
rendah mengalokasikan 2% dari pendapatannya untuk berekreasi / wisata,
dan akan meningkat sebesar 5%-6% setiap tingkat pendapatan. Mereka yang
berpendapatan tinggi paling besar mengalokasikan 7% dari pendapatannya
untuk berekreasi / wisata.
e. Pendapatan
Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi
yang dilakukan, termasuk kegiatan rekreasi / wisata. Pendapatan akan
mempengaruhi jenis wisata yang dipilih, frekuensi melakukan kegiatan
rekreasi / wisata, jarak yang ditempuh, dan lama kegiatan rekreasi / wisata
dilakukan.
Mereka yang berpendapatan tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan
perjalanan yang tinggi dan berpeluang besar untuk melakukan perjalanan
jarak jauh dengan biaya yang cukup tinggi. Berbeda lagi dengan penduduk
berpendapatan menengah dan rendah. Penduduk yang mempunyai tingkat
pendapatan rendah akan mempunyai pola berwisata atau berekreasi yang
berbeda dengan penduduk yang mempunyai tingkat pendapatan menengah
sampai tinggi.
Pendapatan terkait dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan juga kelompok
usia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendapatan tidak terlepas dari
tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia seseorang.
f. Siklus Hidup
Kecenderungan dan peluang melakukan perjalanan dan juga tipe wisata yang
diminta sangat erat kaitannya dengan usia keluarga. Cooper dkk (1993)
berpendapat bahwa usia keluarga memperlihatkan perbedaan tipe
permintaan dan peluang berwisata dengan lebih baik daripada usia seseorang.
Usia keluarga adalah tahap siklus hidup yang dicapai seseorang, seperti yang
dilihat pada Tabel T.3.
Tabel T.3 : Usia Keluarga dan Permintaan Wisata
Tahap dalam
Keluarga
Pola Perilaku dan Belanja (termasuk wisata)

271. 224
Tahap dalam
Keluarga
Pola Perilaku dan Belanja (termasuk wisata)
Anak-anak
(dependent)
 < 18 tahun
 keputusan wisata dilakukan oleh orang lain (anak-anak
menjadi pertimbangan)
 usia 10 / 11 tahun anak- anak mengambil liburan dalam
kelompok sekolah atau usia sebaya
 pada usia 15 tahun mulai melakukan liburan mandiri
 memiliki hambatan keuangan, namun diimbangi dengan
komitmen yang kuat, waktu luang yang banyak dan rasa ingin
tahu yang tinggi
 kecenderungan melakukan perjalanan tinggi, terutama
perjalanan yang ekonomis dengan transportasi darat dan
akomodasi tanpa pelayanan makanan
Bujangan
(bachelor
stage)
 18 – 23 tahun
 sedikit hambatan keuangan.
 berorientasi rekreasi.
 membeli perlengkapan dapur, mebel, mobil yang dasar,
peraltan untuk bermain dan berwisata
Pasangan muda
(newly married
couples)
 24 –27 tahun
 kondisi keuangan baik dibandingkan dengan kondisi bila telah
memiliki anak
 tingkat pembelian tertinggi, termasuk barang-barang tahan
lama dan liburan
 kecenderungan berwisata tinggi khususnya ke luar negeri
Sarang penuh I (full
nest I)
 28 – 34 tahun
 anak-anak usia 0-5 tahun
 pembelian rumah sangat mendesak
 aset cair sangat terbatas, ketidakpuasan dalam kondisi
keuangan
 pembelian barang kebutuhan rumah tangga dan kesejahteraan
anak
 mengurangi perjalanan wisata, liburan menjadi bersifat
organisasional ketimbang demografik, kegiatan pariwisata
terbatas hanya di dalam negeri, kunjungan kepada kerabat
menjadi lebih sering
Sarang penuh II
(full nest II)
 35 – 49 tahun
 anak-anak usia 6 – 17 tahun
 kondidi keuangan lebih baik, beberapa isteri yang bekerja

272. 225
Tahap dalam
Keluarga
Pola Perilaku dan Belanja (termasuk wisata)
 pembelian barang dalam unit besar dan jamak
 pengeluaran untuk keperluan kegiatan anak
Sarang penuh III
(full nest III)
 50 – 64 tahun
 anak-anak usia 18-23 tahun
 kondisi keuangan masih baik, makin banyak isteri bekerja
 beberapa anak mendapatkan pekerjaan
 tingkat pembelian barang tahan lama tinggi, terutama untuk
barang lebih berkelas, barang –barang pelengkap (tidak
diperlukan), perawatan kesehatan pelengkap.
 Perjalanan dengan mobil
Tahap sarang
kosong (empty
nest I)
 50 – 64 tahun
 anak-anak tidak tinggal di rumah
 kepemilikan rumah pada puncaknya
 saat merasa paling puas dengan kondisi keuangan dan
tabungan
 berminat dalam melakukan perjalanan, rekreasi, dan belajar
mandiri
 memberikan hadiah dan sumbangan
 membeli perjalanan liburan (jarak jauh), barang mewah dan
perbaikan rumah
Sarang kosong II
(Empty nest II)
 > 65 tahun
 pensiun, mempertahankan rumah
 pendapatan menurun drastis
 pembelian barang-barang untuk peningkatan kesehatan,
istirahat dan pencernaan
Usia tua tanpa
pasangan, bekerja
 > 65 tahun
 pendapatan tetap baik, namun cenderung menjual rumah
lama
Usia tua tanpa
pasangan, pensiun
 > 65 tahun
 pendapatan menurun drastis
 pembelian produk kesehatan yang diperlukan seperti
kelompok pensiunan lainnya
 memiliki kebutuhan khusus terhadap kasih sayang, perhatian
dan keamanan.
Sumber : Koswara, dkk, 2000 yang diolah dari Dwells dan Gubar (Mill,1992), Cooper, et al. (1993),
Mc Intosh (1995)

273. 226
Lampiran U
Faktor Pendorong dan Penarik untuk Melakukan Perjalanan Wisata
Terkait dengan upaya peningkatan pergerakan wisatawan nusantara, salah satu hal perlu
dipahami adalah faktor apa yang menjadi pendorong dan penarik untuk melakukan
pergerakan berwisata.
Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh kuatnya
faktor-faktor pendorong (push factors) dan faktor-faktor penarik (pull factors). Faktor
pendorong dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal dan eksternal yang
memotivasi wisatawan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan. Faktor
pendorong umumnya bersifat sosial-psikologis, atau merupakan person-specific
motivation, sedangkan faktor penarik merupakan destination-specific atributes.
Pentingnya push and pull factors ini di dalam pariwisata dijelaskan oleh Richardson dan
Fluker sebagai berikut:
Push factors are all the economic, social demographic, technological and
political forces that stimulate a demand for tourism activity by 'pushing'
consumers away from their usual place of residence. These are the dominant
factors when people decide they want to 'get away from it all', but are vague
about where they want to go.
Pull factors are those which 'pull' consumers towards a particular destination (e.g. a
positive image, safety, attractions, climate). Forms of tourism are among pull
factors-the destination's offering to tourists (Richardson and Fluker, 2004: 67).
Dann (1977) memandang bahwa faktor pendorong utama seseorang untuk melakukan
perjalanan wisata (khususnya dari negara Barat ke Dunia Ketiga) adalah untuk
melepaskan diri dari tekanan psikis dalam kehidupan sehari-hari di negara industri, yang
dijelaskan sebagai berikut:
"The connection between 'what makes tourists travel' and the anomic society from
which they come thus acts as a hallmark for the current theoretical perspective. It is
claimed that a possible push factor for travel lies in the desire to transcend the
feeling of isolation obtained in everyday life, where the tourist simply wishes to get
away from it all" (Dann, 1977: 187).
Dengan adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata,
tetapi belum jelas daerah mana yang akan dituju. Berbagai faktor penarik yang dimiliki
oleh DTW akan menyebabkan orang tersebut memilih DTW tertentu untuk memenuhi

274. 227
need and wantsnya. Ryan (1991), dari kajian literaturnya menemukan berbagai faktor
pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata seperti di bawah ini.
1. Escape
Ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan, atau kejenuhan
dari pekerjaan sehari-hari.
2. Relaxation
Keinginan untuk rekuperasi / penyegaran, yang juga berhubungan dengan motivasi
untuk escape di atas.
3. Play
Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan, yang merupakan
pemunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan din sejenak dari
berbagai urusan yang serius.
4. Strengthening Family Bonds
Ingin mempererat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks VFR (visiting
friends and relations). Keakraban hubungan kekerabatan ini juga terjadi di antara
anggota keluarga yang melakukan perjalanan bersama-sama, karena kebersamaan
sangat sulit diperoleh dalam suasana kerja sehari-hari di negara industri.
5. Prestige
Untuk menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas
dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau
derajat sosial. Bagi berbagai masyarakat, perjalanan keluar merupakan salah satu
bentuk ‘inisiasii’.
6. Social interaction
Untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat, atau dengan
masyarakat lokal yang dikunjungi.
7. Romance
Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana
romantis, atau untuk memenuhi kebutuhan seksual, khususnya dalam pariwisata
seks.

275. 228
8. Educational Opportunity
Keinginan untuk melihat sesuatu yang baru, mempelajari orang lain dan/atau
daerah lain, atau mengetahui kebudayaan etnis lain. Ini merupakan pendorong yang
dominan di dalam pariwisata.
9. Self-Fulfilment
Keinginan untuk menemukan diri sendiri (selfdiscove)y), karena diri sendiri biasanya
bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.
10. Wish-Fulfilment
Keinginan untuk merealisasikan numpi-mimpi, yang lama dicita-citakan, sampai
mengorbankan diri dengan cara berhemat, agar bisa melakukan perjalanan. Hal ini
juga sangat jelas dalam perjalanan wisata religius, sebagai bagian dari keinginan
atau dorongan yang kuat dari dalam diri.
Jackson (1989) juga telah mengidentifikasi berbagai faktor penarik dan pendorong.
Menurutnya ada delapan faktor pendorong yang dapat diidentifikasi, yaitu:
1. Ego enhancement,
2. Ritual inversion,
3. Pilgrimage,
4. Religion,
5. Health,
6. Education,
7. Perceived authenticity, dan
8. Conventions/conferences.
Dari sisi faktor penarik, Jackson 1989 membedakannya atas sebelas faktor, yaitu:
1. Location climate,
2. National promotion,
3. Retail advertising,
4. Wholesale marketing,
5. Special events,
6. Incentive schemes,
7. Visiting friends,
8. Visiting relatives,
9. Tourist attractions,
10. Culture, dan
11. Natural environment man-made environment.

276. 229
Lebih lanjut dikatakan bahwa antara faktor pendorong dan penarik ini ada faktor fasilitasi,
yang memungkinkan dorongan dan tarikan tersebut menjadi suatu keputusan untuk
melakukan perjalanan. Beberapa fasilitator yang dapat diidentifikasi sebagai faktor
fasilitasi antara lain adalah sebagai berikut:
1. Cultural self-confidence,
2. Annual leave,
3. Weekends,
4. Flexitime,
5. Long-service leave,
6. Disposable income, dan
7. Transport system.
Kegiatan pariwisata pada hakikatnya juga merupakan inversi (ritual inversion), yaitu
melakukan atau mendapatkan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang biasa
didapatkan di daerah asal. Contoh yang sering didengar, seorang eksekutif dalam
perjalanan wisatanya ingin menjadi "petani sehari", sedangkan seorang buruh ingin
menjadi "raja sehari". Orang yang di rumahnya tertekan, akan melakukan inversi, dengan
segala kebebasan di tempat wisata, yang tidak terikat lagi secara ketat oleh berbagai
aturan, norma, kepercayaan, dan lain sebagainya. Inversi ini dilakukan baik secara
geografis, fisik, maupun secara mental psikologis.
Dalam perkembangan lebih jauh, muncul pula motivasi-motivasi yang lebih spesifik di
dalam melakukan perjalanan wisata. Motivasi dan tujuan yang spesifik ini kemudian
membuka pintu untuk berkembangnya pariwisata minat khusus (special interest tourism),
yang juga sering disebut sebagai new tourism (Richardson and Fluker, 2004).

277. 230
Lampiran V
Proses Pengambilan Keputusan Berwisata
Sebelum melakukan pergerakan wisata, seorang calon wisatawan terlebih dahulu
melakukan sebuah proses mental, untuk sampai pada keputusan, menyangkut kapan
akan melakukan perjalanan, berapa lama, ke mana, dengan cara bagaimana, dan
seterusnya. Proses pengambilan keputusan ini sangat penting artinya bagi pembangunan
pariwisata, terkait dengan berbagai fakta yang mempengaruhi keputusan, dan faktor-
faktor ini dapat dipengaruhi (diintervensi) dalam proses promosi (pemasaran wisata).
Pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan ini di samping penting sebagai
dasar promosi, juga sangat penting di dalam perencanaan produk dan penentuan
segmentasi pasar (Mathieson dan Wall, 1982) atau target pemasaran (Shaw dan Williams,
1992). Hal ini semakin penting di dalam situasi kompetisi yang semakin ketat, terutama
pada saat pasar mulai sangat tersegmentasi. Pada awalnya, pendekatan yang digunakan
untuk melihat proses pengambilan keputusan adalah pendekatan ekonomi semata-mata.
Dalam hal ini calon wisatawan diasumsikan sebagai economic man, yang menganggap
bahwa calon wisatawan telah menjadi informasi yang lengkap dan akan mengambil
keputusan dengan sangat rasional. Wisatawan akan mengambil keputusan untuk
mengoptimalkan manfaat dari perjalanannya dengan keterbatasan waktu dan dana yang
dimiliki (Mathieson dan Wall, 1982). Namun pada kenyataannya calon wisatawan tidak
mempunyai info yang lengkap dan akurat tentang berbagai aspek dari destinasi yang akan
dikunjunginya, sehingga pendekatan murni economic dan tidak sepenuhnya efektif.
Pendekatan lain yang kemudian dikembangkan adalah pendekatan perilaku (behavioral
approach). Dalam pendekatan ini, meskipun calon wisatawan tetap diasumsikan
bertindak rasional, tetapi lebih mencari kepuasan (satisfaction) dibandingkan dengan
pengalaman yang optimal. Menurut Rostron (1972, dalam Mathieson dan Wall, 1982)
pendekatan ini lebih sesuai untuk melihat bagaimana calon wisatawan sampai pada
keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut.
Keputusan untuk melakukan perjalanan wisata pada galibnya adalah keputusan
"pembelian", yaitu mengeluarkan uang untuk mendapat-kan kepuasan. Namun
pembelian dalam konteks pariwisata mempunyai beberapa keleluasaan, paling tidak
dalam hal-hal di bawah ini (Mathieson dan Wall, 1982; Shaw dan William, 1992):
1. Produk yang dibeli adalah produk intangible, berupa pengalaman (experience).
Meskipun ada bagian dari produk yang tangible (seperti cinderamata), tetapi
preparasinya sangat kecil terhadap total nilai pembelian.
2. Nilai pembelian umumnya besar, umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan

278. 231
pembelian barang-barang umum lainnya.
3. Pembelian tidak bersifat spontan. Perjalanan wisata umumnya direncanakan jauh
hari sebelumnya, termasuk perencanaan aspek finansial, pemilihan jenis
akomodasi, transportasi, dan seterusnya.
4. Untuk menikmati produk yang dibeli, wisatawan harus mengun-jungi daerah tujuan
wisata secara langsung, berbeda dengan produk lain yang dapat dikirim kepada
pembeli. Produk yang dibeli dalam pariwisata tidak dapat disimpan untuk dinikmati
pada waktu yang berbeda.
5. Bagi sebagian wisatawan, mereka tidaklah distance minimized, bahkan menganggap
perjalanan panjang sebagai bagian penting dari produk wisata yang dibeli.
Menurut Mathieson dan Wall (1982), proses pengambilan keputusan seorang wisatawan
melalui lima fase yang sangat penting, yaitu:
1. Kebutuhan atau keinginan untuk melakukan perjalanan. Tujuan dari perjalanan
dirasakan oleh calon wisatawan, yang selan-jutnya ditimbang-timbang apakah
perjalanan tersebut memang harus dilakukan atau tidak.
2. Pencarian dan penilaian informasi. Hal ini misalnya dilakukan dengan menghubungi
agen perjalanan, mempelajari bahan-ba-han promosi (brosur, leaflet, media masa),
atau mendiskusikan dengan mereka yang telah berpengalaman terlebih dahulu. Info
ini dievaluasi dari segi keterbatasan dana dan waktu alternatif dari berbagai
destinasi yang memungkinkan dikunjungi, dan pertimbangan pertimbangan lainnya.
3. Keputusan melakukan perjalanan wisata. Keputusan ini meliputi antara lain daerah
tujuan wisata yang akan dikunjungi, jenis akomodasi, cara berpergian, dan aktivitas
yang akan dilakukan di daerah tujuan wisata.
4. Persiapan perjalanan dan pengalaman wisata. Wisatawan melakukan booking,
dengan segala persiapan pribadi, dan akhirnya perjalanan wisata dilakukan.
5. Evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Selama perjalanan, tinggal di daerah tujuan
wisata, dan setelah kembali ke negara asal, wisatawan secara sadar maupun tidak
sadar, selalu melakukan evaluasi terhadapn perjalanan wisatanya, yang akan
mempe-ngaruhi keputusan perjalanan wisatanya di masa yang akan datang.
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di atas, antara
lain sebagai berikut:
1. Karakteristik wisatawan, baik karakteristik sosial, ekonomi (umur, pendidikan,
pendapatan, dan pengalaman sebelumnya), maupun karakteristik perilaku (seperti
motivasi, sikap, dan nilai yang dianut).
2. Kesadaran akan manfaat perjalanan, pengetahuan terhadap destinasi yang akan
dikunjungi, citra destinasi.
3. Gambaran perjalanan, yang meliputi jarak, lama tinggal di daerah tujuan wisata,
kendala waktu dan biaya, bayangan akan risiko, ketidakpastian, dan tingkat

279. 232
kepercayaan terhadap biro perjalanan wisata.
4. Keunggulan daerah tujuan wisata, yang meliputi jenis dan sifat atraksi yang
ditawarkan, kualitas layanan, lingkungan fisik dan sosial, situasi politik, aksesibilitas,
dan perilaku masyarakat lokal terhadap wisatawan. Yang juga sangat penting
sebagai salah satu atribut daerah tujuan wisata adalah citra (image) yang dimiliki.
Dilihat dari rentang waktu keputusan diambil dan realitas perjalanan secara nyata
dilakukan, ada variasi yang sangat lebar di antara kelompok pasar. Shaw dan William
(1992) mengelompokkan perilaku wisatawan dalam hal ini atas tiga perilaku :
1. Yang pertama adalah impulse buyers, yaitu mereka yang sangat tertarik pada harga
rendah yang ditawarkan oleh agen perja-lanan. Kelompok ini mempunyai
perencanaan yang singkat.
2. Kelompok kedua adalah repeat buyers, yaitu mereka yang kembali ke destinasi yang
sama setiap tahun.
3. Yang ketiga adalah meticulous planners, yaitu mereka yang berusaha mencari info
yang lengkap dan mutakhir, serta secara terinci membuat perbandingan. Mereka
umumnya merenca-nakan perjalanannya dalam waktu yang relatif lama.

280. 233
Lampiran W
Studi Karakteristik Wisatawan Nusantara
Beberapa studi tentang karakteristik wisatawan nusantara di Indonesia telah dilakukan,
antara lain pada tahun 1984, 1991, 1997, 2001, dan terakhir tahun 2005. Studi
karakteristik wisnus tahun 1984 dan 1991 merupakan analisis terhadap hasil survei
perjalanan penduduk yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun tersebut,
sedangkan studi pada tahun 1997 dan 2001 merupakan analisis dari data modul
perjalanan pada survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan pada kedua tahun
tersebut. Karena perbedaan sumber data tersebut, maka pembahasan profil wisnus pada
tahun 1984 dan 1991 sedikit berbeda dengan wisnus pada tahun 1997 dan 2001.
Analisis mengenai karakteristik wisnus tahun 1984 dan 1991 diambil dari studi “Tingkat
dan Pola Perjalanan Wisata Berdasarkan Karakteristik Sosial dan Demografi Penduduk
(Kasus: Penduduk Kota Bandung)” yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kepariwisataan
ITB bekerja sama dengan Lembaga Demografi-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
pada tahun 2000-2001.
1. Studi Survei Perjalanan Penduduk 1984
Survei Perjalanan Penduduk (SPP) tahun 1984 yang dilakukan oleh BPS memberikan
gambaran tentang karakteristik wisatawan nusantara yang melakukan perjalanan
dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dilaksanakannya survei tersebut. Sesuai
dengan tema penelitian ini, perjalanan penduduk yang dibahas dari SPP 1984
adalah perjalanan penduduk kota (5.047 perjalanan), yang dilihat dari karakteristik
sosio-demografis dan pola perjalanannya. Jika tidak disebutkan jumlahnya untuk
penduduk kota, digunakan data perjalanan penduduk Indonesia (36.148 perjalanan)
yang merupakan penggabungan dari perjalanan penduduk kota dan desa.
a. Jenis Kelamin
Sebagian besar pelaku perjalanan di perkotaan pada tahun 1984 adalah laki-
laki (57,32%), meskipun yang mengunjungi objek wisata hanyalah sebesar
38,51%. Persentase perempuan perkotaan meskipun hanya 42,68% yang
melakukan perjalanan, namun perempuan yang mengunjungi objek wisata
persentasenya lebih tinggi (44,75%). Nampak bahwa laki-laki lebih banyak
melakukan perjalanan (lebih mobile) untuk berbagai kegiatan yang
berhubungan dengan non-wisata, dan kemungkinan besar adalah untuk
pekerjaan.

281. 234
Tabel W.1 : Banyaknya Perjalanan Penduduk Kota Berdasarkan Jenis Kelamin, :
Indonesia SPP 1984
Jenis
Kelamin
Objek Wisata Bukan Objek Wisata
Jumlah %
Jumlah % Jumlah %
Laki-laki 1.114 38,51 1.779 61,49 2.893 57,32
Perempuan 964 44,75 1.190 55,25 2.154 42,68
TOTAL 2.078 2.969 5.047 100,00
Sumber: BPS, 1986
b. Umur
Jika dilihat dari umurnya, penduduk kelompok usia 25-49 tahun (dewasa)
merupakan yang terbanyak melakukan perjalanan (39,11%). Namun terdapat
perbedaan kelompok umur terbanyak yang melakukan perjalanan ke objek
wisata dan bukan objek wisata. Pada perjalanan ke objek wisata, persentase
terbesar (34,94%) adalah untuk kelompok umur 15-24 tahun dan kedua
terbesar (30,85%) adalah untuk kelompok umur 25-49 tahun. Sedangkan pada
perjalanan bukan ke objek wisata, terlihat bahwa kelompok usia dewasa (25-
49 tahun) persentasenya cukup menyolok yaitu 44,90%. Persentase terbesar
kedua (22,94%) adalah untuk kelompok umur 15-24 tahun (Tabel W.2).
Kelompok usia muda / anak-anak yang melakukan perjalanan ke objek wisata
juga memperlihatkan persentase yang cukup tinggi.
Tabel W.2 : Banyaknya Perjalanan Penduduk Kota Berdasarkan Kelompok Umur, :
Indonesia SPP 1984
Kelompok
Umur
Objek Wisata Bukan Objek Wisata Total
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
<10 340 16,36 366 12,33 706 13,99
10-14 302 14,53 154 5,19 456 9,04
15-24 726 34,94 681 22,94 1.407 27,88
25-49 641 30,85 1.333 44,90 1.974 39,11
>49 69 3,32 435 14,65 504 9,99
Total 2.078 100,00 2.969 100,00 5.047 100,00
Sumber: BPS, 1986
c. Lapangan Pekerjaan
Jika dilihat dari lapangan pekerjaannya, 13,7% pelaku perjalanan adalah yang
bekerja di bidang jasa, diikuti oleh bidang perdagangan (11,7%). Bidang listrik,

282. 235
gas dan air, pertambangan dan penggalian serta keuangan memiliki
persentase kurang dari 1% saja. Secara umum pelaku perjalanan yang tidak
bekerja merupakan persentase yang terbesar (54,69%). Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel W.3.
Selain karakteristik sosio-demografis penduduk kota, pada studi tersebut
dibahas pula karakteristik perjalanan penduduk Indonesia keseluruhan
(mencakup penduduk kota dan desa) yang meliputi alasan utama perjalanan,
banyaknya kunjungan, waktu perjalanan, lama menginap, dan moda
transportasi utama yang digunakan.
Tabel W.3 : Banyaknya Perjalanan Penduduk Kota : Berdasarkan Lapangan Pekerjaan, :
Indonesia SPP 1984
Lapangan pekerjaan Jumlah %
1. Pertanian 145 2,87
2. Pertambangan dan penggalian 34 0,67
3. Industri 250 4,95
4. Listrik, gas dan air 25 0,50
5. Bangunan / konstruksi 141 2,79
6. Perdagangan 592 11,73
7. Angkutan 148 2,93
8. Keuangan 39 0,77
9. Jasa 690 13,67
10. Lainnya 223 4,42
11. Tidak bekerja 2.760 54,69
T O T A L 5.047 100,0
Sumber: BPS, 1986
d. Alasan Utama Perjalanan
Secara umum alasan utama terbesar dalam melakukan perjalanan untuk
semua kelompok umur adalah untuk mengunjungi teman / keluarga (42,2%).
Berlibur / rekreasi merupakan alasan terbesar kedua (23,58%), dan
selanjutnya adalah bekerja (11,91%).
Tabel W.4 : Alasan Utama Perjalanan Wisatawan Nusantara : Tahun 1984
Alasan utama Jumlah Persentase

283. 236
Berlibur / rekreasi 8.524 23,58%
Pekerjaan 4.304 11,91%
Pendidikan 762 2,11%
Kesehatan 538 1,49%
Ziarah 2.564 7,09%
Mengunjungi teman / keluarga 15.270 42,24%
Misi kesenian / OR 272 0,75%
Lainnya 3.914 10,83%
Jumlah 36.148 100,00%
Sumber: BPS, 1986
e. Lama Bepergian
Jika dikaitkan dengan lama perjalanan, hampir sebagian besar perjalanan yang
dilakukan adalah kurang dari 1 malam atau tidak menginap (74,34%) (BPS
1986). Perjalanan yang menginap antara 1-3 malam persentasenya adalah
14,42% dan semakin bertambah lamanya waktu perjalanan, semakin kecil
persentase penduduk yang melakukannya.
Perjalanan untuk berlibur / rekreasi juga mengikuti pola tersebut dengan
persentase untuk perjalanan kurang dari 1 hari adalah 94,09%, antara 1-3
malam sebesar 3,94%, antara 4-7 malam sebesar 1,20% dan persentasenya
semakin kecil dengan semakin lamanya waktu menginap (Gambar W.1).
2. Studi Profil Wisatawan Nusantara 1991
Hasil studi Profil Wisatawan Nusantara yang dilakukan oleh BPS tahun 1991 juga
memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik sosio-demografis wisatawan.
Dalam studi ini yang dimaksud dengan wisatawan nusantara adalah penduduk yang
melakukan perjalanan mengunjungi objek wisata, baik yang menginap maupun
tidak. Dengan demikian dalam studi ini recreationist juga dimasukkan dalam
pengertian wisatawan (tourists).

284. 237
Sumber: BPS, 1986
Gambar W.1 : Distribusi Persentase Lama Perjalanan Untuk Berlibur / Rekreasi
Indonesia, SPP 1984
Karakteristik sosio-demografis wisatawan nusantara yang dibahas dalam studi ini
meliputi jenis kelamin, kelompok umur, pekerjaan, status kawin, tingkat pendidikan
dan pengeluaran rumah tangga penduduk yang melakukan perjalanan. Berikut akan
dianalisis beberapa hasil studi yang terkait dengan penelitian ini.
a. Jenis kelamin
Untuk mengetahui mobilitas penduduk studi BPS ini menggunakan indikator
relatif, yaitu Tingkat Perjalanan Penduduk (TJP) yang membandingkan jumlah
penduduk yang berpergian dengan jumlah penduduk seluruhnya.
Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan pada tahun 1991 berjumlah
9% dari total penduduk yang berjumlah 179,2 juta. Laki-laki lebih banyak
melakukan perjalanan daripada perempuan. TJP penduduk laki-laki lebih
tinggi daripada TJP perempuan (11 versus 7%). Hal ini menunjukkan bahwa
laki-laki lebih “mobile” dibandingkan dengan perempuan.
Laki-laki yang melakukan perjalanan dengan tujuan utama mengunjungi objek
wisata lebih sedikit daripada yang berpergian untuk maksud selain berwisata,
begitu juga dengan perempuan. Laki-laki yang berpergian untuk maksud lain
lebih banyak daripada perempuan.
94.09%
3.94%
1.20%
0.77%
<1 malam
1-3 malam
4-7 malam
>7 malam

285. 238
Tabel W.5 : Distribusi Persentase Tujuan Perjalanan Penduduk : Berdasarkan Jenis
Kelamin, Indonesia Tahun 1991
Jenis kelamin Objek wisata Bukan objek wisata TOTAL
Laki-laki 43,9 56,1 100,0
Perempuan 48,8 51,2 100,0
Total 45,8 54,2 100,0
Sumber: BPS (1992)
b. Kelompok Umur
Berdasarkan kelompok umurnya, penduduk yang banyak melakukan
perjalanan adalah penduduk yang sudah dewasa, yaitu yang berumur 25-34
tahun (13,3%) dan 35-54 tahun (13,2%). Akan tetapi penduduk yang berumur
15-24 tahun juga cukup banyak yang melakukan perjalanan (10,5%). Hal ini
menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai mobilitas tinggi adalah
penduduk usia remaja dan dewasa.
Tabel W.6 : Tingkat Perjalanan Penduduk (TJP) Berdasarkan Kelompok Umur, : SPP
Indonesia Tahun 1991
Kelompok Umur
Jumlah
Penduduk
Penduduk Yang
Melakukan
Perjalanan
TJP
(%)
< 10 43.967.217 1.919.649 4,4
10 – 14 21.436.513 1.034.110 4,8
15 – 24 35.067.443 3.675.410 10,5
25 – 34 28.731.835 3.831.345 13,3
35 – 54 33.572.729 4.421.029 13,2
> 54 16.472.046 1.247.181 7,6
Total 179.247.783 16.128.724 9,0
Sumber : BPS (1992).
Penduduk pada hampir semua kelompok umur melakukan perjalanan dengan
tujuan utama bukan objek wisata. Penduduk yang tujuan utamanya
mengunjungi objek wisata yang terbanyak adalah yang berumur 10 - 14 tahun
dan 15 - 24 tahun atau dengan kata lain penduduk yang menjelang usia
remaja dan penduduk usia remaja (lihat Tabel W.7). Objek wisata yang dituju
oleh kedua kelompok umur tersebut sebagian besar adalah taman rekreasi
dan kebun binatang (BPS, 1992: 104).

286. 239
Tabel W.7 : Distribusi Persentase Tujuan Perjalanan Penduduk : Berdasarkan Kelompok
Umur, Indonesia Tahun 1991
Kelompok Umur
(Tahun)
Objek Wisata
Bukan
Objek Wisata
Total
< 10 46,2 53,8 100,0
10 - 14 72,1 27,9 100,0
15 - 24 57,6 42,4 100,0
25 - 34 44,8 55,2 100,0
35 -54 37,2 62,8 100,0
55 + 21,8 78,2 100,0
Total 45,8 54,2 100,0
Sumber : BPS (1992)
c. Lapangan Usaha
Penduduk yang bekerja di bidang listrik, gas, dan air mempunyai tingkat
mobilitas yang tinggi dalam melakukan perjalanan, walaupun jika dilihat
secara keseluruhan persentase pelaku perjalanan yang bekerja di bidang
tersebut paling kecil, yaitu 0,5%. Jika dilihat dari TJPnya, penduduk dengan
lapangan usaha listrik, gas dan air memiliki TJP yang tertinggi (31,7%),
sedangkan penduduk dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian
serta angkutan, pergudangan dan komunikasi memiliki TJP yang terendah
(8,7%).
Tabel W.8 : Tingkat Perjalanan Penduduk (TJP) Berdasarkan Lapangan Usaha, : SPP
Indonesia Tahun 1991
Lapangan Usaha
Jumlah
Penduduk
(000)
Penduduk yang
Melakukan Perjalanan
(000)
TJP
(%)
Jumlah %
Pertanian 35.451 3.674 41,8 10,4
Pertambangan dan penggalian 733 64 0,7 8,7
Industri pengolahan 8.221 838 9,5 10,2
Listrik, gas dan air 145 46 0,5 31,7
Bangunan / konstruksi 2.841 466 5,3 16,4
Perdagangan dan jasa 10.593 1.238 14,1 11,7

287. 240
Lapangan Usaha
Jumlah
Penduduk
(000)
Penduduk yang
Melakukan Perjalanan
(000)
TJP
(%)
Jumlah %
akomodasi
Angkutan, penggudangan, dan
komunikasi
2.664 233 2,6 8,7
Keuangan 536 129 1,5 24,1
Jasa kemasyarakatan dan
lainnya
9.730 2.108 24,0 21,7
TOTAL 18.878* 8.795* 100,0 46,6
Keterangan: *) Tidak termasuk yang tidak menjawab sebanyak 1.069.489
Sumber : BPS (1992)
Dilihat dari tujuan perjalanannya, penduduk yang bekerja di bidang
pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air,
angkutan dan penggudangan serta keuangan lebih banyak yang melakukan
perjalanan dengan objek wisata sebagai tujuan utamanya. Dibandingkan
dengan penduduk yang bekerja di bidang lainnya, penduduk yang bekerja di
bidang pertambangan dan penggalian dan keuangan mempunyai persentase
yang lebih besar (70,3% dan 76,7%) dalam memilih objek wisata sebagai
tujuan utama perjalanannya (Tabel W.9).
Tabel W.9 : Distribusi Persentase Tujuan Perjalanan Penduduk : Berdasarkan Lapangan
Usaha, Indonesia Tahun 1991
Lapangan usaha Objek Wisata
Bukan Objek
Wisata
TOTAL
Pertanian 31,2 68,8 100,0
Pertambangan dan penggalian 70,3 29,7 100,0
Industri pengolahan 54,7 45,3 100,0
Listrik, gas, dan air 58,7 41,3 100,0
Bangunan / konstruksi 47,4 52,6 100,0
Perdagangan dan jasa akomodasi 39,3 60,7 100,0
Angkutan dan penggudangan 51,9 48,1 100,0
Keuangan 76,7 23,3 100,0
Jasa kemasyarakatan dan lainnya 46,6 53,4 100,0
Total 45,8 54,2 100,0
Sumber BPS (1992)

288. 241
Di pihak lain, penduduk yang bekerja di bidang pertanian lebih banyak
melakukan perjalanan dengan tujuan utama bukan objek wisata, begitu juga
dengan penduduk yang bekerja di bidang bangunan / konstruksi, perdagangan
dan jasa serta bidang jasa kemasyarakatan dan lainnya.
d. Alasan Utama Perjalanan
Alasan utama perjalanan penduduk pada tahun 1991 menunjukkan pola yang
sama dengan tahun 1984. Mengunjungi teman / keluarga masih merupakan
alasan utama terbanyak (43,9%), baru kemudian berlibur / rekreasi (31,8%).
Alasan lainnya yang juga cukup banyak adalah bekerja dan berziarah.
Tabel W.10 : Distribusi Banyaknya Perjalanan Yang Dilakukan Penduduk : Menurut
Alasan Utama Perjalanan, Tahun 1991
Alasan Utama Perjalanan Jumlah Persentase
Berlibur / rekreasi 5.733.667 31,8%
Pekerjaan 1.305.400 7,2%
Pendidikan 339.835 1,9%
Kesehatan 219.760 1,2%
Berziarah 857.035 4,7%
Mengunjungi teman / keluarga 7.925.596 43,9%
Olahraga / kesenian 64.041 0,4%
Lainnya 1.603.395 8,9%
Jumlah 18.048.729 100,0%
Sumber : BPS (1992)
e. Lama Bepergian
Berbeda dengan penduduk yang melakukan perjalanan pada tahun 1984,
lama bepergian penduduk yang melakukan perjalanan pada tahun 1991 paling
banyak adalah selama 1 – 3 hari (54,8%), baru kemudian yang tidak menginap
(19,4%), dan 4-7 hari sebanyak 15,7%.
Tabel W.11 : Distribusi Banyaknya Perjalanan Yang Dilakukan Penduduk : Menurut
Lama Bepergian, Tahun 1991
Lama Bepergian Jumlah Persentase
< 1 hari 4026 19,4%
1 – 3 hari 11.376 54,8%
4 – 7 hari 3254 15,7%

289. 242
Lama Bepergian Jumlah Persentase
8 – 14 hari 1090 5,3%
15 – 20 hari 493 2,4%
21 – 30 hari 29 1,3%
> 30 hari 223 1,1%
Jumlah 20.759 100,0%
Sumber : BPS (1992)
3. Profil Penduduk yang Melakukan Perjalanan Tahun 1997
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data mengenai profil penduduk yang
melakukan perjalanan pada tahun 1997 merupakan data hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) tahun 1997 pada modul perjalanan. Definisi perjalanan dalam
buku Profil Penduduk yang Melakukan Perjalanan Tahun 1997 (BPS,1999) adalah:
a. Perjalanan ke objek wisata / tempat rekreasi yang biasanya dikunjungi umum
tanpa memperhatikan jarak tempat tersebut dari rumah tempat dia bepergian
dan lama bepergian; dan
b. Perjalanan bukan ke objek wisata, misalnya dinas, mengunjungi teman /
keluarga, dan lain-lain dengan syarat:
1- Jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 km (pulang pergi)
2- Jarak perjalanan kurang dari 100 km (pulang pergi) tetapi menginap di
akomodasi komersial
Jumlah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan pada tahun 1997 sebesar
24,6 juta jiwa atau sekitar 12,2% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai
201,4 juta jiwa.
a. Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang melakukan perjalanan
jauh lebih banyak (15.354.457 orang) dibandingkan penduduk perempuan
yang berjumlah 9.222.447 orang.
Tabel W.12 : Jenis Kelamin Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Tahun 1997
Jenis Kelamin Persentase
Laki-laki 62,50%
Perempuan 37,50%
Jumlah 100,00%
Sumber: Profil Penduduk yang

290. 243
Melakukan Perjalanan
Tahun 1997, BPS, 1999
Sumber : Tabel W.12.
Gambar W.2 : Jenis Kelamin Penduduk Yang Melakukan Perjalanan Tahun 1997
b. Kelompok Umur
Dilihat dari umurnya, penduduk yang melakukan perjalanan ke objek wisata
sebagian besar berusia 15 – 24 tahun, kemudian kurang dari 15 tahun, dan 25-
34 tahun. Sementara itu, penduduk yang melakukan perjalanan bukan ke
objek wisata sebagian besar berusia 25 – 34 tahun, kemudian 35 – 44 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang bepergian ke objek wisata
merupakan anak-anak, remaja, dan kaum muda, sedangkan yang bukan ke
objek wisata merupakan kaum muda dan dewasa.
Tabel W.13 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kelompok Umur, Tahun 1997
Kelompok Umur
(tahun)
Objek Kunjungan Objek+Non
Objek WisataObjek Wisata Bukan Objek Wisata
< 15 21,73% 9,99% 13,74%
15 - 24 25,07% 15,27% 18,40%
25 - 34 20,92% 24,54% 23,39%
35 - 44 17,96% 22,89% 21,31%
45 - 54 9,06% 15,38% 13,36%
> 54 5,27% 11,93% 9,80%
Total 100,00% 100,00% 100,00%
Sumber: Profil Penduduk yang Melakukan Perjalanan Tahun 1997, BPS, 1999
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Laki-laki Perempuan

291. 244
Sumber : Tabel W.13.
Gambar W.3 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kelompok Umur, Tahun 1997
c. Kegiatan Utama
Penduduk yang bekerja memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan
perjalanan lebih besar dibandingkan yang belum / tidak bekerja. Hal ini tentu
saja terkait dengan pendapatan yang diterima maupun interaksinya dengan
orang lain yang lebih frekuentif dibandingkan mereka yang belum / tidak
bekerja.
Dilihat dari objek kunjungannya, mereka yang bepergian ke objek wisata
sebagian besar memang penduduk yang sudah bekerja, kemudian pelajar /
mahasiswa. Persentase yang lebih besar ditunjukkan oleh penduduk bekerja
yang bepergian bukan ke objek wisata.
Tabel W.14 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kegiatan Utama, Tahun 1997
Kegiatan Utama
Objek Kunjungan Objek+Non
Objek
Wisata
Objek Wisata
Bukan Objek
Wisata
Bekerja 45,84% 67,60% 60,58%
Pelajar / mahasiswa 24,00% 7,22% 12,46%
Mengurus rumah tangga 13,58% 12,53% 12,80%
Lainnya 16,58% 12,65% 14,16%
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%
Sumber: Profil Penduduk yang Melakukan Perjalanan Tahun 1997, BPS, 1999
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
< 15 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 > 54
ODTW
Non-ODTW

292. 245
Sumber : Tabel W.13.
Gambar W.4 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kegiatan Utama, Tahun 1997
d. Alasan Utama Perjalanan
Alasan utama penduduk yang melakukan perjalanan pada tahun 1997
sebagian besar sama dengan tahun 1991 dan 1984, yaitu untuk mengunjungi
teman / keluarga, dan kedua terbanyak adalah untuk berlibur. Akan tetapi,
pada umumnya penduduk melakukan perjalanan tidak hanya untuk satu
tujuan, artinya mereka yang pergi mengunjungi teman / keluarga juga
melakukan kegiatan wisata atau dilakukan pada waktu libur, begitu juga
mereka yang pergi untuk urusan profesi / bisnis, banyak juga yang sekaligus
berwisata.
Tabel W.15 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Alasan Utama Perjalanan, Tahun 1997
Alasan Utama Perjalanan Jumlah
Berlibur 25,11%
Profesi / bisnis 8,69%
Misi / pertemuan / kongres 0,80%
Pendidikan 1,82%
Kesehatan 1,07%
Berziarah / keagamaan 4,78%
Mengunjungi teman / keluarga 49,14%
Olahraga / kesenian 0,65%
Lainnya 7,94%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Bekerja Pelajar /
mahasiswa
Mengurus
rumah tangga
Lainnya
ODTW
Non-ODTW

293. 246
Alasan Utama Perjalanan Jumlah
Jumlah 100,00%
Sumber: Profil Penduduk yang Melakukan Perjalanan Tahun 1997, BPS, 1999
Sumber : Tabel W.15.
Gambar W.5 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Alasan Utama Perjalanan, Tahun 1997
e. Lama Bepergian
Seperti penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan pada tahun 1991,
penduduk yang bepergian pada tahun 1997 sebagian besar juga pergi selama
1-3 hari. Kedua terbanyak adalah mereka yang pergi 4-7 hari. Sangat sedikit
yang bepergian lebih dari 30 hari.
Tabel W.16 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Lama Bepergian, Tahun 1997
Lama Bepergian Persentase
1- 3 hari 68,99%
4 – 7 hari 17,97%
8 – 14 hari 5,58%
15- 20 hari 2,55%
21 – 30 hari 2,94%
> 30 hari 1,98%
Jumlah 100,00%
Sumber: Profil Penduduk yang
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Berlibur
Profesi/bisnis
Misi/pertemuan/
kongres
Pendidikan
Kesehatan
Berziarah/
keagamaan
Teman/keluarga
Olahraga/kesenian
Lainnnya

294. 247
Melakukan Perjalanan Tahun
1997, BPS, 1999
Sumber : Tabel W.16.
Gambar W.6 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Lama Bepergian, Tahun 1997
4. Profil Wisatawan Nusantara Tahun 2001
Definisi wisatawan nusantara yang dimaksud dalam buku Statistik Wisatawan
Nusantara Tahun 2001 adalah sama dengan definisi penduduk yang melakukan
perjalanan pada tahun 1997. Penduduk yang melakukan perjalanan pada tahun
2001 sedikit meningkat dibandingkan tahun 1997, yaitu sekitar 26 juta orang atau
12,3% dari jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun tersebut berjumlah 211,1
juta jiwa. Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia pada tahun
tersebut mencapai 48,2 juta, berarti dalam satu tahun penduduk Indonesia rata-
rata melakukan 2 kali perjalanan.
a. Jenis Kelamin
Seperti juga studi-studi sebelumnya, penduduk yang lebih banyak melakukan
perjalanan pada tahun 2001 adalah penduduk laki-laki. Hal ini terkait dengan
kesempatan yang dimiliki penduduk laki-laki untuk bepergian lebih banyak
dibandingkan perempuan, terutama bepergian untuk urusan pekerjaan,
profesi, atau bisnis.
Tabel W.17 : Jenis Kelamin Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Tahun 2001
Jenis Kelamin Persentase
Laki-laki 57,25%
Perempuan 42,75%
Jumlah 100,00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
1- 3 hari 4 – 7 hari 8 – 14 hari 15- 20 hari 21 – 30 hari > 30 hari

295. 248
Sumber: Statistik Wisatawan Nusantara Tahun
2001, BPS, 2002.
Sumber : Tabel W.17.
Gambar W.7 : Jenis Kelamin Penduduk Yang Melakukan Perjalanan Tahun 2001
b. Kelompok Umur
Berdasarkan kelompok umurnya, penduduk muda (25-34 tahun) dan dewasa
(35-44 tahun) lebih banyak melakukan perjalanan dibandingkan penduduk
dalam kelompok umur lainnya. Hal ini dapat dipahami karena kelompok umur
tersebut merupakan kelompok penduduk paling produktif yang sedang
banyak melakukan kegiatan, baik yang terkait dengan pekerjaan maupun
kesenangannya. Semakin tinggi umur seseorang, semakin sedikit melakukan
perjalanan.
Tabel W.18 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kelompok Umur Tahun 2001
Kelompok Umur Persentase
< 15 tahun 20,53%
15 – 24 tahun 18,16%
25 – 34 tahun 21,95%
35 – 44 tahun 19,95%
45 – 54 tahun 12,28%
> 54 tahun 7,14%
Jumlah 100,00%
Sumber: Statistik Wisatawan Nusantara
Tahun 2001, BPS, 2002.
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
Laki-laki Perempuan

296. 249
Sumber : Tabel W.18.
Gambar W.8 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kelompok Umur Tahun 2001
c. Kegiatan Utama
Seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, penduduk yang bekerja
merupakan penduduk Indonesia yang paling banyak melakukan perjalanan,
kemudian pelajar / mahasiswa, dan mereka yang mengurus rumah tangga.
Tabel W.19 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kegiatan Utama Tahun 2001
Kegiatan Utama Persentase
Bekerja 52,02%
Pelajar / mahasiswa 14,52%
Mengurus rumah tangga 14,19%
Lainnya 19,27%
Jumlah 100,00%
Sumber: Statistik Wisatawan Nusantara Tahun
2001, BPS, 2002.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
< 15 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 > 54

297. 250
Sumber : Tabel W.19.
Gambar W.9 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Kegiatan Utama Tahun 2001
d. Alasan Utama Perjalanan
Berdasarkan alasan utama perjalanannya, sebagian besar penduduk
melakukan perjalanan untuk mengunjungi teman / keluarga, kedua terbanyak
adalah untuk berlibur. Sangat sedikit penduduk yang bepergian untuk tujuan
olahraga / kesenian.
Tabel W.20 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Alasan Utama Perjalanan Tahun 2001
Alasan Utama Perjalanan Persentase
Berlibur 28,00%
Profesi / bisnis 4,36%
Misi / pertemuan / kongres 0,58%
Pendidikan 1,23%
Kesehatan 0,71%
Berziarah / keagamaan 5,20%
Mengunjungi teman / keluarga 56,15%
Olahraga / kesenian 0,22%
Lainnnya 3,55%
Jumlah 100,00%
Sumber: Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2001,
BPS, 2002.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Bekerja Pelajar /
mahasiswa
Mengurus rumah
tangga
Lainnya

298. 251
Sumber : Tabel W.20.
Gambar W.10 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Alasan Utama Perjalanan Tahun 2001
e. Lama Bepergian
Berdasarkan alasan utama perjalanannya, sebagian besar penduduk
melakukan perjalanan untuk mengunjungi teman / keluarga, kedua terbanyak
adalah untuk berlibur. Sangat sedikit penduduk yang bepergian untuk tujuan
olahraga / kesenian.
Tabel W.21 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Lama Bepergian Tahun 2001
Lama Bepergian Persentase
1 – 3 hari 60,17%
4 – 7 hari 22,70%
8 – 14 hari 9,04%
15 – 20 hari 3,78%
21 – 30 hari 2,78%
> 30 hari 1,53%
Jumlah 100,00%
Sumber: Statistik Wisatawan
Nusantara Tahun 2001,
BPS, 2002.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
Berlibur
Profesi/bisnis
Misi/pertemuan/…
Pendidikan
Kesehatan
Berziarah/…
Teman/keluarga
Olahraga/kesenian
Lainnnya

299. 252
Sumber : Tabel W.21.
Gambar W.11 : Distribusi Banyaknya Penduduk Yang Melakukan Perjalanan : Menurut
Lama Bepergian Tahun 2001
Dari uraian studi profil wisnus pada empat tahun tersebut diketahui bahwa
karakteristik wisnus atau lebih tepatnya pelaku perjalanan di Indonesia
cenderung menunjukkan pola yang sama berdasarkan jenis kelamin, umur,
kegiatan utama, alasan utama perjalanan, dan lama bepergian.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
1 – 3 hari 4 – 7 hari 8 – 14 hari 15 – 20 hari 21 – 30 hari > 30 hari

300. 253
Lampiran X
Segmen Wisatawan dan Kebutuhan Fasilitas Akomodasi
1. Segmen Wisatawan
Secara tradisional, karakteristik sosial (sociodemographics) telah digunakan sebagai
variabel untuk menjelaskan seg-mentasi pasar pariwisata. Menurut studi yang
dilakukan oleh The Norwegian Monitor, Markells 09 Media Institullet (MMI)
ternyata pendekatan untuk memetakan segmen pasar de-ngan pendekatan
sociodemographics telah kehilangan validitasnya. (Sunaryo dalam Munandar, 1996)
Kelemahan pendekatan tradisional membidani lahirnya pendekatan baru dalam
pemetaan segmen pasar wisatawan. Pendekatan ini memanfaatkan orientasi nilai
wisatawan dengan sedikit mengesampingkan variabel-variabel sociode-mographics.
(Sunaryo dalam Munandar, 1996)
Dalam pendekatan ini pangsa pasar wisatawan dibagi ke dalam 4 (empat) segmen
utama yaitu modern materialists, modern idealists, traditional idealists dan
traditional materialists. Ke-4 segmen tersebut dapat dirinci sdebagai berikut :
a. The Modern Materialist
Perilaku pilihannya cenderung pada sun, sea, sex (beach attractions), night
clubs, wild parties, one night partners, beverages, fast foods, getting drunk,
etc.
1- Ciri pelaku golongan wisatawan ini adalah mereka membuat evaluasi
atas kesan-kesannya pada tujuan wisata yang telah dikunjunginya.
2- Standar perilakunya lebih suka pada sajian-sajian yang berbau “liar”
seperti night club.
3- Paket-paket wisata yang bersifat massal akan lebih disukai, karena ada
kesempatan bagi mereka untuk bersentuhan dengan berbagai ragam
masyarakat.
b. The Modern Idealist
Perilaku pilihannya cenderung pada excitement dan entertainment yang lebih
bersifat intellectual, academic atmosphere (perpustakaan, seminar, dsb.), seni
dan budaya, serta atraksi-atraksi yang bertemakan pelesta-rian lingkungan
(Ecotourism).
1- Segmen wisatawan ini mempunyai karakter dan standar perilaku yang
mencerminkan kelas sosial yang berpendidikan dan berpendapatan

301. 254
tinggi.
2- Tujuan mereka berwisata adalah untuk menambah wawasan dan
memperkaya pengalaman empirisnya untuk meningkatkan
personalitinya.
3- Sangat menaruh minat pada budaya masyarakat setempat (living
culture) dan ingin berkomunikasi dengan masyarakat dalam berbagai
strata sosial.
4- Pada dasarnya, tidak menyukai jadwal yang dikemas secara ketat, tetapi
lebih menyukai acara terbuka yang lebih memungkinkan mereka untuk
menga-dakan eksplorasi secara individual.
c. The Traditional Idealist
Perilaku pilihannya biasanya lebih pada tempat-tempat atraksi yang terkenal
dan monumental serta glority pada keagungan masa lalu (Borobudur,
Piramida di Mesir, Taj Mahal di India, dsb.) juga environment yang masih
alami.
1- Sebagian besar dari golongan ini adalah kaum ‘tradition’ dan ‘security’.
2- Standar perilaku bagi golongan tradisional idealis adalah sangat
menaruh minat terhadap kehidupan ‘old city’ yang berakar dari seni
klasik dan pranata-pranata sosial budaya yang bersifat tradisional.
3- Sangat menghargai sentuhan alam yang belum tercemar oleh arus
modernisasi.
d. The Traditional Materialist
Perilaku pilihannya pada tawaran-tawaran karya murah seperti belanja
elektronik, pakaian, makanan dan seba-gainya. Biasanya dalam bentuk paket
wisata.
1- Ciri perilaku wisatawan tradisional materialis sangat standar.
2- Biasanya memiliki tingkat pendidikan yang standar, disamping
berpandangan konservatif.
3- Kemudahan keterjangkauan atraksi, kemurahan dan keamanan sangat
mempengaruhi pertimbangan mereka.
Dengan demikian pemahaman mengenai peta segmen pasar wisatawan yang
berorientasi nilai dari wisatawan, khusus wisatawan nusantara, akan menjadi
salah satu titik tolak bagi perumusan Strategi Peningkatan Pergerakan
Wisatawan Nusantara.

302. 255
2. Kebutuhan Fasilitas Akomodasi
Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, maka tun-tutan akan fasilitas
akomodasi juga semakin meningkat. Ako-modasi khususnya hotel merupakan salah
satu sub sektor penghasil devisa terbesar. Pada tahun 1993, sebanyak 29,6%
pengeluaran wisatawan mancanegara dipergunakan untuk keperluan akomodasi
dan jumlah ini merupakan porsi terbesar dari pengeluaran wisatawan mancanegara
(Ditjen Pariwisata, 1995).
Kecenderungan dari wisatawan, khususnya wisatawan man-canegara untuk
menggunakan jasa hotel berbintang sangat besar.
Besarnya minat wisatawan untuk menggunakan hotel berbin-tang daripada hotel
non-bintang dapat dilihat dari prosentase rata-rata tingkat penghunian kamar
selama satu tahun.
Berdasarkan segmen wisatawan, perlu dipertimbangkan untuk menyediakan
fasilitas-fasilitas akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan :
a. Segmen wisatawan modern materialist, umumnya membutuhkan sarana
akomodasi berupa sajian-sajian atau hiburan-hiburan malam yang diinginkan.
Lebih menyukai hotel-hotel di pusat kota dengan pertimbangan aksesibilitas.
b. Segmen wisatawan modern idealist, melihat hotel bukan lagi berdasarkan
standar bintangnya, melainkan sebuah tempat tinggal yang memiliki nilai lebih
atau nilai khusus yang dapat memenuhi motivasi mereka yang erat kaitannya
dengan pemenuhan harapan (expectation) yang bersifat emosional, spiritual
atau physical dalam suatu perubahan, pengalaman baru dan petualangan
yang berorientasi pada kegiatan, adventure, fantasi, nostalgia dan
pengalaman-pengalaman yang eksotik.
c. Segmen wisatawan traditional idealist, menyukai atrak-si wisata yang bersifat
klasik dan berakar pada pranata budaya. Memerlukan fasilitas akomodasi
yang mampu memenuhi keinginan mereka dengan pencapaian yang sangat
baik untuk menuju obyek wisata.
d. Segmen wisatawan traditional materialist, mementing-kan kemudahan untuk
mencapai atraksi-atraksi massal.
Merencanakan fasilitas akomodasi dengan mempertimbang-kan segmentasi
wisatawan dan kelas saja tidak cukup. Salah satu faktor penting dalam penentuan
tipe akomodasi adalah faktor kualitatif yang secara keseluruhan akan terasakan

303. 256
melalui citra bangunan, artikulasi interior, suasana yang ditimbulkan serta
kelengkapan fasilitas yang direncanakan secara khusus :
a. Kelengkapan fasilitas untuk menunjang sarana akomo-dasi diharapkan juga
akan menggaet wisatawan dari segmen yang lain, sehingga perencanaan
sebuah fasili-tas akomodasi tidak dilakukan dengan segmentasi pasar
wisatawan secara kaku.
b. Salah satu fasilitas penunjang yang dibutuhkan hampir di semua segmen
adalah sarana olah raga dan rekreasi.
c. Fasilitas berupa sarana olah raga dan rekreasi, di samping akan memberikan
suasana yang dinamis juga akan memiliki nilai lebih dari fasilitas akomodasi
khusus-nya dan nilai kawasan pada umumnya yang akan ber-dampak pada
lama tinggal wisatawan maupun jumlah pengunjung yang datang.
Pemahaman mengenai peta segmen pasar wisatawan yang berorientasi nilai dari
wisatawan, khusus wisatawan nusan-tara, akan menjadi landasan begi pekerjaan
selanjutnya, yakni pemenuhan kebutuhan fasilitas akomodasi. Dengan adanya
pemahaman tersebut, maka arah penyediaan fasilitas tidak akan melenceng
nantinya.

304. 257
Lampiran Y
Model Perilaku Konsumen
Dalam dunia pariwisata, wisatawan merupakan pelaku utama dari kegiatan ini yang
memiliki karakteristik, keinginan dan kebutuhan yang sangat beragam. Untuk dapat
menyediakan suatu produk pariwisata bagi wisatawan tertentu dibutuhkan pemahaman
yang baik tentang wisatawan itu sendiri. Jadi pada dasarnya tujuan akhir dari analisis
pasar dalam pariwisata adalah untuk mencapai kepuasan wisatawan di dalam
mengkonsumsi suatu produk pariwisata. Salah satunya adalah mengenai perilaku wisnus.
Memiliki pemahaman tentang perilaku wisnus berarti memiliki pemahaman tentang
bagaimana dan mengapa wisnus membuat keputusan untuk berlibur atau berekreasi dan
mengkonsumsi produk wisata adalah penting untuk tercapainya pemasaran yang efektif.
Model perilaku konsumen sendiri jika di detailkan adalah sebagai berikut:
Gambar Y.1 : Model Keseluruhan ‘Consumer Behavior’ Perilaku Wisatawan (Consumer
Behavior)

305. 258
1. Proses Keputusan Wisatawan
Sebelum wisatawan mengambil keputusan untuk berlibur ke suatu tempat dan
memilih fasilitas pelayanan seperti akomodasi, biro perjalanan, perusahaan
penerbangan dan lain-lain, maka proses membuat keputusan itu sendiri dapat
digambar seperti berikut ini.
a. Situations. Calon wisatawan mempunyai masalah-masalah spesifik yang
memerlukan pemecahan secara spesifik pula berkaitan dengan keinginan
untuk bepergian / berwisata.
b. Problem Recognition (Pengenalan Masalah). Proses keputusan calon
wisatawan dimulai pada pengenalan adanya masalah. Penyelesaian masalah
ini dilakukan calon wisatawan dalam beberapa cara :
1- berdasarkan pengalaman penyelesaian masalah yang dirasa baik pada
masa lalu dan mengambil keputusan dengan tindakan yang sama tanpa
suatu evaluasi. Hal ini disebut habitual decision making (keputusan
berdasarkan kebiasaan).
2- memilih dari berbagai alternatif potensial berdasarkan pengalaman
masa lalu yang disebut limited decision making, yang merupakan hal
umum dilakukan wisatawan / wisatawan.
3- masalah yang memerlukan pencarian informasi yang menyeluruh,
evaluasi dari berbagai alternatif dilihat dari berbagai dimensi, dan
pertimbangan evaluasi terhadap pengalaman setelah mengkonsumsi
produk disebut extended decision making.
c. Information Search (Pencarian Informasi). Sekali masalah telah dikenali, maka
pencarian informasi yang efektif dilakukan. Informasi ini mungkin dapat
sangat dalam dan mendetail. Berdasarkan hal tersebut maka dapat
dikembangkan suatu strategi informasi yang didasarkan pada pola wisatawan
dalam mencari informasi.
d. Alternative Evaluation (evaluasi alternatif). Setelah informasi dikumpulkan
dan dibandingkan untuk mendapatkan alternatif yang mungkin, keputusan
dapat dibuat. Kriteria evaluasi yang digunakan dapat dirumuskan berdasarkan
pertanyaan: (1) apakah wisatawan akan memperlakukan semua atribut
produk (pelayanan tambahan) sama pentingnya atau adakah wisatawan yang
lebih kritis dibanding yang lain? Bagaimana informasi ini dievaluasi dan
bagaimana suatu pilihan mereka dilakukan?
e. Store Choice dan Purchasing (Pemilihan dan Pembelian). Pelayanan yang

306. 259
mempengaruhi pemilihan suatu elemen pariwisata berhubungan dengan
kebutuhan tertentu dari kelompok wisatawan / wisatawan, yaitu bagaimana
elemen tersebut dapat menarik dan memuaskan wisatawan.
f. Postpurchase Evaluation (Proses Purnajual) / Experience. Pengalaman yang
diperoleh wisatawan setelah mengkonsumsi suatu produk wisata atau elemen
pariwisata akan sangat menentukan apakah pada kunjungan berikutnya
wisatawan akan kemblai memilih produk wisata / elemen yang sama dan
merekomendasikannya pada orang lain karena wisatawan tersebut puas atau
sebaliknya. Evaluasi terhadap pengalaman wisatawan ini dapat menjadi
masukan bagi peningkatan kualitas atau tema bagi kampanye promosi.
Kepuasan wisatawan dipengaruhi oleh performance dari produk, proses
pembelian, dan serta terpenuhinya harapan yang dipunyai wisatawan
terhadap produk dan elemen pariwisata.
2. Kebutuhan Wisatawan
Pada bagian diatas kita telah melihat bagaimana keputusan dibuat oleh calon
wisatawan sebelum mereka memutuskan untuk memilih suatu tempat, hotel
tertentu, moda angkutan tertentu dan lain-lain. Selain itu perlu juga dipahami
kenapa wisatawan atau wisatawan melakukan suatu pilihan dan apa kebutuhan
yang ingin mereka penuhi serta kepuasan apa yang ingin mereka dapatkan?. Secara
garis besar maka kebutuhan wisatawan / wisatawan dapat digolongkan ke dalam
dua kelompok besar yaitu sebagai berikut.
a. Kebutuhan Masyarakat / Kelompok
b. Kebutuhan Individu
3. Pengaruh-Pengaruh Eksternal
a. Culture / Kebudayaan, dipandang sebagai pengertian tradisional yang
merepresentasikan hal kompleks yang merupakan keseluruhan dari
pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan. Sebagai
contoh adat kebiasaan suatu tempat adalah makan tiga hari sekali dengan
bubur gandum sedangkan roti, telur, sosis lebih condong untuk sarapan pagi.
Di lokasi lain mungkin mempunyai kebiasaan yang berbeda.
Hal yang paling penting dalam kebudayaan ini adalah nilai-nilai budaya dasar
yang menyatakan apa yang baik dan benar dan apa yang salah.
b. Values / Nilai-nilai, nilai-nilai ini dapat bergeser dari satu masa ke masa
lainnya. Nilai-nilai tradisional bahwa wanita bekerja mengurus rumah tangga
telah mulai bergeser dan mulai pada nilai dimana wanita bekerja tidak lagi

307. 260
dipandang sebagai hal yang tidak umum. Begitu pula halnya dengan produk,
pada saat ini banyak produk yang ditujukan baik untuk sekaligus wanita dan
pria.
c. Demografis, tingkat pendapatan, lokasi geografis, golongan umur merupakan
hal utama yang diperhatikan. Selanjutnya sebagai pelengkap subculture yang
lebih kecil, segmen yang homogen dengan dominant culture merupakan hal
yang diteliti oleh marketer ketika mereka memerlukan perbedaan dalam
pemasaran diakibatkan hal-hal gaya hidup yang unik dalam kelompok.
d. Status Sosial, pengaruh status sosial pada gaya hidup wisatawan telah
menjadi debat isu. Pertanyaan utamanya adalah:
1- pada batasan mana adanya sosial struktur dan rangking individu ?,
2- apa yang menjadi karakteristik dasar pembangun struktur tersebut ?,
3- pada hal apa struktur tersebut mempengaruhi gaya hidup wisatawan
dan keputusan pembelian ?.
Jika hal-hal tersebut diketahui, maka dapat dijadikan alat bantu memudahkan
marketer dalam menentukan variabel umum dalam mengidentifikasikan
segmentasi pasar.
e. Reference Groups, latar belakang budaya dan kelas sosial disebarkan melalui
reference groups yang diidentifikasikan sebagai dua atau lebih orang yang
mempunyai tujuan menyebarkan dalam waktu yang lama. Pemimpin
kelompok ini mempunyai pengaruh yang penting dalam gaya hidup seperti
pakaian atau pada merek-merek tertentu.
f. Household / Rumah tangga, Tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu :
1- komposisi dari rumah tangga,
2- pengambil keputusan dalam rumah tangga,
3- siklus kehidupan rumah tangga.
Banyak keputusan yang didasarkan atas keputusan unit rumah tangga.
4. Pengaruh-Pengaruh Internal
a. Information Processing: Perception (Proses informasi: Persepsi). Pemrosesan
informasi merupakan hal penting bagi wisatawan dalam mengambil
keputusan. Informasi merupakan material mentah, wisatawan kemudian
memprosesnya dengan berbagai informasi lain yang diterimanya sampai
akhirnya menjadi solusi bagi masalahnya. Manajer marketing sangat penting
memperhatikan di mana mendapatkan informasi, apa yang dapat mendapat
perhatian mereka, bagaimana suatu produk diintepretasikan seperti adanya,

308. 261
dan bagaimana informasi tersebut dapat diingat wisatawan.
b. Information Processing: Learning and Memory (Pemrosesan Informasi:
Mempelajari dan Mengingat). Sangat sering bahwa pemrosesan informasi
tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh wisatawan. Dalam hal gaya hidup
dan keputusan membeli, kita pelajari kebutuhan, cita rasa dan preferensi, dan
hubungan antara harga dan kualitas. Semakin sering kita melakukan
pembelian maka kita belajar sumber informasi paling efektif, toko yang paling
baik untuk berbelanja, merek-merek produk yang terpercaya dan mana yang
dihindari. Para marketer harus memahami bagaimana orang mempelajari
sesuatu dan apa yang dapat mempengaruhi proses belajar wisatawan.
Marketer dapat membuat promosi dengan karakteristik dan desain yang
menarik mengenai produk atau pelayanan yang ditawarkan.
c. Motives And Personality. Motif adalah aspek psikologis yang merupakan daya
penggugah dan mengarahkan perilaku wisatawan. Personality lebih pada pola
karakteristik dari perilaku wisatawan. Personality lebih direfleksikan pada pola
respon wisatawan pada berbagai situasi.
d. Lifestyle / Gaya hidup. Personality, motif, budaya, status sosial, reference
group, rumah tangga, dan pengembangan individu mempengaruhi wisatawan
dalam gaya hidup yang ditunjukkan dalam apa yang mereka pikir dan apa
yang mereka inginkan. Hal tersebut merupakan proses yang terus berlanjut,
yang lebih bersifat moderat adalah perubahan dalam gaya hidup.
e. Attitude. Attitude terbentuk dari pengalaman pribadi dan gaya hidup serta
faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya yaitu menyangkut cognitive
(beliefs / kepercayaan), affective (feeling) dan behavioral (tendensi respon).
Tujuan dasar dari marketing strategi dalam hubungannya dengan attitude
merupakan satu atau gabungan dari tiga bentuk:
a. Memelihara attitude yang ada sekarang dengan menyediakan informasi bagi
target market dengan demikian akan membantu wisatawan memelihara
attitude baik terhadap produk
b. Mengubah attitude dari negatif menjadi positif, mengubah attitude positif
dari kompetitor menjadi berkurang atau menjadi negatif
c. Menciptakan attitude baru dengan mengenalkan produk baru atau mencoba
menarik perhatianwisatawan

309. 262
Menurut Maslow, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok sosial
tertentu lebih kuat dibandingkan dengan kebutuhan akan penghargaan diri. Oleh
sebab itu perilaku wisatawan / wisatawan dalam memenuhi kebutuhannya akan
‘leisure’ (bersenang-senang) sangat dipengaruhi oleh orang-orang disekitar mereka
dan oleh masyarakat serta budaya tempat wisatawan tersebut tinggal. Sehinggga
ada sumber lain yang mengelompokkan empat kelompok dari lingkungan social
seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam mengkonsumsi suatu
produk termasuk produk dan komponen pariwisata. Sumber-sumber dari pengaruh
sosial tersebut dapat berasal dari beberapa yaitu:
a. Family Influences
Sebuah keputusan melakukan perjalanan berwisata adalah merupakan
keputusan dari sebuah keluarga. Keputusan berwisata tersebut seharusnya
dapat mengakomodir kebutuhan setiap anggota keluarga yang dibiayai oleh
orang tua. Semua anggota keluarga yang ikut dalam berwisata adalah users.
Anak-anak dalam keluarga tersebut adalah influencer, yang memberikan
masukan kepada orang tuanya, tetapi keputusan akan ditentukan oleh kepala
keluarga dalam hal ini ayah biasanya yang bertindak sebagai decider. Dan
pelaksana dari hasil keputusan tersebut yang melakukan pembelian biasanya
ibu yang dalam hal ini disebut buyer.
b. Reference Groups
Minat dan keinginan sesorang pada sesuatu juga dipengaruhi oleh orang-
orang yang berinteraksi secara reguler dengan misalnya keluarga, tetangga
serta teman-teman. Secondary groups yang memiliki kontak dengan sesorang
tidak sesering yang diatas tetapi tetap memberi pengaruh yang berarti
misalnya kelompok pengajian, kelompok olahraga, kelompok kegiatan social
dan lain-lain. Seseorang akan berupaya agar perilakunya dapat diterima oleh
kelompok dimana ia terlibat dan beraktivitas.
c. Opinion Formers
Di dalam suatu kelompok seseorang mungkin menjadi pemimpin pendapat
yang lain untuk mengadopsi produk baru dan kemudian mempengaruhi orang
lain untuk mengikutinya.
Pada dunia pariwisata, umumnya orang seperti ini adalah mereka yang kaya,
karena memiliki uang dan waktu untuk mencoba produk pariwisata baru yang
ditawarkan. Dan pengikutnya adalah kelompok ekonomi kelas yang lain yang
meniru perilaku aspirational groups tadi.

310. 263
d. Personality
Personality merupakan ekspresi dari karakteristik psikologis seseorang yang
mencerminkan bagaimana seseorang meberi respon pada kebutuhan yang
berasal dari dirinya dan pengaruh dari luar dirinya. Personality sulit untuk
didefinisikan yang digunakan dalam memprediksi perilaku wisatawan /
wisatawan. Personality lebih dikenal dalam kata-kata sebagai berikut:
Self confidence / insecurity, assertiveness / submissiveness,
adventurousness / caution, impulsiveness / self control, extrovert / introvert
dll.
Masing-masing kepribadian diatas berbeda dominasi yang muncul pada setiap
orang, hal ini akan mempengaruhi perilaku wisatawan / wisatawan.
e. Culture
Sejumlah sikap, nilai dan perilaku yang dimiliki kelompok secara bersama-
sama.
Dengan pemahaman tentang kompleksitas fenomena permintaan wisata, dalam
rambu-rambu sumber daya yang ada, harus dipilih suatu pendekatan yang bersifat
cost dan time -effective, artinya dalam batas-batas ketersediaan sumber daya
mencapai sasaran-sasaran yang terpenting. Pendekatan dalam hal ini dibedakan ke
dalam dua kelompok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan substantif.
Pendekatan prosedural yang diutamakan adalah bahwa pekerjaan ini tidak
mengulang apa yang sudah pernah dilakukan, akan tetapi lebih kepada merajut
temuan-temuan yang ada dan berkonsentrasi untuk melengkapi hal-hal yang belum
dilakukan.
Secara substantif, studi analisis tidak dapat lepas dari konteks dan kerangka
pemasaran yang lebih luas sehingga pekerjaan ini akan menggunakan pendekatan
seperti dalam Gambar 1 di atas.
Sesuai dengan Kerangka Pemasaran tersebut, Segmentasi menjadi dasar bagi
pengembangan strategi maupun taktik pemasaran. Pendekatan yang digunakan
dalam melakukan segmentasi akan menentukan kelompok yang perlu diteliti lebih
jauh karakteristiknya / profilnya yang selanjutnya akan mempengaruhi strategi
pentargetan pasar dan pemosisian produk terhadap pasar serta taktik
pengembangan produk, promosi, distribusi dan harga.
Terdapat beberapa cara segmentasi pasar. Salah satunya yang membedakan 2
kategori segmen pasar wisatawan yaitu :

311. 264
1. Trip Descriptor: yaitu segmentasi yang membagi wisatawan berdasarkan
jenis perjalanannya, misalnya mengelompokkan pasar berdasarkan maksud /
tujuan perjalanan, lama kunjungan, moda yang digunakan, waktu melakukan
perjalanan, teman perjalanan, pengorganisasi perjalanan, dll.
2. Tourist Descriptor: yaitu segmentasi yang difokuskan pada wisatawan yang
melakukan perjalanan.
Segmentasi berdasarkan tourist descriptor dapat dikelompokkan menjadi
empat segmentasi yaitu:
a. Segmentasi geografik yaitu pendekatan segmentasi yang membagi pasar
ke dalam unit geografik, seperti propinsi, kota, desa dan sejenisnya.
Dalam pekerjaan ini segmentasi geografik telah ditetapkan yaitu pasar
wisnus di Balikpapan dan Samarinda.
b. Segmentasi demografik yaitu pendekatan segmentasi pasar yang
membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variable
demografik seperti, usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup
keluarga (family life cycle), pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama,
suku bangsa dan kebangsaan. Faktor-faktor demografik menjadi dasar
segmentasi yang paling populer untuk mengelompokkan pelanggan.
Alasan utamanya karena kebutuhan, keinginan dan tingkat penggunaan
konsumen terkait dengan variabel demografik..
c. Segmentasi psikografik yaitu pendekatan segmentasi yang membagi
pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik kelas
sosial, gaya hidup, dan kepribadiannya, termasuk motivasi perjalanan
wisatanya.
d. Segmentasi perilaku yaitu pendekatan segmentasi yang membagi
pelanggan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan,
sikap, tanggapan terhadap suatu produk seperti situasi / occasion,
manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, keloyalan,
dll.

312. 265
Lampiran Z
Rincian Pilar Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 menyebutkan adanya 4 pilar
dalam pengembangan kepariwisataan disuatu wilayah. Ringkasan ke-4 pilar tersebut
dapat disimak pada Bagan Z.1.

313. 266
Bagan Z.1 : 4 Pilar Kepariwisataan
Aspek-Aspek Dalam Pengembangan Kepariwisataan
Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata
1. Daya Tarik Wisata e. Penguatan Kemitraan Rantai Nilai Antar Usaha Di 1. Pasar Wisatawan
a. Daya Tarik Wisata Alam Bidang Kepariwisataan; 2. Citra Pariwisata
b Daya Tarik Wisata Budaya f. Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk Industri 3. Promosi Pariwisata
c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia Kecil dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala 4. Kemitraan Pemasaran Pariwisata
2. Aksesibilitas Pariwisata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang
a. Sarana Transportasi Dikembangkan Masyarakat Lokal Industri Pariwisata
b. Prasarana Transportasi g. Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan 1. Penguatan Struktur Industri
c. Sistem Transportasi Dalam Upaya Mengembangkan Produk Industri 2. Peningkatan Daya Saing Produk
3. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Kecil dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala a. Daya Saing Daya Tarik Wisata
Pariwisata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang b. Daya Saing Fasilitas Pariwisata
a. Prasarana Umum Dikembangkan Masyarakat Lokal c. Daya Saing Aksesibilitas.
b. Fasilitas Umum h. Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat 3. Pengembangan Kemitraan Usaha
c. Fasilitas Pariwisata Serta Pemangku Kepentingan Terkait Dalam 4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis
4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kepariwisataan Mewujudkan Sapta Pesona 5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap
a. Pengembangan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi i. Peningkatan Motivasi dan Kemampuan Lingkungan
Masyarakat Masyarakat Melalui Perjalanan Wisata Nusantara
b. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender 5. Investasi di Bidang Pariwisata Kelembagaan
c. Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya a. Peningkatan Pemberian Insentif Investasi 1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan
Lokal b. Peningkatan Kemudahan Investasi 2. Pembangunan SDM Pariwisata
d. Penyusunan Regulasi dan Pemberian Insentif c. Peningkatan Promosi Investasi a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah
Untuk Mendorong Perkembangan Industri Kecil b. SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat
dan Menengah dan Usaha Pariwisata Skala Usaha 3. Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan
Mikro, Kecil dan Menengah Yang Dikembangkan a. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Masyarakat Lokal Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Pengembangan Industri Pariwisata
d. Peningkatan Penelitian yang Berorientasi pada
Pengembangan Kelembagaan dan SDM
Pariwisata

314. 267
Lampiran AA
Gagasan Gambaran Pengembangan Usaha Pariwisata
Bagi Suatu Kawasan
Gagasan gambaran pengembangan usaha pariwisata bagi suatu kawasan dapat disimak
pada Bagan AA.1.

315. 268
Bagan AA.1 : Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu Kawasan
Pengembangan Usaha Pariwisata
Jasa Jasa Jasa Penyediaan Penyeleng- Penyelenggaraan Jasa Jasa Jasa Wisata Spa
No. Lokasi Transportasi Perjalanan Makanan Akomodasi garaan Kegiatan Pertemuan, Informasi Konsultan Pramuwisata Tirta
Wisata Wisata dan Hiburan dan Perjalanan Insentif, Pariwisata Pariwisata
Minuman Rekreasi Konferensi, dan
Pameran
1 Pusat Pusat 1. Transportasi darat : 1. Cabang Biro Fasilitas dengan 1. Hotel Fasilitas dengan Penyediaan fasilitas 1. Pusat Penyediaan Penyediaan Pengembangan Pengembangan
pelayanan pelayanan a. Terminal antar kota. Perjalanan peringkat : melati/ peringkat : dimungkinkan. informasi Jasa Jasa usaha usaha spa/
pariwisata pariwisata b. Kendaraan antar kota. Umum. 1. Talam salaka. homestay 1. Usaha pariwisata. Konsultan Pramuwisata penyelenggaraan perawatan.
WPP, dalam hal 2. Transportasi laut : 2. Agen 2. Talam 2. Hotel penyelenggaraan 2. Media Pariwisata wisata dan
ini WPP Sijuk a. Dermaga. Perjalanan. gangsa. berbintang kegiatan hiburan informasi olahraga air,
b. Perahu/ kapal yang 3. Tidak dan rekreasi pariwisata. pada WPP yang
berhubungan dengan berperingkat. berupa usaha terdapat daya
kota lain. seni pertunjukan. tarik wisata
c. Perahu/ kapal yang 2. Usaha perairan.
berhubungan dengan penyelenggaraan
kota daya tarik wisata kegiatan hiburan
perairan. dan rekreasi
berupa arena
permainan.
3. Usaha
penyelenggaraan
kegiatan hiburan
dan rekreasi
berupa karaoke.
2 Pusat 1. Transportasi darat : Agen Fasilitas dengan Hotel melati/ Fasilitas dengan - 1. Pusat - Penyediaan Pengembangan -
pelayanan a. Terminal antar kota. Perjalanan. peringkat : homestay peringkat : informasi Jasa usaha
pariwisata b. Kendaraan antar kota. 1. Talam 1. Usaha pariwisata. Pramuwisata penyelenggaraan
kawasan 2. Transportasi laut : gangsa. penyelenggaraan 2. Media wisata dan
a. Dermaga. 2. Tidak kegiatan hiburan informasi olahraga air,
b. Perahu/ kapal yang berperingkat. dan rekreasi pariwisata. pada kawasan
berhubungan dengan berupa usaha yang terdapat
kota lain. seni pertunjukan. daya tarik wisata
c. Perahu/ kapal yang 2. Usaha perairan.
berhubungan dengan penyelenggaraan
kota daya tarik wisata kegiatan hiburan
perairan. dan rekreasi
berupa arena
permainan.

316. 269
Bagan AA.1 : Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu Kawasan (Lanjutan)
Pengembangan Usaha Pariwisata
Jasa Jasa Jasa Penyediaan Penyeleng- Penyelenggaraan Jasa Jasa Jasa Wisata Spa
No. Lokasi Transportasi Perjalanan Makanan Akomodasi garaan Kegiatan Pertemuan, Informasi Konsultan Pramuwisata Tirta
Wisata Wisata dan Hiburan dan Perjalanan Insentif, Pariwisata Pariwisata
Minuman Rekreasi Konferensi, dan
Pameran
3 Pusat 1. Transportasi darat : - Fasilitas dengan Hotel melati/ Usaha - 1. Pusat - Penyediaan Pengembangan -
pelayanan a. Terminal antar kota. peringkat : homestay penyelenggaraan informasi Jasa usaha
pariwisata b. Kendaraan lokal. 1. Talam kegiatan hiburan dan pariwisata. Pramuwisata penyelenggaraan
klaster 2. Transportasi laut : gangsa. rekreasi berupa 2. Media wisata dan
a. Dermaga. 2. Tidak usaha seni informasi olahraga air,
b. Perahu/ kapal yang berperingkat. pertunjukan. pariwisata. pada klaster yang
berhubungan dengan terdapat daya
kota lain. tarik wisata
c. Perahu/ kapal yang perairan.
berhubungan dengan
kota daya tarik wisata
perairan.
5 Daya tarik Pantai 1. Transportasi darat : - Fasilitas dengan 1. Hotel Usaha - Media informasi - - Pengembangan -
wisata a. Perhentian/tempat peringkat : melati/ penyelenggaraan pariwisata. usaha
parkir. 1. Talam homestay kegiatan hiburan dan penyelenggaraan
b. Angkutan umum menuju gangsa. 2. Hotel rekreasi berupa wisata dan
daya tarik wisata. 2. Tidak berbintang usaha seni olahraga air,
c. Jalan setapak di sekitar berperingkat. pertunjukan. pada daya tarik
daya tarik wisata wisata perairan.
d. Sepeda
2. Transportasi laut :
a. Dermaga.
b. Perahu/ kapal yang
menghubungkan daya
tarik wisata perairan.
6 Air Terjun Transportasi darat : - - - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. informasi
b. Angkutan umum menuju pariwisata.
daya tarik wisata.
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata
d. Sepeda

317. 270
Bagan AA.1 : Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu Kawasan (Lanjutan)
Pengembangan Usaha Pariwisata
Jasa Jasa Jasa Penyediaan Penyeleng- Penyelenggaraan Jasa Jasa Jasa Wisata Spa
No. Lokasi Transportasi Perjalanan Makanan Akomodasi garaan Kegiatan Pertemuan, Informasi Konsultan Pramuwisata Tirta
Wisata Wisata dan Hiburan dan Perjalanan Insentif, Pariwisata Pariwisata
Minuman Rekreasi Konferensi, dan
Pameran
7 Danau 1. Transportasi darat : - Fasilitas dengan - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat peringkat : informasi
parkir. 1. Talam pariwisata.
b. Angkutan umum menuju gangsa.
daya tarik wisata. 2. Tidak
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata
d. Sepeda
2. Transportasi laut : berperingkat.
a. Dermaga.
b. Perahu/ kapal yang
menghubungkan daya
tarik wisata perairan.
8 Pulau 1. Transportasi darat : - - 1. Hotel - - Media informasi - - Pengembangan -
a. Jalan setapak di sekitar melati/ pariwisata. usaha
daya tarik wisata
b. Sepeda homestay penyelenggaraan
2. Transportasi laut : 2. Hotel wisata dan
a. Dermaga. berbintang olahraga air,
b. Perahu/ kapal yang pada daya tarik
menghubungkan daya wisata perairan.
tarik wisata perairan.
3. Transportasi udara :
a. Bandara udara laut.
b. Seaplane.
9 Air Panas Transportasi darat : - - Hotel melati/ - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. homestay informasi
b. Angkutan umum menuju pariwisata.
daya tarik wisata.
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata
d. Sepeda
10 Hutan Transportasi darat : - - - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. informasi
b. Angkutan umum menuju pariwisata.
daya tarik wisata.
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata

318. 271
Bagan AA.1 : Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu Kawasan (Lanjutan)
Pengembangan Usaha Pariwisata
Jasa Jasa Jasa Penyediaan Penyeleng- Penyelenggaraan Jasa Jasa Jasa Wisata Spa
No. Lokasi Transportasi Perjalanan Makanan Akomodasi garaan Kegiatan Pertemuan, Informasi Konsultan Pramuwisata Tirta
Wisata Wisata dan Hiburan dan Perjalanan Insentif, Pariwisata Pariwisata
Minuman Rekreasi Konferensi, dan
Pameran
11 Bukit Transportasi darat : - - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. informasi
b. Angkutan umum menuju pariwisata.
daya tarik wisata.
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata
d. Sepeda
12 Rumah Adat/ Transportasi darat : - Fasilitas dengan - Usaha - Media - - - -
Perkampungan a. Perhentian/tempat parkir. peringkat : penyelenggaraan informasi
b. Angkutan umum menuju 1. Talam kegiatan hiburan dan pariwisata.
daya tarik wisata. gangsa. rekreasi berupa
c. Jalan setapak di sekitar 2. Tidak usaha seni
daya tarik wisata berperingkat. pertunjukan.
13 Museum Transportasi darat : - - - Usaha - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. penyelenggaraan informasi
b. Angkutan umum menuju kegiatan hiburan dan pariwisata.
daya tarik wisata. rekreasi berupa
c. Jalan setapak di sekitar usaha seni
daya tarik wisata pertunjukan.
14 Agrowisata Transportasi darat : - - - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. informasi
b. Angkutan umum menuju pariwisata.
daya tarik wisata.
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata
15 Makam Transportasi darat : - - - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. informasi
b. Angkutan umum menuju pariwisata.
daya tarik wisata.
c. Jalan setapak di sekitar
daya tarik wisata

319. 272
Bagan AA.1 : Pengembangan Usaha Pariwisata Bagi Suatu Kawasan (Lanjutan)
Pengembangan Usaha Pariwisata
Jasa Jasa Jasa Penyediaan Penyeleng- Penyelenggaraan Jasa Jasa Jasa Wisata Spa
No. Lokasi Transportasi Perjalanan Makanan Akomodasi garaan Kegiatan Pertemuan, Informasi Konsultan Pramuwisata Tirta
Wisata Wisata dan Hiburan dan Perjalanan Insentif, Pariwisata Pariwisata
Minuman Rekreasi Konferensi, dan
Pameran
16 Café Transportasi darat : - Fasilitas dengan - - - Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. peringkat : informasi
b. Angkutan umum menuju 1. Talam pariwisata.
daya tarik wisata. gangsa.
2. Tidak
berperingkat.
17 Hotel Transportasi darat : - Fasilitas dengan 1. Hotel Fasilitas dengan Penyediaan Media - - - -
a. Perhentian/tempat parkir. peringkat : melati/ peringkat : fasilitas informasi
b. Angkutan umum menuju 1. Talam homestay 1. Usaha dimungkinkan. pariwisata.
daya tarik wisata. gangsa. 2. Hotel penyelenggaraan
2. Tidak berbintang kegiatan hiburan
berperingkat. dan rekreasi
berupa usaha
seni pertunjukan.
2. Usaha
penyelenggaraan
kegiatan hiburan
dan rekreasi
berupa arena
permainan.
3. Usaha
penyelenggaraan
kegiatan hiburan
dan rekreasi
berupa karaoke.
18 Fasilitas Transportasi darat : - Fasilitas dengan - Usaha - Media - - - -
Rekreasi a. Perhentian/tempat parkir. peringkat : penyelenggaraan informasi
b. Angkutan umum menuju 1. Talam kegiatan hiburan dan pariwisata.
daya tarik wisata. gangsa. rekreasi berupa
2. Tidak usaha seni
berperingkat. pertunjukan.

320. 273
Lampiran BB
Tourism Planning Fundamentals
Claire A. Gunn

335. 274
Lampiran CC
The Tourist Route System – Models of Travelling Patterns
Thor Flognfeldt jr.

336. Belgeo
1-2 (2005)
Human mobility in a globalising world
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thor Flognfeldt jr.
The tourist route system – models of
travelling patterns
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Avertissement
Le contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de
l'éditeur.
Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sous
réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant
toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue,
l'auteur et la référence du document.
Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation
en vigueur en France.
Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cléo, Centre pour l'édition
électronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Référence électronique
Thor Flognfeldt jr., « The tourist route system – models of travelling patterns », Belgeo [En ligne], 1-2 | 2005, mis en
ligne le 27 octobre 2013, consulté le 29 novembre 2015. URL : http://belgeo.revues.org/12406
Éditeur : National Committee of Geography of Belgium / Société Royale Belge de Géographie
http://belgeo.revues.org
http://www.revues.org
Document accessible en ligne sur :
http://belgeo.revues.org/12406
Document généré automatiquement le 29 novembre 2015.
© NCG with the SRBG

337. The tourist route system – models of travelling patterns 2
Belgeo, 1-2 | 2005
Thor Flognfeldt jr.
The tourist route system – models of
travelling patterns
Pagination de l’édition papier : p. 35-58
The tourist route system – models of traveling patterns
“Travel to and from the destination site and experiences associated with these phases have
been ignored. A better understanding of travel behaviour could assist in the marketing of
secondary trips, staging areas, and minor attractions located in the vicinity of larger, more
popular destinations. Such relationship requires the cooperation of the psychologist and the tourist
professional. Travellers, not laboratory subjects, must be studied in transit, at hotels, in their
homes, and on site. The tourist professional can make this integrative work possible by being
sensitive to the importance and implications of this type of research.” (Fridgen, 1984, p. 33).
1 Even though Fridgen is a social psychologist and this author is a geographer, our shared interest
is in studying what happens during travel to and from a destination as an attempt of trying to
understand the whole trip behaviour. Without such an understanding of the complete trip my
view is that much of the on destination studies will be lacking important information. Since
most tourists “like travelling”, their en route behaviour must be regarded as an integrated part
of their complete travel experiences.
2 This paper is about “routes”, “sites” and “tourists”. Numerous volumes have defined “the
tourist”, and those will not be repeated here. The focus of this presentation will, instead, mainly
be on the routes used by the tourists and sometimes also about the sites along these routes.
Of course, definitions of tourist and traveller types and segments will be used in connection
with models and analysis.
3 Routes were important parts of the tourist products even long before tourism was defined.
Some of the ancient routes are very well known, and among those is the name of the country
this author comes from – Norge – or Norway – meaning the route northwards. That route was,
of course, the waterway along the long coastline northwards. Transport by boats was the only
way of moving rapidly in a mountainous country, before building the railways.
4 The early travel routes were either parts of a trading system or connected to religious prac-
tices. Most of the route names are created later on, to explain the subject of a route or the
direction. The Silk Route through Asia is one example, the pilgrimage routes from Central
Europe to Nidaros (present day Trondheim) in Norway might be another. The first real system
of tourism routes might have been the Grand Tour, a complex network of routes more or less
all leading to Rome (Towner, 1996).
5 The tour operated routes are just one and a half century old. The first organized tours were Ths.
Cook’s from 1841. In Norway Ths. Bennett started his similar practice not long afterwards.
6 The invention of cars and later on motor coaches meant new possibilities of travel. Roads,
however, were mainly built for other than tourism and recreation purposes. The system of
Scenic Byways in the US started as early as 1913 (Lew, 1991). Since then the system is
developed to be present in most US states. In addition to signs and maps, there are specialized
handbooks available for some of those routes. Green routes were first just an indication on
maps (i.e., maps provided by Michelin or Hallwag). The summer of 1998 marked the first
official use of such sign-posted routes in Norway – named National Tourist Roads.
7 The explosion of travel guidebooks and travel programmes on TV, in some countries also
separate travel channels, have also contributed to the rapid emerging systems of themed routes.
Both media are in the need of “telling a story” – and a travel along a touristic route fills well
into such needs.
8 Another route system is those used by the world around travellers. According to Pryer (1997)
is there a group of “mature adventurists” who have been travelling around the world for years
either because they have financial means for this or they are “working their way around”. This

338. The tourist route system – models of travelling patterns 3
Belgeo, 1-2 | 2005
group does not need travel handbooks and so on, but might later on be handbook authors. They
are in a way setting up routes for others to use.
9 Governing was also an important reason for travel in Norway as elsewhere in Europe, and a
system of inns (in Norwegian “skysstasjoner”) were located along the routes, mainly to cater
for the travel of the King’s men. Providing accommodation or meals and changing horses were
the duties of innkeepers, who in addition could sell their beds to other prosperous travellers.
10 Such inns are well known and their location documented, as are the routes these travellers
used. At the same time there existed another accommodation system less known – “travellers
rest houses” (in Norwergian “ferdmannskviler”). This was a system giving permits to some
small farms or houses along the roads to accommodate travellers needing a shelter and a meal.
Such shelters could be a single room with one large bed or some beds. Travelling salesmen,
transporters, farmers bringing their goods to far away markets and migrants mingled together
is such shelters. Those who grew up in such house were often well educated in national and
international events, since the travellers had very much to tell (Forfang, 1978-85). Today, both
inns and rest houses still might be part of the en route accommodation system, even though
their names have changed and the houses are rebuilt or improved.
11 During the last two decades specially designed touristic routes have come more into focus all
over the world – especially themed routes like Wine Tours, Bier Route (Bavaria, Germany),
Malt Whisky Trail (Scotland), Belgian Textile Route, Franco-Swiss Clock Route, Glass
Trail (Sweden) and Romantische Strasse (Germany). But also more general Scenic or Green
Routes has been promoted, often to get tourists to drive outside the main highways. Even
old Pilgrimage tracks have been reopened and designed for both tourists and “new” pilgrims
(Maier, Ludwig & Oergel, 1994; Dewailly, 1998; Delbaere, 1994)
12 Tourism and travel as research themes are not based on a single theory, but a series of models
of which some contains basic definitions that most researchers agree on. One of these common
agreements is that being a tourist means leaving home, then travelling on a route, and at last
returning home. Leiper (1979, 1989) has described this process in a basic model (figures 2
and 3).
13 Sites are also important parts of the trips. They must, however, be viewed and sorted according
to their roles within the complete trip, not always as the site of the trip. Our findings show that
every site on a specified route might also have something that makes a stop at this site special
for at least one segment of travellers. Most tourism studies and textbooks, however, still “seem
to pretend” that tourism is happening at a single site or in a single attraction. Of course, every
author is well aware that every trip is a dynamic journey containing at least both a stay and two
moves. Still this “stay-and-movement part of the travel” is seldom focused in the wider sense.
Even books about tourism and sustainability often concentrate their examples on destinations
or sites, not telling anything about how the tourists has travelled to these destination or how
they are travelling back home.
14 The aim of this paper is to combine research of tourists’ behaviour at sites or within destina-
tion areas with research based characteristics from the movement along the route itself. By
doing so this author hopes that the readers could become more aware of the importance that
routing behaviour has on other types of tourism behaviour – both at destinations and sites.
The first discussion is based on some general models of regional systems, transportation and
tourism systems. Later more specific models explaining tourism development and tourists’
behaviour will be introduced.
15 This paper has at least four analytic dimensions:
• The history of routes in the tourism products.
• The diversification of routes into modes of travelling or thematic travel.
• The behaviour of travelling segments on the routes or at destinations based on the routes
chosen for the trip.
• Strategies for future analysis of travellers and destination based on these findings will
also be focused.
16 Before starting these analyses, a presentation of some models and theories based on the route
dimension of tourism is needed, starting with the simple ones and then proceed to some more

339. The tourist route system – models of travelling patterns 4
Belgeo, 1-2 | 2005
complicated. In the more descriptive analyses later in this paper, a return to these models is
needed, sometimes supplied by new and more thematic models.
From “movement” to “surfaces” – from tracks to routes to
destination areas
17 To start describing what focusing on routes have meant to the development of tourism, going
back to general geographical location models is important. During the sixties and seventies,
Haggett (1965) completed a series of textbooks on “Models in Geography”. His aim was to
build a science of geography as opposed to the more descriptive stages of the subject. His
illustration of stages in the analysis of a regional system, figure 1, could also be used to
show the development of routes and regions in tourism. It is important to stress that even
before tourism was regarded as a field of studies, transport and movements was examined
by geographers like Haggett, some of those did also choose tourism as a subject for studies
(in Scandinavia by Nordstrom & Mårtenson, 1965; Sømme, 1965 & 1970; elsewhere by
Christaller, 1966).
Figure 1. Stages in the analysis of a regional system. Based on Haggett, 1965.
A Movements B Networks C Nodes D Hierarchies E Surfaces
18 How could the general location model of figure 1 also be seen as a tool for tourism development
analysis? The figure must then be regarded as describing stages in a process similar to the one
in the Miossec (1976) model. Those stages are described as:
• Movements will be the first attempts of leaving the house, but mostly to return the same
day or to the same site. The movements are not on a registered track or a sea route,
but just described as a registration of where one has moved. Movements could also be
described as discoveries, in the way Miossec (1976) shows.
• As soon as a route (or a track) has been used for more than a single organized trip, there
will be a registration of a network. Such a registration will normally contain all the three
basic elements of the Leiper model (figures 2 and 3). A network, however, will at this
stage basically be viewed as the route in the Leiper model.
• When adding the destination region and the home to the Leiper models, stage C in figure
1 shows a system of nodes with equal strength. Still the tourist development is only
based on “home -> route -> destination and return”, where each part of the trips is as
important as the other.
• When some parts of a route either are visited longer than the others or has more
visitors, a system of hierarchies is developed. Most route systems will be based on

340. The tourist route system – models of travelling patterns 5
Belgeo, 1-2 | 2005
hierarchies, either as primary attractions (Leiper, 1990) to visit or as main destinations.
But hierarchies might also be viewed as markets.
• The use of surfaces might be viewed as time zones from the homes or as price zones
away from a tourism centre. Surfaces in this figure might also be viewed as zones of
different markets: the inner zone as the reach of afternoon activities like evening skiing
or cultural recreation; the next zone as a limit of week end travel and the outer as a
holiday zone.
19 The stages of resort development in the Miossec model are:
• Discovery of the area
• Pioneer resort development starts
• Multiplication of resorts within a destination area
• Organization of the holiday space
• Hierarchical specialization or saturation
20 All the development stages of Miossec are also examined for: access or transport, tourism
behaviour and attitudes. The later both viewed from the decision makers’ and local
population’s points.
21 Though tourism has developed distinctive stages through stages, even Before Christ, tourism
routes were well developed within both the Egyptian, Helenistic and Roman empires. Each
stage of development could be found a couple of thousand years ago, and could be found when
describing what has happened the last fifty years.
22 Butler’s (1980) resort cycle model could also fit in here. But since this is only telling about a
destination and not representing a travel-pattern model a further presentation must come later.
Pryer (1997) has viewed the international en route tourists, especially those leaving the usual
“highways” for new discoveries. He has set up some stages, mostly by focusing on the two
initial ones:
• Discovery
• Following the footsteps of early pioneers
23 After this stage reporters take over by publishing travel handbooks and survival kits (Lonely
Planet) and semi-organized tourism takes over from early travellers. Pryer (1997) is also
segmenting the travellers into budget travellers and credit card travellers.
24 In accordance with the node development in Haggett’s model, Pryer (1997) is quoting
Vogt (1976) who identified an important aspect of the traveller culture as being the need
of “gathering places” along the touring routes, mostly for the purpose of relaxation and
socializing. These gathering places have later developed as travel centres. Such developments
are taking different direction both due to segments of travellers visiting the site and due to the
local adjustment to these travellers’ needs. Four centres are identified by Pryer:
• Gateway reception centres
• Attraction reception centres
• “Freak centres”
• Traveller sanctuaries
25 Many other centre types might be added, when describing travelling patterns of different
segments.
Tourism and travelling on routes as a dynamic
Geographical System
26 For a long time many attempts have been made of describing tourism as a system. Viewing
travelling along routes is a dynamic approach to such descriptions. As a geographer I would
like to start with “movement”, starting from a place often called “home” and by some “market”,
or more correctly by Leiper (1979) called a “tourist generating region”, and then showing the
routes and destinations from the travellers point of view.

341. The tourist route system – models of travelling patterns 6
Belgeo, 1-2 | 2005
27 Leiper (1979, 1989) himself and many others have tried to reproduce the original model
(figure 2) into new ones (figures 3 and 4). Others have tried to widen the content of the travel
experience (figures 5 and 6).
Figure 2. The geographical elements of tourism – A.
Figure 3. The geographical elements of a tourist system – B.
Figure 4. The tourism system of Mill & Morrison 1985.

342. The tourist route system – models of travelling patterns 7
Belgeo, 1-2 | 2005
Figure 5. The Tourism Environment System.

343. The tourist route system – models of travelling patterns 8
Belgeo, 1-2 | 2005
Figure 6. Destination area’s perspective of a vacation experience.
Source: Murphy, 1985
28 In his original article from 1979 Leiper points out that he has taken his elements partly from
Gunn’s (1972) “tourism environment”. His description of each element is important since
many authors later on are “quoting” this article. A long passage is therefore quoted here:
“A basic model of the geographic element is shown in Figure 2. The following discussion of
roles and consequences of each geographical element in the system shows that the model can be
developed beyond a representation of tourist flow patterns. It can serve as an analytical tool for
describing the resources involved in the tourism process, in particular the industrialized resources.
Moreover it facilitates delineation of areas of touristic impact.

344. The tourist route system – models of travelling patterns 9
Belgeo, 1-2 | 2005
Tourist generation regions can be defined as the permanent residential bases of tourists, the place
where tours begin and end, and in particular those features of the region which incidentally cause
or stimulate temporary outflow. This definition includes the basic geographical setting, together
with the necessary behavioural factors pertaining to motivation. The existence and significance
of ”push“ factors in tourist generation regions has been recognized in causal studies.
The generation region is the location of the basic market of the tourist industry, the source of
potential tourism demand. Accordingly the major marketing functions of the tourist industry are
conducted there: promotion, advertising, wholesaling, and retailing, underlying the marketing
function is the question of why certain regions exhibit a tourist exodus, an issue with commercial
and sociological relevance. There is correspondingly the matter of impact. What are the economic,
social, and cultural effects in a community when a significant number of its members depart for
tours into other regions?
Tourist destination regions can be defined as locations which attract tourists to stay temporarily,
and in particular those features which inherently contribute to that attraction. In this context the
attraction can be regarded as the anticipation by tourist of some qualitative characteristic, lacking
in the tourist generation region, which the tourist wishes to experience personally. In a broader
context, a definition of a tourist attraction would recognize that not all attractions draw tourists
to a region: some are discovered en route.
Most tourism studies have been directed at the destination region. It is where the most significant
and dramatic aspects occur. It is also the location of many parts of the tourist business:
accommodation establishments, services, entertainment and recreational facilities.
Transit routes are paths linking tourist generating regions with tourist destination regions, along
with tourists travel. They include stopover points which might be used for convenience or because
of the existence of attractions. Transit routes are a vital element in the system. Their efficiency
and characteristics influence the quality of access to particular destinations and accordingly
they influence the size and direction of tourist flows. They are also a special case of tourism
impacts, i.e., when changes arising from faster or longer haul transport cause stopover points
to be bypassed. Transit routes are the location of the main transport component of the tourist
industry.” (Leiper, 1979, pp. 396-397).
29 Even though Leiper is showing that transit routes might include attraction stopovers too little
efforts is made in showing the importance of the route itself. During the last two decades
the development of thematic routes like “die Romatische Strasse”, the Malt Whisky Trail,
Scenic Routes, has been as an important element in travel as resort development. In the US
this development started very early, the first Scenic Road came in 1913 (Lew, 1991). When
adding boating, sailing, biking and trekking to the use of cars and coaches to move around,
en route travel is not merely “transit”.
30 In Norway, however, such official designated “tourist route road” status were not obtained
by any road until the summer of 1998 when four National Tourist Roads were selected. They
are the Hardanger Fjord road, the Sognefjell Mountain Road, the Old Strynefjell road and the
Coastal Road in Nordland county. All of these are situated close to our field study areas, and
will be commented later as an information system.
31 Of course some roads have had an “unofficial name” presented in brochures, and sometimes
even at road signs. Most of these were roads crossing the border between Norway and Sweden
(the Blue Road, the Copper trail, etc.), but even some roads like the Atlantic road, the Golden
route and the North Sea Road).
32 Leiper himself and others have later redrawn or extended the figure. In figure 3 the transit
region or “the route environment” is more clearly defined, and the routes are indicated by
direction lines. In this way the three main geographical elements are still shown:
• Tourist generation region or home, sometimes described as “market”
• Transit region or routes, sometimes described as “the travelling environment”
• Tourist destination region or sometimes described as destination and resort attractions.
33 This view has later been extended by many other authors, still the key elements will always
be found! The next step might be to include further destination development first based on
marketing or the transfer of information, later by including destination behaviour, and at the
end – the aim of this paper – an extension to en route behaviour.

345. The tourist route system – models of travelling patterns 10
Belgeo, 1-2 | 2005
34 Some tourism development models are shown under the name of “the tourism system”. The
first textbook using that name was by Mill & Morrison (1985). That book is mostly regarded
as a marketing book, showing two “highways of communications”:
• The awareness or marketing highway – where a destination tries to sell its image or
products to a market
• The transport highway – where tourist actually are on the route, trying to reach the
destination.
35 The content of the Mill & Morrison systems model (figure 4) does not differ much from the
Leiper models, but add “marketing” as a specified tool of convincing people to travel to a
certain destination. As a system of a spider web, an analysis could start at any box in the model.
36 Mill & Morrison (1985, p. xviii) gave each part a subscript:
• Market – A consumer behaviour approach to market demand emphasizing both the
external and internal influences on travel including the alternatives to travel, the market
inputs of tourism suppliers, and the process by which a buying decision is reached.
• Marketing – An examination of the process by which the destination area and individual
suppliers market their products and services to potential customers with an emphasis on
the effective use of distribution channels
• Destination – An identification of the procedures that the destination area should follow
to research, plan, regulate, develop, and service tourism activity
• Travel – A description and analysis of major travel segments, travel flows, and modes
of transportation used.
37 In the previous presented models, destinations have not been described and either the products
or the stakeholders in destination development processes have been shown.
38 Models for analyzing travel patterns in connection to destination or resort development are
many. Travis (1989) has integrated Leiper’s basic travel model with another site model
looking at the destination experience – including the roles of producers. Another way of
explaining this is to say that Travis also has included Mill & Morrison’s system in a destination
development model. Communication of different types of information and marketing efforts
are also included. The way this model is presented in figure 5 is slightly revised by this author
after a personal discussion with Travis.
39 The upper circle in Travis’ model is similar to that of Mill & Morrison. But Travis extends the
destination block into producing another circle, where “attractions” are regarded as the core of
the destination, just because they seem to be the reasons for visiting a “destination”. The two
other elements of the lower circle are “services and facilities” and “people and place”. If we
try to show the role of different producers or stakeholders in the Travis model, they might be:
• People – represented by the tourist population themselves. Often a trip is entirely
produced by the travellers, but other producers might be “tour operators”
• Transporters – including both the travellers themselves (by own car or recreational
vehicles) or different means of transport
• Marketing and information persons – and later this part should be viewed in-depth
• Destination developers – both including planers, governmental officials and investors
• Attraction managers – representing both commercial and non-commercial bodies.
Regarding business travel, meeting places and conference venues are the “attractions”.
• Service and facility providers – including a group of producers formerly regarded as “the
tourist trade”, the accommodation and catering sector. Shopping is also put in this block
40 and at last:
• The regional human, culture and nature environment. Of course, in many cases the nature
environment is also the main attraction for the travellers, especially those visiting rented
or own cottages.
41 This means that the Travis’s model also functions well for describing who might be the stake-
holders in a tourism development strategy. In Flognfeldt’s extension of the Travis model
(figure 5) the transport part is divided into “en route-transport” and “transport within the

346. The tourist route system – models of travelling patterns 11
Belgeo, 1-2 | 2005
destination area”. The latter is important, but was not directly communicated through Travis’s
original model.
42 If summing up, the development of Leiper-based models has moved from movements to transit
route to transport, and the inclusion of “the highway of information” or “marketing message”
is supposed to move in the opposite direction. My way of research will then be to examine if
actual tourists on the route adjust their behaviour to fit these models or vice versa.
The extended routes – the trip as a complete event
43 The Leiper model could also be extended to a route system in another way, by viewing the
“extended route” as a way of mapping trip behaviour. This is a tradition from the mid-sixties,
from before the presentation by Leiper (1979). In a study mainly focusing on how to estimate
the value of outdoor recreation, Clawson & Knetsch (1965) described five stages of a trip.
Their stages have been of great importance, and been used by several authors in different ways.
The comments below of each stage are made by this author, and describe how field work data
of Lillehammer students has been used in different analyses.
• Anticipation – including personal travel planning and advice from friends and relatives
• Travel to site – most of the actual trip, plus things that happens during this trip
• On-site experience – there might, of course, be more than one site to visit during a trip
• Travel back home – the rest of the actual trip
• Recollection – a process that never ends since memories of a specified trip is
continuously changing often due to new travel experiences at other destinations.
44 There will most often be more than one site included in a trip. Travel to site might therefore
be repeated, but there will only be one stage named “travel back home”.
45 Murphy (1985) has put the stages of Clawson & Knetsch into a more comprehensive model
of development (figure 6). The model is separated into three ovals or descriptions. The outer
part represent “the destination’s (promotional) point of view”, the middle part “tourists’ point
of view” and the inner part an “outdoor recreation experience model” as shown by Clawson
& Knetsch (1965). Such a view is very useful when examining both the destinations and the
travelling patterns.
46 A similar model by Gunn (1998) is extended to seven phases of travel experience:
1. Accumulation of mental images about vacation experiences
2. Modification of those images by further information
3. Decision to take a vacation trip
4. Travel to destination
5. Participation at the destination
6. Return home
7. Modification of images based on the vacation experience
47 (Source: Murphy 1985)
48 By transferring Gunn’s (1998) phases 1, 2 and 7 into the Murphy model they could all be
seen as destination image formation phases. If all these models should be transformed to a
situation of interviewing tourists, figure 7 shows some differences based on where and when
the interviews take place. One of the great challenges would be to use the different trip stages
in marketing and information strategies.

347. The tourist route system – models of travelling patterns 12
Belgeo, 1-2 | 2005
Figure 7. Stages during the extended trip.
Source: Flognfeldt & Onshus, 1998
How can the “tourism systems” knowledge be used in a
data collection process?
49 In the paper quoted in the beginning of this paper, Fridgen (1984) discussed every stage in the
Clawson & Knetsch model. Fridgen both explained the lack of research based on the whole trip
and on the transportation stages and asked for further research. In his discussion of elements
in the Travel to Destination stage, Fridgen tells:
“Transit regions and destinations are competitive. The challenge for the transit region is to attract
and hold tourists. The built environment is one medium used by a community to express itself,
to inform travellers about its attractions and hospitality. Little is known about how empathy and
curiosity are elicited in travellers as they encounter a community”.
50 For many repeating visitors to Norway, especially form Germany and the Netherlands, a
pattern like this seems to be common:
“The first visit to Norway is a substantially long trip – duration 3 – 5 weeks – including either
the Western Fjords, the Lofoten islands or the North Cape. The next trip is a regional one, giving
possibilities of longer stay at certain destinations and shorter day stages. If they continue to visit
Norway, one or a few sites previously visited are chosen as an accommodation base.” (Flognfeldt,
2000a)
51 Fridgen (1984) was also discussing the directional effects – is there a difference of how tourists
view an area on the road to a destination, compared with what they view on the return back.
He found no differences when viewing the beauty (of landscapes, nature and villages).
52 The destination phase, however, will both according to Fridgen and to our observation during
the last 30 years, be the field which most research is centred on. In this area the roles of hosts
are included in many research projects, in contrast to studies of hosts’ communities along the
route. They might even be “hosts against their will” – just providing passing through access
for caravans of cars on their ways to “green or eco-tourism destination environments” further
North (Flognfeldt, 1997a).
53 If the “travel-to stage” has been of little concern to researchers as Fridgen underlines, the
returning phase is even less understood. Themes of interest in such studies are: directional
effects, social interaction patterns and constraints of time and money. Fridgen also raises
a question about the need for examining where in the travelling pattern side-trips are most
common? All these questions will be of great importance for those trying to make a living of
transit tourist. This also includes studies of effects of local signposting and establishing scenic
byways and short information based footpaths.
54 For consumption studies, these geographical areas will be divided into six time main periods
(or stages in the consumption process) to show how to get a complete knowledge about all
travel expenditures. Examples of such stages might be:
1. Pre decision stage. The expenditures of this stage are connected to the decision making
process – maps, travel handbooks and other information material are the prime ones. As
soon as the decision seems to be close, also some medicare expenditures like brushing
up vaccinations, could be added to the “pre-paid expenses”.

348. The tourist route system – models of travelling patterns 13
Belgeo, 1-2 | 2005
2. Pre travel stage. The route or destination or at least the country to visit – is now chosen.
Most expenditures are to pay for whole packages, or tickets, insurance and other parts of
the trip. In addition clothing, sport gear, handbooks, film and medicines will complete
this stage of expenditures. Some could be payments for services at the destination, others
for transport to and from the destination and others are affiliated to take a trip without
regards to where this trip will go.
3. Trip to main destination stage (Norway). In our case trips (for foreigners) from the
respondents home address to Norway. Since Scandinavia until this year has been an
“insular peninsula”, most foreign visitors must use either car ferries, train ferries or
aircraft to enter the area.
4. Touring in Norway. In our case shall this be separated into three sub-stages:
5. D-1 On tour, before the interview takes place.
6. D-2 At interview site.
7. D-3 On tour, after interview took place.
8. Returning home from Norway stage.
9. After returning home – memories. The most focused part of this is film processing.
55 For Norwegian respondents, stages D-1 and D-3 are substitutes for stages C and E.
56 This list of possible stages (and at the same time of geographical areas) during the extended
trip should be supplied by a list of possible ways of collecting information or the geographical
areas where this collection might take place. Revised models might therefore be drawn to show
the accurate stages of each data collection process.
57 The model of figure 7 might be extended for use in the analysis of tourists’ consumption. The
“anticipation stage” of Clawson & Knetsch is divided into two stages:
• Pre decision
• Pre travel
58 For many practical uses such a division is important, i.e., when studying the response to
different travelling information media (Flognfeldt & Nordgreen, 1999) or on consumption
patterns (Flognfeldt, 2000).
Segmenting tourists by modes of travel
59 An important question has emerged during the ten years of field work data collecting and
analysis of en route behaviour: which types of segments could better be used for explain-
ing en route behaviour? The tradition in Norway, as elsewhere, has exclusively been to focus
on nationalities for explaining travel behaviour. Expressions like: “The German do like this,
opposed to tourists from the US who act like…”, seem to be widely used, even among
professional market analysts. Experiences from field studies and tourism planning show that
the nationality stereotypes often presented by marketers should not always be accepted as
scientific without a further examination that includes tests of other segments. The task must
therefore be to test other types of segments, in addition to nationality, such as modes of travel,
use of transport, accommodation and some socio-demographic variables.
60 “Modes of travel” was tested in the first fieldwork (Flognfeldt, 1992 a & b). The origin was a
model presented in Pearce (1987) based on Campbell (1966), that I thought could be interesting
to use. Oppermann (1995) has been thinking in the same way by showing some models of
tourism flow patterns. Figure 8 has to be explained a bit further.

349. The tourist route system – models of travelling patterns 14
Belgeo, 1-2 | 2005
Figure 8. Modes of travel according to the modified Campbell/Flognfeldt model of 1999.
61 Another of the methods of analysis was to look at the patterns of travelling to and through the
region by geographical space and time models – like the one describing tour operated trips.
Another is to focus on a series of different segments often described as modes of travelling.
62 This segmentation is based on the Campbell model (1966) – but reversed. Descriptions of trips
according to modes of travelling:
• Day trips – trips starting and finishing at home during the same day. As visitors they
must be described as short time guests. Some times day trips are called “excursions”
• Resort trips – trips to a place where the major part of the stay is at the accommodation
location. These guest are those often favoured by marketing efforts – the reasons might
be the belief that the longer stay in the region, the more profitable those guests are for
the area. In some studies resorts are extended to “destination areas”.
• Base holiday trips – the prime trip is going from home to a single accommodation unit
with a longer stay than three nights. These visitors do take some day trips out of the
accommodation area, i. e. to visit attractions, in addition to using on site attractions.
• This group of travellers should have been split into two: those staying at a base in the
field area and those staying outside. Only the latter group is focused in this paper since
they will be short time guests. The bases differ from destination areas by the actual travel
behaviour found during the visits.
• Tour operated round trips – mainly by coaches – where the travellers are visiting new
places every day and night. A few of those trips are based on combining railroads and
local scheduled bus routes. These groups are very often staying for a very short time,
either visiting an attraction during day time or just to get a nights’ sleep in a local hotel.
• Round trips by private cars or recreation vehicles – are in principle organized as the
tour operated ones, but those driving in private cars have a bigger freedom of individual
choice during the trips. Some round trippers stay at the same site for a couple of days,
others are just passing through.
63 The intention of the Campbell model was to examine modes of recreation travel. When
regarding the modes of travel patterns from the point of view of the local tourism industry, also
other modes of travel have to be included: in most studies, business travel and travel related
to work or organizations therefore have to be added to the “Campbell modes of travel model”
as important segments.
64 Not all parts of the travel experiences will take place at the area of accommodation. In Norway,
types of base experiences may take place at a substantial distance away from the accom-
modation bases. For middle of the day visitors to Røros we traced bases up to 250 kms away,
telling that the day trips had a length of up to 500 kms plus a 4 – 6 hours stay at the attraction.

350. The tourist route system – models of travelling patterns 15
Belgeo, 1-2 | 2005
Similar distances are measured for alpine ski resorts (Hafjell, Trysil, Hovden, Oppdal and
Hemsedal) and theme parks like Hunderfossen Family Park.
65 Two different travelling distances or day trip fields are described in figure 9:
• Visitor fields – indicating how far away from a base area might an experience take place
if the visitors should be able to return to their base the same day
• Attraction fields – indicating how long distance are day trippers will to go to an attraction
and returning back the same day
Figure 9. Day trip commuting fields.
66 Both these distances are of high importance to those marketing accommodation areas.
67 The most usual way of segmenting travel is to use business and pleasure travel as the two
different ones. This author has shown a way of segmenting travel according to when travel
happens and who is paying for the trip – see figure 10.
68 Figure 10 has three dimensions: Work <-> leisure; who is paying for the trip and education
travel. Flognfeldt (1979) includes five different types of travel based on these dimensions:
• Holiday and leisure
• Travel and commuting to/from work
• Incentive travel
• Business travel
• Seminars and conferences
Figure 10. Segmenting according to work<->leisure and who is paying the trip.
Source: Flognfeldt, 1979
69 When looking at which type of accommodation a person is supposed to use, just examining
his socio-demographic status might be lacking important information, like: “who is paying
for this trip?”. The use of attractions will be different when an incentive traveller is visiting
a resort compared to a business traveller, even if both travellers are paid by their employers.
At a Saturday night train returning from the rural parts of Norway to Oslo, a group having

351. The tourist route system – models of travelling patterns 16
Belgeo, 1-2 | 2005
used their second home for skiing and a commuter going for work on a road construction, will
be on different trips.
70 What if the view should be turned – and seen from the local area? Another way of using the
modified Campbell/Flognfeldt model is to view different groups of tourists from the way they
are using a single site. This is shown in figure 10 where the point of view is from the destination
area. In this way the local perception of travelling segments is another than the one regarding
the whole trip.
71 At least five different travelling patterns “hit” this model region.
72 The model of figure 11 shows a very common structure of such mountain municipalities in
Norway that are highly dependent on tourism. The model originates from studies of alpine ski
resorts in mountain valleys. The service centre, which often also is the administrative centre of
the municipality, is located down in the valley. In addition one ski resort or more are located
further uphill due to better snow conditions. There will often be a competition between these
two types of centres, especially on service provision and shopping possibilities (Flognfeldt,
1999 a).
Figure 11. Patterns of tourism travel – viewed from a local focus.
Source: Flognfeldt, 1995 a
73 The model indicates five different travelling patterns named after the most common segments
using the pattern:

352. The tourist route system – models of travelling patterns 17
Belgeo, 1-2 | 2005
• Resort tourism – where city tourism could be included by drawing the service centre and
the resort functions (e.g. RBD) close to each other
• En route tourists – either just passing through or choosing a short stop-over
• Business travel, among others including:
• Salesmen
• Administrators
• Service workers
• Travel for local service demand
• Base tourism
74 Especially when planning service provision to an area this model seems very useful. In addition
segmentation based on the actual behaviour of the respondents has been tested, like:
• Use of accommodation the night before interview
• Use of modes of transport to reach the site of interview
• Number of previous visits to the area, including those previously having lived
permanently in the area
• Trip index groups
75 Also a set of socio-demographic and psychographic descriptors will later in a later extended
version of this paper be tested as segmentation tools. They seem very good in studies of
attraction behaviour along the tourism routes.
Time geography models
76 The tradition of using time geography models introduced by Hägerstrand (1974 and 1978 a
& b) in the early seventies. One of the aims of using such models was to look closer at how
different segments of travellers (mostly daily commuters) used different modes of transport
between home and office and activities (Mårtensson, 1978).
77 A very specific result of these studies was the introduction of the system of “flexible
working hours” in Stockholm, Sweden. This innovation was later on adapted in many other
environments resulting in a much more efficient use of transport.
78 Such time geography models were used in studies of local recreation travel behaviour, but in
this author’s knowledge, not in any tourism travel behaviour study according to this author’s
knowledge?
79 Why are then so few time-geography models used in tourism analyses? One reason might
be that the bulk of time geography studies took place in the Seventies, some time before the
studies of tourism really took off. Another must be that geographers and others have not been
that interested in the dynamics of travel as Fridgen (1984) also has shown for psychologists.
Studies taking place at a single resort or a regional level have had the priorities.
80 An attempt of showing three different time geography patterns of travel within a single day
is described in figure 11 above.
81 Figure 12 shows the standardized geographic pattern of a day on a tour operated trip. Other
figures are constructed to show a typical day trip and a similar day at a resort or an attraction
type theme park.

353. The tourist route system – models of travelling patterns 18
Belgeo, 1-2 | 2005
Figure 12. Standardized pattern for a single days trip on a tour operated coach trip visiting
a single and very attractive museum – like Maihaugen Open-air museum in Lillehammer or
Lom Stave Church.
82 When trying to generalize these different time geography based travelling patterns into a model
of potential site visitation, figure 13 shows an example model used by Flognfeldt (1999) to
describe and analyze traffic patterns in the municipality of Lom in the Jotunheimen mountains
of Norway.
Figure 13. How sites are located into different routes.
83 Travellers belonging to each of the four different visitor patterns described in figure 13 have
very different behaviour both on attraction visitation and expenditures. Those on a pattern
A trip are much more frequent attraction visitors than those on pattern B. This is seldom
understood by local tourism promoters, since their main focus is to attract overnight stayers.
Since short time stoppers (persons staying less than one night) are not registered in most
statistics, their behaviour is under-focused in most consumption studies and other studies based
on accommodation statistics.

354. The tourist route system – models of travelling patterns 19
Belgeo, 1-2 | 2005
84 Most often short time visitors are completely neglected as customers in such studies. When
trying to combine economic studies based on expenditures with those based on the income of
firms belonging to the tourism trade, this lack of measuring short time stoppers might be one
of the reasons why there is a discrepancy between the two methods (Onshus, 1997).
1. Tourist that are visiting site Y just during daytime
2. Tourist that are just staying overnight at site Y
3. Tourists that are just going to visit site Y on a day-trip from home or holiday base
4. Tourist that are choosing site Y as a destination/resort for more than one night’s stay
85 Flognfeldt (1999) presented a survey conducted in Ottadalen 1995. On of his hypotheses was
that those interviewed at a site between 1200 and 1700 hours were more likely to have been
visiting a museum at the spot they were interviewed, than those interviewed later that night
at an accommodation site. The latter, however, could have been museum visitors that same
day – at another site.
86 Thus both where an interview takes place and when is of high importance to the results of both
consumption and attraction use studies.
87 Figure 14 shows the travel pattern registered in Ottadalen 1995. This region has a variety of
nature and culture attractions. Many nature attractions are primary according to Leiper (1990),
but only one cultural attraction is so. This is Lom Stave Church, a more that 900 years old
church still in use for the local congregation. Lom is therefore a site to be visited by all four
categories shown in figure 13.
Figure 14. Ottadalen 1995 Modes of travelling measured for 2368 respondents.

355. The tourist route system – models of travelling patterns 20
Belgeo, 1-2 | 2005
Figure 15. Population mobility in space and time.
88 When does a long lasting tourism trip become a part of a migration process instead? Bell &
Ward (2000) has shown how a time and space diagram could be used to show different types
of travel . Most types of movement in time and space are included in that model. Most forms of
tourism are found on the shadowed part of the figure, with a duration between a day and a year.
89 This figure allows a much further discussion of time and space dimensions, both in tourism
and other types of travel.
90 Measuring en route behaviour at a short stop site or for a wider destination area might also be
done by using the trip index (Flognfeldt, 2000). One problem by using the trip index might be
when the data collection is restricted to interviews at accommodation units.
Bibliographie
BELL M. & WARD G. (2000), “Comparing temporary mobility with permanent migration”, Tourism
Geographies, 2, 1, pp 87-107.
BUTLER R. W. (1980), “The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management
of resources”, Canadian Geographer, 24, 1, pp. 5-12.
CAMPBELL C. K. (1967), An approach to research in recreation geography, BC Occasional Papers
No 7, 1967, Department of Geography, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
CARLSTEIN T. POUKES D. & THRIFT N. (1978), Human Activities and Time Geography, Edward
Arnold, London.
CHRISTALLER W (1963), “Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions
– underdeveloped countries – recreation areas”, Regional Sciences Association Papers, 12, pp. 95-105.
CLAWSON M. & KNETSCH J. L. (1966), Economics of Outdoor Recreation, John Hopkins Press,
Baltimore, USA.

356. The tourist route system – models of travelling patterns 21
Belgeo, 1-2 | 2005
DELBAERE R. (1994), La route du textile dans le Hainaut occidental belge, Paper presented at
Conference on Geography of Tourism, Oppland College, Lillehammer.
DEWAILLY J.-M. (1998), “Images of Heritage in Rural regions”, in BUTLER R., HALL C. M. &
JENKINS J. (1998), Tourism and Recreation in Rural Areas, Wiley, Chichester, UK.
FLOGNFELDT T. (1979) “Noen refleksjoner omkring begrepet 'reiseliv'”, (“Some reflections about the
concept of 'travel and tourism'”), Plan og arbeid, no. 3, 1979.
FLOGNFELDT T. (1995a), Areal, sted og reiserute (Area, site or route), Fagbokforlaget, Bergen,
Norway.
FLOGNFELDT T. (1995 b), Reiselivsgeografi (Tourism Geography), Universitetsforlaget, Oslo,
Norway.
FLOGNFELDT T. (1997a), “Eco-Tourism in remote areas of Norway – just a green veneer?”, Paper
presented at the ISMR XIII in Maynooth, Ireland 1995 and published in BYRON R., WALSH J. &
BREATHNACHT P. (1997), Sustainable Development on the North Atlantic Margin, Ashgate, UK.
FLOGNFELDT T. (1997b) “Cultural Attractions along the Tourist Routes”, Paper presented at the Trails
in the Third Millenium Conference, Cromwell, Otago, New Zealand. Proceedings edited by Higham &
Kearsley.
FLOGNFELDT T. (1998), Dombås – i vegen? (Dombås – in the road?), Working paper 60/98,
Lillehammer College.
FLOGNFELDT T. (1999 a), Trysil-prosjektet, Konsekvens- og mulighetsanalyse av en foreslått
utbygging i Trysilfjellet for strekingen Innbygda – Nybergsund (The Trysil Project, A feasibility analysis
for the areas of Innbygda and Nybergsund based inn a proposed Master Plan for developing the
Trysilfjell area), Working paper no 86/1999, Lillehammer College.
FLOGNFELDT T. (1999 b), “Impacts from the short time visitors to local communities in the mountain
areas of Southern Norway”, The International Journal of Tourism Research, 1, 5, pp. 359-373.
FLOGNFELDT T. (2000 a), Reisendes oppholdstid på et sted. En refleksjon over bruk av oppholdskvoter
som mål på et steds betydning i reiseruta (The travellers stay at a site – a reflection of the usage of
trip index to measure the importance of a site in the complete route), Research report no. 55/2000,
Lillehammer College.
FLOGNFELDT T. (2000 b), “Destination aesthetics along tourism routes. Architects’ and tourists’
perception of a site”, in UMBELINO J. (coord.), Sustainable tourism, Centro de Estudos de Geografia
e Planeamento Regional, Serie Estudos, No 3, Lisboa, Portugal.
FLOGNFELDT T. (2001), Developing new tourism products in the “Primary attraction shadow”, Paper
presented at the 3rd
European TTRA Conference, Kiruna Sweden, Later revised for presentation in
Dubrovnik, Croatia, 2002.
FLOGNFELDT T. & ONSHUS T. (1996), Reiselivsundersøkelsen i Ottadalen 1995, Rapport nr. 1. Data
om de tilreisendes forbruk målt i Ottadalen juni- september 1995 (The Tourism Study at Ottadalen 1995,
Report no. 1, Consumption), Working paper no 35/1996, Lillehammer College.
FLOGNFELDT T. & ONSHUS T. (1998), Measuring tourism expenditures – methods and limitations,
Paper presented at the IGU Study Group on the Geography of Sustainable Tourism Conference in Estoril,
Portugal, August 1998, Revised 2000.
FLOGNFELDT T. & NORDGREEN R. (1999), Information used for temporary stop decision-making
along tourist routes in Norway, TTRA Annual Conference Proceedings.
FORFANG H. G. (1976), The cultural tourists in Norway during the 19th
Century, Lecture at Oppland
College (not published lecture notes in Norwegian).
FRIDGEN J. D. (1984), “Environmental Psychology and Tourism”, Annals of Tourism research, 11,
pp. 19-39.
GUNN C. A. (1972), Vacationscape, Designing Tourist Regions, University of Texas, Austin, Later
editions also included.
HAGGETT P. (1965), Locational Analysis in Human Geography, Edw. Arnold Ltd., London, UK.
HALL C. M. (1995), Introduction to tourism in Australia, Second edition, Longman, South Melbourne,
Australia.
HALL C. M. (2000), Tourism planning. Policies, Processes and Relationships, Prentice Hall, Sydney,
Australia.
HÄGERSTRAND T. (1974), Orter i regional samverkan (Places in regional cooperation), Statens
offentliga utredningar (SOU, 1974-2), Allmänna förlaget, Stockholm, Sweden.

357. The tourist route system – models of travelling patterns 22
Belgeo, 1-2 | 2005
HÄGERSTRAND T. (1978 a), “Survival and Arena”, in CARLSTEIN T., POUKES D. & THRIFT N.
(1978), Human Activities and Time Geography, Edward Arnold, London.
HÄGERSTRAND T. (1978 b), “A Note of the Quality of Life-Times”, in CARLSTEIN T., POUKES
D. & THRIFT N. (1978), Human Activities and Time Geography, Edward Arnold, London.
KLEIVEN J. (2001), Praktisk bruk av Lillehammer-skalaene (Practical use of the Lillehammer scales),
Working paper no. 121/2001, Lillehammer College.
LEES J. A. & CLUTTERBUCK W. J. (1882), Three in Norway (From Norwegian edition 1967, Tre i
Norge – ved to av dem. Tanum), Oslo.
LEIPER N. (1979), “The Framework of Tourism. Towards a Definition of Tourism, Tourist and the
Tourism Industry”, Annals of Tourism Research, 6, 2.
LEIPER N. (1989), Tourism and Tourism Systems, Occasional Paper No.1, Department of Management
Systems, Massey University, Palmerston North, New Zealand.
LEIPER N. (1990), “Tourism Attraction Systems”, Annals of Tourism Research, 17, pp. 367-384.
LEW A. (1991), “Scenic Roads and Rural Development in the US”, Tourism Recreation Research, 16,
2, pp. 23-30.
MAIER J. LUDWIG J. & HERGEL L. (1994), The impact of museums on the economic and cultural
development in Upper Franconia, Bavaria, Paper presented at Conference on Geography of Tourism,
Oppland College, Lillehammer.
MILL R. C. & MORRISON A. M. (1985), The Tourism System: An Introductory Text, Prentice-Hall
International, Englewood Cliffs, US.
MIOSSEC (1976), “Eléments pour une Theorie de l’espace touristique”, from PEARCE D. (1988), Les
Cahiers du Tourisme, Aix-en-Provence, France.
MYRPHY P. (1985), Tourism – a Community Approach, Methuen, London, UK.
MÅRTENSSON S. (1978), “Time Allocation and Daily Living Conditions”, in CARLSTEIN T.,
POUKES D. & THRIFT N. (1978), Human Activities and Time Geography, Edward Arnold, London.
NORDSTRÖM O. & MÅRTENSSON S. (1965), Turismen på öland, Department of Geography,
University of Lund, Sweden.
ONSHUS T. (1997), Sommerturistenes forbruk. Hvem var høyforbrukerne i Ottadalen 1995? (The
consumption of Summer tourists. Who were the high spenders in the Ottadalen valley 1995?),
Unpublished Master Thesis, Buskerud College, Hønefoss/Lillehammer College.
OPPERMANN N. (1995), “A Model of Travel Itineraries”, Journal of Travel Research, 33, 4.
PEARCE D. (1987), Tourism Today: a geographical analysis, Longman Scientific & Technical, Essex,
UK.
PEARCE D. G. & ELLIOTT J. M. C. (1983), “The Trip Index”, Journal of Travel Research, 22, 1.
PRYER M. (1997), “The Traveller as a Destination Pioneer”, Progress in Tourism and Hospitality
Research, 3, pp. 225-237.
RITCHIE J. R. B. & GOELDNER C. R. (1994), Travel, Tourism and Hospitality Research.A Handbook
for Managers and Researchers, Second Edition, Wiley, NY, USA.
SKAARUD B. (1996), Analyse av den individuelle dagsturisten til Ottadalen (fra Valdres og
Gudbrandsdalen) med innslag av strategiske elementer (An analysis of the individual day-trippers to the
Ottadal valley), Diploma Thesis in Tourism, Lillehammer College.
SØMME A. (1965), Fjellbygd og feriefjell (Mountain Community and Holiday Mountains), Ad Novas,
Cappelen, Oslo, Norway.
SØMME A. (1970), Fritid og feriemiljø (Leisure and holiday environment), Ad Novas no. 8,
Universitetsforlaget, Oslo, Norway.
THUROT J. M. (1980), Le Tourisme tropical balnéaire: le modèle caraïbe et ses extensions, Thèse,
Centre d’Etudes du Tourisme, Aix-en-Provence, France, from PEARCE (1987).
TOWNER R. (1996), A historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World
1540-1940, Wiley, New York.
TRAVIS A. S. (1989), “Tourism destination Area development” (From Theory into Practice), in WITT
S. & MOUTINHO L. (1989).
VITTERSØ J., VORKINN M., VISTAD O. I. & VAAGLAND J. (2000), “Tourist experiences and
attractions”, Annals of Tourism Research, 27, 2, pp. 432-450.

358. The tourist route system – models of travelling patterns 23
Belgeo, 1-2 | 2005
VOGT J. W. (1976), “Wandering, youth and travel behaviour”, Annals of Tourism Research, 4, 2, pp.
74-105 (quoted from PRYER, 1997).
WEAVER D. & OPPERMANN M. (2000), Tourism management, John Wiley & Sons, Australia,
Brisbane.
WITT S. & MOUTINHO L. (1989), Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall,
New York, NY, USA.
Pour citer cet article
Référence électronique
Thor Flognfeldt jr., « The tourist route system – models of travelling patterns », Belgeo [En
ligne], 1-2 | 2005, mis en ligne le 27 octobre 2013, consulté le 29 novembre 2015. URL : http://
belgeo.revues.org/12406
Référence papier
Thor Flognfeldt jr., « The tourist route system – models of travelling patterns », Belgeo,
1-2 | 2005, 35-58.
À propos de l’auteur
Thor Flognfeldt jr.
Lillehammer University College, Norway, Thor.Flognfeldt@hil.no
Droits d’auteur
© NCG with the SRBG
Résumés
Examining tourism is mostly taking place on a site or regional level. Travel, however, is a
movement between such sites – from home to destination(s) and back to home again (Leiper,
1979). Trying to view tourism as a movement and a dynamic function means challenges.
This paper is an attempt of modelling a “tourist route system” and to show what the use of
different travelling pattern models means to “tourism route research” The aim is to show what
dimensions will be lacking if studies only are focused on markets, sites or destinations.
Le système de l’itinéraire touristique – modèles de schémas de
voyage
L’analyse du tourisme se place avant tout au niveau d’un site ou d’une région, mais le voyage
représente un déplacement entre ces lieux – du domicile jusqu’à destination et retour (Leiper,
1979). Tenter de voir le tourisme comme un mouvement et une fonction dynamique représente
un défi. Dans cet article, nous essayons de modéliser un “système d’itinéraire touristique”
et de démontrer ce que l’utilisation de différents modèles de schémas de voyage signifie
pour la recherche en matière d’itinéraires touristiques. Notre objectif est de montrer quelles
dimensions seront manquantes si les études ne se focalisent que sur les marchés, les sites ou
les destinations.
Entrées d’index
Mots-clés : tourisme, modèles de circuits touristiques, modes de déplacement,
segmentation
Keywords : tourism, en-route-models, modes of travel, segmentation

359. 275
Lampiran DD
Space In Tourism, Tourism In Space:
On The Need For Definition, Delimitation and Classification
Bogdan Włodarczyk

360. 276
Lampiran EE
The Regional Science of Tourism: An Overview
Sam Cole

361. The Regional Science of Tourism: An Overview
Sam Cole
State University of New York at Buffalo - USA
1. Goals of the Special Section
This special guest edited section of JRAP makes
the case that regional science should address the topic
of tourism, and that tourism specialists and policy-
makers, might use regional science methods to better
address their policy concerns and understand the im-
pacts and dynamics of their industry. One purpose of
this introduction therefore is to explain regional
science to tourism practitioners and vice versa. Despite
the importance of tourism worldwide and the obvious
actual and potential contribution of regional science
methods to analysis or tourism policy and manage-
ment there has been little attention to this topic. The
papers in this section cover a range of methods and
topics. While they cannot cover all tourism issues or
techniques, they have been selected to illustrate a
range of contributions. The papers share a common
goal -- to bring a practical perspective to the applica-
tion of regional science.
Our introduction makes three main points:
1) A major challenge of contemporary tourism studies
is to comprehend the systemic interaction between
the smallest entities and regions and the largest.
2) While regional science has much to offer in this re-
gard, tourism is a multi-faceted phenomenon and
formal analysis must be informed by the perspec-
tives of other disciplines.
3) Equally, to be of value to practical policy, requires a
specificity of locations, addressed to the issues and
interests of their communities and institutions.
The suggestion for a special section of JRAP de-
voted to Tourism and Regional Science was the recog-
nition that ―tourism‖ broadly defined appears to have
many characteristics that could be addressed well by
the quantitative methods of regional science. The en-
couragement came from a small workshop in June
2005 on this topic at the Cornell Hotel Administration
School and the Department of City and Regional Plan-
ning at Cornell University organized by Sid Saltzman
and his then student Tad Hara. The purpose was to
discuss the contribution that ―Regional Science‖ might
make to Tourism Management and Policy. This led to
several sessions with the same title at successive
NARSC conferences. While many regional scientists,
including the present author, had worked in the area
of tourism over the last decades, in the context of their
respective regional interests (such as island and rural
development), there had been no effort to draw out
the relationship in a systematic manner.
The introduction will outline tourism and its com-
plexities, and explain why this topic deserves a broad
perspective with contributions and insights from
many academic fields, and how regional science can
address some of the specific challenges. Apart from its
importance as one of the largest industries worldwide,
tourism provides a new arena for regional science in
its endeavor to analyze small places within the context
of a global framework.
2. Tourism as a Phenomenon
The United Nations World Tourism Organization
(UNWTO 2005) claims that the substantial growth of
tourism activity clearly marks tourism as ―one of the
most remarkable economic and social phenomena of
the past century‖. Their data for international arrivals
shows an increase from 25 million in 1950 to some 806
million in 2005, an average annual growth rate of
6.5%, expanding to over 1.6 billion by 2020. The World
Travel and Tourism Council (WTTC 2006) expects tra-
vel and tourism to generate US$ 6,477.2 billion of eco-
nomic activity or 10.3% of total world GDP, and 234
million jobs or 8.7% of total employment in 2006. In-
ternational tourism receipts combined with passenger
transport currently total more than US$ 575 billion -
making tourism the world's number one export earn-
Special Section: Tourism and Regional Science JRAP 37(3):183-192. © 2007 MCRSA. All rights reserved.

362. 184 Cole
er, ahead of automotive products, chemicals, petro-
leum and food.1
This exceptional growth of tourism since World
War II was driven by higher discretionary incomes,
smaller family size, changing demographics, lower
transportation costs, improved public health stan-
dards, infrastructure development, and hospitable
environments for tourists (e.g. Smith and Eadington
1992). The UNWTO ―Vision,‖ shown in Figure 1, in-
dicates that the same changes in developing countries
will shift the locus of tourism growth from Europe and
the Americas to Asia. Moreover, domestic tourism,
especially in developing countries, is rapidly outstrip-
ping international tourism and could soon involve ten
times the numbers. Such numbers are the motivation
of policy-makers and scholars and practically all books
and articles about tourism cite these trends and pros-
pects for the growth of tourism, almost without ques-
tion. The same is true of local, regional, or national
tourism plans. Thus although we argue strongly that
tourism policy and tourism scholarship is best consi-
dered at a highly discrete local level, and is a dramati-
cally important industry, naïve forecasting and boos-
terism provide the impetus for much policy and scho-
larship, including this volume.2
Tourism today comprises a complex of activities
from the global to the local (Mill and Morrison 1998).
The industry includes the full scale of businesses from
international hotel chains and major airlines, interme-
diaries such as travel agencies, to small local accom-
modation, restaurants, and tour operators, and inde-
pendent guides and other informal activities. Tours
may be packaged (travel, accommodation, sustenance,
and entertainment and tours) or independent land-
based. Destination offerings also may be organized
around cultural heritage or synthetic excitement. Tour-
ists have traditionally been categorized as, for exam-
ple, explorer tourists, with new categories, market
segments, and corresponding tourist products inno-
vated constantly reflecting changing wealth and de-
mographic structures in host and guest countries with
demographic (e.g. family oriented, retirees), and tech-
1 Elsewhere (Cole and Razak 2008, forthcoming) have argued that
the assumptions underlying the UNWTO projections are debatable
empirically. Contrary to the UNTWO narrative, tourism appears to
have become just another ―basic‖ commodity, inelastic over the long
run at a global level. Projecting arrivals with growth matching GDP
suggests an increase of only 60% over 2006, compared to a doubling
in the UNWTO Vision. Aramberri (2008, forthcoming) has ques-
tioned implications for UNTWO projections arising from the varia-
bility of aggregation assumed by the projections.
2 There is a belated recognition by UNWTO that ―tourism activity at
the sub-national level has a very different territorial pattern vis a vis
national tourism performance‖ (UNWTO 2007).
nologies. New technologies have affected the industry
from marketing and management (information tech-
nology and yield analysis) to individual activities
(from paragliding to massive cruise ships) and demo-
graphics and income (semester abroad, overseas re-
tirement enclaves), etc. Tourist activities have ex-
panded from ―sun, sand and sea‖ vacations to cover
all manner of competitive and recreational sports,
education for all ages, nature seeking, health and med-
icine, novelty and safe adventure, even travel in vir-
tual space. The size and number of tourists, tourist
destinations, organizations, and activities has see-
mingly continued to grow apace. While UNWTO is
the designated international organization, UN agen-
cies such as UNESCO, UNEP, ILO and the World
Bank adopt a maze of overlapping roles. In addition to
national and regional tourism governmental authori-
ties, there are national, regional, and local private or-
ganizations such as hotel associations and chambers of
commerce and non-governmental organizations from
hiking clubs to international environmental groups.
Figure 2 illustrates the key components from the glob-
al scale of corporations, agencies, and segmented mar-
kets to the local scale of communities and specific
tourist activities.
Tourism has become a highly sophisticated indus-
try with regularly changing horizontal and vertical
alliances between airlines, hotel chains, and enter-
tainment industry (Lunberg, Stavenga, and Krishna-
moorthy 1995; Pearce 2001). Corporations each have
their own identity and their version of price or quality
ranked products, retain flexibility constant redefini-
tion and reorganization, and pay attention to yield
management of their product portfolios. The scale of
the largest operations - corporations, accommodation,
and transportation - has expanded rapidly. Ten chains
now own about three quarters of the accommodation
in the top-100 chains. Cline (2000) asserts that the
hospitality industry is ―at the very core of the globali-
zation of international business.‖ He explains the need
for growing hotel companies to reach 'critical mass'
with the capability of establishing an entire business
concept in dramatically different local environments
with ―organizational structures that integrate individ-
ual businesses in one seamless global structure.‖
In contrast to global corporations, policy-makers
in small local destinations have few options. Whereas
larger corporations are able to sustain scale economies
for a portfolio of branded products appealing to tar-
geted market segments and diversify their operations
and sources of investment geographically, local plan-
ners and policy makers have responsibility to a na-
tional or community with restricted endowments.

363. Introduction to the Special Section 185
Figure 1. International Tourism Past and Future Trends (UNTWO, 2005)
Figure 2. Tourism‘s Global-Local System
They have far fewer opportunities for diversification
and many competitors among neighboring and new
resorts with similar endowments appeal to the same
clientele (Johnson and Thomas 1992). Moreover, the
smaller, the more remote, and poorer a destination is,
the greater is the likelihood that trends will be quite
different from the national average, and the greater
will be the short- and long-run variability and vulne-
rability to fluctuations. Nonetheless, with globaliza-
tion has come the counter-realization by tourist desti-
nations and tourism scholars of the importance of lo-
calization and the idea that the uniqueness of place
and the specificity of production provides the best op-
portunity whether through heritage, innovations in
market niches and marketing, and economic structures
(Smith and Eadington 2002). Whether any given
―small place‖ relies on large international corporations
or its own ―uniqueness‖ as the basis for tourism re-
quires a comprehensive understanding of its re-
sources, structure, and dynamics. 3
3 It is widely recognized that package tours and international chain
hotels have a far higher ―leakage‖ share of expenditures overseas
than transient locally owned operations. Thus, an expensive vaca-
tion in a luxury hotel may result in less total local income than a less
expensive vacation in a smaller hotel. It is widely acknowledged
also that the economic benefits of tourism, and of different kinds of
tourism, are distributed quite variable across different classes of
households (whether by residential status), entrepreneur (whether
local or expatriate), or skill (education and training), and similarly
with environmental impacts of different types of tourism (Cole
2003).

364. 186 Cole
The enormous growth potential of tourism global-
ly offers opportunities to many remote places but also
poses tremendous challenges (Johnson and Thomas
1992; Apostolopoulos and Gayle 2002,). That tourism
most intensively engages relatively small regions, and
that it feeds off ―authentic‖ natural and cultural expe-
riences they offer means that it places considerable
pressure on these fragile resources. Whether, destina-
tions are actively engaged in eco-tourism (broadly de-
fined to include adventure-, nature-, and alternative-
tourism) most express concern for their sustainability,
natural endowment, and carrying capacity (again
broadly defined). Anthropologists, social geograph-
ers, environmental scientists, and development econ-
omists have been especially critical of tourism. Smith
and Eadington (1992, p3) relate how disillusionment
with ―mass‖ tourism and the many problems it has
triggered has led many observers and researchers to
criticize vociferously the past methods and directions
of tourism development. They offer instead the hope
that ―alternative tourism‖, broadly defined as forms of
tourism that are consistent with natural, social, and
community values, will allow hosts and guests to en-
joy positive and worthwhile interaction and shared
experiences. This challenge is hardly confined to des-
tinations in developing countries. Much the same cri-
tique and goals applies to tourism anywhere, especial-
ly in small communities, islands, rural areas, and in-
ner-city neighborhoods (Chambers 1997; McElroy and
de Albuquerque 2002; Gotham 2005). Marcouiller
(1997), for example, has argued that tourism planning
should account for socio-cultural and environmental
impacts within a broader regional development goals
and objectives. This prescribes the major challenge for
regional science addressed in this special issue.
3. Regional Science Potential for Tourism
As the founder of Regional Science, argued Walter
Isard, ―The region has its own ‗essence‘ which can be
grasped in full only by tools, hypotheses, models and
data processing techniques specifically designed for
regional analysis.‖ (Papers and Proceedings of the Re-
gional Science Association 1956). Definitions of re-
gional science range from ―the adoption of rigorous
and systematic methods and techniques in the analysis
of problems and ―analytical approaches to problems
that are specifically urban, rural, or regional‖. In the
broadest sense, any social science analysis that has a
spatial dimension might be embraced by regional
scientists, recognizing that increasingly regional
science concerns itself with the sub-regional (the firm
or the community), the national and, increasingly, the
global region.
Many regional scientists wear at least two academ-
ic hats within their scholarly environment – notably
geography, economics, and planning, and others em-
ployed in planning and policy agencies. Some use re-
gional science as a means to hone their skills and tech-
niques while for others it appears as an escape from
the institutional reality of society, policy-making, and
departmental politics.
For many years tourism was not considered a res-
pectable field of scholarship among social scientists - a
―frivolous‖ topic (Smith and Eadington 1992). This
reflects the tendency in regional science to prioritize
manufacturing above services, or planners to prioritize
urban above rural and so on. Instead, the hospitality
industry developed its own scholarly agenda oriented
to serving the particular needs of businesses directly
concerned with tourism and its promotion. Thus, there
is something of a dichotomy between hospitality man-
agement, and the mainstream disciplines. However, as
Wall in this issue exclaims, ―Tourism is too important
to be left to tourism specialists.‖ More recently, sever-
al disciplines, notably geography and anthropology,
economic, and political science, psychology and histo-
ry have paid greater attention to tourism (Marcouiller
1997). Each of these disciplines has adopted its own
perspective – geography seeking explanations of the
spatial evolution, anthropology exploring the relation-
ship and mediation between hosts and guests, econo-
mists quantifying the income and employment im-
pacts, psychologists seeking the motivations for
recreation and travel, and more recently, ecologists
studying the environmental impacts. Crick (1989)
points out that no single discipline can aspire to ad-
dress all the facets of an industry as complex and dy-
namic as tourism, nor draft a single theory. Nonethe-
less, it is probably fair to say that hospitality manage-
ment as a discipline has a far greater direct influence
on tourism planning and policy at all levels than all
other disciplines combined.
In contrast to regional science, geographers have
contributed greatly to the study of tourism (Pearce
1987; Hall and Page 1999). Thus, from the standpoint
of tourism studies, regional science is best viewed as a
sub-discipline of geography both because a) geo-
graphers have been especially active in laying the
foundations of tourism studies, and, b) geography as a
discipline successfully embraces a wider range of dis-
ciplines, contextual issues, and ideological orienta-
tions, and methodologies than does regional science.
They are best able to explain the advances and short-
comings of tourism policy and theory in terms that are
recognizable to regional science. Nonetheless, some of
these concerns may be well addressed by established
regional science approaches of spatial and structural

365. Introduction to the Special Section 187
analysis, and by institutional and business economics
and more dynamic emerging techniques that are more
recent to the regional science toolkit. Isard in his 1997
article ―Perspectives of a Political Geographer on the
Future‖ in considering the space-time paths of many
units and aggregates asserts that regional scientists
must address the changing spatial milieu from a con-
tinued building up of hierarchies of all sorts, whose
rates of construction are unpredictable, with mounting
specialization, increasing scale, spatial juxtaposition,
and agglomeration economies. This summarizes the
story of tourism well.4
In terms of what it does address, regional science
has become sub-divided into so-called ―topics‖ such as
location theory or spatial economics, transportation
modeling, migration analysis, land use and urban de-
velopment, inter-industry analysis, environmental and
ecological analysis, resource management, urban and
regional policy analysis, geographical information sys-
tems, and spatial data analysis. In focusing on their
common methodological challenges, regional science
embraces fields as diverse as economics, agricultural
economics, public policy, urban planning, civil engi-
neering, geography, finance, environmental manage-
ment, and demography, and as such aspires to be an
interdisciplinary endeavor.
Plausibly we might define regional science as
those academics and others who attend regional
science conferences, and publish in regional science
journals – that includes the above, as well as trained
regional scientists. If there is an apparent common de-
nominator, it is a devotion to definition, quantifica-
tion, and algebra. Just as painters are drawn to paint
and performing artists to perform, regional scientists
must crunch numbers. The raw material of this endea-
vor is real-world systems, potential to theorize and
model, good data, and (in the modern academic
world) funding and other resources. With this more
sanguine view, the place of Regional Science within
the constellation of disciplines and tourism studies
and practice might appear as Figure 3.
Given this scope, there are several reasons why
regional scientists should consider ―tourism‖ as an
area of study.
4 Isard articulates that future geography must consider ―the space-
time paths of individuals, groups, species, organizations, institu-
tions, communities, regions, nations, cultures, the international sys-
tem – and even ecological systems, the planet, the Milky Way, ga-
laxy systems, and the universe, to mention only some of the very
many units or aggregates one might consider.‖ While space-tourism
is not a topic of this volume, we are reminded that tourism has al-
ready entered the space age.
1) Importance: Tourism today has become one of the
largest industries in the world, and one of the fast-
est growing. Few nations and communities are not
contemplating investing in tourism to promote
their future development.
2) Regional: Tourism is a regional activity at all scales,
from the clustering of small businesses and the
segmentation of niche markets to the global opera-
tions of major chains, airlines, and international
organizations.
3) Fields and Topics: Most, if not all of the fields, de-
mography, employment, taxes, that regional scien-
tists study are of importance to tourism analysis,
directly or indirectly.
4) Issues: There are many questions on both the public
policy and the business sides of the industry, that
can be addressed by the spatial, temporal, and
structural methods that have been developed by
regional scientists over the last half century.
5) Disciplines: Addressing regional science to the
study of tourism could foster aspirations to be-
come an integrative discipline.
Figure 3. Regional Science Constellation of Disciplines
and Tourism Constellation of Issues

366. 188 Cole
6) Data: Because the industry is quite carefully moni-
tored (rooms, arrivals, expenditures, and so on)
there are empirical opportunities to test existing
and new theories specific to tourism, and inte-
grated theories interfacing with demographic, ma-
cro-economic, and environmental systems.
7) Theory: The topic lends itself to new theoretical and
analytic challenges, especially the global-local di-
chotomy, evolutionary and complexity theories
and agent—driven models. The challenge of how
to comprehend the inclusive in terms of the indi-
vidual and dynamic trends in terms of discrete ac-
tions.
8) Resources: As a growing industry worldwide, espe-
cially in rapidly developing regions, the field pro-
vides an increasing number of opportunities for
research funding.
9) Need: In the American academy the majority of
tourism research is undertaken in hospitality
management schools dealing with the micro-
economics of the industry. Thus, there is a real
need for public policy-oriented analysis
At first blush, tourism, as a topic for study
through regional science might be a marriage made in
heaven. Insofar as tourism is formally defined a com-
ponent of the ―service‖ sector, one is struck by its po-
tential, especially with respect to availability of data.
Here, one is struck by the (unpublished) keynote pres-
entation by Bowers at the 2005 NARSC Seattle cata-
loging the difficulties of studying the services sector,
mentally ticking off the issues where it appeared that
headway could be made using tourism as an exem-
plar. One reason for this is that so many tourist desti-
nations are small countries and islands for which
cross-border flows of people as tourists or workers, of
finance as spending or repatriation, as well as goods
and other services are measured. Moreover, the indus-
try has developed its own metric for measuring, eva-
luating, and comparing its characteristics and perfor-
mance.5
5 The suggestion in his paper that tourism offers comparatively rich
data, does not mean that these should not be carefully scrutinized.
For instance, for contemporary statistical purposes, tourism is de-
fined as traveling for less than one year for leisure, business, or oth-
er purposes, domestic tourism is variously defined as ―recreation
more than 50 miles from home‖ or including an ―overnight stay‖,
international arrivals are the head count at international airports,
accommodation is measured by rooms. Obviously, such definitions
are problematic when frontier measurements cease (as with the EU)
or new nations emerge, or when tourism is between large neighbor-
ing regions, or when stay-over days vary or visitors make multiple
From within the field of tourism scholarship, the
state of research appears somewhat less rosy. In terms
of the geography of tourism, leading scholars have
repeatedly called for a more sophisticated analysis. In
1988, Pearce observed the lack of theoretical methodo-
logical sophistication and lack of a strong theoretical
base. More recently, Pearce (1999) noted that, while
the growth of tourism has been accompanied by a sig-
nificant increase in research and scholarly activities
(with journals and tourism programs), this growth has
not been matched by an increase in the quality of re-
search in the field. Not only is there a need to study
tourism further as new issues and problems arise and
the sector increases in magnitude and significance –
socially, economically, environmentally, and political-
ly – but there is also a need to understand the pheno-
menon better through better quality research.
As early as 1976, Miossec sketched the temporal
relationship between key factors in the then growing
phenomenon of mass tourism - tourists, transport, and
a resorts resources, community, and policy. The phas-
es of development as portrayed in Figure 4 are easily
related to subsequent resort life cycle and similar theo-
ries of Butler (1980), Lundberg (1980), and others. In-
deed, Pearce (1989) deemed this to be still the clearest
and most explicit conceptualization of tourist devel-
opment. Arguably, it captures many of the challenges
for formal structural and dynamic modeling by re-
gional scientists today.
Summarizing the challenges of contemporary
tourism development Pearce (Pearce and Butler, 1999)
argues that the seeming relentless growth of tourism
will continue to create new issues in tourism and rein-
force the importance of others that have been apparent
for some time. In consequence research needs – both
qualitative and quantitative will grow. Greater theo-
retical understanding must be matched by improved
methodology and practical implementation. Ioannides
(2006) too, concludes that economic geographers have
failed to bridge the conceptual gap between economic
geography and tourism research. Butler (2008, forth-
coming) explains why few of the approaches used to
predict the future nature and scale of tourism are ef-
fective or accurate. This is due in part to the heteroge-
neous nature of tourism demand and supply, and the
variety of external agents. The confused pattern of
tourism development and growth illustrates a major
dichotomy between the dynamism and inertia of tour-
ism - hence the difficulty in predicting future patterns.
Interestingly, this conclusion echoes Miosec‘s (1976)
commentary that the elements he identifies need not
entries. See e.g. Lundberg et al (1995) for limitations of tourism in-
dustry statistics.

367. Introduction to the Special Section 189
Figure 4. The evolution of tourist regions and struc-
ture through space and time (Miossec
1976).
develop apace and therein lays the source of many of
the problems to which tourism may give rise (Pearce,
1989, p18). Butler argues for a blending of both evolu-
tionary and revolutionary predictions and incorpora-
tion of ideas such as chaos theory and chance into the
equation of growth, in order to reflect both the inertia
and dynamism inherent in tourism.
With regards to the structural issues of tourism
Johnson and Thomas (eds. 1992, Chapter 1) in ―Pers-
pectives on Tourism Policy‖ concluded, prematurely
(from the perspective of this paper), that the metho-
dology of economic impact studies of the convention-
al kind are fairly well developed. In contrast, Judd
(2006), for example, observes that ―current definitions
of the tourism industry obscure rather than reveal the
linkages and relationships that, when taken together,
add up to a recognizable system of (tourism) produc-
tion‖. They are ambiguous about the businesses in-
cluded and the proportion actually consumed by tour-
ists. Similarly, d‘Hauteresse (1995) observes that li-
near relationships (such as those in commodity chain
analysis) have weaknesses since relationships between
enterprises are multi-scalar, and are embedded in a
local and global network and do not account for con-
stant innovation of new products, and production me-
thods. The UNTWO, latterly in cooperation with the
WTTC, EU and OECD, have advocated the idea of
tourism satellite accounts (TSA) as a way of including
details of tourist sector activities into national ac-
counts, and even sub-national accounts (primarily
within Europe).6 The US Commerce Department too
has established TSA for the United States.
4. Tourism in Practice
Isard himself has sought to broaden the scope of
regional science well-beyond the formulaic, and has
stressed the importance of not simply applying re-
gional science to policy issues, but also ensuring that
policy takes account of the findings and prescriptions
of regional science. Unfortunately, this is one chal-
lenge that regional science has failed to meet. A candid
assessment by Macke and colleagues (2003) in an ear-
lier volume of the Journal of Regional Analysis and Policy
complained that despite the revealed interest of re-
gional scientists in policy, and even the widespread
adoption of some findings, there is a growing gap be-
tween regional science research and the policymaking
process. The continued implementation of potentially
dubious policies suggests that our work is not always
having an effect. Instead, regional policy often seems
to flow straight out of think tanks, often with a politi-
cal agenda; rather than from the academy or regional
research centers. ―Simply put, researchers and practi-
tioners in our field are often bypassed.‖
Tourism planning in small localities and commun-
ities, whether in metropolitan or developing regions,
presents an enormous challenge. Many small places in
the US, for example, exercise ―home rule‖ rejecting
zoning regulations, pay lip service to experienced con-
sultants, and abhor academics with fancy models. Yet
much rural tourism planning relies on marketing,
promotion, and regional boosterism to attract visitors
and entrepreneurs (Marcouiller 1997). The cultural
6 The aggregation for the accommodation sector is strange, given
that data are collected by the industry, international organizations
(consulting firms and regional agencies), and most tax authorities on
the performance and expenditure structure of accommodation bro-
ken down by size, quality, locale, transient versus timeshare versus
all-inclusive, local or chain-operated, and so on. It is widely ac-
knowledged that that there are major differences between these
categories and much policy and scholarly debate over their relative
contribution to a destination. The WTTC accounts although based on
an enviable data base, appear to be primarily driven by the need to
demonstrate the importance of the industry by emphasizing the
downstream, or multiplier effect, or tourism (WTTC 2006).

368. 190 Cole
norms of populations in rural areas, islands, and de-
veloping communities generally contrast with those
implicit for the policy arena in much regional science
and statistics. Considerable skill – generally one that is
not taught in regional sciences‘ core disciplines is re-
quired to elicit the reliable ―data‖ or reveal aspirations
and tolerances. The institutional model is quite differ-
ent from that assumed by the regional science com-
munity at large.
As an identifiable scholarly niche, regional science
can contribute to tourism policy – but only provided it
addresses the concerns of policy makers and commun-
ities, and it makes the effort to bridge to these interests
and to the findings and methods of other disciplines.
Tourism analysis is highly contextualized and cannot
be usefully discussed outside its cultural, systemic,
and policy context. While it is possible to envisage a
potential application of every regional science topic or
method to the subject of tourism, the concern should
not simply be to looking for problems to apply a me-
thod, but a problem identified by the host community
where methods that are more sophisticated might help
to explicate the issue.
For this reason, the selection of papers draws on
practical experience of authors with tourism policy or
efforts to explain where and how regional science
techniques might contribute to practice. In this respect,
the issue will hope to go beyond introducing the topic
of tourism to regional scientists, or merely demonstrat-
ing the value of methods for tourism studies.
5. Papers in the Special Section
The first papers by Wall and Razak provide a con-
text for tourism planning focusing on the require-
ments for sustainability in small islands.
The introductory paper by Geoffrey Wall, ‗Insights
on Tourism from a Chinese Research Agenda,‘ begins
by explaining the fragmentation of tourism among
operations of differing sizes and products, including
transportation, tourist attractions, accommodations,
food and beverage suppliers, and souvenirs, and criti-
ques the industry‘s overly narrow focus on tourism
management and relative neglect of other aspects of
tourism. He explains that because tourism‘s relation-
ships with agriculture, forestry, mining, environmen-
tal protection and other activities involve competition
for scarce resources, an overly narrow focus does not
do justice to the wide variety of interrelated concerns
or ensure that policies designed to sustain tourism
contribute to sustainable development. Wall then cata-
logues insights from a long experience into some of
the complexities of tourism research using the Chinese
island of Hainan as his ―laboratory‖ for several
projects. The focus of the first project was on coastal
zone management with the overall objective of en-
hancing the capabilities of the provincial government
in Hainan to manage the growing pressures on its
coast, including that arising from tourism. Wall ex-
plains how inland activities on the island impacts the
coastal tourist areas. He concludes by discussing the
relevance of these findings to other parts of China and,
indeed, to many parts of the world.
In her contribution, ‗From Culture Areas to Eth-
noscapes: An Application to Tourism Development,‘
Victoria Razak explains the importance of social
science perspectives from anthropology and cultural
geography for the study of tourism, especially that
proposed for peripheral areas, such as rural communi-
ties and remote islands preoccupied with themes
based on ―heritage‖ and ―authenticity‖. She begins by
reviewing concepts of spatial configuration, especially
those of the culture area, and kulturkreise (culture cir-
cles), cultural landscapes, and ethnoscapes. She con-
siders how these can provide useful tools for tourism
planning. Using a case study from the Caribbean, she
shows how these concepts were adapted to develop
new regions and tourism products based on culture
history, traditions, and way of life for the diversifica-
tion and expansion of tourism. Razak‘s paper provides
a context for tourism impact studies by explaining
through theory and example how both region and
products might be delineated, thus providing a more
credible basis for analysis of tourism policy.
The second group of papers examines the compar-
ative impact of particular tourist activities, such as
casinos and agri-tourism in the United States using
novel variants of input-output and social accounting
analysis.
In their paper, ‗The Regional Impact of Promoting
Agritourism as a Sustainable Strategy for Rural Eco-
nomic Development,‘ Yuri Mansury and Tadayuki
Hara employ a general equilibrium method to eva-
luate and quantify the impacts of introducing organic
food-driven agri-tourism into an economically dis-
tressed rural community, Liberty, in Upstate New
York. The organic food industry recently has expe-
rienced rapid and sustained growth, and yet this seg-
ment remains largely unexplored as the focus of a
tourism-driven strategy to promote regional economic
development. To evaluate the efficacy of such strategy,
they carry out a counterfactual simulation in which
agri-tourism promotion results in the deepening of the
inter-sectoral backward linkages, and then compare
the impacts on output, employment, and income dis-
tribution with those derived from the original data.
Casinos have become one of the major tourist de-
velopment types that prompt controversies across the

369. Introduction to the Special Section 191
United States and in many other nations. The contri-
bution by Daniel Monchuk, ‗People Rush in, Empty
Their Pockets, and Scuttle Out‘ evaluates county-level
economic growth impacts of casinos along waterways
in six US states over the years 1995-2002. His concep-
tual model describes the equilibrium and growth con-
ditions from which reduced form growth equations
are derived and subsequently used to direct empirical
estimation. Using county level data, he estimates the
impact of casinos on population, employment, and
county income growth. Monchuk‘s conclusion is that
counties with a casino opening after 1995 had a nega-
tive impact on aggregate county income while the ef-
fect on employment growth was positive. Casinos did
not appear to significantly affect population growth.
Moreover, casinos established prior to 1995 did not
have a marked impact on any of the three growth in-
dicators.
Peter Burnett, Harvey Cutler, and Ray Thresher, in
their paper ‗The Impact for Tourism for a Small City:
A CGE Approach,‘ use a data intensive general equili-
brium model to examine tourism at the small city lev-
el. They explore the question of whether tourism
should be used as a method to stimulate economic
growth or to change the structure of the economy to
increase the efficiency of collecting tax revenues. They
consider alternative uses of land to determine whether
tourism is an optimal use of land, and the role of
household migration and commuting in determining
economic outcomes.
The paper by Daniel Freeman and Daniel Felsens-
tein, ‗Forecasting Regional Investment in the Hotel
Industry,‘ uses a multi-regional Input-Output ap-
proach to tourism in Israel. They observe that the tour-
ism industry suffers severe shifts in demand making
the forecasting of large-scale initial capital investment
in the hotel sector especially difficult. Using a detailed
multi-regional input output model (MRIO) augmented
by an investment matrix, they estimate the demand
'push' that can stimulate the hotel sector into new in-
vestment and the extent to which this response is re-
gionally differentiated. Their model predicts regional
rates of return and capacity coefficients to hotel in-
vestment for four classes of hotels in the six regions of
Israel and the results compared with reported rates of
return.
The last group of papers by Li Yin and Sam Cole
focus on the dynamic aspects of tourism development.
Li Yin describes ‗An Agent-based Simulation of
Resort Town Housing Market‘ and applies this to
Breckenridge, Colorado. Her study uses agent-based
models to simulate housing choices of second home-
owners and local residents on their responses to amen-
ities and job accessibilities, and simulates how local
residents respond to second-home owners‘ choices. Li
observes that understanding the dynamics of amenity-
led development is a necessary prerequisite to rural
tourism planning and that agent-based models pro-
vide a framework in which individuals and their be-
haviors in relation to the system environment and oth-
er individuals in a system can be modeled in a more
direct and realistic way. Li considers that how many
rural communities are experiencing rapid in-migration
and economic growth due to their natural and built
amenities, such as recreational sites and scenic beauty,
but that this rapid growth escalates housing and living
expenses, and drives local residents and service work-
ers away.
Sam Cole, in ‗Beyond the Resort Life Cycle: The
Micro-Dynamics of Destination Tourism‘, examines
the dynamic issues of tourism growth in small island
economies. He sets discussion of a discrete choice
model against the historical record over half a century
of two small but contrasting Caribbean island destina-
tions, Aruba and Barbados. Four elements come to-
gether in the formal model; lumpiness of investment,
delays in marketing and construction, distribution of
expenditures between the local and overseas compo-
nents of tourism, and scale-related economies and
constraints. The model indicates how the stages of
growth, as defined by the resort life-cycle model may
result from a combination of elements, public policy
and investor mindset, scale of investment, and trans-
national involvement, and their response to competi-
tion through globalization.
References
Apostolopoulos Y. and D. Gayle (eds). 2002. Island
Tourism and Sustainable Development: Caribbean, Pacif-
ic, and Mediterranean Experiences. New York: Green-
wood.
Aramberri, J. 2008. Tourism and the future of globali-
zation: some critical remarks. In Cole and Razak
(2008) op cit.
Butler, R. 2008. Tourism in the future: cycles, waves or
wheels? In Cole and Razak (2008) op cit.
Chambers, E. 1997. Tourism and culture: an applied
perspective. SUNY Press: Albany.
Cline, R. 2000. Hospitality adjusts to globalization,
<http://www.hotel-online.com/Trends/
Andersen/global.html>.
Cole, S. 1993. Cultural accounting in small economies.
Regional Studies 27(121-136).
Cole, S. 1993. Lifelines and livelihood: A social ac-
counting matrix approach to disaster preparedness.
Journal of Contingencies and Crisis Management 3(4):
228-40. In H. Kunreuther and A. Rose (eds), The

370. 192 Cole
Economics of Natural Hazards. Cheltenham: Elgar Ref-
erence.
Cole S. and V. Razak. 2008 (forthcoming). Tourism as
future. Futures Special Issue on The futures of tour-
ism – perspectives and policy.
Crick, M. 1989. Representation of tourism in social
sciences: Sun, sex, sights, and servility. Annual Re-
view of Anthropology 18:307-44.
Gotham, K. 2005. Tourism from above and below:
Globalization, localization and New Orleans‘s Mardi
Gras. International Journal of Urban and Regional Re-
search 29(2): 309–26
Hall, C. and S. Page. 1999. The Geography of Tourism
and Recreation. Environment, Place, and Space. Lon-
don: Routledge.
d'Hauteserre, A. 1995. A response to Dimitri Ioan-
nides, "Strengthening the ties between tourism and
economic geography: A theoretical agenda." The Pro-
fessional Geographer 48 (2), 218–219.
Ioannides D. 1995. Strengthening the ties between
tourism and economic geography: A theoretical
agenda, The Professional Geographer 47 (1), 49–60.
Ioannides D. 2006. The economic geography of the
tourist industry: Ten years of progress. Tourism
Geographies. 8:1, 76-78
Isard, W. 1997. Perspectives of a political geographer
on the future. Futures 29 (4-5) 291-300.
Johnson, P. and B. Thomas. 1992. Perspectives on Tour-
ism Policy. London: Mansell.
Judd, D. 1999. Constructing the tourist bubble. In
Judd, D.R. and S. Fainstein (eds) The Tourist City.
New Haven: Yale University Press. Pp. 35–53.
Lundberg, D., H. M. Stavenga and M. Krishnamoor-
thy. 1995. Tourism Economics. Chichester: Wiley.
Macke D., Hirasuna, D., Fluharty, C. and Shields, M.
2003. Regional scientists are talking – Is anybody lis-
tening? Journal of Regional Analysis and Policy,
33(1):81-97.
Marcouiller, D. 1997. Towards integrative tourism in
rural America. Journal of Planning Literature 11(3):
337-357.
Marcouiller, D. 2007. ―Boosting‖ tourism as rural pub-
lic policy: Panacea or Pandora‘s Box? Journal of Re-
gional Analysis and Policy 37(1): 28-31.
McElroy, J., and K. de Albuquerque. 2002. Problems
for managing sustainable tourism in small islands,
in: Apostolpoulos, Y and D.J. Gayle (eds.) op cit.
Mill, R. and A. Morrison. 1998. The Tourism System.
Dubuque: Kendall Hunt.
Miosec, J. 1976. Un modele de space touristique.
L’Espace Geographique 6(1): 191-212.
Pearce, D. 1989. Tourist Development. New York: John
Wiley.
Pearce, D. 2001. An integrative framework for urban
tourism research. Annals of Tourism Research 28(4):
926-946.
Smith V. and W. Eadington. 1992. Tourism Alterna-
tives: Potentials and Problems in the Development of
Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press
UNWTO. 2005. Historical perspective of world tour-
ism, Madrid. <untwo.org>
UNWTO. 2007. International Recommendations on
Tourism Statistics (provisional draft), UNW-
TO/UNSD, June. <http://unstats.un.org/unsd/
trade/EGTS/NSOs%20comments%20summary.pdf
WTTC . 2006. Blueprint for new tourism. London.
<wttc.org>.