Dokumen tersebut membahas tentang tata cara perencanaan pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan daerah. Dokumen ini memberikan panduan mengenai berbagai jenis kawasan seperti kawasan hutan rakyat, perkebunan rakyat, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan rakyat, perikanan, pertambangan rakyat, agrowisata, technopark, industri kecil, dan kerajinan rakyat beserta tata cara pengembangan dan manaj
Disampaikan oleh Rudhy Hendarto, Inspektur Tambang dalam Penajam Desain Program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Disampaikan oleh Rudhy Hendarto, Inspektur Tambang dalam Penajam Desain Program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Ini adalah kumpulan ayat Al Qur'an yang "semoga" dapat membantu untuk meruqyah diri sendiri, atau orang lain, jika diperkirakan sumber permasalahannya berupa gangguan dari luar,khususnya yang bersikap gaib. Bangguan tersebut dapat berupa kecanduan "game online", penyakit keturunan, badan yang dirasakan "tidak nyaman", dll.
Mohon maaf saya sendiri bukan peruqyah. Saya hanya mengkristalkan pengalaman berbagai peruqyah yang pernah mengunakan ayat-ayat tertentu, yang pengalaman ini cukup bertaburan di internet untuk dapat dimanfaatkan.
Banyak orang dengan maag kronis tidak menunjukkan gejala kondisi. Maag adalah penyebab dari berbagai lesi inflamasi disebabkan oleh mukosa lambung. Ini adalah penyakit yang umum dapat dibagi menjadi dua jenis akut dan kronis. Maag menunjukkan ketidaknyamanan epigastrium, nyeri, anoreksia dan mual, muntah, lebih dari yang terakhir sebagai kinerja utama perdarahan gastrointestinal, dan hematemesis dan kotoran.
Biasanya maag kronis dapat dibagi menjadi maag dangkal, maag atrofi dan maag hipertrofi. Pantangan sakit maag bagi beberapa orang yang menderita merupakan sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan karena dengan keadaan tersebut perlu diubah prilaku dan kebiasaan sehari-hari.
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Rizki Malinda
Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Fitri Indra Wardhono
Ada banyak definisi mengenai pembangunan perdesaan. Dower, Michael dkk (2003) menyebutkan salah satu definisi yang paling mendekati :
Pembangunan Perdesaan adalah proses yang disengaja atas aspek : ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan, yang diharapkan akan berlangsung berkelanjutan, dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal di wilayah perdesaan.
Penekanan pada proses yang disengaja dan berkelanjutan: pembangunan perdesaan bukanlah urusan yang berumur pendek. Pembangunan perlu dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang disengaja.
Pembangunan perdesaan bukan tentang melindungi status quo, melainkan tentang perubahan yang disengaja untuk membuat segalanya lebih baik.
Salah satu ciri kawasan perdesaan adalah bangkitnya gaya hidup wirausahawan, yang tertarik untuk mendirikan usaha pariwisata kecil (dan lainnya), membawa serta modal keuangan, jaringan kontak, pengetahuan pasar, dan ide-ide wirausaha dari kota-kota. Beberapa pengusaha baru datang sebagai pasangan atau mitra, beberapa sebagai keluarga, beberapa sebagai pasangan. Tidak semua keterampilan kewirausahaan baru ini telah menggerakkan ekonomi perdesaan.
Terdapat transisi masyarakat perdesaan tradisional dari menjadi anggota "masyarakat jarak pendek" menjadi "masyarakat terbuka," yakni dengan adanya perubahan dalam hal sistem kontrol, konflik, dan tingkat pemberdayaannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari masyarakat perdesaan yang akan semakin berkembang dan dengan permasalahan yang semakin kompleks. Pariwisata perdesaan dapat berakar pada pertanian berbasis atau agrowisata, tapi berkembang menjadi jauh lebih beragam, dan terus terdiversifikasi. Pariwisata perdesaan adalah serangkaian aktivitas niche dalam aktivitas niche yang lebih besar.
Keragaman situasi ekonomi di wilayah perdesaan telah mendorong dikembangkannya sembilan jenis situasi ekonomi perdesaan, baik yang ditemukan secara terpisah, apaupun merupakan kombinasi.
Wilayah perdesaan dapat didefinisikan sebagai daerah yang ekonominya didasarkan pada industri agraria/perhutanan tradisional, atau setidaknya ekstraksi (tetapi tidak biasanya pengolahan) sumber daya alam. Penurunan peran yang berlangsung terus-menerus dalam kepentingan relatif sektor pertanian dan pertumbuhan sektor jasa pasca-industri telah menyebabkan tumbuhnya banyak industri baru, termasuk pariwisata, di kawasan perdesaan. Lebih lanjut, di banyak daerah, baik yang berkembang secara ekonomi maupun yang kurang berkembang, kegiatan industri perdesaan skala kecil telah menjadi fenomena khas.
Masyarakat perdesaan memiliki berbagai karakteristik yang, secara kolektif, dapat menyebak mereka diidentifikasi sebagai lebih tradisional daripada masyarakat perkotaan kontemporer, tetapi banyak wilayah perdesaan berada dalam keadaan perubahan yang konstan, paling tidak dalam kaitannya dengan penyerapan, atau penolakan mereka terhadap nilai-nilai, struktur dan karakteristik sosial dan spasial perkotaan.
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
Untuk menjadi peruqyah perlu dibekali ayat-ayat khusus, disamping yang umum seperti Al Fatihah, Al Baqarah, Ayat Qursy, 3 Qul. Berikut ini ditampilkan ayat-ayat tersebut, serta evaluasi kita (jika ingin menjadi peruqyah) seberapa jauh/banyak kita sudah menguasainya.
Kejawèn adalah suatu paham keagamaan campuran yang dianut orang-orang Jawa, yang merupakan ramuan di antara adat keagamaan asli Jawa yang percaya pada alam ghaib dengan pengaruh Hindu-Budha dari zaman Majapahit dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak. Dalam perkembangannya, paham keagamaan kejawèn tersebut kadangkala lebih condong kepada Hindu-Budha, kadangkala lebih condong pada Islam, atau lebih mengutamakan kejawaannya, dan atau kemudian ada pula yang condong pada Kristen-Katolik. Kecederungan itu ada yang sifatnya sebagai pedoman hidup dan ada yang sifatnya mengejek dan mencela antara satu dengan yang lain.
Upacara pokok kejawèn adalah slametan, yaitu perjamuan kerukunan sosio-religius yang diikuti oleh para tetangga bersama dengan beberapa sanak saudara dan sahabat. Upacara ini diadakan bertepatan dengan saat-saat penting di dalam kehidupan (perkawinan, kehamilan, kelahiran anak, kematian, dll.), peristiwa-peristiwa komunal yang setiap tahun diadakan (bersih desa, pesta dusun/kampung yang setiap tahun diadakan bersama dengan upacara pembersihan atau persucian tertentu) dan segala macam kesempatan bila kesejahteraan umum dan keseimbangan digoncangkan. Pandangan religius kejawèn dipusatkan pada kesatuan hidup. Dalam ungkapan upacara-upacara simbolis, pandangan ini berpusat pada kesatuan harmonis dalam lingkungannya sendiri, entah itu keluarganya, tetangganya atau desanya. Dalam ungkapan yang mistik, agama Jawa memusatkan perhatiannya kepada hubungan langsung dan pribadi seseorang dengan “Yang Tunggal”. Kebangkitan aliran kejawèn dewasa ini tidak terlepas dari pandangannya terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, tidak berarti bangsa Indonesia seluruhnya beragama, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan monopoli pemeluk agama saja, akan tetapi hak setiap orang sekalipun tidak mengikuti agama tertentu. Pengikut aliran kejawèn adalah orang yang ber-Tuhan, akan tetapi belum tentu beragama (resmi yang diakui di Indonesia). Mereka menghayati dan menyembah Tuhan dengan caranya sendiri di luar ajaran agama dan ternyata mendapatkan apa yang mereka cari. Atas dasar hal itu, selanjutnya mereka berusaha membentuk organisasi baru dan tersendiri yang serupa dengan agama. Mereka merasa lebih cocok dengan cara penghayatan yang mereka temukan daripada cara yang diajarkan agama yang mungkin pernah mereka peluk.
Ruqyah (dengan huruf ra’ di dhammah) adalah yaitu bacaan untuk pengobatan syar’i (berdasarkan riwayat yang shahih atau sesuai ketentuan ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama) untuk melindungi diri dan untuk mengobati orang sakit. Bacaan ruqyah berupa ayat ayat al-Qur’an dan doa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Tidak diragukan lagi, bahwa penyembuhan dengan Al-Qur’an dan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna bagi penyakit hati dan fisik dan bagi penyakit dunia dan akhirat. Bagaimana mungkin penyakit itu mampu melawan firman-firman Rabb bumi dan langit yang jika firman-firman itu turun ke gunung makai ia akan memporakporandakan gunung gunung. Oleh karena itu tidak ada satu penyakit hati maupun penyakit fisik melainkan ada penyembuhnya.
Tata cara meruqyah adalah sebagai berikut:
1. Keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah.
2. Ruqyah harus dengan Al Qur’an, hadits atau dengan nama dan sifat Allah, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami.
3. Mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat membaca dan berdoa.
4. Membaca Surat Al Fatihah dan meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al Falaq, An Naas, Al Ikhlash, Al Kafirun. Dan seluruh Al Qur’an, pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya, tentu akan lebih berpengaruh.
5. Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al Qur’an dan doa yang sedang dibaca.
6. Orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik yang berupa ayat Al Qur’an maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat.
7. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Masalah ini, menurut Syaikh Al Utsaimin mengandung kelonggaran. Caranya, dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. ‘Aisyah pernah ditanya tentang tiupan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam meruqyah. Ia menjawab: “Seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air ludahnya (yang keluar)”. (HR Muslim, kitab As Salam, 14/182). Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Alaqah bin Shahhar As Salithi, tatkala ia meruqyah seseorang yang gila, ia mengatakan: “Maka aku membacakan Al Fatihah padanya selama tiga hari, pagi dan sore. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan”. [HR Abu Dawud, 4/3901 dan Al Fathu Ar Rabbani, 17/184].
8. Jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun.
9. Mengusap yang sakit dengan tangan kanan.
10. Bagi yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan di tempat yang
Ruqyah adalah Seni Penyembuhan dari segala macam penyakit baik fisik, psikis, gangguan makhluk halus maupun serangan sihir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sholallau ‘Alaihi wassalam (Seorang Nabi Utusan Tuhan Terahir di Muka Bumi ini). Selain itu Ruqyah juga merupakan seni perlawanan, perlindungan dan pembentengan diri dari segala macam mara bahaya yang bersifat fisik, maupun psikis.
Energi Ruqyah berasal dari keberkahan dan mu’jizat bacaan ayat Suci Al Qur’an dan Doa-doa Nabi Muhammad SAW.
Agar rumah tidak seram dan angker laksana kuburan. Agar rumah tidak menjadi tempat nongkrong Iblis dan syetan, supaya rumah menjadi sarang kebaikan dan keberkahan, maka hiasilah dengan sholat-sholat sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Beliau bersabda, “Kerjakanlah sholat kalian di rumah, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.” (HR. Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar).
Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, sebagaimana diterangkan dalam riwayatnya yang lain, “Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian. Karena sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat yang wajib.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan dalam sabdanya yang lain, “Apabila seseorang telah melaksanakan sholatnya di masjid, maka hendaknya ia memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya. Karena Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya karena sholat yang dilakukannya.” (HR. Muslim)
Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan “ bersliweran ” atau lalu lalang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “ re-positioning ” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Seperti halnya manusia yang merupakan bagian dari alam, maka karya manusia yang timbul itu pada hakekatnya merupakan sebagian dari alam itu juga.
Oleh karena itu suatu karya seharusnya tidak menimbulkan disharmoni dengan alam sekitarnya maupun disharmoni dengan manusia calon pemakai itu sendiri.
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
Secara umum, buku ini memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang dan
pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan serta pedoman praktis yang dapat digunakan
di dalam penataan ruang kawasan-kawasan spesifik seperti perkotaan, perdesaan, wilayah
pariwisata di pesisir, dan di kawasan rawan bencana longsor.
Saat tubuh berlatih rutin dan berat, bukanlah tidak mungkin saat tubuh mengalami sakit dan nyeri, terlebih apabila ototnya tidak sepenuhnya pulih yang hal ini dapat mengarah kepada insomnia dan migrain.
Besi yang ada dalam tubuh berasal dari makanan/buah-buahan yang kita konsumsi, misalnya: tomat, wortel, gandum, kacang tanah, kentang, telur, susu, daging, dan lain-lain. Umumnya kadar besi dalam bahan makanan tersebut sekitar 0,1 sampai 3,3 mg per 100 gramnya. Besi juga sering digunakan sebagai komponen suatu suplemen atau multivitamin. Biasanya kandungan besi dalam suplemen/multivitamin tersebut tinggi, sehingga bagi orang yang mengalami kekurangan besi, multivitamin bisa dijadikan suatu alternatif untuk mengatasi hal itu.
Kelebihan ataupun kekurangan besi dapat menyebabkan kesehatan tubuh terganggu. Misalnya, kekurangan besi dapat menyebabkan anemia. Pada anak-anak dan pemuda, kekurangan besi dapat menghambat pertumbuhan dan kecerdasan. Sementara itu, kelebihan zat besi yang terakumulasi pada organ vital dapat menyebabkan kerusakan hati, penyumbatan pada pembuluh jantung, diabetes, dan lain-lain.
Stroke, penyakit ini sangat menghantui dan ditakuti. Betapa tidak, mereka yang dinyatakan kondisi fisiknya sehat oleh dokter, secara mendadak dapat terserang stroke tanpa pandang bulu, baik pria maupun wanita, tua atau muda. Serangan stroke dapat terjadi jika pembuluh darah yang membawa darah ke otak pecah atau tersumbat atau karena terjadinya gangguan sirkulasi pembuluh darah yang menyediakan darah ke otak
3. TATA CARA PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KAWASAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Diterbitkan oleh :
Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal
BAPPENAS
Cetakan Pertama September 2004
File isi buku ini dapat di download dari situs kami www.kawasan.or.id
ISBN : 979-98653-0-1
4. i
DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR ISIAR ISIAR ISIAR ISIAR ISI
KATASAMBUTAN ...............................................................................................viii
KATAPENGANTAR ............................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xi
BAGIAN I................................................................................................................. 1
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................................... 3
BAB II
KLASTER INDUSTRI SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH ................................................................................................................ 11
2.1 Teori Perkembangan Kawasan .................................................................... 11
2.2 Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Klaster.................................... 12
2.3 Manfaat Kawasan Pengembangan Strategis ............................................... 13
2.4 Implementasi Strategi Klaster Industri....................................................... 18
a. Prasyarat Kunci ................................................................................... 19
b. Strategi Klaster Industri Di Suatu Daerah ........................................... 20
c. Menjamin Kelangsungan Proses ........................................................... 22
2.5 Tata Cara Pengembangan Klaster ............................................................... 22
a. Sasaran Pengembangan Klaster ........................................................... 23
b. Metodologi ............................................................................................. 24
2.6 Lembaga Layanan Bisnis Dalam Pendekatan Klaster ................................ 26
a. Artikulasi Permintaan .......................................................................... 27
b. Pengembangan Produk Percontohan .................................................... 28
c. Penguatan Interaksi Sistemik............................................................... 28
2.7 Program Klaster Usaha Kecil yang Berkelanjutan ..................................... 29
2.8 Kesimpulan .................................................................................................. 30
BAGIAN II ............................................................................................................. 33
BAB III
PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKTIF ..................................................... 35
3.1 Pengertian Kawasan .................................................................................... 36
3.2 Tujuan Pengembangan Kawasan ................................................................ 36
3.3 Jenis-Jenis Kawasan .................................................................................... 38
3.4 Perencanaan Kawasan ................................................................................. 39
a. Perijinan dan Legalitas ......................................................................... 40
b. Survei Kawasan ..................................................................................... 41
c. Analisis Kawasan .................................................................................. 41
d. Penentuan Lokasi Kawasan .................................................................. 44
3.5 Perencanaan Prasarana Pendukung ........................................................... 45
5. ii
a. Perencanaan dan Pemilihan Teknologi ................................................. 45
b. Penyiapan Kelembagaan Masyarakat ................................................... 47
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana ....................................................... 48
BAB IV
KAWASAN HUTAN RAKYAT ............................................................................... 51
4.1 Latar Belakang ............................................................................................ 51
4.2 Pengertian Kawasan Hutan ........................................................................ 52
4.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Hutan ..................................................... 54
4.4 Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat ..................................................... 54
a. Landasan Penyusunan Desain Kawasan ............................................. 55
b. Pembukaan Lahan Kawasan hutan Rakyat ......................................... 58
c. Penyiapan Lahan Budidaya................................................................... 61
d. Pemilihan Komoditas dan Pembibitan .................................................. 62
4.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat ................................. 63
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................... 65
b. Pembiayaan dan Permodalan ................................................................ 67
c. Kelayakan Ekonomi dan Finansial ....................................................... 68
d. Pemasaran dan Promosi ........................................................................ 71
BAB V
KAWASAN PERKEBUNAN RAKYAT ................................................................... 75
5.1 Latar Belakang ............................................................................................ 75
5.2 Pengertian Kawasan Perkebunan Rakyat ................................................... 76
5.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat ............................... 77
5.4 Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat ............................................ 79
a. Pembukaan Lahan/Kawasan Perkebunan Rakyat ............................... 80
b. Penyiapan Lahan Perkebunan Rakyat ................................................. 81
c. Pemilihan Komoditas............................................................................. 82
d. Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan ..................................... 85
5.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat ............................ 86
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................... 87
b. Pembiayaan dan Permodalan ................................................................ 90
c. Kelayakan Ekonomi dan Finansial ....................................................... 92
d. Pemasaran dan Promosi ........................................................................ 93
BAB VI
KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ................................. 99
6.1 Latar Belakang ............................................................................................ 99
6.2 Pengertian Tanaman Pangan dan Hortikultura ....................................... 100
6.3 Tujuan Pengembangan Kawasan .............................................................. 102
6.4 Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura ................ 103
a. Pembukaan Lahan Kawasan .............................................................. 103
b. Persiapan Budidaya Tanaman Pangan Dan Hortikultura ................. 105
c. Pemilihan Komoditas........................................................................... 106
d. Kelembagaan Pendukung .................................................................... 107
6.5 Manajemen Pengembangan Kawasan ....................................................... 108
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................. 109
b. Pembiayaan dan Permodalan .............................................................. 110
6. iii
c. Kelayakan Ekonomi dan Finansial ..................................................... 112
d. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 114
e. Pengembangan Usaha ......................................................................... 115
f. Penumbuhan dan Pemantapan Kawasan ........................................... 119
g. Kelembagaan Petani ............................................................................ 121
h. Pengembangan Manajemen Usaha ..................................................... 122
BAB VII
KAWASAN PETERNAKAN RAKYAT ................................................................. 127
7.1 Latar Belakang .......................................................................................... 127
7.2 Pengertian Kawasan Peternakan Rakyat.................................................. 128
7.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Peternakan Rakyat .............................. 129
7.4 Pengembangan Kawasan Peternakan Rakyat........................................... 130
a. Lokasi Pengembangan Ternak ............................................................ 131
b. Penyiapan Lahan Kawasan ................................................................. 132
c. Persiapan Sarana dan Prasarana ....................................................... 133
d. Pemilihan Komoditas Ternak .............................................................. 134
e. Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan ................................... 136
7.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Peternakan ................................... 138
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................. 138
b. Pembiayaan dan Permodalan .............................................................. 141
c. Kelayakan Ekonomi dan Finansial ..................................................... 142
d. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 144
e. Kemitraan ............................................................................................ 145
BAB VIII
KAWASAN PERIKANAN .................................................................................... 151
8.1 Latar Belakang .......................................................................................... 151
8.2 Pengertian Kawasan Perikanan ................................................................ 152
8.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Perikanan............................................. 153
8.4 Pengembangan Kawasan Perikanan ......................................................... 154
a. Penyiapan Pengembangan Kawasan ................................................... 157
b. Persiapan Sarana dan Prasarana ....................................................... 160
c. Pemilihan Bibit Ikan Untuk Budidaya ............................................... 162
d. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ........................................ 163
8.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Perikanan ........................................ 164
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................. 165
b. Pengaturan Pengusahaan Budidaya Perikanan ................................. 168
c. Kelayakan Ekonomi dan Finansial ..................................................... 172
d. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 173
BAB IX
KAWASAN PERTAMBANGAN RAKYAT ............................................................ 175
9.1 Latar Belakang .......................................................................................... 175
9.2 Pengertian Kawasan Pertambangan Rakyat............................................. 176
9.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Pertambangan Rakyat ......................... 177
9.4 Pengembangan Kawasan Pertambangan Rakyat...................................... 178
a. Perencanaan Lokasi Kawasan............................................................. 178
b. Pembukaan Kawasan Pertambangan Rakyat ................................... 179
7. iv
c. Persiapan Sarana dan Prasarana ....................................................... 180
d. Kelembagaan Pendukung .................................................................... 180
e. Pemberdayaan Masyarakat Tambang ................................................. 182
9.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Pertambangan Rakyat.................. 183
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................. 185
b. Pembiayaan dan Permodalan .............................................................. 187
c. Pola Kemitraan.................................................................................... 188
d. Kelayakan Ekonomi dan Finansial ..................................................... 191
e. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 192
f. Peningkatan Kualitas SDM................................................................. 192
g. Perluasan Usaha ................................................................................. 193
BAB X
KAWASANAGROWISATA................................................................................... 195
10.1 Latar Belakang .......................................................................................... 195
10.2 Pengertian KawasanAgrowisata ............................................................... 196
10.3 Tujuan Pengembangan KawasanAgrowisata ............................................ 198
10.4 Pengembangan KawasanAgrowisata ........................................................ 199
a. Cakupan SektorAgrowisata ................................................................ 203
b. Tipologi KawasanAgrowisata .............................................................. 204
c. Infrastruktur ....................................................................................... 205
d. Kelembagaan ....................................................................................... 206
10.5 Manajemen Pengembangan KawasanAgrowisata .................................... 210
a. Arah Pengembangan ........................................................................... 211
b. Kordinasi Kelembagaan ....................................................................... 212
c. Peran Serta Masyarakat ..................................................................... 213
d. Indikator Keberhasilan ........................................................................ 214
e. Pemberdayaan Masyarakat ................................................................. 214
BAB XI
KAWASAN TECHNOPARK................................................................................. 227
11.1 Latar Belakang .......................................................................................... 227
11.2 Pengertian Kawasan Technopark .............................................................. 228
11.3 Tujuan dan Manfaat Technopark ............................................................... 229
11.4 Pengembangan Kawasan Technopark ....................................................... 230
a. Syarat Sukses Kawasan Technopark .................................................. 231
b. Konsep Pengembangan Technopark .................................................... 231
11.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Technopark ................................... 235
a. Sarana dan Prasarana Pengusahaan .................................................. 236
b. Manajemen dan Layanan Pendukung................................................. 236
c. Dukungan Perusahaan Skala Kecil dan Menengah............................ 238
d. Keuangan dan Permodalan ................................................................. 238
e. Aspek Teknologi ................................................................................... 238
f. Pengembangan Sumber Daya Manusia .............................................. 239
g. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 240
h. Penelitian dan Pengembangan ............................................................ 241
i. Kemitraan danAliansi......................................................................... 241
j. Indikator Keberhasilan ........................................................................ 242
8. v
BAB XII
KAWASAN INDUSTRI KECIL............................................................................ 243
12.1 Latar Belakang .......................................................................................... 243
12.2 Pengertian Kawasan Industri Kecil ........................................................... 244
12.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Industri Kecil ....................................... 245
12.4 Pengembangan Kawasan Industri Kecil .................................................... 246
a. Lingkup Penerapan Strategi Pengembangan...................................... 246
b. Pemilihan Komoditas........................................................................... 248
12.5 Manajemen Pengembangan Kawasan Industri Kecil ................................ 249
a. Keuangan Dan Permodalan................................................................ 250
b. Produksi Dan Teknologi ...................................................................... 251
c. Teknologi Informasi ............................................................................. 252
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia .............................................. 252
e. Kewirausahaan .................................................................................... 252
f. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 253
g. Aspek Kelembagaan ............................................................................. 254
h. Kemitraan DanAliansi Strategis ........................................................ 254
i. Pembinaan Pemerintah ....................................................................... 255
j. Kordinasi Operasional ......................................................................... 256
k. Program Pendukung ........................................................................... 256
l. Indikator Keberhasilan ........................................................................ 259
BAB XIII
KAWASAN KERAJINAN RAKYAT ..................................................................... 261
13.1 Latar Belakang .......................................................................................... 261
13.2 Pengertian Kawasan Kerajinan Rakyat .................................................... 262
13.3 Tujuan Pengembangan Kawasan Kerajinan Rakyat ................................. 263
13.4 Pengembangan Kawasan Kerajinan Rakyat ............................................. 264
a. Penyiapan Kawasan ............................................................................ 264
b. Persiapan Sarana dan Prasarana Produksi ........................................ 266
c. Pemilihan Komoditas........................................................................... 266
13.5 Manajemen Kawasan Kerajinan ................................................................ 268
a. Pelaksanaan Pengusahaan .................................................................. 268
b. Pembiayaan dan Permodalan .............................................................. 270
c. Kelayakan Usaha dan Ekonomi .......................................................... 272
d. Pemasaran dan Promosi ...................................................................... 273
e. Pola Kerjasama.................................................................................... 275
f. Dampak Negatif Terhadap Lingkungan.............................................. 275
g. Indikator Keberhasilan ........................................................................ 276
h. Pengembangan Jangka Panjang ......................................................... 276
BAGIAN III .......................................................................................................... 279
BAB XIV
PERENCANAAN USAHA ................................................................................... 281
14.1 Menyusun Rencana Kegiatan .................................................................... 281
14.2 Menentukan Lokasi ................................................................................... 282
a. Pertimbangan Pemilihan Lokasi......................................................... 282
b. Penentuan Pemilihan Lokasi .............................................................. 283
9. vi
14.3 Menyusun Rencana Keuangan .................................................................. 287
14.4 Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan...................................................... 289
BAB XV
SUMBER-SUMBER KREDIT .............................................................................. 291
15.1 Kredit Ketahanan Pangan (KKP) .............................................................. 291
15.2 Kredit Pengentasan KemiskinanAgribisnis .............................................. 294
15.3 Modal Ventura ............................................................................................ 297
BAB XVI
ANALISIS USAHA .............................................................................................. 301
BAB XVII
PROMOSI PENJUALAN .................................................................................... 307
17.1 Cara-Cara Berpromosi................................................................................ 307
17.2 Langkah-Langkah Dalam Melaksanakan Promosi ................................... 309
17.3 Tahapan Promosi ....................................................................................... 310
BAB XVIII
LEMBAGA-LEMBAGAPENDUKUNG PENGEMBANGANAGRIBISNIS ........ 311
18.1 Pemerintah ................................................................................................ 312
18.2 Lembaga Pembiayaan ................................................................................ 313
18.3 Lembaga Pemasaran dan Distribusi ......................................................... 313
18.4 Koperasi...................................................................................................... 314
18.5 Lembaga Pendidikan Formal dan Informal............................................... 315
18.6 Lembaga Penyuluhan Pertanian Lapangan .............................................. 315
18.7 Lembaga Riset............................................................................................ 315
18.8 Lembaga Penjamin dan Penanggungan Risiko ......................................... 316
BAB XIX
KEMITRAAN USAHA BERSAMA ....................................................................... 317
19.1 Sistem Kemitraan Usaha Bersama (KUB) ................................................ 318
19.2 Pelaku KUB ............................................................................................... 319
19.3 Struktur Organisasi KUB ......................................................................... 319
19.4 Memantapkan Kelompok Tani Usaha ....................................................... 320
19.5 Pelaku Kemitraan Usaha Bersama ........................................................... 321
a. Perusahaan Penjamin Pasar Dan Penyedia Saprodi .......................... 322
b. InvestorAlsintan ................................................................................. 323
c. Koperasi/Kelompok Tani ...................................................................... 323
d. Petani................................................................................................... 323
19.6 Peran Pemerintah ...................................................................................... 324
19.7 Peran Penyandang Dana ........................................................................... 324
BAB XX
PEMASARAN ...................................................................................................... 331
20.1 Manajemen Pemasaran ............................................................................. 331
a. Klasifikasi Produk Untuk Dijual ........................................................ 331
b. Pemasaran Produk Konsumen ............................................................ 332
c. Pemasaran Produk Industri ................................................................ 332
10. vii
d. Jalur Pemasaran ................................................................................. 333
20.2 Pengembangan Bauran Pemasaran .......................................................... 337
a. TerminalAgribisnis ............................................................................. 338
b. Pengembangan “Trading House” ......................................................... 340
c. Pengembangan UP3HP (Unit Pelayanan Pengolahan & Pemasaran
Hasil Pertanian) .................................................................................. 342
BAB XXI
KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN ............................................. 349
21.1 Kelembagaan Pengembangan Kawasan Terpadu ...................................... 349
21.2 Pola Kemitraan .......................................................................................... 351
21.3 Pola Kemitraan Terpadu ............................................................................ 352
21.4 Perluasan dan Pengembangan Usaha ....................................................... 354
21.5 Strategi Pembinaan Kawasan Terpadu ..................................................... 356
21.6 Peran Kelompok Tani................................................................................. 357
LAMPIRAN
DEPARTEMEN TERKAIT................................................................................... 383
LEMBAGA PENELITIAN ................................................................................... 388
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 398
11. 317
BAB XIXBAB XIXBAB XIXBAB XIXBAB XIX
KEMITRAAN USAHAKEMITRAAN USAHAKEMITRAAN USAHAKEMITRAAN USAHAKEMITRAAN USAHA
BERSAMABERSAMABERSAMABERSAMABERSAMA
Sebagaimana diketahui Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar
penduduknya bergerak di sektor pertanian. Namun ironisnya, justru sektor
agroindustri menunjukkan pertumbuhan yang kurang menggembirakan. Berbagai
komoditas yang menjadi bahan pangan pokok penduduk seperti beras, jagung dan
kedelai menunjukkan kecenderungan impor yang meningkat. Hal ini jelas akan
memperlemah ketahanan ekonomi nasional.
Diantara para pelaku agribisnis itu sendiri terjadi ketidakmerataan
pertumbuhan. Para petani, yang merupakan jumlah terbesar diantara pelaku
agribisnis, semakin surut kesejahteraannya. Sementara pelaku lainnya terutama
di sektor hilir, yang memiliki aset semakin sejahtera. Jelas ini akan memperlebar
kesenjangan sosial.
Salah satu titik permasalahannya adalah tidak meratanya akses pelaku
agribisnis pada sumber-sumber permodalan. Dengan mengoptimalkan sumber-
sumber permodalan yang berkembang di masyarakat baik yang berasal dari lembaga
keuangan perbankan maupun non perbankan diharapkan terjadi peningkatan
kesejahteraan dan pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Sejumlah persoalan berkenaan dengan pengelolaan sumber-sumber
permodalan yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian, diantaranya prosedur
yang rumit, agunan, prinsip kehati-hatian (5C : character, collateral, capacity, capi-
tal, dan condition), kurangnya perhatian pada variabel kebutuhan modal dan
perkembangan teknologi, serta masih rendahnya kesadaran untuk memprioritaskan
sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memecahkan permasalahan
di atas adalah pola Kemitraan Usaha Bersama (KUB), sebuah pola kemitraan yang
melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam jaringan agribisnis mulai dari petani,
pemasokalat-alatpertanian,pemasokbenih,distributorhinggaunsurpemasarseperti
KUD, bersatu dalam visi yang sama mengelola sistem agribisnis dari hulu hingga
hilir secara terpadu.
Sebagai bahan studi kasus, salah satu komoditas yang terbuka lebar untuk
dikembangkan melalui pola Kemitraan Usaha Bersama adalah jagung.
Selama ini penanaman jagung masih dilakukan secara tradisional yang
sangat tergantung pada pasokan air yang baru tersedia pada musim hujan. Sentuhan
12. 318
teknologi masih sangat terbatas dan tidak merata. Akibatnya pola tanam menjadi
tidak teratur, dan kualitas yang dihasilkan kurang baik. Dengan pola KUB, inves-
tor dapat meningkatkan produksi dengan mengembangkan sistem intensifikasi
berupa mekanisasi dan penerapan teknologi tepat guna. Dengan demikian, produksi
jagung dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan kualitas jagung yang
baik dan dapat diterima pasar.
Mekanisasi berupa penggunaan alat-alat dan sarana produksi yang efektif
dan terbukti efisien memungkinkan proses produksi yang dimulai dari pengolahan
lahan, penumbuhan, pemanenan hingga pengolahan pasca panen memberikan pola
penanaman dan panen yang terjadwal, penyerahan (program penjualan) yang tepat
waktu, dan kualitas yang terjaga yang secara keseluruhan akan meningkatkan
nilai tambah komoditas secara signifikan.
19.1 Sistem Kemitraan Usaha Bersama19.1 Sistem Kemitraan Usaha Bersama19.1 Sistem Kemitraan Usaha Bersama19.1 Sistem Kemitraan Usaha Bersama19.1 Sistem Kemitraan Usaha Bersama
(KUB)(KUB)(KUB)(KUB)(KUB)
Menurut Martodireso dan Suryanto (2002) sistem KUB secara ringkas dapat
dirumuskan sebagai: “ Suatu sistem agribisnis dari hulu (on farm) sampai hilir (off
farm) yang dikelola secara bersama antara investor alat dan mesin pertanian, in-
vestor saprodi (benih, pupuk dan pestisida), perusahaan penjamin pasar, koperasi
primer, dan kelompok tani, dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan pasokan
dan kualitas hasil panen yang berdaya saing.”
Dalam bagan berikut ditunjukkan bahwa setiap satu unit usaha mencakup
luasan lahan minimum 1.000 ha (berdasarkan analisis efisiensi). Setiap unit lahan
usaha dipimpin oleh seorang manager dan disatukan tanpa batas kepemilikan (batas
kepemilikan tercantum dalam peta yang disahkan oleh lurah, camat, dan BPN
setempat). Pembagian produksi sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki.
Setiap perlakuan mulai dari penggarapan lahan hingga pengolahan
pascapanen diusahakan dengan cara mekanisasi (pola tanam, panen, dan pengolahan
secara tradisional harus ditinggalkan). Trader yang dibentuk oleh unit usaha tani
disiapkan untuk mampu membangun gudang yang dilengkapi mesin pemipil dan
mesin pengering (dryer), serta mengusahakan angkutan dari gudang trader unit
usaha tani ke industri pengolahan yang mampu memasok kebutuhan petani,
memasok ke industri pengolahan, dan mampu menerima pinjaman bank.
Mekanisme usaha bersama antara hu1u dan hilir diatur sebagai berikut:
Pihak hulu (petani produsen) dan hilir (industri pengolahan) melalui unit usaha
petani bersepakat mengenai volume permintaan, mutu, cara pengiriman, waktu
pasok dan dasar harga. Pihak hulu mempersiapkan produksi.
Atas dasar kesepakatan dengan trader (pemasok) unit usaha petani mengenai
pasokan jagung, pihak bank menyediakan kredit kepada pemasok unit usaha petani
berupa peralatan dan natura yang akan digunakan petani untuk berproduksi.
13. 319
Sebagai jaminan berupa stok jagung dan kontrak pembelian dari industri pengolahan
jagung.
Setelah jagung diterima oleh industri dan pembayaran dilakukan oleh
industri, pinjaman mulai diangsur oleh pemasok unit usaha tani. Perhitungan
pinjaman dan penggunaannya perlu diatur bersama antara bank pemberi pinjaman,
pemasok unit usaha tani, industri pengolah jagung, dan unit usaha tani.
19.2 Pelaku KUB19.2 Pelaku KUB19.2 Pelaku KUB19.2 Pelaku KUB19.2 Pelaku KUB
Pelaku KUB dapat dikelompokkan menjadi enam komponen, yaitu penyedia
dana (bank), kelompok (perusahaan) investor alat dan mesin pertanian (alsintan),
kelompok(perusahaan)investorsaprodi,koperasiprimer,kelompoktanidankelompok
usaha (perusahaan) penjamin pasar.
1. Bank
Bank adalah penyedia dana
2. Kelompok InvestorAlsintan
Kelompok investor alsintan meliputi kelompok perusahaan penyedia alsintan
seperti perusahaan traktor tangan, peralatan pompa air, alat pemelihara
tanaman, alat penyemprot hama, mesin pengering, mesin penggiling, dan
sebagainya sehingga menghasilkan komoditas sesuai dengan standar yang
diminta oleh pasar.
3. Kelompok Investor Saprodi
Terdiri kelompok perusahaan yang memasok kebutuhan benih, pupuk dan
pestisida.
4. Koperasi Primer/LSM
Berperan mempersiapkan atau mencari lahan lokasi KUB sekaligus tenaga kerja
yang dibutuhkan. Dalam hal ini termasuk kelompok tani/petani penggarap.
5. Kelompok Tani/Petani
Merupakan pemilik lahan dan tenaga penggarap.
6. Perusahaan Penjamin Pasar
Kelompok usaha atau perusahaan yang akan membeli hasil usaha KUB.
Perusahaan ini dapat berasal dari empat kelompok di atas.
19.3 Struktur Organisasi KUB19.3 Struktur Organisasi KUB19.3 Struktur Organisasi KUB19.3 Struktur Organisasi KUB19.3 Struktur Organisasi KUB
Dalam bagan Struktur Organisasi Kemitraan Usaha Bersama ditunjukkan
setiap unit usaha (1.000 hektar) dipimpin oleh seorang pimpinan unit (area man-
14. 320
ager). Area manager dibantu oleh asisten manager keuangan/ akuntansi dan dua
site manager masing-masing mengelola 500 hektar.
Site manager dibantu oleh kelompok tenaga pendamping untuk pelaksanaan
di lapangan (SPV/PL). Setiap kelompok tenaga pendamping bertanggung jawab
membina/mengawasilahangarapanseluas100hektar. Kelompok tenaga pendamping
ini merupakan wakil-wakil dari kelompok komponen usaha KUB.
Area Manager
1.000 ha
Site Manager A
500 ha
Manager keuangan Site Manager B
500 ha
SPV/PL
100 ha
SPV/PL
100 ha
Wakil-wakil kelompok berfungsi menangani kegiatan usaha, antara lain
pengadaan saprodi, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan/produksi, panen
dan pascapanen, prosessing, keuangan/administrasi, keamanan, peralatan
(perawatan), dan gudang.
Sebagai tenaga pelaksana di lapangan, setiap lahan seluas 100 hektar
dilaksanakan oleh dua mandor (seorang mandor mengawasi lahan seluas 50 hektar)
yang dibantu tenaga dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
Tenaga operator 20 orang, mesin pemipil 10 unit, dyer 5 unit, mesin pompa
10 unit, tenaga penanaman 150 orang, pemupukan I dan II 50 orang, pemeliharaan
20 orang, panen 150 orang, dan prosessing 10 orang.
19.4 Memantapkan Kelompok T19.4 Memantapkan Kelompok T19.4 Memantapkan Kelompok T19.4 Memantapkan Kelompok T19.4 Memantapkan Kelompok Tanianianianiani
UsahaUsahaUsahaUsahaUsaha
Upaya peningkatan kesejahteraan petani, terutama bagi petani berlahan
sempit, harus dilakukan dengan dua pendekatan secara simultan, yaitu: PertamaPertamaPertamaPertamaPertama,
memperluas pengusahaan lahan usaha tani melalui pola usaha kelompok (kelompok
tani usaha) yang dikelola oleh satu manajemen usaha. KeduaKeduaKeduaKeduaKedua, memperluas
(menciptakan) lapangan kerja di pedesaan, baik melalui pengembangan agroindustri
15. 321
maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang dapat memberikan tambahan
pendapatan ataupun usaha ekonomi alternatif bagi petani.
Dengan pemikiran tersebut, maka pembangunan pertanian harus mendorong
dan mendukung perkembangan kelompok-kelompok tani. Untuk penumbuhan
kelompok tani, usaha ini didasarkan pada faktor-faktor pengikat, yakni adanya
kepentingan bersama di antara anggota, adanya kesamaan kondisi sumber daya
alam dan usaha tani, adanya kondisi masyarakat dan kehidupan sosial yang sama,
dan adanya saling mempercayai diantara sesama anggota.
Dalam pembentukan Lembaga Kelompok Tani Usaha (KTU), setiap unit
produksi terkecil dari KUB seluas 200 hektar dibentuk KTU dengan anggota kurang
lebih 200 petani atau yang tergabung 5-10 kelompok tani dengan struktur organisasi
sebagai berikut:
Perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan petani berkewajiban untuk
mendidik petani agar mau menabung pada bank pemberi kredit (Kredit Ketahanan
Pangan/KKP). Petani dilatih membuka tabungan di setiap bank yang memberi KKP
dengan tujuan antara lain untuk melatih petani rajin menabung, untuk
meningkatkan sumber keuangan pedesaan, untuk meningkatkan retail banking
dari bank pemberi kredit, dan ke depan untuk membangun lembaga keuangan
pedesaan yang mandiri.
19.5 Pelaku Kemitraan Usaha Bersama19.5 Pelaku Kemitraan Usaha Bersama19.5 Pelaku Kemitraan Usaha Bersama19.5 Pelaku Kemitraan Usaha Bersama19.5 Pelaku Kemitraan Usaha Bersama
Model Kemitraan Usaha Bersama (KUB) yang ideal (saling membutuhkan,
saling menguntungkan, dan saling memperkuat) merupakan pembentukan
kelembagaanantarapihak-pihakyangbermitrayangberupayamemadukankekuatan
masing-masingsesuaidengankesepakatanbersama.Upayatersebutbertujuanuntuk
mencapai kondisi yang lebih balk bagi semua mitra usaha yang terlibat.
Untuk mendukung pelaksanaan Kemitraan Usaha Bersama, kelompok
mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, usaha kecil, atau
lembaga yang lain), perlu ditingkatkan kemampuan dalam merencanakan usaha,
melaksanakan dan menaati kemitraan, memupuk modal dan memanfaatkan
pendapatan secara rasional. meningkatkan hubungan antara lembaga dan koperasi,
serta mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri
dan mencapai skala usaha ekonomi.
Kemauan dan kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan
merupakan dasar bagi suatu bentuk Kemitraan Usaha Bersama yang berhasil.
Memang tantangan yang dihadapi seringkali sangat berat. Namun, dunia yang
menyatu ini pada dasarnya dibangun atas hubungan antar-jutaan mitra yang
berusaha (bekerja) bersama. Oleh karena itu Kemitraan Usaha Bersama menjadi
salah satu kunci pokok menguatkan daya saing dan mencapai kesuksesan.
16. 322
Untuk mencapai model Kemitraan Usaha Bersama yang menguntungkan
tersebut, yang perlu diperhatikan adalah pihak-pihak yang terlibat dengan peran
masing-masing sebagai berikut:
1. Perusahaan penjamin pasar dan penyedia saprodi (benih, pupuk organik, dan
pestisida)
2. Investor alsintan seperti traktor, pompa air, dryer, dan pemipil.
3. Koperasi atau kelompok tani merupakan penyedia lahan pertaman dan tenaga.
4. Petani sebagai pemilik lahan sekaligus tenaga kerja.
a. Perusahaan Penjamin Pasar Dan Penyediaa. Perusahaan Penjamin Pasar Dan Penyediaa. Perusahaan Penjamin Pasar Dan Penyediaa. Perusahaan Penjamin Pasar Dan Penyediaa. Perusahaan Penjamin Pasar Dan Penyedia
SaprodiSaprodiSaprodiSaprodiSaprodi
Perusahaan penjamin pasar dan penyedia saprodi ini dalam pola Kemitraan
Usaha Bersama dapat bertindak sebagai perusahaan pembinaan atau perusahaan
pengelola atau perusahaan penghela yang mempunyai peran sebagai pengembang
usaha, penyuluh, penjamin pasar, dan pencari dana.
1. Pengembangan Usaha
Pengembang usaha mencarikan upaya pengembangan teknologi dengan
melakukan percobaan sendiri atau mengadaptasi penemuan-penemuan yang
memberikan manfaat bagi pengembangan usaha yang dilakukan. Mulai dari
teknologi budi daya yang berbasis pertanian organik, pengolahan pasca panen,
hingga siap dikemas untuk dipasarkan.
2. Penyuluh
Penyuluh membuat perencanaan target tahunan dengan mempertimbangkan
kemampuanpetanisebagaimitrausahadanpeluangpasaryangdapatdijangkau.
Dengan demikian, hal-hal yang dibutuhkan dapat diketahui dari awal musim.
Perencanaan menyeluruh selanjutnya dapat dilakukan dari awal sampai akhir
(dari budi daya - dipasarkan) dan surplus produksi yang tidak dikehendaki dapat
dicegah. Di samping itu, penyuluh juga berusaha meningkatkan penguasaan
teknologi oleh petani dengan melakukan penyuluhan agar petani mampu
meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produk yang selanjutnya dapat
meningkatkan keuntungan. Dalam model Kemitraan Usaha Bersama ini, satuan
unit organisasi berskala ekonomi 1.000 hektar dan dalam suatu areal dengan
kecepatan tanam setiap hari 10 hektar.
3. Penjamin Pasar
Penjamin pasar bertindak sebagai penampung hasil usaha tani mitra kerjanya
yang berkewajiban membeli semua hasil berdasarkan kesepakatan bersama
sesuai dengan harga pasar dan harga dasar minimal. Dengan demikian,
perusahaan bertindak selaku penjamin pasar, meskipun terjadi variasi kualitas
produk oleh adanya pengaruh iklim basah maupun kering.
17. 323
Konsekuensi dari peran ini menghendaki perusahaan melakukan perencanaan
produksi yang tepat yang harus dihasilkan oleh mitra usahanya serta dapat
meningkatkan nilai tambah hasil yang dibeli petani dengan peningkatan proses
selanjutnya.
4. Pencari Dana
Dalam pendanaan, perusahaan berperan sebagai avalis atau agen pencari dana
untuk pembiayaan proses kegiatan usaha dengan melakukan pendekatan kepada
pihak bank atas nama petani dan menyampaikan perencanaan pembiayaan.
Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan survei dan seleksi petani, kemudian
membuat perencanaan pembiayaan. Dari hasil survei dan seleksi petani ini,
kemudian dibuat analisis besarnya kredit per hektar, analisis keuntungan petani,
dan analisis total pembiayaan yang dibutuhkan. Jika bank menyetujui
kelayakannya, perusahaan akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan
petani dan pihak terkait yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
b. Investorb. Investorb. Investorb. Investorb. Investor AlsintanAlsintanAlsintanAlsintanAlsintan
Perusahaan investor berkewajiban menyediakan investasi alsintan yang
dibutuhkan untuk tiap 1.000 (seribu) hektar per unit organisasi KUB.
c. Koperasi/Kelompok Tc. Koperasi/Kelompok Tc. Koperasi/Kelompok Tc. Koperasi/Kelompok Tc. Koperasi/Kelompok Tanianianianiani
Koperasi/kelompok tani berkewajiban mencari lahan untuk dimitrakan,
mengadakan penyuluhan penyusunan rencana kebutuhan, mengadakan tenaga kerja
pengolahan, dan mengawasi pekerjaan dari mulai tanam sampai pemasaran.
d. Petanid. Petanid. Petanid. Petanid. Petani
Petani dalam Kemitraan Usaha Bersama ini bertindak sebagai berikut:
1. Petani pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan sebagai saham dalam
Kemitraan Usaha Bersama dan akan mendapatkan hasil produksi setelah panen
sebesar 35%.
2. Petani sebagai penggarap berkewajiban untuk dapat bekerja sebagai tenaga kerja
dengan upah harian sebesar Rp 15.000.00 (hari orang kerja) yang dibayar oleh
manajemen Kemitraan Usaha Bersama.
3. Penanam (pelaku budi daya) dengan mengusahakan tanaman untuk
mendapatkan produksi sesuai dengan jumlah yang disepakati dengan kualitas
sebaik mungkin yang secara ekonomis dapat dipasarkan. Hasil tanamannya
dijual kepada perusahaan sebagai mitra kerja berdasarkan perjanjian.
18. 324
4. Produsen yang berperan sebagai produsen akan menggunakan sumber daya
keluarga yang dimiliki semaksimal mungkin, terutama tenaga kerja dewasa
dalam keluarga, tanah dan peralatan atau bangunan yang dapat digunakan
dalam upaya mendukung kegiatan agrobisnis yang dikembangkan.
5. Pelaksana Pengembangan untuk melaksanakan pengembangan dengan mencari
dan atau menerapkan berbagai inovasi baru yang antara lain berkaitan dengan
Sapta Usaha Tani dengan tujuan meningkatkan produksi dan kualitas sesuai
dengan tuntutan pasar yang terus meningkat.
19.6 Peran Pemerintah19.6 Peran Pemerintah19.6 Peran Pemerintah19.6 Peran Pemerintah19.6 Peran Pemerintah
Peran Pemerintah sebagai fasilitator atau regulator melakukan pembinaan.
Dalam hal ini dilakukan antara lain oleh Direktur Jenderal lingkup Pertanian,
kantor Wilayah, Dinas dan Instansi pembina teknis lainnya bersama Lembaga
Konsultasi Pelayanan dan Perusahaan Mitra menyiapkan kelompok mitra agar siap
dan mampu melakukan kemitraan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan
penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan semua pihak, pemberian
konsultasi bisnis, dan temu usaha. Di samping itu, pemerintah juga melaksanakan
berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam rangka kemitraan usaha tersebut,
sehingga kelompok mitra dan perusahaan mitra siap bermitra.
Pemerintah juga bertindak sebagai pengayom, yaitu memberikan iklim usaha
yang positif (kondusif) dan mendorong pertumbuhan usaha, memberikan arahan
dan informasi yang diperlukan. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengeluarkan
peraturan-peraturan yang dapat mendorong keberhasilan dan pertumbuhan
kemitraan usaha bersama.
19.7 Peran Penyandang Dana19.7 Peran Penyandang Dana19.7 Peran Penyandang Dana19.7 Peran Penyandang Dana19.7 Peran Penyandang Dana
Dalam kemitraan usaha bersama ini, penyandang dana bertindak sebagai
berikut:
1. Penyedia Dana
Penyedia dana menandatangani kerja sama dengan perusahaan dan petani.
2. Penilai Kelayakan Usaha
Jenis usaha baru akan disetujui oleh penyandang dana setelah dilakukan
penilaian kelayakan agribisnis. Kelayakan agribisnis berdasarkan survei dan
analisis yang dilakukan penyandang dana dan perusahaan.
Pelaksanaan sistem Kemitraan Usaha Bersama ini sangat ditentukan oleh
pembagian tugas yang telah disepakati dan dikelola melalui manajemen usaha
19. 325
bersama. Dengan demikian, keberhasilan usaha menjadi kepentingan dan tanggung
jawab setiap pelaku yang terlibat.
Pola kemitraan bersama banyak memberikan keuntungan bagi masing-
masing pihak yang ikut di dalamnya. Petani dapat memperoleh alih teknologi
agrobisnis yang tepat guna dalam upaya perbaikan sistem agrobisnis yang
berkelanjutan dan berkesinambungan. Selain itu, petani juga memperoleh binaan
dan pengalaman berhubungan dengan mitra kerjanya.
Petani memperoleh jaminan pasar bagi produksinya sesuai dengan mutu
dan harga yang telah disepakati. Harga yang terbentuk diantaranya telah
mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan petani yang diperlukan untuk
menjamin kelangsungan usaha taninya serta peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Dalam kegiatan usaha tani dengan bimbingan langsung secara intensif dari
perusahaan pengelola, baik dalam aspek teknologi maupun aspek lapangan lainnya,
petani akan memiliki wawasan yang makin luas.
Perusahaan pengelola diuntungkan dengan adanya kelangsungan pasokan
produk yang dipasarkannya serta kepastian kualitas produk dapat diketahui dengan
baik dan dapat ikut meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.
Kemitraan Usaha Bersama ini dapat meningkatkan taraf hidup petani,
menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan melalui pertanian
khususnya dalam berusaha tani karena sebagian besar rakyat Indonesia masih
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
Di samping itu, Kemitraan Usaha Bersama dapat mengatur kerja sama
yang baik dari perusahaan pengelola dan petani, sehingga pengembangan usaha
tani di wilayahnya tidak mengalami gangguan. Bagi penyandang dana, pola
kemitraan usaha bersama ini mempermudah penyaluran dan memperlancar
pengembalian kredit termasuk bunganya.
Perusahaan pendukung penyedia sarana dan prasarana seperti perusahaan
alat dan mesin pertanian, perusahaan pestisida, perusahaan bibit, dan perusahaan
industri pengolahan secara berkesinambungan dapat terpenuhi harapannya
berdasarkan kesepakatan bersama.
20. 326
KOTKOTKOTKOTKOTAK 19.1.AK 19.1.AK 19.1.AK 19.1.AK 19.1.
AGRIBISNIS JAGUNG HIBRIDAAGRIBISNIS JAGUNG HIBRIDAAGRIBISNIS JAGUNG HIBRIDAAGRIBISNIS JAGUNG HIBRIDAAGRIBISNIS JAGUNG HIBRIDA
Dalampengembanganagribisnisjagunghibrida,sepertipadakomoditas
lainnya, terdapat empat sub-sistem, yaitu (1) sub-sistem hulu (penyediaan
sarana produksi pertanian); (2) sub-sistem usaha tani (proses produksi dan
jasa); (3) sub-sistem hilir (pengolahan dan pemasaran); dan (4) sub-sistem
penunjang dengan melaksanakan penelitian, prasarana, penyuluhan, dan lain-
lain.
Keempat sub-sistem tersebut diatas merupakan suatu kegiatan yang
berkesinambungan dan saling terkait satu sama lainnya, sehingga keberhasilan
agribisnis jagung sangat tergantung pada berbagai perusahaan pada setiap
sub-sistem tersebut. Dengan demikian, peningkatan kemitraan antara petani
sebagai produsen jagung dan pengusaha, baik sebagai penyedia saprodi, benih,
pelayanan jasa, maupun industri pengolahan, menjadi sangat penting. Di sisi
lain, peran pemerintah untuk menunjang sub-sub sistem tersebut seperti
penelitian, penyediaan prasarana, penyuluhan, pendampingan, dan lain-lain
sangat diperlukan.
Untuk merealisasikan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan
petani diperlukan kesamaan pola pikir dalam memanipulasi semua faktor
pendukung, baik dalam sub-sistem usaha tani maupun dalam sub-sistem
lainnya sebagai kesatuan sistem agribisnis. Hal ini dapat dilaksanakan melalui
pengembangan kawasan pengembangan sentra agribisnis dengan
meningkatkan kerja sama antar-petani dalam kelompok tani serta antar
kelompok tani.
Pengusaha skala besar perlu dikembangkan dalam konsep kemitraan
agribisnis dengan skala menengah dan kecil serta skala rumah tangga sehingga
terbentuk hubungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, usaha
agribisnis hulu yang umumnya masih lemah memerlukan pembinaan
penyertaan organisasi pelaku agribisnis hulu agar mampu bekerja sejajar
dengan usaha skala besar melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan mulai
dari tingkat petani, kelompok tani, koperasi, sampai dengan perusahaan besar
dengan cara kemitraan jagung hibrida.
Dengan meningkatnya kemitraan yang dilandasi prinsip saling
menguntungkan dan membutuhkan, petani akan dapat melaksanakan budi
daya jagung secara lebih intensif. Sedangkan di pihak industri pengolahan
mendapatkan bahan baku jagung yang dibutuhkan. Berikut gambaran model
kemitraan jagung hibrida:
22. 328
Dalam gambar di atas ditunjukkan bank memberikan kredit kepada
konsorsium agro input. Petani menerima agro input dengan pengembalian
sistem “yarnen” (dibayar setelah panen). Dalam hal ini, harga jual telah
disepakati antara petani dan konsorsium sesuai dengan perkembangan pasar.
23. 329
Petani mendapat bantuan sarana produksi dari pengusaha berupa
benih, pupuk, obat-obatan, dan alsintan untuk prosesing. Petani mengadakan
perjanjian dengan pengusaha yang memberikan saprodi tersebut yang
ditentukan cara pengembaliannya atau harga jualnya. Hingga saat ini, pola
kemitraan ini merupakan pola kemitraan yang ideal.
(Dikutip dari : Sudadi Martodireso Ir., Widada Agus Suryanto Ir., MM.,
“Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama”, halaman 19-23).
24. viii
KAKAKAKAKATTTTTAAAAA SAMBUTSAMBUTSAMBUTSAMBUTSAMBUTANANANANAN
Saya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan
Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas dalam menerbitkan buku Tata Cara
Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.
Informasi yang terkandung dalam buku ini sangat penting untuk diketahui oleh
semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah dan masyarakat Indonesia.
Buku ini memuat berbagai informasi penting mengenai perencanaan
pengembangan kawasan. Teori pengembangan klaster yang dikemukakan dalam
buku ini sudah diterapkan di berbagai negara sejak dipopulerkan oleh Michael Por-
ter dari Harvard Business School. Penerapannya dalam pengembangan kawasan di
Indonesia mungkin belum banyak dilakukan. Tata cara pengembangan berbagai
jenis kawasan produktif dalam buku ini didasarkan pada teori tersebut.Ada 10 jenis
kawasan yang dibahas, masing-masing untuk sektor-sektor ekonomi yang umumnya
digeluti pelaku ekonomi kecil. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi
pemerintah daerah yang berfungsi melayani dan memberikan fasilitas kepada para
pelaku ekonomi, dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat semakin tumbuh
dan berkembang.
Kepada para pembaca saya harapkan dapat menemukan pandangan baru
yang positif dengan membaca buku ini. Namun jika buku ini mengandung
ketidakbenaran, sudilah menyampaikannya kepada kami, untuk penyempurnaan
bukuini.Selanjutnyakepadaberbagaipihakyangtelahmemberikanmasukanselama
penyusunan kajian ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan
Pengembangan Regional, Bappenas
Tatag Wiranto
25. ix
KAKAKAKAKATTTTTAAAAA PENGANTPENGANTPENGANTPENGANTPENGANTARARARARAR
Teori menyebutkan bahwa salah satu cara yang efektif dalam membangun
wilayah adalah melalui pengembangan kawasan, lebih khusus lagi melalui
pendekatan klaster. Dalam suatu klaster, berbagai kegiatan ekonomi dari para pelaku
usaha saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain menghasilkan barang
dan jasa yang unik. Bagaimana mengembangkan kegiatan usaha yang saling
mendukung itu merupakan kunci bagi pengembangan ekonomi suatu wilayah.
Buku “Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk
Percepatan Pembangunan Daerah” ini disusun berdasarkan penelaahan literatur
dan pengamatan lapangan. Banyak kajian telah dilakukan dan banyak buku telah
ditulis mengenai berbagai aspek pengembangan kawasan, namun yang
menggabungkan semua kajian dan buku tentang pengembangan kawasan-kawasan
itu menjadi satu masih belum ada. Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan
itu.
Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi
Pemerintah Daerah, baik tingkat propinsi maupun dan khususnya tingkat
kabupaten/kota, bahkan bagi tingkat kecamatan dan desa dalam menyusun
perencanaan pengembangan kawasan di wilayahnya, baik secara individual maupun
secara terpadu. Diharapkan buku ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam menyusun program, kebijakan dan rencana pengembangan kawasan.
Buku ini akan terus disempurnakan agar semakin memenuhi kebutuhan
semua pihak. Untuk itu saran perbaikan dari para pembaca dan pengguna buku ini
sangat diharapkan.
Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan
Tertinggal, Bappenas
Herry Darwanto
26. x
DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR TAR TAR TAR TAR TABELABELABELABELABEL
No. Judul Hal.
4.1 Unit Pengelolaan Hutan Secara Holistik 57
4.2 Proyeksi Arus Kas Pengembangan Hutan Rakyat Plus 69
4.3 Perhitungan Biaya Pra-Operasi Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat 72
5.1 Perhitungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6.000 Ha 93
6.1 113
7.1 Pangsa Daging Sapi di Indonesia tahun 1990 – 1995 141 144
7.2 Pangsa Pasar Daging Domba di Asia Tahun 1990-2005 145
8.1 Potensi pengembangan budidaya laut di Indonesia 156
8.2 Potensi pengembangan budidaya pantai di Indonesia 157
8.3 Tolok ukur dan kategori daya dukung lahan pantai untuk pertambakan 159
8.4 Kelas Pelabuhan atau Pangkalan Pendaratan Ikan di Indonesia 161
8.5 Jenis-jenis Ikan di Indonesia 162
8.6 Kriteria Kualitas Air untuk Budidaya Perikanan 166
10.1 Tipologi Kawasan Agrowisata 205
13.1 Tahap Penyiapan Areal Kawasan Kerajinan 265
13.2 Tahap Pelaksanaan Pengusahaan, Evaluasi, dan Monitoring 269
13.3 Perkembangan Ekspor Wooden Furniture Tahun 1996-2001 273
16.1 Analisis Usaha Budi Daya Udang Windu Sistem Semi-intensif 302
Proyeksi Arus Kas Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Komoditas Jagung
27. xi
DAFTDAFTDAFTDAFTDAFTAR GAMBARAR GAMBARAR GAMBARAR GAMBARAR GAMBAR
No. Judul Hal.
3.1. Analisis Kawasan dengan Pendekatan llmu-ilmu Wilayah 42
3.2. Pengembangan Kawasan Dengan Perencanaan Menyeluruh 43
8.1. Disain dan Jumlah Kolam agar Bisa Panen Rutin tiap 2 Minggu 169
9.1. 183
9.2. 186
9.3 Usaha Mengatasi Dilema Pertambangan Rakyat 192
10.1. 200
10.2. Siklus Berkesinambungan Dalam Pengembangan Kawasan Agrowisata 201
10.3 Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata 209
12.1. Konsep Pengembangan Industri Kecil Menengah 247
20.1 Rantai Pemasaran Jeruk Pontianak (Hipotetik) 336
Fasilitasi Kelompok Masyarakat Berdasarkan Aspek SDM dan
Kelembagaan
Dilema antara Kondisi riil Pengusaha Pertambangan Rakyat dan
Pandangan Otoritas Pertambangan
Hubungan Faktor Permintaan dan Penawaran dalam Pengembangan
Kawasan Agrowisata
28. 1
BAGIAN IBAGIAN IBAGIAN IBAGIAN IBAGIAN I
Krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu
menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang kompleks, seperti
meningkatnya jumlah pengangguran, rendahnya daya saing SDM maupun barang
dan jasa, serta tingginya angka kemiskinan. Bagian I buku ini mencoba menguraikan
mengenai bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut.
Untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa diperlukan tingkat
produktivitas tinggi di berbagai bidang kegiatan ekonomi yang terus ditingkatkan.
Dengan produktivitas yang tinggi, modal investasi yang terbatas pada kegiatan
bisnis akan menghasilkan keuntungan yang memadai. Produktivitas juga akan
menentukan daya saing. Untuk membangun ekonomi produktif, kerjasama
pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Pemerintah berperan untuk mewujudkan
stabilitas yang mantap baik pada kebijakan ekonomi makro maupun stabilitas politik.
Sementara swasta terus menerus berperan melakukan R & D dan inovasi-inovasi
dalam menghasilkan produk maupun pemasarannya.
Prioritas pertama peningkatan daya saing adalah peningkatan SDM, dengan
menciptakan struktur dan sistem yang dapat secara substantial meningkatkan
kualitas dan kecanggihan serta adanya visi untuk memotivasi yang akan membuat
negara menjadi maju dengan pasar yang tumbuh, bergairah, tingkat tabungan
yang tinggi didukung pekerja yang ulet dan rajin.
Salah satu teori, cara yang efektif dalam membangun wilayah adalah
melalui pengembangan kawasan, khususnya pendekatan klaster. Untuk membangun
suatu ekonomi yang produktif diperlukan kebijakan ekonomi makro yang antisipatif,
politik yang stabil, dan hukum yang adil, disamping kebijakan ekonomi mikro
yang mendukung. Untuk itu perlu fondasi ekonomi mikro yang maju dan berakar
dalam kapasitas perusahaan/industri dalam negeri atau lokalnya. Strategi klaster
industri menawarkan upaya pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan
komprehensif. Strategi ini memerlukan kepeloporan dan kerjasama yang erat antara
pemerintah, bisnis, dan institusi pendidikan. Strategi ini memungkinkan bagi daerah
untuk membangun kekuatan, baik aspek kepakaran maupun infrastruktur yang
sesuai, yang akan membawa kemajuan nyata bagi wilayah tersebut.
30. 3
BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I
PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
Tujuan bernegara suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakatnya. Untuk mencapai kemakmuran itu salah satu cara adalah
dengan mewujudkan tingkat produktivitas yang tinggi yang terus meningkat di
seluruh bidang ekonomi. Suatu ekonomi yang produktif dapat membayar upah yang
tinggi kepada pekerjanya; sebaliknya suatu ekonomi yang tidak produktif hanya
dapat memberikan upah yang rendah. Ekonomi yang produktif menghasilkan
keuntungan yang tinggi pada modal yang diinvestasikan dalam aktivitas bisnisnya;
sebaliknya ekonomi yang tidak produktif hanya memberikan keuntungan yang
rendah.
Produktivitas menentukan kemakmuran dan daya saing. Pemikiran bahwa
upah yang rendah akan membuat suatu negara lebih kompetitif adalah tidak benar.
Upah rendah berarti bahwa suatu perusahaan tidak kompetitif dan tidak dapat
mendukung standar hidup yang tinggi. Demikian pula dengan nilai tukar. Negara
tidak akan menjadi lebih kompetitif jika mata uang negara turun nilainya. Mata
uang negara yang turun nilainya, berarti negara itu tidak kompetitif dan bahwa
kualitas barang dan jasanya tidak dapat mendukung nilai mata uangnya. Satu-
satunya definisi daya saing, dan satu-satunya cara untuk membangun kemakmuran
dalam suatu ekonomi, adalah meningkatkan produktivitas.
Dalam ekonomi global yang modern, produktivitas lebih dari fungsi efisiensi
dalam memproduksi barang-barang yang sama. Ia juga bertalian dengan nilai produk
yang dihasilkan negara. Ketika suatu ekonomi menjadi lebih maju, ia harus
menemukan jalan untuk menaikkan nilai produknya, dengan nilai yang bersedia
dibayar pembeli.
Para pembeli akan membayar lebih hanya jika suatu produk lebih
berkualitas, mempunyai ciri yang lebih baik, ditawarkan bersama dengan jasa
penunjang yang lebih lengkap, membawa merek yang dikenal handal. Pertumbuhan
produktivitas ditentukan oleh fungsi peningkatan nilai dan efisiensi produksi yang
terjadi. Itulah yang harus dikejar oleh setiap negara untuk memajukan ekonominya.
Mencapai nilai lebih tinggi tidak mengharuskan suatu negara untuk
menghasilkan semikonduktor atau komputer. Suatu negara dapat produktif dan
makmur dalam hampir semua bidang. Yang penting adalah bagaimana negara itu
bersaing, bukan dalam industri apa ia bersaing. Suatu negara dapat menjadi
makmur dalam pariwisata jika negara itu dapat menaikkan rata-rata belanja per
wisatawan manca negara dari misalnya $100 sehari menjadi $300 sehari dengan
menawarkan hal-hal yang lebih baik: fasilitas penginapan lebih membetahkan,
31. 4
pelayanan transportasi lebih lancar, atraksi lebih menarik, atau keramahan yang
lebih mengesankan.
Sepatu dan sandal terkesan seperti produk murahan, sama sekali tidak
tampak sebagai produk unggulan bagi suatu negara makmur. Tetapi orang Italia
menjadi kaya karena membuat sepatu. Mereka membuat sepatu dengan cara yang
sangat khusus- dengan bentuk yang bergaya, disain yang indah, merek yang terkenal,
dan distribusi yang luas. Maka perusahaan Italia dapat menjual sepatu seharga
$150 sepasang dan memberikan upah bagi karyawannya dan laba yang tinggi bagi
pemilik modalnya. Sedangkan banyak negara lain, termasuk Indonesia, membuat
sepatu dengan meniru dan tanpa banyak kandungan keterampilan dan kecanggihan,
sehingga hanya mendapat upah rendah bagi pekerja dan pengusahanya.
Untuk membangun suatu ekonomi yang makmur, pemikiran bahwa industri
tradisional adalah tertinggal dan bahwa negara harus pindah ke industri hi-tech
harus ditanggalkan. Sebaliknya, fokus harus pada basis kemakmuran yang
sebenarnya, yang menjadi daya produksi ekonomi. Jika suatu negara dapat
mendorong produktivitas melalui peningkatan keterampilan dan teknologi, maka
kemakmuran akan meningkat. Pada sisi lain, jika ada halangan dalam
meningkatkan produktivitas, maka ekonomi negara itu akan stagnan atau mundur.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam membangun ekonomi yang
produktif. Tetapi swasta mempunyai peran yang fundamental juga. Salah satu hal
yang harus terjadi di setiap ekonomi adalah penyeimbangan dan pemikiran kembali
tentang peran pemerintah dan swasta. Saat ini masyarakat cenderung dipandu
oleh pemerintah. Di masa datang, pemerintah dan swasta harus memimpin secara
bersama-sama.
Suatu negara suatu saat dapat tergolong sebagai negara berkembang, yang
perlu mencapai kemakmuran yang lebih tinggi untuk mengejar ketertinggalannya
dari negara-negara maju dan tidak dikejar oleh negara-negara berkembang lainnya.
Negara-negara berkembang akan terus meniru produk yang dihasilkan atau
menggunakan upah yang lebih rendah untuk menyaingi produk negara itu. Negara-
negara sedang berkembang lain juga dapat terus memperbaiki infrastrukturnya,
dan mendidik masyarakatnya agar mempunyai keterampilan yang semakin
baik. Negara-negara lebih maju dapat melakukan tidak hanya meniru, tidak hanya
memangkas biaya-biaya dan tidak hanya merestrukturisasi perekonomiannya,
mereka juga terus mengembangkan kapasitas inovatif secara besar-besaran.
Tantangan yang dihadapi negara itu oleh sebab itu sangatlah besar.
Satu-satunya cara untuk menang dalam kompetisi sengit seperti ini adalah
dengan menghasilkan produk dan jasa yang negara-negara lain tidak dapat
menghasilkannya. Pertumbuhan kemakmuran tergantung pada kapasitas untuk
menginovasi, untuk menghasilkan nilai produk yang lebih tinggi dan semakin tinggi,
yang negara lain tidak dapat menghasilkan atau akan menghasilkan baru setelah
beberapa tahun kemudian. Untuk mendukung struktur upah yang meningkat terus
maka negara harus menetapkan target yang bergerak, menerapkan tingkat teknologi
untuk mengembangkan proses produksi dan produk uniknya secara lebih baik dan
terus lebih baik. Ini adalah fondasi dari ekonomi global modern. Tidak ada
32. 5
kekecualian. Jika suatu negara gagal untuk mengembangkan kapasitas untuk lebih
produktif, ia dengan cepat takluk kepada tekanan kekuatan pasar.
Bagaimana cara suatu negara membangun ekonomi yang produktif?
Menurut Porter ada dua lingkungan strategi: lingkungan makro dan lingkungan
mikro1
. Strategi yang pertama adalah dengan mewujudkan suatu lingkungan
ekonomi makro dan politik stabil, serta hukum yang mantap dan adil. Indonesia
masih harus melewati banyak ujian dalam proses ini. Indonesia sedang
memantapkan kebijakan ekonomi makronya agar lebih handal, stabil dalam hal
inflasi, tingkat bunga, keuangan negara, dsb. Lepas dari krisis ekonomi yang masih
melanda, Indonesia pernah menjadi salah satu cerita sukses ekonomi makro dalam
dekade 90an. Ini dapat diwujudkan kembali.
Namun, mempunyai kebijakan ekonomi makro yang baik saja tidaklah
cukup. Kebijakan ekonomi makro tidak menciptakan kekayaan. Ia membuat lebih
mudah atau lebih mungkin bagi perusahaan untuk mewujudkan kekayaan, tetapi
kemakmuran tidak akan meningkat kecuali jika dasar ekonomi mikronya mantap
dan semakin mantap. Strategi utama yang kedua adalah menciptakan fondasi
ekonomi mikro.
Pertama-tama dan yang paling penting adalah, suatu ekonomi yang maju
berakar dalam kapasitas perusahaan lokalnya. Ekonomi suatu negara tidak dapat
menjadi produktif kecuali jika perusahaan besar maupun kecil yang beroperasi di
negara itu adalah produktif. Ini berlaku tidak hanya pada perusahaan pengekspor
saja tetapi kepada setiap perusahaan. Perusahaan yang tidak efisien akan
mengganggu industri lain yang tergantung padanya. Inti dari setiap kemakmuran
ekonomi adalah efisiensi dan kecanggihan operasi perusahaan yang ada.
Fokus pada perusahaan saja tidaklah cukup, sebab kapasitas mereka untuk
bergerak ke strategi yang lebih produktif adalah juga fungsi dari lingkungan bisnis
ekonomi mikro di mana mereka bersaing. Lingkungan ekonomi makro seperti tingkat
bunga, tingkat inflasi, dll. adalah penting dalam menentukan secara keseluruhan
kapasitas bersaing perusahaan. Tetapi apa yang juga penting adalah lingkungan
dekatyangmempengaruhiperusahaanbersaingsetiaphari: antaralaininfrastruktur
yang mereka gunakan dan kualitas tenaga kerja yang mereka dapat rekrut.
Perusahaan yang memiliki teknik manajerial yang canggih untuk bersaing juga
mengalami keterbatasan, kecuali jika mereka mempunyai lingkungan lokal yang
kondusif untuk melakukan itu. Maka suatu pertanyaan penting adalah bagaimana
meningkatkan lingkungan bisnis ekonomi mikro di setiap daerah.
Setiap negara harus menyelidiki dasar ekonomi mikro dari daya saing
perusahaan secara lebih rinci. Ada dua tantangan fundamental di mana perusahaan
harus memusatkan perhatian. Pertama, adalah efektivitas operasional. Ada banyak
pengetahuan, teknologi dan praktek terbaik yang tersedia tentang bagaimana cara
bersaing. Pada dasarnya, urutan pertama bagi perusahaan manapun adalah untuk
mencapai efektivitas operasional, untuk mencapai praktek terbaik. Melakukan hal
itu memungkinkan suatu perusahaan untuk menjadi pemenang. Strateginya adalah
benchmarking.
33. 6
Langkah berikutnya ke arah produktivitas lebih tinggi memerlukan upaya
lebih dari sekedar mengasimilasi praktek terbaik dari tempat lain. Perusahaan
harus mampu untuk menciptakan praktek terbaik mereka sendiri dan
mengembangkan posisi strategisnya yang unik.
Dalam hal lingkungan bisnis ekonomi mikro, ada empat dimensi yang
penting. Pertama adalah input yang diperlukan perusahaan, seperti sumber daya
manusia, infrastruktur fisik, infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi, modal,
informasi komersial, hukum dan peraturan administratif. Ini adalah input yang
penting sekali yang setiap perusahaan harus menghadapi setiap hari untuk
menciptakan nilai. Agar suatu ekonomi menjadi lebih produktif, maka kualitas,
kecanggihan, dan pada akhirnya, spesialisasi dari input ini harus meningkat. Negara
harus meningkatkan rata-rata kualitas sumber daya manusianya, kualitas basis
ilmiahnya, dan seterusnya.
Aspek lingkungan bisnis ekonomi mikro yang kedua adalah iklim kompetisi
yang fair. Suatu ekonomi agar produktif membutuhkan suatu iklim dan insentif
yang dapat menstimulasi investasi yang agresif. Pada awalnya investasi itu akan
berkaitan dengan “asset keras”; namun untuk mencapai status ekonomi yang lebih
maju, harus ada iklim di mana perusahaan akan menanam modal dalam “asset
lunak” seperti pelatihan, teknologi R&D, penentuan merek, dan jaringan pemasaran
internasional.
Berhubungan erat dengan ini, suatu ekonomi produktif adalah di mana ada
kompetisi internal. Suatu perusahaan tidak dapat mungkin mampu bersaing di luar
negeri kecuali jika ia berhasil untuk bersaing di dalam negeri. Karena kesuksesan
tergantung pada inovasi, maka tekanan kompetisi lokal adalah fundamental dalam
membuat kemajuan. Dalam mencapai keberhasilan, kompetisi internal adalah yang
paling penting, di mana berbagai perusahaan mempunyai keinginan sangat kuat
untuk menjadi yang terbaik.
Ketiga, suatu ekonomi yang berkembang memerlukan konsumen yang
penuntut. Setiap ekonomi harus menciptakan suatu lingkungan di mana baik
konsumen rumah tangga maupun konsumen bisnis mengharapkan yang terbaik
dari pembuat produk. Kekritisan konsumen akan memberi pemahaman bagi
perusahaan lokal mengenai kebutuhan pasar yang terspesialisasi, yang akan menjadi
basis dari keberhasilan di tingkat nasional dan internasional. Untuk menjadi suatu
negara maju diperlukan inovasi dalam wujud produk unik, ciri unik, atau jasa
unik. Adalah sangat sulit untuk menjadi unik jika melakukan hal itu sangat
tergantung pada pemahaman kebutuhan konsumen asing, di mana pesaing asing
jauh lebih menguasainya. Inovasi sering bersumber secara langsung dari kondisi-
kondisi lokal, di mana perusahaan daerah mempunyai kemampuan unik untuk
memahaminya.
Unsur lingkungan bisnis yang terakhir, di mana semua unsur-unsur lain
juga harus ada bersama-sama, adalah klaster industri. Klaster membangun suatu
kawasan ekonomi inovatif dan produktif. Suatu klaster lebih dari sekedar industri
tunggal yang membuat sebuah produk unggulan. Klaster yang sukses melibatkan
34. 7
berbagai industri terkait, pemasok dan institusi yang semua berlokasi di kawasan
yang sama.
Mengapa klaster penting? Klaster memang kurang penting untuk negara
berkembang yang menggunakan upah rendah untuk menjual produk tiruan atau
yang merakit komponen-komponen barang yang dibuat di negara lain. Namun jika
bercita-cita menjadi negara maju, suatu negara harus dengan unik berinovasi dan
produktif. Klaster adalah penting sebab ia merupakan cara yang paling produktif
untuk mengorganisir kegiatan ekonomi untuk mencapai sasaran itu.
Klaster yang ada di daerah-daerah perlu dikenali. Misalnya jika di suatu
daerah ada sekolah kedokteran hewan, ada pabrik pupuk, ada ahli ilmu tanah, ada
industri teralis, ada industri pembuatan dokar, ada sarana pelatihan penunggang
kuda, dll. maka itu semua merupakan kapasitas untuk membuat aktivitas
terspesialisasi berkaitan dengan kuda di daerah itu. Spesialisasi memberi negara
kemampuan untuk mengekspor, tidak dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan
berinovasi.
Apa yang harus dilakukan?
Pada sisi perusahaan, adalah membuat perusahaan melakukan inovasi
secara terus menerus. Belum banyak perusahaan Indonesia yang melaksanakan
R&D, dan hanya sedikit yang sudah menghasilkan inovasi. Indonesia perlu membuat
transisi dari efektivitas operasional ke arah penentuan posisi yang lebih strategis,
yang akan memerlukan kapasitas lebih besar untuk membuat investasi lunak dalam
R&D dan pelatihan.
Indonesia perlu melepaskan diri dari sindrom negara kecil, yaitu pandangan
bahwa perusahaan lokal adalah perusahaan kecil, dan bahwa Indonesia adalah
negara berkembang yang berada di urutan terbelakang. Inti ekonomi suatu negara
adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki warga negara. Suatu negara bukanlah
terlalu kecil, ia hanya perlu membuat transisi ke arah orientasi strategis.
Perusahaan-perusahaan akan bersaing dalam bidang-bidang tertentu.
Perusahaan-perusahaan ini tidak mungkin menjadi pemain pasar secara massal.
Ada perusahaan yang sudah berhasil sebagai penghasil komoditas tertentu, ini perlu
dikembangkan ke depan dan ke belakang. Negara perlu mengembangkan
pemahaman ini secara lebih luas di sektor swasta.
Indonesia perlu untuk memulai menginvestasi besar-besaran dalam asset
yang akan memberi perusahaan Indonesia potensi untuk bergerak ke tingkat yang
berikutnya. Prioritas pertama adalah sumber daya manusia. Menciptakan struktur
dan sistem yang dapat secara substansial meningkatkan kualitas dan kecanggihan
sumber daya manusia adalah agenda penting bangsa Indonesia.
Membangun sistem sumber daya manusia yang unggul memerlukan waktu
lama. Sekolah-sekolah harus ditingkatkan sehingga menghasilkan lulusan yang
terampil. Pelatihan harus diselaraskan kembali sedemikian sehingga ada lebih
banyak insinyur dan lebih sedikit pengacara atau sarjana sosial. Indonesia perlu
35. 8
berfokus pada membuat investasi dalam kapasitas, asset, dan institusi yang akan
diperlukan untuk mengupgrade ekonominya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah juga suatu prioritas fundamental,
mengingat pentingnya inovasi. Kemajuan besar harus dibuat dalam
merestrukturisasi institusi pendidikan untuk membuatnya lebih efisien, lebih
dibutuhkan, dan lebih produktif. R&D yang dilakukan lembaga pendidikam dan
penelitian pemerintah harus terjalin baik dengan sektor swasta.
Indonesia perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam riset universi-
tas. Pendidikan tinggi adalah suatu mekanisme yang kuat untuk menyebarluaskan
teknologi. Ia adalah institusi yang terbuka, mahasiswa berpotensi menuangkan
gagasan ke dalam ekonomi riel, dan mereka mempercepat pembentukan perusahaan
baru.
Universitas tidak saja menjadi pencetak ilmu teknologi, tetapi juga pencetak
perusahaan baru. Ini terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Indonesia
mempunyai kapasitas, tetapi perlu menciptakan struktur kelembagaan dan
menginvestasikan sumber daya di belakang kekuatan utamanya, bidang di mana
manusia-manusia Indonesia mempunyai pengetahuan yang unik.
Modal saham adalah suatu masalah utama. Indonesia telah berupaya
membuat sistem perbankannya efisien dan diatur dengan lebih baik. Namun masih
ada ruang bagi perbankan untuk mengkhususkan dan mengembangkan keahlian
di sektor tertentu yang mempunyai kekuatan lokal. Ketiadaan saham swasta dan
modal ventura, biaya yang mahal untuk perijinan akan membuat pertumbuhan
perusahaan baru cukup sulit. Ini harus diatasi.
Negara perlu memikirkan kembali keseluruhan isu investasi. Konsep
“netralitas” harus dicermati. Setiap negara harus memberi pertimbangan yang serius
untuk mengatasi masalah kesulitan investasi perusahaan yang mempunyai manfaat
sosial. Dua hal yang penting adalah R&D dan pelatihan.
Suatu pemerintah tidak harus memberi hibah atau membiayai proyek riset
perusahaan. Ini adalah jalan yang salah untuk melakukan itu, yang harus berfokus
pada menyediakan insentif untuk semua perusahaan tanpa pilih kasih. Namun
jika suatu perusahaan ingin menggandakan anggaran R&Dnya, maka kredit pajak
untuk bagian dari peningkatan biaya itu adalah suatu insentif yang menarik.
Jika suatu perusahaan ingin melakukan pelatihan, maka pemerintah (juga
pemerintah daerah) perlu membantunya sebab ia membangun asset negara yang
akan memungkinkannya untuk bergerak ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
Karena eksternalitas, perusahaan swasta tidak akan membuat pilihan yang secara
sosial diperlukan dalam asset sosial ini. Terlebih dahulu perlu ditentukan kebutuhan
basis asset yang diperlukan masyarakat, dan menjamin bahwa peraturan dan insentif
ditetapkan untuk itu.
Indonesia juga memerlukan adanya kompetisi dan persaingan internal.
Kompetisi harus diperkenalkan ke dalam semua bidang. Indonesia harus
36. 9
memberikan insentif dan tekanan lebih bagi perusahaan-perusahaan untuk
menginovasi, untuk membangun merek, untuk mencoba berbagai hal baru, serta
untuk menciptakan banyak pilihan untuk masyarakat.
Negara perlu memberi perhatian pada kondisi-kondisi permintaan.
Konsumen Indonesia masih bukan konsumen yang penuntut. Ada berbagai alasan
untuk ini, tetapi suatu rencana diperlukan untuk meningkatkan kualitas
permintaan. Konsumen Indonesia perlu informasi tentang barang dan jasa yang
dibelinya dengan lebih lengkap lagi dan hak-hak konsumen yang lebih besar harus
diperoleh. Misalnya, konsumen harus boleh mengembalikan produk yang buruk
kualitasya dan memperoleh kembali uang mereka.
Indonesia membutuhkan standar tinggi untuk kualitas, efisiensi energi, dan
dampak lingkungan. Jika Indonesia dapat membuat sendiri konsumen yang
diperlukan satu sama lain, maka menjual kepada dunia akan menjadi lebih
gampang. Tetapi jika masyarakat konsumen menerima yang tidak terbaik,
bagaimana masyarakat mengharapkan konsumen asing untuk menyukai barang-
barang buatan lokal? Pengadaan barang oleh pemerintah harus menstimulasi
inovasi. Pemerintah harus menjadi pembeli yang penuntut dan menetapkan standar
tinggi. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kualitas, bukan hanya harga.
Akhirnya, pemerintah perlu menyiapkan agenda memajukan klaster. Ada
kecenderungan untuk menyamakan klaster dengan jaringan dan ada upaya-upaya
untuk membangun jaringan di antara perusahaan. Tetapi klaster jauh lebih penting
daripada jaringan. Klaster adalah asset basis terspesialisasi yang dibangun secara
bertahun-tahun, sedangkan jaringan lebih cepat dibuat namun juga tidak cukup.
Klaster mencakup institusi dan kemampuan yang memerlukan investasi
untuk membangunnya. Beberapa klaster memerlukan investasi negara: Universi-
tas California di Davis tidak menjadi pusat riset anggur terkemuka secara kebetulan;
Pemerintah menanam modal dalam membangun kapasitas teknologi, dan industri
juga mendukung itu. Asset kompetitif perlu untuk dibangun oleh sektor swasta
melalui asosiasi industri dan bentuk lain dari investasi kolektif.
Pemerintah perlu secara penuh memanfaatkan pendekatan klaster untuk
mendorong industri ke tingkat yang berikutnya. Di banyak industri ada banyak
asosiasi industri kecil yang sedang mencari perannya dalam industri. Mereka perlu
bertemu satu sama lain, perlu bekerja sama, perlu berada di bawah organisasi yang
solid untuk memikirkan strategi bersama untuk membangun asset, kemampuan
dan keterampilan. Universitas, akademi, politeknik, lembaga-lembaga diklat, dll.
perlu memahami kekuatan yang ada, membantu mengidentifikasi jenis pendidikan
seperti apa yang diperlukan, kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang
dirumuskan, dll.
38. 11
BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II
KLASTER INDUSTRIKLASTER INDUSTRIKLASTER INDUSTRIKLASTER INDUSTRIKLASTER INDUSTRI
SEBAGAI PENGGERAKSEBAGAI PENGGERAKSEBAGAI PENGGERAKSEBAGAI PENGGERAKSEBAGAI PENGGERAK
PEMBANGUNAN EKONOMIPEMBANGUNAN EKONOMIPEMBANGUNAN EKONOMIPEMBANGUNAN EKONOMIPEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
2.12.12.12.12.1 TTTTTeori Perkembangan Kawasaneori Perkembangan Kawasaneori Perkembangan Kawasaneori Perkembangan Kawasaneori Perkembangan Kawasan
Menurut model “diamond of advantage” dari Michael Porter, suatu kawasan
secara alamiah akan mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan
kemampuan inovasi dari perusahan-perusahan yang ada di dalamnya dan vitalitas
ekonomi suatu wilayah merupakan hasil langsung dari persaingan industri yang
ada di kawasan tersebut. Berbagai faktor yang memicu inovasi dan pertumbuhan
kawasan diantaranya adalah:
1. FAKTOR KONDISI: yaitu tenaga kerja terampil yang dibutuhkan, infrastruktur
ekonomi yang tersedia, dan hambatan-hambatan tertentu.
2. PERMINTAAN SEKTOR RUMAH TANGGA, yaitu pembeli lokal yang
mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinovasi.
3. DUKUNGAN INDUSTRI TERKAIT, yaitu industri-industri pemasok setempat
yang kompetitif yang memacu inovasi dan memungkinkan industri-industri
untuk berkembang biak.
4. STRATEGI, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN, yaitu tingkat persaingan antar
industri lokal yang memberikan motivasi untuk bersaing, dan budaya lokal
yang mempengaruhi perilaku masing-masing industri dalam melakukan
persaingan dan inovasi.
Selain itu, Porter menyertakan peristiwa historis dan campur tangan
pemerintah sebagai faktor yang juga berperan secara signifikan dalam perkembangan
suatu kawasan.
Suatu kawasan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu wilayah2
.
Pada beberapa kasus, suatu kawasan hanya terpusat di suatu wilayah kecil, seperti
suatu desa atau kecamatan. Sementara yang lain meliputi beberapa kecamatan
atau kabupaten/kota, dan mungkin lintas propinsi. Di dalam suatu kawasan terdapat
39. 12
kegiatan-kegiatan ekonomi yang berinteraksi satu sama lain membentuk suatu
klaster.Walaupunsuatukawasansecarafungsionalada,namunbisasajaperusahaan-
perusahaan didalamnya tidak bekerja bersama-sama atau tidak menunjukkan diri
sebagai bagian dari sebuah klaster. Untuk bekerja secara efektif sebagai sebuah
klaster, perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya harus memahami peran
mereka dalam klaster yang lebih besar dan menyadari bahwa bekerja bersama akan
menekan biaya.
Strategi pembangunan ekonomi wilayah harus dapat mengarahkan secara
efektif investasi dan subsidi sektor pemerintah dan swasta pada kawasan-kawasan
strategis yang telah kuat dan mengakar di wilayah tersebut dan telah membentuk
klaster-klaster industri3
.
Pemerintah dapat mengarahkan sumberdaya masyarakat yang terbatas
menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dan menjadikan pertumbuhan industri yang
tinggi pula. Hal ini ditandai dengan meningkatnya upah di kawasan-kawasan
strategis yang secara signifikan memiliki tingkat perbedaan yang tinggi dibanding
dengan upah rata-rata di wilayah tersebut.
Klaster tidak bersifat sama. Beberapa klaster melibatkan pemerintah,
lembagapendidikan,danlembaganirlaba.Beberapaklasterbersifaturban,sedangkan
yang lain menonjolkan karakter pertanian. Besar kecilnya skala klaster akan
berdampak langsung pada karakter ekonomi wilayah.
2.22.22.22.22.2 Strategi Pengembangan KawasanStrategi Pengembangan KawasanStrategi Pengembangan KawasanStrategi Pengembangan KawasanStrategi Pengembangan Kawasan
Berbasis KlasterBerbasis KlasterBerbasis KlasterBerbasis KlasterBerbasis Klaster
Beberapa negara menjadikan kawasan industri sebagai fokus dari
pembangunan ekonomi wilayah. Strategi kawasan berbasis klaster menawarkan
cara yang lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan industri, membangun
ekonomi wilayah secara lebih kuat, dan mempercepat pembangunan ekonomi secara
keseluruhan. Klaster industri juga meningkatkan hubungan antar berbagai industri
dan lembaga yang terkait dalam klaster tersebut.
Tingkat cakupan strategi klaster industri sangat beragam. Pemerintah
daerah seyogyanya menyelenggarakan suatu inisiatif pembangunan ekonomi dengan
menggunakan kerangka kerja klaster industri. Pemerintah daerah
mengkoordinasikan berbagai lembaga untuk memantau klaster industri. Sementara
pemerintah daerah melakukan upaya-upaya koordinatif, perusahaan-perusahaan
industri menggerakkan klaster.
Lembaga-lembaga di tingkat nasional ataupun daerah, seperti penyelenggara
pendidikan dan kursus, lembaga penelitian, penyelenggara jasa transportasi dan
teknologi, LSM, dll. memberikan dukungan yang penting dalam perkembangan
klaster. Lembaga-lembaga tersebut bekerja secara kolaboratif dalam sebuah klaster
40. 13
(bukan sebagai lembaga-lembaga yang berdiri sendiri) dalam menjalankan program-
program kunci.
Beberapa wilayah mungkin memiliki klaster industri dalam konteks yang
sangat terbatas. Klaster ini tidak digerakkan secara terkoordinasi oleh lembaga-
lembaga pemerintah, industri, dan pendidikan. Sebagai contoh ada industri khusus
yang ditumbuhkan untuk memfasilitasi layanan kepada industri-industri tertentu
di daerah tersebut. Walaupun berbagai lembaga mungkin saja terlibat dalam industri
semacam ini, namun upaya-upaya tersebut biasanya tidak sepenuhnya terkoordinasi
dengan industri-industri atau dengan lembaga-lembaga publik lainnya.
Strategi klaster industri tidak mengharuskan pemerintah menyediakan
insentif khusus, yang biasanya mengabaikan kepentingan pihak lain. Klaster
didorong untuk menentukan corak dan karakternya sendiri. Jika sebuah klaster
dapat mengorganisasikan dirinya sendiri dan menunjukkan nilai positif bagi ekonomi
wilayah, maka pemerintah daerah dapat kemudian bekerja sama dengan lembaga-
lembaga pendidikan dan lembaga pendukung lainnya dalam membangun klaster
tersebut. Pada tahap ini pemerintah pusat baru perlu memberikan dukungan yang
diperlukan, misalnya insentif perpajakan, perijinan, dan kemudahan-kemudahan
lain.
2.32.32.32.32.3 Manfaat Kawasan PengembanganManfaat Kawasan PengembanganManfaat Kawasan PengembanganManfaat Kawasan PengembanganManfaat Kawasan Pengembangan
StrategisStrategisStrategisStrategisStrategis
Kawasan pengembangan strategis berbasis klaster menawarkan berbagai
keuntungan dan peluang bagi perkembangan suatu wilayah. Keuntungan yang
sangat nyata adalah kemampuan pihak industri, pemerintah (khususnya pemerintah
daerah), dan lembaga-lembaga pendukung dalam bekerja sama memperkuat
perekonomian wilayah. Hal ini akan mengarah pada pemanfaatan sumber daya
publik maupun swasta dan membantu pemerintah daerah dalam membangun
klaster-klaster yang dinamik dan kuat. Klaster-klaster pada gilirannya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Strategi klaster juga membantu
pemerintah daerah mengatasi isu-isu krusial seperti keterbatasan sumber daya
manusia, masalah perencanaan dan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan
sosial kemasyarakatan.
PeluangPeluangPeluangPeluangPeluang YYYYYang Tang Tang Tang Tang Timbul dalam Kawasan Pengembangan Strategisimbul dalam Kawasan Pengembangan Strategisimbul dalam Kawasan Pengembangan Strategisimbul dalam Kawasan Pengembangan Strategisimbul dalam Kawasan Pengembangan Strategis
KPS menawarkan peluang-peluang penting bagi daerah yaitu berupa
meningkatnya hubungan antar sektor-sektor bisnis kunci. Daerah seringkali
termotivasi atau dituntut untuk mengadopsi strategi klaster industri akibat dari
berbagai krisis: pengangguran tinggi, resesi, stagnasi ekonomi, kemunduran sektor
properti, atau matinya industri-industri kunci. Namun, daerah juga dapat meraih
berbagai peluang yang dihasilkan dari pendekatan pengembangan kawasan berbasis
klaster. Berikut ini adalah beberapa contoh tentang hal itu.
41. 14
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur seringkali memerlukan
investasi dan perencanaan dalam skala besar. Sumberdaya untuk hal itu seringkali
tidak mencukupi. Strategi klaster industri membantu daerah untuk mengatur tingkat
prioritas investasi dan menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun dalam kawasan
tersebut akan memberikan perolehan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, jika
klaster teknologi informasi dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi perekonomian
suatu daerah, maka telekomunikasi dan SDM akan menjadi investasi yang penting
dan tepat dalam meningkatkan pertumbuhan kawasan itu. Senada dengan hal itu,
seandainya suatu klaster di wilayah perdesaan mengalami kesulitan transportasi,
maka pembangunan jalan raya akan menjadi prioritas untuk memfasilitasi distribusi
produk-produk industri di kawasan itu. Keuntungan yang akan diperoleh adalah
terciptanya industri yang lebih sehat yang pada gilirannya akan meningkatkan
perolehan pajak daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah ybs. diinvestasikan
pada peningkatan infrastruktur wilayah lainnya.
Di beberapa wilayah, kekurangan SDM sering menghambat pertumbuhan
industri. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan industri, dengan cara melakukan berbagai pelatihan atau
mempromosikan penelitian yang akan meningkatkan produktivitas. Pekerja akan
memperoleh manfaat dari meningkatnya keahlian, dan upah yang dibayarkan akan
meningkat seiring dengan meningkatnya produktivitas pekerja.
Tentu masuk akal bagi wilayah perdesaan untuk lebih memfokuskan diri
dengan memperkuat industri yang sudah ada. Dengan pengembangan klaster yang
kuat yang dapat meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan koperasi, di satu
sisi, dan pemerintah serta lembaga pendidikan, di sisi lainnya, maka wilayah
perdesaan dapat memperkuat perekonomiannya sendiri. Pemerintah daerah dapat
memperkuat industri yang sudah ada, mengembangkan iklim bisnis yang menarik,
dan meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan mempertahankan basis ekonomi
yang sudah kuat dan melakukan investasi pengembangan SDM dalam skala yang
lebih luas. Dalam klaster yang kuat, para pengusaha memiliki keberanian untuk
mengembangkan bisnisnya sendiri dan meninggalkan pekerjaannya di perusahaan-
perusahaan besar. Efek “menetes ke bawah” dari wiraswastawan-wiraswastawan
baru ini cenderung komplemen atau bahkan bersaing dengan perusahaan yang sudah
ada, yang pada gilirannya akan merangsang inovasi dan pertumbuhan klaster.
Para politisi, pengusaha, dan masyarakat sering berbicara tentang perlunya
pemerintah yang efisien, menghindari duplikasi layanan, dan menuntut pemerintah
lebih responsif. Strategi klaster industri memungkinkan pemerintah daerah untuk
menyelaraskan target-target pembangunan. Dengan mengembangkan kawasan
strategis melalui pendekatan klaster, pemerintah daerah dapat lebih
mengkoordinasikan upaya pembangunan ekonomi wilayahnya.
Dalam hal training, lembaga-lembaga pendidikan dapat bekerjasama dengan
industri untuk menggali kebutuhan-kebutuhan kunci, mengembangkan kurikulum,
dan hasilnya disampaikan kepada daerah yang membutuhkan. Dapat dikatakan
bahwa permintaan terhadap pelatihan ini memang benar-benar ada karena
berdasarkan kebutuhan nyata. Ini memberikan keuntungan bagi pendidikan maupun
42. 15
industri dan pada sisi lain dapat menjamin peserta pelatihan menerima keterampilan
yang benar-benar dibutuhkan.
Pendekatan klaster juga menawarkan kepada industri untuk merambah
pasar internasional dan melakukan joint ventures. Industri yang telah mengekspor
produknya atau bekerjasama dengan perusahaan di luar negeri dapat membantu
‘membukakan pintu’ bagi anggota klaster yang lain. Produk-produk komplementer
mereka juga dapat dapat dipasarkan bersama-sama. Perusahaan-perusahaan dalam
suatukawasandapatmembentukjointventuresuntukmerambahpasarinternasional
atau dapat pula bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di kawasan lain untuk
membuat produk baru. Sebuah perusahaan yang terisolasi dan hanya
menggantungkan kepada pemerintah dalam hal ekspor tidak akan memperoleh
kesempatan sebesar yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam kawasan
yang secara bersama-sama merambah pasar internasional.
Manfaat Bagi Ekonomi WilayahManfaat Bagi Ekonomi WilayahManfaat Bagi Ekonomi WilayahManfaat Bagi Ekonomi WilayahManfaat Bagi Ekonomi Wilayah
Strategi klaster merupakan sebuah strategi pembangunan ekonomi wilayah.
Strategi ini menyediakan cara yang terkoordinasi dan efisien dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan memasukkan pendekatan klaster sebagai
kunci dalam strategi pembangunan ekonomi wilayah, maka pemerintah daerah akan
mudah mengkoordinasikan, menghindari layanan ganda, dan mengembangkan
pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembangunan ekonomi wilayahnya. Di
suatu daerah, berbagai dinas dan lembaga dapat mengidentifikasi industri-industri
kunci yang menjadi fokus perhatian mereka. Sayangnya, setiap organisasi telah
menyiapkan daftar mereka sendiri dalam hal jenis industri, target-target yang
hendakdicapai,dankontak-kontakpersonal.Masing-masingberjalansendirisehingga
tidak dapat mengenyam manfaat yang diperoleh dari akumulasi pengetahuan dari
organisasi-organisasi lain. Pendekatan seperti ini tidak akan meningkatkan
sumberdaya dan keahlian.
Pendekatan klaster dan koordinasi yang diciptakannya juga membantu suatu
industri dalam menyusun prioritas dan menciptakan hubungan yang mapan dan
konstruktif dengan pemerintah daerah. Ini tidak berarti bahwa industri menyusun
prioritas lalu meminta pemerintah daerah untuk menanggulangi permasalahan
mereka dan menyediakan dana. Namun sebaliknya, industrilah yang mengambil
inisiatif sementara pemerintah dan lembaga pendidikan memainkan peran sebagai
penyedia fasilitas dan dukungan. Hasilnya, pendekatan klaster akan menumbuhkan
iklim bisnis yang sehat. Kondisi ini akan membantu perusahaan yang telah ada
dan mengundang perusahaan-perusahaan baru.
Manfaat Bagi PemerintahManfaat Bagi PemerintahManfaat Bagi PemerintahManfaat Bagi PemerintahManfaat Bagi Pemerintah
Strategi pengembangan kawasan berbasis klaster industri memungkinkan
pemerintah daerah mengarahkan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.
Melakukan banyak program yang hanya memenuhi kebutuhan satu atau dua
perusahaan bagi pemerintah adalah tidak adil, oleh sebab itu peran pemerintah
daerah harus lebih difokuskan untuk menyokong kebutuhan banyak perusahaan
dengan kebutuhan yang mirip. Pendekatan klaster industri memungkinkan
43. 16
pemerintah daerah untuk bekerja langsung dengan industri-industri dan
mengembangkan strategi dalam membangun ekonomi wilayah yang berkelanjutan.
Dalam strategi klaster, pemerintah daerah tidak diarahkan untuk hanya
mendukung kebutuhan spesifik satu atau dua perusahaan, atau hanya sebagian
saja dari klaster. Namun sebaliknya, strategi ini menyediakan suatu kerangka
bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan bagi keseluruhan klaster
sehingga memberikan dampak yang maksimal.
Manfaat Bagi Industri yang Sudah Mapan Maupun yang Baru LahirManfaat Bagi Industri yang Sudah Mapan Maupun yang Baru LahirManfaat Bagi Industri yang Sudah Mapan Maupun yang Baru LahirManfaat Bagi Industri yang Sudah Mapan Maupun yang Baru LahirManfaat Bagi Industri yang Sudah Mapan Maupun yang Baru Lahir
Strategi klaster industri menempatkan pentingnya kebutuhan industri atau
klaster dan memfokuskan diri pada sumberdaya publik dan swasta dalam memenuhi
kebutuhan tersebut. Klaster industri mengidentifikasi kebutuhan utamanya sendiri,
lalu bekerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Kebutuhan ini mungkin meliputi program pelatihan khusus dari suatu
universitas ataupun pembangunan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan
kebutuhan lainnya.
Industri dan berbagai perusahaan juga memperoleh manfaat dari berbagai
pertemuan atau forum dalam kaitannya dengan pembahasan masalah tertentu. Ini
akan menghemat waktu dan biaya dalam kaitannya dengan proses identifikasi
maupun kerjasama dengan berbagai lembaga yang tepat. Jika strategi klaster
industri telah menjadi bagian dari kebijakan nasional, maka klaster-klaster tersebut
akan memiliki suara yang kuat dalam kaitannya dengan pembangunan nasional.
Manfaat lain yang akan diperoleh melalui strategi klaster industri yang
efektif juga berasal dari adanya partisipasi berbagai perusahaan dalam suatu klaster
yang terorganisasi. Manfaat tersebut meliputi:
• Akses terhadap SDM terampil (perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja
terampil dalam jumlah yang sangat besar yang tersedia di pasar)
• Akses terhadap pemasok handal (perusahaan dapat memiliki akses langsung
kepada para pemasok)
• Akses terhadap jaringan yang luas (perusahaan dalam klaster memiliki akses
terhadap arus informasi dan teknologi yang akan memicu inovasi).
Manfaat bagi TManfaat bagi TManfaat bagi TManfaat bagi TManfaat bagi Tenaga Kerjaenaga Kerjaenaga Kerjaenaga Kerjaenaga Kerja
Strategi klaster industri memfokuskan diri dalam pengembangan SDM yang
handal dan pelatihan yang akan memacu terciptanya industri yang kompetitif dan
inovatif. Klaster industri menawarkan manfaat nyata dalam membantu menyusun
prioritas pendidikan dan pelatihan di suatu kawasan atau daerah. Klaster juga
menyediakankepadasiswadantenagakerjaterampilkesempatanuntukmemperoleh
keahlian, baik yang umum maupun spesialis.
Begitu pasar tenaga kerja mulai menyempit dan kebutuhan terhadap tenaga
kerja terampil mulai meningkat, maka ketersediaan tenaga kerja terampil dalam
44. 17
skala wilayah menjadi sangat penting. Perusahaan umumnya lebih menyukai lokasi
yang memiliki suplai yang baik atas tenaga kerja terampil (kualitas tinggi,
produktivitas tinggi) dibanding dengan prasyarat lain seperti pajak, misalnya. Suatu
daerah yang memahami kekuatan ini, dan mampu membuat kerangka kerja yang
baikuntukbekerjadenganindustri-industrikunci,lembagapendidikandanpelatihan,
dan berbagai penyedia layanan lainnya, maka daerah ini akan lebih berhasil dalam
menciptakan industri-industri yang maju dan lebih berhasil dalam menyediakan
lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi penduduknya.
Manfaat Bagi MasyarakatManfaat Bagi MasyarakatManfaat Bagi MasyarakatManfaat Bagi MasyarakatManfaat Bagi Masyarakat
Dengan bekerja dalam klaster, organisasi-organisasi sosial akan dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas melalui penyelenggaraan layanan yang
ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dalam jumlah besar di dalam kawasan.
Contohnya, organisasi tersebut dapat lebih meningkatkan layanan kepada para
pekerja industri dalam hal jasa perawatan anak, transportasi, program kepemilikan
rumah, ataupun program pelatihan. Dengan bekerja sama dengan klaster industri
di kawasan itu, organisasi-organisasi tersebut memiliki kemungkinan untuk
membangun hubungan dengan industri yang pada gilirannya justru akan
memberikan wadah bagi program layanan mereka.
Organisasi kemasyarakatan juga dapat bekerja sama dengan industri dan
lembaga-lembaga publik dalam mengarahkan masyarakat menuju dunia kerja yang
menjanjikan masa depan yang lebih baik. Dengan memperhatikan kebutuhan klaster
industri, organisasi kemasyarakatan dapat mengembangkan program yang lebih
luas yang melengkapi industri yang ada di kawasan tersebut.
Komunitasperdesaanakanmemperolehmanfaatdaristrategiklasterindustri
dengan membangun dan memperkuat industri kunci mereka sendiri. Industri-
industri ekspor dapat menggerakkan vitalitas kawasan tersebut dan memungkinkan
berkembangnya berbagai industri pendukung lainnya. Industri pendukung tersebut
- restoran, toko, rumah sakit, dan tempat-tempat rekreasi – memberi kontribusi
bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Klaster industri juga merupakan pilihan yang baik dalam membangun modal
sosial (hubungan sosial yang dapat meningkatkan produktivitas) di suatu daerah.
Klaster yang diwakili oleh industri, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi
lainnya akan bekerja bersama dalam meningkatkan ekonomi. Hubungan sosial yang
dibangun ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kesuksesan ekonomi
suatu daerah.
45. 18
2.42.42.42.42.4 Implementasi Strategi KlasterImplementasi Strategi KlasterImplementasi Strategi KlasterImplementasi Strategi KlasterImplementasi Strategi Klaster
IndustriIndustriIndustriIndustriIndustri
Mengimplementasikan strategi klaster industri menuntut kerjasama yang
erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan/pelatihan. Strategi
tersebut harus memberikan jaminan kepada daerah untuk membangun dengan
kekuatannya sendiri dengan berbekal ketrampilan dan infrastruktur yang tepat
untuk membawa kemajuan bagi daerah.
Mengimplementasikan sebuah strategi klaster industri yang sukses menuntut:
1) terpenuhinya persyaratan kunci, 2) pemda mengetahui mana saja yang
Membuat kerangka kerja untuk Harus bersifat industry driven
kolaborasi Mendefinisikan industri
Bersandar pada infrastruktur merupakan tantangan tersendiri
organisasional yang sudah ada Kesulitan dalam memilih skala
Membantu mewujudkan dinasda strategi (daerah, propinsi, pusat)
bersama Menghindari terjadinya faksi
Mewujudkan capaian-capaian dalam komunitas bisnis
ekonomi berdasarkan skala Skeptisme sektor swasta
wilayah Sistem politik dan sistem
Memanfaatkan kelangkaan tenaga pendidikan yang ada bisa jadi
kerja untuk menciptakan industri merupakan tantangan yang tidak
yang memiliki keunggulan mudah
kompetitif sekaligus upah yang Kemungkinan munculnya
tinggi dominasi oleh pemain-pemain
Memfokuskan diri dan bisnis besar
mengkoordinasikan sumber daya Respon sektor publik harus cepat
yang ada Mungkin akan terjadi
Menyediakan informasi bagi para kendala-kendala institusional
pendidik (rincian kerja) dalam implementasi strategi
Memfasilitasi peningkatan level Resiko dalam
kompetensi industri yang berhasil dan yang
Meredam ketakutan persaingan bukan
antar industri (membangun Bagaimana mendefinisikan peran
kerjasama berdasarkan pemerintah
kepercayaan) Bagaimana menentukan
kriteria-kriteria dalam
mendefinisikan klaster.
MANFAATMANFAATMANFAATMANFAAT TANTANGANTANTANGANTANTANGANTANTANGAN