SlideShare a Scribd company logo
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 1
1.1 LATAR BELAKANG
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (UU Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang). Dalam struktur ruang ini terdapat pusat-pusat berupa
kawasan perkotaan sesuai dengan skala pelayanan yang diembannya. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional
(PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu terdapat
pula istilah PKNp dan PKWp. Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Jawa Barat mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang terdiri dari :
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Bodebek, Bandung dan Cirebon,
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Sukabumi, Palabuhanratu,
Pangandaran, Kadipaten, Cikampek-Cikopo, Tasikmalaya dan Indramayu dan
3. Sedangkan penetapan PKL, berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota
Pusat Kegiatan Wilayah sendiri memiliki pengertian kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PKW ditetapkan dengan kriteria:
1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua
kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 2
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
dan/atau;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi
yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
Sementara berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, penetapan PKW dilakukan
berdasarkan kriteria kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong
pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul
transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala beberapa kabupaten; dan fasilitas
minimum yang tersedia di PKW adalah :
 Perhubungan : Pelabuhan udara, dan/atau pelabuhan laut dan/atau
terminal tipe B
 Ekonomi : Pasar induk regional
 Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B
 Pendidikan : Perguruan tinggi
Di Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai PKW salah satunya adalah
Indramayu dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional. Kondisi
saat ini keberadaan Indramayu sebagai PKW belum menunjukkan fungsinya secara
optimal (belum memenuhi fungsi PKW sebagaimana arahan rencana tata ruang
nasional maupun provinsi dan arahan kebijakan lain diatasnya). Perkembangan yang
diharapkan terjadi belum mengarah pada skema struktur ruang yang ditetapkan dalam
RTRW Provinsi Jawa Barat, yaitu mengendalikan perkembangan PKN Kawasan
Perkotaan Bodebek dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, serta upaya
mendorong pemantapan fungsi PKN Cirebon yang didukung upaya mendorong
pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terutama dalam memberikan
pelayanan skala regional yang dapat mengurangi pergerakan langsung dari PKL dan
kawasan perdesaan ke PKN. Orientasi pergerakan masih sentralistis mengarah ke
Bandung sebagai Ibukota Provinsi dan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara.
Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan disetiap kawasan andalan perlu
ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup
efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas
antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan, tidak terkecuali PKW Indramayu.
Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat
dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 3
kebutuhan kawasan andalan terkait. Oleh karena itu, untuk mewujudkan optimalisasi
penetapan Indramayu sebagai PKW perlu disusun suatu strategi dan model yang harus
dilakukan dan ditempuh sehingga keberadaannya mampu menjadi titik-titik pusat
pertumbuhan yang dapat mendukung perwujudan struktur ruang Jawa Barat yang di
harapkan.
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun dokumen Strategi dan Model
Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu dengan tujuan
merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan kawasan perkotaan dan
perdesaan secara terpadu khususnya di PKW Indramayu untuk menunjang fungsinya
sebagai pusat kegiatan berskala regional dan dalam rangka mendukung pengembangan
KSP disekitarnya.
Sasaran yang merupakan proses pekerjaan yang harus tercapai dalam kegiatan
ini adalah :
1. Identifikasi wilayah pelayanan, wilayah perencanaan, dan kebijakan terkait
perwujudan PKW,
2. Merumuskan strategi dan rencana perwujudan PKW dan
3. Merumuskan indikasi program untuk perwujudan PKW.
1.3 LOKASI KEGIATAN
Lokasi yang menjadi fokus kajian atau wilayah perencanaan adalah PKW Indramayu
yang secara administratif berada di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.
Mengenai lokasi kegiatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 4
Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 5
1.4 REFERENSI HUKUM
Terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan ini
antara lain adalah :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang, mengatur mengenai Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri
atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi
atau beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Indramayu termasuk pada PKW II/C/1
dengan maksud Revitalisasi dan percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat
Pertumbuhan Nasional untuk pengembangan/peningkatan fungsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan, pemerintah provinsi melakukan koordinasi di bidang integrasi
perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diterangkan mengenai
batasan desa dan prinsip-prinsip terkait pembentukan desa.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan, berisi mengenai :
 Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional
 Pengembangan permukiman layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan
sosial;
 Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW
Provinsi Jawa Barat 2009-2029, menyatakan bahwa Kabupaten Indramayu,
diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta
diarahkan untuk kegiatan utama pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis
perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis
dan agroindustri yang merupakan bagian dari WP Ciayumajakuning.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara, dimana ruang lingkup wilayah
pengembangan Jawa Barat Bagian Utara tahun 2011-2029 terdiri atas 242 (dua
ratus empat puluh dua) kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten dan 4
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 6
(empat) Kota, termasuk Kecamatan Indramayu, yang berada di Kabupaten
Indramayu.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW
Kabupaten Indramayu 2011-2031, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maksudnya pusat
pelayanan yang dipandang dari posisi pelayanan wilayah dalam lingkup regional
dan nasional. Perkotaan Indramayu ditetapkan sebagai PKW di Provinsi Jawa Barat
dan pada pasal 7 point 2 dinyatakan bahwa PKW atau pusat Kegiatan Wilayah di
Indramayu adalah di Kecamatan Indramayu.
1.5 LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan yang harus termuat dalam pekerjaan Penyusunan Strategi dan
Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu meliputi
kegiatan teknis maupun kegiatan diskusi, yaitu :
1. Kegiatan Teknis
Yang menjadi bagian dari kegiatan teknis adalah :
 Studi Literatur; yang dilakukan untuk mengkaji studi-studi berupa literatur maupun
dokumen kebijakan dan perencanaan yang terkait pekerjaan ini, minimal meliputi :
a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan ini merupakan
landasan awal dalam mengembangan model dan strategi kedepan,
b) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan,
c) RTRW Provinsi Jawa Barat,
d) RTRW Kabupaten Indramayu,
e) Peraturan perundangan yang terkait dengan perkotaan dan perdesaan dan
f) Studi terdahulu yang pernah dilakukan di wilayah kajian.
 Perumusan Metode Pendekatan ; hal ini harus dilakukan untuk menentukan
metode analisis yang digunakan dalam menyusun kebijakan dan strategi
pengembangan perkotaan. Metode pendekatan minimal harus dirumuskan untuk
menentukan langkah-langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam
penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan
Perdesaan di PKW Indramayu.
 Pengumpulan data paling sedikit meliputi :
a) Data wilayah administrasi,
b) Data fisiografis,
c) Data kependudukan,
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 7
d) Data ekonomi dan keuangan,
e) Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar,
f) Data penggunaan lahan,
g) Data rencana peruntukan ruang dan
h) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.
 Analisis aspek-aspek kajian, yang minimal harus meliputi :
a) Analisis Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan;
b) Analisis keterkaitan sistem perkotaan PKW Indramayu dengan PKN, PKW, dan
PKL, serta KSP disekitarnya;
c) Analisis kondisi fisik, ekonomi dan sosial-budaya di PKW Indramayu;
d) Analisis potensi dan permasalahan PKW Indramayu;
e) Evaluasi kinerja PKW Indramayu; dan
f) Analisis kebutuhan untuk perwujudan fungsi PKW Indramayu.
 Perumusan Konsep Perencanaan paling sedikit harus meliputi :
a) Penyusunan sistem pusat pelayanan PKW Indramayu,
b) Strategi pengembangan fasilitas dan infrastruktur PKW Indramayu serta
c) Indikasi program untuk pengembangan PKW Indramayu.
 Peta kerja yang digunakan memiliki sistem koordinat geografis atau proyeksi yang
bereferensi pada Datum WGS 1984, kedalaman skala 1:25.000 atau skala lebih
besar dengan mengacu pada peta RBI dan citra satelit, merupakan data terbaru.
2. Kegiatan Diskusi
Kegiatan diskusi dilakukan secara internal untuk membahas progres tiap tahapan
pekerjaan maupun secara eksternal untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan
progres kegiatan dengan perencanaan yang ada di pihak lain dalam level pemerintah
pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bahkan dengan stakeholder non pemerintah.
Untuk lebih jelasnya kegiatan diskusi ini meliputi :
 Diskusi Internal, merupakan diskusi pembahasan tahapan pekerjaan sebelum
dilakukan diskusi umum. Pada dasarnya diskusi internal dilakukan sebanyak 3 kali
untuk tiap tahapan laporan pendahuluan, antara dan akhir :
 Diskusi Intern Laporan Pendahuluan, yaitu diskusi draft laporan pendahuluan
dan bahan ekspose draft laporan pendahuluan pada diskusi umum,
 Diskusi Intern Laporan Antara, yaitu diskusi draft laporan antara dan bahan
ekspose draft laporan antara pada diskusi umum dan
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 8
 Diskusi Intern Laporan Akhir yaitu diskusi draft laporan akhir dan bahan
ekspose draft laporan akhir pada diskusi umum.
Namun selain itu dilakukan pula diskusi dalam arti asistensi dan konsultasi
substansi yang lebih intensif meliputi :
 Diskusi/asistensi laporan pendahuluan, antara dan akhir, setelah ekspose pada
diskusi umum
 Diskusi/asistensi tahap pengumpulan data
 Diskusi/asistensi tahap analisis kajian
 Diskusi/asistensi finalisasi laporan akhir
 Diskusi Umum/Eksternal, merupakan ekspose terbuka untuk menyampaikan
progres kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta menerima
masukan, meliputi :
 Diskusi laporan pendahuluan
 Diskusi laporan antara
 Diskusi laporan akhir
 Selain diskusi internal dan eksternal, pekerjaan Penyusunan Strategi dan Model
Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu ini
menuntut adanya upaya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan
stakeholder terkait dalam memenuhi prasyarat yang dibutuhkan.
Secara rinci pembagian lingkup kegiatan secara teknis dan diskusi dapat dilihat
pada Gambar 1.2 dibawah ini.
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 9
LINGKUP
Studi Literatur
Perumusan Meode
Pendekatan
Pengumpulan Data Analisis Aspek Kajian
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN)
RTRW Provinsi Jawa Barat
RTRW Kabupaten Indramayu
Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan
Perkotaan
Penyelanggaraan Diskusi
 Koordinasi dan konsultasi
Peraturan Terkait
KEGIATAN
TEKNIS
KEGIATAN
DISKUSI
Studi Terdahulu/Desk Study
LINGKUP
Penentuan Metode
Analisis
Penentuan langkah kerja
sebagai pendekatan
 Persiapan
 Mobiliasi Tim
 Rencana Survey
 Grand desain survey
 Perangkat Survey
 Kebutuhan Data
 Dll
LINGKUP
 Data wilayah
administrasi
 Data geografis
 Data kependudukan
 Data Ekonomi dan
keuangan
 Data ketersediaan
prasarana dan sarana
dasar
 Data penggunaan lahan
 Peta dasar rupa bumi
dan peta tematik yang
dibutuhkan;
LINGKUP
 Analisis Deliniasi
Wilayah;
 Analisis keterkaitan
sistem perkotaan;
 Analisis kondisi
fisik;
 Analisis potensi dan
masalah;
 Analisis kebutuhan
untuk fungsi PKW;
Perumusan Konsep
LINGKUP
Penyusunan Sistem Pusat
Pelayanan PKW
Strategi Pengembangan
Fasilitas dan Infrastruktur
PKW
Indikasi Program
Pengembangan PKW
Penyelanggaraan Diskusi
 Koordinasi dan konsultasi
 Intern Laporan Pendahuluan
 Diskusi Asisten Laporan
Pendahuluan
 Diskusi Laporan Pendahuluan
Penyelanggaraan Diskusi
 Koordinasi dan konsultasi
 Diskusi/asistensi pengumpulan
data
Penyelanggaraan Diskusi
 Koordinasi dan konsultasi
 Diskusi/asistensi tahap
analisis kajian
 Diskusi/Asistensi intern
Laporan Antara;
 Diskusi laporan antara
Penyelanggaraan Diskusi
 Diskusi/asistensi intern
laporan akhir
 Diskusi laporan akhir
 Asistensi finalisasi laporan
akhir
Gambar 1. 2 Pembagian Lingkup Kegiatan Secara Teknis dan Kegiatan Diskusi
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 10
1.6 KELUARAN
Keluaran/output pekerjaan adalah dokumen Penyusunan Strategi dan Model
Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu yang substansinya
meliputi :
1. Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan PKW Indramayu
2. Evaluasi kinerja PKW Indramayu
3. Rumusan interaksi sistem perkotaan & perdesaan (sistem pusat pelayanan) PKW
Indramayu dan kebutuhan fasilitas & infrastruktur
4. Strategi, rencana dan model perwujudan PKW Indramayu
5. Indikasi program untuk perwujudan PKW Indramayu
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN
Pembahasan pada laporan pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa bagian,
dimana materi bahasan dari masing-masing bagian tersebut akan diuraikan berikut ini :
 Bab 1 Pendahuluan, berisi mengenai beberapa hal yang merupakan dasar dari
kegiatan ini yang diantaranya adalah latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran,
lokasi kegiatan, referensi hukum, lingkup kegiatan, keluaran dan sistematika
penulisan.
 Bab 2 Tinjauan Teori dan Kebijakan, berisi mengenai dasar-dasar teori terkait
substansi pekerjaan dan landasan hukum/kebijakan terkait substansi pekerjaan.
 Bab 3 Gambaran Umum Wilayah, berisi mengenai uraian profil wilayah Kabupaten
Indramayu meliputi letak geografis dan administrasi, demografi/kependudukan,
sosial budaya, ekonomi dan isu strategis terkait PKW Indramayu.
 Bab 4 Pendekatan dan Metodologi, berisi mengenai pendekatan pekerjaan secara
teknis, serta pemilihan metodologi yang diterapkan oleh konsultan untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan ini.
 Bab 5 Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan, bagian ini menjelaskan mengenai tahap
pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan organisasi pelaksanaan pekerjaan.
[LAPORAN PENDAHULUAN]
Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu
I - 11
Contents
1.1 LATAR BELAKANG...................................................................................................1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .........................................................................3
1.3 LOKASI KEGIATAN ..................................................................................................3
1.4 REFERENSI HUKUM ................................................................................................5
1.5 LINGKUP KEGIATAN ...............................................................................................6
1.6 KELUARAN............................................................................................................10
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN ....................................................................................10
Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan.....................................................................4
Gambar 1. 2 Pembagian Lingkup Kegiatan Secara Teknis dan Kegiatan Diskusi..............9

More Related Content

What's hot

Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusTeknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
SimbachS Danuarta
 

What's hot (20)

Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Renstra skpd
Renstra skpdRenstra skpd
Renstra skpd
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
 
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusTeknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
Tor
TorTor
Tor
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
 
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana KegiatanPenyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017
 
1 penyusunan asb kota semarang
1 penyusunan asb kota semarang1 penyusunan asb kota semarang
1 penyusunan asb kota semarang
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
 

Viewers also liked

Kata pengantar & daftar isi
Kata pengantar & daftar isiKata pengantar & daftar isi
Kata pengantar & daftar isi
dandi rustandi
 
Bab 2 teori dan kebijakan
Bab 2   teori dan kebijakanBab 2   teori dan kebijakan
Bab 2 teori dan kebijakan
dandi rustandi
 
Fungsi dan tujuan pembuatan peta
Fungsi dan tujuan pembuatan petaFungsi dan tujuan pembuatan peta
Fungsi dan tujuan pembuatan peta
fakih123
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
dandi rustandi
 
Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
Fitri Indra Wardhono
 

Viewers also liked (7)

Kata pengantar & daftar isi
Kata pengantar & daftar isiKata pengantar & daftar isi
Kata pengantar & daftar isi
 
Bab 2 teori dan kebijakan
Bab 2   teori dan kebijakanBab 2   teori dan kebijakan
Bab 2 teori dan kebijakan
 
Bab 3 gambaran
Bab 3   gambaranBab 3   gambaran
Bab 3 gambaran
 
Fungsi dan tujuan pembuatan peta
Fungsi dan tujuan pembuatan petaFungsi dan tujuan pembuatan peta
Fungsi dan tujuan pembuatan peta
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 
Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
 

Similar to Bab 1 pendahuluan

Bab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docx
Bab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docxBab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docx
Bab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docx
pt satwindu utama
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
rikisyahputra4
 

Similar to Bab 1 pendahuluan (20)

RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
ISI renja 2019
ISI renja 2019ISI renja 2019
ISI renja 2019
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
se rkpd
se rkpdse rkpd
se rkpd
 
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 20081.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Bab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docx
Bab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docxBab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docx
Bab 2_Tinjauan dan Standar Perencanaan.docx
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagitaBuku rpi2 jm ksn sarbagita
Buku rpi2 jm ksn sarbagita
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
 
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanB a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
B a b 1 pendahuluan - Prinsip Perancangan Kawasan Pusat Pemerintahan
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
01. penjelasan umum 17 09-2007
01. penjelasan umum 17 09-200701. penjelasan umum 17 09-2007
01. penjelasan umum 17 09-2007
 
rtrw seram bagian timur
rtrw seram bagian timurrtrw seram bagian timur
rtrw seram bagian timur
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 

Bab 1 pendahuluan

  • 1. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 1 1.1 LATAR BELAKANG Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam struktur ruang ini terdapat pusat-pusat berupa kawasan perkotaan sesuai dengan skala pelayanan yang diembannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu terdapat pula istilah PKNp dan PKWp. Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Jawa Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang terdiri dari : 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Bodebek, Bandung dan Cirebon, 2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Sukabumi, Palabuhanratu, Pangandaran, Kadipaten, Cikampek-Cikopo, Tasikmalaya dan Indramayu dan 3. Sedangkan penetapan PKL, berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota Pusat Kegiatan Wilayah sendiri memiliki pengertian kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PKW ditetapkan dengan kriteria: 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  • 2. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 2 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau; 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; Sementara berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, penetapan PKW dilakukan berdasarkan kriteria kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala beberapa kabupaten; dan fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah :  Perhubungan : Pelabuhan udara, dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe B  Ekonomi : Pasar induk regional  Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B  Pendidikan : Perguruan tinggi Di Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai PKW salah satunya adalah Indramayu dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional. Kondisi saat ini keberadaan Indramayu sebagai PKW belum menunjukkan fungsinya secara optimal (belum memenuhi fungsi PKW sebagaimana arahan rencana tata ruang nasional maupun provinsi dan arahan kebijakan lain diatasnya). Perkembangan yang diharapkan terjadi belum mengarah pada skema struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, yaitu mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, serta upaya mendorong pemantapan fungsi PKN Cirebon yang didukung upaya mendorong pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terutama dalam memberikan pelayanan skala regional yang dapat mengurangi pergerakan langsung dari PKL dan kawasan perdesaan ke PKN. Orientasi pergerakan masih sentralistis mengarah ke Bandung sebagai Ibukota Provinsi dan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan disetiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan, tidak terkecuali PKW Indramayu. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani
  • 3. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 3 kebutuhan kawasan andalan terkait. Oleh karena itu, untuk mewujudkan optimalisasi penetapan Indramayu sebagai PKW perlu disusun suatu strategi dan model yang harus dilakukan dan ditempuh sehingga keberadaannya mampu menjadi titik-titik pusat pertumbuhan yang dapat mendukung perwujudan struktur ruang Jawa Barat yang di harapkan. 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun dokumen Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu dengan tujuan merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan secara terpadu khususnya di PKW Indramayu untuk menunjang fungsinya sebagai pusat kegiatan berskala regional dan dalam rangka mendukung pengembangan KSP disekitarnya. Sasaran yang merupakan proses pekerjaan yang harus tercapai dalam kegiatan ini adalah : 1. Identifikasi wilayah pelayanan, wilayah perencanaan, dan kebijakan terkait perwujudan PKW, 2. Merumuskan strategi dan rencana perwujudan PKW dan 3. Merumuskan indikasi program untuk perwujudan PKW. 1.3 LOKASI KEGIATAN Lokasi yang menjadi fokus kajian atau wilayah perencanaan adalah PKW Indramayu yang secara administratif berada di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Mengenai lokasi kegiatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.
  • 4. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 4 Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan
  • 5. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 5 1.4 REFERENSI HUKUM Terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan ini antara lain adalah : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengatur mengenai Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Indramayu termasuk pada PKW II/C/1 dengan maksud Revitalisasi dan percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional untuk pengembangan/peningkatan fungsi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, pemerintah provinsi melakukan koordinasi di bidang integrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diterangkan mengenai batasan desa dan prinsip-prinsip terkait pembentukan desa. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan, berisi mengenai :  Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional  Pengembangan permukiman layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial;  Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, menyatakan bahwa Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri yang merupakan bagian dari WP Ciayumajakuning. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara, dimana ruang lingkup wilayah pengembangan Jawa Barat Bagian Utara tahun 2011-2029 terdiri atas 242 (dua ratus empat puluh dua) kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten dan 4
  • 6. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 6 (empat) Kota, termasuk Kecamatan Indramayu, yang berada di Kabupaten Indramayu. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Indramayu 2011-2031, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maksudnya pusat pelayanan yang dipandang dari posisi pelayanan wilayah dalam lingkup regional dan nasional. Perkotaan Indramayu ditetapkan sebagai PKW di Provinsi Jawa Barat dan pada pasal 7 point 2 dinyatakan bahwa PKW atau pusat Kegiatan Wilayah di Indramayu adalah di Kecamatan Indramayu. 1.5 LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan yang harus termuat dalam pekerjaan Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu meliputi kegiatan teknis maupun kegiatan diskusi, yaitu : 1. Kegiatan Teknis Yang menjadi bagian dari kegiatan teknis adalah :  Studi Literatur; yang dilakukan untuk mengkaji studi-studi berupa literatur maupun dokumen kebijakan dan perencanaan yang terkait pekerjaan ini, minimal meliputi : a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan ini merupakan landasan awal dalam mengembangan model dan strategi kedepan, b) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan, c) RTRW Provinsi Jawa Barat, d) RTRW Kabupaten Indramayu, e) Peraturan perundangan yang terkait dengan perkotaan dan perdesaan dan f) Studi terdahulu yang pernah dilakukan di wilayah kajian.  Perumusan Metode Pendekatan ; hal ini harus dilakukan untuk menentukan metode analisis yang digunakan dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan. Metode pendekatan minimal harus dirumuskan untuk menentukan langkah-langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu.  Pengumpulan data paling sedikit meliputi : a) Data wilayah administrasi, b) Data fisiografis, c) Data kependudukan,
  • 7. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 7 d) Data ekonomi dan keuangan, e) Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, f) Data penggunaan lahan, g) Data rencana peruntukan ruang dan h) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.  Analisis aspek-aspek kajian, yang minimal harus meliputi : a) Analisis Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan; b) Analisis keterkaitan sistem perkotaan PKW Indramayu dengan PKN, PKW, dan PKL, serta KSP disekitarnya; c) Analisis kondisi fisik, ekonomi dan sosial-budaya di PKW Indramayu; d) Analisis potensi dan permasalahan PKW Indramayu; e) Evaluasi kinerja PKW Indramayu; dan f) Analisis kebutuhan untuk perwujudan fungsi PKW Indramayu.  Perumusan Konsep Perencanaan paling sedikit harus meliputi : a) Penyusunan sistem pusat pelayanan PKW Indramayu, b) Strategi pengembangan fasilitas dan infrastruktur PKW Indramayu serta c) Indikasi program untuk pengembangan PKW Indramayu.  Peta kerja yang digunakan memiliki sistem koordinat geografis atau proyeksi yang bereferensi pada Datum WGS 1984, kedalaman skala 1:25.000 atau skala lebih besar dengan mengacu pada peta RBI dan citra satelit, merupakan data terbaru. 2. Kegiatan Diskusi Kegiatan diskusi dilakukan secara internal untuk membahas progres tiap tahapan pekerjaan maupun secara eksternal untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan progres kegiatan dengan perencanaan yang ada di pihak lain dalam level pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bahkan dengan stakeholder non pemerintah. Untuk lebih jelasnya kegiatan diskusi ini meliputi :  Diskusi Internal, merupakan diskusi pembahasan tahapan pekerjaan sebelum dilakukan diskusi umum. Pada dasarnya diskusi internal dilakukan sebanyak 3 kali untuk tiap tahapan laporan pendahuluan, antara dan akhir :  Diskusi Intern Laporan Pendahuluan, yaitu diskusi draft laporan pendahuluan dan bahan ekspose draft laporan pendahuluan pada diskusi umum,  Diskusi Intern Laporan Antara, yaitu diskusi draft laporan antara dan bahan ekspose draft laporan antara pada diskusi umum dan
  • 8. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 8  Diskusi Intern Laporan Akhir yaitu diskusi draft laporan akhir dan bahan ekspose draft laporan akhir pada diskusi umum. Namun selain itu dilakukan pula diskusi dalam arti asistensi dan konsultasi substansi yang lebih intensif meliputi :  Diskusi/asistensi laporan pendahuluan, antara dan akhir, setelah ekspose pada diskusi umum  Diskusi/asistensi tahap pengumpulan data  Diskusi/asistensi tahap analisis kajian  Diskusi/asistensi finalisasi laporan akhir  Diskusi Umum/Eksternal, merupakan ekspose terbuka untuk menyampaikan progres kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta menerima masukan, meliputi :  Diskusi laporan pendahuluan  Diskusi laporan antara  Diskusi laporan akhir  Selain diskusi internal dan eksternal, pekerjaan Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu ini menuntut adanya upaya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan stakeholder terkait dalam memenuhi prasyarat yang dibutuhkan. Secara rinci pembagian lingkup kegiatan secara teknis dan diskusi dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.
  • 9. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 9 LINGKUP Studi Literatur Perumusan Meode Pendekatan Pengumpulan Data Analisis Aspek Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) RTRW Provinsi Jawa Barat RTRW Kabupaten Indramayu Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan Penyelanggaraan Diskusi  Koordinasi dan konsultasi Peraturan Terkait KEGIATAN TEKNIS KEGIATAN DISKUSI Studi Terdahulu/Desk Study LINGKUP Penentuan Metode Analisis Penentuan langkah kerja sebagai pendekatan  Persiapan  Mobiliasi Tim  Rencana Survey  Grand desain survey  Perangkat Survey  Kebutuhan Data  Dll LINGKUP  Data wilayah administrasi  Data geografis  Data kependudukan  Data Ekonomi dan keuangan  Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar  Data penggunaan lahan  Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan; LINGKUP  Analisis Deliniasi Wilayah;  Analisis keterkaitan sistem perkotaan;  Analisis kondisi fisik;  Analisis potensi dan masalah;  Analisis kebutuhan untuk fungsi PKW; Perumusan Konsep LINGKUP Penyusunan Sistem Pusat Pelayanan PKW Strategi Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur PKW Indikasi Program Pengembangan PKW Penyelanggaraan Diskusi  Koordinasi dan konsultasi  Intern Laporan Pendahuluan  Diskusi Asisten Laporan Pendahuluan  Diskusi Laporan Pendahuluan Penyelanggaraan Diskusi  Koordinasi dan konsultasi  Diskusi/asistensi pengumpulan data Penyelanggaraan Diskusi  Koordinasi dan konsultasi  Diskusi/asistensi tahap analisis kajian  Diskusi/Asistensi intern Laporan Antara;  Diskusi laporan antara Penyelanggaraan Diskusi  Diskusi/asistensi intern laporan akhir  Diskusi laporan akhir  Asistensi finalisasi laporan akhir Gambar 1. 2 Pembagian Lingkup Kegiatan Secara Teknis dan Kegiatan Diskusi
  • 10. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 10 1.6 KELUARAN Keluaran/output pekerjaan adalah dokumen Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu yang substansinya meliputi : 1. Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan PKW Indramayu 2. Evaluasi kinerja PKW Indramayu 3. Rumusan interaksi sistem perkotaan & perdesaan (sistem pusat pelayanan) PKW Indramayu dan kebutuhan fasilitas & infrastruktur 4. Strategi, rencana dan model perwujudan PKW Indramayu 5. Indikasi program untuk perwujudan PKW Indramayu 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN Pembahasan pada laporan pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa bagian, dimana materi bahasan dari masing-masing bagian tersebut akan diuraikan berikut ini :  Bab 1 Pendahuluan, berisi mengenai beberapa hal yang merupakan dasar dari kegiatan ini yang diantaranya adalah latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi kegiatan, referensi hukum, lingkup kegiatan, keluaran dan sistematika penulisan.  Bab 2 Tinjauan Teori dan Kebijakan, berisi mengenai dasar-dasar teori terkait substansi pekerjaan dan landasan hukum/kebijakan terkait substansi pekerjaan.  Bab 3 Gambaran Umum Wilayah, berisi mengenai uraian profil wilayah Kabupaten Indramayu meliputi letak geografis dan administrasi, demografi/kependudukan, sosial budaya, ekonomi dan isu strategis terkait PKW Indramayu.  Bab 4 Pendekatan dan Metodologi, berisi mengenai pendekatan pekerjaan secara teknis, serta pemilihan metodologi yang diterapkan oleh konsultan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini.  Bab 5 Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan, bagian ini menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan organisasi pelaksanaan pekerjaan.
  • 11. [LAPORAN PENDAHULUAN] Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu I - 11 Contents 1.1 LATAR BELAKANG...................................................................................................1 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .........................................................................3 1.3 LOKASI KEGIATAN ..................................................................................................3 1.4 REFERENSI HUKUM ................................................................................................5 1.5 LINGKUP KEGIATAN ...............................................................................................6 1.6 KELUARAN............................................................................................................10 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN ....................................................................................10 Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan.....................................................................4 Gambar 1. 2 Pembagian Lingkup Kegiatan Secara Teknis dan Kegiatan Diskusi..............9