Presentasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung menjelaskan strategi dan arah kebijakan pengembangan pariwisata di Lampung yang mencakup peningkatan produk wisata budaya, sarana prasarana, SDM pariwisata, serta pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan."
kebudayaan adalah sarana hasil Cipta, rasa, dan karsa masyarakat.
Izinkan juga kami memperkenalkan Paket Paintball yang ada di Jogja
Jungle Paintball Jogja adalah tempat bermain Paintball murah di Jogjakarta
Letaknya strategis di area Jl.Selokan Mataram 29 Pringgolayan - Condongcatur - Depok Sleman
Lapangan kami rancang sedemikian rupa mirip dengan area "perang" umumnya
sehingga kami punya tag Line THE REAL OF BETTLE GAME
Anda akan mendapatkan 50 peluru yang di bagi dalam 2 Sesi pertandingan ( masing masing 25 peluru)
Anda akan mendapatkan briefing sebelum pertandingan dan akan dikawal dengan seksama oleh 2 orang instruktur
Harga kami sangat kompetitif
Reservasi : 089608040199 - 085217437657-082138324241-0274486224
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
kebudayaan adalah sarana hasil Cipta, rasa, dan karsa masyarakat.
Izinkan juga kami memperkenalkan Paket Paintball yang ada di Jogja
Jungle Paintball Jogja adalah tempat bermain Paintball murah di Jogjakarta
Letaknya strategis di area Jl.Selokan Mataram 29 Pringgolayan - Condongcatur - Depok Sleman
Lapangan kami rancang sedemikian rupa mirip dengan area "perang" umumnya
sehingga kami punya tag Line THE REAL OF BETTLE GAME
Anda akan mendapatkan 50 peluru yang di bagi dalam 2 Sesi pertandingan ( masing masing 25 peluru)
Anda akan mendapatkan briefing sebelum pertandingan dan akan dikawal dengan seksama oleh 2 orang instruktur
Harga kami sangat kompetitif
Reservasi : 089608040199 - 085217437657-082138324241-0274486224
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 03.04.2013
oleh Drs. Ukus Kuswara, MM
SEKJEN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
(materi ini adalah milik Kementerian Parekraf, saya upload hanya untuk membantu mensebar luaskannya saja).
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Rachmad Syarif
Kepada seluruh masyarakat Belitung yang berada dalam daftar pertemanan dengan saya, dimohon untuk membuka, membaca, mempelajari informasi ini. Selanjutnya, mohon disebarkan kepada seluruh pihak yang Anda kenal. Terima kasih dan semoga Anda berkelimpahan.
materi mengenai potensi dan daya tarik wisata untuk kelas X SMK, siswa mempelajari tentang pengertian potensi dan daya tarik wisata serta karakteristik daya tarik wisata. Siswa juga diminta untuk membuat suatu perencanaan usaha daya tarik wisata sesuai daerah masing-masing.
materi power point diambil dari beberapa sumber.
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 03.04.2013
oleh Drs. Ukus Kuswara, MM
SEKJEN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
(materi ini adalah milik Kementerian Parekraf, saya upload hanya untuk membantu mensebar luaskannya saja).
Pengembangan Kelembagaan DMO (Destination Management Organization)Rachmad Syarif
Kepada seluruh masyarakat Belitung yang berada dalam daftar pertemanan dengan saya, dimohon untuk membuka, membaca, mempelajari informasi ini. Selanjutnya, mohon disebarkan kepada seluruh pihak yang Anda kenal. Terima kasih dan semoga Anda berkelimpahan.
materi mengenai potensi dan daya tarik wisata untuk kelas X SMK, siswa mempelajari tentang pengertian potensi dan daya tarik wisata serta karakteristik daya tarik wisata. Siswa juga diminta untuk membuat suatu perencanaan usaha daya tarik wisata sesuai daerah masing-masing.
materi power point diambil dari beberapa sumber.
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) DIY 2012),Tour operator di jogja, Tour operator di Yogya, Tour operator di jogjakarta, Tour operator di Yogyakarta,
Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatakan kapasitas pokdarwis di Desa Wisata Pupuan
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Akademi Desa 4.0
Materi Kuliah Online #40 Jumat 18 September 2020, disampaikan oleh Anggi Januar Pratama dari Sustainable Tourism Policy Professional, Swisscontact Indonesia
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017
Presentation by :
Drs. BUDIHARTO HN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI LAMPUNG
Rabu, 3 Mei 2017
Hotel Sheraton, Bandar Lampung
3. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan
Berbagai macam kegiatan yang didukung oleh
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
Masyarakat, Pengusaha, dan Pemerintah.
4. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG Nomor 4
Tahun 2016
tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan
TUJUAN :
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
kepariwisataan, Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi strategis lintas sektor pada tataran
kebijakan, program, dan kegiatan.
6. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Konsep Sadar Wisata
Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam
mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi
pengembangan kepariwisataan di suatu tempat.
Penciptaan kondisi yang mampu mendorong
tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata,
antara lain; keamanan, ketertiban, kebersihan,
kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan
Sapta Pesona
8. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Performansi Wisatawan Mancanegara (wisman) 2016
Kunjungan wisman mencapai 155.053 wisman atau
mencapai 10,28% dari target yang ditetapkan
Kedatangan wisman
Januari - Desember 2016
155,053 ribu Wisman
Target Tahun 2017
500 ribu wisman
Asumsi Jika Bandara Raden Inten II
menjadi Bandara Internasional
9. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Performansi Wisatawan Nusantara (wisnus) 2016
Perkiraan total pengeluaran dari perjalanan/pergerakan wisnus dari
Januari s.d. Desember 2016 sebesar Rp 3,94 Triliun.
Januari - Desember 2016
7.37juta perjalanan
Target Tahun 2017
8.8* juta perjalanan
Pergerakan Wisnus
* Estimasi Dispar Prov Lampung & BPS
11. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Strategi dan Arah Kebijakan Bidang
Pariwisata ( RPJMD )
1. Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan
mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada
alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata budaya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber
daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata,
kualitas pelayanan dan informasi pariwisata, kualitas objek dan
daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta
pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung serta
kenyamanan dan keamanan berwisata
12. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA
1. Prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan (berbasis
masyarakat, edukasi dan bewawasan lingkungan);
2. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan
kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
4. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan
lintas pelaku; dan
5. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
13. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
1. pengembangan organisasi Kepariwisataan;
2. pembangunan sumber daya manusia
Pariwisata;
3. Pengembangan industri pariwisata
14. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI KEPARIWISATAAN
1. Revitalisasi organisasi Kepariwisataan
( Kabupaten/Kota);
2. Optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan
Kabupaten/Kota;
3. Optimalisasi organisasi Kepariwisataan swasta dan
masyarakat di Daerah; dan
4. Optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara
Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
15. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SDM PARIWISATA
1. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber
daya manusia Pemerintah Daerah;
2. Akselerasi pembentukan pendidikan tinggi jurusan
Kepariwisataan;
3. Standarisasi dan sertifikasi tenaga pariwisata; dan
4. Optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia Pariwisata.
16. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA DAERAH
1. Peningkatan kualitas SDM industri pariwisata
2. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha
Pariwisata;
3. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk
pengembangan usaha Pariwisata;
4. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
5. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan dan
perkembangan ekonomi kreatif.
17. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA DAERAH
1. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
2. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen
minat khsusus dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal,dengan fokus pengembangan
segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya/olahraga dan pengembangan
segmen pasar;
4. Pengembangan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang
aman, nyaman dan berdaya saing;
5. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan
mempromosikan Wisata;
6. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis,
berkesinambungan dan berkelanjutan;
7. Pendukungan kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
8. Peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah.
18. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
16 SUBSEKTOR PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
1. Aplikasi dan Pengembang Permainan
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Desain Komunikasi Visual
5. Desain Produk
6. Fashion
7. Film, Animasi, dan Video
8. Fotografi
9. Kriya
10.Kuliner
11.Musik
12.Penerbitan
13.Periklanan
14.Seni Pertunjukan
15.Seni Rupa
16.Televisi dan Radio
19. DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
1. Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
2. Akses Permodalan;
3. infrastruktur;
4. Pemasaran;
5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
6. Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
