Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Strategi pemasaran pariwisata dapat diimplementasikan melalui bauran pemasaran yang terdiri dari 8P: product, place, price, promotion, people, programming, packaging, dan partnership.
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Strategi pemasaran pariwisata dapat diimplementasikan melalui bauran pemasaran yang terdiri dari 8P: product, place, price, promotion, people, programming, packaging, dan partnership.
Pergeseran budaya siber & budaya visual pariwisata indonesiaImam Nur Hakim
Munculnya era tourism 4.0, merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas informasi melalui media digital. Era tourism 4.0 juga menjadi penyebab munculnya fenomena pergeseran budaya siber dan visual pada wisatawan Indonesia, khususnya generasi milenial. Merespon hal tersebut, Kemenpar selaku leading sector pariwisata Indonesia, mengeluarkan dua kebijakan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kebijakan tersebut sebagai lesson learned bagaimana Kemenpar beradaptasi untuk menyesuaikan dan menjangkau wisatawan milenial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan pentingnya kebijakan Kemenpar dalam menggagas GENPI sebagai komunitas milenial yang mempromosikan parwisata Indonesia dan kebijakan untuk mengembangkan destinasi wisata berkonsep “kekinian” melalui pendekatan digital.
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) DIY 2012),Tour operator di jogja, Tour operator di Yogya, Tour operator di jogjakarta, Tour operator di Yogyakarta,
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.
Untuk bersaing di tingkat ASEAN, pendidikan tinggi berbasis teknologi diharapkan untuk dikembangkan dengan mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi ACCSTP ke dalam kurikulum, agar menghasilkan lulusan yang siap diserap oleh industri pariwisata nasional dan internasional.
Perubahan teknologi dan globalisasi menyebabkan terjadinya disrupsi atau gangguan pada sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
Paparan ini menyajikan landasan perlunya pengembangan pendidikan tinggi pariwisata berbasis teknologi dan inovasi.
Sebagai pusat perkembangan perdagangan dan jasa, industri, maritim dan pendidikan, maka Kota Surabaya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu sifat pengelolaan dari potensi wisata tersebut masih parsial dan belum terpadu sehingga perlu upaya untuk merencanakan dan mengembangkan pariwisata. Agar tujuan pariwisata dapat dicapai, maka pembangunan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan.
Dalam perspektif pengembangan kota, pariwisata memiliki keterkaitan lintas sektor dan usaha, serta mampu membangkitkan multiplier effect yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala usaha, terutama UKM, sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak langsung berkembangnya kegiatan pariwisata akan sangat terasa dalam perkembangan usaha perhotelan, jasa pemandu wisata, restoran, perusahaan transportasi, galeri seni, serta jasa keuangan. Dampak tidak langsung akan dirasakan pada pendapatan pemerintah, seniman, pengrajin, dsb. Di samping itu, perkembangan pariwisata juga memberikan dampak ikutan pada sektor agribis, perdagangan, dan industri kecil. Dalam lingkup kota, pengembangan pariwisata akan terkait dengan revitalisasi kawasan kota lama/bersejarah, mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas ruang kota melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta menghidupkan kegiatan ekonomi lintas skala usaha.
Strategi pengembangan pariwisata Surabaya merupakan perumusan suatu rencana menyeluruh untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana pariwisata, serta kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya.
- - -
Catatan : paparan ini disusun oleh Bappeko Surabaya 2007, dipergunakan untuk menyiapkan dokumen yang berisi Kebijakan Pengembangan Pariwisata, Strategi dan Langkah Pengembangan Pariwisata serta program pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka panjang.
Dengan tujuan :
a. Memberikan informasi/data tentang potensi obyek dan tujuan wisata Kota Surabaya.
b. Memberikan informasi/data tentang jumlah proyeksi kunjungan wisata sesuai sasaran dan kapasitas pengembangan.
c. Memberikan informasi/data tentang sasaran ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, meliputi jumlah tenaga kerja yang diharapkan terserap di sektor pariwisata, pendapatan daerah, serta kesempatan berusaha masyarakat.
d. Memberikan informasi/data tentang sasaran sosial budaya, seperti meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/ tradisional, tergalinya aspek-aspek budaya tradisional atau keunikan budaya lokal yang keseluruhan akan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan memelihara kepribadian bangsa.
e. Memberikan informasi/data tentang sasaran fisik/lingkungan hidup yang dapat menjadi sarana pelestarian lingkungan hidup.
Perubahan teknologi dan globalisasi menyebabkan terjadinya disrupsi atau gangguan pada sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
Paparan ini menyajikan landasan perlunya pengembangan pendidikan tinggi pariwisata berbasis teknologi dan inovasi dalam Era Pariwisata 4.0.
Pergeseran budaya siber & budaya visual pariwisata indonesiaImam Nur Hakim
Munculnya era tourism 4.0, merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas informasi melalui media digital. Era tourism 4.0 juga menjadi penyebab munculnya fenomena pergeseran budaya siber dan visual pada wisatawan Indonesia, khususnya generasi milenial. Merespon hal tersebut, Kemenpar selaku leading sector pariwisata Indonesia, mengeluarkan dua kebijakan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan kebijakan tersebut sebagai lesson learned bagaimana Kemenpar beradaptasi untuk menyesuaikan dan menjangkau wisatawan milenial. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menjelaskan pentingnya kebijakan Kemenpar dalam menggagas GENPI sebagai komunitas milenial yang mempromosikan parwisata Indonesia dan kebijakan untuk mengembangkan destinasi wisata berkonsep “kekinian” melalui pendekatan digital.
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) DIY 2012),Tour operator di jogja, Tour operator di Yogya, Tour operator di jogjakarta, Tour operator di Yogyakarta,
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.
Untuk bersaing di tingkat ASEAN, pendidikan tinggi berbasis teknologi diharapkan untuk dikembangkan dengan mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi ACCSTP ke dalam kurikulum, agar menghasilkan lulusan yang siap diserap oleh industri pariwisata nasional dan internasional.
Perubahan teknologi dan globalisasi menyebabkan terjadinya disrupsi atau gangguan pada sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
Paparan ini menyajikan landasan perlunya pengembangan pendidikan tinggi pariwisata berbasis teknologi dan inovasi.
Sebagai pusat perkembangan perdagangan dan jasa, industri, maritim dan pendidikan, maka Kota Surabaya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu sifat pengelolaan dari potensi wisata tersebut masih parsial dan belum terpadu sehingga perlu upaya untuk merencanakan dan mengembangkan pariwisata. Agar tujuan pariwisata dapat dicapai, maka pembangunan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan.
Dalam perspektif pengembangan kota, pariwisata memiliki keterkaitan lintas sektor dan usaha, serta mampu membangkitkan multiplier effect yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala usaha, terutama UKM, sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak langsung berkembangnya kegiatan pariwisata akan sangat terasa dalam perkembangan usaha perhotelan, jasa pemandu wisata, restoran, perusahaan transportasi, galeri seni, serta jasa keuangan. Dampak tidak langsung akan dirasakan pada pendapatan pemerintah, seniman, pengrajin, dsb. Di samping itu, perkembangan pariwisata juga memberikan dampak ikutan pada sektor agribis, perdagangan, dan industri kecil. Dalam lingkup kota, pengembangan pariwisata akan terkait dengan revitalisasi kawasan kota lama/bersejarah, mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas ruang kota melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta menghidupkan kegiatan ekonomi lintas skala usaha.
Strategi pengembangan pariwisata Surabaya merupakan perumusan suatu rencana menyeluruh untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana pariwisata, serta kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya.
- - -
Catatan : paparan ini disusun oleh Bappeko Surabaya 2007, dipergunakan untuk menyiapkan dokumen yang berisi Kebijakan Pengembangan Pariwisata, Strategi dan Langkah Pengembangan Pariwisata serta program pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka panjang.
Dengan tujuan :
a. Memberikan informasi/data tentang potensi obyek dan tujuan wisata Kota Surabaya.
b. Memberikan informasi/data tentang jumlah proyeksi kunjungan wisata sesuai sasaran dan kapasitas pengembangan.
c. Memberikan informasi/data tentang sasaran ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, meliputi jumlah tenaga kerja yang diharapkan terserap di sektor pariwisata, pendapatan daerah, serta kesempatan berusaha masyarakat.
d. Memberikan informasi/data tentang sasaran sosial budaya, seperti meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/ tradisional, tergalinya aspek-aspek budaya tradisional atau keunikan budaya lokal yang keseluruhan akan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan memelihara kepribadian bangsa.
e. Memberikan informasi/data tentang sasaran fisik/lingkungan hidup yang dapat menjadi sarana pelestarian lingkungan hidup.
Perubahan teknologi dan globalisasi menyebabkan terjadinya disrupsi atau gangguan pada sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
Paparan ini menyajikan landasan perlunya pengembangan pendidikan tinggi pariwisata berbasis teknologi dan inovasi dalam Era Pariwisata 4.0.
Penerapan Transaksi Digital dalam Pengembangan Industri Pariwisata Provinsi D...Dadang Solihin
Digital Leadership Academy Training Program Kementerian Komunikasi dan Informatika RI-School of Public Policy and Management Tsinghua University PRC, Jakarta, 21 Oktober – 12 November 2021
SOCIAL CAPITAL FORMATION SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNITAS BERBASIS ASET DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (Studi Kasus Kepariwisataan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur)
Oleh Willy Tandikara *) & Robert Markus Zaka Lawang**)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. PENDAHULUAN Latar belakang
V I S I
terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis
masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
Misi
Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan
berwawasan lingkungan
Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi
lokal menuju kemandirian daerah
Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak,
berbudaya dan berdaya saing
Mewujudkan pemerintahan yang profesional
(clean governance)
Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan
kenyamanan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal
5. Tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kepariwisataan dan kebudayaan
1
Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata dan
Kebudayaan
2
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
3
Pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan
di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, UPTD
4
Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi
pemerintah, swasta maupun luar negeri
5
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
F
U
N
G
S
I
PENDAHULUAN Latar belakang
“analisis percepatan pembangunan bidang pariwisata menuju
Kota Jambi yang tertib, ekonominya maju, rakyatnya sejahtera,
kompetitif, inovatif, nyaman dan iman (TERKINI)”
6. PENDAHULUAN Permasalahan
UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
pariwisata “berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”
Keterkaitan Bidang Pariwisata Misi Pembangunan
Misi Kedua : (meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah)
Tujuan : mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui
penerapan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh,
seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah
Sasaran : (a) terwujudnya produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perkenomian, dan (b)
terwujudnya peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar
Misi Ketiga : (mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan berdaya
saing)
Tujuan : pengembangan lapangan usaha dan penciptaan kesempatan kerja
Sasaran : (a) terciptanya lapangan pekerjaan, dan (b) tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya
saing
Misi Kelima : (meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam
bingkai kearifan lokal)
Tujuan : peningkatan peranserta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan
kearifan lokal
Sasaran : terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata
7. PENDAHULUAN Permasalahan
“belum optimalnya program dan kegiatan strategis
Bidang Pariwisata dalam mendukung percepatan
menuju Kota Jambi TERKINI”
Indikator Kinerja Utama (IKU)
(1) penyediaan dan penyerapan lapangan pekerjaan
(2) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(3) peningkatan peran sektor tersier dalam struktur ekonomi
Kota Jambi
Indikator Kinerja Utama (IKU)
(RPJMD Pemkot. Jambi)
terselenggaranya event berskala
nasional/internasional
8. PENDAHULUAN Tujuan
1. Menganalisis posisi Bidang Pariwisata di Kota Jambi.
2. Menyusun kegiatan-kegiatan strategis Bidang Pariwisata
dalam mendukung pencapaian Kota Jambi TERKINI.
3. Memenuhi persyaratan dalam mengikuti seleksi terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi.
11. PEMBAHASAN
S = 3,79
O = 5,69
W = 3,75
T = 1,80
S - W = 0,04
O - T = 3,88
Analisis Faktor Internal dan Eksternal
12. PEMBAHASAN Analisis Kegiatan Strategis Bidang Pariwisata
Alternatif Tujuan Kegiatan Rincian Kegiatan
Festival Budaya Melayu Se-Sumatera
Festival Sungai Batanghari
Festival Batik Se-Sumatera
Festival Seni Tradisional Se-Sumatera
Seminar dan Workshop Nasional
Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai
Destinasi Wisata Unggulan
Festival Kuliner Khas Daerah Jambi
Kerjasama Pengembangan Paket Wisata
Unggulan
Kerjasama Sosialisasi Sadar Wisata dan
Sapta Pesona Pada Destinasi Pariwisata
Pembentukan Forum Komunikasi Antar
Pelaku Industri Pariwisata
Peningkatan Kapasitas Pemandu Wisata
Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata
Kuliner Danau Sipin
Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata
Teluk Kenali
Penyusunan Master Plan Wisata Budaya Di
Kota Seberang Jambi
Penyusunan Perkada Kewajiban Hotel
Menghidangkan Kuliner Khas Kota Jambi
Penyusunan Perkada Kewajiban
Resepsionis Hotel Untuk Memakai Baju
Khas Kota Jambi
Penyusunan Perkada Kewajiban Kegiatan
Inagurasi SMP/MTs/SMA/SMK/MAN/
Perguruan Tinggi Menampilkan Budaya
Khas Kota Jambi
Optimalisasi pelaksanaan meeting, incentive,
convention and exhibition (MICE)
Kerjasama Pengembangan Bidang
Kepariwisataan
Penyusunan Regulasi Peran Masyarakat
Dalam Kepariwisataan Di Kota Jambi
Penyusunan Rencana Pengembangan
Kawasan Strategis Pariwisata Kota Jambi
Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata
Ke Kota Jambi
13. PEMBAHASAN Analisis Kegiatan Strategis Bidang Pariwisata
Alternatif Tujuan Kegiatan Rincian Kegiatan
Updating Database Potensi Pariwisata Di
Kota Jambi
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang
Pariwisata Berbasis IT
Penyebarluasan Potensi Destinasi
Pariwisata Di Dalam dan Luar Kota Jambi
Membangun website Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Jambi
Pengembangan Networking Antar Daerah
Dalam Pengembangan Pariwisata
Pembentukan Tim Promosi Event
Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi
Mengoptimalkan Promosi dan Publikasi
Potensi Pariwisata Di Kota Jambi
Pengembangan dan Penguatan Informasi
Database
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Terpadu
14. PENUTUP
Kesimpulan
1. Secara positif memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja,
peningkatan PAD dan PDRB untuk tercapainya transformasi ekonomi di Kota
Jambi
2. Faktor-faktor kunci, pembangunan Bidang Pariwisata di Kota Jambi ;
Faktor Internal ; infrastruktur yang representatif, keragaman budaya lokal,
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap "sadar wisata" dan
terbatasnya destinasi pariwisata.
Faktor Eksternal ; sarana akomodasi yang bertaraf nasional, ketersediaan
jaringan internet dan degradasi budaya lokal
3. Kegiatan-kegiatan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi ;
Optimalisasi pelaksanaan MICE di Kota Jambi;
Kerjasama Pengembangan Bidang Kepariwisataan;
Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata;
Penyusunan Regulasi Peran Masyarakat Dalam Kepariwisataan;
Pengembangan dan Penguatan Informasi Database; dan
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran
Pariwisata Terpadu.
15. PENUTUP
Saran
Untuk dilakukan review terhadap Rencana Strategis SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Jambi dalam rangka ;
Memastikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan tersebut dapat mewujudkan
Kota Jambi TERKINI sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan
Sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur maupun perubahan tugas
pokok dan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jambi