Strategi pengembangan pariwisata daerah

Created by:Wija Umpungeng
My ProfileTridarma PTRekomendasiDampakStrategiHambatanKebijakanMisiVisiHome
MEMBANGUN KEKUATAN PARIWISATA UNTUK KEMAJUAN DAERAH

Visi
• Terwujudnya Pariwisata dan Kebudayaan yang maju, dinamis dan
berwawasan lingkungan”.

Misi
1. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah.
2. Mengembangkan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan peninggalan budaya dan
pesona alam local yang bernilai artistik tinggi dan berdaya saing global.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kepariwisataan dan kebudayaan sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat
menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
4. Membina dan mengembangkan kebudayaan sebagai upaya memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa.
5. Meningkatkan penelitian, pengembangan pariwisata dan budaya.
6. Mengembangkan kualitas dan kuantitas insan pariwisata dan budaya yang profesional.
7. Melaksanakan promosi pariwisata dan budaya bermutu dan terpadu.
8. Mewujudkan industri pariwisata dan budaya sebagai salah satu andalan penghasilan pendapatan daerah.

Arah kebijakan umum
• Teknis pengelolaan objek wisata, dibeberapa daerah
sampai saat ini sepenuhnya masih dikelolah oleh
pemerintah daerah yang melibatkan pemerintah desa
sesuai dengan lokasi masing-masing objek wisata.
• Pengelolaan pariwisata dalam era otonomi daerah
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
rangka percepatan pembangunan di daerah. Untuk
melaksanakan pengembangan pariwisata daerah yang baik
dan terarah perlu suatu dokumen perencanaan yaitu
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
(RIPPARDA),
• Sejauh ini beberapa daerah masih dalam bentuk draft
perencanaan dan belum dalam bentuk peraturan daerah.
Oleh karena itu RIPPARDA perlu dijadikan sebagai salah
satu dokumenn baku bagi pemerintah daerah.
Prioritas Pengelolaan
Pendanaan/Penganggaran Pariwisata
Promosi dan Pemasaran
ARAH
KEBIJAKAN
UMUM
2
1
3

1. Prioritas Pengelolaan
Setiap daerah di Indonesia memiliki banyak objek
dan daya tarik wisata yang ditawarkan meliputi:
• Objek Wisata Alam,
• Wisata Religi,
• Wisata Budaya,
• Wisata Sejarah dan
• Wisata Bahari.
Prioritas pengelolaan pariwisata di tiap-tiap daerah
disesuaikan dengan sifat geografis dan social budaya
yang dimilikinya. Secara umu terbagi dua yaitu :
• Wisata berbasis Sumber Daya Alam pesisir atau
taman laut dengan Wisata Bahari,
• Wisata alam pengunungan dengan Ekotourism.
2
1
3

2. Pendanaan/Penganggaran Pariwisata
Dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah, maka perlu
dukungan dana baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak
swasta
Dalam hal penganggaran atau pendanaan pengembangan pariwisata
PEMDA memiliki hambatan namun juga memiliki Peluang.
• Hambatan:
1. Permasalahan keterbatasan anggaran
2. Konflik politik antara Pemerintah & DPRD
3. Perilaku Birokrat yang korup.
• Peluang :
1 Pemda berpeluang memperoleh dana sesuai dengan asas
otonomi untuk melakukan kerjasama.
2 Pemda dapat mendorong kepala Desa untuk memanfaatkan
Dana Desa membangun infrastruktur yang dapat mendukung
sector Pariwisata.
2
1
3
Financial
of
Tourism
Budget
Process

3. Promosi dan Pemasaran
• Media
• Pameran / MICE
• Chalender Event tahunan
• Vestifal Budaya antar Desa/Kabupaten/Provinsi hingga Pusat.
• Competisi antar Object / Desa di tingkat Kabupaten – Pusat secara
• Menyelenggarakan event bekerjasama dengan Media Penyiaran publik
lokal / Nasional
• Menyelenggarakan seminar Pariwisata lintas departemen sebagai upaya
sinergi & sosialisasi dengan melibatkan pakar Pariwisata.
• Mempublikasikan setiap hasil karya & kreatifitas masyarakat secara update
di berbagai media sebagai upaya membangun emage positive daerah.
• Merangcang kegiatan extra kurikuler yang diperuntukkan bagi siswa/siswi,
SD,SMP,SMA & Perguruan tinggi di bidang kreativitas seni dan budaya .
2
1
3

B. Hambatan dalam Pengelolaan Pariwisata
Beberapa kendala yang signifikan menyebabkan system
pengelolaan Pariwisata daerah buruk adalah sebagai berikut.
1. Master plan pengembangan pariwisata sebagai acuan dalam
perencanaan keparawisataan
2. Anggaran pengembangan pariwisata di daerah minim
3. Promosi pariwisata minim
4. Partisipasi Masyarakat kurang
5. Sinergi antar Dertemen Pemerintahan sangat lemah.
6. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata yang berbasis karir jabatan
bukan Profesionalisme (Ideal: Karir yang professional)
7. Perilaku pejabat yang manipulaif & corrupted.
8. Kwalitas SDM Pariwisata Daerah yang sangat rendah.

C. Strategi Pengelolaan Pariwisata
• .
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).
Penyiapan Program/kegiatan berdasarkan skala prioritas.
Optimalisasi Promosi Pariwisata
Dukungan Regulasi / bebas dari birokrasi yang corupted
Menjalin kemitraan dengan banyak pihak,
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pengenalan potensi daerah melalui reserch
Pengembangan Desa Budaya / Desa Wisata
Mengembangkan industry kreatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9

• Pengembangan pariwisata yang sistematis. Pertumbuhan
kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan
yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik.
• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah harus menjadi
agenda utama DPRD untuk menetapkannya sebagai Peraturan
Daerah.
• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan
dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah
Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi
pemerintah daerah,
• Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) juga
sebagai dokumen perencanaan pengembangan pariwisata yang perlu
disediakan oleh daerah dalam rangka mempermudah pengembangan
pariwisata,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cultural and
Environmental
Stewardship
Economic
Development
Community Based
Community
Tourism
Sustainable evelopment Model

2. Program kegiatan sesuai skala prioritas
Pengembangan pariwisata pada daerah destinasi wisata memerlukan
anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk
mendukung kelancaran aktifitas pariwisata pada suatu daerah
destinasi.
Keterbatasan anggaran pemerintah daerah harus dipastikan tidak
mengganggu proses pembangunan destinasi wisata. Untuk itu perlu
menetapkan skala prioritas agar pembangunan dapat terlaksana
secara secara berkelanjutan.
Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengembangan pariwisata di
daerah-daerah saat ini masih bermasalah. Anggaran masih lebih
banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan berupa
belanja barang dan jasa, sementara belanja yang ditujukan untuk
pembangunan sarana/prasarana pariwisata menjadi kurang
proposional.
Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang
merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penggunaan dana dalam
pengembangan pariwisata disesuaikan dengan program pembanguna
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3. Pengoptimalisasian Promosi Pariwisata
• Kegiatan promosi pariwisata merupakan
usaha untuk memperkenalkan produk
pariwisata, Kegiatan promosi yang
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata daerah, melalui kegiatan-
kegiatan festival, pameran di dalam dan
luar daerah, website dan media cetak perlu
lebih digalakkan.
• Pemanfaatan TIK dalam industri pariwisata
dapat dilakukan melalui E- Tourism. E-
Tourism merupakan suatu konsep
pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan daya guna
dalam pariwisata, memberikan berbagai
jasa layanan pariwisata kepada wisatawan
dalam bentuk telematika, dan menjadikan
penyelenggaraan pemasaran pariwisata
lebih mudah diakses.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Good Government VS Bad Government

4. Dukungan Regulasi
• Regulasi sesuai dengan asas otonomi
daerah, pemerintah daerah diberikan
wewenang untuk mengatur dan mengurus
rumah tangga daerahnya sendiri termasuk
dalam urusan kepariwisataan di
daerahnya, baik dalam pengembangan
pariwisata maupun dukungan regulasi
pariwisata yang ada di daerah.
• Pemberlakuan Peraturan Daerah, yang
sampai saat ini baru berlaku di beberapa
objek wisata di daerah merupakan bukti
bahwa dukungan regulasi dalam rangka
pengembangan pariwisata di daerah
belum berjalan dengan baik. Untuk
mencapai kesuksesan dalam
pembangunan pariwisata diperlukan
pemahaman baik dari sisi pemerintah
selaku regulator, maupun dari sisi
pengusaha selaku pelaku bisnis.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5. Kemitraan dengan Swasta
• Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari tanggung jawab para
pelaku industri kepariwisataanyang berperan di sektor swasta.
• Strategi kemitraan pemerintah dengan pihak swasta sangat strategis
dalam penyediaan infrasturktur dan pelayanan publik, yang dalam hal
ini pihak pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel dalam
penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan
publik.
• Kemitraan pemerintah dan pihak swasta merupakan suatu konsep
kerjasama yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar
prinsip ‘simbiosis mutualisme’ (saling menguntungkan) dan
“komplemtaris” (saling melengkapi), yang bertujuan mewujudkan
penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien.
• Secara umum, kemitraan pemerintah dan swasta adalah dalam hal
pembiayaan, pembangunan kepariwisataan, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur pariwisata dan fasilitas publik yang mendukung
kepariwisataan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6. Pengembangan SDM Pariwisata
• (SDM) Pariwisata merupakan potensi
yang terkandung dalam diri manusia
untuk mewujudkan perannya sebagai
makhluk sosial yang adaptif dan
transformative.
• Untuk pengembangannya di daerah-
daerah, perlu dilakukan penyuluhan /
pelatihan ketrampilan
• Penguatan kelembagaan masyarakat
melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Pedesaan Desa Wisata.
• Sumber daya manusia diakui sebagai
salah satu komponen vital dalam
pembangunan pariwisata.
• Faktor sumber daya manusia
pariwisata sangat menentukan
eksistensi pariwisata.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7.Pengenalan potensi daerah melalui reserc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Berbagai potensi daerah hanya
dapat di identifikasi dan di kenali
dengan baik jika dilakukan
penelitian dan observasi secara
menyeluruh dengan melibatkan
akademisi dan praktisi pariwisata.
Pemerintah selaku pemegang
otoritas wilayah harus lebih
proaktif mengundang institusi
pendidikan dari berbagai disiplin
keilmuan untuk memperoleh
informasi yang utuh sebagai
pijakan pembangunan pariwisata.

8.Pengembangan Desa Budaya / Desa Wisata1
2
3
4
5
6
7
8
9
“INDONESIA terdiri atas 17.500 pulau
dan didiami oleh aneka suku & budaya.
Setiap pulau memiliki ke khasan yang
berbeda dengan pulau atau daerah
lainnya. Hal ini merupakan asset yang
berharga yang kita miliki. “Agar nilai-
nilai positive budaya masyarakat
lestari dan terus berkembang,
maka perlu diperkuat lembaga-
lembaga desa sebagai basis
pengembangan nilai”.
Dalam kaitan inilah Kampung Budaya
diperlukan keberadaanya. Undang-
Undang Desa harus diselaraskan,
Musrembang harus dioptimalkan,
penyuluhan masyarakat harus
ditingkatkan.

9. Mengembangkan industry kreatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D. Dampak Positif Pengelolaan Pariwisata Daerah
• Pendapatan Asli Daerah meningkat
• Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat berbasis kinerja
• Meningkatkan kwalitas hidup warga
• Mendorong daya kreatifitas seni warga
• Menghilankan sock culture untuk membangun saling pengertian antar warga / suku /bangsa.
• Mewujudkan sila ke 2 Pancalisa.

Peran Lembaga Pendidikan Pariwisata
Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi, khususnya perguruan Tinggi
Pariwisata, dalam pengembangan Destinasi wisata? Sebagai PT seluruh civitas akademik
memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni:
• Pendidikan dan Pengajaran, Kaitannya dengan Kemitraan dengan Pemda, PT dapat
melakukan pelatihan dan pengembangan SDM Perhotelan/pariwisata, baik di dalam
kampus (mengundang masyarakat untuk dilatih Kepariwisataan) maupun diluar
kampus (menjadi instruktur pelatihan yg diadakan oleh instansi terkait). Pelatihan dan
Pengembangan SDM Hotel/Pariwisata
• Penelitian dan Pengembangan, Kaitannya dengan Kemitraan dengan Pemda , Hasil-
hasil penelitian ataupun uji coba yang dilakukan diharapkan dapat diimplementasikan
untuk pengembangan pariwisata daerah. PT juga harus terbuka dalam melakukan
penelitian-penelitian yang terkait dengan Blue Print pengembangan pariwisata daerah,
misal dalam bentuk RIPPDA
• Pengabdian pada Masyarakat, civitas akademik juga memiliki kewajiban untuk terlibat
dalam kegiatan-kegiatan kemasyrakatan terutama yang terkait dengan bidang keahlian
masing-masing dosen. termasuk juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yg diadakan
pemda mis: Adikarya Award dll.

Rekomendasi
1. Program-program mendorong wisatawan Nusantara / domestic perlu diteruskan, agar multiplier efek nya langsung
dirasakan oleh masyarakat daerah.
2. Mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi untuk pengembangan potensi pariwisata daerah sebagai bukti langsung
tridarma perguruan tinggi.Blue print pengembangan Pariwisata melalui RIPPARDA mutlak dituangkan dalam bentuk
PERDA.
3. Perlunya membangun pemahaman yang samah setiap Kadisparda melalui workplace atau pelatihan (seperti Lemhanas)
4. Ego sektoral dapat diminimalisir dengan koordinasi sektoral maupun lintas sektoral.
5. Jadikan Kompetisi antar Desa terbaik sebaik agenda tahunan.
6. Turut mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan infrasruktur dan pembinaan SDM
7. Kementrian Pariwisata harus memiliki strategi dan kapasitas leadership yang kuat untuk mengsinergikan seluruh
departmen dalam rangkan membangun emage positive tentang Indonesia sesuai dengan slogan Kementrian pariwisata “
Wonderful INDONESIA”

My Profile  Nama : Dr. Asep Parantika
 Pendidikan Terakhir: S - 3 Ecole Doctoral Tourisme Université d’Angers- France
 Jabatan: Ketua Jurusan Pariwisata & Perhotelan STP Sahid – Jakarta
 Spesialisasi : Sosiologi on Tourism, Gastronomi & Food Beverage Management
Alamat kontak:
http://asepparantika.blogspot.com
http://facebook/asepparantika
http://twitter/asepparantika
0857 1910 1137
asepparantika@stpsahid.ac.id
0857 1910 1137

Strategi pengembangan pariwisata daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Strategi pengembangan pariwisata daerah

Similar to Strategi pengembangan pariwisata daerah (20)

More from Umpungeng

More from Umpungeng (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Strategi pengembangan pariwisata daerah