1. K A W A S A N S T R A T E G I S
P A R I W I S A T A N A S I O N A L
2. K O N T E N
L A T A R B E L A K A N G
D A S A R H U K U M
K R I T E R I A N I L A I
P O S I S I K S P N
R E N C A N A I N D U K
R E N C A N A D E T A I L
4. “Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,
rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi
dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.*
*UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 3
5. D A S A R H U K U M
Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) umumnya, harus sesuai denganketentuan mengacu pada peraturan perundang-
undangan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
2. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 –2025;
3. Undang -Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN);
6. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2010-2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010 –2025 (RIPPARNAS);
8. Pedoman Perencanaan dan Perancangan KSPN;
9. Dan produk hukum terkait lainnya.
L A T A R B E L A K A N G
6. K R I T E R I A N I L A I
S T R A T E G I S K S P N * *
1. Fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. Sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang
sudah dikenal secara luas;
3. Potensi pasar, skala nasional maupun internasional;
4. Posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. Fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. Fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di
dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. Kekhususan dari wilayah;
10. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional;
dan
11. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
L A T A R B E L A K A N G
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 10 ayat (2)
7. P O S I S I K S P N D I
R I P P A R N A S * *
L A T A R B E L A K A N G
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 10 ayat (2)
88
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
NASIONAL
50
DESTINASI
PARIWISATA
NASIONAL
222
KAWASAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA
NASIONAL
8. D E S T I N A S I
P A R I W I S A T A N A S I O N A L * *
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran II
9. K A W A S A N
P E N G E M B A N G A N
P A R I W I S A T A N A S I O N A L * *
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran II
10. K A W A S A N S T R A T E G I S
P A R I W I S A T A N A S I O N A L * *
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran III
12. PEMBANGUNAN DAYA
TARIK WISATA***
BUATANALAM BUDAYA
***PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 14 ayat (1)
rencana
spatial
kawasan
13. PEMETAAN RI/RD***
***PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 13 ayat (1)
rencana
spatial
kawasan
rencana
pengembangan
kelembagaan
kawasan
rencana
pengembangan
destinasi
pariwisata
kawasan
rencana
pengembangan
industri
pariwisata
kawasan
rencana
pengembangan
pemasaran
pariwisata
kawasan
RENCANA INDUK
RENCANA DETAIL
rencana
spatial dan
non-spatial
sub
kawasan
prioritas
perencanaan sosial budaya,
kelembagaan, sistem keekonomian,
sistem investasi dan business plan
14. RENCANA INDUK
Aman
Nyaman
Menarik
Mudah dicapai
Berwawasan
Lingkungan
DESTINASI
PARIWISATA
Meningkatan
Pendapatan Nasional,
Daerah & Masyarakat
Atraksi -
Pembangunan
daya tarik
wisata/ atraksi
Amenitas dan
Aksesibilitas –
• Pembangunan
prasarana
• Penyediaan
fasilitas umum
• Pembangunan
fasilitas
pariwisata
Spasial Kawasan:
• Peta Pola Ruang Pariwisata
• Peta Struktur Ruang Pariwisata
• Arahan Sub Kawasan Prioritas
DESTINASI PARIWISATA
Ekosistem
Kepariwisataan
• Linkage,
• Value chain,
• Interconectiv
ity System,
• BGCAM:
Business,
Government,
Community,
Academic
and Media
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
15. RENCANA INDUK
Branding -
Pengembangan citra
pariwisata
PEMASARAN
PARIWISATA
Advertising -
Pengembangan
promosi pariwisata
Selling -
Pengembangan pasar
wisatawan
Pengembangan
kemitraan Pemasaran
Pariwisata
Sinergis
PEMASARAN
PARIWISATA
Unggul
Bertanggung jawab
untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan
mancanegara dan
nusantara
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
16. RENCANA INDUK
Pembangunan struktur
industri pariwisata
INDUSTRI
PARIWISATA
Daya saing produk
pariwisata
Kemitraan usaha
pariwisata
Kredibilitas bisnis
Tanggung jawab
terhadap lingkungan
alam & sosial budaya
Berdaya saing
INDUSTRI
PARIWISATA
Kredible
Menggerakkan mitra
usaha
Tanggung jawab
terhadap lingkungan
alam & sosial budaya
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
17. RENCANA INDUK
Pengembangan
organisasi pemerintah,
pemerintah daerah,
swasta, & masyarakat
KELEMBAGAAN
PARIWISATA
Pengembangan
sumber daya manusia
Pengembangan
regulasi,
serta mekanisme
operasional di bidang
kepariwisataan
Organisasi Pemerintah
KELEMBAGAAN
PARIWISATA
Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat
Sumber daya manusia
Regulasi
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
Mekanisme operasional
yang efektif dan efisien
dalam rangka mendorong
terwujudnya
Pembangunan
Kepariwisataan yang
berkelanjutan.