SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
K A W A S A N S T R A T E G I S
P A R I W I S A T A N A S I O N A L
K O N T E N
L A T A R B E L A K A N G
D A S A R H U K U M
K R I T E R I A N I L A I
P O S I S I K S P N
R E N C A N A I N D U K
R E N C A N A D E T A I L
LATAR BELAKANG
dasar hukum
kriteria nilai
posisi kspn
peta
“Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,
rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi
dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.*
*UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 3
D A S A R H U K U M
Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) umumnya, harus sesuai denganketentuan mengacu pada peraturan perundang-
undangan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
2. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 –2025;
3. Undang -Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN);
6. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2010-2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010 –2025 (RIPPARNAS);
8. Pedoman Perencanaan dan Perancangan KSPN;
9. Dan produk hukum terkait lainnya.
L A T A R B E L A K A N G
K R I T E R I A N I L A I
S T R A T E G I S K S P N * *
1. Fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. Sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang
sudah dikenal secara luas;
3. Potensi pasar, skala nasional maupun internasional;
4. Posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. Fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. Fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di
dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
8. Kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. Kekhususan dari wilayah;
10. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional;
dan
11. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
L A T A R B E L A K A N G
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 10 ayat (2)
P O S I S I K S P N D I
R I P P A R N A S * *
L A T A R B E L A K A N G
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 10 ayat (2)
88
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
NASIONAL
50
DESTINASI
PARIWISATA
NASIONAL
222
KAWASAN
PENGEMBANGAN
PARIWISATA
NASIONAL
D E S T I N A S I
P A R I W I S A T A N A S I O N A L * *
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran II
K A W A S A N
P E N G E M B A N G A N
P A R I W I S A T A N A S I O N A L * *
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran II
K A W A S A N S T R A T E G I S
P A R I W I S A T A N A S I O N A L * *
**PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran III
STRATEGI
PENGEMBANGAN
rencana induk
rencana detail
PEMBANGUNAN DAYA
TARIK WISATA***
BUATANALAM BUDAYA
***PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 14 ayat (1)
rencana
spatial
kawasan
PEMETAAN RI/RD***
***PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 13 ayat (1)
rencana
spatial
kawasan
rencana
pengembangan
kelembagaan
kawasan
rencana
pengembangan
destinasi
pariwisata
kawasan
rencana
pengembangan
industri
pariwisata
kawasan
rencana
pengembangan
pemasaran
pariwisata
kawasan
RENCANA INDUK
RENCANA DETAIL
rencana
spatial dan
non-spatial
sub
kawasan
prioritas
perencanaan sosial budaya,
kelembagaan, sistem keekonomian,
sistem investasi dan business plan
RENCANA INDUK
Aman
Nyaman
Menarik
Mudah dicapai
Berwawasan
Lingkungan
DESTINASI
PARIWISATA
Meningkatan
Pendapatan Nasional,
Daerah & Masyarakat
Atraksi -
Pembangunan
daya tarik
wisata/ atraksi
Amenitas dan
Aksesibilitas –
• Pembangunan
prasarana
• Penyediaan
fasilitas umum
• Pembangunan
fasilitas
pariwisata
Spasial Kawasan:
• Peta Pola Ruang Pariwisata
• Peta Struktur Ruang Pariwisata
• Arahan Sub Kawasan Prioritas
DESTINASI PARIWISATA
Ekosistem
Kepariwisataan
• Linkage,
• Value chain,
• Interconectiv
ity System,
• BGCAM:
Business,
Government,
Community,
Academic
and Media
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
RENCANA INDUK
Branding -
Pengembangan citra
pariwisata
PEMASARAN
PARIWISATA
Advertising -
Pengembangan
promosi pariwisata
Selling -
Pengembangan pasar
wisatawan
Pengembangan
kemitraan Pemasaran
Pariwisata
Sinergis
PEMASARAN
PARIWISATA
Unggul
Bertanggung jawab
untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan
mancanegara dan
nusantara
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
RENCANA INDUK
Pembangunan struktur
industri pariwisata
INDUSTRI
PARIWISATA
Daya saing produk
pariwisata
Kemitraan usaha
pariwisata
Kredibilitas bisnis
Tanggung jawab
terhadap lingkungan
alam & sosial budaya
Berdaya saing
INDUSTRI
PARIWISATA
Kredible
Menggerakkan mitra
usaha
Tanggung jawab
terhadap lingkungan
alam & sosial budaya
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
RENCANA INDUK
Pengembangan
organisasi pemerintah,
pemerintah daerah,
swasta, & masyarakat
KELEMBAGAAN
PARIWISATA
Pengembangan
sumber daya manusia
Pengembangan
regulasi,
serta mekanisme
operasional di bidang
kepariwisataan
Organisasi Pemerintah
KELEMBAGAAN
PARIWISATA
Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat
Sumber daya manusia
Regulasi
PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode
2014-2019
Mekanisme operasional
yang efektif dan efisien
dalam rangka mendorong
terwujudnya
Pembangunan
Kepariwisataan yang
berkelanjutan.
RENCANA DETAIL
penataan
ruang
kepariwisataan
tapak
prioritas
Penataan
bangunan
&
lingkungan
rencana
detail
• Struktur ruang
• Pola Ruang
• Delineasi
• Arahan
Pengembangan
• Pemanfaatan dan
Pengendalian
• Program Bangunan dan
Lingkungan
• Rancangan Umum dan
Panduan Rancangan
• Ketentuan
Pengendalian Rencana
• Arahan pengendalian
ruang
• Sistem keekonomian
• Sistem investasi
• Business Plan
• Sosial & Budaya
• Kelembagaan
BUDAYA
wisata
sejarah
dan religi
Wisata
perkotaan
dan
pedesaan
wisata
kuliner,
seni dan
tradisi
budaya
wisata
seni
budaya
wisata
tradisi
wisata
gastronomi
wisata
keagamaan
wisata
pusaka
wisata
pendidikan
wisata
perkotaan
wisata
pedesaan
CONTOH
delineasi
struktur ruang pariwisata
pola ruang pariwisata
Contoh Delineasi KSPN
Contoh Delineasi KSPN
Contoh Struktur Ruang Pariwisata KSPN
Contoh Pola Ruang Pariwisata KSPN
THANKS!

More Related Content

What's hot

Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
actnow2profit
 
Kebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisataKebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisata
Jabalan Perang
 
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptxPpt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
bernatbrighter
 

What's hot (20)

Zonasi destinasi pariwisata
Zonasi destinasi pariwisataZonasi destinasi pariwisata
Zonasi destinasi pariwisata
 
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanModel Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnPosisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
 
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diyRencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah riparda rippda diy
 
Strategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahStrategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerah
 
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
Presentasi Tugas Studio Perencanaan Kecamatan Wonogiri (profil,konstelasi,ana...
 
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengahKebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah
 
Strategi pengembangan dpp borobudur dieng dsktr
Strategi pengembangan dpp borobudur   dieng dsktrStrategi pengembangan dpp borobudur   dieng dsktr
Strategi pengembangan dpp borobudur dieng dsktr
 
Pariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKM
Pariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKMPariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKM
Pariwisata dan Budaya dalam Menunjang UMKM
 
Kd 3.6. organisasi pariwisata ppt
Kd 3.6. organisasi pariwisata pptKd 3.6. organisasi pariwisata ppt
Kd 3.6. organisasi pariwisata ppt
 
Sapta Pesona Pariwisata
Sapta Pesona PariwisataSapta Pesona Pariwisata
Sapta Pesona Pariwisata
 
Kajian potensi pariwisata jabar 2017
Kajian potensi pariwisata jabar 2017Kajian potensi pariwisata jabar 2017
Kajian potensi pariwisata jabar 2017
 
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danauPerencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
Perencanaan pengembangan fasilitas wisata danau
 
KEPARIWISATAAN
KEPARIWISATAANKEPARIWISATAAN
KEPARIWISATAAN
 
Penataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataanPenataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataan
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
 
Metodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDAMetodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDA
 
Kebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisataKebijakan pengembangan pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisata
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptxPpt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
Ppt Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kerta.pptx
 

Similar to INSIGHT - Kawasan Strategi Pariwisata Nasional

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
Anindya Kenyo Larasti
 
Uu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataanUu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataan
Penataan Ruang
 
background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...
background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...
background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...
MIFTAHFARIDMAHARDIKA
 

Similar to INSIGHT - Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (20)

Pp2011 50
Pp2011 50Pp2011 50
Pp2011 50
 
Perda ripk
Perda ripkPerda ripk
Perda ripk
 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025
 
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
 
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanUndang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
 
Uu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataanUu10 2009 - kepariwisataan
Uu10 2009 - kepariwisataan
 
Uu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataan
Uu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataanUu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataan
Uu no. 10 thn 2009 ttg kepariwisataan
 
Uu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG Kepariwisataan
Uu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KepariwisataanUu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG Kepariwisataan
Uu NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG Kepariwisataan
 
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - KemenparekrafArah Kebijakan - Kemenparekraf
Arah Kebijakan - Kemenparekraf
 
Hibah banten
Hibah bantenHibah banten
Hibah banten
 
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...
Paparan ripparda Bapak Tazbir SH MHum,Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Da...
 
Sistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataanSistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataan
 
Perda 7 Tahun 2018 (1).pdf
Perda 7 Tahun 2018 (1).pdfPerda 7 Tahun 2018 (1).pdf
Perda 7 Tahun 2018 (1).pdf
 
Bahan Presentasi KPND-KPML Final 1.ppt
Bahan Presentasi KPND-KPML Final 1.pptBahan Presentasi KPND-KPML Final 1.ppt
Bahan Presentasi KPND-KPML Final 1.ppt
 
Inpres 16 2005 kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
Inpres 16 2005 kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisataInpres 16 2005 kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
Inpres 16 2005 kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata
 
background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...
background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...
background-study-2008pembangunan-bidang-pariwisata-2010-2014__20110202135808_...
 
Koridor ekonomi bali nusa tenggara
Koridor ekonomi bali nusa tenggaraKoridor ekonomi bali nusa tenggara
Koridor ekonomi bali nusa tenggara
 
POTENSI PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERSEPSI DAN PREFEREN...
POTENSI PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERSEPSI DAN PREFEREN...POTENSI PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERSEPSI DAN PREFEREN...
POTENSI PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERSEPSI DAN PREFEREN...
 
Uu 09 1990
Uu 09 1990Uu 09 1990
Uu 09 1990
 
Tantangan pariwisata bukittinggi
Tantangan pariwisata bukittinggi Tantangan pariwisata bukittinggi
Tantangan pariwisata bukittinggi
 

More from Tri Damayantho

21 ways to be more creative
21 ways to be more creative21 ways to be more creative
21 ways to be more creative
Tri Damayantho
 

More from Tri Damayantho (20)

210720 tugas 2 teori komunikasi ver 1.1
210720 tugas 2 teori komunikasi ver 1.1210720 tugas 2 teori komunikasi ver 1.1
210720 tugas 2 teori komunikasi ver 1.1
 
210514 peranan ideologi pancasila pada generasi millenial v 1.0
210514 peranan ideologi pancasila pada generasi millenial v 1.0210514 peranan ideologi pancasila pada generasi millenial v 1.0
210514 peranan ideologi pancasila pada generasi millenial v 1.0
 
Tri damayantho 200501072191 memetakan cpm pada media sosial pribadi ver 1.0
Tri damayantho 200501072191 memetakan cpm pada media sosial pribadi ver 1.0Tri damayantho 200501072191 memetakan cpm pada media sosial pribadi ver 1.0
Tri damayantho 200501072191 memetakan cpm pada media sosial pribadi ver 1.0
 
210506 aplikasi aida bauran promosi dan pemasaran v 1.0
210506 aplikasi aida bauran promosi dan pemasaran v 1.0210506 aplikasi aida bauran promosi dan pemasaran v 1.0
210506 aplikasi aida bauran promosi dan pemasaran v 1.0
 
210512 peran komunikasi antar pribadi pada organisasi ppa sadagori v 1.2
210512 peran komunikasi antar pribadi pada organisasi ppa sadagori v 1.2210512 peran komunikasi antar pribadi pada organisasi ppa sadagori v 1.2
210512 peran komunikasi antar pribadi pada organisasi ppa sadagori v 1.2
 
Tri damayantho 200501072191 membedakan berita hoax
Tri damayantho 200501072191 membedakan berita hoaxTri damayantho 200501072191 membedakan berita hoax
Tri damayantho 200501072191 membedakan berita hoax
 
210507 tugas digital imaging praktek dasar fotografi
210507 tugas digital imaging praktek dasar fotografi210507 tugas digital imaging praktek dasar fotografi
210507 tugas digital imaging praktek dasar fotografi
 
Kreatif Media Komunikasi
Kreatif Media Komunikasi Kreatif Media Komunikasi
Kreatif Media Komunikasi
 
Strategi pembangunan pariwisata 2017 kemenpar ay
Strategi pembangunan pariwisata 2017 kemenpar ayStrategi pembangunan pariwisata 2017 kemenpar ay
Strategi pembangunan pariwisata 2017 kemenpar ay
 
10 things about bandung
10 things about bandung10 things about bandung
10 things about bandung
 
10 things about bandung
10 things about bandung10 things about bandung
10 things about bandung
 
The 20 new most popular cities for tourist 2013
The 20 new most popular cities for tourist 2013The 20 new most popular cities for tourist 2013
The 20 new most popular cities for tourist 2013
 
Most visited cities in the world
Most visited cities in the worldMost visited cities in the world
Most visited cities in the world
 
Jogja Istimewa City Branding
Jogja Istimewa City BrandingJogja Istimewa City Branding
Jogja Istimewa City Branding
 
Paparan Menteri Anis Baswedan - Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia
Paparan Menteri Anis Baswedan - Gawat Darurat Pendidikan di IndonesiaPaparan Menteri Anis Baswedan - Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia
Paparan Menteri Anis Baswedan - Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia
 
21 ways to be more creative
21 ways to be more creative21 ways to be more creative
21 ways to be more creative
 
131126 quo vadis komik indonesia v 1.3
131126  quo vadis komik indonesia v 1.3 131126  quo vadis komik indonesia v 1.3
131126 quo vadis komik indonesia v 1.3
 
Komik Indonesia
Komik IndonesiaKomik Indonesia
Komik Indonesia
 
Kegiatan indonesia kreatif 2010 2011
Kegiatan indonesia kreatif 2010 2011Kegiatan indonesia kreatif 2010 2011
Kegiatan indonesia kreatif 2010 2011
 
Wall of indonesia
Wall of indonesiaWall of indonesia
Wall of indonesia
 

INSIGHT - Kawasan Strategi Pariwisata Nasional

  • 1. K A W A S A N S T R A T E G I S P A R I W I S A T A N A S I O N A L
  • 2. K O N T E N L A T A R B E L A K A N G D A S A R H U K U M K R I T E R I A N I L A I P O S I S I K S P N R E N C A N A I N D U K R E N C A N A D E T A I L
  • 3. LATAR BELAKANG dasar hukum kriteria nilai posisi kspn peta
  • 4. “Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.* *UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 3
  • 5. D A S A R H U K U M Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) umumnya, harus sesuai denganketentuan mengacu pada peraturan perundang- undangan, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; 2. Undang –Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025; 3. Undang -Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 6. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 –2025 (RIPPARNAS); 8. Pedoman Perencanaan dan Perancangan KSPN; 9. Dan produk hukum terkait lainnya. L A T A R B E L A K A N G
  • 6. K R I T E R I A N I L A I S T R A T E G I S K S P N * * 1. Fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; 2. Sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; 3. Potensi pasar, skala nasional maupun internasional; 4. Posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi; 5. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; 6. Fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 7. Fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; 8. Kesiapan dan dukungan masyarakat; 9. Kekhususan dari wilayah; 10. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan 11. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan. L A T A R B E L A K A N G **PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 10 ayat (2)
  • 7. P O S I S I K S P N D I R I P P A R N A S * * L A T A R B E L A K A N G **PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 10 ayat (2) 88 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL 50 DESTINASI PARIWISATA NASIONAL 222 KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL
  • 8. D E S T I N A S I P A R I W I S A T A N A S I O N A L * * **PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran II
  • 9. K A W A S A N P E N G E M B A N G A N P A R I W I S A T A N A S I O N A L * * **PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran II
  • 10. K A W A S A N S T R A T E G I S P A R I W I S A T A N A S I O N A L * * **PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Lampiran III
  • 12. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA*** BUATANALAM BUDAYA ***PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 14 ayat (1) rencana spatial kawasan
  • 13. PEMETAAN RI/RD*** ***PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 13 ayat (1) rencana spatial kawasan rencana pengembangan kelembagaan kawasan rencana pengembangan destinasi pariwisata kawasan rencana pengembangan industri pariwisata kawasan rencana pengembangan pemasaran pariwisata kawasan RENCANA INDUK RENCANA DETAIL rencana spatial dan non-spatial sub kawasan prioritas perencanaan sosial budaya, kelembagaan, sistem keekonomian, sistem investasi dan business plan
  • 14. RENCANA INDUK Aman Nyaman Menarik Mudah dicapai Berwawasan Lingkungan DESTINASI PARIWISATA Meningkatan Pendapatan Nasional, Daerah & Masyarakat Atraksi - Pembangunan daya tarik wisata/ atraksi Amenitas dan Aksesibilitas – • Pembangunan prasarana • Penyediaan fasilitas umum • Pembangunan fasilitas pariwisata Spasial Kawasan: • Peta Pola Ruang Pariwisata • Peta Struktur Ruang Pariwisata • Arahan Sub Kawasan Prioritas DESTINASI PARIWISATA Ekosistem Kepariwisataan • Linkage, • Value chain, • Interconectiv ity System, • BGCAM: Business, Government, Community, Academic and Media PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode 2014-2019
  • 15. RENCANA INDUK Branding - Pengembangan citra pariwisata PEMASARAN PARIWISATA Advertising - Pengembangan promosi pariwisata Selling - Pengembangan pasar wisatawan Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Sinergis PEMASARAN PARIWISATA Unggul Bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode 2014-2019
  • 16. RENCANA INDUK Pembangunan struktur industri pariwisata INDUSTRI PARIWISATA Daya saing produk pariwisata Kemitraan usaha pariwisata Kredibilitas bisnis Tanggung jawab terhadap lingkungan alam & sosial budaya Berdaya saing INDUSTRI PARIWISATA Kredible Menggerakkan mitra usaha Tanggung jawab terhadap lingkungan alam & sosial budaya PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode 2014-2019
  • 17. RENCANA INDUK Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, & masyarakat KELEMBAGAAN PARIWISATA Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan Organisasi Pemerintah KELEMBAGAAN PARIWISATA Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat Sumber daya manusia Regulasi PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, Pasal 2 ayat (5) ; 4 Misi Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pelaksanaan PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, periode 2014-2019 Mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
  • 18. RENCANA DETAIL penataan ruang kepariwisataan tapak prioritas Penataan bangunan & lingkungan rencana detail • Struktur ruang • Pola Ruang • Delineasi • Arahan Pengembangan • Pemanfaatan dan Pengendalian • Program Bangunan dan Lingkungan • Rancangan Umum dan Panduan Rancangan • Ketentuan Pengendalian Rencana • Arahan pengendalian ruang • Sistem keekonomian • Sistem investasi • Business Plan • Sosial & Budaya • Kelembagaan
  • 23. Contoh Struktur Ruang Pariwisata KSPN
  • 24. Contoh Pola Ruang Pariwisata KSPN