Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Menurut Pearce ada 6 komponen peran geografi pariwisata :
1) Pola keruangan penawaran (spatial patterns of supply)
2) Pola keruangan permintaan (spatial patterns of demand)
3) Geografi tempat-tempat wisata (the geography of resort)
4) Geografi dan aliran wisatawan (tourist movement and flows)
5) Dampak pariwisata (the impact of tourism)
6) Model-model keruangan pariwisata (models tourism space)
Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra dan peta, sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan.
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaRumba .
Merupakan salah satu tugas dari mata kuliah PK5106 Kepranataan dalam Kepariwisataan Magister Perencanaan Pariwisata ITB 2019. Diupload agar dapat bermanfaat dan mendapatkan masukan apabila diperlukan.
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Menurut Pearce ada 6 komponen peran geografi pariwisata :
1) Pola keruangan penawaran (spatial patterns of supply)
2) Pola keruangan permintaan (spatial patterns of demand)
3) Geografi tempat-tempat wisata (the geography of resort)
4) Geografi dan aliran wisatawan (tourist movement and flows)
5) Dampak pariwisata (the impact of tourism)
6) Model-model keruangan pariwisata (models tourism space)
Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra dan peta, sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan.
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaRumba .
Merupakan salah satu tugas dari mata kuliah PK5106 Kepranataan dalam Kepariwisataan Magister Perencanaan Pariwisata ITB 2019. Diupload agar dapat bermanfaat dan mendapatkan masukan apabila diperlukan.
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 03.04.2013
oleh Drs. Ukus Kuswara, MM
SEKJEN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
(materi ini adalah milik Kementerian Parekraf, saya upload hanya untuk membantu mensebar luaskannya saja).
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
Modal Kepariwisataan Dalam Sudut Pandang Geografi
Pariwisata dapat dijadikan sebagai tulang punggung atau sektor unggulan mengingat Indonesia memiliki beberapa keunikan, antara lain:
keragaman dan keindahan alamnya
keragaman suku dan adat istiadatnya
keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan lain sebagainya.
Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan “ bersliweran ” atau lalu lalang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “ re-positioning ” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Disampaikan pada Kuliah Umum Prodi Administrasi Publik FISIP
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Surabaya, 13 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.
tentang teori sistem kepariwisataan yang telah berkembang di dunia dan sistem kepariwisataan berdasarkan UU 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025.
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 03.04.2013
oleh Drs. Ukus Kuswara, MM
SEKJEN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
(materi ini adalah milik Kementerian Parekraf, saya upload hanya untuk membantu mensebar luaskannya saja).
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
Modal Kepariwisataan Dalam Sudut Pandang Geografi
Pariwisata dapat dijadikan sebagai tulang punggung atau sektor unggulan mengingat Indonesia memiliki beberapa keunikan, antara lain:
keragaman dan keindahan alamnya
keragaman suku dan adat istiadatnya
keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan lain sebagainya.
Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan “ bersliweran ” atau lalu lalang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “ re-positioning ” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Disampaikan pada Kuliah Umum Prodi Administrasi Publik FISIP
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Surabaya, 13 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Andrie Trisaksono
Versi yang lebih baru bisa dilihat disini: http://www.slideshare.net/andrietrisaksono/rencana-aksi-jangka-menengah-ekonomi-ereatif-20152019
Buku ini adalah milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, boleh disebar luaskan, namun dilarang di perjual belikan. sumber indonesiakreatif.net
Ekonomi kreatif relatif baru di Indonesia. Pelatihan ini ditawarkan untuk memberikan gambaran kepada para akademisi, pebisnis, dan pejabat pemerintah tentang peluang di dalam era kreatif.
Sebuah pengantar bagi yang ingin mengenal ArcMap, sebuah software berbasis GIS yang sangat baik dalam membantu proses perencanaan maupun penentuan suatu kebijakan.
Paket Wisata Gabungan atau Open Trip Pulau Harapan selama 2 hari 1 malam. anda akan mendapatkan pengalaman berkesan selama berjalanannya paket wisata gabungan atau open trip. Aktivitas utama adalah melompat dari satu pulau ke pulau lainnya atau Hopping Island, dan melakukan aktivitas seru dibawah permukaan laut (underwater) dengan Snorkeling berikut perlengkapannya yang cukup memadai dan aman.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Kebijakan Pembangunan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Presentasi Kepala Dinas Parekraf Prov. NTT
Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2016
2. Outline Paparan
1) Potensi Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi NTT;
2) DTW Provinsi NTT yang sudah dipublikasikan melalui
Website (www.tourism.nttprov.go.id);
3) Foto DTW Unggulan di 22 Kabupaten/Kota se-NTT;
4) Kebijakan Pariwisata Nasional;
5) Kebijakan Pariwisata Provinsi NTT;
6) Data Akomodasi di Provinsi NTT;
7) Data Rumah Makan di Provinsi NTT;
8) Data Kunjungan Wisatawan di Provisi NTT;
9) Tren Alokasi Anggaran APBD Tahun 2010 – 2015.
3. Potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
Prov. NTT – Tema Wisata
0
100
200
300
400
500
600
Alam Budaya Minat Khusus Buatan
557
476
106
7
Perbandingan Potensi DTW di Provinsi NTT
Berdasarkan Tema Wisata
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, 2014
4. Potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
Prov. NTT – Kabupaten/Kota
0
20
40
60
80
100
120
140
160
59
36
7
21
34
24 27
89
68 68
61
45
27
57
70
37
118
149
47
80
11 11
Perbandingan Potensi Daya Tarik Wisata di Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, 2014
5. DTW Provinsi NTT (Publikasi Website)
Berdasarkan Tema Wisata
110
24
56
102
74
8 8 7 10
36
5
0
20
40
60
80
100
120
Jumlah
Tema Wisata
DTW Provinsi NTT berdasarkan Tema Wisata
6. DTW Provinsi NTT (Publikasi Website)
Berdasarkan Kabupaten/Kota
19
33
16
9 9
4
18 18
17
18
25
29
34
9
24
30
14
17
31
29
8
29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jumlah
Kabupaten/Kota
Data DTW Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota
7. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kota Kupang
Pantai Lasiana Gereja Kota Kupang
Situs Tugu Jepang
Museum Daerah
8. Daya Tarik Wisata (DTW) Unggulan
Kab. Kupang
Air Terjun Oenesu Kerajinan Sasando Oebelo
Gua Kristal
Pantai Tablolong
28. Strategi Pembagunan Nasional
2
Dimensi Pembangunan
Manusia
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERUMAHAN
- MENTAL/KARAKTER
Dimensi Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan
Kewilayahan
KEDAULATAN PANGAN
KEDAULATAN ENERGI &
KETENAGALISTRIKAN
KEMARITIMAN DAN
KELAUTAN
PARIWISATA DAN
INDUSTRI
ANTAR KELOMPOK
PENDAPATAN
ANTARWILAYAH: (1) DESA;
(2) PINGGIRAN; (3) LUAR
JAWA; (4) KAWASAN
TIMUR
29. Lima Pilar Ekonomi Indonesia
2
1. PANGAN
2. MARITIM
3. PARIWISATA
4. INDUSTRI
5. ENERGI
30. Kebijakan Pariwisata Nasional
3
1. BRANDING
2. TARGET 2019:
20 Juta Wisatawan Mancanegara;
275 Juta Wisatawan Nusantara;
Peringkat 30, Travel & Tourism Competitiveness Index.
31. Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (PP No. 50 Thn 2011)
3
PROVINSI
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
NASIONAL (KSPN)
KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA NASIONAL (KPPN)
DESTINASI
PARIWISATA
NASIONAL (DPN)
NUSA
TENGGARA
TIMUR
1. KSPN KOMODO
dan sekitarnya
1. KPPN Komodo dan sekitarnya
1. DPN KOMODO–
RUTENG dan
sekitarnya
2. KPPN Labuhan Bajo dan
sekitarnya
3. KPPN Ruteng dan sekitarnya
2. KSPN ENDE -
KELIMUTU dan
sekitarnya
1. KPPN Bajawa dan sekitarnya
2. DPN KELIMUTU–
MAUMERE dan
sekitarnya
2. KPPN Ende – Kelimutu dan
sekitarnya
3. KPPN Maumere – Sikka dan
sekitarnya
3. KSPN
WAIKABUBAK –
MANUPEH
TANAH DARU dan
sekitarnya
1. KPPN Waingapu – Laiwangi
Wanggameti dan sekitarnya 3. DPN SUMBA –
WAIKABUBAK
dan sekitarnya2. KPPN Waikabubak – Manupeh
Tanah Daru dan sekitarnya
32. 3
PROVINSI
KAWASAN
STRATEGIS
PARIWISATA
NASIONAL (KSPN)
KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA NASIONAL (KPPN)
DESTINASI
PARIWISATA
NASIONAL (DPN)
NUSA
TENGGARA
TIMUR
4. KSPN ALOR
KALABAHI dan
sekitarnya
1. KPPN Larantuka dan
sekitarnya
1. DPN ALOR –
LEMBATA dan
sekitarnya
2. KPPN Lamalera - Lembata
dan sekitarnya
3. KPPN Alor – Kalabahi dan
sekitarnya
5. KSPN
NEMBERALA –
ROTE NDAO dan
sekitarnya
1. KPPN Nemberala – Rote
Ndao dan sekitarnya
2. DPN KUPANG –
ROTE NDAO
dan sekitarnya
2. KPPN Kupang – Soe dan
sekitarnya
Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (PP No. 50 Thn 2011)
35. Perkembangan Wisatawan
Nusantara di Indonesia
3
Source : Central Statistics Bureau (BPS), 2014
In 2013, number of Domestic Tourist Trips reached 248 million of trips with growth
of 1.1% comparing to previous year. This number created domestic spending of
Rp. 176 trilion.
39. Kebijakan Pariwisata
Provinsi Nusa Tenggara Timur
PARIWISATA MASUK DALAM 6 AGENDA PRIORITAS
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2013 – 2018
TEKAD GUBERNUR MENJADIKAN NUSA
TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI
PARIWISATA
2
3
1
40. RIPPARDA Prov. NTT – DPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
1. Kupang - Rote Ndao dan sekitarnya;
2. Alor - Lembata dan sekitarnya;
3. Komodo - Ruteng dan sekitarnya;
4. Kelimutu - Maumere dan sekitarnya;
5. Sumba - Waikabubak dan sekitarnya.
Destinasi Pariwisata Provinsi
41. RIPPARDA Prov. NTT – KSPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1. Lasiana - Kota Kupang dan sekitarnya;
2. Tablolong - Kab. Kupang dan sekitarnya;
3. Oetune - TTS dan sekitarnya;
4. Tanjung Bastian - TTU dan sekitarnya;
5. Kolam Susuk - Belu dan sekitarnya;
6. Malaka dan sekitarnya;
7. Seba - Sabu dan sekitarnya;
8. Ba'a - Rote dan sekitarnya;
9. Alor Kecil - Kalabahi dan sekitarnya;
10. Lamalera - Lembata dan sekitarnya;
11. Labuan Bajo - Macang Pacar dan sekitarnya;
42. RIPPARDA Prov. NTT – KSPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (2)
12. Liang Bua - Ruteng dan sekitarnya;
13. Borong dan sekitarnya;
14. Riung - Ngada dan sekitarnya;
15. Mbay dan sekitarnya;
16. Ende dan sekitarnya;
17. Teluk Maumere dan sekitarnya;
18. Larantuka dan sekitarnya;
19. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya;
20. Nihiwatu - Waikabubak dan sekitarnya;
21. Kodi - Ratenggara - Tambolaka dan sekitarnya;
22. Laitarung - Anakalang dan sekitarnya.
43. RIPPARDA Prov. NTT – KPPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi
1. Nemberala - Rote Ndao dan sekitarnya;
2. Kupang - TTS dan sekitarnya;
3. TTU - Belu - Malaka dan sekitarnya;
4. Sabu Raijua dan sekitarnya;
5. Alor dan sekitarnya;
6. Lembata dan sekitarnya;
7. Komodo dan sekitarnya;
8. Labuan Bajo dan sekitarnya;
9. Ruteng dan sekitarnya.
44. RIPPARDA Prov. NTT – KPPP
(Perda No. 2 Tahun 2015)
Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (2)
10. Bajawa dan sekitarnya;
11. Mbay dan sekitarnya;
12. Ende - Kelimutu dan sekitarnya;
13. Maumere - Sikka dan sekitarnya;
14. Larantuka dan sekitarnya;
15. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya;
16. Waikabubak - Manupeh Tana Daru dan sekitarnya;
17. Anakalang dan sekitarnya;
18. Tambolaka dan sekitarnya.
45. Visi, Misi dan Indikator
Pariwisata NTT
MEWUJUDKAN NUSA
TENGGARA TIMUR
SEBAGAI SALAH SATU
DESTINASI UTAMA
PARIWISATA INDONESIA
DI TAHUN 2018
1. PENINGKATAN
KUNJUNGAN
WISATAWAN KE NTT;
2. PENINGKATAN LAMA
TINGGAL.
1. Mengembangkan
Destinasi;
2. Mengembangkan
Promosi
Pariwisata;
3. Mengembangkan
Industri Pariwisata
dan Industri
Kreatif;
4. Mengembangkan
Kelembagaan.
VISIINDIKATOR
MISI
47. Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Perencanaan Pembangunan DPP dan KSPP;
2. Penegakan Regulasi Pembangunan DPP dan KSPP;
3. Pengendalian Implementasi Pembangunan DPP dan KSPP.
1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi
1. Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
2. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
3. Pemantapan Daya Tarik Wisata;
4. Revitalisasi Daya Tarik Wisata.
2. Pembangunan Daya Tairk Wisata
48. Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Transportasi;
2. Penyediaan dan Pengembangan Prasaran Transportasi;
3. Penyediaan dan Pengembangan Sistem Transportasi.
3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
1. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata;
2. Peningkatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata;
3. Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas
Pariwisata.
4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata
49. Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Peningkatan Pemberian Insentif di Bidang Pariwisata sesuai
dengan Ketentuan Perundang-undangan;
2. Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata;
3. Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata.
6. Investasi di Bidang Pariwisata
1. Pengembangan Pasar Wisatawan;
2. Pengembangan Citra Pariwisata;
3. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
4. Pengembangan Promosi Pariwisata.
7. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
50. Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis;
5. Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan.
8. Pembangunan Industri Pariwisata
1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan;
2. Pengembangan SDM Pariwisata
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.
9. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
51. Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Pariwisata NTT
1. Pengembangan SDM Pariwisata di Tingkat Pemerintah;
2. Pengembangan SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan
Masyarakat.
10. Sumber Daya Manusia dan Kepariwisataan
1. Penelitian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
3. Penelitian dan Pengembangan Industri Pariwisata;
4. Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata.
11. Penelitian dan Pengembangan
52. Data Akomodasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
0
10
20
30
40
50
60
10
7
0
10
8
16
6
4
15
23
29
23
13
8
35
0
6
4
6
3
0
59
2013
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2014
54. Data Rumah Makan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
0
50
100
150
200
250
300
22
14
21 16
85
94
10 15 17
63
83
29
44
36 30
5 6
88
6 8
0
253
Perbandingan Jumlah Rumah Makan di Provinsi NTT
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014
55. Data Kunjungan Wisatawan
Mancanegara dan Nusantara di NTT
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
578,999
332,676
387,080
363,765
397,543
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
2010
2011
2012
2013
2014
Total Tamu Mancanegara dan Nusantara di Provinsi NTT
Tahun 2010 - 2014
56. Tren Perkembangan Wisatawan
Mancanegara di Provinsi NTT
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
80,075
50,170
48,608
45,107
65,939
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2010 2011 2012 2013 2014
Tren Perkembangan Tamu Mancanegara di Provinsi NTT
Tahun 2010 - 2014
57. Tren Perkembangan Wisatawan
Nusantara di Provinsi NTT
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015
498,924
282,506
338,472
318,658 331,604
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014
Tren Perkembangan Tamu Nusantara di Provinsi NTT
Tahun 2010 - 2014
58. Alokasi Anggaran APBD
Tahun 2010 - 2015
Tahun Anggaran
2010 2,765,539,800
2011 6,996,719,500
2012 7,502,330,850
2013 11,075,726,550
2014 11,626,186,110
2015 16,588,246,600
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tren Perkembangan Anggaran APBD Tahun 2010 - 2015
Anggaran