PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Sistem informasi lingkungan adalah suatu program sistem informasi yang berisikan data-data status lingkungan hidup suatu daerah atau kawasan yang dikumpulkan secara digital dilengkapi dengan peta, foto, video dan multimedia lainnya. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
How to Clip Rasters Using Polygon, Summary of mini course at Thematic Mapping Technical Unit of Ministry of Public Works center data processing, March, 10th, 2015
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Sistem informasi lingkungan adalah suatu program sistem informasi yang berisikan data-data status lingkungan hidup suatu daerah atau kawasan yang dikumpulkan secara digital dilengkapi dengan peta, foto, video dan multimedia lainnya. Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
How to Clip Rasters Using Polygon, Summary of mini course at Thematic Mapping Technical Unit of Ministry of Public Works center data processing, March, 10th, 2015
Peluang dan tantangan untuk rantai suplai sawit berkelanjutanCIFOR-ICRAF
Presented by R. Azis Hidayat, Head of Plantation Affairs (GAPKI - Indonesian Palm Oil Association) at "Strengthening sustainable palm oil for community welfare and climate crisis mitigation" on 11 January 2023, Jakarta.
Di Kota Semarang, produk pertanian yang dihasilan oleh petani/ kelompok tani memerlukan adanya fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya Dinas Pertanian dalam hal pemasaran dan mempromosikan produk-produk unggulan pada pameran mulai tingkat lokal, regional, hingga tingkat nasional.
Dengan Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Tahun 2015, petani dan kelompok tani dapat turut serta mempromosikan produk unggulan di masing-masing wilayah, bonsai dan menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan pengembangan sektor pertanian pada khususnya dan Kota Semarang pada umumnya, sekaligus dapat mendukung program Pemerintah di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
kajian literatur pemberdayaan masyarakat lengkap dan terlengkap
terdiri dari proses sosial, tahap-tahap proses sosial, perubahan sosial, kemiskina , kesenjangan, ketimpangan, keberdayaan masyarakat, lingkaran setan kemiskinan, model pemberdayaan, pendekatan pemberdayaan
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
Fundamental gerakan pramuka merupakan dasar dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pramuka
Fundamental Gerakan Pramuka meliputi :
1. Definisi dari istilah Pramuka, Pendidikan Kepramukaan, Kepramukaan dan Gerakan Pramuka
2. Tujuan Gerakan Pramuka ( Karakter, Keterampilan, Kebangsaan)
3. Kurikulum Pendidikan Kepramukaan ( SKU, SKK, SPG )
4. PDK dan MK (PDK= Prinsip Dasar Kepramukaan , MK= Metode Kepramukaan )
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
6. Pengembangan Karakter SESOSIF
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
8. Indikator Ketercapaian Tujuan ( Happy, Healthy, Helpful, Handycraft )
9. Tujuan Akhir (Hidup Bahagia, Mati Bahagia )
Tentang Fundamental Gerakan Pramuka tersebut dapat dijabarkan sbb :
1. Definisi
a. Pramuka adalah setiap warga negara Indonesia yang secara sukarela aktif dalam pendidikan Kepramukaan serta berusaha mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
b. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
c. Kepramukaan adalah proses pendidikan nonformal di luar lingkungan sekolah dan diluar linkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka denga Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur (SK Kwarnas No. 231 Tahun 2017)
d. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan
b. 8 MK (Metode Kepramukaan), meliputi:
1. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
2. Belajar sambil melakukan;
3. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
4. Kegiatan yang menarik dan menantang;
5. Kegiatan di alam terbuka;
6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
7. Penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
8. Satuan terpisah antara putra dan putri.
5. Sistem Among dan Kiasan Dasar
Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.
Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
Sistem Among memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dengan bimbingan orang dewasa melalui prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan;
Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah membangun kemauan; dan
Tutwuri handayani maksudnya di belakang memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik.
. Pengembangan Karakter SESOSIF
Di dalam SKU, SKK, dan SPG mengandung inti SESOSIF, yaitu : Spiritual, Emosional, Sosial, Intelektual, dan Fisik.
Yang kesemuanya itu ditumbuhkembangkan dalam diri seorang pramuka. Keterpaduan kelima area pengembangan diri itu akan mengantarkan sang Pramuka menjadi generasi bangsa yang unggul.
7. Ketrampilan Kepramukaan dan Teknik Kepramukaan
4. DASAR HUKUM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
4
2 7
1 8
UU No.3 Tahun 2014
Tentang Perkebunan
PP No.24 Tahun 2015 tentang
penghimpunan dana perkebunan
5
3 6
Perpres No.66 Tahun 2018 jo. No.61 Tahun
2015 Tentang Penghimpunan dan
Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa
Sawit;
Permentan No.18 Tahun 2016 Pedoman Peremajaan
Perkebunan Kelapa Sawit
Permenkeu No.84 Tahun 2017 Tentang
Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan
Kelapa Sawit BLU BPDPKS;
Permentan No. 07 Tahun 2019 Tentang
Pengembangan SDM, Penelitian dan
Pengembangan, Peremajaan, serta
Sarana dan Prasarana Perkebunan
Kelapa Sawit;
Peraturan Dirut BPDP-KS
No.9/DPKS/2019.
Kepdirjenbun
No.208/Kpts/KB.120/7/2019.
5. TARGET PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
2017
20.780 Ha 185.000 Ha 20.000 Ha 500.000 Ha
2018 2019 2020 2021 2022
750.000 Ha 744.220 Ha
6. Empat permasalahan utama program
peremajaan kelapa sawit rakyat
masalah administrasi
(proses verifikasi dan
kelengkapan dokumen)
masalah sertifikasi dan legalitas
lahan (lahan sawit dalam
kawasan hutan
sertifikat lahan atas nama orang lain
lahan sawit tanpa sertifikat
1
4
3
2
Sumber : https://sawitindonesia.com/inilah-6-solusi-percepatan-replanting-sawit-rakyat
7. Peremajaan kelapa sawit
.
Masalah lain
persoalan aspek
teknis operasional
di lapangan
- kesiapan jumlah
benih unggul siap
tanam bersertifikat
- kesesuaian waktu
pencairan anggaran
dan tahapan kegiatan
di lapangan
- keberadaan dan
kesiapan
kelembagaan petani
masalah sosialisasi
program peremajaan
kelapa sawit rakyat
- kesiapan dan keberadaan
pendamping di lapangan
- petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis
Sumber : https://sawitindonesia.com/inilah-6-
solusi-percepatan-replanting-sawit-rakyat/
8.
9. Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS)
Stategi percepatan :
pencairan dana
peremajaan
sawit (replanting)
rakyat
Tujuan :
memaksimalkan
target replanting
Sumber : https://katadata.co.id/berita/2019/12/16/bpdpks-rancang-strategi-percepatan-pencairan-dana-peremajaan-sawit
13. 01
02
03
04
Penyusunan dan verifikasi data dan peta IUP dan pendaftaran
STDB beserta evaluasinya.
Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%
dimana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 28,98 % dari target seluas 2.149.782,18
hektar (kurun waktu 2007 – Agustus 2019) dengan mengacu pada data IUP.
Penyusunan NSPK Izin usaha Perkebunan atau Surat tanda
daftar Usaha Perkebunan.
Pembinaan kelembagaan petani sawit dan Intensifikasi
pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit.
05
Percepatan Realisasi ISPO dan jumlah sertifikasi ISPO yang terbit saat ini sebanyak 566 sertifikat
(556 Perusahaan, 4 KUD, 6 koperasi swadaya) dengan luasan 5,185,544 hektar, produksi TBS
56.650.844 ton /tahun dan CPO 12.260.641 ton/tahun.
UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KELAPA SAWIT PEKEBUN: PERCEPATAN PEREMAJAAN SAWIT
RAKYAT (PSR)
Sumber : http://ditjenbun.pertanian.go.id/percepatan-peremajaan-sawit-rakyat-psr-upaya-peningkatan-produktifitas-kelapa-sawit-pekebun/
15. SYARAT TANAMAN YANG DIREMAJAKAN
Atanaman yang telah melewati umur ekonomis
25 tahun
C
tanaman kelapa sawit menggunakan benih illegitim..
B
tanaman yang produktivitasnya kurang dari
atau sama dengan 10 ton TBS/hektar/tahun
pada umur minimal 7 tahun
Keputusan Dirjenbun Nomor 240/KPTS/KB.120/7/2018
16. Sumber : Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan,
Dinas Perkebunan, Provinsi Sumatera Selatan
17.
18. Sumber : Bidang Kelembagaan Usaha dan P
Dinas Perkebunan, Provinsi Suma
19. Sumber : Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan,
Dinas Perkebunan, Provinsi Sumatera Selatan
22. STRATEGI O T
S
Bagaimana cara kekuatan (S)
mengambil keuntungan dari
peluang (O) yang ada pada
saat ini.
Bagaimana kekuatan (S) mampu
mengahapi berbagai hambatan (T) yang
ada.
W
Bagaimana cara mengatasi
kelemahan(W) yang
menghambat kita dalam
mengambl keuntungan dari
peluang (O) yang ada
Bagaimana cara mengatasi kelemahan
(W) yang mampu membuat ancaman (T)
23. STRATEGI
O T
S
1. Peremajaan dilakukan dengan pola kemitraan dimana
petani sebagai peserta, Perusahaan sebagai Kontraktor,dan
BANK sebagai penyandang dana.
1. Peremajaan dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman berbudidaya kelapa
sawit yang tinggi serta hubungan yang masih baik antara kelembagaan
perkebunan (KT, KUD, Perusahaan).
2. Program penanaman kembali mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, yang
meliputi: tanah, konservasi, lingkungan dan lembaga
3. Skema pembiayaan untuk Pekebun terdiri dari: bantuan dan tabungan Pekebun;
bantuan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR); atau Bantuan, tabungan Pekebun dan
KUR
W
1. Perbankan akan mengatasi keterbatasan modal dalam
kegiatan peremajaan dimana BANK sebagai penyandang
dana.
2. Pemerintah dan perusahan inti mengarahkan serta
memberikan informasi kepada petani dalam peremajaan
yang baik dan benar.
3. Penyederhanaan persyaratan PSR
1. Perusahaan mitra membantu mencarikan solusi bagi petani dalam mengatasi
keterbatasan modal serta memberikan pelatihan – pelatihan kepada petani
tentang bagaimana cara dan teknis peremajaan yang baik dan benar sehingga
akan mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit (Pembinaan
kelembagaan petani sawit dan Intensifikasi pemanfaatan lahan untuk
produktivitas sawit. ).
2. Untuk memastikan prinsip keberlanjutan, peserta program ini difasilitasi untuk
mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada panen
pertama.
3. Pekebun Rakyat yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek
legalitas tanah. Mereka yang tidak, akan menerima bantuan hak.
4. Standar produktivitas untuk program penanaman kembali 10 ton tandan buah
segar / ha / tahun. Kepadatan Tanaman <80 pohon / ha.
24. Contoh kasus STRATEGI PEREMAJAAN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT POLA PLASMA DI DESA SARI GALUH
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
25. STRATEGI O T
S
1. Peremajaan dilakukan dengan pola kemitraan dimana petani
sebagai peserta, PTPN sebagai Kontraktor,dan BANK sebagai
penyandang dana.
1. Peremajaan dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman berbudidaya kelapa sawit
yang tinggi serta hubungan yang masih baik antara kelembagaan perkebunan (KT,
KUD, Perusahaan). 2. Adanya lahan, terhubungnya petani dalam KT & KUD, adanya
tabungan yang merupakan persiapan yang dimiliki petani untuk meminimalisir resiko
dan masalah ketika peremajaan dilakukan .
W
1. Perbankan akan mengatasi keterbatasan modal dalam kegiatan
peremajaan dimana BANK sebagai penyandang dana.
2. Pemerintah dan perusahan inti mengarahkan serta memberikan
informasi kepada petani dalam peremajaan yang baik dan benar.
1. Perusahaan mitra membantu mencarikan solusi bagi petani dalam mengatasi
keterbatasan modal serta memberikan pelatihan – pelatihan kepada petani tentang
bagaimana cara dan teknis peremajaan yang baik dan benar sehingga akan mampu
meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
26. STRATEGI PEREMAJAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA PLASMA DI DESA SARI GALUH KECAMATAN
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
4.
5.
6.
1.
.
2
AHP
Peremajaan dilakukan dengan pola kemitraan
dimana petani sebagi peserta, PTPN sebagai
kontraktor, dan BANK sebagai penyandang dana
dengan nilai prioritas 0.238
Perbankan akan mengatasi keterbatasan modal
dalam kegiatan peremajaan dimana bank sebagai
penyandang dana dengan nilai prioritas 0.181
Perusahaan mitra membantu mencarikan solusi bagi
petani dalam mengatasi keterbatasan modal serta
memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani
tentang bagaimana cara dan teknis peremajaan yang
baik dan benar sehingga akan mampu meningkatkan
produktifitas kelapa sawit dengan nilai prioritas
0.162
Adanya lahan, terhubungnya petani dalam KT dan KUD,
adanya tabungan kelompok yang merupakan persiapan yang
dimiliki petani untuk meminimalisir resiko dan masalah
ketika peremajaan dilakukan dengan nilai prioritas 0.149
Pemerintah dan perusahaan inti mengarahkan serta
memberikan informasi kepada petani dalam
peremajaan yang baik dan benar dengan nilai
prioritas 0.146
Peremajaan dilakukan dengan memanfaatkan
pengalaman berbudidaya kelapa sawit yang tinggi
serta hubungan yang masih baik antara
kelemabagaan perkebunan (KT,KUD,Perusahaan)
dengan nilai prioritas 0.123
3
https://docplayer.info/69041266-Strategi-peremajaan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit-pola-plasma-di-
desa-sari-galuh-kecamatan-tapung-kabupaten-kampar.html