1. Pajak
Bumi & Bangunan

2. Bumi
adalah permukaan bumi dan
tubuh bumi yang ada
dibawahnya.

3. Bangunan
konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan;

4. Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan adalah Obyek Pajak:
• digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;
• digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

5. Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan adalah Obyek Pajak:
• merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
• digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
• digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi
internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan.

6. Subjek Pajak
orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi,
dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan

7. Penghitungan Pajak
Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Tarif PBB = 0,5%
Dasar Pengenaan Pajak =
Nilai Jual Kena Pajak

8. Nilai Jual Kena Pajak
ditetapkan serendah-rendahnya
20% dan setinggi-tingginya 100%
ari Nilai Jual Obyek Pajak.

9. Nilai Jual Kena Pajak
• obyek pajak perkebunan sebesar 40% (empat puluh
per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak;
• obyek pajak kehutanan sebesar 40% (empat puluh
per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak;
• obyek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh
per seratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak;
• obyek pajak lainnya :
– sebesar 40% dari Nilai Jual Obyek Pajak apabila Nilai
Jual Obyek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 atau
lebih;
– sebesar 20% dari Nilai Jual Obyek Pajak apabila Nilai
Jual Obyek Pajaknya kurang dari Rp
1.000.000.000,00

10. Nilai Jual Objek Pajak
harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek
Pajak ditentukan melalui perbandingan
harga dengan obyek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau Nilai
Jual Obyek Pajak pengganti;

11. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk
setiap Wajib Pajak, ditetapkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak atas nama Menteri
Keuangan dengan mempertimbangkan
pendapat Pemerintah Daerah setempat.

12. Perhitungan Pajak didasarkan
pada keadaan Objek Pajak
tanggal 1 Januari

13. Administrasi
Dalam rangka pendataan, Subyek Pajak
wajib mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan
mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Dirjen Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi letak Obyek Pajak,
selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal
diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak oleh Subyek Pajak.

14. Berdasarkan Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak
Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang.

15. Pajak yang terhutang berdasarkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
harus dilunasi selambat lambatnya
enam bulan sejak tanggal diterimanya
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
oleh Wajib Pajak.

16. Dirjen Pajak mengeluarkan SKP dalam
hal :
apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak
disampaikan dan setelah ditegor secara
tertulis tidak disampaikan sebagaimana
ditentukan dalam Surat Tegoran;
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan
Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib
Pajak.

17. Denda sebesar 25 % atas pajak
yang tidak atau kurang dibayar

18. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
atas ;
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
Surat Ketetapan Pajak.

19. •Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan SKP
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya
•Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan

20. 10% pemerintah Pusat
90% Daerah, dengan rincian :
– 16,2% untuk provinsi
– 64,8% untuk kabupaten/kota
– 9% biaya pemungutan
PBB dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dengan Imbangan sbb :