Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C

31,479 views

Published on

Perpajakan Indonesia

Published in: Education

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C

  1. 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui Pajak Daerah. Dari pajak inilah yang akan digunakan untuk membiayai Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang- undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.
  2. 2. 2 Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sumber : UU No. 28 Tahun 2009 Pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak bahan galian golongan C) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yaitu pajak kabupaten/kota. Pembahasan makalah kami kali ini berkonsentrasi pada pembahasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang lumayan berpotensi menyumbangkan Pendapatan Pajak Daerah. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah : 1. Apa pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan? 2. Apa Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan? 3. Apa Dasar Pengenaan Pajak, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan? 4. Apa contoh kasus Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?
  3. 3. 3 BAB II PEMBAHASAN A. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1. Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.  Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada kabupaten/kota yang dimaksud. 2. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 3. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yaitu:  asbes;  batu tulis;  batu setengah permata;  batu kapur;  batu apung;  batu permata;  nitrat  opsidien;  oker;  pasir dan kerikil;  pasir kuarsa;  perlit;
  4. 4. 4  bentonit;  dolomit;  feldspar;  garam batu (halite);  grafit;  granit/andesit;  gips;  kalsit;  kaolin;  leusit;  magnesit;  mika;  marmer;  phospat;  talk;  tanah serap (fullers earth);  tanah diatome;  tanah liat;  tawas (alum);  tras;  yarosif;  zeolit;  basal;  trakkit; dan  mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-dangan. b. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah :  Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata- nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.  Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan untuk komersial.  Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan pemerintah dan pemerintah daerah.  Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. c. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. d. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. e. Jenis pemungutan untuk Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ini adalah SELF ASSESMENT SYSTEM (dimana WP menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajaknya)
  5. 5. 5 4. Dasar Pengenaan Pajak, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1. Dasar Pengenaan Pajak dan Masa Pajak a. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. b. Nilai jual dihitung dengan mengalikan Volume atau Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar. c. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat yang ditetapkan secara periodik sesuai dengan keputusan Bupati daerah masing- masing. d. Dalam hal nilai pasar sulit diperoleh, maka digunakan harga Standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. e. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, yang terutang. Tahun Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak tahun terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan. 2. Tarif dan Cara dan Contoh Perhitungan: a. Tarif Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk pertambangan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 2. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk non pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen).
  6. 6. 6 b. Cara Perhitungannya : Pajak MBLB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan : Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Contoh Harga Standar Mineral bukan Logam dan Batuan yang diambil dari suatu daerah : No. Jenis Galian Harga (Rp/ton) 1. Andesit, Basalt, Trachite, Desite, & Batuan Beku lain 22.000,00 2. Asbes 25.000,00 3. Batu Apung 18.000,00 4. Batu Kapur 18.000,00 5. Batu Permata Sesuai harga pasaran 6. Batu Setengah permata Sesuai harga pasaran 7. Batu Tulis 10.000,00 8. Bentonit 22.000,00 9. Dolomit 14.850,00 10. Feldspar 25.500,00 11. Garam Batu 18.750,00 12. Gips 12.000,00 13. Granit 24.000,00 14. Kaolin 18.000,00
  7. 7. 7 15. Kalsit 14.850,00 16. Leusit 24.000,00 17. Magnesit 14.000,00 18. Marmer 30.000,00 19. Mika 24.000,00 20. Nitrat 18.000,00 21. Obsidien 15.000,00 22. Oker 15.600,00 23. Pasir dan Kerikil 25.000,00 24. Pasir Kuarsa 25.000,00 25. Perlit 8.400,00 26. Phospat 21.600,00 27. Talk 24.000,00 28. Tanah Diatome 17.500,00 29. Tanah Liat 30.000,00 30. Tanah Serap 13.000,00 31. Tanah Urug 14.000,00 32. Tawas 18.750,00 33. Trass 17.500,00 34. Yaresit 24.000,00 35. Zeolit 22.000,00
  8. 8. 8 c. Contoh perhitungan : Untuk memproduksi batu bata dan batako sebuah perusahaan penyedia bahan bangunan memerlukan pasir sejumlah 10 m³ per hari dan tanah liat sejumlah 15m³ per hari. Batu bata dan batako dipasarkan wilayah disekitar Kota Medan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. Berapa pajak mineral bukan logam dan batuan ( Pajak MBLB) yang harus dibayar? Cara perhitungan pajak : a. Harga Pasir untuk bangunan = Rp. 25.000/m³ b. Harga Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan = Rp. 30.000/m³ c. Jumlah Pasir yang digunakan (10 x 30 hari) = 300 m³/bulan d. Jumlah Tanah Liat yang digunakan (15 x 30 hari) = 450 m³/bulan e. Tarif ajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = 20% Dasar Pengenaan Pajak : Pasir : 300 m³ x Rp. 25.000,- = Rp. 7.500.000,- Tanah Liat : 450 m³ x Rp. 30.000,- = Rp.13.500.000,- + Jumlah = Rp 21.000.000,- Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Pajak MBLB : Rp. 21.000.000,- x 20% = Rp. 4.200.000,- 5. Alokasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pengalokasian hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya adalah : Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut :  Pasal 2A 1. Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen); b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada
  9. 9. 9 Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen). 2. Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. 3. Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota. 4. Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. 5. Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota.  Pasal 2B 1. Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan. 2. Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait. 3. Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini menjelaskan bahwa alokasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ( Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C) ditetapkan dengan keputusan setiap Kepala Daerah masing-masing daerah tempat pengambilan Bahan Galian Golongan C. Setiap daerah mungkin saja berbeda-beda besarnya peng-Alokasian Hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Provinsi dan kepada Daerahnya tersebut. Keterangan : Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 : - Ayat (2) : Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g. Pajak Parkir.
  10. 10. 10 Ayat (4) : Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Bersifat pajak dan bukan Retribusi; b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat; e. Potensinya memadai; f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan h. Menjaga kelestarian lingkungan. B. CONTOH KASUS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN SUMEDANG Pajak Daerah Kabupaten Sumedang diatur dalam PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Isi dalam peraturan daerah tersebut sama dengan isi tentang Pajak Daerah dalam UU NOMOR 28 TAHUN 2009 yang telah kami uraikan di atas dalam pendahuluan dan pembahasan. Begitu Juga dengan penjelasan tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,di Kabupaten Sumedang Contoh Kasus : 1. OKNUM PNS KAB. SUMEDANG KORUPSIPAJAK 08 April 2015 Foto : Lokasi Galian C Blok Cibeureum Cimalaka SUMEDANG, VRITTA99.COM,- Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan PNS Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang sebagai tersangka dalam kasus dugaan
  11. 11. 11 korupsi pajak galian C tahun 2010-2014. Akibat perbuatan oknum PNS tersebut pemerintah diduga mengalami kerugian miliyaran rupiah. Rabu, (8/04/2015) Kaki gunung Tampomas mulai dari wilayah Cimlaka hingga Paseh merupakan daerah yang terkenal dengan pasirnya. Didaerah inilah pasir-pasir didapat atau biasa disebut daerah galian C. Pemerintah tentunya menarik pajak untuk kegiatan penambangan pasir ini dimana tercatat lebih kurang 66 pengusaha maupun perusahaan menggali pasir didaerah tersebut. Namun dalam pengelolaannya pajak pajak yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah sebagai pendapatan malah di selewengkan oleh salah seorang oknum pns di lingkungan dispenda sumedang. JJ (40) yang diketahui merupakan kolektor pajak galian C kini ditetapkan menjadi tersangka penggelapan pajak. Diduga pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi oknum PNS tersebut. Foto : Kasi PIDSUS Kejaksaan Arjuna B.S Tambunan didampingi Kasi Intel Sudarto saat memberikan keterangan di ruangannya, Rabu, (08/04/2015) Menurut kepala seksi tindak pidana khusus (Kasi PIDSUS) Kejaksaan Negeri Sumedang Arjuna Budi S Tambunan dari 12 pengusaha galian C yang diperiksa tersangka diduga merugikan negara atas selisih kekurangan bayar pajak galian C sebesar 570 juta rupiah dari pajak 12 pengusaha yang diperiksa saja belum sisa pengusaha yang lainnya. Dalam proses penyidikan dugaan korupsi galian C Kejari sudah memanggil dan meminta keterangan puluhan saksi meliputi birokrat dan pengusaha tambang yang salah satunya sekretaris daerah kabupaten sumedang, Zaenal Alimin yang sebelumnya menjabat kepala DPPKAD sumedang. Kemungkinan munculnya nama tersangka dalam kasus ini masih terbuka lebar.
  12. 12. 12 2. Pajak Galian Pasir yang Masuk ke Kas Daerah Dinilai Tak Sebanding Kamis, 30 Oktober 2014 07:38 WIB ilustrasi tambang pasir TRIBUNNEWS.COM.SUMEDANG - Pajak galian pasir dari kaki Gunung Tampomas yang masuk ke kas daerah, dinilai tidak sebanding dengan pengerukan pasir setiap harinya. Bahkan dalam tiga tahun terakhir pendapatan Pajak Mineral Batuan dan NonLogam terus merosot. Tahun 2010 pendapatan pajak dari sektor ini mencapai Rp 300 juta, tahun 2011 (Rp 240 juta), tahun 2012 (Rp 125 juta) tapi tahun 2013 naik lagi menjadi Rp 400 jutaan. Pendapatan pajak mineral batuan dan nonlogam ini menjadi bahan diskusi Sunan Institute di Graha Insun Medal, Rabu (29/10/2014). "Pendapatan pajak itu sangat jauh dari perhitungan kasar dengan ratusan truk yang mengangkut pasir dari Tampomas," kata Dadan Setiawan dari Sunan Institute, Rabu siang kemarin. Menurut Dadan, dengan pajak 25 persen per kubik maka setiap tahun, pendapatan dari sektor pajak ini mencapai Rp 2 miliar lebih. "Hitungan kami, dari galian pasir ini pemkab dapat menerima setidaknya Rp 2 miliar per tahun, ini berdasarkan jumlah truk pasir yang keluar serta ketentuan pajak 25 persen per kubik pasir yang dijual," kata Dadan. Persoalan pajak dari galian pasir ini mencuat saat dilontarkan Jajat Wijaya, anggota Badan Anggaran (Banggar) dan juga anggota Komisi B DPRD Sumedang. "Saya punya datanya berapa pendapatan yang diperoleh dari pajak galian pasir ini. Tapi saya belum menghitung secara rinci data ada di mobil saya, nilainya miliaran rupiah” kata Jajat saat berbincang dengan Tribun.
  13. 13. 13 Namun Jajat tidak mau memberikan data terkait pendapatan dari sektor pajak ini secara terbuka. Sebelumya Banggar melakukan sidak ke lokasi galian pasir di lereng Gunung Tampomas. Kabid Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Didin Hermawan, yang menjadi pembicara dalam diskusi ini, mengaku pihaknya tidak menongkrongi pengusaha galian untuk membayar pajak. "Pembayaran dan penyetoran pajak diberlakukan sistem self-assesment. Pengusaha menghitung sendiri berapa pajak yang harus disetorkan berdasarkan sejumlah formulir yang harus diisi oleh pengusaha," ujar Didin. Setoran dari pengusaha itu, kata Didin, langsung disetorkan ke kas daerah berikut bukti-bukti dokumen pendukung. Jadi tidak ada yang diselewengkan" katanya.
  14. 14. 14 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan  Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)  Perhitungannya : Pajak MBLB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan : Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan  Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. B. Saran Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan wajib melaporkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan pengambilan/eksploitasi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukannya. Setiap kepala daerah tempat pengambilan bahan galian C harus menyetujui kegiatan pengambilan bahan galian c dengan memperhatikan : 1. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 2. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 3. Dan Menjaga kelestarian lingkungan.
  15. 15. 15 DAFTAR PUSTAKA  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  Siahaan,Marihot P.2013.Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi.Jakarta:Rajawali Pers.

×