Sistem PBB

1. BAB I
GAMBARAN UMUM
A. Deskripsi Kabupaten Sukoharjo
1. Sejarah Kabupaten Sukoharjo
Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Karesidenan Surakarta
pernah merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko
(Kasunanan) dan Mangkunegaran Ko (Mangkunegaran). Wilayah
Mangkunegaran meliputi daerah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan
sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunanan meliputi daerah
Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, dan Kabupaten Kutha Surakarta.
Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan suatu daerah tepi
dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah "Wedono", tak ubahnya
dengan Bekonang, dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, dan
Kartasura ini menjadi satu masuk wilayah Kabupaten Kutha Surakarta, di
bawah pemerintah Kasunanan.
Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara defakto
menyatakan diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran. Hal ini
kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga
menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan. Kabupaten Kutha
Surakarta kemudian diputuskan pindah ke Sukoharjo. Bersamaan dengan
munculnya gerakan anti Swapraja dan berbagai dukungan untuk
membentuk pemerintah Kota Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan
1

2. 2
tekad dari "Wong Solo", mereka menyatakan berdirinya Pemerintah kota
Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946. Tanggal
ini kemudian menjadi hari lahir Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.
Kemudian disusul keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD
tanggal 15 Juli 1946 lingkungan Karesidenan Surakarta dibentuk suatu
daerah baru dengan kota Surakarta yang dikepalai oleh seorang Walikota.
yang isinya antara lain menyebutkan bahwa di dalam.
Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15
Juli 1946, maka secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran
dipandang sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara
menjadi wilayah Karesidenan Surakarta. Ini berarti wilayah Karesidenan
Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu
Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta bekas wilayah Kasunanan
yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo (Kawedanan
Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya Surakarta.
Keadaan ini mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk
membentuk kabupaten barudi luar kota Surakarta agar ketiga kawedanan
(Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan
pemerintah kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta
menunjuk KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi
Bupati.
Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan
kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan

3. 3
yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin
Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah
Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten
Sukoharjo. Penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir
Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3
Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.
(www.sukoharjokab.co.id, 2009)
Visi DPPKAD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah
Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju dan
Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional. Misi DPPKAD
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah.
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan
Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur yang Terukur, Terarah,
Adil, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
2. Membangun Managemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan
yang Berbasis Pada Pelayanan Masyarakat.
3. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram, Demokratis
dan Dinamis.
4. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Pertanian dan
Industri serta Pengelolaan Potensi Daerah.

4. 4
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
2. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil di Propinsi
Jawa Tengah, Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110.
57O
LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O
LS, Bagian Ujung Sebelah
Utara 7 32O
BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O
32.00O
BT. Dengan
luas 46,666 Km2
, atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.
Kabupaten Sukoharjo dibatasi oleh beberapa kabupaten di sekitarnya.
Batas wilayah kabupaten Sukoharjo adalah.
a. Sebelah utara: Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganya.
b. Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten
Wonogiri.
c. Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar.
d. Sebelah Barat: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.
B. Struktur Organisasi DPPKAD
1. Susunan dan Struktur Organisasi DPPKAD
Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematika tentang
tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara bagian-bagian dalam
suatu instansi. Adapun tujuannya untuk memperoleh pimpinan atau
keputusan instansi dalam mengkoordinasi bawahannya. Dengan struktur
organisasi dapat diketahui wewenang dan tanggung jawab dari para

5. 5
personil dalam memangku jabatannya. Untuk lebih jelasnya tentang
struktur organisasi yang ada dapat dilihat pada Gambar 1.1
Susunan Organisasi DPPKAD adalah. (Perbub Sukoharjo No. 60, 2011)
a. Sekretariat terdiri atas:
1) Sub Bagian Program,
2) Sub Bagian Keuangan, dan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang Anggaran terdiri atas:
1) Seksi Perencanaan Anggaran,
2) Seksi Penyusunan Anggaran, dan
3) Seksi Pelaksanaan Anggaran.
c. Bidang Pendapatan terdiri atas:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan,
2) Seksi Penetapan, dan
3) Seksi Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan.
d. Bidang Perbendaharaan terdiri atas:
1) Seksi Perbendaharaan I,
2) Seksi Perbendaharaan I, dan
3) Seksi Perbendaharaan III.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
1) Seksi Akuntansi,
2) Seksi Verifikasi, dan
3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan.

6. 6
f. Bidang Kas terdiri atas:
1) Seksi Penerimaan,
2) Seksi Pengeluaran, dan
3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
g. Bidang Aset Daerah terdiri atas:
1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah,
2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah, dan
3) Seksi Perubahan Status Hukum.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masing-
masing bagian yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan
pekerjaannya. Tugas pokok adalah tugas jabatan yang paling pokok yang
memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan.
Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Tugas pokok dan fungsi masing-
masing bagian DPPKAD adalah. (Perbub Sukoharjo No. 60, 2011)
1. Kepala DPPKAD
Kepala DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah. Kepala DPPKAD mempunyai fungsi.
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

7. 7
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Penyusunan kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
e. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;
f. Pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
g. Pelayanan Pajak Daerah;
h. Penagihan Pajak Daerah;
i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;
j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
k. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
l. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
m. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan,
monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretariat
mempunyai fungsi.

8. 8
a. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan; dan
b. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, dan rumah
tangga.
3. Subbagian Program
Subbagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan.
4. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi keuangan
dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

9. 9
6. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
anggaran. Bidang Anggaran melaksanakan fungsi.
a. Perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang Bidang Anggaran;
b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
Bidang Anggaran; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
Bidang Anggaran.
7. Seksi Perencanaan Anggaran
Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.
8. Seksi Penyusunan Anggaran
Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.
9. Seksi Pelaksanaan Anggaran
Seksi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan

10. 10
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang pelaksanaan anggaran.
10. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
pendapatan. Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi.
a. Perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang pendapatan;
b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
pendapatan; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pendapatan.
11. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pendataan dan
pendaftaran.
12. Seksi Penetapan
Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pendapatan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang penetapan.

11. 11
13. Seksi Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan
Seksi Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan,
penagihan dan pelaporan.
14. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi.
a. Perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang perbendaharaan;
b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
perbendaharaan; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
perbendaharaan.
15. Seksi Perbendaharaan I
Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan I.

12. 12
16. Seksi Perbendaharaan II
Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang Perbendaharaan II.
17. Seksi Perbendaharaan III
Seksi Perbendaharaan III mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan III.
18. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas PPKAD dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Bidang
Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan fungsi.
a. Perumusan petunjuk teknis kegiatan di Bidang Akuntansi dan
Pelaporan;
b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang
Akuntansi dan Pelaporan; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.

13. 13
19. Seksi Akuntansi
Seksi Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang akuntansi dan pelaporan.
20. Seksi Verifikasi
Seksi Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang verifikasi.
21. Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Seksi Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang fasilitasi
penyusunan laporan keuangan.
22. Bidang Kas
Bidang Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
kas. Bidang Kas melaksanakan fungsi.
a. Perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang kas;

14. 14
b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
kas; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
kas.
23. Seksi Penerimaan
Seksi Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Kas dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian
bimbingan di bidang penerimaan.
24. Seksi Pengeluaran
Seksi Pengeluaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Kas dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian
bimbingan di bidang pengeluaran.
25. Seksi Pengendalian dan Pelaporan
Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kas dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan pelaporan.
26. Bidang Aset Daerah
Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan,

15. 15
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
aset daerah. Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi.
a. Perumusan petunjuk teknis kegiatan di bidang aset daerah;
b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
aset daerah; dan
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
aset daerah.
27. Seksi Penatausahaan Aset Daerah
Seksi Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aset Daerah dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset
daerah.
28. Seksi Pendayagunaan Aset Daerah
Seksi Pendayagunaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aset Daerah dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset
daerah.
29. Seksi Perubahan Status Hukum
Seksi Perubahan Status Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan

16. 16
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang perubahan status hukum.
30. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
dalam menunjang tugas pokok Dinas PPKAD.
C. Tata Kerja DPPKAD
Unutk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, setiap unit organisasi
DPPKAD diharapkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing dengan sebaik-baiknya. Selain itu dihaapkan juga agar
masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
pekerjaannya. Maka dari itu, disusunlah suatu tata kerja yang akan mengatur
cara kerja setiap unit organisasi. Adapun tata kerja dari DPPKAD adalah.
1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsinonal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila
terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku.

17. 17
3. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahnnya.
6. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, laporan wajib disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.
D. Latar Belakang
Selama menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh pemerintah, dana tersebut
dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu
negara, baik itu kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu
iuran tersebut adalah pajak dan retribusi.

18. 18
Soemitro (2001) dalam Ilyas dan Burton (2001) mengatakan
“pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi
dua yaitu
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah teridiri
atas:
a. Pajak Daerah Tingkat I
b. Pajak Daerah Tingkat II
Pemerintah membuat kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan
pemerintah Kabupaten maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang
mengandung maksud bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

19. 19
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan agar pemerintah daerah dapat mengurusi
kepentingan daerahnya dengan otonomi daerah. Dalam hal ini pajak daerah
ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang
merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan dalam pembangunan daerah
yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada
Kota/Kabupaten. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya
adalah dengan peningkatan pendapatan dari sektor pajak.
Seperti yang dibahas dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 yang
merupakan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan dan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2000, telah menetapkan bahwa PBB tergolong sebagai pajak pusat.
Walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut
secara mayoritas diserahkan kembali kepada daerah kabupaten/kota. Cara
seperti ini sebenarnya lebih disukai oleh banyak pemerintah kabupaten/kota
(pemerintah daerah). Tentu karena pemerintah daerah tidak perlu
mengeluarkan biaya tinggi untuk memungut pajak tersebut. Pemerintah
daerah hanya menerima hasil dari pemungutan pajak tersebut.
Oleh pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diharapkan mampu
memberikan kondisi yang kondusif bagi perkembangan pembangunan di

20. 20
kabupaten Sukoharjo yang pada akhirnya mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kabupaten Sukoharjo, sehingga mampu mandiri dan mampu menjalankan
otonomi daerah. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk mengambil judul “EVALUASI PELAKSANAAN
PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”.
E. Rumusan Masalah
Pokok masalah yang dapat dirumuskan untuk menentukan arah
penelitian adalah.
1. Apakah sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan di kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan daerah yang
berlaku?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengalihan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sukoharjo?
F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan
daerah yang berlaku.

21. 21
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses
pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di
kabupaten Sukoharjo.
G. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penilitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan, yaitu.
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai
salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sukoharjo dan
diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam proses
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di
kabupaten Sukoharjo.
2. Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dalam bidang perpajakan dan untuk menambah wawasan
tentang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan.
3. Akademis
Penelitian ini diharapkan jadi bahan pengembangan untuk penelitian-
penelitian selanjutnya demi kemajuan dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

22. 22
BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SUBBAG
PROGRAM
SUBBAG
UMUM DAN
KEPEGA-
WAIAN
SEKRETARIAT
SUBBAG
KEUANGAN
BIDANG
AKUNTANSI
DAN
PELAPORAN
SEKSI
VERIFIKASI
SEKSI
AKUNTANSI
SEKSI
FASILITASI
PENYUSUNAN
LAPORAN
KEUANGAN
BIDANG
KAS
SEKSI
PENGELUAR-
AN
SEKSI
PENERIMAAN
SEKSI
PENGENDALI-
AN DAN
PELAPORAN
BUPATI SUKOHARJO,
BIDANG
ASET
DAERAH
SEKSI
PERUBAHAN
STATUS
HUKUM
SEKSI
PENDAYAGU-
NAAN ASET
DAERAH
SEKSI
PENATAUSA-
HAAN ASET
DAERAH
SEKSI
PENYUSU-
NAN
ANGGARAN
SEKSI
PERENCA-
NAAN
ANGGARAN
BIDANG
PENDAPATAN
BIDANG
ANGGAR-
AN
BIDANG
PERBENDA-
HARAAN
SEKSI
PELAKSA-
NAAN
ANGGARAN
SEKSI
PENETAPAN
SEKSI
PENDAFTAR-
AN DAN
PENDATAAN
SEKSI
PENERIMAAN,
PENAGIHAN
DAN
PELAPORAN
SEKSI
PERBENDA-
HARAAN II
SEKSI
PERBENDA-
HARAAN I
SEKSI
PERBENDA-
HARAAN III
KEPALA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPPKAD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

23. BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Pajak Daerah
Adriani dalam Waluyo dan Ilyas (2000) mengatakan “pajak adalah
iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh Wajib
Pajak, pembayarannya menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan
kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak
daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a. Pajak Daerah merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah.
23

24. 24
b. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan undang-
undang.
c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah.
Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi menjadi
dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak
yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak
pusat dan pajak daerah.
Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq.
Direktorat Jenderal Pajak adalah.
1. Pajak penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Bea Materai
Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu.
1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

25. 25
2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri atas:
a. Pajak Hotel dan Restoran,
b. Pajak Hiburan,
c. Pajak Reklame,
d. Pajak Penerangan Jalan,
e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pengertian Sistem dan Prosedur
Sistem adalah kumpulan atau jaringan dari beberapa unsur yang
saling berkaitan satu sama lain untuk suatu maksud tertentu yang terpadu
untuk melangsungkan kegiatan. Secara umum sistem adalah sekelompok
unsur yang berhubungan erat satu dan yang lainnya, yang berfungsi
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001).
Prosedur mempunyai suatu unsur dari sistem. Sedangkan yang
dimaksud dengan prosedur adalah urutan kegiatan klerikel, biasanya
melibatkan beberapa organisasi dalam suatu departemen atau lebih yang
dibuat untuk penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi
berulang-ulang (Mulyadi, 2001). Jadi jaringan prosedur yang dibuat secara
terpadu akan membentuk sebuah sistem, atau dengan kata lain prosedur
merupakan bagian dari sistem.

26. 26
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut
atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan
ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.
Sedangkan dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
disebutkan secara singkat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.
b. Dasar Hukum
Dasar hukum dari pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten sukoharjo adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011

27. 27
tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan kabupaten Sukoharjo.
c. Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
a. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.
d. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah.
a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
b) Jalan tol;
c) Kolam renang;

28. 28
d) Pagar mewah;
e) Tempat olahraga;
f) Galangan kapal, dermaga;
g) Taman mewah;
h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
dan
i) Menara.
e. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang :
a) Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenis dengan itu;
d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik; dan

29. 29
f) Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga intemasional
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
d. Ketentuan Umum
1) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3) Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten
Sukoharjo.
6) Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.
7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8) Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

30. 30
9) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi
nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
11) Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang diatasnya melekat
hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
12) Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
13) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.
14) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
15) Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
terutang.

31. 31
16) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17) Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18) Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
19) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya
PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20) Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.
e. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah NJOP.

32. 32
2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebagai berikut :
a) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
dan
b) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
B. Pembahasan
1. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Menurut Perda
Sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang
dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

33. 33
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.
Asas Perpajakan Nasional adalah self assessment, yaitu suatu asas
yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat
mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan
secara adil. Dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satu
pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan
kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang
dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan (self assessment di bidang pelaporan), ke
Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lain yang ditunjuk.
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan
peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo.
Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-
P2) adalah adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan
data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang
terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetoran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah
membentuk basis data PBB-P2. Pembentukan Basis Data PBB-P2
dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak

34. 34
PBB-P2. Pemerintah Daerah menggunakan Basis Data yang berasal dari
pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Manajemen Informasi
Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.
Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang
mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
1. Pendaftaran;
2. Pendataan;
3. Penilaian;
4. Penetapan; dan
5. Penerimaan.
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
1. Pendaftaran
a. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek
Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP).
b. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencatumkan NPWP dalam
kolom yang tersedia dalam SPOP.
c. SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan ke DPPKAD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

35. 35
d. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma
di UPTD PPKAD atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
2. Pendataan
a. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP.
2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan
lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada
DPPKAD.
3) Sepanjang tidak ada perubahan data obyek pajak, subyek pajak
maupun wajib pajak maka data SPOP dapat digunakan untuk
penetapan PBB tahun selanjutnya.
4) Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
b. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dapat
dilakukan dengan alternatif:
1) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP,
2) Identifikasi objek pajak,
3) Verifikasi data objek pajak,
4) Pengukuran bidang objek pajak,

36. 36
3. Penilaian
a. Penilaian adalah kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah terhadap Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk
menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan
dasar pengenaan pajak baik secara massal maupun individual dengan
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
b. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Penetapan
a. PBB yang Terutang
1) Penetapan besarnya PBB yang terhutang dihitung berdasarkan
NJOP Bumi dan Bangunan dikalikan luas bumi dan bangunan
kemudian dikurangi dengan NJOPTKP yang selanjutnya disebut
NJKP.
NJKP= [(NJOP Bumi x luas bumi) + (NJOP Bangunan x luas
Bangunan)] – NJOPTKP
2) NJKP dihitung menggunakan tarif:
a) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
dikalikan dengan NJOP Bumi dan Bangunan.
b) Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) dikalikan
dengan NJOP Bumi dan Bangunan.
3) NJOPTKP PBB ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

37. 37
rupiah) untuk setiap wajib pajak.
4) Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) obyek pajak
berupa bumi atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1
obyek pajak bumi atau bangunan.
b. Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SPPT.
1) Berdasarkan SPOP DPPKAD menerbitkan SPPT.
2) SPPT PBB diterbitkan di awal tahun masa pajak secara masal
3) DPPKAD mencetak DHKP PBB buku 1, 2, 3, 4, dan 5
4) Sebelum disampaikan ke wajib pajak, dilakukan penelitian data
SPPT dengan data DHKP.
5) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil
penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk
DPPKAD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dan rangkap ke-3
untuk lampiran berita acara penelitian.
6) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan
dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk
disampaikan kepada wajib pajak.
7) Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara
berkala kepada DPPKAD.
8) SPPT PBB harus sudah sampai ke wajib pajak paling lambat
tanggal ( 31 Maret ).
9) Bentuk, dan isi formulir SPPT dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

38. 38
5. Penerimaan
a. PBB yang terutang dibayar di Kas Daerah / Bank Tempat
Pembayaran dengan menggunakan SPPT, SKPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT.
b. Bank Tempat Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
c. PBB harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
d. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah yang tercantum di SPPT.
e. Jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan berdasar Keputusan
Bupati.
f. Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS.
g. STTS dibuat rangkap 2 (dua) lembar :
1) Lembar ke-1 diberikan kepada wajib pajak;
2) Lembar ke-2 untuk Bank.
h. STTS Lembar ke-2 disimpan oleh bank sebagai dasar pembuatan
laporan, dan selanjutnya dikirimkan kembali ke DPPKAD paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pembayaran.
i. STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank
Tempat Pembayaran.
Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek
dan Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis
data SISMIOP. Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara.

39. 39
a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh
Petugas DPPKAD berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak
dan atau pejabat/instansi terkait.
b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh
DPPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek
pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di
lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak
dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya
sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
2. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Lapangan
Penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemungutan
PBB-P2 di lapangan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara
dengan sejumlah orang serta karyawan Pemda yang sedang mengurus
PBB-P2 di unit pelayanan DPPKAD, penulis menanyakan tentang tekhnis
prosedur pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dari mulai proses pendaftaran
hingga proses keberatan. Pertanyaan yang penulis ajukan mengarah pada
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 sebagai acuan dan dasar hukum
pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Sukoharjo. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 2.1

40. 40
Tabel 2.1 Perbandingan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2
Menurut Perda dengan Pelaksanaan di Lapangan
NO. PROSEDUR MENURUT
PERDA
PELAKSANAAN DI
LAPANGAN
1. Pendaftaran Sesuai
2. Pendataan Sesuai
3. Penilaian Sesuai
4. Penetapan Sesuai
5. Penerimaan Sesuai
Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan sejumlah orang dan karyawan
Pemda.
Dari hasil data tabel di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
prosedur pemungutan PBB-P2 di kabupaten Sukoharjo sangat sesuai
dengan peraturan daerah yang ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Kabupaten Sukoharjo yang telah
penulis jelaskan sebelumnya.
3. Kendala/Hambatan yang Timbul Dalam Proses Pengalihan PBB-P2
Dalam suatu proses pasti ditemukan adanya kendala/hambatan.
Begitu juga dalam proses pengalihan PBB-P2 yang dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
kabupaten Sukoharjo diantaranya adalah.
a. Banyaknya wajib pajak yang menunggak kewajiban untuk membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
b. Kurangnya sosialisasi tentang PBB-P2, sehingga masih banyak warga
yang belum tahu tentang PBB-P2.

41. 41
c. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang data wajib pajak pada SPOP,
jika terdapat perubahan data seperti alamat, NOP, status, pekerjaan
wajib pajak tidak mengganti data pada SPOP.
d. Banyaknya wajib pajak yang mempunyai alamat ganda, sehingga
membuat kesulitan bagi petugas untuk melakukan penagihan PBB-P2.
e. Belum ada petugas survey yang menangani tentang data terbaru wajib
pajak.

42. 42
Wajib Pajak
SPOP diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan ke DPPKAD, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak atau kuasanya.
SPOP
Mengisi
Form
SPOP
Mulai
1
Membayar ke
bank jateng
STTS diberi tanda
validasi dari bank.
Dibayar sebelum jatuh
tempo, yang tertera
pada SPPT.
SPPT 2
SPPT 2
STTS 2
STTS 1
N
5
6
Keterangan:
SPOP : Surat Pemberitahuan Objek Pajak
STTS : Surat Tanda Terima Sementara

43. 43
DPPKAD (Bidang Pendapatan)
1
SPOP
Penetapan
PBB Tahun
Selanjutnya
SPOP
Menentukan
NJOP
Keputusan
Bupati
Penetapan
PBB
berdasarkan
NJOP
Apabila terdapat perubahan
data, dilakukan penggantian
data pada SPOP.
Dijadikan sebagai
dasar pengenaan pajak.
SPOP
2
Sampai dengan 1 miliar
ditetapkan 0,1% dan untuk
diatas 1 miliar ditetapkan 0.2%
2
SPOP
Mencetak SPPT dan
DHKP menggunakan
aplikasi SISMIOP.
Mencocokan data
SPPT dengan data
DHKP.
SPOP
3
2
SPPT 1
DHKP
3
N
Keterangan:
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
DHKP : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak

44. 44
DPPKAD (Bidang Pendapatan)
3
3
2
SPPT 1
DHKP
Membuat
berita acara
3
2
SPPT 1
DHKP
Berita Acara
4
N
7
STTS 2
Mencatat ke
dalam laporan
penerimaan
pajak daerah
STTS 2
LPPD
N
Selesai
Keterangan:
LPPD : Laporan Penerimaan Pajak Daerah

45. 45
Desa/Kelurahan
3
SPPT 2
Pengecekan
N
DHKP
Berita Acara
3
SPPT 2
DHKP
Berita Acara SPPT PBB harus sudah sampai
ke wajib pajak paling lambat
tanggal ( 31 Maret ).
4
5

46. 46
Bank Jateng
STTS 2
Pembuatan Laporan
STTS 2
Paling lambat dua hari
setelah tanggal pembayaran.
6
7

47. BAB III
TEMUAN
A. Kelebihan
Setelah mengevaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Sukoharjo,
terdapat beberapa kelebihan pada pelaksanaan PBB-P2 sebagai berikut.
1. Kabupaten Sukoharjo satu-satunya kabupaten di wilayah Bakorwil II yang
melakukan pengalihan PBB-P2 di tahun 2012.
2. Ketika PBB di kabupaten Sukoharjo dialihkan menjadi PBB-P2 sebagai
pajak daerah, dengan demikian seluruh hasil penerimaan dari PBB-P2
diberikan kepada pemerintah daerah.
3. Perubahan PBB menjadi PBB-P2 berdampak pada peningkatan kualitas
kerja Pemda Sukoharjo.
B. Kelemahan
Setelah mengevaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Sukoharjo,
terdapat beberapa kelemahan pada pelaksanaan PBB-P2 sebagai berikut.
1. Banyaknya wajib pajak yang menunggak kewajiban untuk membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Kurangnya sosialisasi tentang PBB-P2, sehingga masih banyak masyarakat
yang belum tahu tentang PBB-P2.
47

48. 48
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang data wajib pajak pada SPOP,
jika terdapat perubahan data seperti alamat, NOP, status, pekerjaan wajib
pajak tidak mengganti data pada SPOP.
4. Banyaknya wajib pajak yang mempunyai alamat ganda, sehingga
membuat kesulitan bagi petugas untuk melakukan penagihan PBB-P2.
5. Belum ada petugas survey yang menangani tentang data-data terbaru wajib
pajak.

49. BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mengevaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo, terdapat kesimpulan sebagai
berikut.
1. Bagian Pendapatan DPPKAD kabupaten Sukoharjo memiliki peran aktif
sebagai pelaksana pemungutan PBB-P2.
2. Prosedur pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di kabupaten Sukoharjo sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Sukoharjo.
3. PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten
Sukoharjo.
B. Saran
Melihat beberapa kekurangan/kelemahan yang terdapat pada
pelaksanaan pemungutan PBB-P2, saran untuk Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo khususnya Bidang Pendapatan yang perlu dijadikan pertimbangan
agar dapat lebih baik di masa mendatang, antara lain:
49

50. 50
1. Petugas/aparat pajak hendaknya lebih tegas dalam menangani wajib pajak
yang menunggak dalam membayar kewajiban pajaknya, sehingga dapat
mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya membayar
pajak untuk menunjang pembangunan.
3. Perlunya dibentuk petugas untuk melakukan survey mengenai data-data
terbaru wajib pajak.