Dokumen ini menjelaskan mengenai pajak sebagai iuran wajib yang dibayar warga negara kepada pemerintah, termasuk pengertian, fungsi, dan jenis-jenis pajak di Indonesia. Selain itu, dibahas pula asas pemungutan pajak dan sistem perhitungan pajak seperti pajak penghasilan, PBB, dan PPN. Peran pajak dalam pendapatan negara dan pengaturan ekonomi juga diuraikan secara rinci.

1. PAJAK

2. Anggota
Advenata Tambunan
Andini Ayuningtias
Asti Nurul Auliya
Bonny Adi Pratama
Chatrin Eza Cantika
Dina Nuroh Hayati
Yosi Olivia Riduan

3. Pajak adalah iuran wajib yang
harus dibayar oleh wajib pajak
(masyarakat) kepada negara
(pemerintah) berdasarkan
undang-undang dan tidak
memperoleh jasa secara
langsung
UUD 1945 pasal 23 (2)
PENGERTIAN
SIFAT
MEMAKSAMEMAKSA

4. CIRI CIRI PAJAK
• 1. Pajak Merupakan Kontribusi
Wajib Warga Negara
• 2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk
Setiap Warga Negara
• 3. Warga Negara Tidak Mendapat
Imbalan Langsung
• 4. Berdasarkan Undang-undang

5. FUNGSI PAJAK
Fungsi
Anggaran
(Budgetair)
Fungsi
Redistribus
Pendapatan
Fungsi
stabilitass
(stability)
Fungsi Mengatur
(regulerend)

6. Unsur Pajak
Subjek Pajak
(wajib pajak)
Objek Pajak
Tarif Pajak
Semua yang menurut
UU adalah dasar atau
sasaran
Tarif
Tetap
Tarif
Progresi
f Tarif
Degresi
f
Tarif
Proporsional
Semua orang/badan
usaha yang menurut UU,
wajib membayar pajak
kpd negara.

7. JENIS JENIS PAJAK
Pajak menurut
Golongannya
Berdasarkan Pihak
Pemungut
Berdasarkan Sifatnya
Pajak
Daerah
Pajak
negara
Pajak
Subjektif
Pajak
ObjektifPajak
Langsung
Pajak Tak
Langsung
Pajak menurut
Golongannya
Berdasarkan Pihak
Pemungut

8. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
MENURUT
Adam Smith
MENURUT
W.J Langen
MENURUT
Adolf Wagner
ASAS PENGENAAN PAJAK
Asas Domisili
(kependudukan)
Asas Sumber
Asas
Kebangsaan
(nasionalitas)

9. Sistem Pemungutan Pajak
di Indonesia
SELF ASSESSMENT SYSTEM
WITH HOLDING SYSTEM
OFFICIAL ASSESSMENT
SYSTEM

10. Cara Perhitungan Pajak
PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENJUALAN
BARANG MEWAH
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

11. Pajak Penghasilan
(PPh)
UU No. 36 tahun
2008
Penghasilan kena pajak
No Pendapatan Kena Pajak (PKP) Tarif
Memiliki NPWP Tidak Memiliki
NPWP
1 Sampai Dengan Rp50.000.000,- 5% 6%
2 Di atas Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00 15% 18%
3 Di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 25% 30%
4 Di atas Rp5000.000.000,00 30% 36%
Penghasilan tidak kena pajak
Peruntukan 2013 2016
WPOP Rp24.300.000,- Rp54.000.000,-
Tambahan WP kawin Rp2.025.000,- Rp4.500.000,-
Penghasilan Istri digabung Rp24.300.000,- Rp54.000.000,-
Tanggungan anak (Maks 3) Rp2.025.000,- Rp4.500.000,-

12. Contoh
Misalnya A adalah seorang karyawan status kawin dengan anak 1, dengan
asumsi data penghasilan sebagai berikut:
Gaji Pokok Rp. 5 juta
Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2 juta
Total Penghasilan Bruto : Rp. 7 juta
Gaji pokok Rp 60.000.000
Tunjangan Rp 24.000.000
Penghasilan bruto Rp 84.000.000
PTKP
WPOP Rp 54.000.000
Istri Rp 4.500.000
Tanggungan anak (1) Rp 4.500.000
Total Rp 64.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 20.000.000
Perhitungan
5% x Rp20.000.000 = Rp1.000.000,-

13. Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
PBB Terutang= 0,5% x NJKP
NJOP=Nilai Jual Objek
Pajak
NJKP= Nilai Jual Kena
Pajak
NJOP-TKP=Nilai Jual
Objek Pajak Tidak kena
Pajak
CONTOH
Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang
tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah
Rp500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000. Jadi
berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin?
Bangunan: 50 x Rp500.000 = Rp25.000.000
Tanah: 100 x Rp 1.000.000 = Rp100.000.000
Total Rp125.000.000,-
NJKP: 20% x Rp125.000.000 = Rp25.000.000
PBB: 0,5% x Rp 25.000.000 = Rp125.000

14. Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)
Tarif = 10%
Pada bulau januari lalu, perusahaan A menjual 2 unit mobil x
kepada perusahaan B seharga Rp260.000.000 belum
termasuk PPN.
HARGA JUAL = Rp260.000.000,-
Tarif PPN = Rp 10%
PPN Terutang = Rp 26.000.000,-
Sehingga Perusaahan B harus membayar ke perusahaan A sebesar Rp
286.000.000,-. Sebagai harga mobil dan besar Pajak Pertambahan Nilai

15. Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPn-BM)
TARIF= 10-75%

17. Fungsi Anggaran
• Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan
tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan
pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti
belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain
sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan
dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi
pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun
harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan
yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor
pajak.

18. Fungsi Mengatur
• Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam
rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam
negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk
produk luar negeri.

19. Fungsi Stabilitas
• Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk
menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan
stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal
ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak,
penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

20. Fungsi Retribusi Anggaran
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan
untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga
untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka
kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.

21. Menurut
Adam Smith
• Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus
sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara
tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
• Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak
harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat
dikenai sanksi hukum.
• Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang
tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada
saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya
disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib
pajak menerima hadiah.
• Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya
pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai
terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan
pajak.

22. Menurut
W.J Langen
• Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus
berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi
penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
• Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan
untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
• Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang
satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang
sama (diperlakukan sama).
• Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan
nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

23. Menurut
Adolf Wagner
• Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya
memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua
kegiatan negara.
• Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya:
pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
• Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
• Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan
(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan
(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
• Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang.