Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai:
1) Komoditas perkebunan rakyat dan luas hutan di Kabupaten Buleleng tahun 2013.
2) Sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng.
3) Capaian target pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2013.
Dokumen tersebut merangkum profil beberapa kelurahan di Kota Tanjung Balai yang menjadi lokasi proyek penanganan permukiman kumuh Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Proyek ini meliputi peningkatan infrastruktur lingkungan seperti jalan dan drainase serta dokumentasi pelaksanaannya.
Dokumen ini memberikan profil Kota Bengkulu dan profil 10 permukiman kumuh yang menjadi target intervensi pembangunan melalui program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Dokumen ini juga menjelaskan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di permukiman-permukiman tersebut antara tahun 2015-2017.
Paparan kick off review mission TA. 2017Bagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di beberapa kota di Indonesia dengan melakukan peningkatan infrastruktur skala lingkungan dan kawasan serta pengembangan lokasi baru. Pada tahun 2016, program ini telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan melatih lebih dari 300.000 penduduk. Rencana untuk tahun 2017 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan lokasi baru di
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Dokumen tersebut merangkum profil beberapa kelurahan di Kota Tanjung Balai yang menjadi lokasi proyek penanganan permukiman kumuh Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Proyek ini meliputi peningkatan infrastruktur lingkungan seperti jalan dan drainase serta dokumentasi pelaksanaannya.
Dokumen ini memberikan profil Kota Bengkulu dan profil 10 permukiman kumuh yang menjadi target intervensi pembangunan melalui program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Dokumen ini juga menjelaskan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di permukiman-permukiman tersebut antara tahun 2015-2017.
Paparan kick off review mission TA. 2017Bagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman di beberapa kota di Indonesia dengan melakukan peningkatan infrastruktur skala lingkungan dan kawasan serta pengembangan lokasi baru. Pada tahun 2016, program ini telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan melatih lebih dari 300.000 penduduk. Rencana untuk tahun 2017 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pengembangan lokasi baru di
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Kediri bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terciptanya permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan melakukan investasi infrastruktur di beberapa lokasi kumuh. H
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonBagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu lokasinya adalah Kelurahan Batu Merah Kota Ambon yang memiliki luas permukiman kumuh 22,21 ha dengan tingkat kekumuhannya berat. NUSP-2 telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh di Batu Merah pada skala kawasan dan lingkungan.
NSD Purirano merupakan proyek pengembangan permukiman baru di Kota Kendari yang bertujuan untuk mengurangi kumuhnya permukiman liar dengan merelokasi warga ke lokasi baru. Proyek ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan kementerian dalam penyediaan rumah, infrastruktur, dan layanan untuk 225 unit rumah baru.
NSD Sampoddo merupakan proyek relokasi masyarakat kumuh di Kota Palopo ke lokasi baru seluas 2,1 hektar. Proyek ini membangun 120 rumah dan infrastruktur oleh berbagai pihak termasuk pemerintah kota dan nasional. Pembangunan telah selesai dan sedang dilakukan proses seleksi calon penerima manfaat.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman di perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil oleh Kementerian PUPR. Tujuannya adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan tersebut, menyusun database, dan merencanakan proyek pilot penanganannya. Dilakukan kajian literatur, survey lapangan, dan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi prioritas berdasarkan kriteria
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Kediri berfokus pada pengentasan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur sanitasi dan lingkungan di 8 kelurahan sasaran. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antar dinas pemerintah kota dan partisipasi masyarakat dengan total alokasi dana sebesar Rp6 miliar untuk tahun 2018.
Landseye mengedepankan bagaimana memberdayakan Aparat Desa/Kelurahan dalam memenuhi kebutuhan akan Peta terutama bertemakan Layanan Pertanahan.
Landseye mampu menjawab, bagaimana Aparat Desa/Kelurahan mempunyai andil dalam pengamanan aset tanah sebagai hak asasi manusia dan Negara
Landseye adalah seperangkat Aplikasi Pemetaan dengan latar Citra Satelit.
Landseye dapat menjadi media pertukaran data spasial secara online antara admin dengan berbagai pengguna Landseye dalam satu user.
salam-011115, "ngataku tana kaili"
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut membahas hasil pemutakhiran kawasan hutan untuk Tujuan Areal Lain (TORA) berdasarkan sumber data terbaru. Terdapat peningkatan luas TORA sebesar 707.346 Ha yang akan dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, permukiman transmigrasi, dan pertanian lahan kering. Dokumen ini juga memaparkan realisasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di beberapa provinsi se
Dokumen tersebut merangkum tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah terkait. BPHTB dikenakan kepada orang/badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat peristiwa hukum tertentu seperti jual beli, hibah, waris, dan lainnya. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi dik
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2 Eko Priyanto
Dokumen tersebut merupakan informasi mengenai bentuk/jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Trenggalek tahun 2016 serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan tersebut, seperti surat permohonan, ktp, bukti kepemilikan tanah dan bangunan, serta sppt tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencakup objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara menghitung pajak, serta saat dan tempat pajak terutang. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif 5% dan dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak. Pajak ter
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Kediri bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terciptanya permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan melakukan investasi infrastruktur di beberapa lokasi kumuh. H
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonBagus ardian
Program NUSP-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu lokasinya adalah Kelurahan Batu Merah Kota Ambon yang memiliki luas permukiman kumuh 22,21 ha dengan tingkat kekumuhannya berat. NUSP-2 telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh di Batu Merah pada skala kawasan dan lingkungan.
NSD Purirano merupakan proyek pengembangan permukiman baru di Kota Kendari yang bertujuan untuk mengurangi kumuhnya permukiman liar dengan merelokasi warga ke lokasi baru. Proyek ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan kementerian dalam penyediaan rumah, infrastruktur, dan layanan untuk 225 unit rumah baru.
NSD Sampoddo merupakan proyek relokasi masyarakat kumuh di Kota Palopo ke lokasi baru seluas 2,1 hektar. Proyek ini membangun 120 rumah dan infrastruktur oleh berbagai pihak termasuk pemerintah kota dan nasional. Pembangunan telah selesai dan sedang dilakukan proses seleksi calon penerima manfaat.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman di perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil oleh Kementerian PUPR. Tujuannya adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan tersebut, menyusun database, dan merencanakan proyek pilot penanganannya. Dilakukan kajian literatur, survey lapangan, dan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi prioritas berdasarkan kriteria
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Kediri berfokus pada pengentasan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur sanitasi dan lingkungan di 8 kelurahan sasaran. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antar dinas pemerintah kota dan partisipasi masyarakat dengan total alokasi dana sebesar Rp6 miliar untuk tahun 2018.
Landseye mengedepankan bagaimana memberdayakan Aparat Desa/Kelurahan dalam memenuhi kebutuhan akan Peta terutama bertemakan Layanan Pertanahan.
Landseye mampu menjawab, bagaimana Aparat Desa/Kelurahan mempunyai andil dalam pengamanan aset tanah sebagai hak asasi manusia dan Negara
Landseye adalah seperangkat Aplikasi Pemetaan dengan latar Citra Satelit.
Landseye dapat menjadi media pertukaran data spasial secara online antara admin dengan berbagai pengguna Landseye dalam satu user.
salam-011115, "ngataku tana kaili"
Aplikasi Landseye dikembangkan untuk memetakan bidang tanah secara cepat dan mudah dengan menggabungkan citra satelit dan data kantor pertanahan. Aplikasi ini dapat membantu penyusunan RDTR dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah. Landseye juga berpotensi meningkatkan pajak bumi dan bangunan serta mencegah sengketa pertanahan.
Peta desa dalam bentuk peta citra harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu seperti datum horizontal, proyeksi, skala, ketelitian, dan unsur-unsur yang harus ditampilkan. Peta citra harus menampilkan batas-batas administrasi, infrastruktur, perairan, dan sarana prasarana secara detail.
Dokumen tersebut membahas hasil pemutakhiran kawasan hutan untuk Tujuan Areal Lain (TORA) berdasarkan sumber data terbaru. Terdapat peningkatan luas TORA sebesar 707.346 Ha yang akan dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, permukiman transmigrasi, dan pertanian lahan kering. Dokumen ini juga memaparkan realisasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di beberapa provinsi se
Dokumen tersebut merangkum tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah terkait. BPHTB dikenakan kepada orang/badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan akibat peristiwa hukum tertentu seperti jual beli, hibah, waris, dan lainnya. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi dik
Bentuk / jenis pelayanan dan syarat pelayanan PBB P2 Eko Priyanto
Dokumen tersebut merupakan informasi mengenai bentuk/jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Trenggalek tahun 2016 serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan tersebut, seperti surat permohonan, ktp, bukti kepemilikan tanah dan bangunan, serta sppt tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencakup objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara menghitung pajak, serta saat dan tempat pajak terutang. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif 5% dan dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak. Pajak ter
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukurannya, serta cara penghitungan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif tertentu.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai kinerja pelaksanaan anggaran di Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Secara umum kinerja pelaksanaan anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan penurunan jumlah revisi DIPA, outstanding UP, serta peningkatan ketertiban penyampaian data kontrak dan laporan keuangan. Langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kinerja
Dokumen tersebut merangkum rencana kerja pembangunan kehutanan dan perkebunan Kabupaten Buleleng tahun 2015 yang mencakup luasan dan fungsi hutan, luasan komoditas perkebunan rakyat, visi dan sasaran pembangunan, target dan indikator capaian, serta usulan kegiatan dari masyarakat.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Dokumen ini membahas kondisi kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Buleleng tahun 2014. Terdapat lahan kritis seluas 32.650,78 ha, produktivitas perkebunan dan kualitas sumber daya manusia petani masih rendah, serta serangan hama penyakit tanaman. Untuk mengatasinya, dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan penerapan teknologi, produksi dan pemasaran hasil perkebunan.
Buku ini berisi informasi mengenai kinerja BUMD air minum di Wilayah IV (Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara) tahun 2019. Terdapat data kinerja sembilan BUMD air minum di Provinsi Bali yang terdiri atas delapan PDAM dan satu PERUMDAM. Semua BUMD air minum di Bali dinilai berkategori 'sehat' berdasarkan penilaian kinerja keuangan, pel
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014
1. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Disampaikan Dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Semester II Tahun 2013
2. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
LUAS DAN FUNGSI KAWA SA N HUTAN TAHUN 2013
(51.436,21 Ha)
3. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Kelapa Dalam
8.631 Ha
25%
Tembakau
Virginia
396 Ha
1%
Kopi Robusta
10.774 Ha
33%
Kopi Arabika
2.689 Ha
7%
Cengkeh
7.567 Ha
23%
Jambu Mete
2.224 Ha
7%
Kakao
1.275 Ha
4%
LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT
TAHUN 2013 (33.556 Ha)
4. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
SUMBERDAYA MANUSIA (per Desember 2013)
28%
56%
16%
STATUS KEPEGAWAIAN (133 Orang)
PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL
KONTRAK KERJA
8
7%
54
49%
45
40%
4
4%
STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR
(PNS = 111 Orang)
Magister S1 dan D3 SLTA SLTP
22 org
37 org
74 org
org
org
org
org
PENSIUN = 10 Orang
MUTASI = 1 Orang
MENINGGAL = 1 Orang
SLTA
PNS
STRUKTURAL
S1 & D3
PNS
FUNGSIONAL
KONTRAK
5. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
115 111
100
86
78
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TREND JUMLAH PNS DISHUTBUN
(Sesuai Proyeksi PNS yang akan Purna Tugas)
USULAN KEBUTUHAN PNS *)
(Sesuai Analisis Beban Kerja Th. 2012)
5
11
12
6
10
2012 2013 2014 2015 2016
*) Belum
Terpenuhi**) Belum termasuk 24 Fungsional
Penyuluh
**)
6. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,
PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA
7. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan
Hutan;
2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem Mangrove
untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi yang
Lestari;
3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung
Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem
Agrobisnis yang Berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk
Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.
8. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Lahan kritis
yang cukup
luas, baik di
luar kawasan
hutan maupun
di dalam
kawasan
hutan dengan
total luas
lahan kritis
32.650,78 ha
Produktivitas
dan kualitas
hasil
perkebunan
masih rendah
Kualitas
sumberdaya
manusia
petani masih
rendah
Tingginya alih
fungsi lahan
perkebunan
Masih adanya
serangan
Hama
Penyakit
Tanaman
(HPT) pada
komoditas
perkebunan
dan tanaman
kehutanan
Kuantitas dan
kualitas
sumberdaya
manusia
(SDM)
aparatur
kurang
memadai
9. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
• Penyediaan Bibit
Kehutanan
Berkualitas untuk
Penghijauan
Lingkungan
• Reboisasi
• Hutan Rakyat
• Hutan Desa
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Kehutanan dan
Perkebunan
•Temu Kemitraan
•Pameran dan Promosi
•Pelatihan Pengolahan
Hasil
•Penyediaan Sarana
Prasarana Pengolahan
Hasil
•Pengembangan Aneka
Usaha Kehutanan
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Perkebunan
•Penerapan Teknologi
Tepat Guna
•Intensifikasi dan
Diversifikasi
Komoditas
Perkebunan
•Pengendalian Hama
dan Penyakit
Tanaman Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
• Penyediaan Bibit
Unggul Berkualitas
• Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Produksi
Perkebunan
• Peningkatan
Sumberdaya
Manusia Petani
10. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai
dan Lestari berlandaskan Tri Hita Karana
NOMOR / MISI
PEMKAB
SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD
1 Percepatan
Pembangunan
Ekonomi
Meningkatkan
Pendapatan
Masyarakat
• Kawasan Pertanian
Organik
• Pemberdayaan dan
Peningkatan Kapasitas
Petani
• Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian
• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas
• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani
• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Hasil
2 Pengembangan
Ekonomi
Kerakyatan
Meningkatkan
Kualitas dan Daya
Saing Produk
Unggulan Daerah
• Peningkatan Penanganan
Pasca Panen
• Peningkatan Penerapan
Teknologi
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Tepat Guna
• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna
• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Pelatihan Pengolahan Hasil
7 Mewujudkan
Pembangunan
yang
Berkelanjutan
Terjaganya
Kualitas dan
Kelestarian
Sumberdaya
Alam
• Peningkatan Rehablilitasi
Lahan Kritis
• Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat
• Pembangunan yang
Berwawasan Lingkungan
• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas
• Penghijauan Lingkungan
• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi
• Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat
• Pembuatan Bangunan Konservasi Sipil Teknis
(Sumur Resapan, Embung, dsb)
VISI PEMKAB
BULELENG
:
11. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
2012 2013 2012 2013
Belanja Modal 310,569,000.00 1,006,103,600.00
Belanja Barang Jasa 4,200,955,000.00 6,374,683,826.82
Belanja Pegawai 197,170,000.00 341,215,000.00
Belanja Tidak Langsung 6,775,968,400.00 7,294,270,740.00
4.708.694.000,00
7.722.002.426,82
Total PAGU APBD-P 2013 = Rp. 15.016.273.166,82
(14 Program, 49 Kegiatan)
TOTAL PAGU MENURUT JENIS BELANJA (APBD-P)
BTL BTL BL BL
12. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Total PAGU = Rp. 13.310.869.426,82
TOTAL PAGU PEMBANGUNAN
MENURUT SUMBER DANA
(APBD DAN APBN)
APBD (DBHCHT) APBD (DAK)
APBD (LAINNYA) APBN
STRUKTUR DANA APBN
MENURUT SUMBER DAN PERUNTUKAN
(TP KEMENTAN, KBR DAN BLM)
DANA TP KEMENTAN
APBN (KBR)
APBN (BLM-PPMPBK)
Total DANA APBN = Rp. 5.588.867.000,00
1.750.000.000 (33%)
2.188.867.000 (41%)
1.650.000.000 (26%)
2.609.383.526 (20%)
1.593.109.100 (12%)
3.519.509.800,82 (27%)
5.588.867.000 (41%)
APBD = Rp. 7.722.002.426,82
APBN = Rp. 5.588.867.000,00
APBN
APBD
DBHCHT
DAK
BLM
KBR
T P
13. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Perkebunan
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2013
Target Rata-Rata per Tahun
Target RPJMD pada 2017
14. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
92
93
94
95
96
97
98
99
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
98.20
94.38
98.06
96.59
Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433)
Realisasi Fisik
REALISASI BELANJA DAERAH APBD
(Rp. 15.016.273.166,82)
REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD
(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)
84
86
88
90
92
94
96
98
Belanja Langsung
89.48
94.13
97.63
Belanja Pegawai (305.275.000)
Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)
Belanja Modal (982.304.300)
(%)(%)
(7.294.270.740) (7.722.002.426,82)
BTL
KEU FISIK TOTAL
15. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
REKAPITULASI PERSENTASE REALISASI FISIK KEGIATAN
BERSUMBER DANA APBD (49 KEGIATAN)
4%
96%
Realisasi Fisik < 75 % (2 Kegiatan)
Realisasi Fisik 75-100 % (47 Kegiatan)
• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman :
Rapat rutin SKPD dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan (efisien dan efektif) berimbas pada
pencapaian output
• Kegiatan pengembangan data dan statistik hutan
dan lahan :
Sub kegiatan “mapping potensi hutan rakyat
Kabupaten Buleleng” hanya pelaksanaan
persiapan saja karena kendala teknis (SDM)
• Sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana
Operasional Kegiatan (ROK)
• Kendala teknis dan operasional dapat ditangani
dengan baik75-100 % : 47 Keg
16. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER PROGRAM (49 KEGIATAN)
NO PROGRAM PAGU (Rp.)
REALISASI
KINERJA
(%)KEUANGAN
(%) FISIK (%)
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) 1.019.919.000 93,94 97,73 95,61
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7 Kegiatan) 191.401.000 96,25 99,64 98,52
3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) 40.950.000 88,34 100,00 96,11
4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)
56.000.000 98,14 100,00 99,58
5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) 63.886.450 93,57 100,00 99,41
6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) 35.346.500 80,78 100,00 93,59
7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
150.000.000 99,19 100,00 99,76
8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN
(3 Kegiatan)
2.256.508.229 97,27 100,00 99,85
9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 1.086.842.347 92,44 100,00 98,35
10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 279.200.000 91,00 98,77 97,27
11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) 130.000.000 99,54 100,00 99,82
12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) 2.077.604.900,82 94,71 91,67 90,44
13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1
Kegiatan)
120.944.000 88,64 100,00 98,38
14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) 213.400.000 74,79 90,12 88,74
- T O T A L 7.722.002.426,82 94,38 98,06 96,59
17. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
DAK MURNI : Rp. 1.547.130.000,-
PENDAMPING : Rp. 166.338.000,-
OPERASIONAL : Rp. 61.175.000,-
SiLPA : Rp. 45.979.100,-
TOTAL : Rp. 1.820.622.100,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME
1. Reboisasi 150 Ha (2 Lokasi)
2. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi 50 Ha
3. Pembuatan Hutan Rakyat (HR) 950 Ha (11 Lokasi)
4. Pemeliharaan Hutan Rakyat 950 Ha
5. Pemeliharaan Mangrove 10 Ha
6. Pembuatan Embung 4 Unit (4 Lokasi)
7. Pembuatan Sumur Resapan 20 Unit (2 Lokasi)
8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 1 Paket
9. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 Paket
Realisasi Keuangan :
Rp. 1.769.168.050,00 (97,17 %)
Realisasi Fisik : 100,00 %
Total Kinerja : 99,83 %
Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)
Realisasi Fisik Mencapai 100 %
18. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PPHP : Rp. 200.000.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME LOKASI
1. Mesin Sangrai Kopi 1 Unit KT. Leket Sari -
Wanagiri
2. Mesin Expresso 1 Unit KT. Giri Tani -
Wanagiri
3. Washer
Para - Para
1 Unit
33 Buah
KT. Pala Sari -
Lemukih
4. Huller
Mesin Sortasi Kopi
Mesin Pembubuk Kopi
1 Unit
1 Unit
1 Unit
KT. Suda Giri
Amerta –
Tinggarsari
PROGRESS : Realisasi Fisik dan
Keuangan sudah 100 %
19. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PSP : Rp. 930.000.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI
1. Optimasi Lahan 300 Ha 630.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %
2. Jalan Pertanian 3 Km 300.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %
PROGRESS : -. Optimasi Lahan Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %
-. Jalan Pertanian Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %
20. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PERKEBUNAN : Rp. 1.058.867.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI
1. Pembangunan Kebun Benih Kapas 7 Ha 162.022.000,- Sudah Terlaksana 100 %
2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SL-PHT)
2 Paket 142.200.000,- Sudah Terlaksana 100 %
3. Peremajaan Kelapa Dalam 350 Ha 476.175.000,- Sudah Terlaksana 100 %
4. Pengendalian Jamur Akar Putih
(JAP) Cengkeh
150 Ha 278.470.000,- Sudah Terlaksana 100 %
PROGRESS : -.Kebun Benih, Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian JAP dan
SL-PHT sudah terlaksana 100 %
21. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
KBR: Rp. 1.750.000.000,00
Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan
bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari
dana pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penghijauan lingkungan
BLM–PPMPBK : Rp. 1.650.000.000,00
Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis
Konservasi (BLM-PPMPBK) adalah dana bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di
pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan
pengangguran, dengan ketentuan :
• Minimal 70 % untuk kegiatan penanaman usaha wanatani (5 – 10 Ha) yang dapat dilengkapi dengan
pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
• Maksimal 30 % untuk kegiatan bantuan komoditi peternakan/perikanan.
PROGRESS DANA APBN (KBR DAN BLM) : Total Rp. 3.400.000.000,-
22. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
NO P E R M A S A L A H A N UPAYA PENANGANAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pelaksanaan DAK Kehutanan yang sempat melambat karena
adanya perbedaan ‘Draft’ Juknis yang digunakan pada saat
penyusunan RKA dengan Juknis Definitif (Permenhut No.
P.47/Menhut-II/2012 tgl 20 Desember 2012)
Sebagian besar kegiatan teknis di lingkup Dishutbun puncak
kegiatannya (penyerapan dana dan realisasi fisik) berada
pada Triwulan IV
Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak namun
belum tercover di DPA (adanya serangan OPT tanaman
kehutanan dan perkebunan)
Kendala teknis serta administrasi yang diakibatkan oleh
keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta banyaknya
PNS yang purna tugas
Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan
penatausahaan keuangan yang terlalu cepat
• Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Perubahan APBD TA. 2013
• Melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan teknis
dan ROK yang telah disusun
• Melaksanakan penyesuaian DPA pada Perubahan APBD TA.
2013
• Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada serta
meningkatkan kompetensi melalui diklat – diklat secara
bertahap
• Melaksanakan jenis kegiatan yang dapat dipertanggung-
jawabkan secara efektif dan efisien.
23. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
1. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017 DAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN
2014);
2. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN (RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017 DAN RENJA SKPD TAHUN 2014);
3. MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN);
4. MENGADOPSI KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN DALAM MUSRENBANG
DESA DAN KECAMATAN SERTA FORUM GABUNGAN SKPD SECARA OPTIMAL,
PROPORSIONAL DAN BERKELANJUTAN;
5. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN
BULELENG;
24. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
6. MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA SKPD DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN (DELEGASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI TUPOKSI
SERTA MENGOPTIMALKAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA DAN KAPITAL);
7. MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAN RENCANA OPERASIONAL
KEGIATAN (ROK) LINGKUP SKPD DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENATAUSAHAAN
KEGIATAN;
8. MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF, ANTISIPATIF DAN RESPONSIF TERHADAP
“KEJADIAN LUAR BIASA” BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN;
9. MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL LINGKUP KABUPATEN, PROVINSI DAN
REGIONAL, BAIK SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL.
25. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
(0362) 41924; dishutbun@bulelengkab.go.id;
http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;