Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukurannya, serta cara penghitungan PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
1. Dokumen tersebut membahas tentang PPN terkait penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak baik di dalam negeri maupun impor, termasuk objek pajak, mekanisme perhitungan dan akuntansi PPN.
2. Terdapat penjelasan mengenai penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN, serta yang tidak terutang PPN seperti penyerahan barang hasil produksi sendiri dan penyerahan aktiva.
3. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum yang mencakup pengertian, subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, dan cara pelunasan pajak.
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiamiromi romi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Final. PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, hadiah, dan penghargaan dengan tarif 15% dan 2% tergantung jenis penghasilannya. Sedangkan PPh Pasal 4(2) bersifat final untuk beberapa penghasilan seperti sewa tanah dan bangunan, bunga deposito, dan dividen.
Dokumen tersebut membahas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 KUP mengenai pembetulan SPT, termasuk batas waktu pembetulan, sanksi untuk pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar pajak, dan contoh perhitungan sanksi.
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yang
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."
1. Dokumen tersebut membahas tentang PPN terkait penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak baik di dalam negeri maupun impor, termasuk objek pajak, mekanisme perhitungan dan akuntansi PPN.
2. Terdapat penjelasan mengenai penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN, serta yang tidak terutang PPN seperti penyerahan barang hasil produksi sendiri dan penyerahan aktiva.
3. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan umum yang mencakup pengertian, subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, dan cara pelunasan pajak.
Akt_Pajak,PPH Pasal 23 dan PPH Pasal 4 (2),Romi,Suryanih,Stiamiromi romi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2) Final. PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, hadiah, dan penghargaan dengan tarif 15% dan 2% tergantung jenis penghasilannya. Sedangkan PPh Pasal 4(2) bersifat final untuk beberapa penghasilan seperti sewa tanah dan bangunan, bunga deposito, dan dividen.
Dokumen tersebut membahas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 KUP mengenai pembetulan SPT, termasuk batas waktu pembetulan, sanksi untuk pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar pajak, dan contoh perhitungan sanksi.
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yang
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup:
1. Dasar hukum BPHTB berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
2. Pengertian BPHTB dan objek yang dikenakan pajak.
3. Prinsip pengenaan BPHTB seperti tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, pengecualian, dan sanksi.
4. Prosedur penghitungan
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta
Dokumen tersebut membahas tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan dengan dasar pengenaan sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun, kecuali harga tanah. PPN terutang setiap bulan dan laporan disampaikan setiap akhir masa pajak. Terdapat ketentuan mengenai penyetoran, pelaporan, verifikasi, dan
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukuran, siapa yang harus membayar, cara penghitungan PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB, serta rumus untuk menghitung besaran PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari barang kena pajak dan jasa kena pajak, serta pengecualian-pengecualian tertentu seperti barang-barang yang tidak dikenakan PPN dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Korea Selatan. P3B ini mengatur perlakuan pajak atas pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dari usaha tetap di masing-masing negara untuk mencegah pemajakan ganda. Dokumen juga membahas pertukaran informasi perpajakan antar kedua negara guna mencegah penggelapan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Petunjuk teknis pengisian form spt ppn 1111Bilqis Nayna
Petunjuk teknis pengisian form SPT masa PPN 1111 menjelaskan bahwa form terdiri dari 1 halaman induk dan 6 lampiran yang saling terkait. Data pada form induk akan otomatis mengisi lampiran-lampiran dan perhitungan pada setiap lampiran akan otomatis mengisi form dan lampiran lain. Field wajib diisi ditandai merah dan hasil perhitungan otomatis ditandai angka 0.
Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, mulai dari pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, tindakan penagihan seperti surat tegoran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan, serta hak mendahulu negara untuk utang pajak."
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
1. Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
2. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun pejabat perpaj
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup:
1. Dasar hukum BPHTB berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
2. Pengertian BPHTB dan objek yang dikenakan pajak.
3. Prinsip pengenaan BPHTB seperti tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, pengecualian, dan sanksi.
4. Prosedur penghitungan
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian wajib pajak, tahun pajak, masa pajak, pajak terhutang, NPWP, NPPKP, batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT, mekanisme pembayaran pajak, SKP, STP, pemeriksaan pajak, penyidikan, keberatan dan banding, penagihan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, serta
Dokumen tersebut membahas tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan dengan dasar pengenaan sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun, kecuali harga tanah. PPN terutang setiap bulan dan laporan disampaikan setiap akhir masa pajak. Terdapat ketentuan mengenai penyetoran, pelaporan, verifikasi, dan
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukuran, siapa yang harus membayar, cara penghitungan PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB, serta rumus untuk menghitung besaran PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari barang kena pajak dan jasa kena pajak, serta pengecualian-pengecualian tertentu seperti barang-barang yang tidak dikenakan PPN dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Korea Selatan. P3B ini mengatur perlakuan pajak atas pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan dari usaha tetap di masing-masing negara untuk mencegah pemajakan ganda. Dokumen juga membahas pertukaran informasi perpajakan antar kedua negara guna mencegah penggelapan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Petunjuk teknis pengisian form spt ppn 1111Bilqis Nayna
Petunjuk teknis pengisian form SPT masa PPN 1111 menjelaskan bahwa form terdiri dari 1 halaman induk dan 6 lampiran yang saling terkait. Data pada form induk akan otomatis mengisi lampiran-lampiran dan perhitungan pada setiap lampiran akan otomatis mengisi form dan lampiran lain. Field wajib diisi ditandai merah dan hasil perhitungan otomatis ditandai angka 0.
Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, mulai dari pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, tindakan penagihan seperti surat tegoran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan, serta hak mendahulu negara untuk utang pajak."
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua jenis pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. PBB dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan, dengan dasar pengenaan berupa nilai jual objek pajak. BPHTB dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dengan dasar pengenaan berupa nilai perolehan objek paj
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang pajak bumi dan bangunan di SMK PGRI 2 Cimahi; (2) Materi pembelajaran meliputi pengertian, subyek, objek, dan cara perhitungan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; (3) Tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat memahami kon
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, termasuk objek, subjek, dan cara pengenaan serta pembayaran PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. PBB adalah pajak kebendaan yang dikenakan kepada tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai jualnya. Dokumen ini menjelaskan tentang objek, subjek, dasar perhitungan dan pengenaan, serta cara pembayaran PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. PBB dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besarnya PBB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Kena Pajak yang dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak dengan tarif maksimum
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga reformasi perpajakan pada tahun 2000-an. Secara garis besar, dokumen menjelaskan jenis pajak dan produk hukum perpajakan yang berlaku pada masing-masing masa penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, serta empat kali reformasi perpajakan besar pada tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas tanah dan bangunan yang besarnya ditentukan oleh nilai jual objek pajak. Wajib pembayaran PBB adalah pemilik tanah atau bangunan. PBB dihitung berdasarkan nilai jual kena pajak yang ditetapkan pemerintah dengan tarif 0,5% dan dibayarkan ke bank atau kantor pos.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak. Dokumen ini menjelaskan pengertian PBB, objek yang dikenai dan tidak dikenai PBB, subjek dan wajib pajak, cara mendaftarkan objek PBB, dasar pengenaan dan penghitungan PBB, serta kewajiban wajib pajak terkait PBB."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menjelaskan sejarah, objek, dan subjek PBB serta cara pendaftaran dan pendataannya. Sejarah PBB dimulai sejak zaman kerajaan Hindu hingga masa kemerdekaan dengan berbagai perubahan nama. Objek PBB adalah tanah dan bangunan, sedangkan subjek PBB adalah pemilik tanah dan bangunan. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi SPOP
1. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
2. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Pengertian Pajak Bumi dan
Bangunan
Pajak Negara yang Dikenakan terhadap
Bumi dan atau Bangunan berdasarkan UU
No 12 tahun 1985 tentang PBB dan telah
diubah dengan UU No 12 th 1994
3. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
1. Masa Pra
Penjajahan
2. Masa
penjajahan
3. Masa setelah
kemerdekaan
4. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
OBJek PajAK bUmi
dan BanGUNan
1. Bumi
kebun ladangsawah
5. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Bangunan
6. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Yang tidak Dikenakan
PBB
1. Digunakan untuk keperluan umum
2. Digunakan untuk pemakaman
3. Digunakan untuk keperluan menyimpan
barang purabakala
4. Digunakan untuk Hutan Lindung
7. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Siapa yang harus
membayar PBB
ORANG PRIBADI/ BADAN YANG
MEMILIKI HAK, MENGUASAI,
MEMPEROLEH MANFAAT, DAN MEMILIKI
TANAH DAN BANGUNAN
8. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Pendaftaran Dilakukan dengan cara:
1. Mengambil spop
2. Mendaftarkan objek pajak dengan
mengisi spop
3. Mengisi spop dengan benar
4. Menyerahkan spop ke kpbb
9. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
1. Penyampaian dan Pemantauan
Pengembalian SPOP
2. Identifikasi Objek Pajak
3. Verifikasi Objek Pajak
4. Pengukuran Bidang Pajak
10. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Objek PBB Persentase
Perkebunan 40%
Kehutanan 40%
Pertambangan 40%
Objek Pajak Lain ( Pedesaan dan
Perkotaan )
* jika NJOP ≥1.000.000.000 40%
* jika NJOP <1.000.000.000 20%
11. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
TARIF PBB
Sesuai dengan UU no 12
tahun 1994 besar tarif
PBB adalah 0,5%
Atau dengan menggunakan
tarif efekif sebesar 0,1%
untuk NJOP <
1.000.000.000 dan 0,2%
untuk NJOP ≥
1.000.000.000
12. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
NJOP
Nilai Jual Objek Pajak
NJOP DIDAPAT DARI HARGA
RATA-RATA YANG DIPEROLEH
DARI RANSAKSI JUAL BELI
ATAU PERBANDINGAN HARGA
DENGAN OBJEK LAIN
13. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
NJKP
NJKP
• NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SETELAH DIKURANGI DENGAN
NJOPTKP
NJOPTKP
• BATAS NJOP atas bumi dan bangunan
yang tidak kena pajak. Besarnya
NJOPTKP Max 12.000.000 dan
minimal 10.000.000
14. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
DASAR PENGENAAN PAJAK x
(NJOP-NJOPTKP) x TARIF
15. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB
Contoh soal
16. Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kelompok 8
Sejarah PBB
Objek PBB
NJKP
Pendaftaran dan Pendataan
PBB
Siapa yang harus membayar
PBB
Cara Menghitung PBB
NJOP
Tarif PBB
Rumus Menghitung
PBB