paparan tentang tppo

1. Penanganan TINDAK PIDANA
DAN
perlindungan
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
banjar, mei 2024

2. 1. UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG -
UNDANG HUKUM PIDANA;
2. UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA;
3. UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG;
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PENANGANAN TERPADU PADA KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG;
5. PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN ATAU
KOTA.
DASAR HUKUM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

3. PELAKU
TPPO
Majikan
Suami, Orang tua,
Saudara, Tetangga,
Teman
Agen/Calo
Pengantin Pesanan
Pengelola
Rumah Bordil
Oknum Aparat
Pemerintah
Oknum
Perusahaan
Perekrut TKI

4. 1. TINDAKAN
PEREKRUTAN
2. PENGANGKUTAN
3. PENAMPUNGAN
4. PENGIRIMAN;
5. PEMINDAHAN ATAU
PENERIMAAN
SESEORANG
DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN;
6. PENGGUNAAN
KEKERASAN;
7. PENCULIKAN;
8. Dll.
UNSUR UTAMA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PROSES CARA TUJUAN
1. ANCAMAN
KEKERASAN;
2. PENGGUNAAN
KEKERASAN;
3. PENCULIKAN;
4. PENYEKAPAN
PEMALSUAN;
5. PENIPUAN;
6. PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN/POSISI
RENTAN;
7. PENJERATAN
UTANG/MEMBERI
BAYARAN/MANFAAT;
8. Dll.
EKSPLOITASI ATAU
AKIBATKAN ORANG
TEREKSPLOITASI
CATATAN :  Unsur “TINDAKAN” & “CARA” tidak harus dibuktikan semua
Cukup salah satu unsur saja

5. 1. PASAL 1 AYAT (1) :
PERDAGANGAN ORANG ADALAH TINDAKAN PEREKRUTAN,
PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU
PENERIMAAN SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN,
PENGGUNAAN KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN,
PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN,
PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT, SEHINGGA
MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI
ATAS ORANG LAIN TERSEBUT, BAIK YANG DILAKUKAN DI DALAM NEGARA
MAUPUN ANTAR NEGARA, UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ATAU
MENGAKIBATKAN ORANG TEREKSPLOITASI.
2. PASAL 1 AYAT (2) :
EKSPLOITASI ADALAH TINDAKAN DENGAN ATAU TANPA PERSETUJUAN
KORBAN YANG MELIPUTI TETAPI TIDAK TERBATAS PADA PELACURAN,
KERJA ATAU PELAYANAN PAKSA, PERBUDAKAN ATAU PRAKTIK SERUPA
PERBUDAKAN, PENINDASAN, PEMERASAN, PEMANFAATAN FISIK, SEKSUAL,
ORGAN REPRODUKSI, ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MEMINDAHKAN
ATAU MENTRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH ATAU
MEMANFAATKAN TENAGA ATAU KEMAMPUAN SESEORANG OLEH PIHAK
LAIN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN BAIK MATERIIL MAUPUN
IMMATERIIL.
KETENTUAN PIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

6. 3. PASAL 2 AYAT (1) :
BARANG SIAPA YANG MELAKUKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN,
PENAMPUNGAN, PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, ATAU PENERIMAAN
SESEORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN
KEKERASAN, PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN,
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN
UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN
MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG
KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI
ORANG TERSEBUT DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, DIPIDANA
PENJARA MINIMAL 3 TAHUN DAN MAKSIMAL 15 TAHUN ATAU DENDA
MINIMAL Rp 120.000.000,- DAN MAKSIMAL Rp 600.000.000,-.
4. PASAL 2 AYAT (2) :
JIKA PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
MENGAKIBATKAN ORANG TERKSPLOITASI, MAKA PELAKU DIPIDANA
DENGAN PIDANA YANG SAMA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT
(1).
MEMASUKKAN ORANG KE INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

7. 5. PASAL 3 :
SETIAP ORANG YANG MEMASUKKAN ORANG KE WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DI
WILAYAH NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DI
EKSPLOITASI DI NEGARA LAIN DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA
PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS)
TAHUN, DAN PIDANA DENDA MINIMAL Rp 120.000.000,- DAN MAKSIMAL
Rp 600.000.000,- .
MEMPERDAGANGKAN ORANG DI DALAM NEGERI
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
6. PASAL 4 :
SETIAP ORANG YANG MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD
UNTUK DI EKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA,
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MINIMAL 3 TAHUN DAN
MAKSIMAL 15 TAHUN DAN PIDANA DENDA MINIMAL Rp 120.000.000,-
DAN MAKSIMAL Rp 600.000.000,-.
MEMBAWA KE LUAR NEGERI / TPPO KE LUAR NEGERI
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

8. 7. PASAL 5 :
SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN
MENJANJIKAN SESUATU ATAU MEMBERIKAN SESUATU DENGAN
MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA MINIMAL 3 TAHUN DAN MAKSIMAL 15 TAHUN, SERTA DENDA
MINIMAL Rp 120.000.000,- DAN MAKSIMAL Rp 600.000.000,-.
ADOPSI ILEGAL UNTUK DI EKSPLOITASI
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
8. PASAL 6 :
SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGIRIMAN ANAK KE DALAM
ATAU KE LUAR NEGERI DENGAN CARA APAPUN YANG
MENGAKIBATKAN ANAK TERSEBUT TEREKSPLOITASI DIPIDANA
DENGAN PIDANA PENJARA PENJARA MINIMAL 3 TAHUN DAN
MAKSIMAL 15 TAHUN, SERTA DENDA MINIMAL Rp 120.000.000,-
MAKSIMAL Rp 600.000.000,-.
BILA KORBANNYA ANAK
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

9. 9. PASAL 8 AYAT (1) :
SETIAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN
KEKUASAAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2, 3, 4, 5,
6, MAKA PIDANANYA DITAMBAH 1/3 DARI ANCAMAN PIDANA DALAM
PASAL 2 AYAT (2), PASAL 3, 4, 5, 6.
BAGI PENYELENGGARA NEGARA
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

10. 10.PASAL 9 :
SETIAP ORANG YANG BERUSAHA MENGGERAKKAN ORANG LAIN
SUPAYA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, DAN
TINDAK PIDANA ITU TIDAK TERJADI, DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA MINIMAL 1 TAHUN DAN MAKSIMAL 6 TAHUN SERTA PIDANA
DENDA MINIMAL Rp 40.000.000,- DAN MAKSIMAL Rp 240.000.000,-.
PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
11. PASAL 10 :
SETIAP ORANG YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG,
DIPIDANA DENGAN PIDANA YANG SAMA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 2, 3, 4, 5, 6.
MEMBANTU ATAU PERCOBAAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

11. 1. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA;
DASAR HUKUM
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

12. 1. BERUSIA MINIMAL 18
TAHUN;
2. MEMILIKI KOMPETENSI;
3. SEHAT JASMANI DAN
ROHANI;
4. TERDAFTAR DAN
MEMILIKI NOMOR
KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL; DAN
5. MEMILIKI DOKUMEN
LENGKAP YANG
DIPERSYARATKAN
PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROSEDURAL
NON
PROSEDURAL
1. MEMALSUKAN
DOKUMEN DAN
MANIPULASI DATA DIRI
CALON PMI;
2. DOKUMEN TIDAK
LENGKAP;
3. MENGABAIKAN
PROSEDUR ATAU
PENEMPATAN PMI
YANG DIATUR OLEH
UNDANG – UNDANG
DAN KETENTUAN
YANG BERLAKU;
4. TIDAK MENGGUNAKAN
VISA KERJA DENGAN
BANTUAN OKNUM
KELOMPOK ATAU
PERORANGAN.
CATATAN :  PEREKRUTAN PMI NON PRSEDURAL “MIGRASI TRADISIONAL” DAN
“CALO ATAU PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)”

13. 1. TINDAKAN
PEREKRUTAN
2. PENGANGKUTAN
3. PENAMPUNGAN
4. PENGIRIMAN;
5. PEMINDAHAN ATAU
PENERIMAAN
SESEORANG DENGAN
BUJUK RAYU DAN
JANJI MANIS
MENDAPATKAN GAJI
TINGGI DENGAN
PROSES PRAKTIS;
6. SALAH PRESEPSI
MEMAKNAI PMI; DAN
7. OKNUM YANG
MELIBATKAN
KELUARGA.
UNSUR UTAMA PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN NON PROSEDURAL
PROSES CARA TUJUAN
1. PEMALSUAN DOKUMEN
ATAU MEMANIPULASI
DATA DIRI CALON PMI;
2. MENGABAIKAN
PROSEDUR DAN
MEKANISME
PENEMPATAN PMI;
3. PENIPUAN;
4. PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN/POSISI
RENTAN;
5. PENJERATAN
UTANG/MEMBERI
BAYARAN/MANFAAT.
EKSPLOITASI ATAU
MENGAKIBATKAN
ORANG
TEREKSPLOITASI.
CATATAN :  Unsur “TINDAKAN” & “CARA” tidak harus dibuktikan semua
Cukup salah satu unsur saja

14. 1. PASAL 1 AYAT (1) :
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH SETIAP TENAGA KERJA INDONESIA
YANG MEMENUHIN SYARAT SEBAGAI PENCARI KERJA YANG AKAN BEKERJA DI
LUAR NEGERI DAN TERDAFTAR DI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ATAU KOTA
YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.
2. PASAL 1 AYAT (2) :
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH KEGIATAN PELAYANAN YANG
DIBERIKAN KEPADA CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN/ATAU PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DIMULAI DARI SEBELUM BEKERJA, SELAMA BEKERJA, DAN
SETELAH BEKERJA.
3. PASAL 1 AYAT (4) :
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN ADALAH PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI TANPA MELALUI PELAKSANAAN
PENEMPATAN.
4. PASAL 1 AYAT (5) :
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH SEGALA UPAYA UNTUK
MELINDUNGI KEPENTINGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN/ATAU
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA DALAM MEWUJUDKAN
TERJAMINNYA PEMENUHAN HAKNYA DALAM KE SELURUHAN KEGIATAN SEBELUM
BEKERJA, SELAMA BEKERJA, DAN SETELAH BEKERJA DALAM ASPEK HUKUM,
EKONOMI, DAN SOSIAL.
UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

15. 5. PASAL 33 :
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN,
HUKUM NEGARA TUJUAN PENEMPATAN, SERTA HUKUM DAN KEBIASAAN
INTERNASIONAL.
PERLINDUNGAN HUKUM
UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
LARANGAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
6. PASAL 68 :
SETIAP ORANG DILARANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN YANG TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 5 HURUF b SAMPAI DENGAN HURUF e.
7. PASAL 69 :
ORANG PERSEORANGAN DILARANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

16. 8. PASAL 70 AYAT (1) :
SETIAP PEJABAT DILARANG MEMBERANGKATKAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13.
9. PASAL 72 :
SETIAP ORANG DILARANG :
a. MEMBEBANKAN KOMPONEN BIAYA PENEMPATAN YANG TELAH DITANGGUNG
CALON PEMBERI KERJA KEPADA CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
b. MENEMPATKAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE NEGARA TERTENTU
YANG DINYATAKAN TERTUTUP;
c. MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA SIP2MI;
d. MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE NEGARA TUJUAN
PERUNDANG - UNDANGAN YANG MELINDUNGI TENAGA KERJA ASING, TIDAK
MEMILIKI PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMERINTAH NEGARA TUJUAN
PENEMPATAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DAN ATAU TIDAK
MEMILIKI SITEM JAMINAN SOSIAL DAN ATAU ASURANSU YANG MELINDUNGI
PEKERJA ASING.
LARANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021

17. 9. PASAL 79 :
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN DATA DAN
INFORMASI TIDAK BENAR DALAM PENGISIAN DOKUMEN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 65 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING
LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN ATAU DENDA PALING MAKSIMAL Rp 200.000.000,-.
KETENTUAN TINDAK PIDANA
UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
10. PASAL 80 :
SETIAP ORANG YANG MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,
PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT MENDUGANYA BAHWA YANG
BERSANGKUTAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UMUR SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 66 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING
LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN DENDA PALING MAKSIMAL Rp 500.000.000,-.
11. PASAL 81 :
ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 69 DIPIDANA
DENGAN PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING
MAKSIMAL Rp 15.000.000.000,-.
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

18. 12. PASAL 82 :
DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN
DENDA PALING BANYAK Rp 15.000.000.000,- SETIAP ORANG YANG DENGAN
SENGAJA MERUGIKAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA :
a. JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERJANJIAN KERJA, SEHINGGA MERUGIKAN CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 67 HURUF
a;
b. PEKERJAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 67 HURUF a.
13. PASAL 83 :
SETIAP ORANG YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 68 YANG DENGAN SENGAJA MELAKSANAKAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU DENDA PALING MAKSIMAL
Rp 15.000.000.000,-
MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

19. 13. PASAL 8 AYAT (4) :
INFORMASI SEBAGAIMANA DIATUR PADA AYAT (3) HURUF A MELIPUTI :
a. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN ANGGOTA
KELUARGANYA;
b. LOWONGAN KERJA, JENIS PEKERJAAN, PEMBERI KERJA, LOKASI LINGKUNGAN
KERJA, DAN KONDISI KERJA;
c. PROGRAM, CARA MENGAKSES, DAN MEKANISME KLAIM UNTUK JAMINAN
SOSIAL;
d. PROSEDUR MIGRASI YANG RESMI MELIPUTI SYARAT, TATA CARA, DAN TAHAPAN
MIGRASI AMAN;
e. BIAYA PENEMPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN;
f. KERENTANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN
ORANG, SINDIKAT NARKOTIKA, BAHAYA RADIKALISASI, DAN GANGGUAN
KESEHATAN TERMASUK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN SERTA
KESEHATAN JIWA;
g. HUKUM DAN BUDAYA DI NEGARA TUJUAN PENEMPATAN;
h. PERJANJIAN PENEMPATAN DAN PERJANJIAN KERJA;
i. DAFTAR P3MI DAN MITRA USAHA YANG TERBARU;
j. DAFTAR NEGARA YANG MENJADI TUJUAN PENEMPATAN DAN NEGARA YANG
DILARANG;
k. MEKANISME PENGADUAN DAN PELAPORAN BAIK DI DALAM NEGERI DAN DI
LUAR NEGERI;
l. PROSEDUR DI LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA; DAN
m. STANDAR GAJI.
PELINDUNGAN SEBELUM BEKERJA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021

20. 14. PASAL 16 :
FASILITASI PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (2) HURUF C,
DILAKUKAN MELALUI :
a. PELAPORAN KEPADA OTORITAS YANG BERWENANG;
b. UPAYA PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN
HUKUM NEGARA SETEMPAT;
c. PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN TUNTUTAN DAN/ATAU
PERSELISIHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMBERI
KERJA DAN/ATAU MITRA USAHA; DAN
d. FASILITASI AKSES LAYANAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN KESEHATAN.
15. PASAL 17 :
FASILITASI PENYELESAIAN KASUS KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (2) HURUF D DILAKUKAN MELALUI:
a. PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN; DAN
b. PENYEDIAAN PUSAT PELINDUNGAN TERPADU BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN AKSES KOMUNIKASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DENGAN KELUARGANYA.
PELINDUNGAN SELAMA BEKERJA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021

21. 16.PASAL 21 AYAT (1) :
PELINDUNGAN SETELAH BEKERJA DIBERIKAN MELALUI :
a. FASILITASI KEPULANGAN SAMPAI DAERAH ASAL;
b. PENYELESAIAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BELUM
TERPENUHI;
c. FASILITASI PENGURUSAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG
SAKIT DAN MENINGGAL DUNIA; DAN
d. REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL; DAN E. PEMBERDAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.
PELINDUNGAN SETELAH BEKERJA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021

22. 16.PASAL 21 AYAT (1) :
PELINDUNGAN SETELAH BEKERJA DIBERIKAN MELALUI :
a. FASILITASI KEPULANGAN SAMPAI DAERAH ASAL;
b. PENYELESAIAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG BELUM
TERPENUHI;
c. FASILITASI PENGURUSAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG
SAKIT DAN MENINGGAL DUNIA; DAN
d. REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL; DAN E. PEMBERDAYAAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.
PELINDUNGAN SETELAH BEKERJA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2021

23. KORBAN BERADA DI LUAR NEGERI /
SAAT PROSES SIDIK KORBAN SDH
KEMBALI KE LUAR NEGERI
PELAKU MELARIKAN DIRI KE LUAR
NEGERI, TKP DI LUAR NEGERI
ALAMAT P3MI YG BERPINDAH DAN
TDK TERDATA DI INSTANSI TERKAIT
LEMAHNYA KOORDINASI LINSEK DAN
PERBEDAAN PERSEPSI DIANTARA APH
TKP DI LUAR NEGERI
TIDAK LENGKAPNYA ALAT BUKTI
MAUPUN PETUNJUK
IDENTITAS DAN DATA
KORBAN DIPALSUKAN
KORBAN TIDAK KOOPERATIF
KORBAN SDH MELAKUKAN
MEDIASI DGN PELAKU DILUAR
PENGETAHUAN PENYIDIK
KORBAN TDK MAU
DIPROSES KASUSNYA
KORBAN TAKUT THDP PELAKU
DAN JARINGANNYA
KORBAN TIDAK MAU MELAPOR
KORBAN TIDAK TAHU IDENTITAS
PELAKU
PROBLEMATIKA HUKUM
16
17
PARTISIPASI MASY MASIH RENDAH
(BERSIKAP PERMISIF DAN APATIS)
SISTEM PENDATAAN PENDUDUK DAN
PEMBUATAN DOKUMEN (KTP, AKTA
LAHIR, KK, PASPOR) MSH RAWAN
PEMALSUAN
PERBEDAAN SISTEM HUKUM ANTAR
NEGARA
TERBATASNYA DASAR HUKUM DALAM
KERJASAMA INTERNASIONAL