Perlindungan hak pekerja perempuan dan perlindungan pekerja anak merupakan fokus utama pengawasan ketenagakerjaan. Kebijakan dilakukan untuk mencegah diskriminasi dan memajukan kesetaraan gender di tempat kerja.
1. UPAYA PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN DALAM
KETENAGAKERJAAN DAN
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2. SESUAI PERLU
PERBAIKAN
TIDAK
SESUAI
NOTA PEMERIKSAAN
TINDAKAN
OBYEK PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
LAPORAN
TEMUAN
NORMA K3
NORMA KERJA
-K3 UMUM DI TEMPAT KERJA
-K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN
-K3 MEKANIK
-K3 INSTALASI LISTRIK, IPP DAN LIFT
-K3 SARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN
-K3 KONSTRUKSI BANGUNAN
-KESEHATAN KERJA
-K3 LINGKUNGAN KERJA
-SMK3
-KECELAKAAN KERJA DAN PAK
-ADMINISTRASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
-WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN
-PENYUSUNAN LAPORAN & NOTA PEMERIKSAAN
-WKWI DAN PERLINDUNGAN UPAH
-HUBUNGAN KERJA & KEBEBASAN BERSERIKAT
-JAMSOSTEK
-PENEMPATAN & PELATIHAN TKDN
-PENEMPATAN & PELATIHAN TKI DI LN
-PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN & ANAK
Penghentian Pekerjaan
Segel
Penyidikan UNTUK MENENTUKAN
KEBIJAKAN PIMPINAN KE DEPAN
SESUAI PERLU
PERBAIKAN
TIDAK
SESUAI
NOTA PEMERIKSAAN
TINDAKAN
OBYEK PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
3. PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN
DISNAKERTRANS
PROV. KALSEL
BADAN
USAHA/
PERUSAHAAN
BADAN
USAHA/
PERUSAHAAN
DISNAKER KAB/
KOTA
LINTAS SEKTOR
TERKAIT
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pengawas
Ketenagakerjaan Umum
Pengawas
Ketenagakerjaan
Spesialis K3
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
Hubungan Industrial
Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan
Umum
Pemeriksaan dan
Pengujian Objek K3
Penyidikan Tindak
Pidana
Ketenagakerjaan
4. FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
01
02
03
Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan
Memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada
Pengusaha dan Pekerja/Buruh mengenai hal-hal yang
dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan
Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan
kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang
seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau
penyempurnaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan
5. PELAKSANAAN
Preventif edukatif, upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma,
penasihatan teknis, dan pendampingan.
Represif non yustisia, upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk
nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan
pemenuhan ketentuan Per UU
Represif yustisia, upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan
melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku
PPNS
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
7. Dasar Hukum
• UUD 1945 Pasal 27 (2)
• UU No. 8/1957 Ttg Rat. Kon ILO No. 100 ttg
pengupahan yg sama bagi buruh laki-laki dan
perempuan u/ pek yg sama nilainya
• UU No. 7 Thn 1984 ttg Ratifikasi Konvensi PBB
mengenai penghapusan sgl bentuk diskriminasi
thd wanita
• UU No.21/1999 ttg Rat.Kon. N0.111 mengenai
Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
• UU No. 39 Thn 1999 tentang HAM
• UU No. 18 Thn 1956 ttg Rat. Kon. No. 98
mengenai berlakunya dasar-dasar Dari Hak Utk
Berorganisasi & Utk berunding bersama
8. Dasar Hukum
• UU No. 3 Thn 1951 TTG Pengawasan
perburuhan
• UU No. 21 Thn 2003 TTG Pengesahan
Kon. 81/1947 ttg Pengawasan
Ket.kerjaan Dlm Indag
• UU No. 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan
• UU No. 1 Tahun 1970
• Kepmenakertrans No.224/MEN/2003 ttg
Kewajiban Pengusha Yang
mempekerjakan Pekerja Perempuan
pada malam hari
9. Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada
perlindungan fungsi reproduksi
PROTECTIVE
01
Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada
peningkatan kedudukan pekerja perempuan
(pemberdayaan pekerja perempuan)
CORRECTIVE
02
Kebijakan-kebijakan yang diarahkan
pada kesetaraan hak & kewajiban
NON DISKRIMINATIF
03
SIFAT KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA PEREMPUAN
10. PERLINDUNGAN BERSIFAT PROTECTIVE
• Berhak istirahat 1 ½ bulan sebelum saatnya
melahirkan dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan
(perhitungan dokter/bidan)
• Untuk gugur kandung 1 ½ bulan dengan
keterangan dokter kandungan atau bidan.
Istirahat Hamil, Melahirkan & Gugur Kandungan
(UU 13/2003 pasal 82)
• Pekerja Pr berusia kurang 18 thn dilarang
dipekerjakan antara pkl 23.00 s/d 07.00
• Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja
/buruh pr hamil, yg dapat membahayakan
kesehatan, keselamatan kandungan dan
dirinya antara pukul 23.00 s/d 07.00
Perempuan yang Bekerja pd Malam Hari (UU
13/2003 pasal 76)
Pekerja yang merasakan sakit dan
memberitahukan kpd pengusaha tidak diwajibkan
bekerja pada hari pertama dan kedua pada
waktu haid
Istirahat Pada Masa Haid (UU 13/2003 Pasal 81)
Pekerja/buruh perempuan yg anaknya masih
menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya
untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus
dilakukan selama waktu kerja
Kesempatan Untuk Menyusui (UU 13/2003 pasal
83)
11. MAKANAN &
MINUMAN
NORMA
KESUSILAAN &
KEAMANAN
ANTAR JEMPUT
Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan
buruh perempuan pada malam hari sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 76
PERLINDUNGAN PEKERJA
PEREMPUAN YANG BEKERJA
PADA MALAM HARI
12. KEPMENAKER : 224/MEN/2003 .
Mempekerjakan Pek. Pr pkl 23.00 s/d 07.00:
Makan & minum bergizi Min 1400 Kal, dan tdk dpt diganti uang
Harus layak serta memenuhi syarat hiegyene dan sanitasi,
penyajian menu makanan & minum bervariasi
Utk keamanan & kesusilaan :
- menyediakan petugas keamanan
- KM / WC yg layak serta penerangan memadai & terpisah lk
dan pr
Penyediaan antar jemput dilakukan antara pkl 23.00 s/d 05.00
Menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran yg mudah
dijangkau dan aman.
Kendaraan hrs dlm kondisi layak , terdaftar di perusahaan
13. 13
Corective, meliputi:
1. Larangan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, melahirkan,
gugur kandungan, atau menyusui bayinya (psl 153 ayat 1 huruf e)
2. Perlindungan pada saat bekerja dimalam hari ;
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari
berkewajiban utk (psl 76) :
a) Memberikan makanan dan minuman bergizi (1400 kalori);
b) Menjaga kesusilaan dan keamanan;
c) Menyediakan angkutan antar jemput;
d) Usia pekerja 18 tahun keatas.
14. 14
Non Diskriminatif, meliputi:
1. Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan adanya
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
(pasal 5 dan 6 UU No.13/2003)
2. Adanya pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk
pekerjaan yang sama nilainya (UU No. 80/1957 dan PP No. 78/2015)
3. Adanya kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan tanpa
membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik dan asal dalam
masyarakat (UU No. 21/1999)
15. 15
4. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada lapangan pekerjaan
meliputi:
a. Hak untuk bekerja (sebagai hak azasi) ;
b. Hak atas kesempatan kerja yg sama termasuk kriteria seleksi dalam penerimaan pegawai;
c. Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak promosi, jaminan pekerjaan serta
memperoleh pelatihan kejuruan;
d. Hak untuk menerima upah yg sama dengan pekerja laki-laki atas pekerjaan yang sama
nilainya;
e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut
usia dan cuti yang dibayar;
f. Hak atas perlindungan K3 termasuk fungsi reproduksi.
16. 16
Bentuk Ketidakadilan Terhadap Pekerja
Perempuan di Tempat Kerja
• Penerimaan pekerja (lowongan kerja);
• Kesempatan mengikuti pelatihan & promosi;
• Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
• Perbedaan upah;
• Perbedaan dalam perlindungan jaminan sosial;
• Perbedaan dalam usia pensiun;
• PHK bagi pekerja perempuan yang menikah.
17. Norma Kerja Perempuan
Pemberian
Makanan
(diganti uang
/ menu kurang
Sesuai
ketentuaan
1400 kal
Fasilitas
antar jemput
Perlindungan
K3
Recruitmen
diutamakan
pria
Pelatihan
diutamakan
pria
Tunjangan
Keluarga
Kerja Malam
Pelanggaran – pelanggaran
Diskriminasi
18. Sanksi
Pasal 185 (UU 11/2020)
1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68,
Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal
156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
18
19. Sanksi
Pasal 186 (UU 11/2020)
1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat
(3), atau Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
19
20. Sanksi
Pasal 187 (UU 11/2020)
1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67
ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat
(3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
20
23. CIRI-CIRI :
• MEMBANTU ORANG TUA
• TRANSFER KEAHLIAN
(TRADISIONAL)
• DILAKUKAN DLM WAKTU YANG
PENDEK
• MASIH TETAP SEKOLAH
• MERUPAKAN BAGIAN DR
PENDIDIKAN (DISIPLIN, TANGGUNG
JAWAB)
• TIDAK TEREKSPLOITASI, BAIK FISIK
& MENTAL
ANAK YANG BEKERJA
23
24. CIRI-CIRI :
• BEKERJA SETIAP HARI
• TEREKSPLOITASI
• TERGANGGU WAKTU SEKOLAHNYA
ATAU TIDAK SEKOLAH LAGI
• TERGANGGU KESEHATANNYA
• BEKERJA DLM WAKTU YANG
PANJANG
• BEKERJA UNTUK IKUT MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA
PEKERJA/BURUH ANAK
2
4
25. 2
5
HAK-HAK ANAK
1.
• HAK UNTUK HIDUP LAYAK
2.
• HAK UNTUK BERKEMBANG
3.
• HAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN
4.
• HAK UNTUK BERPERAN SERTA
5.
• HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN
26. 2
6
PRINSIP HAK-HAK ANAK
1.
• NON DISKRIMINASI
2.
• KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK
3.
• HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP &
PERKEMBANGAN
4.
• PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK
27. 2
7
DASAR HUKUM
1. UU NOMOR 3 TAHUN 1951
2. UU NOMOR 20 TAHUN 1999
3. UU NOMOR 1 TAHUN 2000
4. UU NOMOR 13 TAHUN 2003
5. KEPUTUSAN PRESIDEN NO MOR 12 TAHUN 2001
6. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2002
7. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2010
8. KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP-235/MEN/2003
9. KEPMENAKERTRANS NOMOR KEP-115/MEN/VII/2004
29. DIPERBOLEHKAN
ANAK UMUR
13-15 TH UNTUK
PEKERJAAN RINGAN
DALAM RANGKA
KURIKULUM DIKLAT,
ANAK MINIMUM
UMUR 14 TH
DLM RANGKA
MENGEMBANGKAN
BAKAT & MINAT
29
30. PEKERJAAN YANG TIDAK MENGGANGGU PERKEMBANGAN DAN
KESEHATAN FISIK, MENTAL, SOSIAL
PEKERJAAN DI LUAR BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK
KRITERIA
PEKERJAAN RINGAN
(Psl 69 (1) UU 13/2003)
30
31. SYARAT :
a. IZIN TERTULIS DR ORTU/WALI
b. PK DG ORTU/WALI
c. WK MAKSIMUM 3 JAM
d. DILAKUKAN SIANG HARI & TDK MENGGANGGU
WAKTU SEKOLAH
e. DIJAGA K3
f. HUBUNGAN KERJA YG JELAS
g. MEMBERI UPAH SESUAI KETENTUAN
CATATAN :
HURUF A, B, F & G DIKECUALIKAN BG ANAK YG
BEKERJA PD USAHA KELUARGA
KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK
PADA PEKERJAAN RINGAN
(Psl 69 (1-2) UU 13/2003)
3
1
32. SYARAT :
ANAK BERUSIA MINIMUM 14 TAHUN
ANAK DIBERI PETUNJUK YG JELAS TG CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN
SERTA BIMBINGAN & PENGAWASAN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN
ANAK DIBERI PERLINDUNGAN K3
ANAK DAPAT MELAKUKAN
PEKERJAAN
DLM RANGKA
KURIKULUM DIKLAT
(Psl 70 UU 13/2003)
32
33. SYARAT :
DI BAWAH PENGAWASAN LANGUSNG ORTU/WALI
WAKTU KERJA PALING LAMA 3 JAM SEHARI
KONDISI & LINGKUNGAN KERJA TIDAK MENGGANGGU PERKEMBANGAN
FISIK, MENTAL, SOSIAL & WAKTU SEKOLAH
ANAK DAPAT MELAKUKAN
PEKERJAAN
DLM RANGKA MENGEMBANGKAN
BAKAT & MINAT
(Psl 71 (1-2) UU 13/2003)
33
34. BIASA DIKERJAKAN ANAK SEJAK USIA DINI
DIMINATI ANAK
BERDASARKAN KEMAMPUAN ANAK
MENUMBUHKAN KREATIVITAS & SESUAI DG DUNIA ANAK
MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK :
A. ANAK DIDENGAR DAN DIHORMATI PENDAPATNYA
B. ANAK DIPERLAKUKAN TANPA MENGHAMBAT TUMBUH KEMBANG FISIK,
MENTAL, INTELEKTUAL & SOSIAL SECARA OPTIMAL
C. ANAK TETAP MEMPEROLEH PENDIDIKAN
D. ANAK DIPERLAKUKAN SAMA & TANPA PAKSAAN
KRITERIA
PEKERJAAN DALAM RANGKA
MENGEMBANGKAN
BAKAT & MINAT
(Psl 71 (3) UU 13/2003 Jo PER.115/MEN/VII/2004)
34
35. SYARAT :
a. DI BAWAH PENGAWASAN LANGSUNG DR ORTU/WALI DI
LOKASI TEMPAT KERJA
b. WK MAKSIMUM 3 JAM SEHARI & 12 JAM SEMINGGU
c. KONDISI & LINGK KERJA TDK MENGGANGGU PERKEMB FISIK,
MENTAL, SOSIAL & WAKTU SEKOLAH (BEBAS DR PEREDARAN
& PENGGUNAAN NARKOBA, PERJUDIAN, MINUMAN KERAS,
PROTITUSI & HAL-HAL SEJENIS)
d. DI LUAR WAKTU SEKOLAH
e. MENYEDIAKAN FASILITAS TEMPAT ISTIRAHAT SELAMA WAKTU
TUNGGU (1 JAM)
f. MELAKSANAKAN SYARAT-SYARAT K3
g. MELAPORKAN PELIBATAN ANAK KE INSTANSI YGMEMBIDANGI
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN/KOTA, 14 HARI SEBELUM
HARI H, DG FORMULIR YG TELAH DITENTUKAN
KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DALAM RANGKA
MENGEMBANGKAN BAKAT & MINAT
(Psl 71 (3) UU 13/2003 Jo PER.115/MEN/VII/2004)
3
5
36. BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK
ANAK
TERDIRI DARI :
• SEGALA PEKERJAAN DLM BENTUK
PERBUDAKAN ATAU YG SEJENISNYA
• SEGALA PEKERJAAN YG TERKAIT
DENGAN EKSPLOITASI SEKSUAL
(PELACURAN)
• SEGALA PEKERJAAN YG TERKAIT DG
KEGIATAN ILEGAL (NARKOBA)
• SEMUA PEKERJAAN YG
MEMBAHAYAKAN KESH, KESL ATAU
MORAL ANAK
3 (Psl 74 (2) UU 13/2003)
37. JENIS-JENIS PEKERJAAN YG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN,
KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK
I. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN
A. PEKERJAAN YG BERHUBUNGAN DG MESIN, PESAWAT, INSTALASI &
PERALATAN LAINNYA
B. PEKERJAAN YG DILAKUKAN PD LINGKUNGAN KERJA YG BERBAHAYA
C. PEKERJAAN YG MENGANDUNG SIFAT & KEADAAN BERBAHAYA TERTENTU
II. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN MORAL
ANAK
(Psl 74 (3) UU 13/2003 Jo PER.235/MEN/20043
37
38. II. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN MORAL
ANAK
• PEKERJAAN PADA USAHA BAR, DISKOTIK, KARAOKE, BOLA SODOK,
BIOSKOP, PANTI PIJAT ATAU LOKASI YANG DAPAT DIJADIKAN TEMPAT
PROSTITUSI.
• PEKERJAAN SEBAGAI MODEL UNTUK PROMOSI MINUMAN KERAS,
OBAT PERANGSANG SEKSUALITAS DAN/ATAU ROKOK.
(Psl 74 (3) UU 13/2003 Jo PER.235/MEN/20043
38
39. ANAK YANG BEKERJA
DI LUAR HUBUNGAN KERJA
• PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MELAKUKAN UPAYA
PENANGGULANGAN ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN
KERJA
• UPAYA PENANGGULANGAN ANAK YANG BEKERJA DI LUAR
HUBUNGAN KERJA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(Psl 75 UU 13/2003
39
40. KETENTUAN SANKSI
PASAL 183 :
Sasaran :
Siapa saja yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada
pekerjaan terburuk untuk anak (pasal 74)
Sanksi
Pidana penjara min 2 th, max 5 th
dan/atau denda min 200 jt, max 500 jt.
Katagori
Merupakan tindak pidana kejahatan.
4
0
41. PASAL 185 :
Sasaran :
1. Pengusaha yang mempekerjakan anak (pasal 68)
2. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
tidak memenuhi syarat (pasal 69 ayat 2).
Sanksi
Pidana penjara min 1 th, max 4 th
dan/atau denda min 100 jt, max 400 jt.
Katagori
Merupakan tindak pidana kejahatan.
KETENTUAN SANKSI
4
1
42. PASAL 187 :
Sasaran :
Pengusaha yang mempekerjakan anak dalam rangka
mengembangkan bakat dan minat tidak memenuhi syarat (pasal
71 ayat 2)
Sanksi
Pidana penjara min 1 bl, max 12 bl
dan/atau denda min 10 jt, max 100 jt
Katagori
Merupakan tindak pidana pelanggaran
KETENTUAN SANKSI
42
43. PASAL 189 :
PEMBERIAN SANKSI :
• PIDANA PENJARA,
• KURUNGAN dan/atau
• DENDA
TIDAK MENGHILANGKAN KEWAJIBAN PENGUSAHA MEMBAYAR HAK-HAK
DAN/ATAU GANTI KERUGIAN KEPADA TENAGA KERJA ATAU
PEKERJA/BURUH
KETENTUAN SANKSI
43
44. PASAL 71
(BAKAT & MINAT)
WLP
(UU NO 7 TH 1981)
44
PENDATAAN PEKERJA ANAK
PASAL 70
(DIKLAT)
PASAL 74
(PBPTA)
PASAL 69
(PEK RINGAN)
PERORANGAN
TATA CARA PENDATAAN ?
UU NOMOR 13 TAHUN 2003
KETENAGAKERJAAN
PERSH
45. TAHAP III
(PETA
JALAN)
45
KOMITMEN NEGARA/PEMERINTAH
KEPRES 12/2001 (KAN-
PBPTA)
IMPLEMENTASI NASIONAL
UU NO 1/2000 (KILO 182)
UU NO 20/1999 (KILO 138)
UU NO 13/2003 (NORMA
KERJA ANAK)
KEPRES 59/2002 (RAN-
PBPTA)
INDONESIA BEBAS
PEKERJA ANAK TAHUN
2022
PEMBUKAAN UUD 1945
MASY ADIL MAKMUR
MENCERDASKAN BANGSA
46. 4
6
PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH ANAK
MEWUJUDKA
N GENERASI
PENERUS YG
KUAT &
BERKUALITA
S
MELAKSANAK
AN
KEBIJAKAN
PEMRINTAH
MENERAPKAN
KETENTUAN
PERATURAN
PER-UU-AN
MEMBERDAY
AKAN
KELUARGA
YG KURANG
MAMPU
47. MASALAH
PEKERJA ANAK
MASALAH YG
KOMPLEKS &
LINTAS
SEKTORAL
KESADARAN
MENJADI
TANGGUNG
JAWAB
BERSAMA
MELIBATKAN
SEMUA PIHAK
DI SEMUA
TINGKATAN
STRATEGI IMPLEMENTASI
PERTEMUAN
ANTARA NORMA
HUKUM DG
REALITA
MASYARAKAT
YG SERBA
KURANG
MASALAH
HUKUM,
PENDIDIKAN,
EKONOMI,
SOSIAL,
BUDAYA,
KESEHATAN
PENEGAKAN
HUKUM,
PELAYANAN
PEND, KES, SOS,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT &
EKONOMI KEL
4
7
48. PENENTUAN
PRIORITAS
MELIBATKAN
SEMUA PIHAK
DI SEMUA
TINGKATAN
OPTIMALISASI
POTENSI
DLM NEGERI
TAHAPAN PENGHAPUSAN
BERTAHAP :
SEKTORAL,
WILAYAH,
JENIS KELAMIN,
TINGKAT BAHAYA,
INSTANSI (NAKER,
SOS, KES, DIK,
UKM, KEMENAG,
KEPOLISIAN),
APIND0/KADIN,
SP/SB, LSM,
PERGURUAN
TINGGI, TOKOH
MASYARAKAT,
PEMUKA AGAMA
LEMBAGA
DAN
ORGANISASI
LOKAL,
REGIONAL,
NASIONAL,
INTERNASIONAL
BANGUN &
KEMBANGKAN
KERJASAMA &
BANTUAN TEKNIS
SDM (PELAYAN
MASYARAKAT,
PK, TOKOH, TUTOR,
PENDAMPING,
RELAWAN),
SDA (APBN, APBD,
CSR, HIBAH),
PROGRAM
(WAJIB BELAJAR,
PENGENTASAN
KEMISKINAN)
4
8
