tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga

1. UU NO. 23 TH 2004 tentang PENGHAPUSAN KDRT
OLEH UNIT PPA POLRES JEMBER

2. I. PENDAHULUAN
 KDRT BUKANLAH PERSOALAN DOMESTIK YANG
TIDAK BOLEH DIKETAHUI OLEH ORANG LAIN
 KDRT MRPKN PELANGGARAN HAM
 KEJAHATAN THP MARTABAT KEMANUSIAN SERTA
BENTUK DISKRIMINASI YG HARUS DIHAPUS
 UU KDRT MRPKAN JAMINAN YG DIBERIKAN NEGARA
UTK MECEGAH TJDNYA KDRT, MENINDAK PLK DAN
MELINDUNGI KORBAN

3. JUMLAH KASUS KDRT PADA UNIT V PPA POLRES JEMBER
TH.2014-2022
TAHUN
BULAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEPT OKT NOV DES TOTAL
2014 7 7 3 3 6 4 5 7 8 1 2 5 58
2015 1 10 9 7 8 4 4 7 7 7 7 3 74
2016 1 2 5 7 3 6 4 4 7 1 10 9 59
2017 6 11 3 3 5 7 3 6 6 5 7 8 70
2018 4 3 3 9 7 4 2 4 6 10 5 7 64
2019 4 5 5 6 3 2 7 4 5 3 1 7 52
2020 4 4 7 11 3 5 5 6 2 4 6 5 62
2021 1 1 1 1 1 2 3 1 4 2 15
2022 1 4 2 5

4. II. KONDISI DAN SITUASI
BELAKANGAN INI KASUS KASUS KEKERASAN DLM RT MULAI
NAIK DAUN
DARI PENGANIAYAAN SUAMI THDP ISTRI DAN ANAK,
PENGANIAYAAN IBU THDP ANAK, PEREBUTAN HAK ASUH
ANAK, PERZINAHAN, PENGHILANGAN ASAL; SUSUL
PERKAWINAN PLOIGAMI, NIKAH TANPA IJIN ISTRI YG SAH,
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN, INGKAR JANJI,
PENCABULAN THDP ANAK TIRI/KANDUNG, PERKOSAAN,
PENELANTARAN, PERUWBUTAN HARTA GONO GINI,
PANGANIAYAAN MAUPUN PENCABULAN THDP PRT SERTA
PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

5. III. DASAR HUKUM
1. KUHAP
2. KUHP
3. UU NO 7 TH 1984 TTG CEDAW
4. UU NO 23 TH 1992 TTG KESEHATAN
5. UU NO. 11 TH 2012 TTG SISTIM PERADILAN ANAK
6. UU NO. 39 TH 1993 TTG HAM
7. UU NO 2 TH 2002 TTG POLRI
8. UU NO. 35 TH 2014 PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TH 2002 TTG
PERLINDUNGAN ANAK
9. UU NO. 23 TH 2004 TTG PKDRT
10. KEPRES RI NO. 36 TH 1990 TTG PENGESAHAN KONVANSI HAK ANAK
11. SKB 3 MENTRI DAN KAPOLRI TH 2002 TTG PPT THD PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEJAHATAN
12. Perpu no. 1 th 2016 ttg perubahan ke II UU no.23 Th. 2002 Ttg PA.
yg isinya mengubah ketentuan psl 81 dan 82 sserta menyisipkan
psl tamgahan psl.81 a/82a/

6. IV. PENGERTIAN KDRT
SETIAP PERBUATAN THDP SESEORANG
TERUTAMA PEREMPAUAN YANG BERAKIBAT
TIMBULNYA KESENGSARAAN / PENDERITAAN
PHISIK, SEKSUAL, PSIKOLOGIS, DAN ATAU
PENELANTARAN RT TERMASUK ANCAMAN UTK
MELAKUKAN PERBUATAN, PEMAKSAAN ATAU
PERAMPASAN KEMERDEKAAN SCR MELAWAN
HUKUM DLM LINGKUP RUMAH TANGGA

7. V. SIAPA YG DILINDUNGI UU PKDRT ?
(PASAL 2 (1)
 SUAMI, ISTRI DAN ANAK ;
 ORANG-ORANG > HUB KELUARGA KRN HUB DARAH PERKAWINAN,
PERSUSUAN, PENGASUHAN DAN PERWALIAN YG MENETAP DLM
RUMAH TANGGA DAN ATAU
 PRT DAN MENETAP DALAM RUMAH TANGGAU TERSEBUT

8. VI. BENTUK-BENTUK KDRT
1. KEKERASAN FISIK > AKIBATKANA RASA SAKIT, JATUH SAKIT
ATAU LUKA BERAT
2. KEKERASAN PSIKIS > AKIBATKAN KETAKUTAN, HILANGNYA
RASA PERCAYA DIRI, HILANGNYA PUAN UTK BERTINDAK,
RASA TIDAK BERDAYA DAN ATAU PENDERITAAN PSIKIS
BERAT PD SESEORANG
3. KEKERASAN SEKSUAL > PAKSA HUB SEKS DG SESEORANG
DLM RT DENGAN ORANG LAIN UTK TUJUAN KOMERSIAL /
TUJUAN TERTENTU
4. PENELANTARAN > PD HAL WAJIB BERI KEHIDUPAN,
PERAWATAN DAN ATAU PEMELIHARAAN KPD ORANG

9. KORBAN PENGANIAYAAN ANAK. :
PSL. 80 UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK SETIAP YG
(1)MELAKUKAN KEKEJAMAN,KEKERASAN ATAU ANCAMAN
KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI ANCAM DGN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TH 6 BLN.DENDA 72 JT.
(2)DALAM HAL SEBAGAIMANA DALAM AYAT (1) MENGAKIBATKAN
LUKA BERAT DI ANCAM PIDANA PENJARA 5 TH DENDA 100 JT.
(3)DALAM HAL SEBAGAIMANA DALAM AYAT (1) MENGAKIBATKAN
MATI DI ANCAM PIDANA PENJARA 10 TH DENDA 200 JT.
(4)PIDANA DI TAMBAH SEPERTIGA DALAM HAL SEBAGAIMANA
DALAM AYAT (1)(2)(3) APABILA YG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
ORANG TUANYA SENDIRI.

10. SEX YANG DI LAKUKAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YG DI LAKUKAN BAIK SUKA SAMA SUKA
MAUPUN DENGAN ANCAMANKEKERASAN
PASAL 81 UU NO.35/2014 ATAS PERUBAHAN NO 23 TH 2002 TTG
PERLINDUNGAN ANAK
(1) SETIAP ORANG YANG DGN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN
ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANYA ATAU DGN ORANG
LAIN DI ANCAM PENJARA PALING LAMA 15 TH PALING SINGKAT
3 TH DENDA PALING BANYAK 300 JT PALING SDIKIT 60 JT.
(2) KETENTUAN PIDANA SEBAGAI DI MAKSUD AYAT (1) BERLAKU
PULA ORG YG SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT,
SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK
BERSETUBUH DENGANYA ATAU ORANG LAIN.

11. PASAL 82 UU 35 TH 2014 ATAS PERUBAHAN NO
23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK
SETIAP ORANG YANG DGN SENGAJA MELAKUKAN
KERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA
MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT SERANGKAIAN
KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DI LAKUKAN PERBUATAN
CABUL DI ANCAM PIDANA PENJARA PALING
LAMA 15 TH PALINGSINGKAT 3 TH DENDA PALING
BANYAK 300 JT PALING SEDIKIT 60 JT.

12. PELAKU KEJAHATAN ADALAH ANAK
MAKA DI BERLAKUKAN UU NO 11 TH 2012
TTG SISTIM PERADILAN ANAK
- PASAL 5 AYAT (3) UU NO 11 TH 2012.
DALAM SISTIM PERADILAN ANAK SEBAGAI DI MAKSUD PADA
AYAT (2) HURUF a dan HURUF b WAJIB DI UPAYAKAN DIVERSI
- DIVERSI ADALAH PENYELESEIAN PERKARA DI LUAR PERADILAN
- PASAL 7 AYAT (2) HURUF a dan HURUF b. UU NO 11 TH 2012
DIVERSI DI LAKSANAKAN DALAM HAL DI ANCAM DGN PIDANA
DI BAWAH 7 TH. DAN BUKAN MERUPAKAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA.

13. VII. PELAPORAN
1 KORBAN DPT LAPORKAN KSSNYA SCR LAGSUNG KPD
POLRI BAIK DI TEMPAT KORBAN BERADA MAUPUN DI
TKP
2 KORBAN JUGA DAPAT MEMBERIKAN KUASA KPD
KELUARGA/ORG LAIN UTK MELAPORKAN KSS YG
DIALAMINYA (PSL 26)
3 APABILA KORBAN ADALAH ANAK, LAPORAN DPT
DILAKUKAN OLEH ORTU/WALI/PENGASUH ATAU ANAK
YBS YG DILAKSANAKAN SESUAI DG KETENTUAN
PERATURAN PER UU YG BERLAKU (PSL 27)

14. HAK – HAK KORBAN (PASAL 10)
1 KORBAN BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
DARI KEL, POLISI, JAKSA, PENGADILAN, ADVOKAD,
LEMBAGA SOS ATAU PIHAK LAIN
2 YAN KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS
3 PENANGANAN SECARA KHUSUS TERKAIT DENGAN
RAHASIA KORBAN
4 PENDAMPINGAN OLEH [EKERJA SOSIAL DAN BANKUM
PADA TINGKAT PEMERIKSAAN
5 PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI

15. PERAN MASYARAKAT (PASAL 15)
1 MENCEGAH BERLANGSUNGNYA TINDAK PIDANA
2 MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN
3 MEMBERIKAN PERTOLONGAN DARURAT
4 MEMBANTU PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN
PENETAPAN PERLINDUNGAN
UPAYA MENCEGAH KDRT
1 MENYELENGGARAKAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI TTG PENCEGAHAN KDRT
2 MENYELENGGARAKAN SOSILISASI DAN ADVOKASI TTG
KDRT
3 MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

16. VIII. UU PKDRT
KEWAJIBAN NEGARA UTK YAN THDP KORBAN SEYOGYANYA PEMERINTAH
DAN PEMDA BERUPAYA :
1 PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DI KANTOR KEPOLISIAN
2 PENYEDIAAN APARAT, TENAGA KESEHATAN, PEKERJA SOS DAN PEMB
ROHANI
3 BUAT DAN KEMBANGKAN SISTEM DAN MEKANISME KERJASAMA DLM
LAYANI KORBAN
4 BERI PERLINDUNGAN BAGI PENDMAPING SAKSI. KELUARGA DAN
TEMAN KORBAN
UU PKDRT BERTUJUAN (PASAL 4)
• MENCEGAH SEGALA BENTUK KEKERASAN DLM RT
• MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN DALAM RT
• MENINDAK PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• MEMELIHARA KEUTUHAN RT YANG HARMONIS DAN SEJAHTERA

17. IX. SKB 3 MENTERI DAN KAPOLRI
PASAL 7 DLM SURAT KESEPAKATAN BERSAMA 3 MENTERI (MENSOS,
MENEG PP DAN MENKES ) DAN KAPOLRI TH. 2002 TERCANTUM TTG
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SBB :
PIHAK KE 4 (KAPOLRI) :
1 MENYIAPKAN SDM YAITU TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS YG KERJA
DI RS POL PUS DAN RS BHAYANGKARA TK II, III DAN IV
2 MENYIAPKAN FASILITAS YANDU DI RS POL PUS DAN RS BHAYANGKARA
TK II, III DAN IV
3 MENYIAPKAN PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU POLWAN YG
TERGABUNG DALAM UNIT PPA UTK TANGANI PROSES HUKUM DAN
PENDAMPINGAN KORBAN SAMPAI KE TINGKAT PENGADILAN
4 KEMBANGKAN PANDUAN/PEDOMAN STANDART DAN PROSEDUR
PELAYANAN UNIT RPK DAN PPT
5 MELAKS SOSIALISASI INTERNAL

18. X. PENINGKATAN KEMAMPUAN
1 SOSIALISASI MELALUI PARA DIR RESKRIM TH 2003 TTG UU NO.
23/2002,
2 PERINTAH PENYERAGAMAN SISTEM PENDATAAN
3 PERINTAH UTK LAKS SOSIALISASI UU TSB DI TINGKAT POLDA HINGGA
POLSEK
4 SPRIN KAPOLRI UTK MELAKSANAKAN TINDAKAN INTENSIF
BERANTAS KEJAHATAN THDP WANITA DAN ANAK
5 DIKJUR DAN LAT PENYIDIK PEOPLE SMUGGLING/TRAFFICKING IN
PERSONS DI MEGA MENDUNG
6 DIKJUR DAN LAT AWAK PPA DI SEPOLWAN
7 PELATIHAN AWAK PPA ATAS KERMA UNICEF, IOM, ICITAP DAN PLAN
INDONESIA SERTA LSM

19. XI. PENANGANAN KORBAN
a. DIAMATI APAKAH KORBAN DALAM KONDISI
TRAUMA / TIDAK
b. KORBAN DIBAWA KE PKT / PPT UTK DIVISUM
DAN DIRIKSA PSIKIS
c. DIRAWAT 3 – 7 HARI
d. DITEMPATKAN DI SHELTER / LSM
e. SETELAH PULIH TRAUMA, DIBUAT BAP OLEH
POLWAN

20. XII. APA KEWAJIBAN KEPOLISIAN
a. POLRI WAJIB SGR MELAKSANAKAN LIDIK SETELAH TAHU /
TERIMA LAPORAN TTG TERJADINYA KDRT (PASAL 19)
b. POLISI DAPAT MENANGKAP DAN MENAHAN TANPA
SURAT PERINTAH THDP PELAKU YG TELAH MELANGGAR
PERINTAH PERLINDUNGAN, WALAUPUN PELANGGARAN
TDK DILAKS DI TKP (PASAL 35)
c. UNTUK MEBERI PERLINDUNGAN KPD KORBAN,, POLRI
DAPAT MENANGKAP TSK DG BUKTI PERMULAAN YANG
CUKUP KARENA MELANGGAR PERINTAH PERLINDUNGAN
(PASAL 36 (1))

21. XIII.PERLINDUNGAN SEMENTARA DAN PENETAPAN
PERLINDUNGAN THDP KORBAN
a. PERLINDUNGAN SEMENTARA DIBERIKAN OLEH
KEPOLISIAN DLM WAKTU 1X24 JAM SEJAK KASUS
DIKETAHUI/DILAPORKAN (PASAL 16 (1))
b. PERMOHONAN UTK PEROLEH SPRINT DAPAT DIAJUKAN
OLEH KORBAN, KEL. KORBAN TEMAN, KEPOLISIAN,
RELAWAN PENDAMPING DAN PEMBIMBING ROHANI
(PASAL 29)
c. PERMOHONAN PERINTAH PERLINDUNGAN DISAMPAIKAN
DALAM BENTUK LISAN ATAU TULISAN (PASAL 30 (1))
d. PERINTAH PERLINDUNGAN DPT DIBERIKAN DALAM
KURUN WAKTU PALING LAMA 1 TH (PASAL 32)

22. PROSES, LAPOR, LIDIK, SIDIK
LIDIK,
SIDIK,
R J
Lapor Polsek
KORBAN
SPKT. Polres
JPU
VONIS
PENJARA
PPA. Polres
PPT
BAPAS
SIDANG
PENGADILAN
Rsu.
DIVERSI
Pembinaan
konseling

23. JARINGAN KERJA SAMA
PPT.
RUMAH SAKIT
KORBAN
RUMAH AMAN
(SHELTER)
LSM KEHAKIMAN
KEJAKSAAN
PPA
DEPARTEMEN
LAIN/BAPAS

24. LAYANAN PSIKOLOGI
 PENDAMPINGAN DAN KONSELING
 BERIKAN KENYAMANAN BAGI KORBAN > SAMPAIKAN MASALAH
 MEMBANTU KORBAN AGAR DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN /
PILIHAN AGAR KEMBALI BERDAYA

25. XIV. APA SANKSI BAGI PELAKU KDRT
1. KEKERASAN SEKSUAL DIHUKUM PALING LAMA 12 TAHUN
ATAU LEBIH DENDA RP. 36.000.000 (PASAL 46)
2. MEMAKSA ORANG YANG MENETAP DLM RT-NYA
MELAKUKAN HUB SEKSUAL DIPIDANA MIN 4 TAHUN DAN
MAX 15 TAHUN ATAU DENDA MIN 12 JUTA DANMAX 300
JUTA (PASAL 47)
3. BILA PASAL 45 DAN 47 MENIMBULKAN SAKIT PERMANEN
AKAN DIPIDANA MIN 5 TAHUN DANMAX 20 TAHUN DAN
DENDA MIN 25 JUTA DAN MAX 500 JUTA (PASAL 48)
4. PENELANTARAN ORANGLAIN DLM RUMAH TANGGANYA
DIPIDANA 3 TAHUN ATAU DENDA 15 JUTA (PASAL 49) DALAM
HAL MENELANTARKAN YAITU TIDAK MEMBERI NAFKAH
SELAMA 3 BLN LEBIH SECARA BERTURUT TURUT.

26. XV. PENDAMPINGAN
DIPERBOLEHKANNYA RELAWAN PENDAMPING
DAN PENASEHAT HUKUM KORBAN UNTUK
MENDAMPINGI PADA :
TAHAP PENYIDIKAN
TAHAP PENUNTUTAN
TAHAP PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI

27. XVI. ALAT BUKTI PASAL 55
DALAM KASUS KDRT, SEBAGAI SALAH
SATU ALAT BUKTI YANG SAH,
KETERANGAN SEORANG SAKSI KORBAN
SAJA CUKUP UNTUK BUKTIKAN BAHWA
TERDAGWA BERSALAH, JIKA DISERTAI
SUATU ALAT BUKTI YANG SAH LAINNYA

28. XVII. KENDALA
 KORBAN HANYA INGIN SUAMI JERA/MENDAPAT
PERINGATAN DARI ATASAN
 TIDAK MAU KASUS DISIDIK
 MENCABUT LAPORAN ATAS PERTIMBANGAN DEMI ANAK
 MALU KASUS DIKETAHUI ORANG LAIN
 TAKUT ANCAMAN PELAKU
 KORBAN MASIH TRAUMA
 MASIH TERGANTUNG SECARA EKONOMI TERHADAPPELAKU
 PENANGANAN KASUS BERLARUT-LARUT KARENA TIDAK
ADA TITIK TEMU DARI KORBAN MAUPUN PELAKU

29. PELAYANAN TERHADAP KORBAN ANAK
Apabila mengetahui adanya kejahatan
terhadap anak Cabul,Setubuh,perkosaan dan
korban tidak melapor kerena faktor X malu,
takut, harga diri maka kita wajib mendatangi
rayu dan sarankan untuk melapor.
Apabila mendapat laporan maka sesegera
mungkin untuk melakukan suatu tindakan
mendatangi TKP. melakukan penangkapan
terhadap pelaku khususnya pelaku dewasa.

30. Bagi polsek yang ada Polwan bisa menangani
langsung baik korban/pelaku anak kususnya
kejahatan asusila dengan koordinasi Unit Idik
V/PPA. Polres.
Sedang Polsek yang tidak ada Polwan juga
bisa menangani korban anak yang tidak
terkait kejahatan susila dengan melaporkan
/koordinasi Unit Idik V/PPA polres.
Apabila Pelaku anak dalam BAP
mencantumkan Penyidik PPA. Sesuai Skep
Penyidik PPA.