SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
YAYASAN
YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
(UU NO. 16/2001 JO UU NO. 28/2004 ) DAN PP 63/2008
JO PP 2/2013
OLEH:
NEDDY FARMANTO, SH
PENGERTIAN YAYASAN
YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM YANG
TERDIRI ATAS KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN
DAN DIPERUNTUKKAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN TERTENTU DI BIDANG SOSIAL,
KEAGAMAAN DAN KEMANUSIAAN YANG TIDAK
MEMPUNYAI ANGGOTA.
YAYASAN LAHIR SEBAGAI BADAN HUKUM
SETELAH AKTA PENDIRIANNYA DISAHKAN OLEH
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
HARTA KEKAYAAN YAYASAN
YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH ORANG ASING ATAU
ORANG ASING BERSAMA ORANG INDONESIA,
PENDIRI HARUS MEMISAHKAN SEBAGIAN HARTA
KEKAYAANNYA SEBAGAI KEKAYAAN AWAL YAYASAN
PALING SEDIKIT RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA
RUPIAH)
YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH ORANG INDONESIA,
PENDIRI HARUS MEMISAHKAN SEBAGIAN HARTA
KEKAYAANNYA SEBAGAI KEKAYAAN AWAL YAYASAN
PALING SEDIKIT RP. 10.000.000.- (SEPULUH JUTA
RUPIAH)
SURAT PERNYATAAN PENDIRI MENGENAI
KEABSAHAN HARTA KEKAYAAN TERSEBUT
KEGIATAN YAYASAN
BIDANG SOSIAL:
1. PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL; 2. PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO,
PANTI WERDA; 3. RUMAH SAKIT, POLIKLINIK DAN LABOTRATORIUM; 4.
PEMBINAAN OLAHRAGA; 5. PENELITIAN DIBIDANG ILMU PENGETAHUAN; 6
STUDI BANDING, DLL
BIDANG KEAGAMAAN:
1. MENDIRIKAN SARANA IBADAH; 2. MENDIRIKAN PONDOK PESANTREN: 3.
MENERIMA DAN MENYALURKAN AMAL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH: 4.
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN: 5. MELAKSANAKAN SYIAR
AGAMA: 6. DAN LAIN LAIN
BIDANG KEMANUSIAAN:
1. MEMBERI BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANAALAM: 2. MEMBERI
BANTUAN KEPADA PENGUNGSI AKIBAT PERANG: 3. MEMBERI BANTUAN
KEPADA TUNA WISMA, FAKIR MISKIN DAN GELANDANGAN: 4. MENDIRIKAN
DAN MENYELENGGARAKAN RUMAH SINGGAH DAN RUMAH DUKA: 6.
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, 7, MELESTARIKAN LINGKUNGAN
HIDUP ; 7. DAN LAIN LAIN
LARANGAN BAGI YAYASAN
HASIL KEGIATAN YAYASAN DAN HARTA KEKAYAAN
YAYASAN TIDAK BOLEH DIALIHKAN ATAU
DIBAGIKAN KEPADA PEMBINA, PENGURUS DAN
PENGAWAS, KARYAWAN ATAU PIHAK LAIN YANG
MEMPUNYAI KEPENTINGAN DENGAN YAYASAN;
SANKSINYA: PIDANA PENJARA PALING LAMA 5
TAHUN DAN PIDANA TAMBAHAN
MENGEMBALIKAN UANG, BARANG ATAU
KEKAYAAN YAYASAN YANG DIALIHKAN ATAU
DIBAGIKAN;
PENGURUS DAPAT DIBERIKAN HONORARIUM
YANG DITETAPKAN OLEH PEMBINA, DAN
PENGURUS BUKAN PENDIRI ATAU PIHAK
TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA DAN
PENGAWAS SERTA HARUS BEKERJA FULL TIME;
ORGAN YAYASAN
-PEMBINA MINIMAL 1 ORANG
-PENGAWAS MINIMAL 1 ORANG
-PENGURUS TERDIRI DARI KETUA
SEKRETARIS DAN BENDAHARA
-PENGURUS BERTINDAK ATAS
NAMA YAYASAN
-MASA JABATAN ORGAN YAYASAN
5 TAHUN, KECUALI PEMBINA
PENGURUS
PEMBINA
PENGAWAS
TUGAS PENGURUS
PENGURUS
TUGAS
KEPENGURUSAN
TUGAS PERWAKILAN
PENGURUS DAPAT MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PELAKSANA
KEGIATAN YAYASAN DAN PELAKSANA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
PENGURUS
TUGAS PEMBINA
MEMUTUSKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN;
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN
PENGURUS DAN PENGAWAS;
MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM YAYASAN
BERDASARKAN ANGGARAN DASAR YAYASAN;
MENGESAHKAN PROGRAM KERJA DAN
RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN YAYASAN
TUGAS PENGAWAS
MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERI NASEHAT KEPADA PENGURUS;
MEMBERHENTIKAN SEMENTARA PENGURUS DENGAN DISERTAI ALASAN, DAN
DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK TANGGAL PEMBERHENTIAN,
MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMBINA;
PEMBINA DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA WAJIB
MEMANGGIL PENGURUS YANG DIBERHENTIKAN UNTUK PEMBELAAN DIRI;
DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK PEMBELAAN DIRI, PEMBINA WAJIB
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGUATKAN ATAU MENCABUT KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA.
SYARAT PENDIRIAN YAYASAN
Pertama, siapkan nama Yayasan.
Siapkanlah tiga nama yayasan. Siapa tahu nama yang pertama ditolak
oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena sudah ada yang memakai.
Kedua, tentukan maksud dan tujuan dari penndirian yayasan
Misalnya:pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.
SYARAT PENDIRIAN YAYASAN
Ketiga, siapkan fotocopy KTP pendiri, pembina,
ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas
yayasan.
Pada umumnya, rapat pembina yayasan menentukan
siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan
pengawas.
Keempat, tentukan kekayaan awal yayasan. Ini
disisihkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.
SYARAT PENDIRIAN YAYASAN
Kelima, datang ke notaris dengan membawa
dokumen-dokumen berikut:
Nama Yayasan
Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris,
bendahara, dan pengawas
Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan
Susunan Pengurus Yayasan
Surat Pernyataan tentang kedudukan Yayasan yang
ditanda tangani pengurus Yayasan dan diketahui oleh
Lurah/Pembakal dan Camat setempat.
SYARAT PENDIRIAN YAYASAN
Keenam, Notaris mengajukan nama
yayasan yang Anda usulkan ke
Kementerian Hukum dan HAM.
Ini butuh waktu 15 Menit untuk
mendapatkan konfirmasi apakah nama
tersebut dapat digunakan atau tidak. Bila
keputusan ya, akte pendirian yayasan
akan disahkan dihadapan Notaris
SYARAT PENDIRIAN YAYASAN
Ketujuh, pendiri menandatangani Akta
Pendirian Yayasan Dihadapan Notaris.
Kedelapan, notaris akan mengajukan
Anggaran Dasar ke Kementerian Hukum
dan HAM untuk mendapatkan pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM.
NAMA SUDAH DIPESAN
NAMA TERDAPAT KEMIRIPAN
NAMA DIPERBOLEHKAN
PESAN NAMA DISETUJUI
SK MENTERI HUKUM & HAM
LAMPIRAN SK MENTERI
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to YAYASAN.pptx

Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiAchmad Junaidi
 
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptx
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptxKepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptx
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptxAdityaNovrizal2
 
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanBab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanRidwan Munir
 
MATRIKULASI dasar dasar hukum.pptx
MATRIKULASI dasar dasar hukum.pptxMATRIKULASI dasar dasar hukum.pptx
MATRIKULASI dasar dasar hukum.pptxwinanti6
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Adnan Fauzi Siregar
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
 
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptSistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptGustiZain
 
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxHukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxriansaputra79
 
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxHK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxriansaputra79
 
pengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukumpengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukumFakhrul Rozi
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenmailinursal
 

Similar to YAYASAN.pptx (20)

Hukum waris
Hukum warisHukum waris
Hukum waris
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
 
Hukum ac perdata
Hukum ac perdataHukum ac perdata
Hukum ac perdata
 
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptx
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptxKepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptx
Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.pptx
 
1 Hukum Bisnis.ppt
1 Hukum Bisnis.ppt1 Hukum Bisnis.ppt
1 Hukum Bisnis.ppt
 
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanBab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
 
Bab 3
Bab 3 Bab 3
Bab 3
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
MATRIKULASI dasar dasar hukum.pptx
MATRIKULASI dasar dasar hukum.pptxMATRIKULASI dasar dasar hukum.pptx
MATRIKULASI dasar dasar hukum.pptx
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
 
Hukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptxHukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptx
 
Badan hukum yayasan
Badan hukum yayasanBadan hukum yayasan
Badan hukum yayasan
 
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumPPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukum
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptSistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
 
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptxHukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
Hukum PERDATA PENGANTAR (Subyek Hukum).pptx
 
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptxHK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
HK PERDATA PENGANTAR DOMICILE DAN TEMPAT TINGGAL.pptx
 
pengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukumpengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukum
 
Hukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumenHukum perlindungan konsumen
Hukum perlindungan konsumen
 

YAYASAN.pptx

  • 1. YAYASAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM (UU NO. 16/2001 JO UU NO. 28/2004 ) DAN PP 63/2008 JO PP 2/2013 OLEH: NEDDY FARMANTO, SH
  • 2. PENGERTIAN YAYASAN YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM YANG TERDIRI ATAS KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DAN DIPERUNTUKKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU DI BIDANG SOSIAL, KEAGAMAAN DAN KEMANUSIAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA. YAYASAN LAHIR SEBAGAI BADAN HUKUM SETELAH AKTA PENDIRIANNYA DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM RI
  • 3. HARTA KEKAYAAN YAYASAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH ORANG ASING ATAU ORANG ASING BERSAMA ORANG INDONESIA, PENDIRI HARUS MEMISAHKAN SEBAGIAN HARTA KEKAYAANNYA SEBAGAI KEKAYAAN AWAL YAYASAN PALING SEDIKIT RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH ORANG INDONESIA, PENDIRI HARUS MEMISAHKAN SEBAGIAN HARTA KEKAYAANNYA SEBAGAI KEKAYAAN AWAL YAYASAN PALING SEDIKIT RP. 10.000.000.- (SEPULUH JUTA RUPIAH) SURAT PERNYATAAN PENDIRI MENGENAI KEABSAHAN HARTA KEKAYAAN TERSEBUT
  • 4. KEGIATAN YAYASAN BIDANG SOSIAL: 1. PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL; 2. PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO, PANTI WERDA; 3. RUMAH SAKIT, POLIKLINIK DAN LABOTRATORIUM; 4. PEMBINAAN OLAHRAGA; 5. PENELITIAN DIBIDANG ILMU PENGETAHUAN; 6 STUDI BANDING, DLL BIDANG KEAGAMAAN: 1. MENDIRIKAN SARANA IBADAH; 2. MENDIRIKAN PONDOK PESANTREN: 3. MENERIMA DAN MENYALURKAN AMAL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH: 4. MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN: 5. MELAKSANAKAN SYIAR AGAMA: 6. DAN LAIN LAIN BIDANG KEMANUSIAAN: 1. MEMBERI BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANAALAM: 2. MEMBERI BANTUAN KEPADA PENGUNGSI AKIBAT PERANG: 3. MEMBERI BANTUAN KEPADA TUNA WISMA, FAKIR MISKIN DAN GELANDANGAN: 4. MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN RUMAH SINGGAH DAN RUMAH DUKA: 6. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, 7, MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP ; 7. DAN LAIN LAIN
  • 5. LARANGAN BAGI YAYASAN HASIL KEGIATAN YAYASAN DAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN TIDAK BOLEH DIALIHKAN ATAU DIBAGIKAN KEPADA PEMBINA, PENGURUS DAN PENGAWAS, KARYAWAN ATAU PIHAK LAIN YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN DENGAN YAYASAN; SANKSINYA: PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN DAN PIDANA TAMBAHAN MENGEMBALIKAN UANG, BARANG ATAU KEKAYAAN YAYASAN YANG DIALIHKAN ATAU DIBAGIKAN; PENGURUS DAPAT DIBERIKAN HONORARIUM YANG DITETAPKAN OLEH PEMBINA, DAN PENGURUS BUKAN PENDIRI ATAU PIHAK TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA DAN PENGAWAS SERTA HARUS BEKERJA FULL TIME;
  • 6. ORGAN YAYASAN -PEMBINA MINIMAL 1 ORANG -PENGAWAS MINIMAL 1 ORANG -PENGURUS TERDIRI DARI KETUA SEKRETARIS DAN BENDAHARA -PENGURUS BERTINDAK ATAS NAMA YAYASAN -MASA JABATAN ORGAN YAYASAN 5 TAHUN, KECUALI PEMBINA PENGURUS PEMBINA PENGAWAS
  • 7. TUGAS PENGURUS PENGURUS TUGAS KEPENGURUSAN TUGAS PERWAKILAN PENGURUS DAPAT MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN DAN PELAKSANA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS
  • 8. TUGAS PEMBINA MEMUTUSKAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN; MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PENGURUS DAN PENGAWAS; MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM YAYASAN BERDASARKAN ANGGARAN DASAR YAYASAN; MENGESAHKAN PROGRAM KERJA DAN RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN YAYASAN
  • 9. TUGAS PENGAWAS MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERI NASEHAT KEPADA PENGURUS; MEMBERHENTIKAN SEMENTARA PENGURUS DENGAN DISERTAI ALASAN, DAN DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK TANGGAL PEMBERHENTIAN, MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMBINA; PEMBINA DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK LAPORAN DITERIMA WAJIB MEMANGGIL PENGURUS YANG DIBERHENTIKAN UNTUK PEMBELAAN DIRI; DALAM JANGKA WAKTU 7 HARI SEJAK PEMBELAAN DIRI, PEMBINA WAJIB MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGUATKAN ATAU MENCABUT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA.
  • 10. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN Pertama, siapkan nama Yayasan. Siapkanlah tiga nama yayasan. Siapa tahu nama yang pertama ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena sudah ada yang memakai. Kedua, tentukan maksud dan tujuan dari penndirian yayasan Misalnya:pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.
  • 11. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN Ketiga, siapkan fotocopy KTP pendiri, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan. Pada umumnya, rapat pembina yayasan menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas. Keempat, tentukan kekayaan awal yayasan. Ini disisihkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.
  • 12. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN Kelima, datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen berikut: Nama Yayasan Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan Susunan Pengurus Yayasan Surat Pernyataan tentang kedudukan Yayasan yang ditanda tangani pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah/Pembakal dan Camat setempat.
  • 13. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN Keenam, Notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini butuh waktu 15 Menit untuk mendapatkan konfirmasi apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Bila keputusan ya, akte pendirian yayasan akan disahkan dihadapan Notaris
  • 14. SYARAT PENDIRIAN YAYASAN Ketujuh, pendiri menandatangani Akta Pendirian Yayasan Dihadapan Notaris. Kedelapan, notaris akan mengajukan Anggaran Dasar ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.