hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
mengenai hukum acara pidana pertemuan ke 1
Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik (dalam hal tanah warisan).
Sementara sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB), yang memuat pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan sertifikat sudah selesai.
Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat penandatanganan AJB.
1. Lengkapi dokumen
Seperti dijelaskan dalam ulasan Cara Pemecahan Sertifikat Tanah, jika ingin mengurus sertifikat tanah sendiri terbilang cukup mudah. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut:
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya);
b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
d. Sertifikat asli;
e. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;
f. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan;
g. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Pengukuran lokasi
Setelah melakukan pendaftaran berkas, kamu akan mendapatkan tanda terima. Petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Lalu petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan.
3. Penerbitan surat ukur untuk tanah yang dipecahkan
Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap tanah yang dipecahkan. Surat ukur ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Sertifikat tersebut kemudian akan ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Proses pemecahan sertifikat selesai dan kamu tinggal menunggu sertifikat baru keluar.
4. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah warisan
Biaya yang diperlukan untuk proses ini adalah sebesar Rp25.000, dikalikan banyaknya sertifikat pemecahan yang diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan 7 hari kerja, di luar waktu pengukuran. Satu hari kerja yang dimaksud di sini adalah 8 jam. Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT
Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi me
Anti korupsi
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.
Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.
ACTION-INFORMATION
/
MENGENAL PENGERTIAN KORUPSI
11 APR 2022 97596
Mengenal Pengertian Korupsi
Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi. Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.
Pengertian Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang
1. SISTEM PIDANASISTEM PIDANA
SISTEM PIDANA MENURUT PASALSISTEM PIDANA MENURUT PASAL
10 KUHP, ADALAH:10 KUHP, ADALAH:
1. PIDANA POKOK1. PIDANA POKOK
2. PIDANA TAMBAHAN2. PIDANA TAMBAHAN
2. PIDANA POKOKPIDANA POKOK
PIDANA MATIPIDANA MATI
PIDANA PENJARAPIDANA PENJARA
PIDANA KURUNGANPIDANA KURUNGAN
DENDADENDA
3. PELAKSANAAN PIDANA MATIPELAKSANAAN PIDANA MATI
DILAKSANAKAN MENURUTDILAKSANAKAN MENURUT
KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964KETENTUAN UU NO. 2/ PNPS/ 1964
TENTANG TATA CARA PELAKSANAANTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PIDANA MATI OLEH PENGADILAN DIPIDANA MATI OLEH PENGADILAN DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DANLINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN
MILITERMILITER
CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8CEK PASAL 271 KUHAP (UU NO. 8
TAHUN 1981)TAHUN 1981)
4. PIDANA TAMBAHANPIDANA TAMBAHAN
PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTUPENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU
PERAMPASAN BARANG-BARANGPERAMPASAN BARANG-BARANG
TERTENTUTERTENTU
PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIMPENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
5. ASAS-ASAS SISTEM PIDANAASAS-ASAS SISTEM PIDANA
TIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANATIDAK ADA PENGGABUNGAN PIDANA
POKOKPOKOK
DITETAPKANNYA PIDANA MINIMUMDITETAPKANNYA PIDANA MINIMUM
DAN MAKSIMUMDAN MAKSIMUM
PIDANA DENDA TIDAK DITENTUKANPIDANA DENDA TIDAK DITENTUKAN
PIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKANPIDANA MAKSIMUMNYA, MELAINKAN
MINIMUMNYAMINIMUMNYA
DENDA DAPAT DIGANTI DENGANDENDA DAPAT DIGANTI DENGAN
KURUNGANKURUNGAN
6. PERBEDAAN PIDANA PENJARAPERBEDAAN PIDANA PENJARA
DAN KURUNGANDAN KURUNGAN
PEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUSPEKERJAAN TERPIDANA KURUNGAN HARUS
LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)LEBIH RINGAN (PASAL 19 KUHP)
PIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKANPIDANA KURUNGAN HARUS DILAKSANAKAN
DALAM WILAYAH TEMPAT TINGGALDALAM WILAYAH TEMPAT TINGGAL
TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)TERHUKUM (PASAL 21 KUHP)
MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1MINIMUM KURUNGAN 1 HARI, MAXIMUM 1
TAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUMTAHUN (PASAL 18 KUHP), MINIMUM
PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”,PENJARA “SELAMA WAKTU TERTENTU”,
MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)MAXIMUM SEUMUR HIDUP (PASAL 12 KUHP)
7. PIDANA BERSYARATPIDANA BERSYARAT
PUTUSAN HAKIM YANGPUTUSAN HAKIM YANG
MENGANDUNG SUATU PIDANAMENGANDUNG SUATU PIDANA
PADA SESEORANG, TETAPIPADA SESEORANG, TETAPI
EKSEKUSINYA DITUNDA/EKSEKUSINYA DITUNDA/
DIGANTUNGKAN PADA SUATUDIGANTUNGKAN PADA SUATU
SYARATSYARAT
8. JADI, SESEORANG YANG DIJATUHIJADI, SESEORANG YANG DIJATUHI
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAKPUTUSAN PIDANA BERSYARAT TIDAK
PERLU MENJALANI PUTUSANPERLU MENJALANI PUTUSAN
TERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGARTERSEBUT, ASAL IA TIDAK MELANGGAR
SYARAT YANG DITENTUKAN.SYARAT YANG DITENTUKAN.
WAKTU TERTENTU DIMANAWAKTU TERTENTU DIMANA
SESEORANG YANG DIJATUHI PIDANASESEORANG YANG DIJATUHI PIDANA
BERSYARAT HARUS MENGINDAHKANBERSYARAT HARUS MENGINDAHKAN
SYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUTSYARAT YANG DITENTUKAN DISEBUT
MASA PERCOBAAN.MASA PERCOBAAN.
9. PIDANA BERSYARAT DAPATPIDANA BERSYARAT DAPAT
DIJATUHKAN DALAM HAL:DIJATUHKAN DALAM HAL:
PENJATUHAN PIDANA PENJARAPENJATUHAN PIDANA PENJARA
MAXIMUM 1 TAHUNMAXIMUM 1 TAHUN
PENJATUHAN PIDANA KURUNGANPENJATUHAN PIDANA KURUNGAN
PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAKPENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK
TERMASUK PELANGGARAN PAJAKTERMASUK PELANGGARAN PAJAK
NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPATNEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT
PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEHPIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH
TERHUKUMTERHUKUM
10. PIDANA BERSYARAT DAPATPIDANA BERSYARAT DAPAT
DIJATUHKAN DALAM HAL:DIJATUHKAN DALAM HAL:
PENJATUHAN PIDANA PENJARAPENJATUHAN PIDANA PENJARA
MAXIMUM 1 TAHUNMAXIMUM 1 TAHUN
PENJATUHAN PIDANA KURUNGANPENJATUHAN PIDANA KURUNGAN
PENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAKPENJATUHAN PIDANA DENDA (TIDAK
TERMASUK PELANGGARAN PAJAKTERMASUK PELANGGARAN PAJAK
NEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPATNEGARA), BILA HAKIM BERPENDAPAT
PIDANA TAK TERPIKULKAN OLEHPIDANA TAK TERPIKULKAN OLEH
TERHUKUMTERHUKUM
