More Related Content
Similar to Hubungan industrial kelompok 9
Similar to Hubungan industrial kelompok 9 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Hubungan industrial kelompok 9
- 1. PENEMPATAN & PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN Farah Abidah (155020200111067) Lita Era Prastiwi (155020201111001) 1
- 3. Mempererat hubungan antarnegara Menambah devisa negara Mendorong terjadinya pengalaman kerja & alih teknologi 3 1 2 3
- 5. Calon TKI Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Mitra Uaha 5 Pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan TKI Pengguna Jasa di Negara Tujuan 1 2 3 4
- 7. Usia minimal 18 tahun Sehat jasmani dan rohani Tidak dalam keadaan hamil bagi TKW 7 Persyaratan Calon TKI Pendidikan minimal SMP/sederajat 1 2 3 4
- 8. PELAKSANA PENEMPATAN TKI SWASTA (PPTKIS) 8 Untuk mendapatkan izin usaha, ada syarat yang harus dipenuhi: Berbentuk perseroan terbatas (PT) Memiliki rencana penempatan TKI ke luar negeri minimal dalam waktu 3 tahun Memiliki unit pelatihan kerja
- 9. PELAKSANA PENEMPATAN TKI SWASTA (PPTKIS) 9 Untuk memperpanjang izin usaha, ada syarat yang harus dipenuhi : Telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik Telah melaksanakan penempatan minimal 75% dari rencana awal Tidak mengalami kerugian Tidak dalam kondisi diskors
- 10. Selain PPTKIS, perusahaan lain dapat mengirim TKI dengan syarat: 10 Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum TKI yang dikirim harus pekerja dari perusahaan itu sendiri TKI telah memiliki perjanjian kerja TKI telah mendapatkan hak jamsostek
- 11. MITRA USAHA 11 Mitra usaha adalah pihak yang bertanggung jawab selama TKI di luar negeri. Mitra usaha harus memilki perjanjian dengan pelaksana penempatan TKI swasta yang mencantumkan:
- 12. Perlindungan TKI yang Bekerja di Luar Negeri 12
- 13. 13
- 14. 140 100 200 300 400 500 600 700 800 Unfit Gaji di bawah standar Pemalsuan dokumen Tidak harmonis dengan majikan Penipuan Tidak dipulangkan TKI dalam tahanan Melarikan diri dari majikan Penahanan paspor/dokumen lainnya Korban perekrutan ilegal Kecelakaan Tidak punya ongkos pulang Korban tindak kekerasan TKI meninggal dunia TKI tidak berdokumen Potongan gaji melebihi ketentuan Human trafficking Pekerja tidak sesuai PK Putus hubungan komunikasi TKI yang mengalami sakit PHK sebelum masa perjanjian masa kerja berakhir TKI overstay TKI gagal berangkat Gaji tidak dibayar TKI ingin dipulangkan Kasus lainnya Pengaduan TKI
- 15. 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 Tentang Penempatan & Perlindungan TKI di Luar Negeri UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 16. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 16 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan Sebelum Bekerja Perlindungan Selama Bekerja Perlindungan Setelah Bekerja
- 17. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 17 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan Sebelum Bekerja (Pasal 8-19) PERLINDUNGAN ADMINISTRATIF - Kelengkapan & keabsahan dokumen penempatan; dan - Penetapan kondisi & syarat kerja. * Dokumen yang dibutuhkan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13 PERLINDUNGAN TEKNIS - Pemberian sosialisasi & diseminasi informasi ; - Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan & pelatihan kerja; - Jaminan sosial; - Fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; - Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; - Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan & perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan - Pembinaan & pengawasan.
- 18. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan Selama Bekerja (Pasal 21-23) 1. Pendataan & pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan (atnaker)/pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; 2. Pemantauan & evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, & kondisi kerja; 3. Memfasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; 6. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum; 7. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan 4. Memfasilitasi penyelesaian kasus ketengakerjaan; 5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran; 8. Memfasilitasi repatriasi.
- 19. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 19 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan Setelah Bekerja (Pasal 24-28) 1. Memfasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal; 2. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi; 3. Memfasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; 4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan 5. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- 20. 20 BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
- 21. 21 1) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; 2) Memberikan pelayanan, mengoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: - dokumen; - pembekalan akhir pemberangkatan; - penyelesaian masalah; - sumber-sumber pembiayaan; - pemberangkatan sampai pemulangan; - peningkatan kualitas TKI; dan - informasi.
- 22. Sanksi Administratif (UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 74) ▰Peringatan tertulis; ▰Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau ▰Pencabutan izin * Secara singkat, disebutkan dalam pasal 56 dan 62, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dikenakan sanksi adalah yang tidak bertanggung jawab dalam keperluan perlindungan ataupun penyelesaian perselisihan Pekerja Migran Indonesia 22