[Ringkasan] Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

1. PERAN UNIT PPA DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(KORBAN KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG)
OLEH MARMI ASIH, SE
PAINIT PPA DIT RESKRIMUM POLDA
SULUT
Manado, 23 Agustus 2017

2. Sbg konsekuensinya setiap negara
dituntut utk memberikan
perhatian thd masalah tsb;
Sehingga isu –isu yg terabaikan
akan menjadi sangat krusial
karena akan disorot oleh dunia;
Polri dlm penanganan berbagai isu
HAM tsb, termasuk kss kekerasan
thd perempuan dan anak dituntut
utk meningkatkan profesionalitas
pelayanannya;

3.  Seiring dgn era globalisasi, dunia sdh menjadi
semakin terbuka, kerjasama dan
ketergantungan antar negara makin besar.
 Isu thd HAM makin mendasar dan mendorong
upaya pengaturan oleh negara agar lebih
demokratis dan non diskriminatif.
 Pemikiran tsb tercermin dgn munculnya isu
thd perempuan dan anak, buruh migran,
diskriminasi rasial, anti penyiksaan dsb.
PENDAHULUAN

4. UPPA BARESKRIM POLRI
KONDISI SAAT INI

6. 6
6
 UUD 1945
 UU No. 1 TH 1946 TTG KUHP
 UU No. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA
 UU No. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK
 UU No. 23 TH 2004 TTG PKDRT
 UU No. 13 TH 2006 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
ATAU KORBAN
 UU No. 21 TH 2007 TTG PTPPO
 UU No. 44 TH 2008 TTG PORNOGRAFI
 UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang no 23
tahun 2002
 PP No. 4 TH 2006 TTG PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA
PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA
 PP No. 9 TH 2008 TTG MEKANISME DAN TATA CARA
PENANGANAN TERPADU PD KORBAN TPPO
 PERMENNEG PP No. 1 TH 2007 TTG FORUM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KDRT
 PERMENNEG PP No. 1 TH 2009 TTG SPM PELAYANAN
TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO
KABUPATEN/KOTA

7.  LANJUTAN DASAR HUKUM
• Surat Kesepakatan Bersama 3 Menteri dan Kapolri No.
Pol. : B/3018/X/2002 tgl 23 Oktober 2002 ttg Pelayanan
Terpadu thd perempuan dan anak korban kekerasan.
• Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/759/III/2003
tentang Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS
Polri
• Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/935/V/2003 tgl 13
Mei 2003 ttg Pemberdayaan Unit RPK dan sarana
pendukungnya.
• Peraturan Kapolri Nomor 10 th 2007 ttg Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di
lingkungan Polri
• Peraturan Kapolri Nomor 3 th 2008 ttg Pembentukan
ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi
dan/atau korban tindak pidana.

8. 1. HAR
KAMTIBMAS
2. GAK KUM
3. LIN – YOM – YAN MAS
TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL,
BERMORAL DAN MODERN SEBAGAI LIN, YOM DAN
YAN MAS YANG TERPERCAYA DALAM
HARKAMTIBMAS & GAKKUM
5. MENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL,
OBYEKTIF, PROPORSIONAL, TRANSPARAN,
AKUNTABEL, UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN
HUKUM DAN RASA KEADILAN
MISI POLRI
(1,2,3,4,….,6)
VISI
POLRI
PASAL 13
UU
NO.2/2002
4

9. UNDANG-UNDANG NO.23 TH 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DLM RUMAH TANGGA
PASAL 13
KEWAJIBAN NEGARA UTK YAN THD KORBAN,
SEYOGYANYA PEMERINTAH & PEMDA
BERUPAYA:
A. PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN
KHUSUS DI KANTOR KEPOLISIAN;
B. PENYEDIAAN APARAT, TENAGA
KESEHATAN,PEKERJA SOS & PEMB
ROHANI
C. BUAT & KEMBANGKAN SISTEM &
MEKANISME KERJASAMA DLM LAYANI
KORBAN;
D. BERI PERLINDUNGAN BAGI
PENDAMPING, SAKSI, KELUARGA &
TEMAN KORBAN.

10. UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2007
TTG PTPPO
PASAL 45 AYAT (1)
UTK MELINDUNGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN, DI
SETIAP PROPINSI DAN KABUPATEN /KOTA WAJIB
DIBENTUK RUANG PELAYANAN KHUSUS PADA
KANTOR KEPOLISIAN SETEMPAT GUNA MELAKUKAN
PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BAGI SAKSI
DAN/ ATAU KORBAN TP PERDAG ORG.
AYAT 2
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBENTUKAN
RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA RIKSA
SAKSI DAN/ ATAU KORBAN DIATUR DGN PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI.

11. PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : 10 TH 2007 (6 JULI 2007)
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UNIT PPA) ADALAH UNIT YG BERTUGAS
MEMBERIKAN PELAYANAN, DLM BENTUK
PERLINDUNGAN THDP PEREMPUAN DAN ANAK
YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN
PENEGAKKAN HUKUM THDP PELAKUNYA
(TERMASUK PEREMP DAN ANAK YG MENJADI PELAKU
TP.)

12. PASAL 2
KEDUDUKAN
UNIT PPA ADALAH UNSUR
PELAYANAN & PELAKSANA STAF YG
BERKEDUDUKAN DI BAWAH DIR I/
KAM & TRANNAS BARESKRIM POLRI,
KASAT OPSNAL DIT RESKRIM UM
POLDA METRO JAYA, KASAT OPSNAL
DIT RESKRIM POLDA DAN KASAT
RESKRIM POLRES

13. PASAL 4
DLM MELAKSANAKAN TUGAS SBGMN DIMAKSUD 2, UNIT
PPA
• PENYELENGGARAAN PELAYANAN & PERLINDUNGAN
HUKUM
• PENYELENGGARAAN PENYELIDIKAN &
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
• PENYELENGGARA KERJASAMA & KOORDINASI
DGN INSTASI TERKAIT
PASAL 3
UNIT PPA BERTUGAS UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN, DLM BENTUK PERLINDUNGAN THD
PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN & PENEGAKAN HUKUM THD PELAKU
NYA (JUGA THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI
PELAKU KEJAHATAN)

14. • PENANGANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
PERLINDUNGAN THD PEREMPUAN & ANAK YG
MENJADI KORBAN KEJAHATAN
• PENANGANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN,
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN
THD PEREMPUAN DAN ANAK
• KERJASAMA & KOORDINASI DGN LEMBAGA
PEMERINTAHAN & NON PEMERINTAH SERTA
PIHAK LAINNYA DLM RANGKA PERLINDUNGAN
THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN
KEJAHATAN & PENEGAKAN HUKUM THD
PELAKUNYA
PASAL 6
TUGAS
KANIT
PPA

15. LINGKUP TUGAS UNIT PPA MELIPUTI :
• TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN
TRAFFICKING),
• PENYELUNDUPAN MANUSIA ( PEOPLE SMUGGLING),
• KEKERASAN (SECARA UMUM MAUPUN DLM RUMAH
TANGGA),
• SUSILA (PERKOSAAN, PELECEHAN, CABUL),
• VICE (PERJUDIAN DAN PROSTITUSI),
• ADOPSI ILLEGAL,
• PORNOGRAFI & PORNOAKSI,
• MONEY LAUNDERING DARI HASIL KEJAHATAN TSB DI
ATAS.
• MASALAH PERLINDUNGAN ANAK ( SBG
KORBAN/TERSANGKA)
• PERLINDUNGAN KORBAN, SAKSI, KELUARGA & TEMAN
• SERTA KASUS-KASUS LAIN DIMANA PELAKUNYA
ADALAH PEREMPUAN & ANAK,
PASAL 6 AY 3
LINGKUP
TUGAS
UNIT
PPA

16. PADA TINGKAT POLDA
PANIT
PENYIDIKAN
PANIT
PERLINDUNGAN
DIR RESKRIM / UM
KASUBDIT 1V
KA UNIT PPA KOMPOL

17. PADA TINGKAT POLRES
PANIT
PENYIDIKAN
PANIT
PERLINDUNGAN
KASAT RESKRIM
KA UNIT PPA AKP

18. PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 3 Th 2008 (22 Mei 2008)
TENTANG
PEMBENTUKAN RPK DAN TATACARA
PEMERIKSAAN SAKSI &/ KORBAN
TINDAK PIDANA
RPK adalah ruangan yg aman dan
nyaman utk saksi dan/atau korban
tindak pidan termasuk tersangka tindak
pidana yg patut diperlakukan atau
perlu perlakuan khusus yg perkaranya
sdg ditangani Polri .

19. PASAL 13
Mekanisme penerimaan laporan saksi dan/atau
korban, petugas RPK:
a. Korban diterima oleh personel Unit PPA
b. Proses pembuatan LP didahului dgn interview dan
pengamatan penyidik thd situasi korban
c. petugas menerima laporan atau pengaduan dari saksi
dan/atau korban di ruang tamu RPK;
d. Jika saksi dlm kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya
ke PPT RS Bhayangkara utk dpt rawat medis-psikis
e. Jika korban dlm keadaan sehat, maka dpt dilaksanakan
interview guna pembuatan LP.
f. Pembuatan LP oleh petugas Unit PPA dan mendatangi TKP
serta pul BB.
g. Register penomoran ke SPK
h. Jika kss tdk cukup unsur, dilakukan upaya konseling

20. LAPORAN
MASY LIDIK
SPRIN LIDIK
GELAR KARA
TINDAK PIDANA
BUKAN TP
PELAPOR
PROSES SIDIK
TUNTAS JPU
TSK
BUKAN TP
TDK CUKUP BUKTI
DEMI HKM
SP3
SP2HP
ATASAN
PENYIDIK
PELAPORAN

21. PASAL 19
 KOORDINASI DAN KERJASAMA
 Dlm penanganan saksi/korban yg perlu pelayanan atau
bantuan hkm, personel di RPK wajib laks koordinasi
dan kerjasama dgn pihak PPT setempat.
 Utk kepentingan sidik TP , penyidik laks koord dan
kerja sama.
 Dlm penanganan perkara di mana saksi/korban berada
di luar negeri, Unit PPA melaksanakan koordinasi dan
kerjasama dgn perwakilan Negara RI yg berada di luar
negeri.
 Dlm penanganan perkara di mana saksi/korban adalah
WNA yg berada di Ind, Unit PPA melaksanakan koord
dan kerja sama Perwakilan negara yg bersangkutan yg
berada di Ind.

22. KEKERASAN
setiap perbuatan secara melawan hukum
dengan atau tanpa menggunakan
sarana terhadap fisik dan psikis yang
menimbulkan bahaya bagi nyawa,
badan atau menimbulkan
terampasnya kemerdekaan
seseorang

23. SETIAP TINDAKAN berdasarkan perbedaan
jenis kelamin yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan Secara fisik, seksual atau
psikologis termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara sewenang-wenang,
baik yang terjadi di ranah publik atau dalam
kehidupan pribadi
KEKERASAN THDP
PEREMPUAN

24. Setiap perbuatan terhadap Anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara FISIK,
PSIKIS, SEKSUAL, dan/atau
PENELANTARAN, termasuk
ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara
KEKERASAN THDP
ANAK

25. - 0 th -18 th
dalam kandungan
ANAK

26. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi
Manusia yang WAJIB
dijamin, dilindungi dan
dipenuhi oleh ;
ORANG TUA, KELUARGA,
MASYARAKAT,
PEMERINTAH dan NEGARA

27. Pasal 20
NEGARA, PEMERINTAH
(pusat/daerah), MASYARAKAT,
KELUARGA, dan ORANG TUA
atau WALI Berkewajiban dan
Bertanggung Jawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan
Anak”
PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK
(berdasarkan UU PA No. 35/2014, pengganti UU PA No. 23/2002)

28. Jenis-jenis kekerasan
Penghinaan
Memaki
Mengancam
Melarang berhub dg klrga
Intimidasi
isolasi
meninggalkan
keluarga
(suami,istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin
Memaksa hub seks
Penyerangan seksual
Pencabulan
Perkosaan
Tak beri nafkan
Memaksa mengemis/minta2
Memaksa prostitusi
Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
Black campaign
Memukul
Menampar
Meninju
Menendang
Menjambak
Mencekik
Mencubit
Mendorong
Penculikan
Penyekapan
Psikis
Ekonomi
Seksual Sosial
Penelantaran
rumga
Fisik
Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali,sabuk,
Sjam, senpi, dll)

29. TINDAK PIDANA
YG TERKAIT DGN PEREMPUAN DAN ANAK
• ANIAYA, PSL 352,353,354,355,356 KUHP
• BUNUH, PSL 338,340,342 KUHP
• ABORSI, PSL 299, 347 KUHP
• PERDAG WANITA & ANAK, 296, 297 KUHP
• CULIK, PSL 330, 331 KUHP
• LARIKAN PEREMPUAN, PSL 332 KUHP
• PENGHINAAN, PSL 310, 311 KUHP
• PERBUATAN TDK MENYENANGKAN,
PSL 335 KUHP
• ANCAM, PSL 336 KUHP
• PENGEMIS ANAK, PSL 301 KUHP
• LANGGAR SUSILA DI DPN UMUM ,
PSL 281,bis, KUHP
• ZINAH, PSL 284 KUHP
• PERKOSA, PSL 285 KUHP
• SETUBUH, PSL 286, 287 (1) KUHP
• PERBUATAN CABUL, PSL 77,
78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90
UU NO. 23 THN 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK
• KSS SUSILA YG MENIMPA ANAK-ANAK (SODOMI
OLEH PARA PEDHOPILIE)

30. PENGGUNAAN
TENAGA KERJA
ANAK DAN
PEREMPUAN
PERDAGANGAN/
PENYELUNDUPAN
MANUSIA
KSS-KSS PORNOGRAFI BAIK DIMEDIA
CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK
PORNOAKSI DI TEMPAT-TEMPAT HIBURAN
MAUPUN RUANG TERTUTUP LAINNYA
PENGGUNAAN TENAGA KERJAANAK DAN
PEREMPUAN SBGMN DIATUR DLM PSL 68,69,70, 71, 72,
73, 74, 75, 76 UU NO. 13 THN 2003 SEDANGKAN
KETENTUAN PIDANANYA DIATUR DLM PSL 183, 185,
187 UU NO. 13 THN 2003
KSS-KSS PERBURUHAN ( TENAGA KERJA
WANITA/TENAGA KERJA INDONESIA) DAN
KETENAGAKERJAAN ( UU RI NO. 39 THN 2004 TTG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR
NEGERI)
KSS-KSS PERDAG ORANG (EKSPLOITASI SCR
EKONOMI, SEKSUAL DAN WAKTU SERTA
TENAGA)
KSS PERDAG BAYI (ADOPSI IILEGAL),
PENYELUNDUPAN MANUSIA/BAYI
KSS-KSS YG MENYANGKUT MASALAH

31. 31
BERDASARKAN UU RI NO. 21 TH 2007 TTG PTPPO
(PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)
TINDAKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN,
PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, PENERIMAAN, MEMASUKAN
SESEORANG.(DISEBUT PROSES)
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN,
PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN,
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI
RENTAN,PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN
/MANFAAT (DISEBUT CARA)
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ATAU TEREKSPLOITASI DI
WILAYAH R.I / LUAR RI

32. PELAKU
TPPO
Majikan
Suami, Orang tua,
Saudara, Tetangga,
Teman
Agen/Calo
Pengantin Pesanan
Pengelola
Rumah Bordil
Oknum Aparat
Pemerintah
Oknum
Perusahaan
Perekrut TKI

33. PELAKU
CULIK
PRT,
SOPIR,
SUAMI, ISTERI
ORANG TUA,
SAUDARA
SINDIKAT
TETANGGA,
TEMAN
ORG TDK
DIKENAL
PERORANGAN

34.  POSISI RENTAN (ekonomi, putus sekolah, keluarga broken
home, korban perkosaan, dll).
 Janji bekerja direstoran, salon, model ---- ternyata dipaksa
bekerja di pub/café -----prostitusi (eksp sexual)
 Korban berasal dr desa-desa yg acces informasi kurang.
 Pemalsuan umur (ktp palsu), gunakan nama samaran.
 Larangan sepihak di tempat kerja (korban disekap,
larangan terima telpon, bepergian dipantau).
 Jeratan hutan ( sistem kas bon ) = ticket, kredit baju,
pelanggaran (terlambat, dll) kena denda.
 Pelaku adl orang terdekat / keluarga, korban/sdh terlebih
dahulu bekerja (rekruitmen/dijanjikan sesuatu
fee/jabatan), pelaku lintas daerah
 Trends life ----- peran germo mami/papi memberikan order.

35. • Germo, Papi Mami,
• Orang Terdekat (
orang tua, paman,
bibi
tetangga di
kampung )
• Sponsor ( calo )
• Pegawai / pemilik
Perusahaan
• Oknum Aparat
pemerintah
• Oknum Guru
• Dijadikan Pelacur
• Bekerja tidak
sesuai perjanjian
• Gaji tidak pernah
di bayar
• Adopsi Ilegal
• Penjualan Bayi/
Anak

37. RS
(PPT/PKT)
DEPARTEMEN
LAIN/BNP2TKI DLL
ALUR PENANGANAN KORBAN TPPO/KTP-KTA
KORBAN UPPA
LSM
RMH AMAN
(SELTER)
KEJAKSAAN
PENGADILAN
DEPARTEMEN
LAIN/BNP2TKI DLL

38.  PKT di RSU dan RSUD
 PPT di RS BHAYANGKARA
 UPPA di Polda dan Polres
 P2TP2A
 RPSA
 SHELTER PKK, CF, SWARA
PARAMPUAN DAN LSM PEDULI
PEREMPUAN DAN ANAK
 BADAN PP DAN PA

39. LAPORAN
MASY LIDIK
SPRIN LIDIK
GELAR KARA
TINDAK PIDANA
BUKAN TP
PELAPOR
PROSES SIDIK
TUNTAS JPU
TSK
BUKAN TP
TDK CUKUP BUKTI
DEMI HKM
SP3
SP2HP
ATASAN
PENYIDIK
PELAPORAN

40. •KOORDINASI
PENANGANAN
KASUS KEKERASAN
TERHADAP
PEREMPUAN & ANAK

41. KEPOLISIAN
MEMBUAT
LP - BAP
KORBAN ATAU
PENDAMPING
MELAPORKAN
KEJADIAN PERKARA
Kejaksaan
Penelitian
Berkas Perkara
Penuntutan
Sidang
IV
Dalam
praktek
proses
sidang
Sidang
I
Sidang
II
Sidang
III
Sidang
V
..Dst..
Sidang
Terakhi
r
KE
PENGADILAN
UNTUK
PROSES
SIDANG
JPU
memba
cakan
surat
dakwaa
n
Atas surat
dakwaan
tersebut
terdakwa/
kuasa
hukumnya
dapat
memberik
an
tangkisan/
eksepsi
Jika ada
eksepsi
jaksa
berhak
membuat
jawaban
atas
eksepsi
oleh
terdakwa.
Hakim
membaca
kan
putusan.
Keteran
gan
saksi-
saksi/
saksi
ahli.
Keteran
gan
terdakw
a
JPU
menga
jukan
tuntut
an.
Terdakwa
/
penaseha
t hukum
mengaju
kan
pembelaa
n/ pledoi
Pembacaa
n putusan
majelis
hakim
P2TP2A/BADAN PP/LPSK
LBH/LSM/WCC, SATGAS
JALUR
KOORDINASI
JALUR KOORDINASI
MEKANISME KOORDINASI DALAM PENANGANAN
PROSES HUKUM

42. UNIT LAYANAN
: P2TP2A, PPT,
WCC,
UNIT LAYANAN
: P2TP2A, PPT,
WCC,
UNIT LAYANAN
: P2TP2A, PPT,
WCC,
UNIT LAYANAN
: P2TP2A, PPT,
WCC,
DINAS PP PA
KAB/KOTA
LAYANAN
RUJUKAN
PROV
DINAS PP PA
PROVINSI
KPP PA RI
BID.DATA
UMPA
N
BALIK
LAPO-
RAN

43. •Datang Sendiri
•Rujukan
•Penjangkauan
POLISI
P2TP2A/BADAN
PP
LSM/WCC/LBH
Memenuhi
unsur
BAP
Penyidikan
MEDIASI
Penuntutan
Pengadilan
Administras
i
PENCATATAN DAN
PELAPORAN
TIDAK DILAPORKAN
POLISI/TIDAK
MEMENUHI UNSUR/
SP3
PUTUSA
N
HUKUM
TETAP
JALUR KOMANDO
JALUR KOORDINASI
PENYELESAIAN SCR
ADAT/KONSELING
KELUARGA/BIMBINGA
N ROHANI,
PERADILAN ADAT
DINAMIKA MEKANISME KOORDINASI
LITIGASI DAN NON LITIGASI

44. 44