PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
Untung
Sukardji
D1 – PAJAK STAN
BUMI BINTARO - 2014

2
PERKEMBANGAN PAJAK TIDAK LANGSUNG
DI INDONESIA
PAJAK PEMBANGUNAN I
1 Juni 1947
UU No 32/1956
MENJADI PAJAK DAERAH
PAJAK PEREDARAN
UU No 12/1950 mulai berlaku 1 Januari 1951
PAJAK PENJUALAN
UU No 18 Drt/1951 jo UU No 85/1953
mulai berlaku 1 Oktober 1951
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UU No 8 /1983 stdd UU No. 11/1994, UU No 18/2000
dan UU No. 42/2009 mulai berlaku 1 April 1985

3
PAJAK PEREDARAN (PPe)
( UU Darurat No.12/1950, mulai berlaku 1 Januari 1951)
Objek Pajak : Penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam
lingkungan perusahaan pengusaha
Dasar Pengenaan Pajak : - penyerahan barang : harga jual
- penyerahan jasa : penggantian
Tarif : 3%
Saat pajak terutang : 1 (satu) tahun kalender
Dualisme sistem pemungutan:
a.Bagi pengusaha yg tdk mampu menghitung sendiri pajak yg ter-
utang, pada awal tahun diterbitkan surat ketetapan sementar. Pada
akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung. Pajak yang kurang
dibayar dikenai sanksi bunga 2% per bulan.
b.Bagi pengusaha yang mampu menghitung sendiri, mengisi SPT
unuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang, Da-lam
hal pajak yang disetor tidak benar diterbitkan “Tagihan Su-sulan”
dengan sanksi denda 200%.
Bersifat kumulatif : menimbulkan pengenaan pajak berganda

4
PAJAK PENJUALAN (PPn)
UU Darurat No.19/1951, mulai berlaku 1 Oktober 1951)
Objek Pajak : Penyerahan barang oleh Pabrikan dan jasa yg dilakukan
dlm lingkungan perusahaan/pekerjaan pengusaha
Dasar Pengenaan Pajak : - penyerahan barang : harga jual
- penyerahan jasa : penggantian
Tarif : 0%, 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 20%
Saat pajak terutang : 1 (satu) bulan kalender
Dualisme sistem pemungutan:
a.Bagi pengusaha yg tdk mampu menghitung sendiri pajak yg ter-
utang, pd awal tahun diterbitkan surat ketetapan sementara. Pa-da
akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung. Apabila ku-rang
bayar, dikenai sanksi Bunga 2% per bulan.
b.Bagi pengusaha yang mampu menghitung sendiri, mengisi SPT
untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang, Da-lam
hal pajak yang disetor tidak benar diterbitkan “Surat Tagihan
Tambahan” dengan sanksi denda 400%.
Bersifat kumulatif : menimbulkan pengenaan pajak berganda

5
KELEMAHAN UU PPn1951
REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN
NASIONAL (TAX REFORM) 1983
KELEMAHAN UU PPn 1951
2. Menganut dualisme sistem pemungutan pajak
a. self assessment system bagi WP yg mampu pembukuan
b. official assessment system bagi WP non pembukuan
3. Menganut tarif majemuk (multiple rate)
4. Dalam pelaksanaannya menimbulkan pengenaan pajak ber-
ganda (bersifat kumulatif) shg tdk netral baik dlm perda –
di dalam negeri maupun internasional
UU PPn 1951 diganti dengan
UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
1. Sudah sering diubah shg sulit dipahami & dilaksanakan

6
PPN adalah PAJAK TIDAK LANGSUNGPPN adalah PAJAK TIDAK LANGSUNG
 Dlm hal Pembeli sdh membayar harga barang dan PPNDlm hal Pembeli sdh membayar harga barang dan PPN
kepada Penjual sama halnya dengan Pembeli sudah me-kepada Penjual sama halnya dengan Pembeli sudah me-
nyetor PPN ke Kas Negara.nyetor PPN ke Kas Negara.
 Dlm hal Penjual tidak memungut PPN dari Pembeli, me-Dlm hal Penjual tidak memungut PPN dari Pembeli, me-
rupakan tanggung jawab Penjual, bukan tanggung jawabrupakan tanggung jawab Penjual, bukan tanggung jawab
Pembeli.Pembeli.
NEGARA
PENJUAL PEMBELI
PPN
BARANG
PPN
Penanggung
jawab
Pemikul beban
(destinataris)
pajak

7
PPN adalah PAJAK OBJEKTIFPPN adalah PAJAK OBJEKTIF
Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukanTimbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan
oleh adanya objek pajak.oleh adanya objek pajak.
Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.
Tidak memperhatikan azas keadilanTidak memperhatikan azas keadilan
pemungutan pajak.pemungutan pajak.
 Untuk mengurangi regresivitas PPN, bagi konsu-Untuk mengurangi regresivitas PPN, bagi konsu-
men yg mengonsumsi BKP Yg Tergolong Mewahmen yg mengonsumsi BKP Yg Tergolong Mewah
dikenakan PPnBM di samping PPN.dikenakan PPnBM di samping PPN.
Dampak regresif
(kesenjangan beban pajak)

8
PAJAK DIKENAKAN
DI TEMPAT TUJUAN
BARANG ATAU JASA
AKAN DIKONSUMSI
PPN adalah
PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
PPN MENGANUT
DESTINATION PRINCIPLE
PPN BUKAN PAJAK
ATAS KEGIATAN BISNIS
PEMIKUL BEBAN
PAJAK ADALAH
KONSUMEN
DALAM HAL MENYANGKUT ARUS LINTAS BATAS WILAYAH
(CROSS BORDER AREA), TEMPAT KONSUMSI/PEMANFAATAN
MERUPAKAN FAKTOR DOMINAN MENIMBULKAN UTANG PAJAK

9
BALLY
PPN
BATA
PPN
PPN
KULIT BOX JKP
PPN
TDK DPT
DIKREDITKAN
HARGA EKSPOR
BATA
VAT
VAT
BIAYA
JKPBOXKULIT
PPN
TDK DPT
DIKREDITKAN
VAT
BATA
VAT
PPN 0%
BIAYAHARGA EKSPOR
1
2
3 4
LN
DN
Dlm hal ekspor dikenai PPN dg tarif 0%, maka PPN atas perolehan BKP/JKP dpt di-
kreditkan oleh Pabrik Sepatu Bata, maka tdk perlu dibebankan sbg biaya shg tdk ma-
suk ke dlm Harga Ekspor. Sepatu Bata produksi Indonesia di negara tujuan dikenai
VAT satu kali sama dengan sepatu Bata produksi setempat.
BATA BATA

MULTI STAGE LEVY namun NON KUMULATIF
10
PABRIKAN
PEDAGANG BESAR
PEDAGANG ECERAN
KONSUMEN
BKP
BKP
BKP
HARGA JUAL =1.000.000
HARGA BELI =1.000.000
NILAI TAMBAH = 300.000
HARGA JUAL =1.300.000
HARGA BELI = 1.300.000
HARGA JUAL= 1.500.000
PPN 10%
100.000
PPN 10%
130.000
PPN 10%
150.000
PK =
100.000
PM = 130.000
BEBAN PAJAK
PPN =
30.000
PPN =
20.000
PPN =
100.000
KN
KN
KN
PK = 150.000
PK = 130.000
PM = 100.000

PERBANDINGAN PPn KUMULATIF& PPN NON KUMULATIF
11
PABRIKAN
PEDAGANG
BESAR
PEDAGANG
ECERAN
KONSUMEN
HARGA JUAL
1.000.000
NILAI TAMBAH= 300.000
HARGA JUAL = 1.300.000
HARGA JUAL= 1. 500.000
PPN
100.000
PPN
130.000
PPN
150.000
HARGA JUAL
1.000.000
HARGA JUAL=1.400.000
HARGA JUAL =1. 700.000
PPn
100.000
PPn
140.000
PPn
170.000
KAS NEGARA
PPN
30.000
KAS NEGARA
PPN
20.000
KUMULATIF NON KUMULATIF
Perbandingan antara
PPn kumulatif dg PPN non kumulatif

12
PPN adalah pajak atas konsumsi dalam nege-
ri yang dihitung atas nilai tambah, yang me-
misahkan kedudukan pemikul beban pajak
dengan penanggung jawab penyetoran pajak
dan menempatkan eksistensi objek pajak se-
bagai faktor dominan yang menimbulkan ke-
wajiban pajak
apakah ppn ?

13
PENGERTIAN DASAR BEBERAPA
TERMINOLOGI DALAM UU PPN 1984
BARANG KENA PAJAK (BKP) adalah BARANG yang dikenai PPN.
JASA KENA PAJAK (JKP) adalah JASA yang dikenai PPN.
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) adalah pengusaha yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam
Daerah Pabean.
FAKTUR PAJAK adalah bukti pungutan pajak yag dibuat oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
PAJAK KELUARAN adalah PPN yang dipungut oleh PKP yang melakukan
penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
PAJAK MASUKAN adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP yang
menerima penyerahan BKP atau JKP.
PENGKREDITAN adalah memperhitungan Pajak Masukan dengan Pajak
Keluaran.

MEKANISME PEMUNGUTAN PPN
14
PKP
B
PKP
A
PKP
C
BKP/JKP BKP/JKP
1.000.000 1.200.000
FP : 100.000 FP : 120.000
1.200.000 +
PPN 120.000
PK PKPM PM
SPT MASA PPN
PKP B
PK = 120.000
PM = 100.000 -
SETOR
KE KN = 20.000
PENGKREDITAN
PAJAK MASUKAN
(Indirect Subtrac-
tion Method)
1.000.000 +
PPN 100.000

15
DASAR HUKUM DAN NAMA UU PPN
UU NOMOR 8 TAHUN 1983
PERUBAHAN I
UU No.11/1994
mulai 1 - 1 - 1995
PERUBAHAN II
UU No.18/2000
mulai 1 - 1 - 2001
PERUBAHAN III
UU No. 42/2009
mulai 1 – 4 - 2010
Pasal 1 s.d. Pasal 17
tidak berurutan
Pasal 1 s.d. Pasal 16C
tidak berurutan
Pasal 1 s.d. Pasal 16F
tidak berurutan
Pasal 18 : Peraturan Peralihan
Ps.19 : Hal-hal yg belum diatur dlm UU ini diatur lebih lanjut dg PP
Ps 20 : UU ini dpt disebut UU Pajak Pertambahan Nilai 1984
Pasal 21 : UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984
Nama Tetap : UU PPN 1984

16
UU No. 8
Tahun 1983
UU No. 18
Tahun 2000
Mulai berlaku
1 – 1 - 2001
UU No. 11
Tahun 1994
Mulai berlaku
1 – 1 - 1995
Perub I Perub II
Ps. 1 - 17 Ps. 1 - 16C
Ps. 20
UU ini disebut
UU PPN 1984
Ps. III
UU ini disebut
UU Perubahan
UU PPN 1984
Ps. II
UU ini disebut UU
Perubahan Kedua
UU PPN 1984
Nama Tetap
UU PPN 1984
Mulai berlaku
1 April 1985
DASAR HUKUM
PPN INDONESIA
UU No. 42
Tahun 2009
Mulai berlaku
1 – 4 - 2010
Perub III
Ps 1 – 16F

17
Ps. 4 ay. (1) huruf h
EKSPOR JKP OLEH PKP
Ps. 4 ay. (1) huruf g
EKSPOR BKP TDK BERWUJUD OLEH PKP
PPN DIKENAKAN ATAS
Ps. 4 ay. (1) huruf a
PENYER. BKP DI DLM DAERAH
PAB. YG DILAKUKAN PENGUSAHA
Ps. 4 ay. (1) huruf d
PEMANFAATAN. BKP TDK BERWUJUD
DARI LUAR DI DLM DAERAH PABEAN
Ps. 4 ay. (1) huruf e
PEMANFAATAN JKP DR LUAR DAE-
RAH PAB. DI DLM DAERAH PABEAN
Ps. 4 ay. (1) huruf b
IMPOR BKP
Ps. 4 ay. (1) huruf c
PENYER. JKP DI DLM DAERAH
PAB. YG DILAKUKAN PENGUSAHA
Ps. 4 ay. (1) huruf f
EKSPOR BKP BERWUJUD OLEH PKP
MEMBANGUN SENDIRI YG DILAKUKAN TIDAK DALAM
KEGIATAN USH/PEK. OLEH ORANG PRIBADI/BADAN
PENYER. BKP BERUPA AKTIVA YG MENRT TUJUAN SEMULA
TDK UTK DIPERJUALBELIKAN OLEH PKP, KECUALI PM-NYA TDK
DPT DIKREDITKAN BERDASARKAN Ps 9 AY. (8) HURUF b & c
Ps.
16C
Ps.
16D

18
OBJEK PPN
BERSIFAT
DINAMIS
ARUS BKP/JKP
DI DALAM
DAERAH PABEAN
ARUS BKP/JKP
DARI LUAR KE DLM
DAERAH PABEAN
ARUS BKP/JKP
DARI DLM KE LUAR
DAERAH PABEAN
Penyerahan BKP/JKP
di dlm Daerah Pabean
Pemanfaatan BKP TBw
atau JKP dari Luar, ke
dalam Daerah Pabean
Ekspor BKP/JKP
Impor BKP
Membangun sendiri
tdk dlm kegiatan
usaha/pekerjaan
Penyerahan aktiva
mnrt tujuan semula
tidak untuk dijual

19
PPN DIKENAKAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP
DI DALAM DAERAH PABEAN DALAM
KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN PKP
Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya:
1. Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;
2. penyerahan BKP/penyerahan JKP;
3. dalam Daerah Pabean;
4. dalam kegiatan usaha/pekerjaan PKP
Unsur 1: Apa yang
dimaksud BKP/JKP ?
yang bersifat kumulatif.

2020
Pada dasarnya semua barang dapat dikenai PPN
kecuali UU menetapkan sebaliknya.
(Ps. 4A ayat (2) UU PPN 1984 jo Ps. 1 – 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144/2000, sejak
1 April 2010 penjabaran dilakukan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984)
SEJAK 1 JANUARI 1995SEJAK 1 JANUARI 1995
BARANG KENA PAJAKBARANG KENA PAJAK
(Ps. 1 angka 3 UU PPN 1984)(Ps. 1 angka 3 UU PPN 1984)
BARANG BERWUJUD
BARANG BERGERAK
BARANG TIDAK BERGERAK
BARANG TIDAK BERWUJUD
DIKENAI PPN

21
BARANG
TIDAK KENA
PAJAK
(Ps. 4A ay.2)
Barang hasil pertambangan atau
hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya
Barang kebutuhan pokok yang
sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung,
dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di
tempat maupun tidak, termasuk makan-
an dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering
Uang, emas batangan dan surat berharga

22
BR. HASIL PERTAM-
BANGAN ATAU PE-
NGEBORAN YANG
DIAMBIL LANGSUNG
DARI SUMBERNYA
Minyak mentah (crude oil)
Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji
yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur,
batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar
(feldspar), garam batu (halite), grafit/andesit, gips,
kalsit, kaolin, leusit. magnesit, mika, marmer, nitrat,
opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit,
fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), ta-
nah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif,
zeolit, basal, dan trakkit.
Panas bumi
Batubara sebelum diproses menjadi briket
batubara; dan
Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga,
bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit
Mulai 1-04-2010

23
BR KEBUTUHAN
POKOK YG DI –
BUTUHKAN RAK-
YAT BANYAK
Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam
Daging, yaitu daging segar tanpa diolah tetapi telah me-
lalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,
dibekukan, dikemas atau tidak, digarami, dikapur, dia -
samkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.
Telur, yaitu telur yang tdk diolah termasuk telur
yang telah dibersihkan, diasinkan atau dikemas
Susu, yaitu susu perah baik yg telah melalui proses didi-
nginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambah-
an gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak
Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yg dipetik, baik yg
telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong,
diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci,
ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, terma-
suk sayuran segar yang dicacah

24
JASA
setiap kegiatan pelay. berdasar suatu perikatan
atau perbuatan huk. yg menyebabkan suatu
brg. atau fasilitas atau kemudahan
atau hak tersedia utk dipakai
termasuk jasa yg dilaku-
kan utk menghasilkan brg
krn pesanan atau permin-
taan dg bahan dan atas
petunjuk Pemesan
JASA
(Ps. 1 angka 5 UU PPN 1984)
Ps 1 angka 6 jo Ps 4A ay. (3)
UU PPN 1984
JASA KENA PAJAK
DIKENAI PAJAK
Tiap jasa dpt dikenai pajak
kecuali UU menetapkan sebaliknya

KEAGAMAAN
JASA TDK KENA PAJAK
25
KESE-
HATAN
MEDIK
PELA-
YANAN
SOSIAL
PENGIR.
SRT DG PE-
RANGKO
PENDI-
DIKAN
PENYIARAN
YG BUKAN BER-
SIFAT IKLAN
ANGKUT. UMUM
DARAT, AIR, DAN JAUDN
YG MENJD BAG DARI
JAULNTENAGA
KERJAPERHO-
TELAN
PEME-
RINTAHAN
UMUM
Non JKP-10
UNTUNG SUKARDJI-02
JASA TIDAK
KENA PAJAK
Ps. 4A ay. (3)
UU PPN 1984
KEUANG
AN
ASURAN-
SI
KESENIAN &
HIBURAN
PENYEDIA-
AN TEMPAT
PARKIR
TELP.
UMUM
COIN
BOX
PENGIR.
UANG DG.
WESEL POS
JASA
BOGA

26
UNSUR KE-2: PENYERAHAN BKP atau
PENYERAHAN JKP
APA YANG
DIMAKSUD DENGAN
PENYERAHAN
BKP
PENYERAHAN
JKP?

27
PENYERAHAN BKP
h. PENYER. BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN YG DILAKU-
KAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, YANG PENENYERAHANNYA DIANGGAP
LANGSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
PENYERAHAN
BARANG
KENA PAJAK
{ Ps. 1A ay. (1)
UU PPN 1984 }
PENYERAH. HAK ATAS
BKP KRN SUATU PER-
JANJIAN
JUAL
BELI
TUNAI
ANGSURAN
TUKAR MENUKAR
PERJANJ. LAIN YG
MENIMBULKAN
PENYERAHAN HAK
PENGALIHAN BKP KRN PERJANJ. SEWA BELI/LEASING
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG
PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI ATAU
PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP
f. PENYER. BKP DARI PUSAT KE CAB. ATAU SEBALIKNYA
DAN PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
g. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
e. BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJ. SEMULA TDK
UTK DIPERJUALBELIKAN, YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUB. PERUS.

28
PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Berdasarkan Ps. 4 ayat (1) huruf a, PPN dikenakan atas penyerahan
BKP. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa apabila suatu
kegiatan penyerahan BKP termasuk dalam pengertian penyerahan
BKP menurut UU PPN 1984, maka penyerahan BKP ini dikenai PPN.
Contoh: Dealer kendaraan bermotor menyerahkan satu unit sepeda
motor barang dagangannya kepada pembeli.
Sebaliknya, ada kegiatan penyerahan BKP tetapi tidak termasuk da-
lam pengertian penyerahan BKP menurut UU PPN 1984, maka ke-
giatan penyerahan BKP ini tidak dikenai PPN. Contoh: PT Gemilang
menyerahkan satu unit gedung sebagai agunan kepada Bank Per-
sada. Meskipun gedung adalah BKP, tetapi UU PPN 1984 menen-
tukan bahwa penyerahan tersebut tidak termasuk dalam pengertian
penyerahan BKP, sehingga tidak dikenai PPN.
Ps. 1A ayat (1) menentukan kegiatan penyerahan BKP yang termasuk
dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU PPN 1984.

29
b. Pengalihan penguasaan BKP karena perjanjian sewa beli.
Dalam perjanjian sewa beli, pembayaran angsuran disebut tahap
pembayaran harga sewa
Dalam perjanjian sewa beli, penyerahan hak atas BKP sebagai
objek perjanjian terjadi pada saat harga BKP dilunasi oleh pem-
beli. Ketika diterima tahapan pembayaran harga sewa, dan BKP
diserahkan, yang terjadi adalah pengalihan penguasaan atas
BKP. Oleh karena itu sebelum harga sewa dilunasi, pembeli
dilarang memindahtangankan BKP tersebut kepada pihak lain.
a. Penyerahan hak atas BKP karena “perjanjian” tukar-menukar,
jual-beli secara tunai atau angsuran, atau perjanjian lain yang
dapat menimbulkan penyerahan hak.
Ketentuan ini mengandung 2 unsur, yaitu:
1) perjanjian, artinya ada kesepakatan antara dua pihak;
2) hak, yang mengandung pengertian hak milik, hak guna ba-
ngunan.
Dalam jual beli secara angsuran, penyerahan hak atas BKP se-
bagai objek perjanjian terjadi pada saat pembayaran angsuran
diterima, BKP diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

30
c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara
Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah komisio-ner.
Komisioner boleh secara lagsung menandatangani perjan-jian
jual beli dengan calon pembeli, untuk kepentingan dan atas
nama pemilik BKP. Oleh karena itu ketika pemilik menyerahkan
BKP kepada komisioner untuk dijualkan, sudah termasuk dalam
pengertian penyerahan BKP menurut UU, artinya sudah dikenai
PPN.
d. Penyerahan BKP melalui Juru Lelang kepada pemenang lelang.
Kata “melalui” mengisyaratkan bahwa ketika pemilik barang
menyerahkan BKP yang dimaksud kepada juru lelang, belum
termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU. Teta-
pi ketika juru lelang menyerahkan BKP tersebut kepada peme-
nang lelang, sebenarnya yang menyerahkan adalah pemilik ba-
rang, baru memenuhi syarat sebagai penyerahan BKP menurut
UU, sehingga dikenai PPN apabila pemilik BKP adalah PKP.

31
Pt Suka
minjam
(PKP)
BANK
“SUKA
BUNGA”
Kredit Rp 1 milyar
Agunan : Gedung
Juru
Lelang
Pt suka
Nawar
(Pemenang
Lelang)
Gedung
Gedung
Rp 1,5 milyar
Rp 1milyarRp 0,5milyar
Penyer. Bkp melalui juru lelang
PT Suka Minjam menyerahkan gedung melalui Juru Lelang
kepada PT Suka Nawar selaku pemenang lelang.
FP
Rp 150 juta
PPN
Rp 150 juta

32
e. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP
PKP dengan bidang usaha pedagang besar komputer, me-ngambil
5 unit laptop barang dagangannya untuk kegiatan pemasaran,
2 unit untuk diberikan kepada karyawan yang berprestasi
sebagai penghargaan, termasuk dalam pengertian penyerahan
BKP menurut UU, maka dikenai PPN.
PKP tersebut menyumbang 10 unit PC kepada SMK, termasuk
dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU, sehingga di-
kenai PPN.
f. Persediaan BKP yang masih tersisa dan aktiva menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih ada pada saat
pembubaran perusahaan, karena disamakan dengan pemakaian
sendiri BKP.
g. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya dan pe-
nyerahan antar cabang.
Karena PPN Indonesia menganut asas desentralisasi, maka baik
kanor pusat maupun kantor cabang adalah PKP, sehingga
penyerahan BKP ini dilakukan antar PKP, maka dikenai PPN.

33
h. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
Meskipun dalam penyerahan ini belum terjadi penjualan mela-inkan
merupakan barang titipan, tetapi sudah termasuk dalam
pengertian penyerahan BKP menurut UU, sehingga dikenai PPN.
Dari ketentuan huruf a s.d. huruf i tersebut dapat dipahami, me-
ngapa objek PPN bukan penjualan BKP tetapi “penyerahan BKP”.
Istilah “penyerahan BKP” memiliki makna lebih luas dari pada
sekedar penjualan BKP.
i. Penyerahan BKP kepada pembeli dalam rangka perjanjian pem-
biayaan berdasarkan prinsip syariah.
Dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pe-
nyerahan BKP sebagai objek perjanjian dianggap diserahkan se-
cara langsung oleh PKP Penjual kepada pihak yang membu-
tuhkan BKP tersebut. Penyerahan BKP dari PKP penjual kepa-
da Bank Syariah dan dari Bank Syariah kepada pembeli tidak
termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU.

Bk Penye-
rahan BKP
34
PKP
DEALER
BANK
SYARIAH
PEMBE-
LI
Kend.
Bermotor
Kend.
Bermotor
Perjanjian
Jual-beli
Penyer. Kend. Bermotor
Faktur Pajak dari PKP Dealer
PPN
Bk Penye-
rahan BKP
Penyerahan BKP dianggap dilakukan langsung
oleh PKP Dealer kepada pembeli.
PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
(Pasal 1A ayat (1) huruf h UU PPN 1984)
Perjanjian Jual-beli (pem-
biayaan) berdasarkan
prinsip syariah

35
TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKP
SEHINGGA TIDAK DIKENAI PPN
a. Penyerahan BKP kepada makelar sbgmn dimaksud dlm KUHD
b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang
c. Penyer BKP dari pusat ke cab dan sebaliknya dan antar cab
bagi PKP yg melakukan pemusatan tempat pajak terutang
d. Penyer BKP dlm rangka penggabungan, peleburan, pemekar-
an, pemecahan, pengambilalihan usaha dg syarat pihak yang
melakukan penyer. & yg menerima pengalihan adalah PKP.
e. Penyer BKP berupa aktiva yg menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan yang semula digunakan tidak berhu-
bungan langsung dengan kegiatan usaha, atau berupa
sedan dan station wagon yang dilakukan oleh selain
perusahaan persewaan kendaraan bermotor atau dealer.

36
PENYERAHAN JKP
PENYERAHAN
JASA KENA PAJAK
Ps 1 angka 7 jo
Ps 4 ay (1) huruf c
UU PPN 1984
SETIAP KEGIATAN
PEMBERIAN JASA
KENA PAJAK
PEMBERIAN JASA
KENA PAJAK DENGAN
CUMA-CUMA
PEMAKAIAN
SENDIRI
JASA KENA PAJAK

37
PKP
GARMEN
A
Pesan 10.000 pot pakaian
1. Tekstil sebagai bahan baku
2. Pola
PKP
GARMEN
B
10.000 pot. Pakaian
FP : DPP = PENGGANTIAN
JASA MAKLON
ONGKOS
BIAYA PEMBELIAN
BAHAN PEMBANTU
PENGGANTIAN + PPN
BUKAN PENYERAHAN
BKP BERDASARKAN
Ps. 1A UU PPN 1984
BUKAN PENYERAHAN
BKP BERDASARKAN
Ps. 1A UU PPN 1984

38
UNSUR KE-3: DAERAH PABEAN
APA YANG
DIMAKSUD DENGAN
DAERAH PABEAN
?

39
DAERAH PABEAN
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indone-
sia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan
ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat ter-
tentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kon-
tinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
yang mengatur mengenai kepabeanan.

40
UNSUR KE-4: DALAM KEGIATAN
USAHA/PEKERJAAN
APA YANG
DIMAKSUD DENGAN
DALAM KEGIATAN USAHA/
PEKERJAAN
?

41
DALAM KEGIATAN USAHA/
PEKERJAAN
Penjelasan
Pasal 4 ayat (1) huruf a
UU No. 8/1983
Sesuai dengan kegiatan sehari
-hari Pengusaha Kena Pajak
ada pengulangan sehingga ada kesinambungan

42
Ps. 4 ay. (1) huruf d & e
UU PPN 1984
PPN dikenakan atas “PEMANFAATAN” BKP
Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah
Pabean, di dalam Daerah Pabean
Penggunaan kata “PEMANFAATAN” merupa-
kan refleksi dari destination principle, yaitu
dalam hal arus barang/jasa melintasi batas
wilayah negara, maka tempat barang/jasa a-
kan dikonsumsi/dimanfaatkan merupakan
faktor dominan menimbulkan utang pajak.
Tempat penyerahan, bukan
faktor yang menentukan

UNTUNG SUKARDJI-11 43
PT
LARA-
SATI
BEN
KLEMIS
TEKNOLOGI &
MARKETING
ROYALTY &
FEE
Rp130 juta
KN
PPN
10%
SSP
Nama : BEN KLEMIS
Alamat : ALJAZAIR
NPWP : 000000000.237.000
PPN : Rp 13.000.000,00
Masa Pajak : APRIL 2012
Jakarta, 15 MEI 2012
PT LARASATI
NPWP : 01.237.457.4.237.000
Tanda Tangan
SSP = Faktur Pajak
PPN = PM dpt dikreditkan
Dilaporkan dlm SPTMasa PPN
Masa Pajak April 2012
Ps. 4 ayat (1) huruf d & huruf e UU PPN 1984:
PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP TBw atau JKP
dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean
PERMENKEU NO. 40/PMK.03/2010
22 Februari 2010
Memanfaat-
kan BKP
TBw/JKP da-
ri luar, di
dalam Dae-
rah Pabean

44
JASA KENA PAJAK YG ATAS EKSPORNYA
DIKENAI PPN
(PERMENKEU No. 70/PMK.03/2010, 31 Maret 2010)
Jasa Maklon
Pemesan berada di luarDaerah Pabe-
an & tdk memiliki BUT di Indonesia
Spesifikasi & bahan disediakan oleh
pemesan
Bahan meliputi bh baku dan/atau br.
setengah jadi, dan/atau bh. penolong
yg akan diproses menjadi BKP yg
dihasilkan
Kepemilikan BKP berada pd pemesan
Pengusaha jasa maklon mengirimkan
Produknya berdasarkan permintaan
pemesan
1. Jasa yang melekat pada atau jasa
untuk br. bergerak yg dimanfaat-
kan di luar Daerah Pabean yaitu
jasa perbaikan dan perawatan
Jasa Lainnya
2. Jasa yang melekat pada atau jasa
untuk br. tidak bergerak yg terle-
tak di luar Daerah Pabean yaitu
Jasa konstruksi meliputi konsulta-
si, pelaksanaan pek. konstruksi,
& pengawasan pek. Konstruksi.

45
SAAT PAJAK TERUTANG
PENYERAHAN BKP
PADA SAAT PEMBAYARAN, DLM
HAL PEMBAY. DITERIMA SBLM
PENYERAHAN/PEMANFAATAN
IMPOR BKP
PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD/JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN, DI DALAM
DAERAH PABEAN
PAJAK TERUTANG
PADA SAAT
(Ps. 11 UU PPN 1984 )
EKSPOR BKP/JKP
YANG DITETAPKAN OLEH DJP
PENYERAHAN JKP
UTANG PAJAK - 1
UNTUNG SUKARDJI
SAAT PAJAK
TERUTANG

46
Ps. 11 ayat (1)
Pajak terutang pada saat penyerahan BKP/JKP
Jual-
beli
Tukar
menukar
Pemberian
Cuma-cuma
Pemakaian
sendiri
Penyer. BKP dari
pusat ke cabang
Tidak ada syarat “sepanjang akan diterima
pembayaran”.
Ps. 11 ayat (1) sebagai dasar hukum
UU PPN 1984 menganut “acrual basis”

47
Pasal 12
(1) PKP yg melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dlm Ps.
4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h ter-
utang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau
tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Perturan
Direktur Jenderal Pajak
(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal
Pajak dapat menetapkan satu tempat/lebih sebagai tempat pajak
terutang.
(3) Dalam hal impor terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dima-
sukkan dan dipungut melalui Diretorat Jenderal Bea dan Cukai
(4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Ber-
wujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha,

PENYER. BKP/JKP,
EKSPOR BKP Bw/
BKP Tbw/JKP
48
TEMPAT PAJAK
TERUTANG
(Ps. 12 UU PPN 1984)
Tempat tinggal/tempat
kedudukan
Tempat Kegiatan usaha
dan
PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD/JKP DARI
LUAR DAERAH PABEAN
(ayat 4)
IMPOR BKP
(ayat 3)
Tempat lain yg ditetapkan
dengan peraturan DJP
atau
Tempat BKP dimasukkan &
dipungut melalui DJBC
Atas pemberitahuan tertulis PKP,
Dirjen Pajak dapat menetapkan
satu tempat/lbh sbg tmp paj. terut..
SENTRALISASI
(ayat 2)
DESENTRALISASI
(ayat 1)
TEMPAT PAJAK TERUTANG
UNTUNG SUKARDJI - 14
Tempat tinggal/tempat kedu-
dukan dan tempat kegiatan
usaha dilakukan

49
Ps. 12 AY (1)
DIVISI
PABRIKASI
(PKP)
DIVISI
PERKEBUNAN
(PKP)
SUPPLIER
(PKP)
KPP
B
KPP
C
PENG. JASA
(PKP)
DIVISI
PEMASARAN
BKPJKP
PPN PPN
BKP
PPN
BKP
BKP
PPN
UNTUNG SUKARDJI-05
Ps. 12 ay. (1)
UU PPN 1984
KPP
A
PPNBKP
PKP
BKP/JKP
PPN
PKP
PPN
BKP/JKP
15
PT INDUSTRI
TERPADU
(PKP)

50
Ps. 12 AY (2)
DIVISI
PABRIKASI
Divisi
Perkebunan
SUPPLIER
(PKP)
KPP A
KPP B
PENG. JASA
(PKP)
DIVISI
PEMASARAN
BKPJKP
PPNPPN
BKP
PPN
Ps. 12 (2) UU PPN 1984
UNTUNG SUKARDJI
Ps. 12 ay. (2)UU PPN 1984
PT INDUSTRI TERPADU
(PKP)
TEMPAT PEMUSAT
AN PAJAK TERUT.
Supplier memasok
BKP utk divisi per-
kebunan, divisi pa-
brikasi, divisi pe -
masaran. Seluruh
PM-nya dapat di-
kreditkan oleh PT
Industri Terpadu
karena hasil akhir-
nya adalah BKP.
(Ps. 9 ay. 5 UU PPN
1984)

51
SUBJEK PPN
PKP NON PKP
Pengusaha
Menyerahkan
BKP
(Ps. 4 ay. (1)
huruf a)
Pengusaha
Menyerahkan
JKP
(Ps. 4 ay. (1)
huruf c)
Pengusaha
mengekspor
BKP/JKP
(Ps. 4 ay. (1) huruf f,
huruf g, huruf h)
Pengusaha me-
nyerahkan aktiva
tidak untuk dijual
(Ps. 16D)
Mengimpor
BKP
(Ps. 4 ay. (1)
huruf b)
Membangun sen-
diri tidak dlm ke-
giatan usaha/pek
(Ps. 16C)
Memanfaatkan BKP tidak
Berwujud/JKP dari luar,
di dalam Daerah Pabean
(Ps. 4 ay. (1) huruf d dan huruf e)

52
siapakah pENGUSAHA KENA
PAJAK ?
ORANG
PRIBADI
BADAN
Dalam kegiatan
usaha/pekerj.
MENGHASILKAN BARANG
MENGIMPOR BARANG
MENGEKSPOR BARANG
MELAKUKAN USAHA
PERDAGANGAN
MEMANFAATKAN BR. TDK
BERWUJUD DARI LUAR
DAERAH PABEAN
MEMANFAATKAN JASA DARI
LUAR DAERAH PABEAN
MELAKUKAN USAHA JASA
MENYERAHKAN BKP/JKP
PENGUSAHA
KENA PAJAK
Ps. 1 angka 14
Ps. 1 angka 15
TDK TERMASUK
PENGUSAHA KECIL YG
BATASANNYA DITETAP-
KAN DG KEP. MENKEU.
PENGUSAHA
Ps. 3A
ay. (1)
MENGEKSPOR JASA

53
PENGUSAHA KECIL
PENGUSAHA KECIL
(PERMENKEU No. 68/PMK.03/2010, 23-3-2010 stdd PERMENKEU
No. 197/PMK.03/2013, 20-12-2013 mulai berlaku 1 Januari 2014)
PENGUSAHA
MENYER. BKP/JKP
PERED. BRUTO
DLM 1 Th BUKU
TDK > Rp 4,8 MILYAR
PENGUSAHA
KECIL
DLM BAG. TH. BUKU
PERED. BRUTO
>Rp 4, 8 MILYAR
WAJIB LAPOR USAHA UTK DIKU-
KUHKAN SBG PKP PALING LAM-
BAT AKHIR BLN BERIKUTNYA
DPT MEMILIH UTK DIKU-
KUHKAN MENJADI PE-
NGUSAHA KENA PAJAK
DITERBITKAN PENGUKUHAN
SECARA JABATAN
DIABAIKAN
PKP
Wajib melaksanakan
seluruh kewajiban PKP

54
KEWAJIBAN PKP
KEWAJIBAN
PENGUSAHA
KENA PAJAK
(Ps. 3A UU PPN 1984)
MELAPORKAN USAHANYA
UNTUK DIKUKUHKAN SEBA-
GAI PENGUSAHA KENA PAJAK
MEMUNGUT PAJAK
YANG TERUTANG
MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
(Ps 13 UU PPN 1984)
MENYETOR PAJAK
YANG TERUTANG
MELAPORKAN PAJAK
YANG TERUTANG
MENYELENGGARAKAN CA-
TATAN JML PEREDARAN &
PEROLEHAN & MENGKRE-
DITKAN PM BERDASARKAN
KETENTUAN YG BERLAKU
MENGISI & MENYAMPAIKAN
SPT MASA PPN
(Ps 3 UU KUP)

55
Akte pendirian
PT MELATI
Industri kosmetika
2/2/2014 15/3/2014 29/9/2014 31/12/2014
Pengukuhan
Sebagai PKP
Menyerahkan
produk berupa BKP
Peredaran usaha
Rp 4 milyar
Sejak semula
bermaksud
menyerahkan BKP
Berstatus sebagai
“PRA PENGUSAHA
KECIL”
Dapat lapor usaha
untuk dikukuhkan
“MENJADI” PKP
PENGUSAHA
KECIL
Pajak Masukan
atas perolehan
barang modal
dpt dikreditkan
Pasal 2 ayat (2) PP No.1/2012:
Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP,
penyerahan JKP, ekspor BKP dan/atau ekspor JKP berdasarkan UU PPN
1984 “dapat” melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.

56
KEWAJIBAN MEMBUAT FP PENYERAHAN
BKP/JKP
UTANG PAJAK
WAJIB DIPUNGUT
Pengusaha Kena Pajak
wajib membuat
FAKTUR PAJAK
utk setiap penyer. BKP/JKP
FAKTUR PAJAK adalah
BUKTI PUNGUTAN PAJAK
Ps. 11 ay. (1)
UU PPN 1984
Accrual
basis
Ps. 3A ay. (1)
UU PPN 1984
Ps. 1 angka 23
UU PPN 1984
Ps. 13 ay. (1)
UU PPN 1984
Bagaimana ?

57
Melakukan ekspor BKP
Berwujud dimaksud dlm
Ps. 4 ayat (1) huruf f
Melakukan ekspor JKP
oleh PKP dimaksud dlm
Ps. 4 ayat (1) huruf h
Melakukan penyer.
JKP dimaksud dalam
Ps. 4 ay. (1) huruf c
Melakukan ekspor
BKP Tdk Berwujud oleh
PKP dimaksud dalam
Ps. 4 ayat (1) huruf g
Melakukan penyer.
BKP dimaksud dlm
Ps. 16D
PKP
(Ps. 13 ay 1
UU PPN 1984)
WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK
UNTUK SETIAP :
Melakukan penyer.
BKP dimaksud dalam
Ps. 4 ayat (1) huruf a
Mulai
1 – 4 - 2010

58
Faktur
Pajak
(Ps. 1 angka 23
UU PPN 1984)
Adalah bukti pungutan pajak
yang dibuat oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP
atau penyerahan JKP
FP berupa
faktur penjualan
(Penj. Ps. 13 ay. 1)
FP Gabungan
Dok. Tertentu di-
tetapkan sbg FP
(Penj. Ps. 13 ay.1)
FP yg sdh
sudah dibakukan
FP PKP PE
FP Khusus

59
KETER. MINI-
MAL YG WAJIB
DICANTUMKAN
DLM FAKTUR
PAJAK
(Ps. 13 ay. 5 UU PPN jo
Ps.4 Kepmenkeu No. 38/
PMK.03/2010, 22-2-2010)
a. Nama, alamat, NPWP yg
menyerahkan BKP/JKP
b. Nama, alamat, NPWP Pem-
beli BKP/Penerima JKP
c. Jenis barang/jasa, jumlah
Harga Jual/Penggantian,
dan potongan harga
d. PPN yang dipungut
e. PPnBM yang dipungut
f. Kode, Nomor Seri dan tgl
pembuatan Faktur Pajak
g. Nama, dan tanda tangan yg
berhak menandatangani
Faktur Pajak

FP WAJIB DIISI DENGAN LENGKAP,
JELAS, DAN BENAR
Semua kolom dan baris wajib disi, kecuali tidak mungkin diisi
mis. tdk mengisi baris “Dikurangi uang muka” karena PKP
memang tidak menerima uang muka, PKP pengusaha jasa atau
bukan pabrikan BKP yang Tergolong Mewah tdk mengisi petak
“PPnBM”, Faktur Pajak tetap diperlakukan sbg FP Lengkap.
Dalam hal diketahui jml unit atau jumlah satuan, PKP harus
menambahkan keterangan tentang jumlah unit atau satuan ter-
tentu dari BKP yang diserahkan (Lamp. II PER-24/PJ./2012)
Apabila pembayaran menggunakan valuta asing, hanya baris
“Dasar Pengenaan Pajak” dan baris “PPN = 10% x Dasar Penge-
naan Pajak” yang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah
(Lamp. II PER-24/PJ./2012)
Cap/scan tanda tangan tdk dapat digunakan pd Faktur Pajak.
(Lamp. II PER-24/PJ./2012)

FAKTUR PAJAK
TIDAK LENGKAP
(Ps. 1 angka 9 PER-24/PJ,/2012)
Tidak mencantumkan keter.
sbgmn ditentukan dalam
Ps. 13 ay. (5) UU PPN 1984
Mencantumkan keter. tdk
sebenarnya/sesungguhnya
Mengisi keter. tdk sesuai dg
tata cara sbgmn ditentukan
dalam PER-24/PJ./2012,
24 November 2012

Konsekuensi membuat
Faktur pajak tidak lengkap
Pembuatnya dikenai sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yaitu Denda
sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, kecuali PKP
Pembuat FP tidak mengisi keterangan mengenai:
a.Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
b.Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP,
serta nama dan tanda tangan yang berhak menandata-
ngani Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP PE.
Bagi PKP yang menerima Faktur Pajak Tidak Lengkap, PPN
yang tercantum di dalamnya merupakan Pajak Masukan
yang tidak dapat dikreditkan.

KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
(Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, 22 November 2012)
Kode Transaksi
Kode Status
Nomor Seri Faktur Pajak
01 : Penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02 : Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yg PPN-nya dipungut
oleh Pemungut PPN
03 : Penyerahan kpd Pemungut PPN lainnya yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
04 : Penyerahan dg Nilai Lain sbg DPP (selain kpd Pemungut PPN)
05 : tidak digunakan
06 : Penyerahan lainnya yg PPN-nya dipungut oleh PKP yg melakukan penyerahan BKP/
JKP a.l. dg tarif selain 10% atau penyer. hasil tembakau di DN atau impor, dan
kpd orang pribadi pemegang Paspor LN. (selain kpd Pemungut PPN)
07 : Penyerahan dg PPN Tidak Dipungut (termasuk kpd Pemungut PPN)
08 : Penyerahan dengan PPN Dibebaskan ( termasuk kpd Pemungut PPN)
09 : Penyerahan Aktiva Ps. 16D (selain kpd Pemungut PPN)
0 = Normal
1 = Pengganti
Faktur Pajak yg dibuat pada 1 April 2013 dimulai Nomor Seri 900 -13 - 00000001

64
CONTOH PENGGUNAAN KODE DAN NOMOR SERI
010.000-14.00000001
Penyerahan kpd Selain Pemungut PPN,
Faktur Pajak status adalah Normal, diter-
bitkan tahun 2014 dengan nomor urut 1
020.000-14.00000002
Penyerahan kpd Pemungut PPN Bendahara
Pemerintah, Faktur Pajak Normal, diterbit-
kan th 2014 dengan nomor urut 2
011.000-14.00000003
Penyerahan kpd Selain Pemungut PPN,
Faktur Pajak statusnya Pengganti, diter-
bitkan tahun 2014 dengan nomor urut 3
PKP PE yg membuat Faktur Pajak tanpa mengisi identitas pembeli BKP/ pene-
rima JKP, tanda tangan dan nama terang, dpt menggunakan nomor seri Faktur
Pajak yang dibuat sendiri. (Ps. 18 PER-24/PJ/2012)
UNTUNG SUKARDJI-2013

PKP yang pindah tempat kegiatan usaha di luar wilayah KPP tempat
PKP dikukuhkan sebelumnya, harus mengajukan permohonan Kode
Aktivasi dan Password ke KPP yang baru dengan menunjukkan asli
surat pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP sebelumnya
PKP masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang be-
lum digunakan.
Faktur Pajak menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam Faktur Pajak
Tidak Lengkap,(Ps. 12 PER-24/PJ./2012), kecuali Faktur Pajak yang tidak
diisi identitas pembeli/penerima JKP, tanda tangan, dan nama terang
yang dibuat oleh PKP PE. (Ps. 18 ayat (2) PER-24/PJ./2012)
Nomor Seri Faktur Pajak yg tdk digunakan dlm satu th pajak, dilapor-
kan ke KPP bersamaan dg SPT Masa PPN Des. (Ps 10 PER-24/PJ./2012)
PPs. 11 PER DJP No. 24/PJ./2012
Apabila dua/lebih Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri Faktur
Pajak sama dlm satu tahun pajak, maka seluruhnya termasuk Faktur
Pajak Tidak Lengkap (Ps 10 PER-24/PJ./2012)

Bukti Penerimaan
Surat (BPS)
PKP(sudah regristrasi
ulang & verifikasi)
KpP
Permohonan tertulis
Kode Aktivasi dan
Password menggu-
nakan formulir yg
diisi lengkap
Permohonan
Kode aktivasi dan password

TATA CARA MEMPEROLEH
nomor seri faktur pajak
(SE-52/PJ./2012, 22-12-2012)
PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP
terkait, menggunakan formulir yang sudah ditentukan.
Apabila PKP sdh memiliki Kode Aktivasi dan Password, serta tlh menyam-
paikan SPT Masa PPN utk 3 Masa Pajak terakhir, KPP menerbitkan surat
pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak,.
Dlm hal srt pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau
tdk tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke KPP dengan
menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

JUMLAH NOMOR SERI FAKTUR
PAJAK YANG DIBERIKAN
(SE-52/PJ./2012, 22-12-2012)
PKP BARU/PKP YG
MELAPORKAN SPT SECARA
MANUAL/HARD COPY
PKP YANG MELAPORKAN
SPT SUDAH SECARA
ELEKTRONIK (e-SPT)
Paling banyak 75 (tujuh
puluh lima) Nomor Seri
Faktur Pajak.
Jika jml yg diminta ≥120%
dari jml FP yg dibuat 3 bln
sebelumnya, diberikan
hanya 120%
Jika jml yg diminta ≤120%
dari jml FP yg dibuat 3 bln
sebelumnya, diberikan se-
suai dangan jml yg diminta

DOK. TERTENTU SBG FP
STD
PIB & SSPCP/BUKTI PU-
NGUTAN PJK OLEH DJBC
FP IMPOR BKP
PEB TELAH DIFIAT MUAT
DJBC DILAMPIRI INVOICE
FP EKSPOR BKP
SPPB
FP BULOG/DOLOG
PNBP
FP PERTAMINA
TAGIHAN ATAS PENYERAHAN
BKP/JKP
FP ATAS PENYER. BKP/JKP OLEH PAM
TICKET, AIRWAY BILL/DELIVERY BILL
FP PENYERAHAN JASA ANGK. UDARA DN
SSP UNTUK PEMBAY. PPN
FP ATAS PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
NOTA PENJUALAN JASA
FPJASA KEPELABUHANAN
PE BKP TDK BERWUJUD/
JKP DILAMPIRI INVOICE
FP EKSPOR BKP TBw / JKP
BUKTI TAGIHAN/TRADING
CONFIRMATION
FP PENYER. JKP PERUS.PERANTARA EFEK
TAGIHAN ATAS PENYER. JASA
TELKOM/LISTRIK
FP PENYER. JASA TELEKOMUNIKASI/LISTRIK
TAGIHAN ATAS PENYER. JKP
FP ATAS PENYER. JKP OLEH BANK
DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK
(Per. DJP No. PER-10/PJ/2010, 9 Mar 2010 jis. PER-67/PJ/2010, 31 Des.2010 &
PER-127/PJ/2011, 19 Sep. 2011 )

70
SAAT PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK
(Ps. 13 ay. (1a) & (2a)
UU PPN 1984 jis Ps. 2
PERMENKEU No.84/PMK,
03/2012 & Ps. 2 PERDJP
No. PER-24/PJ./2012)
a. PADA SAAT PENYERAHAN BKP/
PENYERAHAN JKP
b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam
hal penerimaan pembayaran terjadi sebe-
lum penyerahan BKP/penyerahan JKP
c. Pada saat penerimaan pembayaran termin
dlm hal penyerahan sebag. tahap pekerjaan
d. Pada saat PKP Rekanan menyampaikan ta-
gihan kepada Bendahara Pemerintah sela-
ku Pemungut PPN
e. Paling lama pd akhir bln penyerahan BKP/
JKP yg dibuatkan Faktur Pajak Gabungan
Huruf a, b, dan c berlaku ju-
ga utk penyerahan BKP/JKP
kepada Pemungut PPN se-
lain Bendahara Pemerintah

DITERIMA PEMBAYARAN UTK PENYE-
RAHAN BKP TGL 2/4/012 & 8/4/012
dan DITERIMA UANG MUKA UTK PE-
NYERAHAN BKP BULAN MEI 2012
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN
PT SRIGUNTING adalah PKP Pedagang Besar, yg dalam bulan April 2012
melakukan transaksi dg PT SWADAYA sbb :
a. 6 kali penyerahan BKP ;
b. diterima pembayaran uang muka utk penyerahan yg akan dilakukan
dalam bulan Mei 2012,
2/4/012 8/4/012 13/4/012 19/4/012 23/4/012
Penyerahan I II III IV V
30/4/012
Batas waktu pembuatan
FP Gabungan utk slr pe-
nyer. yg sdh diterima
maupun belum diterima
pembay., dan penerima-
an uang muka
28/4/012
FP Gabungan
VI
26/4/012

72
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK I
(Ps. 13 ayat (1) dan ayat (1a) UU PPN 1984
* Perjanjian jual beli BKP, harga jual Rp 100 juta
* Uang Muka Rp 10 juta diterima tgl 25 April 2010
* Penyerahan BKP tgl 1 Mei 2010
• Pembayaran Rp 90 juta diterima tgl 30 Juni 2010
Uang muka
Rp 10 juta
25/4/010 1/5/010
Penyerahan
BKP
30/6/010
Pembayaran
Rp 90 juta
FP 25/4/010
PPN Rp 1 juta
FP 1/5/010
PPN Rp9 juta
31/5/010
1. Uang muka, FP dibuat pada saat penerimaan uang muka, tgl 25/4/010 .
(Ps. 13 ay (1a) huruf b)
2. Penyerahan BKP, FP dibuat pada saat penyerahan tgl 1/5/010, meskipun pem=
bayaran baru diterima pada tgl 30/6/2010. (Ps. 13 ay (1a) huruf a)

73
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK II
(Ps. 14 PER. DIRJEN PAJAK No. PER-13/PJ./2010, 24 Maret 2010)
 Perjanjian jual beli BKP, Harga Jual Rp 100 juta.
 Uang Muka Rp 10 juta diterima tanggal 5 April 2010
 Penyerahan BKP tgl 22 April 2010
 Pembayaran Rp 90 juta diterima tanggal 29 Sept. 2010
Uang muka
Rp 10 juta
5/4/10 22/4/10
Penyerahan
BKP
29/9/10
Pembayaran
Rp 90 juta
FP 5/4/10
PPN Rp 1 juta
FP 22/4/10
PPN Rp 9 juta
21/7/10 1/9/10
FP 1/9/10
PPN Rp 9 juta
FP 21/7/10
PPN Rp 9 juta
PM DPT DIKRE-
DITKAN OLEH
PKP PEMBELI
PM TDK DPT DI-
KREDITKAN OLEH
PKP PEMBELI
DENDA = 2% x DPP
Dalam hal
FP dibuat
(atau)3 bln
Mulai 1 April 2010

74
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK UNTUK
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN VALAS
(Lamp. II Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010)
PT PEMBORONG menyerahkan JKP kpd PT Johnson
Indonesia, pembayaran dalam valas (USD)
Uang muka
5/3/10 22/4/10
Penyerahan JKP
27/7/10
Pembayaran II
FP 5/3/10
Kurs
USD 1 = Rp9.200
Pembayaran I
30/4/10
FP 22/4/10
Kurs
USD 1 = Rp9.350
Kurs
USD 1 = Rp9.650
Lamp. II.13. Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010: Keterangan Kurs diisi
dengan nilai kurs sesuai dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku
pada saat pembuatan FP. Perubahan nilai kurs setelah pembuatan Faktur
Pajak, tidak mempengaruhi nilai kurs dalam Faktur Pajak.
Kurs
USD 1 = Rp9.400

UNTUNG SUKARDJI - 2012 75
CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
ATAS PENYERAHAN JKP
(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No.1/2012)
Sebuah perjanjian sewa-menyewa ruangan untuk usaha dengan masa
sewa 10 tahun, pembayaran dilakukan tahunan. Nilai sewa seluruh-
nya sebesar Rp100 juta, pembayaran pertahun sebesar Rp 10 juta.
4/1/2012
Surat Perj. di -
tandatangani
3/1/2022
Masa Sewa
10 tahun
Pembayaran th I
Rp 10 juta
FP 4/1/2012
PPN Rp 1 juta
Pembayaran th II
Rp 10 juta
FP 4/1/2013
PPN Rp 1 juta
4/1/2013
dan seterusnya

ATAS PENYERAHAN JKP (UMUM)
Sebuah perjanjian jasa konsultasi untuk jangka waktu 6 bulan dengan
Penggantian sebesar Rp 60 juta. Pembayaran dilakukan setiap bulan
sebesar Rp 10 juta.
1/2/2012
Surat Perj. di -
tandatangani
31/7/2012
Penagihan
10/3/2012
Rp 10 juta
FP 4/1/2013
PPN Rp 1 juta
10/3/2012
dan seterusnya
20/3/2012
Pembayaran
Masa perjanjian
6 bulan

PKP yang pindah tempat kegiatan usaha di luar wilayah KPP tempat
PKP dikukuhkan sebelumnya, harus mengajukan permohonan Kode
Aktivasi dan Password ke KPP yang baru dengan menunjukkan asli
surat pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP sebelumnya
PKP masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang be-
lum digunakan.
Faktur Pajak menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam Faktur Pajak
Tidak Lengkap,(Ps. 12 PER-24/PJ./2012), kecuali Faktur Pajak yang tidak
diisi identitas pembeli/penerima JKP, tanda tangan, dan nama terang
yang dibuat oleh PKP PE. (Ps. 18 ayat (2) PER-24/PJ./2012)
Nomor Seri Faktur Pajak yg tdk digunakan dlm satu th pajak, dilapor-
kan ke KPP bersamaan dg SPT Masa PPN Des. (Ps 10 PER-24/PJ./2012)
PPs. 11 PER DJP No. 24/PJ./2012
Apabila dua/lebih Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri Faktur
Pajak sama dlm satu tahun pajak, maka seluruhnya termasuk Faktur
Pajak Tidak Lengkap (Ps 10 PER-24/PJ./2012)

PAJAK PENJUALAN
ATAS
BARANG MEWAH
(PPnBM)

KARAKTERISTIK PPnBM
09/29/15 79
KARAKTERISTIK PPnBM
PUNGUTAN TAMBAHAN
DI SAMPING PPN
DIKENAKAN HANYA
SATU KALI
PADA SAAT IMPOR
BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG
MEWAH
PADA SAAT PENYER.
BKP YG TERGOL. MEWAH
OLEH PABRIKAN YANG
MENGHASILKANNYA
PPnBM TIDAK DAPAT
DIKREDITKAN

80
IMPORTIRPABRIKAN
PED. BESAR
PED. ECERAN
KONSUMEN
PPN & PPnBM
PPN & PPnBM
PPN
PPN
PPN
PPnBM DIKENAKAN
HANYA SATU KALI
PPN & PPnBM
PPN
PPN
SEDAN CKD
PPN

09/29/15 81
TUJUAN PENGENAAN PPnBM
• Mengurangi
regresivitas PPN
• Mengendalikan
konsumsi BKPYang
Tergolong Mewah
• Melindungi produsen
kecil atau tradisional
• Mengamankan
penerimaan negara
TUJUAN PENGENAAN PPnBM
DI SAMPING PPN

09/29/1509/29/15 8383
Kendaraan bermotor untuk
pengangkutan 16 (enam
belas) orang termasuk
pengemudi
Kendaraan bermotor beroda
dua dengan kapasitas
silinder s.d. 250 cc
Kendaraan dlm bentuk sasis
Kendaraan pengangkut ba-
rang
Kendaraan dlmbentuk CKD
KENDARAAN BERMOTOR
TIDAK DIKENAI PPnBM

09/29/15
84
KENDARAAN BERMOTOR
BEBAS DARI PPnBM
Kendaraan ambulans, pemadam keba-
karan, kendaraan jenazah, kendaraan
tahanan, kendaraan angkutan umum
Untuk protokoler kenegaraan
Kendaraan bermotor diesel atau semi
diesel untuk kendaraan dinas TNI/POLRI
dengan kapasitas 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi
Semua jenis kendaraan bermotor untuk
patroli TNI atau POLRI

85
BANGUNAN
MEWAH
(Permenkeu No. 103/
PMK.03/2009, 10-6-09)
RUMAH
MEWAH
APARTE-
MEN
MEWAH
Luas 350 m2
atau lebih
Luas 150 m2
atau lebih
PPnBM
DPP = HARGA JUAL
TARIF = 20%

POLA PENGHITUNGAN PPN DAN PPnBM
PABRIKAN
Harga Jual per unit sedan = Rp 200 juta
PPN =10% x Rp 200 juta = Rp 20 juta
PPnBM = 30% x Rp 200 juta = Rp 60 juta
PEDAGANG
BESAR
Harga beli (perolehan) per unit sedan = Rp 200 juta
Nilai Tambah :
b. Laba yang diharapkan = Rp 20 juta
Jumlah Nilai Tambah = Rp 90 juta
Harga Jual sedan per unit = Rp 290 juta
PPN yang terutang = 10% x Rp 290 juta = Rp 29 juta
a. Biaya terdiri dari :
- PPnBM = Rp 60 juta
- Biaya lainnya = Rp 10 juta
PEDAGANG
ECERAN
(DEALER)
Harga beli (perolehan) per unit sedan = Rp 290 juta
Nilai Tambah :
a. Biaya = Rp 10 juta
b. Laba yang diharapkan = Rp 20 juta
Jumlah Nilai Tambah = Rp 30 juta
Harga Jual sedan per unit = Rp 320 juta
PPN yang terutang = 10% x Rp 320 juta = Rp 32 juta

87
MEMBANGUN SENDIRI
Membangun sendiri adalah kegiatan mendirikan sebuah
bangunan menggunakan jasa pemborong/tukang yang
tidak/belum dikukuhkan sebagai/menjadi PKP
MEMBANGUN SENDIRI
(Ps. 16C UU PPN 1984 jis PERMENKEU NO. 163/PMK.03/2012, 22-10-2012 &
PERDIRJENPAJAK No. PER-23/PJ./2012, 5 Nov 2012; mulai berlaku 22 Nov 2012)
Syarat :
1. Tempat tinggal/tempat usaha
2. Luas 200m2/lebih
3. konstruksi utama kayu, beton,
pasangan batu bata/bahan se-
jenis, dan/atau baja
Apabila dilakukan secara bertahap
sepanjang tenggang waktu antar ta-
hapan tidak lebih dari 2 th, diperla-
kukan sebagai satu paket bangunan
SAAT & TEMPAT PAJAK TERUTANG :
TERUTANG PD SAAT PEMBANGUNAN DIMULAI,
DI KPP LOKASI BANGUNAN SDG DIDIRIKAN
DPP : 20% X BIAYA YG DIKELUAR-
KAN TERMASUK PPN
(Tdk termasuk harga tanah)
SAAT PEMBAYARAN :
Paling lama tg 15 bln berikutnya
dari bulan pengeluaran
SAAT PELAPORAN :
Paling lama akhir bln berikut
nya dari bulan pengeluaran
1. PKP : SPT Masa PPN
2. Non PKP : SSP lb. 3
Bagi OP/Bd yg lokasi bangunan berbeda dg KPP
tempatnya terdaftar, atau non NPWP, maka ko-
lom NPWP pada SSP diisi :
a. 9 digit pertama diisi 0
c. 3 digit kode KPP Lokasi bangunan
d. 3 digit terakhir diisi 0 (nol)

12/6/00 23/8/00
Dikukuhkan
sbg PKP
PT Tekstil
membeli
Mobil box
31/3/010
Mobil box
dijual
1/4/010
Mobil box
dijual
Tidak kena
PPN
Ps. 16D sampai dengan 31-3-010
“…. sepanjang PPN yang dibayar pada
saat perolehannya, dapat dikreditkan”
Tidak dapat
dikreditkan krn
dibayar sebelum
dikukuhkan sbg
PKP
(Ps. 9 ay. (8) hrf a)
Ps. 16D mulai 1-4-010
“…., kecuali atas penyerahan aktiva yg
Pajak Masukannya tdk dpt dikreditkan
sebagaimana dimaksud dlm Pasal 9
ayat (8) huruf b dan huruf c”
Dikenai
PPN
Membayar
PPN

PAJAK TERUTANG PADA SAAT
PENYERAHAN BKP
(Ps. 11 ayat (1) UU PPN 1984
SAAT PENYERAHAN BKP
(Ps. 17 PP No. 1/2012 jo Ps. 2 PMK No. 84/PMK.03/2012
BKP BERWUJUD
(Ayat 3 huruf a & b)
BKP TDK BERWUJUD
(Ayat 3 huruf c)
BARANG BERGERAK
BARANG TIDAK
BERGERAK

90
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK II
(Ps. 14 PER. DIRJEN PAJAK No. PER-13/PJ./2010, 24 Maret 2010)
 Perjanjian jual beli BKP, Harga Jual Rp 100 juta.
 Uang Muka Rp 10 juta diterima tanggal 5 April 2010
 Penyerahan BKP tgl 22 April 2010
 Pembayaran Rp 90 juta diterima tanggal 29 Sept. 2010
Uang muka
Rp 10 juta
5/4/10 22/4/10
Penyerahan
BKP
29/9/10
Pembayaran
Rp 90 juta
FP 5/4/10
PPN Rp 1 juta
FP 22/4/10
PPN Rp 9 juta
21/7/10 1/9/10
FP 1/9/10
PPN Rp 9 juta
FP 21/7/10
PPN Rp 9 juta
PM DPT DIKRE-
DITKAN OLEH
PKP PEMBELI
PM TDK DPT DI-
KREDITKAN OLEH
PKP PEMBELI
DENDA = 2% x DPP
Dalam hal
FP dibuat
(atau)3 bln
Mulai 1 April 2010

91
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK UNTUK
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN VALAS
(Lamp. II Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010)
PT PEMBORONG menyerahkan JKP kpd PT Johnson
Indonesia, pembayaran dalam valas (USD)
Uang muka
5/3/10 22/4/10
Penyerahan JKP
27/7/10
Pembayaran II
FP 5/3/10
Kurs
USD 1 = Rp9.200
Pembayaran I
30/4/10
FP 22/4/10
Kurs
USD 1 = Rp9.350
Kurs
USD 1 = Rp9.650
Lamp. II.13. Per. Dirjen Pajak No. PER-13/PJ./2010: Keterangan Kurs diisi
dengan nilai kurs sesuai dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku
pada saat pembuatan FP. Perubahan nilai kurs setelah pembuatan Faktur
Pajak, tidak mempengaruhi nilai kurs dalam Faktur Pajak.
Kurs
USD 1 = Rp9.400

ATAS PENYERAHAN JKP
Sebuah perjanjian sewa-menyewa ruangan untuk usaha dengan masa
sewa 10 tahun, pembayaran dilakukan tahunan. Nilai sewa seluruh-
nya sebesar Rp100 juta, pembayaran pertahun sebesar Rp 10 juta.
4/1/2012
Surat Perj. di -
tandatangani
3/1/2022
Masa Sewa
10 tahun
Pembayaran th I
Rp 10 juta
FP 4/1/2012
PPN Rp 1 juta
Pembayaran th II
Rp 10 juta
FP 4/1/2013
PPN Rp 1 juta
4/1/2013
dan seterusnya

ATAS PENYERAHAN JKP (UMUM)
Sebuah perjanjian jasa konsultasi untuk jangka waktu 6 bulan dengan
Penggantian sebesar Rp 60 juta. Pembayaran dilakukan setiap bulan
sebesar Rp 10 juta.
1/2/2012
Surat Perj. di -
tandatangani
31/7/2012
Penagihan
10/3/2012
Rp 10 juta
FP 4/1/2013
PPN Rp 1 juta
10/3/2012
dan seterusnya
20/3/2012
Pembayaran
Masa perjanjian
6 bulan

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS
PENYERAHAN BKP DG SYARAT FRANCO
GUDANG PEMBELI (FOB DESTINATION)
(Penjelasan Ps. 19 ayat (1) PP No. 1/2012)
29/12/2012
BKP dikeluarkan
dari gudang
BKP diserahkan
kpd perusahaan
ekspedisi
BKP diterima
Pembeli
31/12/2012 6/1/2013
PKP Penjual
membuat fa-
tur penjualan
FP
31/12/2012
atau
FP
6/1/2013
Seharusnya saat pembuatan FP tidak dapat dilepaskan dari pengertian
penyerahan BKP sebagaimana diatur dlm Ps. 1A ayat (1) UU PPN 1984

BENTUK, UKURAN , FORMULIR DAN TATA CARA
PENGISIAN fAKTUR pAJAK BAGI pkp pEDAGANG eCERAN
(Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010, 13 Desember 2010)
pkp
pe
PKP yg dlm kegi-
atan usaha/pe –
kerjaannya me-
nyerahkan BKP
melalui tempat penjualan eceran
atau langsung mendatangi tempat
konsumen akhir
dg cara penjualan eceran yng dila –
kukan langsung kpd konsumen a –
khir, tanpa didahului dengan pena-
waran tertulis, pemesanan tertulis,
kontrak atau lelang; dan
pada umumnya penyerahan BKP a-
tau transaksi jualbeli dilakukan se-
cara tunai dan penjual langsung me-
nyerahkan BKP atau pembeli lang –
sung membawa BKP yang dibelinya.

BENTUK, FORMULIR & CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PKP PE
FP PKP PE dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi kas register,
karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan/pembayaran yg sejenis.
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah kode dan nomor urut yang
dibuat sendiri oleh PKP PE.
FP dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing utk
pembeli BKP dan PKP PE
FP dianggap dibuat dua rangkap atau lebih dlm hal FP dibuat dlm satu
lembar yg terdiri atas dua atau lebih bagian yg disediakan utk disobek
Lembar kedua FP dpt berupa rekaman FP dlm bentuk media elektronik,
yaitu sarana penyimpanan data seperti diskette, Digital Data Storage
(DDS) atau Digital Audio Tape (DAT), dan Compact Disc (CD).

KETERANGAN
MINIMAL DLM
FP PKP PE
Nama, alamat, NPWP PKP PE ybs.
Jenis BKP yang diserahkan
Jml Harga Jual yg sudah termasuk,
PPN atau ditulis secara terpisah.
PPnBM yang dipungut
Kode, Nomor Seri dan tanggal
pembuatan FP
Wajib diisi
secara
lengkap,
jelas, dan
benar.

98
NOTA RETUR
PPN ATAS PENYER. JKP
YG DIBATALKAN BAIK SELU-
RUHNYA/SEBAGIAN, DAPAT
DIKURANGKAN DARI PPN
YG TERUTANG DLM MASA PA-
JAK TERJADI PEMBATALAN
PENGEMBALIAN BKP & PEMBATALAN PENYERAHAN JKP
Ps. 5A
UU PPN
PPN & PPnBM ATAS BKP
YG DIKEMBALIKAN DAPAT
DIKURANGKAN DARI PPN &
PPnBM YG TERUTANG DLM
MASA PAJAK TERJADINYA
PENGEMBALIAN BKP.
PKP A
(Penjual)
PKP
PEMBELI
BKP
BKP
RETUR BKP
JKP PKP
PENERIMA
JKP
PKP A
(Pengusa-
ha jasa) Pembatalan Penyer. JKP
Mulai
1 Jan 1995
Mengurangi PK Mengurangi PM Mengurangi PMMengurangi PK
Mulai
1 April 2010

9999
DPPDPP
DASAR PENGENAAN PAJAK
(Ps. 1 angka 17 , 18, 19, 20, 26 UU PPN 1984 jo Permenkeu
No. 75/PMK.03/2010, 31-3- 2010)
DASAR PENGENAAN PAJAK
(Ps. 1 angka 17 , 18, 19, 20, 26 UU PPN 1984 jo Permenkeu
No. 75/PMK.03/2010, 31-3- 2010)
HARGA
JUAL
HARGA
JUAL
PENGGAN
TIAN
PENGGAN
TIAN
NILAI
IMPOR
NILAI
IMPOR
NILAI
EKSPOR
NILAI
EKSPOR
NILAI LAINNILAI LAIN
REKAMAN SUARA & GAMBAR
HARGA JUAL RATA-RATA
FILM CERITA
HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
PERSED. BKP YG MASIH TERSISA PD
SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
HARGA PASAR WAJAR
AKTIVA YG MNRT TUJ. SEMULA TDK
UTK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH
TERSISA PD SAAT PEMBUB. PERUS.
HARGA PASAR WAJAR
BIRO PERJALANAN & PENGIR. PAKET
10% X JML YG (SEHARUSNYA) DITAGIH
PEMAKAIAN SENDIRI /
PEMBERIAN CUMA-CUMA
HARGA JUAL/PENGGANTIAN- LABA KOTOR
PENY. BKP DARI PUSAT KE CAB.
& SEBALIKNYA & ANTAR CAB.
HARGA POKOK PENJUALAN
PENY. BKP MELALUI JURU LELANG
HARGA LELANG
PRODUK HASIL TEMBAKAU.
HARGA JUAL ECERAN PENY. BKP KPD PEDAG. PERANTARA
HARGA YG DISEPAKATI DG CALON PEMBELI

100
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di-minta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak ter-
masuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang
ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Nilai berupa
uang +
Semua
biaya -
Uang
muka - Potongan harga
dlm. Faktur Pajak
Unsur-unsur Harga Jual
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau
ekspor BKP TBw, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang
yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan
JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP TBw karena pemanfaatan BKP TBw
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Unsur-unsur Penggantian

101
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghi-
tungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepa-
beanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
NILAI IMPOR = CIF + BEA MASUK
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

PAJAK MASUKAN
DAPAT DIKREDITKAN
SYARAT FORMAL
(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984)
DALAM FAKTUR PAJAK
YANG TIDAK CACAT
(Ps. 9 ay. 8 UU PPN 1984)
SYARAT MATERIIL
(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)
UNTUK PEROLEHAN BKP DAN/
JKP YG BERHUB. LANGSUNG
DG KEGIATAN USAHA MELAKU-
KAN PENYER. KENA PAJAK
(Ps. 9 ay. 5 & ay. 8 huruf b
UU PPN 1984)
BELUM DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA &
BELUM DIPERIKSA
(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)
KEGI-
ATAN
USAHA
MANA-
JEMEN
DISTRI-
BUSI
PEMA-
SARAN
PRO-
DUKSI

103
Ps. 9 Ay (2a)
UU PPN 1984
PKP
belum berpro-
duksi/belum
melakukan
penyerahan
BKP/JKP
1 Januari 2001
s.d. 31 Maret 2010
Mulai
1 April 2010
BKP/JKP
PPN
Br. Modal
PPN
Selain Br. Modal/JKP
PPN
dikreditkan
Tdk dapat
dikreditkan
dikreditkan
(Ps. 9 ay. (8) huruf j)
Sebagai refleksi karakteristik PPN se-
bagai pajak atas konsumsi, bukan pa-
jak atas kegiatan bisnis, sebenarnya
sudah berlaku sejak 1 April 1985
Dlm hal belum ada Pajak Keluaran
dlm suatu Masa Pajak, maka Pa –
jak Masukan tetap dpt dikreditkan
Bagi PKP yg belum berproduksi shg be-
lum melakukan penyer. yg terutang pa-
jak, Pajak Masukan atas perolehan dan/
impor barang modal dapat dikreditkan

104
Ps. 9 Ay (2a)
PKP
belum berpro-
duksi/belum
melakukan
penyerahan
BKP/JKP
Mulai 1 April 2010
Br. Modal
PPN
Dikreditkan &
dikembalikan
Bagi PKP yg blm berproduksi shg
blm melakukan penyer. yg terutang
pajak. Pajak Masukan atas per-
olehan dan/impor br modal
dapat dikreditkan
PM yg tlh dikreditkan sbgmn dimaksud
dalam ayat (2a) & tlh diberikan pengem-,
balian wajib dibayar kembali ke kas ne-
gara oleh PKP dlm hal gagal berproduk-
si dalam jangka waktu 3 th sejak Masa
Pajak pengkreditan dimulai
Ps. 9 Ay (6a)
GAGAL
BERPRO-
DUKSI
PM YG TLH DIKRE-
DITKAN & DIKEM-
BALIKAN WAJIB
DISETOR KEMBA-
LI KE KAS NEG.
PKP GAGAL BERPRODUKSI
(Ps. 9 ayat (6a) UU PPN 1984)

105105
e. Dihapus
PM TDK DPTPM TDK DPT
DIKREDITKADIKREDITKA
NN
PAJAK MASUKAN
TIDAK DAPAT
DIKREDITKAN
(Ps. 9 ayat (8) & Ps 16B ayat (3)
UU PPN 1984)
a. Utk perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP
b. Tdk berhub. langsung dg kegiatan ush melakukan penyer. kena pjk.
c. Utk perolehan dan pemeliharaan kbm berupa sedan, station wagon,
kecuali sbg barang dag. atau disewakan
d. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/
di dalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP
g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dlm dae-
rah pabean yg FP-nya tdk memenuhi ketentuan Ps. 13 ayat (6).
h. Utk perolehan BKP/JKP, yg PM-nya ditagih menggunakan skp
i. Untuk perolehan BKP/JKP, yang PM-nya tidak dilaporkan, dite-
mukakan dalam pemeriksaan
Ps. 16B ay (3) : Utk perolehan BKP/JKP, yg berhub. langsung dg.
kegiatan penyer. BKP/JKP yg dibebaskan dari pengenaan PPN
f. Untuk perolehan BKP/JKP yg FP-nya
tdk memenuhi Ps. 13 ay. (5) atau ay.
(9) atau tdk mencantumkan Nama, a-
lamat, NPWP Pembeli/Penerima JKP.
j. Utk perolehan BKP selain br. Modal/JKP, sblm PKP berproduksi.

PASAL 9 ( AYAT 7) UU PPN 1984
jo PERMENKEU No. 74/PMK.03/2010
PKP
PENYERAHAN JKP
PM = 60% X PK
PENYERAHAN BKP
PM = 70% X PK
JML PEREDARAN USAHANYA DLM 1 TH
TIDAK MELEBIHI Rp. 1.800.000.000,00
2 (DUA) TH SEBELUMNYA a’
TDK > Rp 1.800.000.000,00
PKP BARU DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP
Syarat,
alternatif
DPP = JML PEREDARAN USAHA
(Ps. 8 PERMENKEU No.74/PMK.03/2010)
PEDOMAN PENGHITUNGAN
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
(PERMENKEU No. 74/PMK.03/2010, 31 Maret 2010)

Menunjuk Kontr. Kontrak Kerja Sa-
ma Pengusahaan MIGAS & Kontr./
Pemeg. Kuasa/Pemeg. Ijin Peng-
usahaan Sumber Daya Panas Bumi
selaku Pemungut PPN
Ps.1
Angka
27
Ps.16A
UU PPN 1984
KEPMENKEU
No. 563/KMK.03/2003
24 DESEMBER 2003
Menunjuk
Bendah. Pemerintah
selaku Pemungut PPN
PERMENKEU
No. 73/PMK.03/2010
31 MARET 2010
Pemungut PPN adalah
bend. Pem, badan, atau
instansi Pem. yg ditun-
juk oleh Menkeu utk me-
mungut, menyetor, dan
melaporkan pajak yang
terutang oleh PKP atas
penyerah. BKP dan atau
JKP kpd bend. Pem., ba-
dan atau instansi Pem.
(1) Pjk yg terut. atas penyer.
BKP dan atau penyerahan
JKP kpd Pemungut PPN
dipungut, disetor dan di
laporkan oleh Pemungut
PPN.
(2) Tata cara pemungutan,
penyetoran,dan pelapor-
an oleh Pemungut PPN
sbgmana dimaksud dlm
ayat (1) diatur dg Keput.
Menteri Keuangan.
PERMENKEU
No. 85/PMK.03/2012
6 JUNI 2012
Menunjuk
BUMN selaku
Pemungut PPN
Mulai berlaku
1 Juli 2012
Mulai berlaku
1 Januari 2004
Sudah mulai berlaku
1 Februari 2005

108108
OBJEK PEMUNGUTAN
( KEPMENKEU No. 563/KMK.03/2003, 24 - 12 - 2003 )
PPN PPnBM
*) APABILA HARGA KONTRAK SDH TERMASUKPPN & PPnBM ATAU PPN,
MESKIPUN SEHARUSNYA TDK TERUT. PAJAK, MAKA PAJAK
DIMAKSUD WAJIB DIPUNGUT
SETIAP PEMBAYARAN ATAS
PENYERAH. BKP YANG TER-
GOL. MEWAH YG DILAKUKAN
OLEH PABRIKAN DARI BKP
YG TERGOL. MEWAH TSB
PEMUNGUT PPN-4
OBJEK
PEMUNGUT
AN
SETIAP PEMBAY. OLEH PEMUNGUT
PPN, KECUALI PEMBAYARAN :
1. Tdk > Rp 1.000.000,00 (termasuk
PPN & PPnBM), bukan pembay. ter-
pecah-pecah
2. Utk pembebasan tanah
3. utk penyer. BKP yg PPN-nya TDP/
DIBEBASKAN
4. atas BBM & non BBM yg penyerah-
annya oleh PERTAMINA
5. atas rekening telepon
6. atas jasa angkutan udara yg dise-
rahkan oleh perus. Penerbangan
7. atas penyerahan non BKP/non JKP

UNTUNG SUKARDJI-11UNTUNG SUKARDJI-11 109109
OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK OLEH KONTR. KONTRAK KERJA SAMA
PENGUSAHAAN (K3SP) MIGAS DAN KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/
PEMEGANG IJIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI SELAKU
PEMUNGUT PPN ( PERMENKEU No. 73/PMK.03/2010, 31 - 3 - 2010 )
1. tdk > Rp.10.000.000 (termasuk PPN
& PPnBM), bk pembay. terpecah-pecah
DIBEBASKAN
6. atas penyerahan non BKP/non JKP *
PPN PPnBM
PEMUNGUT PPN-4

UNTUNG SUKARDJI-11UNTUNG SUKARDJI-11 110110
OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BUMN
SELAKU PEMUNGUT PPN
( PERMENKEU No. 85/PMK.03/2012, 6 - 6 - 2012 mulai berlaku 1 Juli 2012)
1. tdk > Rp.10.000.000 (termasuk PPN
& PPnBM), bk pembay. terpecah-pecah
DIBEBASKAN
6. atas penyerahan non BKP/non JKP *
PPN PPnBM
PEMUNGUT PPN-4

Pajak dipungut pada saat penyerahan BKP/JKP, atau pada saat
pembayaran dlm hal pembayaran diterima sebelum penyerahan
SAAT PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK
(Permenkeu No. 73/PMK.03/2010
dan No. 85/PMK.03/2012)
pada saat penyerahan BKP/JKP
pada saat penerimaan pembayaran
yang diterima sebelum penyerahan
BKP/JKP
pd saat pembayaran termin dlm hal
penyer. sebagian tahap pekerjaan

112
FASILITAS SEBELUM 2001
FASILITAS DI BIDANG PPN
SEBELUM 1 JANUARI 1995
1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN &
PPnBM ;
2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN &
PPnBM ;
3. PPN & PPnBM DTP ;
4. PPN & PPnBM DIBAYAR OLEH PEM;
5. PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT ;
6. DIBEBASKAN.
SEJAK 1 JANUARI 1995
1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN & PPnBM ;
2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN & PPnBM ;
3. PPN & PPnBM DTP ;
4. PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT ;
5. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK.
PPN FAS 01
UNTSUK
SEJAK 1 JANUARI 2001 :
1. PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
2. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

113
FASILITAS SEJAK 2001
FASILITAS PPN/PPnBM
( Ps. 16B ayat (1) UU PPN 1984 )
PP
PAJAK TERUTANG
TDK DIPUNGUT
DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK
1. Kegiatan di kawasan/tempat tertentu di
dlm daerah Pabean
2. Penyer. BKP/JKP tertentu
3. Impor BKP tertentu
4. Pemanfaatan BKP tdk berwujud atau JKP
tertentu dari luar, di dlm Daerah Pabean
1. Mendorong ekspor yg merupakan prioritas nasional di Kaber/EPTE atau wil.
lain di dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk itu
2. Menampung kemungkinan perjanj. dg. neg. lain dlm bid. Perdag. & investasi
ngkatkan kesehatan & kesejahteraan masyarakat.
4. Menjamin tersedianya peralatan TNI/POLRI.
5. Meningkatkan pendidikan & pembangunan tempat ibadah
6. Mengembangkan armada angkutan umum.

114
PEME-
RINTAH
KON-
TRAKTOR
UTAMA
SUB :
KONTRAKTOR
KONSULTAN
PEMASOK
BKP/JKP
BKP/JKP
FP dibubuhi cap :
PPN & PPnBM
TDK DIPUNGUT
SESUAI PP NO. 42
TAHUN1995
FP
PPN
PM YANG
DAPAT
DIKREDITKAN
PPN ATAS PROYEK MILIK PEMERINTAH YG DANANYA
BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI
BANTUAN LNIMPOR BKP
BKP TDK BERWUJUD
JKP
PROJECT AID
DASAR HUKUM & JUKLAK
PP No.42/1995 jo Kepmenkeu
No.239/KMK.04/1995, 1- 4- 1995 ;
SE-19/PJ.53/1996, 4 - 6 - 1996
(SERI PPN 34-95)
PPN & PPnBM
TDK DIPUNGUT
FP

DANA PENDAMPING APBN
115
PROYEK PEMERINTAH
YG DANANYA DARI BANTUAN LUAR NEGERI
DAN DANA PENDAMPING APBN/APBD/DANA LAIN
(Kepmenkeu Nomor 239/KMK.01/1996, 1-4-1996)
PENYERAHAN/PEMBAYARAN TERMIJN
PROYEK YANG DANANYA DARI LUAR NEGERI :
1. PPN & PPnBM TDK DIPUNGUT
2. FP DIBUAT & DIBUBUHI CAP :
“PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT SESUAI
PP No. 42 TAHUN 1995”
3. SSP TIDAK PERLU DIBUAT
PENYERAHAN/PEMBAYARAN
TERMIJN PROYEK DG DANA PENDAMPING
DARI APBN/APBD/SUMBER DANA LAINNYA :
1. PPN & PPnBM WAJIB DIPUNGUT
2. FAKTUR PAJAK DIBUAT
3. SSP DIBUAT
AID-APBN
UNTUNG SUKARDJI-02

116116
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
Ps. 1 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003
PPN-BEBAS
UNTUNG SUKARDJI-01
IMPOR
1. SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUT. DI AIR,
BWH AIR, UDARA, DARAT, KEND. LAPIS BA-
JA, PATROLI, DAN ANGK. KHUSUS LAINNYA
SERTA SUKU CAD. YG. DIIMPOR OLEH DEP-
HAN, TNI, POLRI/PIHAK LAIN YG DITUNJ.
2. KOMPONEN ATAU BAHAN YANG BLM DIBU-
AT DI DLM NEGERI YG. DIIMPOR OLEH PT
PINDAD YG DIGUNAKAN DLM PEMBUATAN
SENJATA & AMUNISI UTK DEPHAN TNI/POLRI
VAKSIN POLIO DALAM
RANGKA PIN
BUKU PELAJ. UMUM/
AGAMA & KITAB SUCI
1. KAPAL LAUT, KAPAL ANGK. SUNGAI, DANAU,
ANGKUT. PENYEBER. SUNGAI, KPL PANDU
TUNDA, PENANGKAPAN IKAN, TONGKANG.
2. SUKU CAD. & ALAT KESELAMAT. PELAY./
YG DIIMPOR & DIGUNAKAN OLEH PERUS. :
a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL
b. PENANGKAPAN IKAN NAS.
c. PENYELENGGARA JASA KEPELAB. NAS.
d. PENYELENGGARA JASA ANGK. SUNGAI,
DANAU, & PENYEBER. NASIONAL .
1. PESAW. UDARA & SK. CAD. & ALAT KE-
SELAMATAN. PENERBANGAN/MANUSIA
2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIHAR.
MELALUI YG DIIMPOR & DIGUNAKAN
OLEH PERUS. ANGK. UD.NIAGA NAS.
3. SUKU CAD. SERTA PERAL. PERBAIKAN/
PEMEL. PESAW. UDARA YG DIIMPOR O-
LEH PIHAK YG DITUNJUK OLEH PER-
USAHAAN ANGK. UDARA NIAGA NAS.
1. K.A & SK CAD. & PERAL. UTK PERBAIK-
AN/PEMEL & PRASRANA YG DIIMPOR
OLEH PT KAI
2. KOMPONEN/BAHAN YG DIIMP. OLEH PI-
HAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGU-
NAKAN UTK PEMBUATAN K.A, SK CD PE-
RAL. UTK PERBAIK-/PEMEL SERTA PRA
SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI
PERAL. BERIKUT SK CAD. YG DIGU-
NAKAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PE-
NYEDIAAN DATA BATAS PHOTO U-
DARA WIL.NEG. RI YG AKAN DILA-
KUKAN UTK MENDUKUNG HANAS,
YG. DIIMPOR OLEH DEPHAN, TNI,
ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK
IMPOR
BEBAS PPN
(PP
No.146/2000
)

117
PENYER. BKP BEBAS PPN
Ps. 2 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003
PPN-BEBAS.03.1
UNTUNG SUKARDJI-03
PENYERAHAN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGK. DI AIR, BWH
AIR, UDARA, DARAT, KEND.LAP.BAJA,PATRO-
LI & ANGKUT. KHUSUS LAINNYA, DAN SK CD
YG DISERAHKAN KPD DEPHAN, TNI, POLRI, &
KOMPONEN/BH YG DIPERLUKAN DLM PEMBU
ATAN SENJATA & AMUNISI OLEH PT PINDAD
UTK KEPERLUAN DEPHAN, TNI ATAU POLRI
VAKSIN POLIO DLM RANGKA PIN
1. KAP. LAUT, KAP. ANGKUT. SUNGAI, DANAU,
ANGKUT. PENYEB. SUNGAI, KPL PANDU, TUN-
DA, PENANGKAP IKAN,TONGKANG.
2. SK CAD. SERTA ALAT KESELAM. PELAY./MA-
NUSIA YG DISERAHKAN KPD & DIGUNAKAN
OLEH PERUSAHAAN :
a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL
b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
c. PENYELENGG. KEPELABUHANAN NAS.
d. PENYELENGG. JASA ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU, & PENYEBERANGAN NASIONAL
1. PESAW. UDARA & SK. CAD. SERTA ALAT
KESELAM. PENERB./KESELAM. MANUSIA
2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIH. YG DI-
SERAHKAN KPD & DIGUNAKAN OLEH PE-
RUS. ANGKUTAN. UDARA NIAGA NAS.
3. SK CAD. & PERAL. UT. PERBAIKAN/PEME-
LIHAR. PSW. UDARA YG DIPEROLEH PIHAK
YG DITUNJ. OLEH PERUS. ANGK. UDR NIA-
GA NAS. YG DIBERIKAN DLM RANGKA PE-
MELIHAR. JASA PERAW./REPAR. PSW UDA-
RA KPD. PERUS. ANGK. UD. NIAGA NAS.
1. K.A & SK CAD. SERTA PERAL. UTK PER-
BAIKAN/PEMEL. & PRASARANA YG DISE-
SERAH. KPD & DIGUNAKAN OLEH PT KAI
2. KOMPONEN/BAH. YG DISERAHKAN PI-
HAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGU-
NAKAN UTK PEMBUATAN KA, SK CD PEM
BUATAN K.A, SK CADANG, PERAL. UTK
PERBAIK./PEMELIAHARAAN SERTA PRA-
SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI
PERAL. BERIKUT SK CAD. YG. DIGUNA-
KAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PENYEDI-
AAN DATA BATAS & PHOTO UDARA WIL.
NEG. RI YG AKAN DILAKUKAN UTK PER-
TAHAN. NAS. YG DISERAHKAN KPD DEP.
HAN, TNI ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK
BUKU PELAJ. UMUM/AGAMA,KITAB SUCI
RUMAH SDH, RSS, RUSUN SDH,PONDOK
BORO, ASRAMA MAH. & PELAJ. SERTA
PERUM LAINNYA YG BATASANNYA DI-
TETAPKAN OLEH MENKEU STL MENDE-
DENGAR PERTIMBANGAN MEN. PERUM.

118
PENYERAHAN JKP BEBAS PPN
JASA SEHUB. DG. PENYEDIAAN DATA
BATAS & PHOTO UDARA WIL. NEG.
RI UTK MENDUKUNG PERTAH. NASI-
ONAL KEPADA DEPHAN ATAU TNI
Ps. 3 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003
PPN-BEBAS.03.2
UNTUNG SUKARDJI-03
PENYERAHAN
JASA ;
1. PERSEWAAN PESAWAT UDARA
2. PERAWATAN ATAU REPARASI PESA-
WAT UDARA KPD PERUSAH. ANG-
KUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
JASA :
1. PERSEWAAN KAPAL
2. KEPELABUHANAN MELIPUTI JASA
TUNDA, PANDU, TAMBAT, DAN LABUH
3. PERAWATAN/REPARASI (DOCKING)
KAPAL KEPADA PERUSAHAAN :
a. ANGKUTAN LAUT NASIONAL
b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
c. PENYELENGG. JASA KEPELAB. NAS.
d. PENYELENGG. JASA ANGKUT. SU-
NGAI, DANAU, PENYEBER. NAS.
JASA PEMBOR. BANGUNAN :
1. RMH SEDERHANA, RSS, RUSUN SE-
DERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
MAHASIS. & PELAJ., SERTA PERUM.
LAINNYA YG BATASANNYA DITETAP
KAN OLEH MENKEU SETELAH MENDE-
PERTIMB. MENTERI PERUMAHAN
2. SEMATA-MATA UTK KEPERLUAN
TEMPAT IBADAH
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI
KERETA API KEPADA PT KAI
JASA PERSEWAAN RUSUN SEDER-
HANA, RMH SEDERHANA, DAN
RUMAH SANGAT SEDERHANA.

119
PPN KORP DIPLOMATIK
Dibebaskan dari Pengenaan PPN & PPnBM
( Kep. Menkeu No. 25/KMK.01/1998, 27/1/1998 )
Asas
Timbal Balik
Perwakilan
Negara Asing
Badan Internasional
di Indonesia yg memperoleh
kekebalan diplomatik serta
Pejabat/tenaga ahlinya
SE-10/PJ.52/1998
18 Mei 1998
Restitusi mengacu pd surat DIRJEN PAJAK kpd KPP BADORA
No. S-2678/PJ.55/1993, 13/10/1993
Dlm hal terlanjur dipungut dapat
dimintakan restitusi
Atas
rekomendasi
Deplu/Sekab
KPP BADORA
SURAT PEMBEBASAN PPN/PPnBM

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Similar to PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI