Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga reformasi perpajakan pada tahun 2000-an. Secara garis besar, dokumen menjelaskan jenis pajak dan produk hukum perpajakan yang berlaku pada masing-masing masa penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, serta empat kali reformasi perpajakan besar pada tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000
1. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN
DI INDONESIA
MASA TAHUN JENIS DAN PRODUK HUKUMNYA
1. Kerajaan-
kerajaan di
Indonesia
Upeti rakyat atau rakyat jajahan kepada
raja dengan tujuan wujud rasa hormat
(upetinya bagian kekayaan).
2. Penjajahan
Belanda
1825-1830
(Gubernur
Jendral
Raffles)
Landrent (pajak sewa tanah) yang
sebelumnya pajak tanah atau yang
berhubungan dengan tanah (tanam
paksa) pecah perang Diponegoro.
1907 Diubah yang disebut dengan rincikan
atau pemetaan desa
1908 Inkomsten Blasting (Pajak Pendapatan)
1925 Ordonansi Pajak Perseroan (PPs)
1932 Ordonansi Pajak Kekayaan (PKk)
1939 Rincikan diubah dengan nama
Ordonantie Landrente
3. Penjajahan
Jepang
1941-1944 Pajak Tanah dan Ordonantie Pajak
Pendapatan (1944) untuk Orang Pribadi
4. Kemerdekaan 1945 Pajak Bumi
1952-1959 Pajak Hasil Bumi yang dikenakan hasil
yang dikeluarkan dari tanah dan dalam
tahun 1959 dikeluarkan perubahan
Ordonantie Pajak Pendapatan 1944
dengan lembaran negara 1959 No. 109
yang mengatur tentang pajak
pendapatan terhadap wajib pajak badan
(Pasal 2a).
1950 UU No. 12 tahun 1950 Pajak Peredaran
Barang dan tahun 1951 diganti dengan
Pajak Penjualan (PPn).
A. Sejarah Pemungutannya
2. 1959-1961 Pajak hasil bumi dan nilai tanah (UU
No. 11 Prp 1959 disahkan menjadi UU
No. 1 tahun 1961) mengatur tanah
adat saja (yaitu tanah yang dimiliki
orang Indonesia asli)
1960 UU No. 5 tahun 1960 materi hukum
atas tanah berlaku atas semua tanah
di Indonesia.
1964 Ordonantie Pajak Kekayaan diubah
dengan UU No. 24 tahun 1964 yang
mengacu subyek pajak daripada
kekayaan adalah pada prinsipnya
orang pribadi bukan badan. Tetapi
menurut Pasal 3 Ordonantie PKk
dimungkinkan Perseroan dan
Perkongsian dikenakan PKk untuk
menggantikan kedudukan Perseronya
yang tidak dikenal.
1965 SK Menteri Iuran Negara No. PM PPV
1-1-3 tanggal 29 November 1965
diubah menjadi IPEDA (latar
belakangnya pemberian Otonomi
Daerah)
1968 UU No. 8 tahun 1968 perubahan
ordonantie pajak perseroan tahun
1925.
1970 UU No. 10 tahun 1970 tentang Pajak
atas bunga, deviden dan royalty.
3. REFORMASI DAN PEMBAHARUAN
UNDANG-UNDANG PAJAK
A. Tax Reform I Tahun 1983
Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
1980 harga
minyak bumi
mengalami
anjlok dan
Indonesia
struktur
keuangannya
mengandalkan
sektor minyak.
Tujuannya
kemandirian
keuangan
negara dan
menyederhanak
an jenis pajak,
kewajiban pajak
dan peran serta
masyarakat
- UU No. 6
tahun 1983
tentang
KUTAP
- UU No. 7
tahun 1983
tentang PPh
- UU No. 8
tahun 1983
tentang PPN
dan PPn BM
- UU No. 12
tahun 1985
tentang PBB
- UU No. 13
tahun 1985
tentang Bea
Materai
a. Penyederhanaan jumlah
dan jenis pajak.
b. Penyederhanaan tarif
pajak untuk memudahkan
WP, menghitung pajaknya.
Misalnya dalam pajak
pendapatan dan perseroan
ada 58 jenis tarif menjadi 3
tarif.
c. Menghilangkan insentif
pajak. Misalnya bagi
penabung dalam tabanas,
taska dan deposito
berjangka.
d. Self assesement system
(kepercayaan kepada
WP).
e. Fungsi mengatur dihapus.
4. B. Tax Reform II Tahun 1994
Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
- Manfaat yang
diperoleh dari
pembaharuan I
tahun 1983
yaitu
masuknya
uang ke
negara
meningkat.
- Self
assesement
system kurang
berhasil
- Lemah law
enforcement
Tujuan :
- Pajak alat
utama
memperoleh
pendapatan
negara (fungsi
budgeter)
- Mendorong
kegiatan
ekonomi
(fungsi
mengatur)
- UU No. 9
tahun 1994
tentang
perubahan UU
No. 6 Tahun
1983 tentang
KUTAP.
- UU No. 10
tahun 1994
tentang
perubahan UU
No. 7 Tahun
1983 tentang
PPh yang
sebelumnya
telah diubah
dengan UU
No. 7 tahun
1991.
- UU No. 11
tahun 1994
tentang
perubahan UU
No. 8 Tahun
1983 tentang
PPN dan PPn
BM.
- UU No. 12
tahun 1994
tentang
perubahan UU
No. 12 Tahun
1985 tentang
PBB.
a. Menyangkut Hukum Pajak
Formal
- Kewajiban WP diperluas
sehingga meliputi
kewajiban penghasilan
mendaftarkan usahanya
(PKP)
- Jangka waktu daluarsa
semula 5 tahun menjadi
10 tahun
- Sebelum tebrentuk BPP,
maka MPP bertindak
sebagai BPP namun
keputusannya bukan
keputusan tata usaha
negara.
- Sanksi pidana diperberat
(Pasal 38, dan 39) UU
No. 9 tahun 1994
- Cakupan sanksi pidana
diperluas sampai kepada
pihak ketiga yang tidak
memenuhi kewajiban
untuk memberikan
keterangan.
5. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
b. Menyangkut PPh
- Subyek pajak BUT
dipisahkan dari subyek
pajak badan
- Obyek pajak lebih rinci,
jelas dan tegas untuk
kepentingan hukum dan
keadilan dalam
pengenaan pajak.
- Perluasan biaya yang
diperbolehkan (biaya
penelitian dan
pengembangan
perusahaan), biaya
pelatihan magang, dan
beasiswa, biaya
pengelolaan limbah.
- Fasilitas perpajakan
kepada WP yang
menanamkan di bidang
tertentu dan daerah
tertentu.
- Kompensasi 5 tahun
diubah menjadi paling
lama 10 tahun.
- WP memilih untuk
penyusutan atas harta
berwujud bukan
bangunan.
- Lapisan tarif pajak
berubah tetapi masih tarif
progresif.
- Perluasan sistem
pemotongan dan
pemungutan untuk
meningkatkan kepatuhan
WP (pemanfaatan data
pajak)
6. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
c. Menyangkut PPN dan PPn
BM
- Obyek pajak diperluas
semula hanya
penyerahan barang
berwujud ditambah
dengan pemanfaatan
barang tidak berwujud.
- Penyerahan aktiva yang
semula tidak diperjual
belikan yang masih
tersisa pada saat
pembubaran, sepanjang
PPN atas perolehannya
dapat dikreditkan menjadi
objek pajak.
d. Menyangkut PBB
- Adanya NJOPTKP (Nilai
Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak)
- Objek pajaknya bumi dan
bangunan
- Tindak pidana di bidang
PBB
7. C. Tax Reform III Tahun 1997
Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
- Kebutuhan
peradilan
pajak yang
komprehensif
atas sengketa
pajak dengan
proses
sederhana,
cepat dan
biaya murah.
- Kepastian
hukum dan
penyederhana
an UU Pajak
Daerah
- Kebutuhan UU
penagihan
pajak
- Kebutuhan UU
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)
- Pungutan
Pajak atas
BPHTB
- UU No. 17
tahun 1997
tentang Badan
Penyelesaian
Sengketa
Pajak (BPSP)
- UU No. 18
tahun 1997
tentang Pajak
Daerah dan
Retribusi
Daerah
- UU No. 19
tahun 1997
tentang
Penagihan
Pajak dengan
Surat Paksa
- UU No. 20
tahun 1997
tentang PNBP
- UU No.
21tahun 1997
tentang
BPHTB
a. Semula MPP menjadi
wewenang BPSP.
b. Putusan BPSP sifatnya final
(tidak lagi ke PTUN)
c. Penyederhanaan retribusi
daerah menjadi 3 golongan
(retribusi jasa umum, jasa
usaha, jasa perizinan).
d. Perluasan penanggung
pajak WP badan.
e. Adanya penagihan seketika.
f. Diatur pengelompokan
PNBP dan tarifnya melalui
UU dan PP dan diatur
pengelolaannya.
g. BPHTB menganut self
assesement dan PBB tetap
masih official assesement.
h. Ancaman hukuman kepada
WP, pejabat umum.
i. Mengatur pembagian hasil
BPHTB untuk pemerintah
pusat dan pemerintah
daerah.
8. D. Tax Reform IV Tahun 2000
Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
- Mengacu
kemandirian
dalam
pembiayaan
negara.
- Meningkatkan
keadilan
pengenaan pajak
dan memberikan
kemudahan
kepada WP.
- Meningkatkan
investasi melalui
PMA dan PMDN.
- Penyederhanaan
atas hak-hak WP.
- Meningkatnya
tunggakan pajak.
- Pemerataan
kesejahteraan
melalui APBD
dan dana
perimbangan
keuangan yang
berasal dari
APBN
- UU No. 16 tahun
2000 tentang
Perubahan
Kedua UU No. 6
tahun 1983
tentang KUTAP
- UU No. 17 tahun
2000 tentang
Perubahan
Ketiga UU No. 7
tahun 1983
tentang PPh
- UU No. 18 tahun
2000 tentang
Perubahan
Kedua UU No. 8
tahun 1983
tentang PPN dan
PPn BM
- UU No. 19 tahun
2000 tentang
Perubahan UU
No. 19 tahun
1997 tentang
Penagihan Pajak
dengan Surat
Paksa
- UU No. 20 tahun
2000 tentang
Perubahan UU
No. 21 tahun
1997 tentang
BPHTB
- UU No. 34 tahun
2000 tentang
Perubahan UU
No. 18 tahun
1997 tentang
Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah
a. Menyangkut KUTAP
- Memperjelas pengertian
pengusaha, PKP, NPWP, SKP,
SK Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- Pemberian wewenang kepada
Dirjen Pajak untuk
menetapkan pendaftaran WP,
(penetapan jabatan
menerbitkan NPWP, NPPKP).
- Penerbitan surat tegoran SPT
tidak disampaikan.
- Kenaikan sanksi administrasi
tidak menyampaikan atau
lewat waktu atas SPT : SPT
masa : 25 rb – 50 rb, SPT
tahunan : 50 rb – 100 rb
- Kenaikan sanksi lebih jelas
atas pembayaran dengan
penyetoran lewat jatuh tempo.
- Ketentuan baru mengenai
SKPPKP (Pasal 17c)
- Rumusan tindak pidana dan
sanksi pidana dipertegas
(Pasal 38 s/d 41A)
b. Menyangkut PPh
- Perluasan subyek/obyek dan
penyederhanaan/pembebasan
pajak.
- Perubahan struktur tarif.
- Kemudahan kepada WP
dengan self assesement.
- Pemberian insentif kepada WP
yang investasi langsung di
Indonesia.
9. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
c. Menyangkut PPN dan PPn BM
- Mempertegas obyek yang
tidak dikenakan pajak
(kebutuhan pokok, yang
sudah dikenakan pajak
daerah, hasil
tambang/pengeboran yang
diambil langsung dari
sumbernya, alat tukar
barang-barang untuk
ekonomi sosial dan budaya.
- Kenaikan tarif PPn
- Pengkreditan PM PPN bila
belum berproduksi.
- Penyederhanaan retribusi.
- Pengkreditan PM PPN bisa
3 bulan setelah berakhirnya
masa pajak.
d. Menyangkut Penagihan
dengan Surat Paksa
- Mempertegas jangka waktu
penagihan aktif.
- Mempertegas tentang
penanggung pajak
(komisaris, pemegang
saham, pemilik modal)
- Menaikan nilai usaha
peralatan yang dikecualikan
dari sita.
- Memperbanyak jenis barang
yang dikecualikan dari
lelang.
- Mempertegas besarnya
biaya penagihan.
- Mempertegas bahwa
pengajuan keberatan dan
banding tidak menunda
pembayaran dan
pelaksanaan penagihan.
10. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
- Mempermudah pelaksanaan
lelang
- Memperjelas hak
penanggung jawab.
- Mempertegas sanksi pidana.
e. Menyangkut BPHTB
- Cakupan obyek pajak
diperluas.
- Meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan WP.
- Memberikan kemudahan
dan perlindungan hukum.
f. Menyangkut Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah meliputi
Pajak Provinsi semula 3 jenis
menjadi 4 jenis :
- Pajak Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di atas air
- Bea balik nama
- Pajak bahan bakar
kendaraan bermotor
- Pajak pengambilan dan
pemanfaatan air bersih
bawah tanah dan air
permukaan
Pajak Kabupaten/Kota semula
6 jenis menjadi 7 jenis :
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C
- Pajak Parkir
11. E. Tax Reform V Tahun 2007
Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
- Meningkatkan
efisiensi
pemungutan
pajak dalam
mendukung
penerimaan
negara.
- Meningkatkan
pelayanan
kepastian hukum
dan keadilan,
daya saing
penanaman
modal,
mendukung
pengembangan
UKM
- Penyesuaian
perkembangan
sosial ekonomi
masyarakat,
teknologi
informasi,
keseimbangan
hak dan
kewajiban,
penerapan self
assesement
system secara
akuntabel/
konsisten.
- Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
perpajakan,
keterbukaan
administrasi
perpajakan dan
kepatuhan
sukarela WP
- UU No. 28 tahun
2007 tentang
Perubahan
Ketiga UU No. 6
tahun 1983
tentang KUTAP
- UU No. 36 tahun
2009 tentang
Perubahan
Keempat UU No.
7 tahun 1983
tentang PPH
- UU No. 42 tahun
2008 tentang
Perubahan
Ketiga UU No. 8
tahun 1983
tentang PPN dan
PPn BM
a. Menyangkut KUTAP, meliputi
antara lain :
- Memperjelas pelaksanaan
ketentuan perpajakan dan
melengkapi ketentuan hukum
pajak formal sebelumnya.
- Mempertegas kewajiban pajak
subyektif yang menuju
penerapan self assesement
system.
- Menerapkan system elektronik
dan meminimalisir kontak
pribadi.
- Kenaikan sanksi berkaitan
terlambat/tidak menyampaikan
SPT : SPT tahunan OP : Rp.
100 rb, SPT Badan : Rp. 1
juta, SPT Masa PPN : Rp. 500
rb, SPT Masa Lainnya : Rp.
100 rb
- Perubahan jangka waktu
pembetulan SPT rugi atau
lebih bayar paling lama 2
tahun.
- Pembayaran pajak yang telah
ditentukan Menteri Keuangan
sah setelah disahkan oleh
pejabat ditempat bayar.
- Sanksi pidana bagi pengusaha
yang tidak dikukuhkan sebagai
PKP bila menerbitkan faktur
pajak.
- Kode etik pegawai Direktorat
Jenderal Pajak.
- Pengaturan lebih rinci tentang
sanksi bagi petugas pajak.
- Pengaturan wewenang Dirjen
Pajak untuk melakukan
pemeriksaan bukti permulaan
atas data dan informasi pajak.
12. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
a. Menyangkut PPH, meliputi
antara lain :
- Menaikan besarnya PTKP.
- WP OP omzet 4,8 milyar
dapat menggunakan norma
penghitungan.
- Surplus Bank Indonesia
menjadi obyek PPh.
- Memperluas pengertian BUT
(meliputi gudang, komputer,
agen elektronik atau
peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa atau yang
digunakan oleh
penyelenggara transaksi
elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha
melalui internet.
- Perluasan objek PPH pasal
4 ayat (2).
- Tarif pemotongan PPH Pasal
21 bagi WP OP yang tidak
ber NPWP lebih besar 20%
dari tarif yang ber NPWP.
- Memperluas obyek PPH
pasal 26 meliputi
pembebasan utang.
- WP yang dikenakan PPH
Pasal 22 dan 23 tetapi tidak
ber NPWP diberikan pajak
lebih tinggi 100%.
- Pemberian pengurangan
tarif PPH untuk WP Badan
Dalam Negeri yang
omzetnya s/d Rp. 30 milyar
menjadi 50% dari tarif
semula.
13. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
- Perluasan biaya yang bisa
dikurangkan yaitu mengenai
sumbangan dan beasiswa
dan diatur oleh Menteri
Keuangan.
- Memperluas Pasal 26 (2)
yang semula hanya
mengatur penghasilan dari
penjualan harta menjadi
penghasilan dari penjualan
atau pengalihan harta.
- Membedakan tarif PPH
Pasal 23 untuk :
Deviden, bunga, royalti,
hadiah, penghargaan, bonus
dan sejenisnya dikenakan
15%.
Sewa, penghasilan dari
penggunaan harta, imbalan
jasa teknik/manajemen/
konstruksi/konsultan dan
jasa lainnya 2%.
- Kekurangan pajak terutang
harus dilunasi sebelum SPT
disampaikan.
- Tarif PPH WP OP
disederhanakan dan WP
Badan menjadi tarif tunggal
28%.
14. Latar Belakang
dan Tujuan
Produk Hukum Pokok-pokok Perubahan
a. Menyangkut PPN, meliputi
antara lain :
- Obyek
Ekspor JKP dan BKP tidak
berwujud tarif 0%
- Non Obyek :
Kepastian hukum tentang
obyek-obyek tertentu yang
dikenakan Pajak Daerah
Kebutuhan pokok dasar
Jasa keuangan (termasuk
jasa syariah)
- Tarif PPn BM naik dari 75%
menjadi maksimal 200%
- Pengkreditan PM PPN
ditegaskan PKP yang belum
berproduksi dapat
mengkreditkan PPN barang
modal dalam jangka waktu 3
tahun.
- Kenaikan prosedur dalam
pemusatan PPN cukup
dengan melakukan
pemberitahuan tertulis kepada
Dirjen Pajak.
- Saat pembuatan Faktur Pajak,
yaitu pada saat pembayaran
dan atau penyerahan dan WP
tidak perlu membuat invoice
lagi yang berbeda dengan
Faktur Pajak.
- Saat penyetoran dan
pelaporan PPN paling lama
akhir bulan berikutnya.
- Pemberian prestasi turis asing.
- Ditetapkan 15 Oktober 2009
diberlakukan mulai 1 April
2010.