materi perpajakan semester 4 administrasi negara fisip Untirta

1. Pembedaan & Penggolongan Pajak
2. Pajak Langsung,mis. PPh.
3. Pajak Tidak Langsung, mis. PPN
4. Pajak Pusat: PPh., PPN, PPnBM, Bea Masuk,
5. Pajak Daerah: PKB, BBNKB, PBBKB, PHR, PBB
sektor perkotaan dan pedesaan, PRek, Phi
Bias Urban
7. Pajak Subjektif : PPh,
8. Pajak Objektif: PBB
1

2. Sistem Pemungutan Pajak
• Self Assessment System : PPh OP, PPh Badan
• Official Assessment System : PBB
• With Holding Tax System : PPh pasal 21. 22, 23, 26
Metode Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Tax Compliance
2

3. Tax Burden, Tax Shifting, Tax Incidence
Tax Burden: beban pajak
Tax Shifting: pelimpahan beban pajak
Tax Incidence = akibat keterkenaan pajak.
Shifting is a process, incidence is the result
3

4. Self Assessment System
• System pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi
dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak
perpajakan.
• 5 M = Mendaftarkan, menghitung, menetapkan
utang pajak sendiri, menyetor, melapor,
• Berlaku sejak tahun 1 Januari 1984.
• Yang aktif WAJIB PAJAK
4

5. Official Assessment System
• Sistem Pemungutan pajak dalam hal mana inisiatif
untuk memenuhi kewajiban pajak berada di fiskus.
• Yang aktif fiskus
• Berlaku sejak Ordonansi Pajak Perseroan 1925 hingga
31 Desember 1983.
5

6. Withholding tax System
• Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan
kepada Pihak Ketiga untuk memenuhi kewajiban
perpajakan.
Contoh : PPh Pasal 21, 22, 23, 24
6

7. Semi Self Assessment System
• MPO = Menghitung Pajak Orang
• MPS = Menghitung Pajak Sendiri
• Berlaku tahun 1967, di Sumsel.
7

8. Pembedaan dan penggolongan Pajak
1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung
(Direct Tax & Indirect Tax)
2. Pajak Pusat dan Pajak Daerah
3. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
8

9. Perbedaan PL dan PTL
(Direct tax vs Indirect Tax)
If the tax burden can be shifted = Indirect tax misalnya
PPN, PHR
If the tax burden can not be shifted = direct tax, misalnya
Pajak Penghasilan.
Destinataris= orang/pihak yang memang dituju oleh
undang-undang untuk memikul beban pajak
Destinataris berasal dari kata = destination= tujuan
9

10. Contoh Investment Allowance
2001: Jumlah Investasi Rp.800
I.A. = 30%= Rp.240
Dlm. 6 tahun =a Rp. 40
Mis. PKP 2001 = Rp.100
IA = 40
PKP Rp.60
2002 PKP Rp.150
IA 40
PKP Rp. 110
Dan seterusnya sd 6 tahun
10

11. Timbulnya Utang Pajak
1. Menurut faham formal : SKP sd 1983
2. Menurut faham materil: terpenuhinya ketentuan dalam
UU, karena UU, karena taatbestand.
Dasar Hukum : pasal 12 ayat (1) UU KUP
11

12. Timbulnya Utang Pajak Menurut Paham
Materil
1.Utang pajak timbul kalau ketentuan dalam UU
Perpajakan sudah dipenuhi, yakni ada Subjek Pajak
dan Objek Pajak (sudah melebihi PTKP)
2. WP aktif untuk mendaftarkan diri: NPWP
Dianut di Indonesia sejak tax reform 1983 (sejak 1
Januari 1984)
12

13. Timbulnya Utang Pajak Menurut Paham
Formal
1. Utang pajak timbul karena fiskus
menerbitkan SKP (Official Assessment)
2. Fiskus lebih aktif untuk mendaftarkan
WP supaya mempunyai NPWP
Dianut di Indonesia sejak Ordonansi PPd
1908/1944 sd tax reform 1983 (31
Des.1983)
13

14. Hapusnya Utang Pajak
1. Dibayar
2. Kompensasi : Horizontal dan Vertikal
3. Penghapusan
4. Pengampunan (Tax Amnesty)
5. Daluarsa
* “Pacta sunt servanda”
14

15. Tahun 2001 Investor PT X melakukan
investasi di bidang tertentu sebesar Rp.10
miliar
IA= 25% x Rp.10 m = Rp.250 Juta
Digunakan dalam 5 thn = a Rp. 50 juta.
Misalnya :
PKP tahun 2001 : Rp.500
IA 50.
PKP 450.
450 400 350 x 30% 50
x 10% 50 X 15%
400 350
15

16. Istilah yang harus dikuasai mahasiswa
u
sebelum UTS
Kontraprestasi
& Tax ratio
& Destinataris
& Coverage ratio
& Tax burden
& Tax Incidence
& Tax shifting.
& Direct tax
& Indirect tax.
16

17. Inilah Pembayar pajak, mantan
Mahasiswa STIAMI Tahun 2031
• Tipe siapa ini?
• Pembayar pajak
• Destinataris?
• Langganan Warung
Ibu
17

18. Direct tax & Indirect Tax
Direct tax: the tax burden can not be
shifted (PL= beban pajak tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain, mis. PPh.
Indirect tax: the tax burden can be shifted
(PTL= beban pajak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain. Mis. PPN, PHR
18

19. Tax Shilfting
• Forward Shifting
• Backward Shifting
90
80
70
60
50 East
40 West
30 North
20
10
0
1st 2nd 3rd 4th
Qtr Qtr Qtr Qtr
19

20. KEADILAN DALAM PERPAJAKAN
1. Keadilan Horizontal: kepada WP dalam posisi yang sama dikenakan pajak yang sama pula
(Horizontal Equity)
2. Keadilan Vertical: kepada WP dalam posisi yang tidak sama dikenakan pajak yang tidak sama
pula.---(Vertical Equity)
*Rasa Keadilan Dalam Perpajakan
• Peradilan Dalam Perpajakan:
A. Keberatan
B. Banding ke BPSP
20

21. Dasar Hukum Pajak Daerah
UU No 18 Tahun 1997
UU No 34 Tahun 2000
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
21

22. Kewajiban dan Hak WP
Kewajiban :
2. Mendaftarkan diri
3. Menghitung
4. Menyetor
5. Melapor
6. Menyelenggarakan pembukuan
7. Menerima sanksi
22

23. Hak WP
1. Mendapatkan NPWP
2. Menunda pembayaran
3. Mengangsur pembayaran
4. Menunda pelaporan
5. Pembetulan SPT
6. Keberatan
7. Banding
23

24. Sanksi Perpajakan
• Sanksi Administrasi
1. Bunga
2. Denda
3. Kenaikan
• Sanksi Pidana
24

25. Sanksi Bunga
Bunga 2% per bulan :
1.Pembetulan SPT, sebelum pemeriksaan
2. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar
(max 24 bulan)
3. PPh psl 25 tidak/kurang dibayar. PPh 21,22,23 dan
26 serta terlambat bayar.SKPKB, STP, SKPKBT
tidak / kurang dibayar atau terlambat
4 Pajak ditunda/diangsur : SKPKB, SKKPP, STP
5. SPT tahunan PPh ditunda.
25

26. Sanksi Denda
1. Tidak/terlambat menyampaikan SPT : Rp 50.000
dan Rp. 100.000
2. Pembetulan SPT karena pemeriksaan tetapi belum
dilakukan penyidikan. Denda 200%
26