Tiga hambatan utama dalam pembayaran pajak perusahaan adalah (1) kurangnya pengetahuan mengenai regulasi dan manfaat pajak, (2) rendahnya kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak, dan (3) tingkat ekonomi perusahaan yang terbatas."

1. GROWNS
(Get Ready To Own Business)
“URGENSI FINANCIAL STRATEGY DAN KESADARAN PAJAK GUNA
BERLANGSUNGNYA USAHA”
Oleh :
Mohammad Iqbal Kurniawan
(KAP GIDEON ADI & REKAN)

2. PENGERTIAN PAJAK
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum
(Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)
Definisi Pajak
• Dipungut berdasarkan undang-undang
• Tidak memberikan imbalan secara langsung
• Dipungut oleh Pemerintah
• Dipergunakan untuk keperluan Negara

3. DASAR HUKUM
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam
UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan
diperbarui oleh UU No. 17/2000.
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh
UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
- Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No.
19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
- Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU N0. 14/2002.

4. REGULASI PAJAK PERUSAHAAN
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
 Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap WP OP maupun Badan atas
penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.
 Pada UU 36/2020, membahas segala perubahan terkait UU PPh. Adapun pada peraturan
tersebut disebutkan definisi pajak penghasilan (PPh), subjek pajak, objek pajak, hingga cara
menghitung pajak.
2. Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017
 Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara
elektronik (e-Billing). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui
teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, EDC, atau sarana lain.
 Peraturan ini dirilis guna memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik dalam
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

5. REGULASI PAJAK PERUSAHAAN
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
 Pada UU 10/2020, mengatur tentang bea materai. Pada peraturan ini, baik dokumen
konvensional dan dokumen elektronik dikenakan bea materai.
 Kebijakan ini dirilis guna memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai
terutama pada dokumen elektronik yang saat ini sudah digunakan secara umum.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020
 Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk, isi hingga tata cara dalam melakukan
pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan dokumen yang berisi informasi
meliputi NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek
pajak, kode akun pajak hingga kode jenis setoran.

6. REGULASI PAJAK PERUSAHAAN
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016
 Peraturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran atas
penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
 Peraturan ini merupakan perubahan kelima atas PMK 15/2010. Adapun ketentuan yang
diubah mengenai subjek pemungut pajak dan besaran pungutan pajak.
6. Peraturan DJP Nomor PER-01/PJ/2016
 Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Adapun ketentuan mengenai teknis
penerimaan dan pengolahan SPT dalam kebijakan tersebut.

7. REGULASI PAJAK PERUSAHAAN
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/ 2007
 Peraturan tersebut memberikan keterangan dalam menentukan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tanggal Jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata
cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran
hingga penundaan pembayaran pajak pun dibahas dalam peraturan tersebut.
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
 Peraturan ini mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

8. REGULASI PAJAK PERUSAHAAN
9. Keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2019
 Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi berupa
denda atas keterlambatan penyampaian SPT PPh WP OP tahun pajak 2018.

9. JENIS-JENIS PAJAK :
PAJAK PUSAT (dikelola oleh DITJEN. PAJAK) :
 Pajak Penghasilan
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPn BM)
 Bea Meterai
 Pajak Bumi dan Bangunan
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

10. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
(UU NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH )
 PAJAK PROPINSI :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

11. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
 PAJAK KABUPATEN / KOTA :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

12. PAJAK DALAM PERUSAHAAN
Pajak dalam
Perusahaan
Transaksi
Kewajiban
Perusahaan
Laporan
Keuangan
Keputusan
Manajemen

13. Badan
LAPORAN KEUANGAN
Penghasilan
Beban yang dapat dikurangkan
Penghasilan kena pajak
X tarif pajak
Pajak terutang 1thn fiskal
Kredit pajak
• Angsuran pajak (PPh25)
• Dipotong pihak lain (22,23)
Pajak kurang/lebih bayar (29/28
Contoh siklus Pajak Perusahaan :
Memotong
PPh 21
atas gaji
Dipotong
PPh 23 atas
penghasilan jasa
PPN atas
penyerahan
barang/jasa
Meterai
PBB
BPHTB
Pajak Daerah lain
Bea masuk; cukai
Setor
Kas negara
Lapor
KPP
Memotong
PPh 23
atas jasa

14. Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada
Orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan; jabatan;
Jasa dan kegiatan.
PPh
Pasal 21/26
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubung-
an jasa tertentu dan sumber tertentu dan bersifat Final
PPh
Pasal 4 (2)
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubung-
an dengan pembelian barang
PPh
Pasal 22
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa ;
hadiah,bunga, sewa , deviden, royalty dan jasa jasa lain
Objek PPh Pasal 23 yg belum dipotong PPh Pasal 21
PPh
Pasal 23/26
Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri
Sehubungan penyerahan BKP dan JKP.
PPN &
PPnBM
Pembayaran Materai untuk pemanfaatan dokumen
tertentu
Bea Materai

15. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
3 M
Menghitung
Pajak yang
terutang
Melapor
Membayar

16. 3M
 Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku
 Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-bank yang
ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak
(SSP)
 Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan SPT (SPT)  SPT Masa dan SPT Tahunan

17. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK
PPh Pasal 29
1. MEMBAYAR
SENDIRI PAJAK
TERUTANG
PPh Pasal 25
2. MELALUI
PEMOTONGAN
ATAU
PEMUNGUTAN
PIHAK LAIN
PPh Psl. 4 ayat
(2), Psl 15, Psl
21, 22, 23 serta
PPh Pasal 26

18. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK
3. PEMUNGUTAN
OLEH PIHAK
PENJUAL
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
4. PEMBAYARAN
PAJAK PAJAK
LAINNYA
PBB , BPHTB,
BEA MATERAI

19. MEKANISME PELAPORAN PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
SPT TAHUNAN
SPT MASA
Sarana bagi Wajib Pajak
dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang

20. FUNGSI SPT
SEBAGAI SARANA WP UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA PAJAK YANG TERHUTANG
DENGAN CARA :
 MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK
YANG SEBENARNYA TERUTANG;
 MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM
SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK ;
 MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK
LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ;
 MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU BUKAN
OBJEK PAJAK;
 MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.

21. Hambatan dalam Pembayaran Pajak
Perusahaan
 Pengajaran pajak tidak diintegrasikan dengan pengetahun akuntansi yang
lain  menghafal regulasi, tidak memahami signifikansi, membosankan,
tidak penting, dan kurang menarik.
 Pengajaran akuntansi tidak mengkaitkan dengan aspek perpajakan 
transaksi tidak dilihat secara integratif dengan pajaknya:
 Penjualan / pembelian dengan mengabaikan PPN atau PPnBM
 Pembayaran gaji, sewa mengabaikan pajak yang dipotong
 Penerimaan pendapatan tidak memperhatikan pajak yang telah dipotong
pihak lain

22. Hambatan dalam Pembayaran Pajak
Perusahaan
 Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada Masyarakat sebagai Wajib
Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak,
dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan
kewajibannya.
 Kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.
Dimana Wajib Pajak belum memahami tentang pentingnya membayar
pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran,
menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki
dan dimanfaatkannya.

23. Hambatan dalam Pembayaran Pajak
Perusahaan
 Tingkat ekonomi sebagian Wajib Pajak yang sangat rendah. Dimana Wajib
Pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti:
Biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya, dari pada membayar
pajak.
 Database Pemerintah yang masih rendah. Padahal database sangat
menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak. Wajib Pajak
dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh
terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan
wajib pajak. Selanjutnya kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada
penerimaan pajak.

24. Hambatan dalam Pembayaran Pajak
Perusahaan
 Lemahnya penegakan hukum (law enforcement).
 Adanya perlawanan terhadap Pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan
menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :
1. Perlawanan Pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat
dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat,lebih dikarenakan oleh
kebiasan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya:
kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau
dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak Penghasilan dari
bunga tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.

25. Hambatan dalam Pembayaran Pajak
Perusahaan
2. Perlawanan Aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan
serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar
pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan
secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut :
a) Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu
usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara
memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara
optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang
diperkanankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang
berlaku.

26. Hambatan dalam Pembayaran Pajak
Perusahaan
b) Penggelapan Pajak. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah merupakan
pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan
perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.
Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

27. TERIMA KASIH