untuk mewujudkan desa yang berdaya, dibutuhkan mitra pendamping sebagai teman belajar yang memiliki daya dukung yang baik dan progresif serta idealisme

1. Syarief Aryfaid/Arif
(Lembaga Strategi Nasional)
081328370083/syariffaid92@gmail.com
Disampaikan Pada Acara:
Traing of Trainer (ToT)
Penyegeran Pendamping Teknis Kabupaten
Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. 1) Perspektif UU Desa No. 6/2014:
 Visi dan Semangat Undang-Undang Desa
 Revolusi Mental Berdesa
 Demokrasi dan Kepemimpinan Desa
2) Pengakhiran PNPM:
Pokok-2 Kebijakan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan
Penataan dan Pengalihan Kepemilikan Sarana Prasarana
Hasil PNPM Mandiri Perdesaan
Pengelolaan Dana Bergulir
Penanganan dan Penyelesaian Masalah PNPM Mandiri
Perdesaan
Pelaporan Kegiatan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan

3. 3) Implementasi UU Desa:
Musyawarah Desa
Pembangunan Desa
Keuangan Desa
 Peraturan di Desa
BUM Desa
4) Pemberdayaan masyarakat desa:
 revitalisasi pendamping desa ;
 Citra diri pendamping desa;
 pemberdayaan masyarakat

4. 7) musyawarah;
8) demokrasi;
9) kemandirian;
10) partisipasi;
11) kesetaraan;
12) pemberdayaan; dan
13) keberlanjutan.
1) rekognisi;
2) subsidiaritas;
3) keberagaman;
4) kebersamaan;
5) kegotongroyong
an;
6) kekeluargaan;

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
Hal yang bersifat Strategis
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1
(satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

6. metodelogi
Substansi
Materi
Bagaimana
Mendamping
Tugas
Pendamping
Ps, 17
Siapa saja
pendamping
Ruanglingkup
pendampingan
Ps. 3
Memahami
pendampingan
Revitalisasi
Pendampingan
Kontrak
Belajar
Tujuan
Pembelajaran
Tujuan
Pendampingan
Ps. 2

7.  Waktu?
 Tugas?
 Curah Pendapat/Diskusi?
 Dokumentasi/Mencatat

8. Silahkan membaca membaca cepat selama 10
menit tentang Pemendesa PDTT No. 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa dan Panduan
Pendampingan Desa.

9. 1) Siapa saja yang selama ini terlibat dalam
mendampingi PNPM Mandiri Perdesaan sebelum
diberlakukan Undang-undang desa?
2) Menurut Permendasa PDTT No. 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa, siapa saja yang
dimaksud dengan Pendamping Desa?
3) Apa saja perbedaan tugas pokok dan fungsi
fasilitator dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan
Pendamping Desa?

10. Materi pendampingan desa lebih diarahkan untuk
melakukan refleksi terhadap kerja pendampingan yang
telah dilakukan oleh para fasilitator dalam program
PNPM Mandiri Perdesaan di masa lalu dengan melihat
aspek kelebihan dan kelemahan.
Kemudian diarahkan untuk menerapkan hal-hal positif
dalam menentukan strategi pendampingan desa ke
depan.

11. Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan
dapat:
1) Menguraikan pokok-pokok kebijakan
Pendampingan Desa sesuai PP No. 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas PP Nomor
43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2) Menjelaskan perubahan paradigma (kerangka
kerja) tugas dan kewenangan Pendamping
Desa.

12. MEMAHAMI PENDAMPING DESA

13. Point: 13
 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
Point: 14
 Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk
melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat
melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan
fasilitasi Desa.

14. Pasal 2
Tujuan pendampingan Desa meliputi:
a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan
akuntabilitas pemerintahan desa dan
pembangunan Desa;
b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang
partisipatif;
c) Meningkatkan sinergi program pembangunan
Desa antarsektor; dan
d) Mengoptimalkan aset lokal Desa secara
emansipatoris.

15. Pasal 3
Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:
a) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara
berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
b) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan
yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB
Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
c) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan
masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal
penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

16. Pasal 4
Pendampingan Desa dilaksanakan oleh
pendamping yang terdiri atas:
a) tenaga pendamping profesional;
b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
dan/atau
c) pihak ketiga

17. Pasal 5
a) pendamping Desa; berkedudukan di kecamatan.
b) pendamping Teknis; berkedudukan di kabupaten
c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat;
berkedudukan di Pusat dan Provinsi.
Pasal 9:
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan
di Desa.

18. Pasal 10
(1) Pihak ketiga terdiri dari:
a) Lembaga Swadaya Masyarakat;
b) Perguruan Tinggi;
c) Organisasi Kemasyarakatan; atau
d) Perusahaan.
(2) Pihak ketiga sumber keuangannya dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan/atau Desa.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

19. Psl. 11
Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

20.  Pasal 12
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:
1) mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2) mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial
dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
3) melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
4) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat
Desa;
5) melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang
baru;
6) mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara
partisipatif; dan
7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

21.  Pendamping Desa
 Pendamping Teknis
 Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

22. MERUBAH PARADIGMA PENDAMPINGAN

23. 1) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam
pemberdayaan masyarakat;
2) memiliki pengalaman dalam pengorganisasian
masyarakat Desa;
3) mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi
masyarakat Desa;
4) mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-
kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah
Desa; dan/atau
5) memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat
istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

24. Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur
kualifikasi sebagai berikut:
1) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam
mengorganisasi pelaksanaan program dan
kegiatan sektoral;
2) memiliki pengalaman dalam pemberdayaan
masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
3) pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama
antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
4) mampu melakukan analisis kebijakan terhadap
implementasi program di wilayahnya.

25. Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur
kualifikasi antara lain:
1) memiliki pengalaman dalam pengendalian dan
manajemen program pemberdayaan
masyarakat;
2) peningkatan kapasitas dan pelatihan
pemberdayaan masyarakat; dan
3) analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

26. 1) Apa yang Anda pahami tentang pengertian pendampingan
desa sesuai Permendasa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa dan Panduan Pendampingan Desa?
2) Mengapa pendampingan desa dibutuhkan dalam
implementasi undang-undang desa?
3) Bagaimana cakupan dari pendampingan desa sesuai
Permendasa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa dan Panduan Pendampingan Desa?
4) Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pendapat, pandangan dan pengalamannya;
5) Catatlah beberapa pokok pikiran penting dari curah
pendapat yang dilakukan;