1. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DALAM ERA UU DESA
JAKARTA, DESEMBER 2014
POKJA KEBIJAKAN PNPM, TNP2K
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2. PPK
P2K
P
Desa Siaga PEKKA
Kehutanan
PSE
W
Pariwisa
ta
Peduli
P2DT
K
GSC
Pusak
a
Dana
Bergulir
KUBE
PUAPKKP 
PUMP
Pamsima
s
PPIP

3. Perkembangan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pembangunan di
Indonesia
Proyek
sektoral
(PPK/P2KP)
Program
Nasional
(PNPM)
Undang-
Undang
Desa

4. Fasilitator diakui oleh Negara
Relawan
Profesi
ASN

5. TENTANG UU DESA …
• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
memberikan ‘ruang’ yang besar terhadap
keberlanjutan pemberdayaan masyarakat di
Indonesia.
• Prinsip dan mekanisme “Pemberdayaan
Masyarakat” telah ter-internalisasi dalam UU
Desa dan PP terkait.
• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia, serta penanggulangan
kemiskinan.
5

6. 6
Kebijakan TNP2K dalam implementasi UU Desa
Perhitungan alokasi Dana Desa per Desa yang bersumber dari APBN (PP
60/2014 ayat 12) dan draft Peraturan Menteri Keungan
• Indeks Kesulitan Geografis (IKG)  tingkat kesulitan geografis Desa
• Tingkat kemiskinan Desa
Prinsip PNPM masuk dalam UU Desa, PP 43/2014 dan draft Permen
pelaksanaan UU Desa:
• Musyawarah Desa
• Pengelolaan keuangan Desa
• Perencanaan pembangunan desa partisipatif
• Pendampingan
Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat
• Draft Permendagri Mekanisme Perencanaan Partisipatif yang terintegrasi
dengan Perencaaan Pembangunan Daerah
• Community-Empowerment Performance Index (Cepix)
• System remunerasi fasilitator pemberdayaan masyarakat

7. Setingkat Peraturan Pemeritah:
• PP no. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• PP no. 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber
dari APBN
Setingkat Peraturan Menteri:
• Draft Permen terkait dengan Pembangunan Desa, Pengelolaan
Keuangan Desa, dan Pembangunan Kawasan.
• Draft PMK tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
• Draft Revisi Permen 54/2010, antara lain terkait dengan
– perencanaan pembangunan partisipatif
– penguatan Kecamatan dalam rangka penyusunan perencanaan
daerah
PENGATURAN TERKAIT UU DESA

8. Pelaksanaan Pembangunan oleh Pemerintah Atasan
(PP 43/2014, Pasal 122)
1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral
dan program daerah yang masuk ke Desa.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk
diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
3. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan
pelaksanaannya kepada Desa.
4. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam
lampiran APB Desa.
8

9. Kemandirian Desa dalam Pelayanan, Pembangunan dan
Pemberdayaan, tercermin dalam prinsip:
• Program Pusat harus masuk dalam RPJM Desa, dan dijalankan
dalam RKP dan APB Desa
• K/L Pusat tidak membentuk kelompok di desa dan mendanai
kegiatan kelompok secara langsung
• K/L menyediakan pendampingan kegiatan
DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
KONSOLIDASI PROGRAM/KEGIATAN DI DESA
9
Musyawarah Desa RPJM Desa
RKP
Desa
Program Pusat di
masukkan ke dalam
RPJM Desa
Kegiatan
Program & kegiatan hasil Musdes
lima tahunan
Pemerintah
Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Masyarakat/
Kelompok Desa
APB
Desa
Pembiayaan
kegiatan
K/L PUSAT
Program/
Kegiatan
Pendampingan

10. 10
ISSUE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

11. 11
Kawasan Perdesaan menurut UU
No.26/2007
o Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
o Pengembangan Kawasan Perdesaaan, diarahkan untuk:
a) Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
b) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang
didukungnya,
c) Konservasi sumber daya alam,
d) Pelestarian warisan budaya local,
e) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk
ketahanan pangan, dan
f) Penjagaan keseimbangan pembangunan.

12. 12
o Kawasan Perdesaan diperankan untuk
mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, dampak pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa melalui
pendekatan pembangunan partisipatif.
o Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang
Kabupaten/Kota;
b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan;
c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna; dan
d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Perdesaan menurut UU No. 6/2014

13. Aspek Lingkungan
Aspek Sosial-Ekonomi
UU No.26/2007, diarahkan: UU No. 6/2014, meliputi:
• Pemberdayaan masyarakat perdesaan.
• Pertahanan kualitas lingkungan
setempat dan wilayah yang
didukungnya.
• Konservasi sumber daya alam,
• Pelestarian warisan budaya lokal.
• Pertahanan kawasan lahan abadi
pertanian pangan untuk ketahanan
pangan.
• Penjagaan keseimbangan
pembangunan.
• Pemberdayaan masyarakat Desa untuk
meningkatkan akses terhadap
pelayanan dan kegiatan ekonomi.
• Penggunaan dan pemanfaatan wilayah
Desa dalam rangka penetapan kawasan
pembangunan sesuai dengan tata ruang
Kabupaten/Kota.
• Pelayanan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan.
• Pembangunan infrastruktur,
peningkatan ekonomi perdesaan, dan
pengembangan teknologi tepat guna.
Arah Pengembangan Kawasan Perdesaan
13

14. Yang disebut sebagai ‘Pembangunan Kawasan Perdesaan’
(PP 43/2014, Pasal 123)
14

15. Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi strategis sifatnya, paling
tidak dikarenakan dua hal:
1. Adanya kepentingan bersama yang dampaknya
berpengaruh pada tingkat regional, bahkan nasional,
misalnya pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi
kawasan hutan dan sumber air, cagar budaya dan
lainnya).
2. Adanya kepentingan bersama antar desa, terutama
dari sisi pengembangan sosial-ekonomi desa dalam
rangka peningkatan produktifitas dan kesejahteraan
masyarakat desa.
15
Beberapa hal yang perlu dipastikan ..

16. Mengapa Kawasan Perdesaan
Pengelolaan Kawasan Perdesaan menjadi penting dikarenakan dua
hal:
16
2. Pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk
memberikan jaminan keberlangsungan pelestarian
lingkungan dan sumber daya alam (misalnya, DAS,
sumber air/mata air, koservasi lingkungan/hutan,
pelestarian cagar budaya, dan bangunan
penting/warisan budaya local, dan lainnya).
1. Pembangunan antar desa disebut sebagai pembangunan
kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan
Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

17. Keberadaan Kawasan Perdesaan telah didukung
dengan landasan formal regulative yang kuat.
17
Kesimpulannya …
Eksistensi
Arahan pembangunan Kawasan Perdesaan
telah jelas dinyatakan, yaitu untuk
Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya
Alam dan Pengembangan Potensi Sosial
Ekonomi Masyarakat Desa.
Kebijakan
Pembangun
an
Pelaksana
Pembangun
an
Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat
ditetapkan dan dilakukan oleh Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, dan
dapat diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk
ditetapkan.

18. Kesimpulan tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
1. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.
2. Dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas
sosial-ekonomi masyarakat dan menjaga
keseimbangan lingkungan.
3. Diterapkan atas beberapa unit administrasi atau
wilayah fungsional tertentu.
4. Dilaksanakan secara partisipatif dan dengan
melibatkan Pemerintah Desa.
5. Dilakukan dengan mengacu kepada Rencana
Pembangunan Nasional dan/atau Daerah, dalam
bentuk Program Kewilayahan.
18

19. • Pemahaman tentang pengelolaan kawasan
perdesaan masih perlu dielaborasi lebih jauh.
• Mekanisme penetapan kawasan dan penyusunan
prioritas program pembangunan kawasan
perdesaan, khususnya terkait dengan program-
program perdesaan yang perlu dikelola oleh K/L.
• Pemahaman tentang ‘berbasis desa’ perlu dibedakan
dengan ‘berskala lokal’. K/L harus dapat menyikapi
adanya ketentuan ‘mengefektifkan program berbasis
desa’ yang selama ini berjalan dalam kendali K/L.
19
Beberapa hal yang perlu dipastikan ..