1. Diskusi mengenai percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Supra Desa di Kabupaten Kebumen. 2. Peserta sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi dan menetapkan rencana kerja masing-masing organisasi untuk memastikan penyelesaian SID di seluruh desa pada 2018. 3. Forum membahas pembagian peran, jadwal, dan dukungan yang diberikan setiap organisasi dalam mewujudkan komitmen bup

1. DISKUSI SETTING AGENDA PENGEMBANGAN
TUNTAS SID DAN SI SUPRA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
Hari, tanggal : Rabu, 9 Agustus 2017
Jam : 13.30 – 17.00 Wib
Tempat : Markas Formasi
Peserta : Dispermades, Bappeda, Kominfo, Disdukcapil, Tim CRI,
Tim Formasi
Ringkasan Hasill Diskusi
1. Kondisi sampai saat ini
 Pada dasarnya Kebumen sebenarnya sejak awal sudah dikatagorikan
menjadi kabupaten percontohan untuk pengembangan SID. Sejak SID
menjadi agenda pemerintah kabupaten yang saat itu dilaunching oleh
Wakil Bupati Kebumen Ibu Juwarni pada bulan Mei 2014. Bahkan
beberapa regulasi pendukung terlengkap adalah Kebumen, mulai
perda kemiskinan, perbup pendataan kemiskinan, perbup SID baru
hanya ada di Kebumen.
 SID telah diujicobakan beberapa kecamatan, seperti Kecamatan
Prembun, Karangsambung, Ayah, Adimulyo. Bahkan bulan September
2015 telah dilaunching oleh Gubernur Jawa Tengah.
 Perjalanan SID agak macet ketika pada akhir 2015 komitmen
pembagian peran lintas OPD sesuai mandate Perbup SID tidak berjalan
sebagaimana mestinya bahkan tidak ada koordinasi. Dampak dari hal
tersebut tidak ada inovasi dan terobosan berarti untuk pengembangan
dan menjaga keberlangsung SID.
 Masih banyak desa belum menganggap SID sebagai kebutuhan dalam
pelayanan adminsitrasi dan keterbukaan informasi publik di desa
sehingga desa-desa masih banyak yang offline.
 Sebenarnya desa-desa setiap tahun sejak tahun 2015 sudah
mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk pelaksanaan SID
khususnya pendataan kemiskinan partisipatif. Pos belanja untuk
honor operator, sarana prasarana komputer, tim pendata, dan
operasional pelaksanaan pendataan, seperti rapat-rapat, dll.
Sedangkan kabupaten mengalokasikan anggaran untuk cetak blanko
dan pelatihan updating pendataan dikelola oleh Litbang Bappeda.
 Secara prinsip sarana dan prasarana yang nantinya digunakan untuk
integrasi data sudah siap dimana untuk servernya sudah mencukupi,
diharapkan jika proses ini berlangsung untuk SI Supra Desa tidak
seperti yang pertama. Kemudian untuk menanggulangi desa yang
mengalami gangguan sinyal Kominfo juga menfasilitasi adanya
semacam penguat sinyal, jika ada desa yang bermasalah dengan itu
bisa mengusulkan ke Diskominfo.
 Pengawalan implementasi SID dari masing-masing OPD bersangkutan
sangat lemah, misalnya Bappeda belum optimal melakukan

2. pengawalan tentang validasi data, hanya melatih update selesai.
Dispermades juga demikian melatih tanpa ada out come yang jelas
untuk pengembangan SID.
 Inisiasi awal soal aplikasi SIK Sidatenan oleh Bappeda semata-mata
hanya kepengen ada aplikasi yang segera bisa merekap hasil
pendataan dari desa meskipun masih jauh sempurna.
 Kabupaten Gunung Kidul bisa mempunyai progres lebih baik
meskipun tidak banyak regulasi, tetapi komitmen Bappeda untuk
mengkoordinasikan lintas OPD sangat kuat dan serius. Intinya kalau
persoalan tehnis mudah dikerjakan bagian IT, tetapi justru kuncinya
di koordinasi pembagian peran lintas OPD karena berkait kebijakan.
 Pada tanggal 1 Agustus 2017 bertempat di Gedung pertemuan Setda
Kebumen, di hadapan lebih 500 orang (seluruh desa/kelurahan,
Camat, OPD, dll) menyampaikan tekadnya bahwa Kebumen harus
Tuntas SID 2018
2. Kesimpulan Diskusi
 Memperkuat koordinasi lintas OPD yang secara langsung menerima
mandat Perbup dengan cara membentuk tim kecil pengawalan SID dan
Pendataan Kemiskinan diinisiasi oleh Bappeda. Diprioritas agar data
update kemiskinan desa disetor ke Bappeda tepat waktu (akhir
September 2017).
 SID harus tetap dijadikan sebagai media keterbukaan informasi publik
di desa, dan peningkatan pelayanan administrasi surat-menyurat,
bukan sekedar pendataan kemiskinan.
 Dispermades harus terus mendorong adanya anggaran SID di RKP
Desa 2018 dan APB Desa 2018 secara optimal sesuai kebutuhan,
sehingga proses evaluasi RAPB Desa 2018 juga harus memahami
prioritas tuntas SID 2018. Selain itu Dispermades juga harus
mengkoordinasikan hasil pendataan penduduk miskin di desa masuk
dalam rancangan Perbup ADD 2018 (reward and punisment) sesuai
janji Bupati Kebumen.
 Formasi dan CRI menyiapkan segala sesuatu untuk penguatan
kapasitas desa percontohan dan pengembangan SID sesuai aplikasi
3.10 dan mempersiapkan supra desa berdasarkan perkembangan SID.
 Secara khusus FORMASI akan memulai penguatan kapasitas dan
pengembangan SID pada 30-40 desa dan sekaligus akan membentuk
relawan untuk replikasi ke seluruh desa dibantu oleh tim kabupaten
(Diupayakan SK tim relawan dari Bupati Kebumen).
 Mengusulkan pada Kabid Pemsosbud Bappeda untuk mengajak
litbang, Kominfo, Dispermades, Dinsos, Dukcapil ketika akan
melakukan study banding ke Kabupaten Gunung Kidul untuk
keperluan integrasi data MPM dan SI Supra Desa dengan
memberitahukan CRI agar bisa dikawal.
3. Kesepakatan Agenda Setting

3.  Peserta sepakat untuk tahun anggaran 2018 keinginan Bupati
Kebumen Tuntas SID dapat diwujudkan dengan tahapan kegiatan dan
peran para pihak terkait, sebagai berikut :
PARA PIHAK RENCANA KEGIATAN DUKUNGAN WAKTU
BAPPEDA 1. Mengawal pendataan
kemiskinan desa agar
lebih valid dan tepat
waktu
Perda Kemiskinan,
Perbup Kemiskinan
dan Pendataan,
Perbup SID,
TKP2KD,
ketersediaan
anggaran,
kesepakatan hasil
koordinasi dan
janji Bupati Tuntas
SID 2018
s/d akhir
September
2017
2. Fasilitasi integrasi data
berbasis MPM dan SID
3. Fasilitasi penguatan
kapasitas desa untuk
updating data
kemiskinan setiap
tahun
Setiaptahun
anggaran
4. Mendistribusikan hasil
pendataan kemiskinan
desa untuk bahan
penyusunan Perbup
ADD dan dasar
perencanaan dan
penganggaran OPD
Menyesuaikan
hasil updating
pendataan
kemiskinan
desa
5. Fasilitasi pembentukan
tim pengawal tuntas
SID
Agustus –
September
2017
6. Fasilitasi pembentukan
forum data
Menyesuaikan
dengan agenda
Dispermades
7. Fasilitasi koordinasi
lintas sektor pemangku
kewajiban tuntas SID
Secara berkala
Dispermades
P3A
1. Sosialisasi lebih masif
tentang pemanfaatan
SID kepada seluruh
desa
Semua desa sudah
mengetahui dan
mempunyai
anggaran untuk
pemanfaatanSID
Mulai
penyusunan
RKP Desa dan
APB Desa
2. Mengkoordinasikan
dengan bidang terkait
hasil pendataan
kemiskinan desa untuk
dasar penyusunan
perbup ADD
Rekap hasil
updating
pendataan
kemiskinan dari
Bappeda
September –
Okotber 2017
3. Memberikan arahan
kepada seluruhdesa
agar penyusunan RKP
Desa dan APB Desa
2018 mengalokasikan
anggaran pendataan
kemiskinan (TKP2KDes)
dan pemanfaatanSID
Perda, Perbup,
Perdes dan desa
sudah rutin dan
tepat waktu
menyusun RKP
Desa dan APB Desa
Agustus –
Desember
2018

4. secara khusus dan
mencukupi sesuai
kebutuhan
4. Meningkatkan
koordinasi lintas sektor
dan integrasi lintas
program untuk
percepatan tuntasSID
2018
Sudah ada
komitmen para
pihak dan OPD
terkait
Sesuai
kebutuhan
5. Sosialisasi
pemanfaatanSID
sebagai media
transparansi
(pengawalan SE
transparansi Desa)
SE bupati September –
Desember
2017
Diskominfo 1. Mempersiapkan
infrastruktur yang
mencukupi untuk
menampung seluruh
desa /kelurahandapat
online
Tinggal perwatan
dan pengembangan
2. Penguatan kapasitas
web desa
Sudah punya
kegiatanuntuk
desa
Menyesuaikan
perkembangan
dan
kebutuhan
3. Menjaga dan
memelihara aplikasi
SID dan Supra Desa
Kapasitas server
sudah lebih baik
dan mencukupi
4. Memperkuat kapasitas
SDM operator dan
tenaga IT masing-
masing OPD kunci
pemangku kewajiban
Perbup SID
Ketersediaan
tenaga IT
meskipun minim
Disdukcapil 1. Support data dasar
kependudukan
Ketersediaandata
dan sudah
dilakukan sejak
tahun 2015
Sesuai
kebutuhan
2. Memfasilitasi updating
data kependudukan
berbasis SID
Dinsos 1. Fasilitasi integrasi
indikator kemiskinan
lokal berbasis AKP
dengan MPM
Ketersediaan
sumber daya
manusia dan
anggaran di desa
Sesuai jadwal
dan
kebutuhan
2. Supporting
pelaksanaanvalidasi
dan updating data
kemiskinan berbasis
desa dengan
mendorong keterlibatan
TKSK dan Forum P2K
Kecamatan
Tools MPM

5. FORMASI 1. Fasilitasi upgrade
aplikasi SID dari 3.04
menjadi 3.10 melalui
piloting 30-40 desa
Kesiapan Desa
piloting dan
naskah kerjasama
antara Formasi
dan desa piloting
yang diketahui oleh
Kepala
Dispermades P3A
Setelah
pelatihan SID
desa piloting
2. Memfasilitasi
penguatan kapasitas
desa piloting masing-
masing desa 2 orang
Minggu kedua
dan ketiga
September
3. Asistensi pemanfaatan
SID versi terbaru
Oktober –
Desember
2017
4. Memfasilitasi
rekrutmencalon
relawan tuntasSID
2018 melalui kader
desa piloting
5. Terlibat dalam tim
pengawal tuntas SID
kabupaten
Kesepakatanhasil
koordinasi
Sesuai dengan
keputusan
yang dibuat
Bappeda
6. Mengawal rencana
penyusunan perbup
ADD 2018 dan revisi
perbup kewenangan
desa
Janji Bupati sejak
tahun 2016
Sesuai jadwal
Dispermades
CRI 1. Suporting
penyempurnaan tehnis
aplikasi SID dan
mengembangkan menu
pengaduan masyarakat
Aplikasi SID sudah
diterapkan di
Gunungkidul
Dimulai saat
pelatihan SID
desa piloting
2. Menyiapkan desain SI
supra desa
Aplikasi SID versi
terbaru sudah siap
dan SI Supra Desa
sudah uji coba di
Gunungkidul
Setelah uji
coba SID
selesai
diterapkan
pada desa
piloting
3. Membackup Formasi
untuk memperkuat
kapasitas operator dan
jurnalisdesa piloting
Rancangan
panduan modul
sudah siap
Minggu kedua
dan ketiga
September
4. Membackup Formasi
untuk menyediakan
modul penguatan
kapasitas SID
Rancangan
panduan modul
sudah siap
September-
Oktober
5. Asistensi penguatan
kapasitas SDM IT bagi
OPD pemangku
kewajiban tuntas SID
dan Formasi
Kesiapan tenaga
ahli IT SID dan SI
Supra Desa
Oktober –
Desember
2017