Dokumen tersebut membahas tentang analisis kemiskinan partisipatif di Kabupaten Formasi Kebumen. Secara garis besar dibahas tentang pentingnya data kemiskinan yang akurat dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan, serta kerangka kerja analisis kemiskinan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan."

1. PENGANTAR
ANALISIS KEMISKINAN
PARTISIPATIF
YUSUF MURTIONO
FORMASI KEBUMEN JAWA TENGAH

2. Pengantar
Definisi dan Ukuran Kemiskinan
yang Baik dan Handal (versi daerah) sangat
diperlukan;
* Perencanaan dan pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan
* Penentuan sasaran yang terukur bagi program
* Penilaian efektivitas program
KEMISKINAN adalah isu yang
KOMPLEKS dan
MULTIDIMENSIONAL
Mandat PEMBANGUNAN adalah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan
Menanggulangi Kemiskinan secara EFEKTIF dan BERKELANJUTAN

3. Kemiskinan: Suatu situasi dimana suatu standar
kehidupan yang “layak” tidak tercapai
Kemiskinan
Konsumsi
Tingkat konsumsi
di bawah garis
kemiskinan
Data
konsumsi
Rumah Tangga
Kemiskinan
Multidimensi
Dimensi apa saja?
Mengukur?
Menggabungkan?
Data untuk setiap
dimensi &
pengukurannya
Definisi Kemiskinan
Ukuran Kemiskinan
Data Kemiskinan

4. Pengukuran Kemiskinan Satu Dimensi
(Pendapatan/Konsumsi)
• Kemiskinan pendapatan/pengeluaran merupakan ukuran
kemiskinan satu dimensi yang paling banyak digunakan, contoh:
$1/orang/hari dari Bank Dunia.
Pendekatan Kebutuhan Dasar
“ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan
4

5. Tidak Mampu Memenuhi:
* Pangan: 2100 kalori
per orang per hari
* Non-Pangan:
perumahan,
pendidikan, kesehatan,
transportasi, sosial-
keagamaan (BPS).
DEFINISI KEMISKINAN

6. LANDASAN YURIDIS
KEWENANGAN DESA- DAERAH URUSAN KEMISKINAN
KEMISKINAN adalah isu yang
KOMPLEKS dan
MULTIDIMENSIONAL &
UU 23/2014 UU 6/2014 UU 11/2010 UU13/2011
PERPRES
15/2010
PERPRES
96/2015
INPRES
3/2010
PERMENDAGRI
42/2010
KEP. BUPATI Tentang
TKPKD
PP 18/2016
Permendagri
2/2017
Permendesa
19/2017
PP 45/2017
PP 43/2014 &
PP 47/2015
Permendagri
20/2018 Fungsi koordinasi
dan kebijakan
anggaran
Permensos
11/2018

7. DASAR HUKUM KEWENANGAN
DESA-DAERAH UNTUK LAYANAN DASAR
UU NO. 6 /2014
DESA
UU NO.23 / 2014
PEMERINTAHAN
DAERAH
PP 43/2014 DAN PP
47/2015
PEDOMAN PELAKSANAAN
UU DESA
PP 45/2017
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TRANSPARANSI
UU NO. 14/ 2008
KIP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
PENGADUAN
MASYARAKAT
PP 65 / 2010
PEDOMAN
PELAKSANAAN KIP
PEMENUHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS
LAYANAN DASAR
UU NO. 25 /2009
PELAYANAN
PUBLIK
PP 96 / 2012
PELAKSANAAN UU
PELAYANAN PUBLIK
PEMENUHAN
LAYANAN DASAR

8. Kemiskinan
Pendidikan
Kesehatan
Ketahanan
Pangan
Prasarana
Dasar/Akses
Ketenaga-
kerjaan
Pendapatan
Perumahan
RUANG LINGKUP
PERMASALAHAN KEMISKINAN

9. Mengapa Butuh Data/Bukti
• Kebijakan publik/Penanggulangan
kemiskinan ada yang sukses, dan banyak
yang gagal
• Pemborosan anggaran
• Pembuatan kebijakan sering tidak
memperhatikan input dari masyarakat
• Bagaimana merubah fenomena ini?

10. APA ITU DATA ?
• Kumpulan kejadian yang
diangkat dari suatu
kenyataan (fakta), dapat
berupa angka-angka, huruf,
simbol-simbol khusus atau
gabungan dari ketiganya.
• Fakta atau informasi yang
digunakan dalam
menentukan atau
mendiskusikan sesuatu
• Keterangan yang benar dan
nyata yang dapat dijadikan
bahan kajian
UNTUK APA DATA ?
• Dasar suatu perencanaan
dan penganggaran
• Alat pengendalian
• Dasar Evaluasi

11. PROBLEM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
PROBLEM
PK
DATA
KEWENANGAN
KELEMBAGAANKARAKTER
PROGRAM
PARTISIPASI

12. Skema Unifikasi Data Desa-Kabupaten
Unifikasi
Data
Data
Sekunder
Data Primer
AKP
Musdus
Kliping Koran lokal
Kemiskinan
BPS Kabupaten
DUKCAPIL
Topografi/
Kewilayahan
Infrastruktur Dasar
Monografi/
Kependudukan
Investigasi/ Klarifikasi
Musyawarah
di Desa
DINSOS
BKKBN
OPD…
Perencanaan dan
penganggaran
desa-daerah
Kebijakan program
Nasional
Dasar
Input

13. MENGAPA AKP
• Dikenalkan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan
Bappenas sejak tahun 2002, untuk :
• Mendengar Suara Orang Miskin (Bottom-Up)
• Meningkatkan Kapasitas Pemda dalam
Menanggulangi Kemiskinan
• Melahirkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD) oleh Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
• Mengurangi Kemiskinan itu Penting Karena Setiap
Manusia Berhak Untuk:
• Hidup Aman
• Kehidupan yang Berkelanjutan
• Layanan Sosial Dasar
• Kesetaraan

14. ANALISIS KEMISKINAN
PARTISIPATIF
• Assessment tingkat desa
• FGD tingkat Kecamatan
• FGD tingkat kluster
• Lokakarya tingkat kabupaten
• Institusionalisasi dalam regulasi
Tahapan
Definisi
Kerja AKP
Tujuan
AKP
Metode
untuk memahami suara masyarakat
miskin baik laki-laki maupun perempuan
tentang masalah kemiskinan yang
mereka hadapi dan mengakomodasikan
dalam perumusan kebijakan (integrasi
dalam perencanaan dan penganggaran
daerah)
Adalah proses assesmen, konsultasi,
dan analisis partisipatif atas persoalan
kemiskinan kabupaten, serta
penyusunan strategi dan rencana tindak
pengurangan kemiskinan, sampai
dengan institusionalisasinya
Partisipatif (Participatory
Rural Appraisal atau PRA)
* Wawancara, Focus Group
Discussion, dan Lokakarya
KESEPAKATAN TENTANG VARIABEL, INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH
SEBAGAI DASAR MELAKUKAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN KABUPATEN
Out
Put

15. DASAR LANDASAN
• Mengurangi Kemiskinan itu Penting Karena
Setiap Manusia Berhak Untuk:
• 1. Hidup Aman
• 2. Kehidupan yang Berkelanjutan
• 3. Layanan Sosial Dasar
• 4. Kesetaraan

16. Level Faktor Indikator Rekomendasi
Kolonialisme Perkapita Negara
Jajahan Lebih
Rendah
 Restrukturasi
Ekonomi dan
Masyarakat Pasca
Kolonialisme yang
Lebih Adil
Struktur
Makro
(Global) Struktur
Global Tdk
Adil
 Perkapita Rendah
 Terjebak Utang
 Ketergantungan
Modal
Rekonstruksi Struktur
Global yang Lebih
Adil
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KEMISKINAN

17. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KEMISKINAN
Level Faktor Indikator Rekomendasi
Struktur
Makro
(Nasional)
 Sentralistik
 Penghisapan/
Ekstraksi
Ekonomi Daerah
 Sirkulasi Elit
Daerah Lebih
Ditentukan
Pusat
 Formula Bagi
Hasil yang
Tidak Jelas
 Desentralisasi
 Formula Bagi Hasil
Pusat dan Daerah
yang Akuntabel dan
Adil

18. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KEMISKINAN
Level Faktor Indikator Rekomendasi
Struktur
Makro
(Provinsi,
Kab, Kota
 Tata Kelola
Kepemerintahan
yang Buruk
 Tata Kelola
Keuangan
Daerah yang
Buruk
 Rekrutmen Pejabat
di Daerah yang
Tidak Jelas
 Pelayanan Publik
Relatif Kurang Baik
 Mengulangi Proyek
Pembangunan yang
Sama
 Alokasi Anggaran
Pembangunan yang
Lebih Rendah
Dibandingkan
Anggaran Aparat
 Menetapkan
Pola Rekrutmen
Meritokratik
 Reformasi
Pelayanan
Publik
 (E-Government:
Sragen)
 Anggaran
Berbasis Kinerja
 Anggaran
Berpihak
Kepada Orang
Miskin

19. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Rasa Percaya sesama
Pola Pikir Kepemimpinan
wira usaha

20. GRAND STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Perlindungan Bagi
Orang Miskin dan
Rentan agar Aset
yang Mereka Miliki
tidak Hilang
JAMINAN SOSIAL
• Membuka Peluang Bagi
Orang Miskin dan Rentan
Untuk Meningkatkan Aset
Mereka Secara
Berkelanjutan (Micro
Finance, Arisan, dll.
AKUMULASI
ASET • Merancang
Pekerjaan yang
Berkelanjutan agar
Keluar dari
Kemiskinan
PENDEKATAN
PENGHIDUPAN
BERKESINAMBUNGAN

21. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
Regulasi
•Penyusunan Perda /Perbup Percepatan PK
•Penyusunan Perbup Pendataan Penduduk Miskin
•Penyusunan perbup Sistem Informasi Kemisksinan
yang terintegrasi desa-kabupaten
Unifikasi Data
Kemiskinan
• Sinergi data kemiskinan BPS, SKPD dengan data
kemiskinan lokal
• Pelaksanaan pendataan penduduk miskin dan up date
setiap tahun secara partisipatif ( AKP )
Penguatan
Kelembagaan
• Memperkuat kelembagaan TKPKD
sampai level desa
• Pembentukan forum data tingkat
kabupaten
Prioritas
Program/
Kegiatan
• Prioritas program kegiatan yang
secara spesific tercantum dalam
dokumen RKP Desa-RKPD
Alokasi
Anggaran
• Ada mandat dalam APBD/APB
Desa afirmasi anggaran
kemiskinan