SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
2.2 Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan Desa
KELOMPOK 3 :
BUKHARI
MURSYIDAN
SRI KURNIATI
BUSRA
ZULFAN ARITA
MUHAJIRIN
Tujuan Pembelajaran
 Mampu memahami peran dan fungsi penting
partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap
pembangunan desa.
 Mampu memahami metode atau alat pemetaan
sosial desa.
 Mampu memahami cara melakukan verifikasi data
SDGs berbasis data hasil pemetaan sosial desa.
 Mampu menyusun rencana langkah
pengorganisasian forum diskusi kelompok
masyarakat untuk melakukan verifikasi data SDGs
desa
Indikator Capaian
 Penjelasan peran partisipasi
masyarakat dalam setiap
pembangunan desa.
 Gambar skema pokok pemetaan
sosial desa.
 Merancang rencana
pengorganisasian penguatan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.
Metode Pembelajaran:
 Tutorial (ceramah)
 Diskusi kelompok
 Curah Pendapat
 Simulasi/ kerja kelompok
Waktu (Jam Pelajaran): 5 Jam
Pelajaran (5 X 45 menit)
GAMBARAN UMUM
1. Hadirnya Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 menjadi momentum untuk
pembaruan desa.
2. Desa tidak lagi sebagai objek. desa harus berubah menjadi subjek yang
kuat, maju, mandiri dan sejahtera.
3. Dinamika dan problematika yang terjadi saat di Desa saat ini.beragam.
4. Posisi pendamping desa menjadi strategis, ujung tombak dalam rangka
peningkatan kapasitas dari ekosistem desa itu sendiri.
5. Pendamping Desa penggugah kesadaran masyarakat desa ikut berperan aktif
dalam siklus pembangunan desanya.
6. Pendamping desa sebagai instrumen supra desa harusnya bisa memberi
sumbangsih pemikiran, gagasan maupun bimbingan teknis .
7. Kesadaran subtantif dalam pengetahuan yang bersifat teknis tadi, semisal
bagaimana tenaga pendamping desa sudah harus berbagi pengetahuan
kepada masyarakat desa memiliki kemampuan memverifikasi atau
mengkonfirmasi data-data SDGs (RPJMDes, RKPDes, APBDes) melalui
kajian-kajian pemetaan sosial desa.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERMENDESA
PPDT NO. 21 TAHUN 2020
PASAL 3
Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan
untuk:
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan
pembangunan desa.
b. Mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan
kondisi
objektif desa.
c. Memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian
SDGs Desa.
d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
e. Meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat.
f. Mengonsolidasikan kepentingan bersama.
g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa, dan
h. Meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai
dengan
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
INDIKATOR
Peran partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan
desa.
Skema pokok pemetaan sosial.
Merancang rencana pengorganisasian penguatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Bagaimana mengambil peran untuk mengajak masyarakat agar terlibat
dalam pembangunan desa?
Langkah apa yang perlu dipersiapkan dalam menverifikasi dokumen
pembangunan Desa ?
Kenapa begitu penting menstresing siklus pembangunan desa ?
Saatnya kita Disko…!!!
Diskusi kita bagi 4 kelompok :
 Kelompok 1: tentang peran dan fungsi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.
 Kelompok 2: tentang metode pemetaan sosial desa.
 Kelompok 3: tentang verifikasi dokumen pembangunan desa.
 Kelompok 4: tentang stresing siklus pembangunan desa.
Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
kepada kelompok lain. Presentasi dilakukan oleh seorang juru bicara yang
ditunjuk oleh kelompok untuk di bahas di Pleno
(Waktu: @15 menit x 4 = 60 menit).
Partisipasi seperti apa yang anda pahami dalam
pembangunan desa?
PERAN PENTING PENDAMPING DESA
MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT
• Harus disepakati, Desa menjadi lokus. Ketika menjadi lokus, maka dituntut memiliki
produk/proyek unggulan. Produk/proyek unggulan tersebut menjadi bukti
kemandirian/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
• Kenapa demikian? Agar pembangunan tidak sebatas diskursus atau wacana dalam
ekosistem desa.
• Tujuan pembangunan desa percepatan kesejahteraan kehidupan di segala aspek. Akan
tetapi hal ini menjadi percuma, jika tidak ada hasrat ingin maju dan mandiri dari
ekosistem desa.
• Pembangunan desa harus menjadi sebuah proses belajar bagi masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, individual maupun kolektif.
• Tidak hanya beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Bila perlu mengarahkan
perubahan agar sesuai dengan tujuan masyarakat itu sendiri.
PEMETAAN SOSIAL & PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
• Lokusnya adalah masyarakat desa, mereka sebagai kekuatan utama, oleh karenanya,
harus mengenal masalah yang harus dihadapi di wilayahnya masing-masing.
• Oleh karena itu pemetaan sosial masih menjadi penting dalam rangka memetakan
potensi & masalah, cara pemecahannya bagaimana. Inilah nanti yang didorong menjadi
perencanaan pembangunan.
• Kecenderungan yang terjadi di pedesaan adalah tentang kemiskinan yang bias gender.
Masih kerap ditemukan ketidakmampuan masyarakat desa memiliki/menggunakan
faktor-faktor produksi.
• Belum lagi strategi yang kurang terarah, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu
mengimbangi pembangunan dari luar wilayahnya.
• Ditambah lagi adanya pergeseran nilai dan persepsi kelembagaan lokal melihat alokasi
faktor-faktor produksi & sumber daya yang ada.
• Partisipasi masyarakat harus terus dikembangkan secara prosedural mulai dari
perencanaan hingga penilaian/evaluasi.
• Di konteks ini, pendamping desa harus mampu mendorong pemahaman kapasitas
masyarakat desa yang terlibat dalam pembangunan desa itu sendiri.
• Yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana
menggunakan metode pemetaan sosial desa & mengorganisir masyarakat desa
menjadi kelompok prakarsa masyarakat agar mampu menstresing siklus
pembangunan dasa.
PENDATAAN PARTISIPATIF
• Data untuk program desa akan didayagunakan yang diarahkan pada pemanfaatan
data untuk pembangunan di desa.
• Data untuk program desa juga dimaksudkan untuk mendukung perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan,
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik,
pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga masyarakat.
Pendayagunaan Data Program Pembangunan Desa Dimanfaatkan untuk:
 Mengetahui karakteristik model program pembangunan desa & permasalahan pembangunan di setiap
desa.
 Bahan masukan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis
masyarakat yang menjadi pedoman dalam penentuan arah program pembangunan desa.
 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi & simplikasi kebijakan dan program pembangunan.
 Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju pembangunan desa.
 Menyediakan bahan penilaian & pengukuran kinerja pembangunan desa.
 Lokasi sasaran & keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan
masyarakat.
BERGERAK & BERBUNYI BESAR
(SEKADAR REFLEKSI)
• Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah profesi yang diperkuat melalui oleh Undang-
Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika melihat garis besarnya, peran dan
tugasnya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
• Pendamping Desa harus mampu menjadi motor penggerak masyarakat desa, kalau
bahasa saya Pendamping Desa mampu menjadi sentrum pengetahuan. Artinya tugasnya
memang berat. Selain itu, Pendamping Desa ikut berperan dalam konteks politik.
• Pertanyaan reflektif paling mendasar yang harus dijawab oleh pendamping desa adalah
siapa saya? Apa yang saya perjuangkan? Dan apakah yang saya perjuangkan
berdampak?
• Harus muncul mindset, bahwa kehadiran Pendamping Desa adalah menciptakan
humanisasi dari proses-proses dehumanisasi, “memanusiakan manusia dari nilai-nilai
dirinya sebagai manusia.” Selain untuk dirinya sendiri, juga memanusiakan manusia
(masyarakat desa).
HARUS MEMAHAMI ISU
Kira-kira begini: capaian-capaian yang diperoleh sudah harus:
• Tersampaikan ke media massa.
• Program kerja harus dipahami secara massal.
• Meski programnya kecil, bunyinya harus besar.
• Operasionalisasi lapangan & jalur komunikasi dibuat sesimpel mungkin.
• Tidak terjebak pada perdebatan wacana.
• Bernilai strategis, meski sedikit dilakukan tapi terlihat banyak.
KESIMPULAN
• Sebagai Pendamping Desa bersama-sama masyarakat desa harus merancang
sebuah proyek perubahan & utamanya mampu melakukan perubahan
sebagaimana yang dirancang dan direncanakan.
• Paling tidak perubahan apa? Perubahan dalam diri sebagai Pendamping Desa
yang ujungnya nanti akan berdampak pada perubahan desa.
• Bagaimana Pendamping Desa mengawal siklus di dalam ekosistem desa.
LAMPIRAN GAMBAR
(Siklus Pembangunan Desa) Sesuai Pasal 14,
Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020
Pendataan Desa
Perencanaan
Pembangunan Desa
Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Pertanggungjawaban
Pembangunan Desa
Pembangunan Desa Berbasis Data
Wallahul Muwafiq Ilaa
Aqwamith Thariq
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategisardinmarL
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesTri Cahyono
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Dadang Solihin
 
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptx
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptxJatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptx
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptxHarisKunaifi2
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxBudi953659
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
 

What's hot (20)

Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdes
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan dengan Aplikasi Data Spasial
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptx
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptxJatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptx
Jatim_Haris Kunaifi_SPB 1.1. CITRA DIRI PENDAMPING DESA.pptx
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
 

Similar to MASYARAKAT

Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.BPPMDDTT Makassar
 
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian MasyarakatMateri Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian MasyarakatAkademi Desa 4.0
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6AbdulAzizm5
 
Buku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rkBuku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rkHamri Amri
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulRusman R. Manik
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxAllEnaMau
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$rajapusbar
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)ricky04
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)ricky04
 
BAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptx
BAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptxBAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptx
BAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptxhadi muqtadir
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakatnugisptrainig
 
Pemberdayaan Masyarakat.pdf
Pemberdayaan Masyarakat.pdfPemberdayaan Masyarakat.pdf
Pemberdayaan Masyarakat.pdfAzir Alfanan
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 

Similar to MASYARAKAT (20)

Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.
 
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian MasyarakatMateri Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
Materi Ngopi Eps. 19 Pengorganisasian Masyarakat
 
pengemas
pengemaspengemas
pengemas
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6
 
Buku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rkBuku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rk
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
 
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
 
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)
 
BAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptx
BAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptxBAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptx
BAHAN TAYANG -Tugas, Fungsi & Tanggung Jawab FM.pptx
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
 
95532571 makalah
95532571 makalah95532571 makalah
95532571 makalah
 
Pemberdayaan Masyarakat.pdf
Pemberdayaan Masyarakat.pdfPemberdayaan Masyarakat.pdf
Pemberdayaan Masyarakat.pdf
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 

MASYARAKAT

  • 1. 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa KELOMPOK 3 : BUKHARI MURSYIDAN SRI KURNIATI BUSRA ZULFAN ARITA MUHAJIRIN
  • 2. Tujuan Pembelajaran  Mampu memahami peran dan fungsi penting partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap pembangunan desa.  Mampu memahami metode atau alat pemetaan sosial desa.  Mampu memahami cara melakukan verifikasi data SDGs berbasis data hasil pemetaan sosial desa.  Mampu menyusun rencana langkah pengorganisasian forum diskusi kelompok masyarakat untuk melakukan verifikasi data SDGs desa Indikator Capaian  Penjelasan peran partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan desa.  Gambar skema pokok pemetaan sosial desa.  Merancang rencana pengorganisasian penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Metode Pembelajaran:  Tutorial (ceramah)  Diskusi kelompok  Curah Pendapat  Simulasi/ kerja kelompok Waktu (Jam Pelajaran): 5 Jam Pelajaran (5 X 45 menit)
  • 3. GAMBARAN UMUM 1. Hadirnya Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 menjadi momentum untuk pembaruan desa. 2. Desa tidak lagi sebagai objek. desa harus berubah menjadi subjek yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera. 3. Dinamika dan problematika yang terjadi saat di Desa saat ini.beragam. 4. Posisi pendamping desa menjadi strategis, ujung tombak dalam rangka peningkatan kapasitas dari ekosistem desa itu sendiri. 5. Pendamping Desa penggugah kesadaran masyarakat desa ikut berperan aktif dalam siklus pembangunan desanya. 6. Pendamping desa sebagai instrumen supra desa harusnya bisa memberi sumbangsih pemikiran, gagasan maupun bimbingan teknis . 7. Kesadaran subtantif dalam pengetahuan yang bersifat teknis tadi, semisal bagaimana tenaga pendamping desa sudah harus berbagi pengetahuan kepada masyarakat desa memiliki kemampuan memverifikasi atau mengkonfirmasi data-data SDGs (RPJMDes, RKPDes, APBDes) melalui kajian-kajian pemetaan sosial desa.
  • 4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERMENDESA PPDT NO. 21 TAHUN 2020 PASAL 3 Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk: a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. b. Mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif desa. c. Memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs Desa. d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. e. Meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat. f. Mengonsolidasikan kepentingan bersama. g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan h. Meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
  • 5. INDIKATOR Peran partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan desa. Skema pokok pemetaan sosial. Merancang rencana pengorganisasian penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
  • 6. Bagaimana mengambil peran untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam pembangunan desa? Langkah apa yang perlu dipersiapkan dalam menverifikasi dokumen pembangunan Desa ? Kenapa begitu penting menstresing siklus pembangunan desa ?
  • 7. Saatnya kita Disko…!!! Diskusi kita bagi 4 kelompok :  Kelompok 1: tentang peran dan fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.  Kelompok 2: tentang metode pemetaan sosial desa.  Kelompok 3: tentang verifikasi dokumen pembangunan desa.  Kelompok 4: tentang stresing siklus pembangunan desa. Selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Presentasi dilakukan oleh seorang juru bicara yang ditunjuk oleh kelompok untuk di bahas di Pleno (Waktu: @15 menit x 4 = 60 menit).
  • 8. Partisipasi seperti apa yang anda pahami dalam pembangunan desa?
  • 9.
  • 10. PERAN PENTING PENDAMPING DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT • Harus disepakati, Desa menjadi lokus. Ketika menjadi lokus, maka dituntut memiliki produk/proyek unggulan. Produk/proyek unggulan tersebut menjadi bukti kemandirian/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. • Kenapa demikian? Agar pembangunan tidak sebatas diskursus atau wacana dalam ekosistem desa. • Tujuan pembangunan desa percepatan kesejahteraan kehidupan di segala aspek. Akan tetapi hal ini menjadi percuma, jika tidak ada hasrat ingin maju dan mandiri dari ekosistem desa. • Pembangunan desa harus menjadi sebuah proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, individual maupun kolektif. • Tidak hanya beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Bila perlu mengarahkan perubahan agar sesuai dengan tujuan masyarakat itu sendiri.
  • 11. PEMETAAN SOSIAL & PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Lokusnya adalah masyarakat desa, mereka sebagai kekuatan utama, oleh karenanya, harus mengenal masalah yang harus dihadapi di wilayahnya masing-masing. • Oleh karena itu pemetaan sosial masih menjadi penting dalam rangka memetakan potensi & masalah, cara pemecahannya bagaimana. Inilah nanti yang didorong menjadi perencanaan pembangunan. • Kecenderungan yang terjadi di pedesaan adalah tentang kemiskinan yang bias gender. Masih kerap ditemukan ketidakmampuan masyarakat desa memiliki/menggunakan faktor-faktor produksi. • Belum lagi strategi yang kurang terarah, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu mengimbangi pembangunan dari luar wilayahnya. • Ditambah lagi adanya pergeseran nilai dan persepsi kelembagaan lokal melihat alokasi faktor-faktor produksi & sumber daya yang ada.
  • 12. • Partisipasi masyarakat harus terus dikembangkan secara prosedural mulai dari perencanaan hingga penilaian/evaluasi. • Di konteks ini, pendamping desa harus mampu mendorong pemahaman kapasitas masyarakat desa yang terlibat dalam pembangunan desa itu sendiri. • Yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan metode pemetaan sosial desa & mengorganisir masyarakat desa menjadi kelompok prakarsa masyarakat agar mampu menstresing siklus pembangunan dasa.
  • 13. PENDATAAN PARTISIPATIF • Data untuk program desa akan didayagunakan yang diarahkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan di desa. • Data untuk program desa juga dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga masyarakat.
  • 14. Pendayagunaan Data Program Pembangunan Desa Dimanfaatkan untuk:  Mengetahui karakteristik model program pembangunan desa & permasalahan pembangunan di setiap desa.  Bahan masukan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat yang menjadi pedoman dalam penentuan arah program pembangunan desa.  Koordinasi, integrasi, sinkronisasi & simplikasi kebijakan dan program pembangunan.  Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju pembangunan desa.  Menyediakan bahan penilaian & pengukuran kinerja pembangunan desa.  Lokasi sasaran & keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat.
  • 15. BERGERAK & BERBUNYI BESAR (SEKADAR REFLEKSI) • Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah profesi yang diperkuat melalui oleh Undang- Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika melihat garis besarnya, peran dan tugasnya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. • Pendamping Desa harus mampu menjadi motor penggerak masyarakat desa, kalau bahasa saya Pendamping Desa mampu menjadi sentrum pengetahuan. Artinya tugasnya memang berat. Selain itu, Pendamping Desa ikut berperan dalam konteks politik. • Pertanyaan reflektif paling mendasar yang harus dijawab oleh pendamping desa adalah siapa saya? Apa yang saya perjuangkan? Dan apakah yang saya perjuangkan berdampak? • Harus muncul mindset, bahwa kehadiran Pendamping Desa adalah menciptakan humanisasi dari proses-proses dehumanisasi, “memanusiakan manusia dari nilai-nilai dirinya sebagai manusia.” Selain untuk dirinya sendiri, juga memanusiakan manusia (masyarakat desa).
  • 16. HARUS MEMAHAMI ISU Kira-kira begini: capaian-capaian yang diperoleh sudah harus: • Tersampaikan ke media massa. • Program kerja harus dipahami secara massal. • Meski programnya kecil, bunyinya harus besar. • Operasionalisasi lapangan & jalur komunikasi dibuat sesimpel mungkin. • Tidak terjebak pada perdebatan wacana. • Bernilai strategis, meski sedikit dilakukan tapi terlihat banyak.
  • 17. KESIMPULAN • Sebagai Pendamping Desa bersama-sama masyarakat desa harus merancang sebuah proyek perubahan & utamanya mampu melakukan perubahan sebagaimana yang dirancang dan direncanakan. • Paling tidak perubahan apa? Perubahan dalam diri sebagai Pendamping Desa yang ujungnya nanti akan berdampak pada perubahan desa. • Bagaimana Pendamping Desa mengawal siklus di dalam ekosistem desa.
  • 18. LAMPIRAN GAMBAR (Siklus Pembangunan Desa) Sesuai Pasal 14, Permendesa PPDT No. 21 Tahun 2020 Pendataan Desa Perencanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thariq Terima Kasih