SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Disusun oleh :
1. Dewi Rahayuningsih
2. Nia Meydina
3. Akhmat Ridowan
4. Bagas Giri
5. Prima Rahmanda
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA
• Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBN, Pasal 1 ayat 2
“Dana Desa adalah Dana yang diperuntukan
Bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah
Kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.”
 Meningkatkan kesejahteraan dan
pemerataan pembangunan desa
melalui peningkatan pelayanan publik di
desa, memajukan perekonomian desa,
mengatasi kesenjangan pembangunan
antar desa serta memperkuat masyarakat
desa sebagai subyek pembangunan.
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
APBN ADALAH WUJUD REKOGNISI
NEGARA KEPADA DESA
UU 6/2014
tentang
Desa
• PP 43/2014
tentang Perlak UU
6/2014
• PP 47/2015
Perubah PP 43/2014
• PP 60/2014
tentang Dana
Desa Bersumber
dari APBN
• PP 22/2015
tentang perubah
PP 60/2014
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang
pedoman teknis peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 tentang
Pedoman Pembangunan desa
PERMENDES:
1. Permendes No. 21/2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dandes 2016
2. Permendes 1/2015 tentang Pedoman
hak asal usul dan kewenangan Lokal
berskala Desa
3. Permendes 22/2015 tentang
Musyawarah Desa
PMK 247/PMK.07/2015
Mengatur hal-hal teknis terkait
pengalokasian, penyaluran, penggunaan,
pemantauan dan evaluasi dana Desa
Pasal 19
1. Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat
dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
1 diprioritaskan untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
Pasal 20
Penggunaan Dana Desa mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
PERATURAN MENTERI DESA TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Tidak membatasi prakarsa lokal
dalam merancang program/kegiatan
pembangunan prioritas yang
dituangkan ke dalam dokumen
RKPDesa dan APBDesa, melainkan
memberikan pandangan prioritas
penggunaan Dana Desa, sehingga
desa tetap memiliki ruang untuk
berkreasi membuat program/kegiatan
desa sesuai dengan kewenangannya,
analisa kebutuhan prioritas dan
sumber daya yang dimilikinya.
 Acuan bagi Desa dalam menentukan program dan
kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang
dibiayai oleh Dana Desa
 Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
 Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa
 KEADILAN, dengan mengutamakan hak atau
kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-
bedakan;(inklusif).
 KEBUTUHAN PRIORITAS, dengan mendahulukan
kepentingan Desa yang lebih mendesak lebih
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 TIPOLOGI DESA, dengan mempertimbangkan
keadaan dan kenyataan karakteristik geografis,
sosiologis, atropologis, ekonomi, dan ekologi desa
yang khas, serta perubahan atau perkembangan
kemajuan desa
ALOKASI DANA
DESA
KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PEMBANGUNAN
DESA
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA
DI SEPAKATI DAN
DIPUTUSKAN
DALAM
MUSYAWARAH
DESA RKP
DESA
APB
DESA
DITETAPKAN
DALAM PERDES
BIDANG PEMBANGUNAN
DESA
 Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau
sarana dan prasarana fisik atau penghidupan, termasuk ketahanan pangan
dan pemukiman.
 Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saran dan prasarana
kesehatan masyarakat.
 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan
pemelihharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
 Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan
serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 Pemdes dan BPD dapat mengembangkan
prioritas sebagaimana di atas sesuai Daftar
Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan desa
 Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
melakukan pendampingan pada desa
dalam penyusunan prioritas berdasarkan
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal
Desa yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota
FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN
DESA
TERTINGGAL
DAN/ATAU
SANGAT
TERTINGGAL
DESA
BERKEMBAN
G
DESA MAJU
DAN/ATAU
MANDIRI
Sarana Prasarana
pemenuhan kebutuhan
Akses kehidupan
masyarakat Desa
Sarana Prasarana
Pelayanan Umum dan
Sosial Dasar Pendidikan
Sarana Prasarana
Pelayanan Umum dan
Sosial Dasar Kesehatan
Sarana prasarana yang berdampak pada
Ekonomi Desa dan Investasi Desa
Prakarsa Desa Membuka Lapangan Kerja
Teknologi tepat guna
Investasi melalui BUM Desa
 Peningkatan Investasi ekonomi desa melalui
pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat
produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas
melalui pelatihan dan pemagangan
 Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan
oleh BUM desa atau BUM desa bersama, maupun
kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat
desa lainnya
 Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan Desa
 Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan
paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa
(KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar
Masyarakat di Desa
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan
hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas
pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan
ketersediaan atau keberfungsian tenaga
medis/swamedikasi di Desa
 Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai
Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan
 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi
terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
 Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah
ditetapkan dalam Musyawarah Desa
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PRIORITAS KEGIATAN PEMBEDAYAAN BERDASARKAN TIPOLOGI DESA
DESA TERTINGGAL
DAN/ATAU SANGAN
TERTINGGAL
Mengutamakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat
yang berorientasi pada
membuka lapangan kerja dan
atau usaha baru, serta
bantuan penyiapan
infrastruktur bagi
terselenggaranya kerja dan
usaha warga atau masyarakat
baik dari proses produksi
sampai pemasaran produk,
serta pemenuhan kebutuhan
atau akses kehidupan
masyarakat desa
DESA BERKEMBANG
Memprioritaskan
pemberdayaan
masyarakat yang
bertujuan untuk
meningkatkan kuantitas
dan kualitas kerja dan
atau proses produksi
sampai pemasaran
produk, serta pemenuhan
kebutuhan atau akses
modal/fasilitas keuangan
DESA MAJU ATAU
MANDIRI
Mengembangkan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat yang visioner
dengan menjadikan desa
sebagai lumbung ekonomi
atau kapital rakyat, dimana
desa dapat menghidupi
dirinya sendiri atau memiliki
kedaulatan ekonomi, serta
mampu mengembangkan
potensi atau sumber daya
ekonomi atau manusia dan
kapital desa secara
berkelanjutan
PEMDA
KOTA
PROSES
PERENCANAAN,
PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWAB
AN DAN
PEMANFAATAN
PEMDA
KABUPATEN/KOTA
SATUAN KERJA
KHUSUS
PENDAMPINGAN
DAN FASILITASI
Bupati/Walikota menyelenggarakan
Pemantauan dan Evaluasi dapat
melimpahkan kepada SKPD yang
berwenang
PemDes dan BPD melaksanakan tugas
pemantauan dan evaluasi penggunaan
Dana Desa, dibahas dalam musyawarah
Desa
Dana desa 2016

More Related Content

What's hot

Matrik rpjmdes 2016 2019
Matrik rpjmdes 2016 2019Matrik rpjmdes 2016 2019
Matrik rpjmdes 2016 2019Teguh Supriyadi
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Mas Fiq Muhammad
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desaglora sby
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...Dodik Mer
 
PRIORITAS DANA DESA 2019
PRIORITAS DANA DESA 2019PRIORITAS DANA DESA 2019
PRIORITAS DANA DESA 2019MAHMUN SYARIF
 
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optBuku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optwedusputih
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
 
Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana Desa
Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana DesaPelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana Desa
Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana DesaUnikarta Tenggarong
 
Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018wedusputih
 
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum SekdesPandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum SekdesTV Desa
 
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa DermajiMatrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa DermajiPradna Paramita
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021TV Desa
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaGedhe Foundation
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutPengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutGedhe Foundation
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Pemdes Wlahar Wetan
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Matrik rpjmdes 2016 2019
Matrik rpjmdes 2016 2019Matrik rpjmdes 2016 2019
Matrik rpjmdes 2016 2019
 
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
Permen desapdt trans no. 21 tahun 2015 ttg penetapan prioritas dana desa tahu...
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
PRIORITAS DANA DESA 2019
PRIORITAS DANA DESA 2019PRIORITAS DANA DESA 2019
PRIORITAS DANA DESA 2019
 
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optBuku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
 
Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana Desa
Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana DesaPelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana Desa
Pelatihan Dan Sosialisasi Alokasi Dana Desa
 
Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018Paparan Sosialisasi ADD_2018
Paparan Sosialisasi ADD_2018
 
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum SekdesPandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
Pandangan Revisi UU 6 2014 Forum Sekdes
 
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa DermajiMatrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
Matrik program dan kegiatan RPJMD Desa Dermaji
 
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
Pendamping Desa Konperensi Pers 16 Feberuasi 2021
 
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desaAspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
Aspek – aspek pelayanan dasar dalam ipp dan spm desa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulutPengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
Pengembangan insentif daerah dalam peningkatan pelayanan dasar di prov sulut
 
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
Kerangka acuan kerja tpk ta. 2015
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 

Similar to Dana desa 2016

narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptBramaHabibi
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxsanichaneltpp23
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxleny496851
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016yusfi wawan sepriyadi
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016desa karangkemiri
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Juni Aminudin
 
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...Eko Londo
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
 
Dispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdf
Dispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdfDispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdf
Dispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdfDesaMundu
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5TV Desa
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptdpmdbusel
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiFaisalRidha5
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Formasi Org
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015Umi Arifah
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 

Similar to Dana desa 2016 (20)

narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.ppt
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa...
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
 
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
 
Dispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdf
Dispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdfDispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdf
Dispermades - Prioritas penggunaan DD 2021 dan Pengusulan Bankeu Pemdes 2022.pdf
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
ADD BAB 3.pdf
ADD BAB 3.pdfADD BAB 3.pdf
ADD BAB 3.pdf
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 

Recently uploaded

Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexPengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexquotex
 
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxmanajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxMyusuf852079
 
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptmengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptharis916240
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
MAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYA
MAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYAMAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYA
MAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYAMishakiIccha
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 
Teori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptx
Teori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptxTeori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptx
Teori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptxPutraAgung19
 
PPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptx
PPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptxPPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptx
PPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptxsailimuna9
 
Presentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptx
Presentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptxPresentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptx
Presentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptx3042220030irene
 

Recently uploaded (10)

Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexPengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
 
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxmanajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
 
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptmengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
MAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYA
MAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYAMAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYA
MAKALAH TENTANG MATERI OBLIGASI DAN VALUASINYA
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
Teori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptx
Teori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptxTeori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptx
Teori Biaya Produksi dalam Ekonomi Mikro.pptx
 
PPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptx
PPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptxPPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptx
PPT UTANG JANGA PENDEK DAN BERSYARAT.pptx
 
Presentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptx
Presentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptxPresentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptx
Presentasi Manajemen Keuangan Bab Lease/Sewa.pptx
 

Dana desa 2016

  • 1. Disusun oleh : 1. Dewi Rahayuningsih 2. Nia Meydina 3. Akhmat Ridowan 4. Bagas Giri 5. Prima Rahmanda ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
  • 2.
  • 3. • Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 “Dana Desa adalah Dana yang diperuntukan Bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”
  • 4.
  • 5.  Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.
  • 6. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN ADALAH WUJUD REKOGNISI NEGARA KEPADA DESA
  • 7.
  • 8. UU 6/2014 tentang Desa • PP 43/2014 tentang Perlak UU 6/2014 • PP 47/2015 Perubah PP 43/2014 • PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN • PP 22/2015 tentang perubah PP 60/2014 PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan desa PERMENDES: 1. Permendes No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dandes 2016 2. Permendes 1/2015 tentang Pedoman hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa 3. Permendes 22/2015 tentang Musyawarah Desa PMK 247/PMK.07/2015 Mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa
  • 9. Pasal 19 1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
  • 10. PERATURAN MENTERI DESA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.
  • 11.
  • 12.  Acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa  Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa  Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa
  • 13.  KEADILAN, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda- bedakan;(inklusif).  KEBUTUHAN PRIORITAS, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;  TIPOLOGI DESA, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, atropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa
  • 14. ALOKASI DANA DESA KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA
  • 15. DI SEPAKATI DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA RKP DESA APB DESA DITETAPKAN DALAM PERDES
  • 16. BIDANG PEMBANGUNAN DESA  Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik atau penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.  Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saran dan prasarana kesehatan masyarakat.  Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.  Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemelihharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau  Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
  • 17.  Pemdes dan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana di atas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan desa  Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pada desa dalam penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
  • 18. FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL DESA BERKEMBAN G DESA MAJU DAN/ATAU MANDIRI Sarana Prasarana pemenuhan kebutuhan Akses kehidupan masyarakat Desa Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Pendidikan Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Kesehatan Sarana prasarana yang berdampak pada Ekonomi Desa dan Investasi Desa Prakarsa Desa Membuka Lapangan Kerja Teknologi tepat guna Investasi melalui BUM Desa
  • 19.  Peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan  Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa atau BUM desa bersama, maupun kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya  Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa  Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • 20.  Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa  Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan  Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup  Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • 21. PRIORITAS KEGIATAN PEMBEDAYAAN BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAN TERTINGGAL Mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa DESA BERKEMBANG Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan DESA MAJU ATAU MANDIRI Mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan
  • 24. Bupati/Walikota menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi dapat melimpahkan kepada SKPD yang berwenang PemDes dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah Desa