Pemberdayaan Desa
•Download as PPT, PDF•
8 likes•2,328 views
Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 6/2014 mengatur hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa harus melindungi persatuan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat berhak atas pelayanan dan partisipasi dalam desa
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pemberdayaan Desa
Similar to Pemberdayaan Desa (20)
More from Adelfios Andyka Fatra
More from Adelfios Andyka Fatra (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Pemberdayaan Desa
- 1. DISAMPAIKAN PADA ACARA LOKARYA PERENCANAAN DESA PERLINDUNGAN & PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT
- 2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIRpra 18 KECAMATAN DESA KELURAHAN DESA 314 KELURAHAN 13 DUSUN 1.140 LINGKUNGAN 59 RW 1.379 RW 8 RT 3.927 RT 129 ADAT 2.748 org ADAT 117 org LPM/LKMD 9.420 org LPM/LKMD 390 org HANSIP 4.710 org HANSIP 195 org PKK 7.222 org PKK 299 org KARANG TARUNA (PENGURUS INTI) 874 org KARANG TARUNA (PENGURUS INTI) 39 orang BPD 2.404 org PERANGKAT DESA (SEKDES, KAUR & KASI) 1.570 org
- 3. DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. HAK DAN KEWAJIBAN DESA (UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 67) DESA BERHAK a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan c. Mendapatkan sumber pendapatan. KEWAJIBAN DESA a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dan keutuhan NKRI; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 5. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT (UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 68) MASYARAKAT DESA BERHAK : a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi keg. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab ttg keg. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; d. Memilih, dipilih, dan /atau ditetapkan menjadi : kepala desa, perangkat desa, anggota BPD atau anggota Lembaga Kemasyarakatan desa. e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman di desa. MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa; b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yg baik; c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa; d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
- 6. DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014
- 7. Tujuan UU Desa (psl 4 UU 6/14)
- 8. Pandangan Kedudukan Desa Kedudukan & Tipe Azas Gambaran Desa adat Rekognisi (pengakuan dan penghormatan) Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat (self governing community); Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara. Desa Otonom Desentralisasi Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (Local self government) seperti daerah, desa memperoleh ADD dari APBN. Desa Administratif Delegasi (tugas pembantuan) Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara (local state government).
- 9. Perbandingan Pemda dan Desa Uraian Pemerintah Daerah Desa - Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES - Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun - Eksekutif Gub/Bupati/Walikota Kepala Desa - Legislatif DPRD BPD (Permusyawaratan) - Perencanaan RPJM, RKPD RPJM Desa, RKP Desa - Sumber Pendanaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Desa - Badan Usaha BUMD BUM Desa - Anggaran APBD APB Desa - Laporan-Laporam - Semesteran - Tahunan - Akhir Masa Jabatan Lap. Prognosis APBD LKPD, LPPD, LKPJ, LPPD AMJ Lap Sem. APB Desa Lap. Sem. Dana Desa LPP Des, LKPJ Desa LPP Desa AMJ - Laporam Kekayaan Neraca Lap. Kekayaan Milik Desa
- 10. Kewenangan Desa 1. Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul (Seperti Tanah Kas Desa, Organisasi Masyarakat Adat, Pranata Dan Hukum Adat, Kelembagaan Masyarakat) 2. Kewenangan Lokal Berskala Desa (Seperti Pasar Desa, Saluran Irigasi, Jalan Desa, Tambatan Perahu). 3. Kewenangan yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota 4. Kewenangan Lainnya Yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota Sesuai Peraturan Perundangan
- 11. Kewenangan Lokal & Pembangunan Desa No Mandat pembangunan (UU Desa) Jenis kewenangan lokal 1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll. 2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll. 3 Pengembangan Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa. 4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.
- 12. KEPALA DESA PELAKSANA TEKNIS terdiri dari: a.Kepala Seksi Pemerintahan; b.Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. PELAKSANA KEWILAYAHAN Yaitu Kepala Dusun SEKRETARIAT DESA Dipimpin oleh Serketaris Desa a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan b.Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan. bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi umum dan keuangan. bertugas membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam di bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan dan bidang Kesejahteraan masyarakat
- 13. KLASIFIKASI DESA: DESA MANDIRI DESA BERKEMBANG DESA TERTINGGAL DESA YANG TELAH TERPENUHI SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) DESA, MENCAKUP BEBERAPA ASPEK YAITU KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA KELEMBAGAAN DESA YANG BERKELANJUTAN DESA YANG SUDAH TERPENUHI SPM DESA PADA SEMUA ASPEK TETAPI PENGELOLAANNYA BELUM MENUNJUKKAN KEBERLANJUTAN DESA YANG BELUM TERPENUHI SPM DESA PADA ASPEK KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. INDEKS PEMBANGUNAN DESA 2014, BPS
- 14. KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA Pengertian Desa Mandiri : 1. adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. 2. adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya. 3. adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
- 15. 1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN; 2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN; 3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES
- 16. Yang dikembangkan untuk mencapai kemandirian desa : 1. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi ) 2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan 4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri 5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri 6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri 7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar 8. Punya sumber pendapatan sendiri 9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa 10.Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil 11.Peningkatan ketrampilan 12.Kemandirian dan pemberdayaan 13.Terbuka dengan pemerintah 14.Adanya aturan-aturan desa 15.Harus bisa membiayai aparat desa PELAJARI & GALI PENDAPATAN ASLI DESA DENGAN MEMPERHATIKAN POTENSI YANG ADA PADA DESA
- 17. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri : 1. Potensi Sumber Daya Manusia : a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi. b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat. c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal. 2. Potensi Sumber Daya Alam a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan. b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra). c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Pasar a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar. b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar. 4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
- 18. Agar berjalan sinergis dan berkesinambungan Pengembangan Desa Mandiri dilakukan : 1.Penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan. 2.Pengembangan program di pedesaan harus sejauh mungkin melibatkan peran serta semua masyarakat, dari awal sampai akhir. 3.Komoditas yang dikembangkan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan layak untuk dikembangkan. 4.Wilayah pengembangan Desa Mandiri tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu desa. 5.Pengertian desa dalam Desa Mandiri lebih mengacu pada kelayakan teknis dan sosial ekonomis, bukan wilayah administrasi. 6.Kelembagaan berbasis budaya dan kearifan lokal.
- 19. Tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri : Pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
- 20. Manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri : 1. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. 2. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa. 3. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 4. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.
- 22. KONDISI DESA DAN EKOSISTEM GAMBUT Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yakni sekitar 21 juta hektar yang tersebar terutama di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Lahan gambut paling luas di Indonesia terdapat di Sumatera (Wahyunto et al., 2005). Di Pulau Sumatera, penyebaran lahan gambut umumnya terdapat di sepanjang pantai timur, yaitu di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Lampung. Di Sumatera Selatan, lahan gambut terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yakni seluas 769 ribu hektar (Wahyunto et al., 2005). Luas lahan rawa termasuk gambut dan danau di Kabupaten OKI mencapai sekitar 75 persen dari total luas wilayahnya (Pemkab OKI dan PPMAL Unsri, 2006).
- 23. Lahan gambut terbentuk dari material organik yang terbentuk dari akumulasi pembusukan bahan-bahan organik yang tertumpuk selama ribuan tahun. Pembusukan ini bisa saja tidak sempurna. Penumpukan dapat mencapai hingga kedalam 10-15 meter yang disebut dengan gambut dalam. Gambut biasanya ditemukan di dataran rendah yang dekat dengan pesisir. Biasanya lahan gambut berawa dan berair. Menurut Oka Karyanto dari Universitas Gajah Mada untuk membentuk kedalaman gambut setebal 4 meter dibutuhkan sekurang-kurangnya 2.000 tahun, namun jika dikeluarkan airnya lewat drainase gambut dapat habis hanya dalam waktu 100 tahun. Selain itu lahan gambut bersifat seperti spons, sangat G AM BUT
- 24. FAKTA-FAKTA GAMBUT Kalau gambut hilang, terus kenapa?...... Ancaman serius yang bakal terjadi adalah hilangnya luas daratan Indonesia hingga 10 juta hektar. Hilangnya daratan tentunya akan berpengaruh kepada kedaulatan negara. Gambut bisa hilang karena daratan “kubah” gambut amblas, hal ini terjadi sebab air gambut dikeringkan. “Subsidence atau amblasan yang terus menerus dapat mengakibatkan punahnya lahan gambut. Bila amblasan gambut tetap berlanjut, maka setidaknya ada 10 juta hektar daratan Indonesia yang akan hilang dalam 100-300 tahun mendatang,” papar Oka Karyanto, peneliti gambut dari Universitas Gajah Mada. Mengapa kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan? Dikarenakan gambut terjadi karena pembusukan tidak sempurna dari bahan organik. Ketika substrat ini mengering, maka bahan organik cenderung akan lebih mudah untuk terbakar. Lahan gambut yang dikeringkan akan menyebabkan area ini akan sangat rawan bahaya kebakaran. Jika telah terbakar, maka kebakaran di lahan gambut cenderung sulit dipadamkan karena api merembet di dalam tanah bukan di permukaan. Sulutan api akan sambungmenyambung dan sangat sulit dipadamkan jika telah terlanjur menyebar kemana-mana.
- 25. Bagaimana gambut Indonesia berpengaruh kepada iklim dunia? Ketika lahan gambut dikeringkan dan pohon-pohon yang ada di atasnya ditebangi, terjadi pelepasan gas rumah kaca karbon dioksida ke atmosfer. Selain itu di atas tanah gambut yang dibuka akan memunculkan pirit, sejenis mineral berpH rendah, yang akan meracuni tanaman pertanian. Menurut Erik Olbrei, peneliti gambut dari Australian National University, lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan setidaknya 57-60 miliar metrik ton karbon, hanya bisa ditandingi dengan Amazon yang menyimpan sekitar 86 miliar metrik ton karbon di dalam tanahnya. Hilangnya setengah lahan gambut Indonesia, akan melepaskan sekitar 100 Gigaton karbon dioksida atau 150 kali emisi tahunan Australia bisa terlepas ke udara dalam beberapa dekade mendatang. Sebagai perbandingan jika emisi lahan gambut Indonesia lepas secara keseluruhan ke atmosfer akan setara dengan sepertiga cadangan karbon yang ada di seluruh dunia. Menurut Greenpeace, hal ini akan setara dengan membakar seluruh cadangan minyak bumi yang ada di Arab Saudi, Venezuela, Kanada, Rusia dan Amerika Serikat FAKTA-FAKTA GAMBUT
- 26. APA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DESA.....??? PEMDES ADALAH BAGIAN DARI PEMERINTAH NKRI YANG HARUS MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI PEMDES MEMPUNYAI RPJM DESA, RKP DESA DAN APB DESA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM GAMBUT YANG HARUS BERPIJAK PADA ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KABUPATEN SERTA PRIORITAS ARAH PEMBANGUNAN TERUTAMA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA
- 27. PENYUSUNAN RPJM DESA PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH KADES DILANTIK PEMBENTUKAN TIM PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA PENYUSUNAN RPD MELALUI MUSDES PENYUSUNAN RPJMDES PENYUSUNAN RPD MELALUI MUSRENBANGDES PENETAPAN RPJMDES KEP.KEPALA DESA 7-11 ORG MELIHAT PERENC. DAERAH PERBAIKI DATA, GALI ASPIRASI, BUAT LAPORAN KAJIAN BPD GELAR MUSYAWARAH BAHAS HASIL KAJIAN PENYUSUNAN RPJMDESS DAN BUAT BERITA ACARA PEM. DESA BUAT MUSY BAHAS RANCANGAN RPJMDES RANCANGAN RPJM DIBAHAS PEM.DES DAN BPD MENJADI PERDES RPJMDES
- 28. JUNI TA.SBLM AKHIR JUNI JULI JULI JULI PENYUSUNA N RKP DESA KETERLAMBATAN PENYUSUAN RKP DESA SERING TERJADI PADA TAHUN YBS KARENA: FAKTOR KETERLAMBATAN DESA DALAM MEMPERTANGGUNG JAWABKAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN KETERLAMBATAN PENERIMAAN PROGRAM & PAGU INDUKTIF UNTUK DESA TERUTAMA BESARAN DANA YANG AKAN DITERIMA OLEH DESA .
- 29. TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA
- 30. MUSYAWARAH DESA RUANG PERTEMUAN BALAI DESA • Penjelasan BPD • Paparan Kepala Desa ttg rencana prioritas kebijakan pembangunan • Diskusi terarah TEMPAT PESERTA AGENDA METHODE OUT PUT Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU mencermati ulang dokumen RPJM Desa; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan BPD, Pemdes, delegasi dusun / Rt; Warga Miskin; Kelp. Perempuan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Toga / Tomas; Berita acara hasil kesepakatan untuk pedoman penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- 31. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RUANG PERTEMUAN BALAI DESA pemdes; bpd wakil rw / rt; warga miskin; kelp perempuan lembaga kemasyarakatan desa; toga / tomas; sambutan kepala desa sambutan ketua lkmd/ koord pokja sambutan kades pengantar fisilitator • Paparan Kepala Desa • Sosialisasi rencana penyusunan RKP Desa • Musyawarah pembentukan tim penyusun Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Tim Perencanaan Desa Jumlah 7-11 orang TEMPAT PESERTA ACARA METHODE OUT PUT Selambat-lambatnya bulan JuniWAKTU • Kepala Desa selaku pembina; • Sekretaris Desa selaku ketua; • Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; • Anggota meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat • pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; • penyusunan rancangan RKP Desa; dan • penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa Tugas Tim
- 32. Kades Tim Penyusun Tim Penyusun Output Bupati Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa Data dan informasi : • Pagu indikatif Desa • rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa pencermatan pagu indikatif Desa: • rencana Dana Desa; ADD; BHPR Daerah; rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa: •rencana kerja pemerintah kabupaten; •rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; •hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa 1. menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa 2. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan
- 33. Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim Penyusun Pedoman Pelaksana Kegiatan Isi rancangan RKP Desa Tenaga Ahli Out put mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan dijadikan dasar penyusun rancangan RKP Desa hasil kesepakatan musyawarah Desa;pagu indikatif Desa; pendapatan asli Desa; rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga •ketua; •sekretaris; •bendahara; dan anggota pelaksana dengan melibatkan perempuan • evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; • prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; • rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan • pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional • rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (skala desa) • Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa • DU-RKP Desa (prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota) • berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- 34. Musrenbang Desa Kades Peserta Muatan Sumber Pendanaan Dasar Penilaian Out put menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat •Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa • pagu indikatif Desa; • pendapatan asli Desa; • swadaya masyarakat Desa; • bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan • bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. • peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa; • peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; • pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; • pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; • pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; • pendayagunaan sumber daya alam; • pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; • peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan • peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa • Berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan RKP Desa
- 36. Tahap Perubahan RKP Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan out putnya Perdes RKP Desa perubahan sebagai dasar penyusunan perubahan APB Desa dan/atau
- 37. Tahap Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
- 38. DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN HARUS MEMPERHATIKAN: •PERMENDAGRI NO.114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA •PERMEN DESA, PDTT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Pengertian yang hurus diperhatikan. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- 39. KUNCI UTAMA KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DENGAN PIHAK KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA TERDEKAT MERUPAKAN KUNCI SUKSESNYA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KEDEPAN. BAGI DESA YANG MEMPUNYAI EKONSISTEM GAMBUT HARUS TETAP MEMPERHATIKAN DAN MERENCANAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT DEMI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP KEDEPAN.
- 40. “Adapun empat program tersebut yakni penerapkan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membangun sarana olahraga desa”
- 41. PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa. SPIRIT SRIWIJAYA semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka
- 42. Jika anda mengajar orang cara memancing, maka orang itu bisa makan ikan sepanjang hayatnya Kuang Tzu – Abad ke-5 SM Jika anda mengajar orang untuk berfikir maka mereka tak perlu lagi memancing sepanjang hayat mereka. Mari Bersama Kita Bangun Ogan Komrering Ilir melalui Kegiatan Pemberdayaan diseluruh sektor kehidupan masyarakat menuju Desa yang Maju, Mandiri, Sejahtera, beriman & bertaqwa sebagai wujud partisipasi dan dukungan kita untuk pembangunan OKI, yang dimulai dari Desa